Draft jadi buletin swadesa cetak 03

Swadesa-III/2014 www.pnpm-jabar.org

Larisnya Telor Asin Asap Mangunjaya

BKAD Kawali –Ciamis Raih Sikompak Award

Menjadi Fasilitator Tranformatif


Pemimpin Redaksi Ali Yasin-Spesialis KIE

Kontributor Fasilitator&Pelaku di 17 kabupaten

Buletin Swadesa, Edisi-3 (Jan s/d Juni 2014) Diterbitkan oleh:

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Provinsi Jawa Barat

Jln. Soekarno Hatta No.466 Bandung

bekerjasama dengan

RMC III PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat

Jl. Batu Permata II No.1 Margacinta, Bandung

Kaum Ibu-Perempuan Di desa Cisurat, Kec. Wado, Kab. Sumedang mengikuti pelatihan pengembangan Usaha

Budidaya Jamur. Pelatihan ini difasilitasi oleh PNPM Mandiri Perdesaan dengan tujuan peningkatan penghasilan

seiring dengan meningkatnya permintaan produk Jamur


adirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang

Desa menjadi babak baru

tranformasi kehidupan Desa. Tak

hanya menyangkut infrastruktur, tetapi

juga penataan kelembagaan, model interaksi serta peluang pengembangan

potensi desa. Transformasi desa pun kian

terbuka.

UU Desa membuka ruang praktek

terhadap ide-prakarsa lokal maupun regional. Disediakannya Dana Desa yang

reratanya mencapai Rp.1 milyar per

desa/tahun memungkinkan masyarakat

proaktif memenuhi kebutuhan pokoknya.

Namun, proses transformasi tetap membutuhkan kesiapan pelaku dan

masyarakat itu sendiri. Pembagian dan

pengaturan peran (sebagai mana diatur

dalam UU Desa) harus dipastikan dipahami

dengan baik. Jika tidak, keadannya bisa

berbalik alias kontraproduktif. Lalu, apa peran strategis PNPM

Mandiri Perdesaan?. Jawaban pertanyaan ini

tak lain dan tak bukan adalah sekelumit

best practice dalam 5 tahun terakhir.

Sejarah mencatat peran transformatif PNPM Mandiri Perdesaan dalam berbagai aspek

kehidupan desa.

Mulai dari bagaimana mempraktekan

pembangunan partisipatif, pelibatan kaum

perempuan, keberpihakan pada kaum miskin hingga ke bagaimana memastikan

masyarakat terlibat aktif dalam

pelaksanaan dan pelestarian kegiatan

pembangunan telah dilakukan

Tak hanya itu, dengan prinsip

transparansi dan akuntabilitas, PNPM

Mandiri Perdesaan menghadirkan edukasi

penting bagi warga desa agar mampu

mengontrol dana/kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien.

Di Provinsi Jawa Barat

pelaksanaannya telah mengarah pada hal

yang demikian. Tak ada istilah desa

tertutup sejak adanya PNPM Mandiri Perdesaan. Di bidang perencanaan

misalnya, telah dipastikan di desa sasaran

terdapat dokumen RPJM&RKP di 4254 Desa.

Akses 50% masyarakat miskin dalam

forum musyawarah juga terwujud. Puluhan ribu pelaku/aktor pembangunan juga

semakin terlatih. Bahkan, keterbukaan

informasi kian terjaga dan terpelihara.

Alhasil, desa perbatasan dan terisolir

pun mendapat akses serupa. Karena

sifatnya open menu, mereka bisa mewujudkan mimpi membangun listrik

desa, sarana air bersih, MCK dan usulan

prioritas yang sebelumnya tak terbayang

bisa diwujudkan.

Kini, di sebagian besar desa di provinsi Jawa Barat telah bertransformasi

sesuai ciri lokalitasnya. Dalam berbagai

rupa mereka telah menunjukan kesiapan

diri mengimpelementasikan UU Desa.

Tinggal pemeliharaan komitmen agar Pemerintah Pusat, Provinsi, kabupaten dan

desa mendayagunakannya.

H

2

PengantaR


Kontak : Jl. Batu Permata II No.1 Margacinta Bandung-Jawa Barat Website: www.pnpm-jabar.org Menerima liputan/tulisan good practice

Pengantar 02

Gerbang Edukasi ;

PNPM Mentransformasi Desa 04

Akses Desa Perbatasan 04

Melek Perencanaan 05

Pembangunan Kawasan 06

Pengembangan Ekonomi Kreatif 07

Kesiapan Aktor Pembangunan 08

Peduli untuk Mengawasi 10

Rekam Jejak: Gerak MP3KI Atasi Kemiskinan Desa 12

Rangkuman Berita 14

Pro Desa: Tanda Cinta itu Bernama Rp.100 Juta per Desa 18

Cermin Mandiri: Asa Pelestarian Dana Bergulir 20 Kiprah Linkungan: Air Bersih PNPM mengalir di Perdesaan Tambelang 22

Prakarsa : Ketika PNPM Jadi Nama Jalan Desa 24

Kreatif : Rumah Kemasan Hargeulis 26

Jejak Fasilitor: Menjadi Fasilitator Tranformatif 28

Pojok Hukum: Vonis 9 Tahun untuk Koruptor Cicalengka 30

Ruang Peduli: BKAD Kawali Ciamis Raih Sikompak Nasional 32

Derap Kader: Asah Mental dengan menjadi Pendamping Lokal 31

Gerak Perempuan: Bambu Penambah Kocek 33

Teladan : Manajer 2,6 Milyar itu seorang perempuan 37

Resensi: Buku RBM Sumedang 44

ON-Motivasi: Bagaimana Masa Lalu Anda 39

Profile 41

Saur Lembur 43

Good Shoot 44

Reflesksi 48

02 02

Ragam Sajian

3

Pimpinan Redaksi Ali Yasin, Spesialis KIE Email: [email protected] http://en.calameo.com/

http://www.pnpm-jabar.org/

mailto:[email protected]


ukup mengagetkan ketika ditemukan fakta bahwa di beberapa desa di

provinsi Jawa Barat belum teraliri

listrik negara (PLN). Padahal provinsi ini

merupakan tetangga terdekat ibukota

Jakarta. Tentu menjadi pemandangan

kontradiktif di era modernisasi ini. Tak sedikit kebutuhan masyarakat

mengandalkan tenaga listrik. Mulai dari

kegiatan memasak, pencahayaan,

pendingin/kulkas hingga menghidupkan

mesin pompa air misalnya. Listrik hampir menjadi kebutuhan primer.

Hasil identifikasi Fasilitator, di Jawa

Barat (Agustus 2013) menyebutkan bahwa

di Kabupaten Tasikmalaya misalnya,

setidaknya terdapat 74 desa/dusun yang berlum teraliri listrik. Begitu pula di

Kabupaten Cianjur, terdapat 44 desa.

Di kabupaten Bogor terdapat 7

desa/dusun. Sementara di Kabupaten

Karawang terdapat 4 desa/dusun. Bagaimanapun menjadi perhatian khusus

karena dua kabupaten ini dekat jaraknya

dengan Ibukota Jakarta.

Sebagai program pembangunan yang

bersifat Open Menu, PNPM Mandiri

Perdesaan memberi kesempatan luas bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan

krusial termasuk pemenuhan kebutuhan

listrik rumah tangga secara berkelompok.

Di kabupaten Subang dan Sukabumi

misalnya, masyarakat mengusulkan

kegiatan listrik dalam bentuk pembuatan

instalasi jaraingan kabel. Usulan tersebut

dilatarbelakangi lamanya waktu menunggu

pengadaaan jaringan oleh PLN. Disitulah

masyarakat usul pengadaan jaringan kabel Perdesaan.

Di desa Talagamurni, Kec. Cibitung-

Sukabumi, pada tahun 2010 PNPM Mandiri

Perdesaan mendanai usulan pengadaan

jaringan kabel listrik sepanjang 360 mtr dengan BLM sebesar Rp.60 juta. Jaringan

ini dimanfaatkan untuk 221 anggota

keluarga miskin.

Di desa Jatiragas, Kec. Patokbesi-

Subang jaringan kabel sepanjang 450 mtr didanai dengan BLM sebesar Rp.54 juta.

Kegiatan ini dimanfaatkan oleh 24 anggota

keluarga miskin yang telah berharap lama

mendapatkan aliran listrik.

Akses Desa Perbatasan PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat

juga concern terhadap Desa perbatasan.

Berdasar Permendagri No.2 Tahun 2009

tentang Batas Daerah Provinsi Jabar dan

Jateng, terdapat 38 desa di perbatasan yang tersebar di 13 kecamatan di

kabupaten Cirebon, Kuningan dan Ciamis.

Di Kab Cirebon (berbatasan dengan

Brebes) terdapat 6 desa di Kec Pabedilan

dan dua desa di kec Pasaleman. Kurun waktu 2010-2013 di desa-desa tersebut

telah dibangun 4 bangunan SD, 2 PAUD, 7

ruas rabat beton, dan dua saluran irigasi.

C PNPM Mentranformasi Desa

4

Gerbang Edukasi


Di kab Kuningan (berbatasan Brebes

dan Cilacap) terdapat 13 desa yaitu di

Kec.Cibingbin (6 desa), Kec. Cibeureum (1

desa), di Kec. Karangkancana (2 desa), di

Kec.Ciwaru (1 Desa), Kec. Cilebak (2 desa) dan di Kec. Subang (1 desa). Di 13 desa

tersebut telah dibangun 3 gedung

Madrasah, 1 jembatan, 1 Sarana Air Bersih

selebihnya 8 bangunan irigasi ruas rabat

beton. Di kab Ciamis terdapat 13 desa

perbatasan tepatnya di Kec. Tambaksari (4

desa), di kec. Lakbok (5 desa), di

Kec.Cisaga (1 desa) dan di Kec Purwadadi

(1 desa). Di desa-desa tersebut telah dibangun 5 Posyandu, 5 PAUD, 3 madrasah.

Selebihnya irigasi, rabat beton dan TPT.

Di Kab Pangandaran terdapat 8 desa

tepatnya di Kec. Padaherang (1 desa), di

Kec.Kalipucang (4 desa) dan di Mangunjaya

(2 desa). Di desa-desa tersebut kurun waktu tahun 2010-2013 telah dibangun 7

madrasah, 1 Taman Kanak-kanak, 1

Posyandu. Sisanya rabat beton dan MCK

Di Sukabumi terdapat lima desa

perbatasan tepatnya di kec. Cisolok. Di lima desa tersebut telah dibangun 1 sarana air

bersih, 1 MCK dan sisanya rabat beton dan

pengaspalan. Sedangkan di Kab. Bogor

terdapat 9 desa perbatasan di tiga

kecamatan Tenjo, Jasinga dan Sukajaya. Di sembilan desa tersebut telah

dibangun 7 gedung Madrasah, 2 posyandu,

1 PAUD, 2 MCK. Selebihnya telford,

jembatan dan sumur bor.

Melek Perencanaan

Untuk memastikan bahwa

perencanaan di PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat terintegrasi, maka setiap desa

telah difasilitasi tahapan perencanaan

pembangunan partisipastif. Tahapan

tersebut terlembagakan dalam siklus dan

termaktub dalam dokumen RPJM-RKPDesa. Hal ini telah dibuktikan melalui

pengisian aplikasi PPD (Perencanaan

Pembangunan Desa). Lebih dari 80% dari

4254 desa lokasi telah memastikan

keberadaan dokumen tersebut. Hal ini menandakan jika PNPM Mandiri Perdesaan

berhasil mengadvokasi pentingya

(dokumentasi) perencanaan desa.

Jalan Rabat Beton yang dibangun

PNPM MPd tahun 2010 di Desa

Dukuhbadak, Cibingbin, Kuningan

yang berbatasan dengan

Kab.Brebes-Jawa Tengah

Gerbang Edukasi

5


Best practice PNPM Mandiri

Perdesaan adalah prakarsa terhadap

munculnya usulan prioritas berbasis

kewilayahan. Dalam satu desa misalnya,

antar dusun/blok tidak selalu pada kebutuhan yang serupa karena

memperhatikan kondisi existing.

