BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG RSUD Sawerigading Palopo ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum dengan status Penuh, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo 397/IV/2012 tentang penetapan status BLUD Penuh pada RSUD Sawerigading Palopo dan berlaku efektif pada 1 Januari 2013. Sesuai dengan Permendagri 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pasal 114 ayat 1 pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD, agar pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kebijakan/Pedoman Penatausahaan ini berlaku/diterapkan untuk seluruh penerimaan dan pengeluaran yang sumber dananya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 2. TUJUAN dan SISTEMATIKA PENYUSUNAN Pedoman penatausahaan ditetapkan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan serta pengendalian intern yang baik atas transaksi-transaksi keuangan maupun non keuangan rumah sakit. Penatausahaan ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap langkah-langkah kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku dan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Penatausahaan tersebut meliputi : 1) Prosedur Penerimaan Kas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
RSUD Sawerigading Palopo ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum
dengan status Penuh, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo
397/IV/2012 tentang penetapan status BLUD Penuh pada RSUD
Sawerigading Palopo dan berlaku efektif pada 1 Januari 2013. Sesuai
dengan Permendagri 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pasal 114 ayat 1
pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan
BLUD, agar pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan asas kepatutan dan
kemanfaatan bagi masyarakat.
Kebijakan/Pedoman Penatausahaan ini berlaku/diterapkan untuk
seluruh penerimaan dan pengeluaran yang sumber dananya berasal
dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak
lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
2. TUJUAN dan SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Pedoman penatausahaan ditetapkan dalam rangka mewujudkan tertib
administrasi dan tertib pelaksanaan serta pengendalian intern yang
baik atas transaksi-transaksi keuangan maupun non keuangan rumah
sakit. Penatausahaan ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap
langkah-langkah kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan
kebijakan yang berlaku dan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.
Penatausahaan tersebut meliputi :
1) Prosedur Penerimaan Kas
Prosedur penerimaan adalah serangkaian proses mulai
penerimaan kas di kasir, pencatatan, pengikhtisaran, sampai
dengan pertanggungjawaban penerimaan kas atas pendapatan.
Uraian lebih lanjut disajikan pada Bab II.
2) Prosedur Pengeluaran Kas
Prosedur pengeluaran kas meliputi serangkaian proses mulai
pengajuan surat permintaan pembayaran, pembayaran,
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pertanggungjawaban
pengeluaran kas atas belanja.
Uraian lebih lanjut disajikan pada Bab III.
1
3) Prosedur Utang dan Piutang
Prosedur utang merupakan serangkaian proses mulai terjadinya
utang sampai dengan pembayarannya.
Prosedur piutang merupakan serangkaian proses penetapan
piutang sampai dengan penyelesaiannya.
Uraian lebih lanjut disajikan pada Bab IV.
4) Prosedur Pengelolaan Persediaan dan Inventaris
Dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit
diperlukan pengadaan barang, baik untuk persediaan maupun
inventaris. Pengadaan barang dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya barang-barang
tersebut perlu dikelola secara tertib dengan tidak mengabaikan
pengendalian intern-nya.
Uraian lebih lanjut disajikan pada Bab V.
3. METODOLOGI PENYUSUNAN
Pedoman penatausahaan BLUD RSUD Sawerigading Palopo ini disusun
dengan metodologi sebagai berikut :
1) Pengumpulan data tentang prosedur yang sudah dilakukan dalam
pelaksanaan kegiatan operasional RSUD, yang meliputi dokumen
Standar Operasional dan Prosedur (SOP), Struktur Organisasi,
Formulir dan Buku Catatan.
2) Observasi atas pelaksanaan prosedur yang sedang berjalan.
3) Wawancara dengan petugas yang terlibat dalam setiap prosedur.
4) Identifikasi kekurangan sehubungan dengan prosedur yang sudah
diaplikasikan dan menetapkan langkah-langkah perbaikannya.
5) Membuat bagan arus berdasarkan dokumen, hasil wawancara dan
prosedur yang telah diperbaiki.
