Halaman 36 Catatan atas Laporan Barang Milik Negara KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Periode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited) CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA LAPORAN BARANG PENGGUNA SEMESTERAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2018 (AUDITED) I. PENDAHULUAN Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan konsep good governance merupakan suatu syarat mutlak untuk memenuhi responsibilitas, keakuratan, dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan. Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan aturan turunannya, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Halaman 36
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA LAPORAN BARANG PENGGUNA SEMESTERAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2018 (AUDITED)
I. PENDAHULUAN
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan konsep good governance merupakan
suatu syarat mutlak untuk memenuhi responsibilitas, keakuratan, dan keandalan penyajian data Barang
Milik Negara dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggung jawaban
pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan.
Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang merupakan pengganti
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU)
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan aturan turunannya,
meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan
dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan
pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus
logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam
penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan
Halaman 37
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.
Berkenaan dengan kegiatan pengelolaan BMN tersebut, dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 telah
ditetapkan bahwa Kementerian dan Lembaga Negara, selaku Pengguna Barang, diharuskan menyusun
Laporan Barang Pengguna (LBP) secara periodik sebagai bahan salah satu penyusunan Laporan Barang
Milik Negara Pemerintah Pusat pada tingkat tertinggi lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Sekretaris Jenderal telah melaksanakan PP tersebut sejak
ditetapkan sebagai satu Kementerian dalam Pemerintahan Republik Indonesia.
Laporan Barang Pengguna Semesteran(LBPS) Kementerian Kelautan dan Perikanan ini disusun
berdasarkan hasil kompilasi Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBPE1) dari seluruh Eselon I atau Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
Pada tahun 2017 sesuai dengan Perpres No 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik
Negara/Daerah dan Peraturan Kemeterian Keuangan Nomor 118/KMK.06/2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah terdapat kegiatan Revaluasi atas BMN
khusus untuk aset Tanah, Bangunan dan Jaringan Irigasi dan Jalan (JIJ) yang secara keseluruhan sangat
berpengaruh kepada perubahan Nilai atas BMN.
II. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9, yang menyatakan
bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai
tugas mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian
Negara/lembaga yang dipimpinnya
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, yang menyatakan
bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan
BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nonor 8 Tahun 2017
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Halaman 38
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang
Milik Negara/Daerah
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang
disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-615/PB/2016
tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-157/PB/2015 tentang
Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Milik Negara, sebagaimana digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor
29/PMK.06/2010 yang juga telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 532/KM.06/2015
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah dirubah oleh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik
Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara
yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah
terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik
Negara
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang
Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah
digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 248/PMK.07/2010
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan
Barang Milik Negara
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan
Barang Milik Negara
Halaman 39
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan
Barang Milik Negara
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011,
sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor
104/PMK.06/2015
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas
Pelaporan pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kembali Barang Milik Negara
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak
Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga sebagaimana tekah
digantikan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi instansi
dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.06/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang
Milik Negara Dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara
27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi
Persediaan
28. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan
29. Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan Dan Simak BMN
III. ENTITAS PELAPORAN
1. Sejarah Kementerian Kelauatan dan Perikanan
Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dibentuk pertama kali denga nama Departemen
Eksplorasi Laut (DEL), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober
1999, dalam Kabinet Periode 1999-2004, dengan Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri
Eksplorasi Laut.
Halaman 40
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Rincian tugas dan fungs DEL ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999,
tanggal 10 November 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Departemen. Penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR
dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi
Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999,
tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi
Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun
1999, tanggal 1 Desember 1999.
Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang
Tahunan MPR tahun 2000. Kemudian, nomenklatur DELP diubah menjadi Departemen Kelautan dan
Perikanan (DKP), sesuai denan Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000, tanggal 23 November
2000, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.
Pada tahun 2009, nomenklatur Departemen Kelautan (DKP) dan Perikanan menjadi Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
2. Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan
a. Visi
Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan rumusan umum mengenai keadaan
yang diinginkan pada akhir periode tahun 2019. Sebagai bagian dari lembaga Pemerintahan Indonesia
yang membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP selaras dengan visi pembangunan
nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi
KKP adalah sebagai berikut:
“ Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan
berbasis kepentingan nasional.”
Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri
dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa
lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM
kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dari pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan
dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan
Halaman 41
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
pemanfaatan sumber daya keluatan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan
masyarakat.
b. Misi
Misi KKP merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas, fungsi dan wewenang yang telah
dimadatkan oleh peraturan perundang-undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional.
Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:
(1) Kedaulatan (Sovereignty) yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang
berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan
dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
(2) Keberlanjutan (Sustainability) yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan yang berkelanjutan
(3) Kesejahteraan (Prosperity) yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang
sejahtera, maju, mandiri serta berkepribadiaan dalam kebudayaan.
c. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran misi pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka
mencapai visi KKP. Oleh karena itu, tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah sebagai
berikut:
(1) Kedaulatan (Sovereignty)
a) Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya keluatan dan perikanan
b) Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengedalian mutu, keamanan hasil perikanan
dan keamanan hayati ikan
(2) Keberlanjutan (Sustainability)
a) Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
b) Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
c) Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
(3) Kesejahteraan (Prosperity)
a) Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
b) Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.
Halaman 42
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
d. Sasaran Strategis
Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 sebagai penajabaran
Visi dan Misi pembangunan nasional dan Visi Misi KKP, ditetapkan melalui tahapan-tahapan
berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang ditetapkan. Sasaran strategis
pembangunan kelautan dan perikanan disusun dengan pendekatan metoda Balanced Score
Card (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif yakni stakeholders perspective, customer
perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.
(1) Stakeholders Perspective
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan
(2) Customer Perspective
Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
(3) Internal Process Perspective
a) Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif
b) Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil,
Berdaya Saing dan Berkelanjutan
c) Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang
partisipatif
(4) Learning and Growth Perspectiv
a) Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan
Berkepribadian
b) Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses
c) Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
d) Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel.
Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 secara visual
diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.
Halaman 43
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Gambar 1 Peta Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
3. Struktur Organisasi
Pada tahun 2009, nomenklatur Departemen Kelautan (DKP) dan Perikanan menjadi Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara
Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017
tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi KKP adalah sebagai berikut:
a. Sekretaris Jenderal (Setjen)
b. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL)
c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT)
d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB)
e. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP)
f. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)
g. Inspektorat Jenderal (Itjen)
h. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP)
Halaman 44
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
i. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKHP)
j. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
k. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga
l. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut
4. Jumlah Pegawai
Jumlah pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan laporan ini
diterbitkan adalah sebanyak 13.460 orang, yang terdiri dari 9.214 laki-laki dan 4.246 perempuan, yang
tersebar di sembilan unit Eselon I. Rincian jumlah pegawai pada masing-masing Eselon I terdapat pada
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan ini.
5. Arah dan Kebijakan Strategi
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan dengan
memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan.
Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya
dilaksanakan oleh KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP
yang dimandatkan dalam peraturan perundang- undangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda
Pembangunan Nasional/Nawa Cita.
Adapun 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) tersebut adalah sebagai berikut:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa
Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Halaman 45
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Kemudian, strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas KKP adalah :
1. Agenda/Nawa Cita ke-1
Sub Agenda : Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim
a) Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu
b) Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan memasukkan wilayah laut sebagai satu
kesatuan dalam rencana penataan ruang nasional/regional
c) Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim
untuk penguasaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan maritim untuk kesejahteraan
rakyat
d) Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan peningkatan kelembagaan
pengawasan sumber daya kelautan
e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya
kelautan
f) Mengintensifkan penegakan hukum dan Unreported and Unregulated (IUU) Fishing
merusak sumberdaya kalautan dan perikanan pengendalian Illegal, serta kegiatan yang
2. Agenda/Nawa Cita ke-4:
Sub Agenda : Pemberantasan Perikanan Illegal/ IUU Fishing
a) Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan.
b) Penguatan sarana sistem pengawasan pemanfaatan sumebrdaya kelautan dan perikanan.
c) Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap.
d) Peningkatan penertiban ketaatan kapal di Pelabuhan Perikanan.
3. Agenda/Nawa Cita ke-6 :
Sub Agenda : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan
a) Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan. b. Peningkatan kualitas sarana
dan prasarana perikanan.
b) Penyempurnaan tata kelola perikanan. d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.
Halaman 46
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
4. Agenda/Nawa Cita ke-7 :
Sub Agenda: Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produksi Perikanan
a) Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi.
b) Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi
c) Penguatan keamanan produk pangan perikanan.
Sub Agenda: Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
a) Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan
masyarakat pesisir.
b) Penyediaan data dan informasi sumberdaya kelautan yang terintegrasi (one map policy)
dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.
c) Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut.
d) Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan
budaya bahari.
e) Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.