Hasilnya, tak hanya fasilitas

pendidikan, kesehatan dan prasarana

umum seperti jalan dan jembatan yang

telah dibangun, tetapi juga sarana

pendukung ekonomi kreatif seperti rumah

kemasan, gerai produk kelompok SPP dan

lain sebagainya. Termasuk halnya di bidang

pengembangan usaha. Masyarakat desa

kian bersemangat mengajukan usulan

seperti usaha olah pandan di kawasan

selatan Tasikmalaya, telor asin asap di

Pangandaran, olahan ikan laut di karawang

dan lain sebagainya.

Disinilah pentingnya dokumen RPJM-

RPKDesa bagi petani, pedagang, pelaut,

kaum perempuan dan kelompok masyarakat desa lain. Dengannya

masyarakat bisa menyampaikan harapan

pengembangan usaha.

Apalagi RPJM-RKPDesa merupakan

rekaman usulan hasil penggalian gagasan yang dilakukan secara intensif

dan partisipastif.Ia juga menjadi

filter intervensi kepentingan elite

desa. Dokumen RPJM-RKP Desa

memudahkan publik mengontrol kegiatan pembangunan yang

telah, sedang dan akan dijalankan

di desanya.

Dalam UU Desa,

keberadaan RPJM-RKPDesa

didefinisikan sebagai satu-satunya dokumen perencanaan

dan karenanya wajar jika menjadi

prasyarat dicairkannya dana Desa

(Pasal 79 UU Desa). Berlakunya

UU Desa per januari 2015 akan menguji bagaimana kesiapan desa di jawa Barat.

Pembangunan Kawasan

Sebagaimana diatur dalam Bab XI UU

Desa No.6/2014, antar desa bisa melakukan kerjasama untuk

pengembangan usaha, pelayanan dan

pemberdayaan masyarakat. Hal ini selaras

Jembatan Cibuluh, Desa Pulosari, Kec. Pangalengan Bandung. Dibangun Tahun 2013 dengan BLM PNPM MPd sebesar Rp. 347 juta. Jembatan sepanjang 241 mtr ini menghubungkan 300 KK yang sebelumnya terpisah karena genangan air Situ Cileunca.

6

Gerbang Edukasi


dengan misi pembangunan kawasan

(sebagai diurai dalam pasal 83).

Rancangan pembangunan kawasan

mempersyaratkan terjalinnya komuniksi

dan kerjasama pemerintah mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga desa. Hal

ini untuk mencegah overlapping atau

tumpang tindih kebijakan.

Sejauh ini prakarsa PNPM Mandiri

Perdesaan di Jawa Barat telah megarah pada hal tersebut. Antar desa diberi

peluang dan didorong untuk bekerjasama

melalui forum MAD (Musyawarah Antar

Desa) yang difasilitasi oleh BKAD.

Beberapa kegiatan pembangunan sarana umum seperti Pasar Desa (Cth

Ds.Mekarmukti,Sindangkerta, Bandung

Barat) dan rumah kemasan (Cth. Desa

Haurgeulis, Bantarujeg, Majalengka)

didasari kerjasama pembangunan kawasan.

Melalui MAD dan Musrenbang Kecamatan, PNPM Mandiri Perdesaan cukup

berhasil menfasilitasi usulan pembangunan

kawasan. Memang belum seluruhnya

berhasil. Akan tetapi dengan forum tersebut

egoisme/ketertutupan desa kian berkurang. Apalagi pada tahun 2014, di 144

desa di 14 kecamatan (4 Kab) menjadi

lokasi pelaksanaan MP3KI (Masterplan

Percepatan Perluasan Penanganan

Kemiskinan di Indonesia). Sebagaimana ketentuannya, usulan harus bersifat lintas

desa guna pembangunan kawasan.

Sebelumnya, di Bappeda kabupaten

Subang juga menetapkan aturan bahwa

usulan integrasi juga harus bersifat

kawasan (antar desa). Tepat jika dengan

adanya PNPM Mandiri Perdesaan, desa-desa

kian terbuka kerjasamanya.

Pengembangan Ekonomi Kreatif

ersamaan dengan diberlakukannya

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

pada tahun 2015, Indonesia menjadi

tujuan pasar strategis. Berbagai komoditas asing berpeluang masuk dan mengancam

keberlangsungan usaha/industri domestik.

Masyarakat Desa yang menekuni

berbagai usaha kreatif seperti halnya

makanan tradisional, kerajinan bambu Purwakarta, mebeluer Bogor dan batik

Cirebon ikut pula terancam. Termasuk

halnya desa di Provinsi Jawa Barat yang

menjadi lokasi PNPM Mandiri Perdesaan.

Namun, berbagai langkah antisipasi

telah dibangun oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Melalui penyediaan dana

bergulir dalam program SPP (Simpan

Pinjam Khusus Perempuan) dan UEP (Usaha

Ekonomi Produktif) ditargetkan pelaku

usaha di 4254 desa berkesiapan menyambut MEA.

Tak hanya penyediaan dana usaha

produktif, tetapi juga pemberian pelatihan

serta bantuan akses pemasaran produk. Di

Kec. Bantarujeg, Majalengka misalnya, pengusaha makanan (anggota kelompok

SPP/UEP) difasilitasi pengemasannya di

rumah Kemasan sedang pemasarannya di

Gerai Produk.

B

Gerbang Edukasi

7


Hal serupa juga dilakukan di Kec.

Pamengpeuk, Bandung. UPK setempat

menyediakan ruang pemasaran produk

kreatif kelompok SPP/UEP. Untuk fasilitasi

pemasaran yang lebih luas, di Kab. Majalengka, Sumedang dan Purwakarta

telah disediakan bangunan Gerai.

Seiring diberlakukannya kegiatan

peningkatan kapasitas bagi usaha kreatif

kelompok SPP/UEP, di 422

kecamatan lokasi

PNPM Mandiri

Perdesaan Jawa

Barat dipastikan telah memiliki

aneka produk

kreatif unggulan.

Berbagai

permasalahan

memang masih dihadapi.

Contohnya

tentang

higienitas,

packaging, manajemen usaha, perizinan hingga ke

pemasaran produk. Akan tetapi, fasilitasi

terhadap munculnya usaha kreatif dengan

sistem berkelompok menjadi nilai plus

PNPM Mandiri Perdesaan. Berlaku efektifnya UU Desa per

januari 2014, yang memberi peluang

tumbuhnya BUMDES diharapkan kian

memacu gerak usaha kreatif masyarakat

desa di Jawa Barat dengan daya saing

tinggi tentunya.

Kesiapan Aktor Pembangunan

Masyarakat berkualitas dan berdaya saing menjadi sasaran strategis

pembangunan provinsi Jawa Barat di tahun

2014. Inovasi yang diupayakan adalah

pelibatan komunitas untuk penguatan aktor

lokal (strengthening

local actor).

Misi ini

selaras dengan

misi PNPM Mandiri

Perdesaan yang

memposisikan

manusia sebagai

tumpuan

pembangunan. Pembentukan

kader,

kelembagaan

disertai pelatihan

intensif menjadi salah satu core bussines kegiatan setiap

tahunnya.

Tak aneh jika di 4254 desa, telah

terbentuk kelembagaan strategis dengan

dukungan SDM lokal yang dapat dihandalkan. Melalui pembinaan dan

pelatihan intensif, mereka menjadi bagian

penting kesuksesan pelaksanaan kegiatan

PNPM Mandiri Perdesaan.

Anggota Kelompok SPP di Desa Narimbang,Conggeang, Sumedang sedang membuat Emping sebagai produk unggulan mereka. Dengan anggota 23 orang, perhari

bisa memproduksi 100 kg emping.

8

Gerbang Edukasi


Mulai dari perencanaan, pelaporan,

pengawasan, pemanfaatan hingga pelestarian. Munculnya aktor baru

diharapkan akan memperkuat kinerja

pemerintahan desa dalam mewujudkan

program pembangunan.

Sampai saat ini, dapat dipastikan

bahwa di setiap desa terdapat kelembagaan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dengan

pengurus minimal 3 orang, KPMD 2 orang,

Tim Pemelihara tiga orang, Kelompok SPP-

UEP bervariatif. Ini belum termasuk tim 11

(RPJMDesa) dan Tim Monitoring. Pemanfaatan DOK (Dana Operasional

Kegiatan) per tahun/kecamatan, 35%

dimanfaatkan untuk pelatihan peningkatan

kapasitas aktor-aktor tersebut. Materi

pelatihan seperti administrasi, teknik perencanaan, pengawasan, hingga ke

mitigasi korupsi diberikan agar kelak

mereka menjadi tenaga siap pakai.

Di 422 kecamatan di Jawa Barat,

PNPM Mandiri Perdesaan telah membentuk

berbagai kelembagaan yang berfungsi penguat kerjasama desa. Diantaranya

pengurus Unit Pengelola Kegiatan (min 3

orang), Pendamping Lokal (1-2 orang),

Badan Pengawas UPK (3 orang) dan Tim

Verifikasi (2 orang). Terdapat pula kepengurusan Badan

Kerjasama Antar Desa (min 3 orang).

Belum termasuk Tim Pendanaan, Tim

Pelatih Masyarakat dan lain sebagainya.

Boleh dibilang PNPM Mandiri Perdesaan sangat haus terhadap munculnya aktor

pembangunan.

Pada tahun 2014, tidak kurang dari

Rp.9 milyar dialokasikan untuk kegiatan

pelatihan kelembagaan tersebut. Hal ini

sebagai penyiapan SDM aktor desa menjelang diberlakukannya UU Desa yang

tentunya butuh transisi agar

pelaksanaannya sesuai yang diharapkan.

Dalam Bab XII psl 94 UU Desa

disebutkan bahwa Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang ada guna

membantu pelaksanaan pemerintahan

desa. Hal ini memberi isyarat agar

kelembagaan masyarakat yang telah

dibangun oleh PNPM Mandiri Perdesaan tetapi didayagunakan.

Gerbang Edukasi

9


Peduli untuk Mengawasi

Senada dengan UU No.14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

PNPM Mandiri Perdesaan berupaya

memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan diketahui dan mendapat respon

positif masyarakat.

Namun, bukan rahasia lagi jika

pengelolaan anggaran kegiatan

pembangunan rentan tindakan

penyalahgunaan. Oleh karenanya PNPM

Mandiri Perdesaan menggunakan berbagai

metode pencegah.

informasi melalui musyawarah dan media (cth.papan informasi) menjadi hal

wajib. Disamping itu, kontrol intensif dari

masyarakat terus didorong. Dengan adanya

hotline pengaduan dan badan pengawas

misal BP-UPK, maka potensi kerugian

diminimalisir.

Mengusung praktek Community

Based Monitoring (CBM), PNPM Mandiri

Perdesaan ingin menjadikan masyarakat peduli terhadap kegiatan pembangunan.

Hasilnya antara tahun 2011-2013,

masyarakat di berbagai desa di Jawa Barat

terlibat aktif dalam CBM dan kegiatan

advokasi. Pada tahun 2011, masyarakat di desa

Kec. Caringin-Sukabumi terlibat aktif dalam

penanganan kasus korupsi di UPK

setempat. Pada tahun 2012, masyarakat

Desa Panjalu Ciamis juga melakukan hal yang sama setelah ditemukan indikasi

korupsi di UPK Panjalu.

Pada tahun 2013, hal serupa juga

terjadi di Malangbong Garut, Taraju

Tasikmalaya, Sukanagara Cianjur dan

beberapa daerah lainnya. Masyarakat terlibat dalam berbagai musyawarah

penanganan dan penyelesaian masalah.

PNPM Mandiri Perdesaan memberi

edukasi bahwa masyarakat berhak

menangani dan memutuskan masalah secara mandiri berdasar azas musyawarah.

Sebagai pihak yang dirugikan, masyarakat

diposisikan sebagai pengambil keputusan

tertinggi.

Tentunya praktek demikian harus dipertahankan. Apalagi dalam pelaksanaan

UU Desa ke depan, kucuran dananya cukup

besar. Pengawasan intensif dari masyarakat

sangat dibutuhkan (sebagaimana diatur

10

Gerbang Edukasi

Perwakilan Masyarakat di Kec.