6) Membuat uraian penjelasan dan langkah-langkah yang harus
dilaksanakan sesuai dengan bagan arus di atas.
2
7) Pembahasan hasil penyusunan prosedur dengan manajemen RSUD.
8) Melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih menjadi
kelemahan.
9) Mempertimbangkan ketersediaan tenaga pelaksana dan fasilitas
pendukung yang tersedia.
3
BAB II
PROSEDUR PENERIMAAN KAS
Merupakan prosedur tetap penerimaan kas pada Bendahara Penerimaan
yang berasal dari pelayanan yang diterima melalui masing-masing kasir
pelayanan. Penerimaan kas diatur dalam rangka
mempertanggungjawabkan penerimaan agar memenuhi sistem
pengendalian intern pemerintah (PP No 60 Th 2008 dan lampiran 6
Permendagri No 61 Th. 2007) pada BLUD RSUD Sawerigading Kota
Palopo.
Prosedur penerimaan kas adalah serangkaian proses mulai penerimaan
kas di kasir, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan
pertanggungjawaban penerimaan kas atas pendapatan.
Prosedur penerimaan kas ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan
bahwa semua penerimaan kas telah dicatat dengan benar dan lengkap
sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan dan peraturan/tarif yang
berlaku, diklasifikasikan secara tepat serta untuk memperoleh keyakinan
yang memadai atas keamanan fisik uang kas itu sendiri. Prosedur
penerimaan kas yang baik dapat menghasilkan informasi yang terpercaya
dan cukup memadai untuk melakukan evaluasi guna meningkatkan
pelayanan rumah sakit terhadap masyarakat. Untuk memenuhi tujuan
tersebut, prosedur penerimaan kas dirancang dengan semaksimal
mungkin menerapkan prinsip-prinsip pengendalian intern yang baik dan
handal dengan melibatkan semua fungsi yang terkait dan menggunakan
dokumen/bukti transaksi sebagai berikut:
a) Prinsip-prinsip pengendalian intern
Pengendalian intern pada prosedur penatausahaan penerimaan kas
sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur pengendalian sebagai
berikut:
1) Seluruh pegawai yang terlibat dalam prosedur penerimaan kas
harus pegawai yang berintegritas baik dan memiliki kompetensi
yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan ditetapkan
dengan Keputusan Direktur
2) Dilakukan pemisahan fungsi antara pemegang kas dengan petugas
pencatat penerimaan kas/ PPK/ Akuntansi
3) Seluruh penerimaan kas harus segera disetorkan ke rekening rumah
sakit pada kesempatan pertama
4
4) Seluruh pembayaran/ penerimaan kas hanya boleh dilakukan melalui
loket pembayaran kas rumah sakit/ kasir
5) Terdapat pembatasan akses dan prosedur pengamanan fisik yang
baik terhadap loket pembayaran dan tempat penyimpanan uang kas
b) Fungsi yang terkait
Fungsi yang terkait pada prosedur penatausahaan penerimaan kas
pada RSUD Sawerigading Palopo Kota Palopo, antara lain:
1) Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran
2) Pejabat Keuangan
3) Penanggung jawab kegiatan
4) Kasir
5) Bendahara Penerimaan
6) Petugas Akuntansi
c) Bukti transaksi yang digunakan
Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur penerimaan kas
mencakup:
1) Surat tanda bukti pembayaran
2) STS
3) Bukti transfer
4) Nota kredit bank
d) Form Yang Digunakan
Form yang digunakan dalam prosedur penerimaan kas :
1) Rincian penerimaan Kas Kasir pelayanan
2) Rekapan Penerimaan kas Harian.
3) Bukti/Kwitansi Penerimaan Kas .
4) Buku Penerimaan Kas Bendahara Penerimaan.