Berdasarkan RPJMN 2015-2019, salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang terkait
dengan KKP adalah “kemaritiman dan kelautan” dan “kedaulatan pangan” dengan sasaran pokok
nasional sebagai berikut:
Tabel 1 Sektor Unggulan Sasaran Pembangunan Nasional Terkait dengan Kemennterian Kelautan dan Perikanan
No. Sasaran Pembangunan Nasional
Sektor Unggulan
Baseline
2014
Sasaran
2019
1 Kedaulatan Pangan
Produksi Ikan (juta ton)
12,4 18,8
2 Maritim dan Kelautan
Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar
meningkatnya ketaatan pelaku usaha perikanan
Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
a. Produksi hasil perikanan (termasuk rumput laut) (juta ton)
b. Pengembangan Pelabuhan Perikanan
c. Peningkatan luas kawasan konservasi laut (juta ha)
52%
22,4
21 unit
15,7
87%
40-50
24 unit
20
Halaman 47
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dan pencapaian sasaran pokok
nasional dilakukan bersinergi antara KKP dengan Kementerian/Lembaga dan instansi lain yang terkait
serta dengan Pemerintah Daerah.
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan dengan
memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan.
Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya
dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP yang
dimandatkan dalam peraturan perundang- undangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda
Pembangunan Nasional/Nawa Cita.
Arah kebijakan KKP disusun untuk menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan
perikanan di atas, yaitu sebagai berikut:
1. Kebijakan Pokok
a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan
sumberdaya kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi:
1) Memberantas IUU Fishing
2) Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi
3) Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian keamanan hayati
ikan
b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung
jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah operasional
sebagai berikut:
1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir
2) Mengelola Sumberdaya Ikan di 11 (Sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia (WPPNRI)
3) Mengendalikan Sumberdaya Perikanan Tangkap
4) Mengelola Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD)
5) Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan
6) Meningkatkan Sistem Logistik Hasil Perikanan
7) Meningkatkan Mutu, Diversifikasi Dan Akses Pasar Produk Kelautan Dan Perikanan
Halaman 48
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
8) Merehabilitasi Ekosistem dan Perlindungan Lingkungan Laut
9) Membangun Kemandirian Pulau-Pulau Kecil
c. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha
kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Memberi Perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan
3) Meningkatkan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan
4) Meningkatkan Kompetensi Masyarakat KP Melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
5) Mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan dan Perikanan
2. Kebijakan Lintas Bidang
Program Pembangunan Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 juga terkait
dengan Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, yakni
(a) Pengarusutamaan Gender (PUG)
(b) Pembangunan Kewilayahan
(c) Adaptasi Perubahan Iklim (API); dan
(d) Tata kelola Pemerintahan yang Baik.
3. Program Pembangunan
Arah kebijakan, strategi dan langkah operasional tersebut di atas, akan dilaksanakan melalui 10
program pembangunan kelautan dan perikanan, yakni:
a) Program Pengelolaan Ruang Laut
b) Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap
c) Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya
d) Program Penguatan Daya Saing dan Sistem Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
e) Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
f) Program Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
g) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan
Perikanan
Halaman 49
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
h) Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
i) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP
j) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP
4. Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya
Quick wins merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan
masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan
motivasi dan partisipasi masyarakat.
Quick wins yang akan dilakukan antara lain adalah:
a) Membangun Gerakan Nelayan Hebat
b) Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan
c) Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan PANTURA Jawa
d) Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut
e) Pembangunan Techno Park berbasis Perikanan Rakyat
f) Mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan
g) Realokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan, berkoordinasi dengan Kementerian ESDM
Di samping quickwins, terdapat program lanjutan lainnya yang menjadi tugas KKP antara lain:
a) Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton pada
tahun 2019, pembangunan 100 sentra perikanan terpadu dan penerapan Best Aquaculture
Practices.
b) Pemberantasan IUU fishing.
c) Rehabilitasi kerusakan pesisir, pengelolaan kawasan konservasi perairan, penataan ruang laut,
pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau kecil terluar (PPKT).
6. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
a. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:
Halaman 50
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Tabel 2 Indikator Kinerja Strategis Kemennterian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2015-2019
SASARAN STATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE
SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
1 Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP 40,5 42 45 47,5 51
Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan
pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan
secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome).
Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam
mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan
Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja
program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I
Halaman 51
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
c. Kerangka Pendanaan
Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan
kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab
terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan
pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK),
swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN KKP akan digunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada pada kepentingan untuk
kesejehteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Sementara itu dilakukan penguatan sinergi
pendanaan antara KKP, K/L terkait serta APBD. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan
melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)
serta kredit yang disalurkan melaui perbankan. Secara terinci kerangka pendanaan menurut
program dan kegiatan sebagaimana Lampiran III.
7. Perubahan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pada tahun Anggaran 2017 terjadi perubahan pada unit-unit organisasi Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Terdapat beberapa satker yang dilikuidasi demerger dengan satker lainnya. Selain itu, juga
terdapat perubahan nomenklatur, baik pada satker-satker pasca merger maupun satker-satker aktif.
Perubahan terbesar terdapat di UAPPB-E1 Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
Perikanan, yang demerger ke Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
(BRSDMKP). Rincian perubahan satker, baik kode maupun nomenklaturnya terdapat dalam tabel
berikut ini.
Tabel 3 Rincian Perubahan Kode dan Nomenklatur Satker KKP
Tahun Anggaran 2017
Halaman 52
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Eselo
n IKd
. Sa
tker
Nama
Kd. E
s IKd
. Sa
tker
Nama
103
201
4529
81 De
wan K
elauta
n Ind
ones
ia -
--
Likuid
asi
BMN
ditran
sfer k
e Biro
Umu
m
203
203
4650
23 Di
rektor
at Pe
layan
an U
saha
Pena
ngka
pan I
kan/P
UP
0320
346
5023
Direk
torat
Periz
inan d
an Ke
nelay
anan
merge
r dan
nome
nklat
ur ba
ru
303
203
4650
32 Di
rektor
at Pe
ngem
bang
an U
saha
Pena
ngka
pan I
kan/P
UPI
idem
idem
idem
(merg
er de
ngan
Direk
torat
PUP
menja
di Di
rektor
at
Periz
inan d
an
Kene
layan
an)
403
204
4650
85 Di
rektor
at Ke
seha
tan Li
ngku
ngan
03
204
4650
54Dir
ektor
at Ka
wasa
n dan
Kese
hatan
Ikan
idem
idem
idem
03
204
4650
91Dir
ektor
at Pa
kan d
an O
bat Ik
an
503
205
4495
51 Di
rektor
at Pe
ngop
erasia
n Kap
al Pe
ngaw
as
0320
544
9551
Direk
torat
Pema
ntaua
n dan
Ope
rasi A
rmad
a (PO
A)me
rger d
an
nome
nklat
ur ba
ru
-
603
205
4495
60 Di
rektor
at Pe
manta
uan d
an Pe
ningk
atan I
nfras
truktu
r/PPI
ide
mide
mide
m(m
erger
deng
an
Direk
torat
Kapa
l
Peng
awas
)
BMN
Direk
torat
PPI d
itrans
fer ke
Direk
torat
Pema
ntaua
n dan
Ope
rasi
Armad
a7
0320
646
5146
Bina
Mutu
Diver
sifika
si Pr
oduk
Kelau
tan
--
-lik
uidas
iBM
N ditra
nsfer
ke Se
sditje
n PDS
PKP,
Dit.