Sukanagara, Cianjur sedang

membahas penanganan masalah

penyalahgunaan Dana UPK melalui

musyawarah sebagai Edukasi peng-

utamaan jalur Hukum (Litigas).


dalam Pasal 83 UU No.6/2014 tentang

Desa).

Pasalnya jika mengandalkan aparatur

pemeriksa, tentu jumlahnya tak memadai.

Community Based Monitoring tetap menjadi solusi terbaik agar masyarakt dapat

mengadvokasi persoalan yang dihadapi di

desanya termasuk menyangkut

penyimpangan dana desa.

Melembagakan Kultur Belajar

Derasnya arus informasi menandakan

perubahan yang kian cepat. Masuknya

pengaruh dunia luar berimplikasi pada

perubahan desa tak terelakan. Siap tidak siap desa akan bertansformasi menuju dua

kutub, semakin mandiri atau malah

stagnan/terbelakang.

Dalam konteks inilah dibutuhkan

kultur belajar. Pemerintah Desa harus

berpacu meningkatkan kualitas SDM nya. Begitu juga dengan aktor lainnya. Tak

hanya di bidang aplikasi perencanaan,

tetapi juga teknologi informasi, advokasi

dan budaya.

Di 18 kabupaten lokasi PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat telah terbentuk Pokja

RBM (Ruang Belajar Masyarakat). Pokja ini

memiliki berbagai bidang seperti pelatihan

teknik, advokasi, media dan informasi

hingga budaya. Peran Pokja ini adalah untuk

mendorong berbagai jenis pelatihan yang

dianggap penting untuk dipelajari dan

dipraktekan. Pegiatnya dari desa dengan

harapan akan dikembangkan di daerah

asalnya.

Pelatihan sebagai model belajar

antarpihak dan RBM menjadi ruang

pertemuannya. Disamping RBM juga terdapat berbagai forum dan asosiasi.

Contohnya asosiasi UPK, PL, forum BKAD

dan lain sebagainya.

Tujuan Pokja, Asosiasi ataupun

Forum tersebut sebagai wahana belajar. Sebagaimana diilustrasikan sebelumnya,

implementasi MEA (Masyarakat Ekonomi

Asean) akan merepotkan bagi desa yang

tidak memiliki SDM yang memadai.

Karenanya dibutuhkan kultur belajar. Inilah salah satu fokus fasilitasi PNPM

Mandiri Perdesaan di Jawa Barat setelah

menyadari bahwa belajar merupakan

kebutuhan pokok dalam pengembangan

SDM di desa yang dinilai tidak secepat

perkotaan.

Gerbang Edukasi

11

Pegiat RBM Majalengka sedang belajar pembuatan website

sebagai sarana belajar penyebaran informasi desa


Gerak MP3KI Atasi Kemiskinan Desa

Pelaksanaan MP3KI di Kab Sukabumi

sampai dengan bulan April 2014 sudah memasuki tahapan Verifikasi Usulan.

Sebelumnya, Tim Pengendali kabupaten

menggelar verifikasi usulan melibatkan

BPMPD, BAPPEDA, Dinas Pengairan dan

SKPD terkait serta Tim Fas Kab (15/04).

Hal ini sebagai langkah awal menselaraskan usulan agar tidak tumpang

tindih. Hasilnya,

terdapat usulan

Jembatan

(24X3m) di Desa

Kabandungan

dan Usulan

Desa Cisalimar

masuk dalam Anggaran Dinas

PU TA 2014.

Sudah tentu

harus ada

penggantian

usulan. Dalam MAD yang digelar 16 April,

pergantian usulan tersebut dibahas dengan

pembentuan Tim Verifikasi dan Instansi

Sektoral Kecamatan Kecamatan.

Sebagai penyempurna, kaum perempuan juga dilibatkan dalam Tim Verifikasi.

Usulan Kategori Percepatan yang

masuk verifikasi diantaranya Pengaspalan

(Desa Kabandungan dan Cipeutey) dan

pembangunan jembatan (Desa Cipeutey).

Sementara untuk dua jembatan yang harus

diganti masih dalam pembahasan.

Untuk peningkatan kapasitas usaha,

usulan yang telah diverifikasi diantaranya

kerajinan anyaman, batako, makanan ringan, pabrik tahu dan budidaya

ikan.Sebagaimana diketahui alokasi BLM

MP3KI di Sukabumi sebesar Rp.8 milyar.

Sementara itu, di Kabupaten Garut

usulan MP3KI di lima kecamatan dengan BLM sebesar

Rp. 19 M

diantaranya

digunakan

untuk pembangunan

rabat beton

(banjarwangi),

pengaspalan

jalan

(Malangbong, Pakenjeng dan

Singajaya) dan

pembuatan

irigasi

(Cigedug). Tidak berbeda jauh dengan lima

kecamatan di kabupaten Cirebon. Usulan

yang telah di SPC (Surat Penetapan Camat)

diantaranya untuk kegiatan rabat beton

(jamblang dan Waled), Irigasi (Kapetakan), aspal (Gempol). Total alokasi BLM Rp. 22,4

milyar.

12

Rekam Jejak

Warga perwakilan enam desa di Kabandungan bersama lintas SKPD di

Sukabumi sedang membahas usulan MP3KI


Piping Junaedi, SE Kasubid PEM

Suryaman Kasubid PPMP

Isoh Holisoh Pelaksana

Euis Marlina Pelaksana

Dede Rusdia, MAP Kepala BPMPD Provinsi Jawa Barat

R Nurtafiyana, ME Kabid PEM BPMPD/ PJO Provinsi PNPM MPd Jawa Barat

T I M

SEKRETARIAT

Atand Suria

Farah Pelaksana

Sinta Pelaksana

Helmi

Pelaksana

Dinari Pelaksana

Areska Pelaksana

Lastri Pelaksana

13


8

25/03/2014. Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis 9 (sembilan) tahun pidana kurungan/penjara terhadap dua mantan PNS dari Pemkab Bandung yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp.1,2 M dalam kasus pencairan dana BLM di UPK Cicalengka. Terdakwa yang satu mendapat pidana 9 tahun penjara sedang satunya lagi 4 tahun penjara karena telah mengembalikan sebagian dana yang dikorupsi.

17/03/2014. Sidang di pengadilan Tipikor, jalan RE Martadinata Bandung, dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana perguliran senilai Rp. 250 juta oleh mantan pengurus UPK Kalibunder-Sukabumi memasuki tahap pemanggilan saksi. Tampak mantan camat kalibunder yang dimintai keterangan dalam persidangan

14

Rangkuman Berita


13/02/2014. Dede Rusdia

MAP, Kepala BPMPD Provinsi

Jawa Barat memberikan

pengarahan dalam rakor

pelaksanaan MP3KI (Masterplan

Percepatan dan Perluasan

Penurunan Kemiskinan Indonesia)

di Hotel New Naripan, Bandung.

Rapat diikuti perwakilan

BPMPD, Bappeda dari 4

kabupaten dan 17 konsultan

kecamatan lokasi. Pada tahun

2014, Jawa Barat dipercaya

mengelola BLM MP3KI tidak

kurang dari Rp.55,7 milyar 29/03/2014. Sejumlah 27

Fasilitator dari 18

kabupaten mengikuti Test

Fasilitator Keuangan

menyusul kekosongan

posisi tersebut di

Pangandaran dan

Tasikmalaya. Lokasi Tes di

aula BPMPD Jawa Barat.

Selain tes tulis untuk

menguji kompetensi

akademik, peserta juga

diharuskan mengikuti tes

wawancara dan FGD untuk

mengungkap pengalaman

dan kepribadiannya.

Rangkuman Berita

15


16

Bertepatan Hari Kartini tanggal 21 April 2014, Fasilitator Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan provinsi Jawa Barat mengenakan pakaian tradisional sebagai cara menghargai jasa Ibu Kartini sebagai pahlawan emansipasi wanita. Acara ini bertepatan rakor provinsi di Hotel Grand Pasundan, Bandung (20-23 April 2014)

14/02/2014. Tim Fasilitator PNPM

MPd dari berbagai Kabupaten

berfoto setelah mengikuti

kegiatan rakor provinsi di hotel

Karangsetra, Sukajadi, Bandung. Rakor bertema Penguatan Kerja

Tim guna mewujudkan Pencapaian Standar Kinerja

Nasional berbasis tantang wilayah dampingan masing-masing. Rakor diikuti Tim Faskab dan BPMPD dari

18 kabupaten lokasi PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat.

Rangkuman Berita


18/03/2014. Bupati Kabupaten

Bandung Dadang M Naser memberikan pengarahan dalam acara Sosialisasi PNPM Mandiri Tahun 2014. Acara yang diselenggarakan di Gedung Moch Toha, Soreang, itu diikuti sekitar 700 pelaku PNPM Mandiri dari wilayah di Kab. Bandung. Sebelumnya, Bupati bertekad untuk melanjutkan pola PNPM meskipun tidak ada BLM dari APBN.

05/06/2014. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menunjukan trophy penghargaan Anugerah Sikompak Award Tingkat Nasional. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Boediono dalam Acara Rapat Kerja Nasional PNPM Mandiri Perdesaan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Trohpy tersebut merupakan penghargaan untuk Jawa Barat atas kemenangan BKAD Kawali Kab. Ciamis sebagai BKAD Terbaik dalam Aspek Pembentukan dan Organisasi.

Rangkuman Berita

17


Tanda Cinta itu Bernama Rp.100 Juta per Desa

ekad Pemkab Karawang untuk

mensinergikan PNPM Mandiri

Perdesaan dengan program

pemberdayaan tingkat kabupaten bisa

disebut sukses. Paling tidak tercermin dengan dalam penyertaan DDUB tambahan

senilai Rp.24,2 Milyar di Tahun 2014.

Tambahan tersebut merupakan

akumulasi Rp.100 juta dikalikan 242 desa

di Karawang. Karena dimasukan ke DDUB sudah tentu skema pelaksanaannya

mengikuti PNPM Mandiri Perdesaan. Mulai

dari perencanaan, pencairan hingga ke

pelaporan.

Penyertaan dana tersebut

diperuntukan untuk pembangunan sarana-prasarana yang bersifat prioritas sesuai

dokumen RPJM dan RKP Desa yang telah

disahkan dalam Musrenbang desa. Pastinya

harus usulan bottom up.

Latar belakang penyertaan tambahan DDUB ini adalah pengelolaan baik (good

governance) PNPM Mandiri Perdesaan yang

sudah terbukti di Karawang. Utamanya dari

segi tidak adanya kebocoran dana dan

akuntabilitas laporan. "Dengan adanya penambahan DDUB,

menjadi penanda perhatian pemerintah

daerah terhadap program PNPM," jelas

Indra Sutando, PJO PNPM MPd Kabupaten

Karawang.

Tekad Memberlanjutkan Apresiasi terhadap pelaksanana PNPM

Mandiri Perdesaan juga ditunjukkan oleh

Pemkab Bandung Barat. Pada tahun 2014,

telah dialokasikan DDUB sebesar Rp.2,4 Milyar atau 9,5% dari total BLM-APBN

sebesar Rp. 23.037.500.000,-

Penyediaan DDUB lebih dari 5%

(wajib) tersebut sebagai dukungan agar

semangat gotong royong masyarakat tetap

tumbuh sebagaimana yang telah diprakarsai oleh PNPM Mandiri Perdesaan.

“Saya harap program sejenis PNPM

tetap dipertahankan karena terbukti baik”,

ungkap Bupati Bandung Barat Abu Bakar

T

18

Pro-Desa

Di setiap kegiatan, PNPM MPd berhasil memobilisasi

swadaya masyarakat seperti di salah satu Desa di Ciamis ini


saat launching PNPM Mandiri Perdesaan TA

2014 di Cihampelas (21/05).

Sebelumnya, pada tanggal 29

Agustus 2013 lalu Bupati Bandung Barat

telah menerbitkan Peraturan (Perbup) No.27 Tahun 2013 tentang Pedoman

Pembentukan BKAD (Badan Kerjasama

Antar Desa) sebagai prakarsa penguatan

kelembagaan lokal. Ini merupakan Perbup pertama kali

yang secara spesifik mengatur fungsi, tata

cara hingga pembinaan peran BKAD.