Form 3 dan 4 secara otomatis dikerjakan dengan Software SIA
(Komputer)
Prosedur penatausahaan penerimaan kas ini diterapkan pada seluruh
instalasi/unit penghasil RSUD yang mencakup dua prosedur utama
penatausahaan penerimaan kas sebagai berikut:
1. Penerimaan kas dari pendapatan tunai
2. Penerimaan kas dari piutang
Rincian atas prosedur penatausahaan penerimaan kas sebagai berikut:
1. Penerimaan kas dari pendapatan tunai
5
Pendapatan tunai RSUD Sawerigading Palopo berasal dari pendapatan
layanan kesehatan pasien umum, pendapatan layanan instalasi
farmasi/apotik, sewa lahan parkir, sewa bangunan, dan lain-lain.
Secara umum atas seluruh jenis pendapatan tersebut, penatausahaan
penerimaannya sebagai berikut:
1) Pasien/Pihak Ketiga menerima tanda bukti jenis pelayanan (resu)
beserta biaya yang harus dibayar yang meliputi biaya tindakan, atau
biaya jasa lainnya dari unit pelayanan.
2) Pasien/Pihak Ketiga membayar jasa layanan/jasa lainnya di kasir.
3) Kasir menerima uang kas dari pelayanan sesuai dengan jenis
layanan yang diberikan.
4) Penerimaan kas dicatat secara rinci oleh setiap Kasir.
5) Semua Penerimaan kas setiap hari diserahkan ke Bendahara
Penerimaan dan oleh Bendahara penerimaan semua uang yang
diterima dari kasir disetorkan ke Bank.
6) Rekap penerimaan kas dibuat setiap hari dan hasil rekapan harian
setiap hari tersebut digunakan sebagai dasar untuk entry
penerimaan kas.
7) Berdasarkan bukti setor ke Bank Bendahara Penerimaan mengentry
dalam software SIA.
8) Entry dilakukan dengan mengisi kwitansi (tersedia di Software)
setoran bank pada buku bank terkait sebesar jumlah yang disetor
dan rincian penerimaan kas dientry dari rekapan penerimaan kas.
9) Setiap hari Bendahara Penerimaan mencetak laporan penerimaan
kas pada buku kas atau bank terkait rangkap 2 (dua), didistribusikan
1 (satu) lembar untuk petugas akuntansi dan verifikasi, 1 (satu )
lembar untuk arsip Bendahara Penerimaan.
10) Berdasarkan laporan penerimaan kas yang
diterima dari Bendahara Penerimaan, petugas akuntansi mengecek
kesesuaian atau kebenaran yang telah dientry oleh Bendahara
Penerimaan, kemudian memberikan validasi hasil verifikasinya
dengan “klik” di Software SIA.
2. Penerimaan Kas dari Piutang
6
Penerimaan kas dari piutang terdiri atas penerimaan klaim piutang
Jamkesmas, Piutang ASKES, Piutang Jamkesda, Piutang BPJS dan
Piutang Pasien Pihak Ketiga.
2.1. Penerimaan Kas dari Piutang Pihak Ketiga
a. Lembar pertama dokumen persetujuan klaim dicatat oleh
Penanggung Jawab Kegiatan Pelayanan Piutang Pasien Pihak
Ketiga
b. Bendahara Penerimaan, melakukan verifikasi antara jumlah
uang yang diterimanya dari Pihak ketiga dengan Dokumen
Persetujuan Klaim. Dilanjutkan dengan penerbitan Surat
Tanda Setoran (STS) rangkap tiga ke rekening kas BLUD.
c. Lembar pertama STS digunakan oleh bendahara penerimaan
untuk dicatat selanjutnya sesuai mekanisme prosedur
penerimaan kas tunai biasa, lembar kedua didistribusikan ke
bagian akuntansi dan verifikasi, sedang lembar ketiga dikirim
ke Penanggung Jawab Kegiatan Pelayanan sebagai bukti setor
Penanggung Jawab Kegiatan Pelayanan.