Memang di kabupaten lain seperti Kuningan

sudah ada namun bentuknya adalah Perda

No./2013 tentang BKAD. Penetapan regulasi merupakan salah

satu indikator keberhasilan. Pun demikian

spirit pelaksanaan juga tak kalah penting.

Hal ini pula yang sedang diupayakan oleh

Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pada gelaran acara sosialisasi PNPM Mandiri di Soreang (18/03), Bupati Bandung

Dadang M Naser menegaskan tekadnya

untuk memberlanjutkan program

pemberdayaan sejenis PNPM dikarenakan

terbukti efektif menurunkan angka kemiskinan serta pencapaian IPM.

Sebagai langkah pendukung

sinergitas, pada tahun 2014 Pemkab telah

mengalokasikan DDUB tambahan sebesar

Rp. 3.529.000.000,-. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

di 11 kecamatan bisa memutus mata rantai

kemiskinan baik dari segi infrastruktur

maupun kegiatan dana bergulir.

Di kegiatan perencanaan dan pengambilan kepu-

Tusan, PNPM Mandiri Perdesaan mewajibkan partisipasi 50% kaum perempuan demi akses dan hasil pembangunan desa yang lebih baik

Pro-Desa

19

Perempuan berperan aktif

dalam kegiatan PNPM

MPd sebagai hasil

pengarusutamaan gender


Peningkatan Penghasilan sebagai Asa Pelestarian Dana Bergulir (Succes Story UPK Phase-out Pameungpeuk,

Kab. Bandung)

Kec. Pamengpeuk salah satu lokasi PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2003-

2005. Statusnya kini phase out karena

sejak tahun 2006 tidak mendapat BLM.

Kec. Yang terletak 8 km arah timur ibukota

Kab. Bandung ini memiliki 6 desa sasaran.

Pada tanggal 6 Nov 2003, melalui MAD dibentuklan UPK (Unit Pengelola

Kegiatan) Pameungpeuk bernama Selangit.

Jumlah total BLM yang dikucurkan antara

tahun 2003-2005 sebesar Rp. 2,75 milyar.

Selain fisik, dana tersebut sebagai modal UEP Rp 1.086.250.000,- dan SPP sebesar

Rp 104.394.800,- . Jika ditotal modal dana

bergulir mencapai Rp 1.190.644.800,- dan

oleh pengurus modal inilah yang

dilestarikan hingga sekarang.

Setelah digulirkan ke 52 kelompok SPP dan 339 kelompok UEP, sampai dengan

akhir tahun 2013 jumlah dana yang

digulirkan UPK Selangit secara akumulasi

mencapai Rp. 11.350.915.000,- . Tingkat

pengembalian relatif tinggi yaitu 99% untuk SPP dan 87% untuk UEP.

Pengurus selalu berjuang

memahamkan kepada masyarakat bahwa

dana SPP/UEP bukan dana hibah. Pengurus

UPK yang digawangi Taufik H Azis (Ketua), Eulis Kartika (Sekretaris) dan Mira M Yanti

(Bendahara) berhasil meyakinkan hal itu.

Tentunya bersama kelembagaan

aktif BKAD yang diketuai Nia Farida dan BP-

UPK yang diketuai Asep Suhara dibantu Tim

Verifikasi yang diketuai Dadang Muhtar dan Marwati sebagai Tim Penyehat Pinjaman.

Perjuangan selama 6 (tujuh) tahun

dalam masa phase out membuahkan hasil

yang istimewa yaitu terbentuknya galeri

UPK Selangit yang berfungsi sebagai badan pengelola produk kelompok SPP/UEP.

Medianya berupa ruang display

bermodalkan Rp.11 juta dari surplus dan

kelembagaan BKAD. Pengesahannya pada

bulan Januari tahun 2013. Saat ini galeri telah menampung dan memasarkan aneka

produk seperti kue kering, makanan olahan

lokal , iket, kopiah lokal hingga kerajinan

bambu.

20

Cermin Mandiri

Pemasaran produk kreatif kelompok SPP-UEP Kec.

Pameungpeuk. Dengan cara ini usaha kian berkembang


Kemandirian Usaha Kelompok di Mangunjaya, Pangandaran

Siapa tak kenal telor? Ia termasuk

produk yang banyak dikonsumsi karena tinggi protein dan bisa dibuat aneka rupa.

Digoreng, direbus atau di asinkan. Mungkin

sudah pada tahu, tetapi kalau telur asin

trus di asapin bagaimana?

Ya, produk kreatif tersebut ternyata

telah diproduksi Kelompok Usaha Telur Asin Madu yang merupakan kelompok SPP

binaan UPK Mangunjaya, Ciamis. Usaha ini

dirintis Ibu Nurhasanah sejak tahun 2018

dan menjadi Kelompok Usaha Bersama

pada tahun 2013 dengan anggota 5 orang. Warna telurnya kecoklatan dan

rasanya khas membuat telor ini cukup laris

dipasaran. Apalagi, pemasarannya

melibatkan kelompok Usaha lain (misalnya

Aneka Snack yang diketuai Ibu Tuti

Rahayu) sebagai sistem kemitraan.

Modal awal usaha Kelompok sebesar

Rp.2juta/anggota ditambah dana pinjamam dari UPK Mangunjaya Rp. 10 juta. Dalam

perkembangannya, kelompok ini mampu

memproduksi rata-rata 1200 butir/minggu

dan untuk stock bahan baku setiap anggota

ditarget menyediakan sekitar 300 telur/minggu.

Untuk menarik minat konsumen,

setiap 6 (enam) telor dikemas cantik dan

dihargai Rp.20 ribu/pack yang sudah

berlabel kelompok dilengkapi dengan komposisi serta kontak produsen.

Per minggu Kelompok Telur Asin

Madu menjual tidak kurang dari 200

kemasan atau setara Rp.4 juta. Profit per

kemasannya sekitar Rp.4.200,-. Meskipun

tidak seberapa tetapi memberi peningkatan pendapatan ekonomi anggota kelompok.

Hal yang menggembirakan, kini

pemasarannya kian meluas ke daerah Tasik

dan Garut. Salah satu pendorongnya karena

minat pasar terhadp keunggulan telor asin asap yang terbukti dua bulan awet tanpa

bahan pengawet.

Keberhasilan usaha telur asin asap

telah mendorong Kelompok Telur Asin Madu

untuk menambah produk usaha yaitu kecap dan jamur. Sementara itu, untuk

menambah nilai jual, kelompok sedang

mengusahakan sertifikasi dari dinas terkait.

Minat? Hub P. Mas’ud di 083510643836.

Pro-Desa

21

Telor Asin Asap Mangunjaya yang terus diminati pasar


Air Bersih PNPM mengalir di Perdesaan Tambelang (Oleh : Alydrus, FT Kec.Tambelang-Bekasi)

ir adalah kebutuhan vital dan karena

itu pemenuhannya menjadi

tantangan. Pada lingkungan tanah

yang berawa atau dekat pantai tentu beda.

Air bersih tak mudah didapat. Hal itu pula yang

dialami masyarakat Desa

Sukabakti, Kec.

Tambelang, Bekasi.

Bertahun-tahun

masyarakat di Kp. Balong Gubuk Dusun I, II & III

harus rela air tak layak

konsumsi. Setiap hari

setidaknya harus keluar

uang Rp.5 ribu untuk beli air dalam jerigen.

Masalahnya banyak RTM

di kawasan tersebut.

Maka, mimpi punya

SAB (sarana air bersih) bersambut dengan

hadirnya PNPM Mandiri Perdesaan. Setelah

disetujui dalam Musdes hingga ke MAD,

pada awal tahun 2013, usulan SAB didanai

BLM sebesar Rp. 75.566.500,-.

Sesuai RAB, dana tersebut digunakan untuk membangun SAB di empat titik

@Rp.19 juta. Swadaya sebegai persyaratan

dipenuhi warga. Di kampung I, swadaya

mencapai Rp.2 juta diluar tenaga dan

makanan. Namun persoalannya justru pada

ketepatan ordinat pengeboran sumur.

Warga pun menggunakan jasa

“pawang” dengan cara ritual khusus. Meski dasarnya sugesti, tetapi empat lokasi

pengeboran mampu mengeluarkan air

bersih. Maka pengerjaan Bak penampung,

Instalasi pemipaan dan kelistrikan lebih

mudah. Cukup satu tukang dan satu kuli

dibantu warga, sekitar

tiga bulan bangunan SAB

dapat diselesaikan.

Kerja keras TPK Nardi Hermawan (Ketua),

Suherman (Sekretaris)

dan Karnadi Lubis

(Bendahara) patut

diapresiasi. Kini,

bangunan SAB telah digunakan. Di kampung I

misalnya, tidak kurang 16

KK setiap hari

memanfaatkan air bersih

tidak kurang 1000 liter. Untuk pemeliharaan

bangunan SAB, warga iuran bergantian.

Dua minggu sekali iuran untuk beli pulsa

listrik seharga Rp.20 ribu. Tim pemelihara

SAB telah dibentuk dengan pengurus Onin (Ketua) dibantu Tio, Pardi dan Nimin.

Bangunan SAB PNPM MPd benar-benar

mewujudkan mimpi mendapat air bersih

yang murah meriah.

A

22

Kiprah Lingkungan

Seorang warga memgambil air untuk keperluan memasak


Melestarikan Air untuk Kehidupan Warga

(Oleh Maftuhin-Faskab Bandung Barat)

ertepatan dengan Launching PNPM

MPd TA. 2014 di Kabupaten Bandung

Barat (21/05/2014), warga desa Padaasih, Kec. Cisarua merasa bahagia.

Pasalnya, pada acara tersebut Tim

Pemelihara Prasana dari desa mereka

terpilih sebagai penerima penghargaan dari

Bupati H. Abu Bakar MSi.

Sesungguhnya, mimpi masyarakat Padaasih mendapatkan air bersih sudah

lama. Mimpi itu sering kandas karena

kurangnya dana hingga kemudian hadirnya

PNPM MPd menjadi berkah. Bersama

masyarakat, TPK Desa Padaasih

memperjuangkan usulan SAB hingga akhirnya disetujui dalam forum MAD Tahun

2013 dengan BLM Rp. Rp. 271.485.500,-

Sesuai desain&RAB, untuk

menampung air dari sumber di Desa

Kertawangi dibutuhkan tiga bak penampung

dan pipanisasi. Warga pun berswadaya

uang Rp.59.299.000,- plus tenaga. Akhirnya, pekerjaan dapat dirampungkan

pada Agustus dan MDST digelar pada

tanggal 25 September 2013.

Berdasar MDST itulah Pemerintah

Desa Padaasih menerbitkan Perdes No.03/2013 tentang penetapan pengurus

Tim Pemelihara (TP3) dilanjut dengan

Keputusan Kades nomor 09 tahun 2013

tentang Penetapan Tirta Asih sebagai nama

Pengurus Pengelolaan Air Bersih. Selanjutnya, Pengurus Tirta Asih

melakukan pangadaan meteran dengan

tujuan komersialisasi dan pemeliharaan

SAB. Karena tak diperkenankan membebani

masyarakat berbelihan, maka per kubik

dijual Rp.1.500,- dan bagi RTM semampunya).

Hasilnya cukup membangggakan.

Tidak kurang dari dua bulan 230 konsumen

telah terdaftar. Setiap bulan air yang

dimanfaatkan warga tidak kurang dari 200 M3. Supply air dari sumber masih berlimpah

dan karenanya pengurus TirtaAsih

mentargetkan hingga 2000 konsumen.

Tentunya hal ini membutuhkan

pemeliharaan. Inilah semangat yang ingin dipelihara pengurus Tirta Asih yang diketuai

Sukarna, Atang sebagai sekretaris dan

cecep selaku bendahara.

B

Kiprah Lingkungan

23

Petugas melakukan pengecekan Jaringan Air ke rumah warga


PNPM Jadi Nama Jalan Desa (Erning Yuniarsa, Faskab Bogor)

ecamatan Ciseeng terletak di barat-

utara dari kabupaten Bogor berjarak

kurang lebih 45 KM dari ibu kota

Bogor. Sejak tahun 2009 kecamatan ini menjadi lokasi PNPM Mandiri Perdesaan

dengan 10 desa sasaran. Sampai dengan tahun 2013, telah

dikucurkan BLM sejumlah Rp. 10.237.500.000,

- . Tentunya dana tersebut dicairkan sesuai

usulan prioritas

masyarakat di masing-masing

desa.

Salah satu Desa penerima BLM

adalah Desa

Babakan. Antara tahun 2009-2013 BLM sebesar Rp

919.256.500 telah dikucurkan untuk

mendanai kegiatan SPP Rp 303.746.00,-

dan fisik Rp. 747.776.500,-. Kegiatan fisik

yang dilaksanakan diantaranya pengaspalan jalan (2009-2010) sepanjang

1.106 m’ (Rp 141.520.700); rabat beton

sepanjang 2.570 m (Rp 533.253.000,-),

TPT : 60 m ( Rp 30.801.100,-); Gorong-

gorong : 3 unit (Rp 13.588.400)

Pembangunan jalan rabat beton

dianggap berkesan. Kesan itulah yang ingin diungkapkan. Melalui musyawarah

yang di kantor Desa Babakan pada bulan

Januari 2014 yang dipimpin langsung oleh

Kades Babakan Appendi, SE memutuskan pemberian

nama jalan

sesuai tahun

pembangunnya.

Musyawarah dihadiri para

ketua RW, RT

dan para tokoh masyarakat

serta TPK dan KPMD Desa

Babakan. Sejak saat itulah

terpasang

nama jalan

seperti PNPM

2010, PNPM 2011, PNPM 2012, PNPM 2013, dengan tetap mencantumkan nama jalan

sebelumnya serta dilengkapi nama dusun

dan RT/RW. “Semoga jalan PNPM ini

membuat pembangunan tetap lestari

dengan mengingat sistemnya yang

partisipatif” kata TPK Desa Babakan.

K

24

Prakarsa

Penamaan Jalan PNPM di Ciseeng-

Bogor sebagai upaya pelestarian


Lansia juga Manusia yang Perlu diberdayakan (Oleh: Kuswan FK-Cikalong, Tasikmalaya)

erhatian terhadap lansia dengan

memanfaatkan dana surplus UPK

pernah dilakukan di UPK Cikalong. Salah satunya dengan pembagian sembako.

Namun setelah

dievaluasi,

kegiatan tersebut

tidak memenuhi prinsip

keberlanjutan.

Pada tahun 2014

muncul

paradigma baru pemanfaatan

surplus untuk

peningkatan

kualitas hidup

lansia.

Para lansia sering dianggap

tidak produktif

karena rentan penyakit batuk, bongkok,

bengék, ataupun boyot. Menurunya

produktivitas fisik dan mental kadang membuat mereka terabaikan. Namun

tantangan inilah yang ingin dijawab oleh

pengurus UPK Cikalong.

Salah satu persoalan kritis lansia adalah

ketiadaan rumah layak huni. Mereka hidup dalam kesehatan lingkungan yang tidak

memadai. Padahal sebagian masih aktif

dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Hari Lansia yang jatuh pada tanggal 29 Mei

dijadikan momentum keberpihakan oleh

UPK. Dengan memanfaatkan surplus

pengelolaan dana bergulir TA 2013, UPK

Cikalong menganggarkan bansos untuk RTM

sejumlah Rp. 169.000.000,-. Untuk lansia

dialokasikan sejumlah Rp.

57.025.000,-.

Dana tersebut

untuk

pembangunan rumah tidak layak

huni di dua desa

dan pemberian

sandang untuk

lansia di empat

desa. Total

jumlah lansia

penerima manfaat

tidak kurang dari

379 orang. Tentu yang dipandang bukan besar kecilnya dana,

tetapi perhatian serius agar para lansia juga

hidup dalam kelayakan khususnya dari

unsur kesehatan. Bagaimanapun lansia

merupakan sasaran yang perlu diberdayakan dengan segala

kekurangannya. Itulah yang menjadi tekad

UPK Cikalong Tasikmalaya

P

Prakarsa

25

FK, UPK dan Perngakat Desa di Cibalong-Tasikmalaya

merenovasi Rumah Jompo/Lansia


Rumah Kemasan Untuk Peningkatan Usaha Warga (Oleh: Muhaimin, FK Bantarujeg-Majalengka)

Lazim menjadi

persoalan utama

bahwa produk usaha

masyarakat desa kalah bersaing

karena ketiadaan

kemasan. Kalaupun

ada, belum

memenuhi selera pasar. Padahal,

kemasan menjadi

penarik pertama

minat konsumen.

Atas dasar itu pelaku PNPM Mandiri

Perdesaan di Ds. Hargeulis, Kec.

Bantarujeg, Majalengka berfikir kritis

hingga akhirnya ditemukalah ide melalui

usulan bernama Rumah Kemasan. Pada

tahun 2012 usulan tersebut dimunculkan. Tak disangka pada gelaran MAD

usulan tersebut disetujui untuk didanai.

Tentu menjadi kabar gembira bagi

masyarakat Desa Hargeulis. Gotong royong

mereka bangun Rumah Kemasan yang mendapat BLM sebesar Rp.85 juta itu.

Bangunan berukuran 8x7 mtr

tersebut mulai dibangun pada bulan

septermber. Tiga bulan kemudian berhasil

dirampungkan dan diresmikan pada tanggal

11 Desember 2013. Penetapan pengurus

menjadi awal pemanfaatan bangunan.

Pengurus yang terdiri Asep W

(Manager), Wiwin W (Ka.Unit Kemasan),

Imas(Bendahara) dan Meli (Sekretaris).

Kini, Rumah Kemasan PNPM MPd

Desa Haurgeulis telah difungsikan untuk Konsultasi Produk, Fasilitasi Periizinan

Industri Rumah Tangg, Pelatihan

Pengolahan dan Pengemasan Produk.

Sejak Januari 2014, puluhan produk

masyarakat seperti emping, krupuk, sale

pisang, rempeyek dan lain sebagainya telah difasilitasi pengemasan hingga

pemasarannya di Gerai Produk PNPM MPd di

Kec. Bantarujeg dan daerah lainnya.

Pelatihan juga terus dilakukan

melibatkan kelompok SPP/UEP dan masyarakat umum. Misi Rumah kemasan

adalah meningkatkan pendapatan warga.

26

Kreatif

Setiap Hari Rumah Kemasan dipenuhi warga


Menjadi Fasilitator Tranformatif !!

undayati (50 th) akhirnya sebagai

wakil PNPM Mandiri Perdesaan

Provinsi Jawa Barat sebagai

nominator FK Terbaik Nasional yang

penyelenggaraanya bersamaan dengan workshop Nasional Penguatan Pola

Pendampingan di Hotel Golden Boutique

(31 Mei-3 Juni 2014).

Sesungguhnya bukan hal mudah

bagi Sundayati untuk dinominasikan. Setidaknya memenuhi persyaratan (1)

menjadi FK minimal 5 (lima) tahun

berturut-turut (2) Predikat A dalam evaluasi

kinerja selama setahun terakhir (3) Punya

pengalaman fasilitasi yang diunggulkan. Selama tiga hari, Sundayati bersama

32 Fasilitator Kecamatan perwakilan dari 32

provinsi berlomba mengikuti seleksi yang

dibungkus dalam materi peningkatan

kapasitas dan FGD.

Akhirnya, Panitia memutuskan bahwa untuk tahun 2014 peserta Terbaik adalah

Noviani SE, FK Kecamatan Malua,

Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan

yang kemudian berhak mendapat piala

Sikompak Award Nasional. Meskipun Sundayati belum, tetapi

pengalaman yang diperoleh selama

workshop menjadi catatan penting FK yang

pernah menganani kasus penyalahgunaan

dana di UPK Kec. Selaawi, Kab Garut itu. Menurutnya, Fasilitator kedepan

harus handal. Pertama, harus mengerti isu-

isu mutakhir terkait dinamika sosial. Kedua,

mampu menganalisa keadaan. Ketiga,

mampu menghadirkan metode fasilitasi

yang efektif. “Fasilitator harus mampu melakukan

proses transfering (penyampaian

pengetahuan dan ketrampilan), transceding

(bekerja melebihi target) dan transforming

(mampu merubah lebih baik)”, ungkap alumni Universitas Bandung raya yang telah

menjadi FK lebih dari 14 tahun itu.

S

Jejak Fasilitator

27

Sundayati bersama Fasilitator dari 32 provinsi mengikuti pembekalan materi pola pendampingan Transformatif di Jakarta


Ketika Spirit Mengalahkan Keadaan Amat Rahmat (Ass. Faskab Kuningan)

Masih ingatkah anda dengan pria

yang mengisi acara Sosok Minggu Ini di

SCTV di pada Nov 2008 silam?. Pria

tersebut adalah Amat Rahmat (49 thn),

Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Barat. Lihat di

(https://www.youtube.com/watch?v=1ABM

SPio3iI).

Banyak pemirsa terkesan dengan

sosok Amat. Postur tubuh kecil (120cm) tapi spiritnya sangat besar. Amat

dilahirkan di Kab.Sumedang pada tahun

1965. Menamatkan SD hingga SMA di Kec.

Tanjungsari sebelum akhirnya menamatkan

kuliah di Sekolah Tinggi Pertanian

Tanjungsari pada tahun 1991.

Terlahir dari petani gurem, membuat Amat bermimpi menjadi penyuluh. Berbekal

gelar insinyur, Amat melamar ke berbagai

instansi dan baru tercapai saat dia menjadi

pendamping KUD dan PPL di Kec. Kadipaten

Majalengka (1998-2000). Pria lima bersaudara itu akhirnya

tertarik melamar Fasilitator di PPK (Program

Pengembangan Kecamatan). Setelah

mengikuti tes dan pelatihan pratugas, pada

bulan april 2011 ia ditempatkan di Kec.Kadupandak, lokasi sulit di wilayah

Cianjur Selatan.

Meski harus menfasilitasi 22 desa,

hingga kadang harus jalan kaki atau

menaiki rakit/perahu, tapi Amat tak

menyerah. Baginya, itulah komitmen. Sebulan sekali ia pulang ke Tanjungsari

menempuh perjalanan 8-10 jam.

Pernah suatu ketika, ia dibonceng

sepeda motor oleh temannya. Karena

mengantuk ia terjatuh tanpa diketahui yang bonceng. Akhirnya Amat meneruskan

perjalanan naik bis.

Dari Kadupandak-Cianjur, Amat

beraih tugas di Kec. Maja, Majalengka

(tahun 2003). Berlanjur ke Kec. Ligung (2005) dan ke Kec. Sukahaji di kabupaten

yang sama.

28

Jejak Fasilitator

Transpransi kegiatan. Amat Rahmat berdiri di samping prasasti bangunan DAM Ds.Nagarapageuh, Panawangan-Ciamis


Di lokasi

tugas baru, Amat

dihadapkan

masalah

tunggakan. Namun karena

kegigihan, di Kec.

Sukahaji

misalnya, Amat

berhasil menangani

pinjaman

bermasalah

Rp.186 juta.

Kepercayaan program kepada Amat untuk menangani

masalah bertambah hingga pada tahun

2007 ia tugaskan di Pancatengah

Tasikmalaya dan berlanjut ke Kec.

Ciampea-Bogor.

Pada bulan maret 2008 Amat dipindah ke Kec.Bantarujeg Majalengka.

Disana pula ia berhasil menangani

tunggakan tunggakan dana bergulir hingga

berhasil 80%.

Suatu hari Amat ditelpon orang PSF (PNPM Support Facility) yang

menyampaikan rencana meliput kegiatan

fasilitasi. Akhirnya, bersamaan Hari

Sumpah Pemuda di tahun 2008, tim media

dari SCTV, Metro TV dan Kompas merekam jejak fasilitasi Amat di perdesaan

Bantarujeg.

Sejak saat itu sosok Amat Rahmat

terkenal di youtube. Videonya sering

diputar fasilitator lain demi menggugah

inspirasi.

Setelah berpindah ke kec. Dawuan,

Kadokandel dan Panyingkiran, pada tahun

2012 ia dipromosikan mengikuti tes asisten Faskab dan dinyatakan lolos.

Ciamis merupakan kabupaten

pertama (2012) dan Kuningan yang kedua

(2014) lokasi tugas sebagai asisten Faskab.