2.2. Penerimaan Kas dari Piutang Pasien Umum
a. Pasien melunasi utangnya dengan melakukan pembayaran
melalui kasir.
b. Kasir menerbitkan kuitansi penerimaan uang rangkap tiga.
Lembar pertama untuk pasien, lembar kedua untuk bendahara
penerimaan dan lembar ketiga untuk bagian akuntansi dan
verifikasi dan selanjutnya kasir menyetorkan uangnya ke
bendahara penerimaan.
c. Kuitansi lembar ketiga dicatat oleh bendahara penerimaan
sebagaimana pencatatan pada prosedur penatausahaan
penerimaan kas tunai biasa.
d. Kuitansi lembar ketiga dicatat oleh bagian akuntansi dengan
pencatatan sebagaimana prosedur penerimaan kas tunai biasa.
e. Bendahara penerimaan menyetorkan uang yang diterimanya
dengan prosedur sebagaimana prosedur penatausahaan
penerimaan kas tunai biasa.
7
BAB III
PROSEDUR PENGELUARAN KAS
Merupakan prosedur tetap pengeluaran kas pada Bendahara Pengeluaran
kepada Penanggung Jawab Teknis Kegiatan atau Unit kerja yang
Berwewang membutuhkan uang untuk kegiatan dan pembayaran hutang
kepada pihak luar. Pengeluaran kas diatur dalam rangka
mempertanggungjawabkan pengeluaran agar memenuhi system
pengendalian intern pemerintah (PP No 60 Th 2008 dan lampiran 6
Permendagri No 61 Th. 2007) pada BLUD RSUD Sawerigading Kota
Palopo
Prosedur pengeluaran kas ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan
bahwa semua pengeluaran kas telah dicatat dengan benar sesuai dengan
klasifikasi pengeluaran ataupun anggaran yang tersedia serta untuk
memperoleh keyakinan yang memadai atas pengeluaran kas itu sendiri.
Untuk memenuhi tujuan tersebut prosedur pengeluaran kas telah
dirancang dengan semaksimal mungkin menerapkan prinsip-prinsip
pengendalian intern yang baik dan handal dengan tetap memperhatikan
fungsi yang terkait dan dokumen/bukti transaksi yang digunakan, sebagai
berikut:
a) Prinsip-prinsip pengendalian intern
Pengendalian intern pada prosedur penatausahaan pengeluaran kas
sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur pengendalian sebagai
berikut:
1) Seluruh pegawai yang terlibat dalam prosedur pengeluaran kas
harus pegawai yang berintegritas baik dan memiliki kompetensi
yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan ditetapkan
dengan Keputusan Direktur
2) Dilakukan pemisahan fungsi antara bendahara pengeluaran
dengan petugas pencatat pengeluaran kas/ PPTK/ Akuntansi
3) Seluruh pengeluaran kas harus mendapat otorisasi yang cukup
dari pejabat yang berwenang
4) Seluruh pengeluaran kas harus disertai bukti pendukung yang
cukup
5) Terdapat pembatasan akses dan prosedur pengamanan fisik yang
baik terhadap tempat penyimpanan uang kas
b) Fungsi yang terkait
8
Fungsi yang terkait pada sistem dan prosedur pengeluaran kas pada
RSUD Sawerigading Palopo Kota Palopo, antara lain:
1) Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran
2) Subag Keuangan
3) Pejabat Pembuat Komitmen
4) Penanggung jawab kegiatan (PPTK – RS) / unit kerja yang
berwenang
5) Petugas Akuntansi
6) Bendahara Pengeluaran
c) Bukti transaksi yang digunakan
Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas
mencakup:
1) Nota Debit Bank
2) Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya
d) Buku-Buku Yang Digunakan
Buku yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas :
1) Surat Permintaan pembayaran dana BLUD (SPPB)
2) Dokumen/nota permintaan uang
3) Bukti/Kwitansi Kas Keluar (BKK).
4) Buku Pengeluaran Kas Harian.
5) Ringkasan Penggunaan Kas (RPK).