Lebih dari 12 tahun Amat menjadi Fasilitator. Bapak tiga anak itu termotivasi

menjadi seorang pengubah keadaan yang

lebih baik.

Jejak Fasilitator

29

DOA DIBERI KEMUDAHAN

Amat Rahmat Harus menaiki Rakit untuk

menjalankan Fasilitasi ke Warga Desa


Vonis 9 Tahun untuk Terdakwa

Korupsi di UPK Cicalengka-Bandung

elasa (25/3/2014). Majelis Hakim

Pengadilan Tipikor Bandung yang

diketuai Heri Sutanto menjatuhkan

vonis 9 (sembilan) tahun penjara kepada

Rb, terdakwa korupsi dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Bandung tahun

anggaran 2011.

Rb yang juga mantan PNS Pemkab

Bandung dinyatakan secara sah

menggelapkan uang negara sebesar Rp.1.250.000.000,-. Sementara koleganya

Ag divonis 4 (empat) tahun penjara. Vonis

ini lebih ringan dikarenakan yang

bersangkutan telah mengembalikan

sebagian dana yang dikorupsi. Vonis sembilan tahun penjara bagi Rb

menjadi rekor terberat dalam persidangan

kasus korupsi di lingkungan PNPM Mandiri

Perdesaan di provinsi Jawa Barat. Menurut

majelis hakim, tindakan terdakwa bertolak belakang dengan statusnya sebagai

aparatur yang harusnya menjadi contoh.

Kasus ini bermula ketika Rb

memalsukan rekening UPK Cicalengka

sebagai penerima transfer BLM PNPM MPd

TA 2011. Modusnya ia mengaku sebagai Ketua sedangkan Ag sebagai bendahara.

Masyarakat bereaksi mengetahui BLM tidak

cair karena tindakan tersebut.

Polres Bandung pun mengungkap

kasus tersebut pada bulan Desember 2011.

Keduanya sempat diamankan. Antara tahun

2012-2013 publik tidak mendapat informasi

kelanjutan kasus hingga akhirnya Pengadilan Tipikor mengadili dan menvonis

kasus tersebut.

Eks Pengurus UPK Kalibunder-Sukabumi diganjar 3 tahun penjara

elasa (10/06/2014). Majelis hakim pengadilan Tipikor Bandung yang

diketuai Dr. Barita Lumban Gaol, SH,

MH akhirnya menjatuhkan vonis terhadap

dua orang mantan pengurus UPK

Kalibunder Sukabumi berinisial Pr dan As.

S

S

30

30

Pojok Hukum

Pengambilan Sumpah Saksi dari unsur

Birokrasi dalam Persidangan Kasus UPK

Kalibunder-Sukabumi di TipikorBandung


Mantan Ketua dan Bendahara UPK itu

dijatuhi tiga tahun hukuman penjara, denda

Rp.50 juta (subsider 3 bulan) dan

pengembalian uang sebesar 185,374 juta

bagi Pr dan Rp 39,446 juta bagi As. Keduanya terbukti secara sah

menggelapkan dana setoran kelompok SPP.

Jumlahnya mencapai Rp.280 juta yang

dilakukan kurun waktu 2010 s/d 2011.

Dalam persidangan terungkap jika terdakwa menggunakan dana tersebut untuk biaya

pernikahan.

Kasus ini menjadi pelajaran berharga

bagi semua pihak untuk mencoba tindak

pidana korupsi sekecil apapun. Sebagaimana yang dialami As, meskipun

yang dikorupsi hanya Rp.39 juta tetapi

vonisnya tiga tahun penjara sama dengan

yang diatas ratusan juta.

Eks Ketua UPK Caringin-Sukabumi dituntut 5 tahun Penjara

Persidangan Kasus Korupsi di UPK

Caringin Sukabumi masih berlanjut.

Sebelumnya, majelis hakim telah

memanggil saksi diantaranya Nina (mantan FK Caringin), Soenoe Widjajanti dan Budi

Nurwahyuni dari NMC PNPM Mandiri

Perdesaan. Dalam keterangannya, ketiga saksi

menjelaskan modus dan potensi kerugian negara akibat tindakan Kw selaku ketua

UPK Caringin ketika itu. Penyalahgunaan

yang terjadi antara tahun 2009-2011 itu

ditaksiran mencapai Rp.700 juta lebih.

Atas dasar itu, pada kesempatan

pembacaan tuntutan JPU menuntut Kw

dengan pidana penjara lima tahun di

pengadilan Tipikor Bandung (8/07/2014).

Pengambilan Sumpah Saksi dari unsur

Fasilitator dalam Persidangan Kasus UPK

Caringin-Sukabumi di TipikorBandung

BPMPD Provinsi Jawa Barat menga- mengadakan dakan kegiatan Bimtek

Mitigasi Korupsi dengan Peserta Ketua UPK se Jawa Barat (Feb-Mar 2014). Bimtek ini sebagai penanaman kesadaran dan pengetahuan anti korupsi.

Pojok Hukum

31


BKAD Kawali Raih Sikompak Mengulang prestasi sebelumnya,

Jawa Barat kembali menyabet gelar Sikompak Award di Tahun 2014. Kali ini

BKAD Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

yang terpilih. Berdasar surat dari Dirjen

PMD Kemendagri No.555.3/4109/PMD

tanggal 28 Mei 2014, BKAD Kawali ditetapkan

sebagai Terbaik Nasional

untuk aspek

pembentukan dan

organisasi. Pemberian

penghargaan diberikan

Wapres Boediono

kepada Barnas Sadikin

selaku Ketua BKAD

Kawali. Prestasi ini tentu menjadi torehan sejarah

pelaksanaan PNPM

Mandiri Perdesaan di

provinsi Jawa Barat

sehingga Wakil Gubernur Deddy Mizwar

juga berkesampatan

hadir di Hhotel Grand Sahid Jaya Jakarta

(05/06).

BKAD Kawali Ciamis yang ketuai Barnas Sodikin memang layak menjadi

juara. Sejak tahun 2009 kelembagaan ini

telah aktif mengikuti seluruh kegiatan yang

diprakarasai oleh PNPM Mandiri Perdesaan.

Tak hanya di bidang perencanaan

pembangunan seperti musrenbang desa,

kecamatan dan kabupaten, tetapi juga pada

pengawasan dan pelestarian kegiatan baik

dibidang sarana prasarana ataupun dana

bergulir. “mengemban amanah sebagai

pengurus BKAD bukan hal mudah. Yang

pasti capek dan tidak dapat honor”, kata

Barnas saat

diwawancarai. “Hanya saja, melihat kehidupan

warga desa yang kian

melek pembangunan

membuat hati senang.

Hidup jauh lebih bermakna”, imbuhnya.

Konsistensi BKAD

yang dipimpinnya dalam

mendampingi

masyarakat terbuktikan

ketika tim rechecking dari NMC PNPM Mandiri

Perdesaan dan

Kemendagri

pertengahan bulan Mei

lalu. Tim berhasil membuktikan hebatnya

kinerja BKAD Kawali yang dipimpin Barnas.

Pemkab Ciamis sendiri mengapresiasi

peranan BKAD dengan mengesahkan Perda

Nomor 1 Tahun 2013 tengtang pembangunan berbasis pemberdayaan desa

yang didalamnya memuat peranan BKAD.

32

Prestasi


Pendamping Lokal masih diposisikan

sebagai pelengkap penderita. Padahal

dengan perannya sangat vital. Memang tak seprestis pengurus UPK dan lainnya, namun

tanpa kinerja PL yang baik bukan mustahil

pekerjaan fasilitasi terbengkalai.

Penjiwaan kerja

sangat dibutuhkan. Itulah yang diupayakan

Dudi Supiyadi (34 th),

PL di Kec.Cibatu-

Purwakarta. Kecamatan

dengan 10 desa ini menjadi lokasi PNPM

Mandiri Perdesaan sejak

tahun 2010. Sejak saat

itu Dudi Supiyadi

dipercaya menjadi PL.

Bukan hal mudah menjadi PL. Paling tidak

membutuhkan

kesabaran untuk

menfasilitasi 10 desa

yang luas wilayahnya mencapai 1.119,85 Km²

ditambah dengan topografi perbukitan di

beberapa desa.

Sebelumnya, Bapak satu anak itu

menjadi KPMD Desa Ciparungsari (tahun 2009-2010). Pernikahanlah yang

menjadikan Dudi pindah KTP ke desa

tersebut dari asalnya di Majalengka.

Mimpi kuliah belum terwujud karena

alasan ekonomi yang membuatnya selepas

SMK di Majalengka harus merantau ke

Purwakarta sebagai karyawan pabrik

selama tujuh tahun (2000-2007). Ketika ada tawaran menjadi PL,

sungguh bukan semata-mata karena gaji

karena sebulan toh hanya mendapatkan

Rp.800 ribu. Akan tetapi

karena kuatnya keinginan untuk belajar

dunia pemberdayaan.

Resiko dimarahi,

disuruh, ditarget dan

disudutkan siap dihadapi demi perkembangan

diri.

Bagi Dudi, tak

ada kesuksesan yang

diraih dengan instant.

Itulah yang menjadikan ia terus bertahan

menjadi PL sampai

sekarang. Tak hanya

urusan fisik yang

ditangani, pembinaan terhadap 98 kelompok

SPP pun harus dijalani.

Apalagi aset perguliran di UPK Cibatu

tembus di angka Rp.1,4 milyar. Sudah

tentu harus diupayakan pelestarian. Atas konsistensi itulah pada Dudi menjadi peraih

Sikompak Award Provinsi Jawa Barat di

Lembang tahun 2013 lalu. Ia berharap,

kedepan peran PL semakin bermanfaat.

Asah Mental dengan menjadi Pendamping Lokal

33

Derap Kader

Dudi Supiyadi, PL Cibatu,

Purwakarta peraih Sikompak

Award Tk.Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013


Misi Penyelamatan seorang BP-UPK (Zeni Dermawan, Faskeu Kab.Garut)

Tingginya potensi penyalahgunaan

dana PNPM MPd di UPK. khususnya dana bergulir, menjadi tantangan di berbagai

tempat. Sebagaimana pernah terjadi di UPK

Malangbong-Garut (korupsi Rp.1,1 M/Sept

2013), maka tindakan pengawasan menjadi

kebutuhan mutlak.

Hadirnya Badan Pengawas (BP) UPK menjadi solusi konkret. Akan tetapi,

menghadirkan sosok pengurus yang

berpengetahuan, peduli dan berintegritas

bukan perkara mudah. Demikian yang

terjadi di sebagian UPK di Jawa Barat. Sosok peduli dan berintegritas itulah

yang dibutuhkan. Nurdin (68 thn) adalah

seorang pengurus BP-UPK yang berkarakter

demikian. Sejak tahun 2009 mantan PNS

Guru Sekolah Dasar itu dipercaya

masyarakat menjadi Ketua BP-UPK.

Baginya umur bukan masalah. Sebab misi yang lebih utama yaitu penyelamatan

aset PNPM MPd agar lestari dan

berkelanjutan. Dua kali seminggu (senin

dan jumat) ia berkegiatan di UPK untuk

melakukan konsolidasi dan pemeriksaan. Mengawasi keuangan UPK dalam

jumlah milyaran rupiah bukan perkara

mudah. Apalagi aset dana perguliran di 261

Kelompok SPP telah mencapai Rp.2,7

milyar. Tetapi tidak ada yang sulit baginya jika hal itu dikerjakan bersama.

Masih adanya anggapan dana

bergulir sebagai dana hibah, ditambah

dengan adanya karakter kurang jujur

masyarakat menuntut Nurdin sering turun

ke lapangan. Menurutnya, kemacetan/tunggakan memang tidak bisa

dihindari. Namun dengan dengan semangat

tak henti sosialisasi, verifikasi dan

pembinaan kelompok SPP hal itu bisa

diatasi. Tiga bulan sekali Nurdin memberikan

laporan hasil pengawasan BP-UPK. Meski

tiap bulan Kakek dengan 10 cucu itu hanya

mendapat insentif Rp.75 ribu, tetapi

baginya tak menjadi soal jika harus berkegiatan di UPK atau di masyarakat

terus-menerus.