Form 1, 3, 4, 5 secara otomatis dikerjakan dengan Software SIA
(Komputer)
Adapun prosedur pengeluaran kas yang tercakup dalam pedoman
penatausahaan ini, mencakup dua prosedur pengeluaran kas sebagai
berikut:
1. Prosedur Penyediaan kas kecil di bendahara pengeluaran blud.
2. Prosedur Pengeluaran kas bendahara pengeluaran.
Rincian masing-masing prosedur pengeluaran kas sebagai berikut:
1. Prosedur Penyediaan kas kecil di bendahara pengeluaran.
KEBIJAKAN
9
a. SOP pengeluaran kas di Bendahara pengeluaran dan pengisian
atau penyediaan ka kecil pada Kasir bendahara pengeluaran
RSUD Sawerigading berpedoman pada Peraturan Pemerintah No
23 Tahun 2005 pasal 116, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2007 Pasal 83 dan 114, serta lampiran 6.
b. Setiap pengisian kas pada Bendahara Pengeluaran dilakukan
dengan mengajukan pengisian kas kecil kepada direktur RSUD.
c. Pengisian kas kecil didasarkan atas metode impres, yakni jumlah
kas kecil secara total setiap minggu jumlahnya tetap.
d. Jumlah tetap kas kecil di Bendahara Pengeluaran ditetapkan
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
e. Penggantian kas dilakukan setap akhir minggu atau jika saldo kas
kecil menipis.
f. Jumlah rupiah kas kecil sebagaimana diatur poin 4 dapat
disesuaikan sesuai dengan kebutuhan riil mingguan pada
Bendahara Pengeluaran.
g. Pengisian kas kecil dilakukan berdasarkan penggunaan riil kas
kecil yang telah digunakan.
h. Penyediaan kas kecil digunakan untuk pengeluaran yang belum
dipertanggungjawabkan, antara lain untuk uang muka/panjar,
SPPD, dan lainnya.
PROSEDUR
a. Bendahara Pengeluaran mengajukan Pengisian Kas kepada
Direktur dengan mengisi Surat Permohonan Pengisian Kas (SPIK).
b. Pengisian kas kecil pertama kali dilakukan sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
c. Bendahara Pengeluaran mengentry Bukti Kas Keluar atau kwitansi
pada software SIA dan ditandatangani oleh penerima panjar
sebagai pihak yang menerima uang dan bendahara pengeluaran
sebagai pihak yang menyerahkan Uang Kas Kecil.
d. Kwitansi dicetak rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk
Bendahara Pengeluaran dan 1 (satu) lembar untuk penerima
panjar.
e. PPTK atau unit kerja yang berwenang mengajukan permintaan kas
kecil kepada Bendahara Pengeluaran.
f. Pengajuan kas kecil kepada Bendahara Pengeluaran akan
diberikan dengan syarat telah menyerahkan bukti pengeluaran
10
atau penggunaan kas kecil paling lambat 1 (satu) minggu setelah
realisasi penggunaan kas kecil.
g. Pengajuan kas kecil dibuat dengaan membuat nota permintaan
kas kecil rangkap 2 (dua), satu untuk Bendahara Pengeluaran, dan
satunya untuk PPTK atau pihak yang mengajukan kas kecil.
h. Bukti pengeluaran kas kecil yang disiapkan adalah bukti
pengeluaran yang berasal dari dokumen eksternal ataupun
internal.
i. Bendahara pengeluaran membuat kwitansi pengeluaran kas
untuk pengisian kas kecil dengan aplikasi software.
j. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan kas kecil dicatat oleh
bendahara pengeluaraan sebagai biaya (”nama biaya sesuai kode
akun”) di Buku Kas sesuai jenis kas tersebut dikeluarkan sebesar
penggantian kas atas realisasi penggunaan kas yang
dipertanggungjawabkan.
k. Berdasarkan pencatatan sebagaimana diatur poin 6, Bendahara
Pengeluaran mengganti uang kas sebesar realisasi pengeluaran.