34

Derap Kader

P Nurdin menfasilitasi pengarahan pada kelompok SPP yang macet di UPK Limbangan-Garut


Bambu penambah Kocek (Nunung Nurhasanah, Faskab Sumedang)

esa Cijeruk adalah satu dari 11 desa

di Kec. Pamulihan, Sumedang. Dalam

pengelolaan dana bergulir, Desa Cijeruk mencatat prestasi karena

pengembaliannya 100%/bulan. Jumlah

Pemanfaat SPP di desa ini sebanyak 27

Kelompok aktif.

Salah satu pendorong tingginya pengembalian SPP adalah

berkembangkanya usaha Bongsang yaitu

pembuatan keranjang bambu wadah Tahu

Sumedang, Peuyeum, atau Ubi Cilembu.

Dana pinjaman SPP dimanfaatkan

untuk peningkatan kapasitas produksi. Misalnya pada Kelompok Mentari I dan II

dengan anggota 22 Orang. Dalam sehari

per anggota rata-rata mampu memproduksi

Bongsang 200 biji sehingga dalam sebulan

per orang menghasilkan 6000 biji. Bongsang dijual per kantet (isi 100

biji) seharga Rp.25 ribu. Biaya produksi

cukup rendah. Sebab, dengan membeli 1

batang bambu seharga Rp.7 ribu, maka

dapat dibuat Bongsang untuk 3 kantet atau setara 300 biji.

Jika disimulasikan, rata-rata

penghasilan kotor per bulan sebesar Rp.1,5

juta. Tentu menjadi tambahan penghasilan

yang lumayan. Apalagi pemasarannya terus meluas dan kontinyu. Tak hanya kawasan

Sumedang, tapi juga Bandung dan

Purwakarta. Produk bongsang sudah ada

yang pengepulnya sehingga tak merepotkan

dari segi pemasaran. Lihat link

http://pnpmpamulihan.com/kategori-40-best-practise.html

Kerajinan Kreatif Pandan Cikalong (Kuswan SP, FK Cikalong-Tasikmalaya)

Empat dari 13 desa di Kec Cikalong-

Tasikmalaya adalah desa pesisir.

Diantaranya desa Cimanuk, Kalapagenep,

Sindangjaya, Mandalajaya dan Cikadu. Di daerah tersebut banyak tumbuhi pohon

pandan liar.

D

35

Gerak Perempuan

Pengrajin Bongsang tak kenal

lelah menjalankan usahanya


Sayangnya, ditengah maraknya

tambang pasir besih tanaman pandan

banyak yang dirusak. Padahal, sebagian

kaum perempuan di daerah tersebut

berkeinginan memanfaatkan pandan untuk

usaha kreatif. Hal itu sebagaimana terekam dalam musyawarah tingkat desa dan

kecamatan. Alhasil keinginan tersebut

terjawab ketika ada tawaran pelatihan dari

PNPM Mandiri Perdesaan.

Dengan menggunakan dana pengalihan SPP sebesar Rp.4.470.000,-

dilaksanakanlah pelatihan. Untuk

menunjang produksi kelompok dibantu

peralatan berupa berupa sabit, pisau serut,

wajan untuk merebus pandan. Dari segi nominal memang, dana

peningkatan kapasitas memang kecil.

Tetapi yang perlu dikuatkan adalah

semangat berwirausaha. Sebut saja Ibu

Hartini, ketua Kelompok SPP di Desa Cikadu

beranggotakan 10 orang.

Kini tidak kurang dari 6 kuintal daun

pandan kering dapat dihasilkan per minggu.

Produk tersebut dijual seharga Rp.5.500/kg

untuk kualitas sedang (kasar) dan

Rp.7.000/kg untuk kualitas baik (halus). Dengan harga tersebut, rata-rata

penghasilan per bulannya Rp.8,5 juta dibagi

ke 10 anggota (potong ongkos produksi).

Pandan tersebut dipasarkan ke daerah

Tasikmalaya, Majalengka hingga Solo. Peminatnya rata-rata pengusaha oleh-oleh.

Problemnya, dikarenakan pengolahan

masih sebatas bahan setengah jadi maka

harganyapun terbilang rendah. Pandan

setengah jadi yang dimaksud, kelompok hanya memanen, membuang duri, merebus

dan mengeringkan.

Tentu berbeda bila berbentuk tikar,

kursi atau tas. Harga jualnya lebih tinggi

dan itulah yang sedang diupayakan

kelompok SPP di empat desa Cikalong. Tetapi pergerakan usaha ini bagaimanapun

lebih penting dibanding membiarkan

pandan menjadi bahan tak berguna.

Kesempatan yang kecil seringkali merupakan

permulaan daripada usaha yang besar

36

Gerak Perempuan

Kuswan bersama Kelompok Pengrajin Pandan di Cikalong-Tasikmalaya


Manajer 2,6 milyar itu seorang Perempuan (Oleh:@aboerchakra, pegiat RBM Majalengka)

ukahaji adalah satu kecamatan di Kab. Majalengka. Terletak di timur

Kota Majalengka dengan 13 desa.

Sejak tahun 1998-2007

kecamatan ini menjadi lokasi

PPK-PNPM Mandiri

Perdesaan. Akan tetapi, akibat adanya kemacetan

dana membuat dana bergulir

defisit.

Hasil penganangan

masalah yang dilakukan tim akhirnya “menghidupkan

lagi” UPK. Ditengah situasi

itulah, pada tahun 2008

muncul sosok Kartini

bernama Wiwi Susilowati. Sarjana Pendidikan itu

dipercaya menjadi Ketua

UPK.

Bagi Wiwi, tak ada

pilihan kecuali bekerja,

bekerja dan berdoa. Sebab, anggapan dana bergulir itu hibah masih melekat di benak

masyarakat. Dalam kurun waktu empat

tahun kemudian, hasil kerja keras itu mulai

terlihat.

Akhirnya, upaya itu menampakan hasil. Pemanfaatn SPP terus bertambah

hingga 108 kelompok aktif sementara UEP

24 kelompok. Hingga pertengahan 2014,

aset perguliran mencapai Rp.2,6 milyar.

Angka kemacetan tak lebih dari 3%

sementara idle capital 2%. Meski seorang

perempuan, Wiwi mampu membuktikan bahwa kaum perempuan bisa berdaya asal

diberi kesampatan untuk berkembang.

Status perempuan tak membatasinya

bekerja siang malam

memajukan UPK. Rapat ditengah malam, membina

kelompok,

mengkoordinasikan kegiatan

di hari libur, tak membuanya

surut. Baginya kerja adalah

ibadah. Prestasi itulah yang

kemudian menghantarkan

Sukahaji sebagai UPK

Terbaik tingkat provinsi Jawa

Barat tahun pada tahun 2013.

Trik jitu yang dia

praktekan selama ini adalah

dengan menterbukakan

pengelolaan melalui musyawarah, pembenahan

administrasipun dan penggunaan media

trasnparansi (www.upksukahaji.com).

Baginya, tak ada kerja yang sukses

melainkan dengan kerjasama. Oleh karenanya kelembagaan BKAD, BP-UPK,

PJOK, TV, TPK dan lain sebagainya

dilibatkan dalam merencanakan,

pelaksanaan hingga pengawasan.

S

37

Teladan

Wiwi Susilowati, menunjukan Piala Sikompak Award Th.2013

di Lembang (7/11/2013)

http://www.upksukahaji.com/


Pendekatan Baru Dalam Pembangunan Partisipatif

iapa tak kenal tahu Sumedang?

Ukurannya yang kecil, kotak persegi serta rasanya yang sangat gurih

menjadikan orang selalu ketagihan. Tapi

jangan salah, Sumedang

juga merupakan lokasi

best practice pelaksanaan

PNPM Mandiri Perdesaan. Sebagai kabupaten

integrasi, Sumedang

menerapkan tatakelola

dengan kearifan lokal.

Tujuannya untuk mewadahi kebutuhan

genuine masyarakat agar

perencanaan partisipatif

mampu mengoptimalkan

potensi lokal. Demikian ungkap Ili,

S.Sos PJOKab PNPM MPd

kab.Sumedang dalam buku

Pendekatan Baru dalam Pembangunan

Partisipatif, karya Pokja RBM Sumedang (Jan 2014).

Sumedang terdiri 26 kecamatan dan

276 desa. Tidak kurang dari 90.092

merupakan KK Miskin (BPS 2013). Sejak

tahun 2010, Sumedang ditetapkan sebagai

lokasi integrasi.

Pada tahun 2013, alokasi BLM

integrasi sebesar Rp.4,250.000.000 M.

Dimanfaatkan untuk kegiatan seni-budaya

sebesar Rp.627.663.000,-(15%).

Selebihnya untuk infrastruktur (40%) dana SPP (25%), Pendidikan (10%), Kesehatan

(10%).

Pengesahan Perda No.1/2007

tentang Sistem Perencanaan dan

Penganggaran yang kemudian menginisiasi

lahirnya FDM (Forum

Delegasi Musrenbang)

menjadi kekhasan demi

terkawalnya usulan dan pendanaan kegiatan

masyarakat desa.

Keberhasilan ini

ditunjukan dengan

tumbuhnya usaha Keripik

Pisang Dayeuh Luhur, Kec.Ganeas. Juga dalam

pengembangan usaha

jamur di Desa Banjarsari

Kec. Jatinunggal.

Pengawalan usulan partisipatif menjadikan

modal usaha mereka kian bergulir. Di

bidang kelembagaan, beberapa kali UPK di

Kab Sumedang menjuarai Anugerah

Sikompak Award. Diantaranya UPK Tanjungkerta dan UPK Jatinunggal.

Tentu saja karena keberhasilan

dalam menjalankan kegiatan pembangunan

partisipatif.

S

38

Resensi

Pokja RBM Sumedang


Bagaimana

Masa Lalu

Anda

Banyak orang yang

menyalahkan masa lalunya. Mereka

beralasan tak bisa sukses karena masa lalunya kelam. Padahal setelah saya bicara

dengan mereka, masa lalunya tidak

sekelam yang saya hadapi. Saya sering

berkata kepada mereka yang mengeluh,

“Mari kita adu, siapa yang lebih kelam masa

lalunya, saya atau Anda?” Setelah diadu, saya lebih banyak menang.

Masa lalu yang buruk menurut saya

sulit atau bahkan tak bisa dihapus. Sampai

sekarangpun saya masih ingat sebagian

besar kelam dan getirnya perjalanan hidup yang pernah saya lalui. Tapi kita tidak boleh

terjebak oleh derita masa lalu. Agar

kenangan buruk masa lalu tak menjadi

beban, saya melakukan tiga hal berikut ini.

Pertama, mentertawakan masa lalu. Bila ingat kejadian beberapa kali

diludahi teman saya, maka kemudian saya

berkata dalam hati, “Ya, terang saja dia

meludahi saya. Keringat saya bau, mandi

gak pakai sabun, bajunya tiga hari gak

ganti. Jarang sikat gigi. Saya juga ogah kalau harus dekat dengan orang seperti ini.

Dan, itulah saya ketika itu.” Hehehe… Saya

memang tidak tahu diri saat kejadian itu.

Kedua, berterima kasih kepada masa

lalu. Dari SMP hingga mahasiswa, saya

enam kali “nembak” cewek dan semuanya ditolak. Bahkan ada yang disertai hinaan

dan merendahkan saya. Kini saya berterima

kasih dengan kejadian itu. Andai ketika itu

diterima, mungkin saya terjebak dalam

pergaulan bebas dan gelimang dosa yang berlimpah. Mengapa? Karena, ketika itu

saya termasuk orang yang imannya masih

sangat rapuh.

Ketiga, kejadian itu terjadi agar kita

tak merasa suci. Setiap kali saya merasa menjadi orang baik saya teringat apa yang

pernah saya lakukan pada masa lalu: Saya

pernah menjadi penjudi saat SMP. Saya

sering ngomongin dan menghina orang saat

mereka tak ada.

Saya pernah makan uang yang bukan hak saya. Perilaku buruk ini dan

perilaku yang lebih buruk yang pernah saya

lakukan di masa lalu membuat saya merasa

tak pantas merasa “suci” dibandingkan

yang lain. Hidup bukan untuk masa lalu. Bila

masa lalumu baik dan penuh prestasi,

ketahuilah itu sudah berlalu. Bila masa

lalumu buruk, kelam dan hitam justru itulah

yang menguatkanmu saat ini. Lakukan ketiga hal yang saya sebutkan di atas.

Terapi itu manjur buat saya dan

semoga manjur juga buat Anda. Bila Anda

selalu terbayang keburukan masa lalu dan

jamilazzaini.com

39

ON-Motivasi


sulit maju, boleh jadi Anda memang

sepantasnya dimuseumkan untuk menjadi

tontonan banyak orang.

Hidup itu untuk masa kini, masa

depan, dan masa setelah kehidupan. Tak pantas bila kita menghabiskan waktu untuk

mengingat dan menyesali masa lalu.

Move ON,.. dan Salam Sukses Mulia !

(Ujang Aliyudin, Faskab Bekasi)

ebuah bus yang penuh dengan

muatan penumpang sedang melaju

dengan cepat menelusuri jalanan

yang menurun, ada seseorang yang

mengejar bus ini dari belakang.

Seorang penumpang mengeluarkan

kepala keluar jendala bus dan berkata

dengan orang yang mengejar bus, “Hai

kawan! Sudahlah Anda tak mungkin bisa

mengejar!”

Orang tersebut menjawab, “Saya

harus mengejarnya!!.” Dengan nafas

tersenggal-senggal dia berkata, “tahu gak

anda, saya adalah pengemudi dari bus ini!”

Dalam cerita ini, pengemudi bisa

diibaratkan kita sedang bus diibaratkan

waktu. Selama nafas berhembus kita selalu

bergelut dengan waktu. Karena lalai dan

santai kitapun sering tertinggal oleh waktu.

Alhasil, tak terasa umur menua

sedang perilaku masih balita. Dalam istilah

prokem disebut ABG Tua. Padahal hidup

hanya sekali. Mari kita ingat sabda

Rasulullah SAW “jaga mudamu sebelum

tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu

sebelum miskinmu, lapangmu sebelum

sempitmu, hidupmu sebelum matimu”.

S

"Jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi. Jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore”. “Sebanyak-banyaknya doa & permohonan kita, mestinya lebih banyak lagi syukur kita. Justru inilah yg akan memudahkan doa” “Orang yang tidak memberi (sedekah), tidak akan menerima (rezeki)” “Harta yg kita kumpulkan, perniagaan yg menyibukkan, hampir-hampir itu tak bermakna. Kecuali itu jadi amal yang bermanfaat”

40

ON-Motivasi


1

3 5 6

7 8

9 10 11

Sugih Arto Koordinator Provinsi Puji Wiraatmaja Spesialis Infrastruktur Dedi Rustandi Spesialis Training Basrudin Assisten Spesialis Training Ewirta Lista Spesialis Pengaduan&Penanganan Masalah

4 2

Endah Sutraniati HRD-1

Agust Wardhana FMS

Antonius AB FMS-2

Ali Yasin Sp.KIE

Rohman MIS

Wahyu W HRD-2

Profile

41


Jl. Batu Permata II No.1 Margacinta-Bandung 40287

Profile

42

Fan Page : Pnpm Mandiri Perdesaan Jawa Barat


Gerak informasi UPK Jawa Barat di dunia Maya (Ali Yasin, Spesialis KIE)

nda peminat produk kreatif desa? Sebut saja tikar pandan, boboko,

emping dan opak? Kini tak perlu

repot. Cukup klik www.upkrajadesa.or.id

anda bisa mendapatkan informasi produk

kreatif (jenis, harga dan kontak) dari desa-desa di Kec. Rajadesa, Kab. Ciamis

tersebut.

Jika anda tertarik dengan produk

batik tradisional Pamulihan-Sumedang cukup klik http://pnpmpamulihan.com/

sedang bagi anda penyuka sale pisang klik

www.upksukaresik.com/. Di web tersebut

terdapat info aneka produk makanan dari

Desa Sukaratu, Sukaresik, Tasikmalaya. Jika ingin mengetahui pemanfaatan

aplikasi pencegah korupsi pengelolaan dana

bergulir di Sukabumi anda bisa klik

http://upknagrak.org/. Jika ingin mendapat

informasi swadaya pelaksanaan kegiatan fisik di lokasi sangat sulit bisa klik di

http://www.pnpmlelescianjur.org/.

Tentang strategi penataan

kelembagaan UPK di Majalengka dalam menata kemandirian anda dapat klik di

http://www.upksukahaji.com/ . Bisa juga di

http://www.upkjapara.blogspot.com/ untuk

mendapatkan info kegiatan peningkatan

kapasitas kelompok SPP di Kec. Japara, Kab.Kuningan.

Patut disyukuri, dalam rentang dua

tiga tahun terakhir pengurus UPK PNPM

Mandiri Perdesaan Jawa Barat tertarik

menggunakan media website/blog.Memang

belum semuanya karena kendala SDM, akses sinyal dan lain sebagainya. Tetapi ini

menjadi penanda meningkatnya

keterbukaan informasi pelaku PNPM MPd.

Sampai dengan bulan Juni 2014, setidaknya 100 dari total 422 UPK telah

memiliki web/blog dan yang update setiap

bulannya 32 UPK.Adanya pelatihan yang

difasilitasi RBM, LSM, Dishubkominfo,

Fasilitator ataupun pengurus UPK melek IT, membuat web/blog banyak digunakan.

Dengan cara itu, publik akan lebih mudah

mengetahui informasi PNPM MPd yang

tentunya inspiratif mulai dari perencanaan,

pelestarian hingga ke produk kreatif.

A

Saur Lembur

43

http://www.upkrajadesa.or.id/

http://pnpmpamulihan.com/

http://www.upksukaresik.com/

http://upknagrak.org/

http://www.upksukahaji.com/

http://www.upkjapara.blogspot.com/


1 PRESTASI BKAD BIMTEK PJOK

2. Nurtafiyana, SPt ME memberikan pengarahan dalam Bimtek PJOK se Kab.Karawang dan Bekasi di Hotel Jatiluhur Purwakarta

2. Tim NMC dan PMD Kemendagri mengunjungi Situs Astana Gede Kawali-Ciamis setelah merampungkan proses rechecking BKAD Kawali

3. Abu Bakar Bupati Bandung Barat membuka launching PNPM MPd TA 2014 dan penganugerahan Sikompak Award yang bertepatan penyelenggaraan BBGRM

2

1. Adjo Sardjono, Sekda Kab.Sukabumi memberikan bantuan kepada Kader Posyandu yang diambilkan dari Surplus UPK Kadudampit Sukabumi (19/03/2014)

PEMBERIAN BANSOS UPK

44

Good Shoot

LAUNCHING PNPM 4 3


52

1. Penjabat Bupati Pangandaran, Enjang

Nafandi, berbaur bersama masyarakat dalam pengerjaan Madrasah di Desa

Harumandala, Cigugur. Madrasah 7x13

mtr tersebut dibangun dengan BLM Rp.122

juta dan swadaya Rp.37 juta (26/06/2014)

2. Anggota kelompok SPP Desa Palasah, Kec. Palasah, Kab. Majalengka menunjukan

kartu pinjaman setelah menerima

pencairan dana perguliran. Kartu tersebut

sebagai alat kontrol pengembalian

pinjaman (13/05/2014)

3. Pengurus UPK Sukaresik, Tasikmalaya, menggelar kegiatan pelatihan kelompok

SPP di Desa Sukaratu yang dikenal

sebagai produsen sale pisang

(31/03/2014)

4. Pengurus UPK Leuwiliang, Bogor, mengadakan pembinaan kepada 15

kelompok SPP di 5 desa (10-18

Maret/2014). Selain untuk peningkatan

manajerial, administrasi, pembinaan juga

menjadi ajang silaturahim

1

2

3 4

45

Good Shoot


4 3

1. Siswa di Desa Sidamulih, Kec. Sidamulih Pangandaran belajar dengan memanfaatkan bangunan Madrasah Diniyah yang dibangun PNPM MPd TA 2013.

2. Puluhan Pengurus UPK di Sukabumi mengikut IST pembuatan aplikasi keuangan UPK Berbasis Client Server yang digunakan untuk mendeteksi dini korupsi.

3. Fasilitator PNPM MPd di Kec. Parakansalak melakukan kegiatan On Air di Radio Ganitri FM sebagai bagian dari keterbukaan informasi

4. Pengurus UPK Losarang, Indramayu, menggelar MAD LPJ untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan PNPM MPd di hadapan masyarakat

2

1

46

Good Shoot


2

2

1. Nurtafiyana, SPt. ME, PJO PNPM MPd Jawa Barat berfoto bersama Ketua UPK dari kabupaten Bandung, Sumedang dan Bandung Barat. Foto diambil setelah Ketua UPK mengikuti Bimtek (Bimbingan Teknis) di Hotel Takashimaya, Lembang (26/02/2014)

2. Puluhan Kader Desa dari 23 Kecamatan Majalengka mengikuti Pelatihan Jurnalistik yang diselenggarakan Pokja RBM di gedung Gerai PNPM MPd (20/02/2014)

3. Puluhan perwakilan dari 12 desa di Kec. Leles-Cianjur mengikuti musrenbang Kecamatan untuk memastikan usulan partisipatif

4. Senyum ceria Puluhan siswa sekolah yang mendapat bantuan perlengkapan dari UPK Cibalong Tasikmalaya sebagai realisasi bansos TA 2013

47

Good Shoot


Fasilitator dan UU Desa

enjelang diberlakukannya UU No.6

Tahun 2014 tentang Desa yang dikabarkan efektif per januari 2015

esok, perbincangan di lingkup Fasilitator

kian ramai. Salah satunya menyangkut

posisi kedepannya. Wajar, lebih dari 10 ribu

orang menggeluti profesi ini.

Konon, BLM PNPM Mandiri Perdesaan akan dialihkan ke Dana Desa. Jika benar,

apakah masih dibutuhkan Fasilitator (baca

pasal 128-129 UU Desa)?. Kalau iya,

mengambil fasilitator yang sebelumnya ada

atau yang baru? Bagaimana dengan standar kompetensinya? Standar kesejahterannya?

Pertanyaan inilah yang direkam Mang

Omo (penjual kopi) saat melayani

langganannya yang seorang Fasilitator. Fasilitator : “lier abdi ayeuna, cena PNPM

berakhir babarengan pemerintahan Pak SBY..

Mang Omo : Iraha? Fasilitator : tahun payun, 2015. Mang Omo : Teras kumaha? Fasilitator : Na eta, upami leres kitu,

urang sabagi Fasilitator apa masih kene dianggo teu? Mana cicilan motor can lunas?

Mang Omo : Nya, kudu sabar. Sugan tahun payun masih kene diperyogikeun. Upami di Fasilitator oge aya organisasina kitu? Sapertos buruh pabrik?

Fasilitator : Saleresna aya, nu abdi terang mah sepertos IPPMI, AFPM, tapi can terang naon kagiatana?

Mang Omo : Naha teu merjuangkeun nasib Fasilitator kitu?

Fasilitator : Dugi ayeuna ya kitu we. Nu kamari aya istilah sertifikasi, tapi teu puguh kapayuna, dianggo ker naon...

Mang Omo : Nya, sabagi penjual kopi abdi mah teu terang urusan sapertos eta. Nu penting urang tetap optimis kalayan berusaha...

Fasilitator : Leres oge mang, fasilitator kedahna kreatif supados tiasa gembangkeun diri, syukur tiasa usaha nu mandiri...

Mang Omo : Nah leres kitu..!! Fasilitator : Apalagi, tahun 2015

Indonesia ngiring MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Mangkana, kedah gaduh ketrampilan, oge pengetahuan nu cekap, supados teu eleh saing..contona tiasa komputer, bahasa asing, pikiran luas, pinter komunikasi, menulis jeung sajabana..

Mang Omo : Satuju, satuju...nu penting mah, salira ulah ngutang kopi deui...

Fasilitator : Mang, pan sok telat gajina!! Mang Omo : ???? gantosan abdi nu

lieur..!! g

M

Refleksi

48

Draft jadi buletin swadesa cetak 03

Data & Analytics