FORM YANG DIGUNAKAN
1. Dokumen Rencana Kebutuan Kas Kecil yang akan
dikeluarkan (eksternal atau internal)
2. Permohonan pengisian kas Kecil (PIK)
3. Bukti/Kwitansi Penggantian Kas Kecil.
4. Bukti penggunaan Kas kecil
Form No 2 secara otomatis dikerjakan dengan Software SIA
(Komputer).
2. Prosedur Pengeluaran kas bendahara pengeluaran
a. PPTK/unit kerja yang berwenang mengajukan
permintaan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran dengan
dilampiri dokumen/nota permintaan uang.
b. Permintaan pembayaran dibuatkan dengan membuat
Surat Permintaan Pembayaran dari dana BLUD (SPPB) rangkap 3
(tiga).
c. SPPB diajukan ke subag keuangan untuk dilihat di
sistem apakah jumlah uang yang diminta tersedia, sesuai atau
wajar, kemudian oleh subag keuangan diisi kode SAP.
11
d. SPPB, Dokumen/Nota Permintaan uang, setelah diberi
kode SAP diserahkan ke petugas akuntansi untuk dicek
kelengkapan (verifikasi) data dan oleh petugs akuntansi diisi kode
SAK. Setelah dinyatakan lengkap diserahkan atau dimintakan
persetujuan ke Kasubag Keuangan atau Direktur (sesuai dengan
jenjang nilai pengeluaran) untuk mendapat persetujuan (ACC).
Kemudian diserahkan k Bendahara Pengeluaran untuk pencairan
uang.
e. SPPB setelah verifikasi dibuat rangkap 3, setelah
dibayar didistribusikan (1) untuk bagian verifikasi (petugas
akuntansi), (2) PPTK/unit kerja yang berwenang (3) bendahara
pengeluaran.
f. Berdasarkan SPPB Bendahara Pengeluaran
menyiapkan kwitansi pengeluaran uang sebagai Bukti Kas Keluar
(BKK). BKK harus mendapatkan persetujuan dari Kasubag
Keuangan atau Direktur sesuai dengan jenjang nilai.
g. Pengeluaran sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima
belas juta rupiah) harus memperoleh persetujuan dari kasubag
keuangan, sedangkan pengeluaran di atas Rp. 15.000.000,- (lima
belas juta rupiah) memperoleh persetujuan Direktur.
h. Bendahara Pengeluaran membuat Buku Harian
Pengeluaran Kas dan ringkasan penggunaan kas (RPK) tiap
minggu.
i. Laporan harian kas diserahkan ke petugas akuntansi,
dan oleh petugas akuntansi dilakukan verifikasi apakah
pencatatan pengeluaran kas telah benar.
BAB IV
PROSEDUR UTANG DAN PIUTANG
Prosedur Utang dan Piutang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan
bahwa semua utang dan piutang telah dicatat dengan benar. Untuk
memenuhi tujuan tersebut prosedur utang dan piutang dirancang dengan
semaksimal mungkin menerapkan prinsip-prinsip pengendalian intern
yang memadai.
A. Prosedur Utang
Prosedur Utang merupakan serangkaian proses mulai terjadinya utang
sampai pengakuan utang.
1. Prosedur Pengakuan Utang
12
a. Pada saat barang diterima, PPTK menyerahkan surat
jalan/faktur/nota utang dilampiri dengan bukti penerimaan
barang/ berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang dari
penyedia barang ke bagian keuaangan.
b. Bagian Keuangan oleh petugas akuntansi melakukan pencatatan
pada SIA yang tersedia dan melakukan penginputan hutang pada
data suplier.
B. Prosedur Piutang
Prosedur Piutang merupakan serangkaian proses penetapan piutang
sampai dengan penyelesaiannya.
Prosedur Piutang meliputi :
1. Prosedur Pengakuan Piutang
1.1. Prosedur Pengakuan Piutang
a. Penanggung Jawab Kegiatan Pelayanan melakukan
koordinasi dan verifikasi atas seluruh data yang telah
dibuatkan klaim dan dikirimkan kepada pihak yang menjadi
penanggung (BPJS,Jamkesda Kota,Jamkesda Luar Kota dan
pihak ketiga lainnya).
b. Klaim yang telah dikirimkan diserahkan ke bagian keuangan/
Akuntansi rumah sakit untuk dijadikan dasar sebagai
pengakuan piutang.
BAB V
PROSEDUR PENGADAAN, PERMINTAAN PERSEDIAAN DAN
BARANG INVENTARIS
A. Prosedur Pengelolaan Persediaan dan Barang Inventaris
Dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional diperlukan pengadaan
barang. Pengadaan barang dilakukan sesuai dengan aturan perundang-
13
undangan yang berlaku. Selanjutnya barang-barang tersebut perlu
dikelola secara tertib administrasi dengan tidak mengabaikan
pengendalian internnya. Untuk itu diperlukan penetapan prosedur
pengadaan barang inventaris, logistik dan farmasi. Barang Inventaris
berupa aset tetap dikelola oleh Subbag Umum dan penyimpan barang
melalui Pengurus barang. Barang logistik berupa bahan obat dan alat
kesehatan (Alkes) habis pakai dikelola oleh Instalasi Farmasi.
Ketersediaan persediaan baik persediaan farmasi maupun keperluan
perkantoran dalam jumlah yang cukup memadai mutlak diperlukan agar
kegiatan operasional RSUD dapat berjalan secara optimal. Tingkat
ketersediaan persediaan dalam jumlah yang cukup dipengaruhi oleh
tingkat pemakaiannya. Tingkat pemakaian obat dan alat kesehatan habis
pakai per tahun dapat diperhitungkan berdasarkan penggunaan tahun-
tahun sebelumnya ditambah 10% s/d 30% untuk persediaan Bouwer
(persediaan tiga bulan yang akan datang) sedangkan harga obat generik
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan harga obat bukan generik
ditentukan oleh Formularium dari dokter-dokter di instalasi masing-
masing, dengan kesepakatan dokter-dokter tersebut maka disusunlah
daftar obat yang akan diusulkan untuk diadakan dengan
mempertimbangkan tren penggunaannya. Prediksi tingkat penggunaan
obat dan alat kesehatan ini diperlukan untuk menghitung jumlah rata-rata
pengadaan yang harus dilakukan untuk suatu periode tertentu. Pengadaan
obat dan alat kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi
kesehatan masyarakat setempat misalnya adanya pergantian musim,
bencana alam, wabah penyakit, dll.
Persediaan minimal atau Buffer Stock
Persediaan Besi atau Buffer Stock menunjukkan jumlah persediaan
minimal yang harus selalu tersedia, agar RSUD dapat melaksanakan
kegiatan operasionalnya dengan normal. Jumlah atau besarnya persediaan
minimal untuk masing-masing jenis obat dan alat kesehatan habis pakai
adalah berbeda. Penetapan besarnya persediaan minimal untuk masing-
masing jenis obat dan alat kesehatan perlu dilakukan pada setiap awal
tahun. Persediaan obat di RSUD Sawerigading Palopo (persediaan
minimal) untuk masing-masing jenis obat dilakukan setiap kali pengadaan
obat ditambah 10 % s.d 30 % persediaan untuk tiga bulan berikutnya, jadi
tidak hanya pada awal tahun saja. Hal ini diperlukan sebagai suatu
peringatan bahwa suatu jenis obat dan alat kesehatan habis pakai harus
14
segera diadakan apabila sisa persediaan sudah mendekati atau bahkan
mencapai persediaan minimal atau berdasarkan pertimbangan kondisi dan
situasi pada saat tertentu. Besarnya persediaan minimal harus dapat
mencukupi kebutuhan dalam kurun waktu sejak dilakukan pemesanan
misalnya obat sampai dengan obat diterima dan siap digunakan di gudang.