Pema
saran
, Dit. L
ogist
ik, Dit
. Pen
golah
an
dan B
ina M
utu, d
an BB
P2HP
803
207
4651
73 Di
rektor
at Pe
nday
agun
aan P
esisir
(PP)
03
207
4651
73Dir
ektor
at Pe
ndaya
guna
an Pe
sisir d
an Pu
lau-pu
lau Ke
cilme
rger d
an
nome
nklat
ur ba
ru
903
207
4651
82 Di
rektor
at Pe
nday
agun
aan P
ulau-p
ulau K
ecil
idem
idem
idem
(merg
er de
ngan
Direk
torat
PP)
1003
211
6341
50 Pu
sat P
eneli
tian d
an Pe
ngem
bang
an Su
mberd
aya L
aut d
an
Pesis
ir
0321
240
3816
Pusa
t Rise
t Kela
utan
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
1103
211
6600
53 Lo
ka Pe
neliti
an Su
mberd
aya da
n Kere
ntana
n Pes
isir
0321
240
3817
Loka
Rise
t Sum
ber D
aya d
an Ke
rentan
an Pe
sisir
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
1203
211
4529
35 Ba
lai Pe
nelitia
n dan
Obs
ervas
i Lau
t 03
212
4038
18Ba
lai R
iset d
an O
bserv
asi L
aut
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
1303
211
6600
57 Lo
ka Pe
rekay
asaa
n dan
Tek
nolog
i Kela
utan
0321
240
3820
Loka
Perek
ayas
aan T
ekno
logi K
elauta
nNo
menk
latur
baru
BMN
ditran
sfer k
e Satk
er Ba
ru
1403
211
4277
37 Pu
sat P
eneli
tian d
an Pe
ngem
bang
an Pe
rikan
an
0321
240
3821
Pusa
t Rise
t Peri
kana
nNo
menk
latur
baru
BMN
ditran
sfer k
e Satk
er Ba
ru
1503
211
4277
12 Ba
lai Pe
nelitia
n Peri
kana
n Lau
t 03
212
4038
22Ba
lai R
iset P
erika
nan L
aut
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
Satke
r Baru
Likuid
asi/M
erger/
Nome
nklat
ur B
aruNo
.Ke
teran
gan
Satke
r Lam
a
likuid
asi &
memb
entuk
satke
r
BMN d
itrans
fer ke
dua s
atker
baru
Halaman 53
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Eselo
n IKd
. Sa
tker
Nama
Kd. E
s IKd
. Sa
tker
Nama
1603
211
2378
21 Ba
lai Pe
nelitia
n Peri
kana
n Pera
iran U
mum
0321
240
3823
Balai
Rise
t Peri
kana
n Pera
iran U
mum
dan P
enyu
luhan
Perik
anan
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
1703
211
6600
45 Ba
lai Pe
nelitia
n Pem
uliha
n dan
Kons
ervas
i Sum
ber D
aya I
kan
0321
240
3824
Balai
Rise
t Pem
uliha
n Sum
ber D
aya Ika
nNo
menk
latur
baru
BMN
ditran
sfer k
e Satk
er Ba
ru
1803
211
6600
54 Lo
ka Pe
neliti
an Pe
rikan
an T
una
0321
240
3826
Loka
Rise
t Peri
kana
n Tun
aNo
menk
latur
baru
BMN
ditran
sfer k
e Satk
er Ba
ru
1903
211
4277
21 Ba
lai Be
sar P
eneli
tian d
an Pe
ngem
bang
an Bu
diday
a Lau
t 03
212
4038
27Ba
lai Be
sar R
iset B
udida
ya La
ut da
n Pen
yuluh
an Pe
rikan
anNo
menk
latur
baru
BMN
ditran
sfer k
e Satk
er Ba
ru
2003
211
2380
94 Ba
lai Pe
nelitia
n dan
Peng
emba
ngan
Budid
aya A
ir Pay
au
0321
240
3828
Balai
Rise
t Peri
kana
n Bud
idaya
Air P
ayau d
an Pe
nyulu
han
Perik
anan
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
2103
211
2372
70 Ba
lai Pe
nelitia
n dan
Peng
emba
ngan
Budid
aya A
ir Taw
ar 03
212
4038
29Ba
lai Ri
set P
erika
nan B
udida
ya Ai
r Taw
ar da
n Pen
yuluh
an
Perik
anan
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
2203
211
4529
29 Ba
lai Pe
nelitia
n dan
Peng
emba
ngan
Budid
aya I
kan H
ias
0321
240
3830
Balai
Rise
t Bud
idaya
Ikan H
iasNo
menk
latur
baru
BMN
ditran
sfer k
e Satk
er Ba
ru
2303
211
6600
52 Ba
lai Pe
nelitia
n dan
Pemu
liaan
Ikan
03
212
4038
32Ba
lai Ri
set P
emuli
aan I
kan
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
2403
211
6496
79 Lo
ka Pe
neliti
an da
n Pen
gemb
anga
n Bud
idaya
Rum
put L
aut
0321
240
3833
Loka
Rise
t Bud
idaya
Rum
put L
aut
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
2503
211
4529
04 Pu
sat P
eneli
tian d
an Pe
ngem
bang
an D
aya S
aing P
roduk
dan
Biotek
nolog
i KP
0321
240
3835
Balai
Besa
r Rise
t Pen
golah
an Pr
oduk
dan B
iotek
nolog
i
Kelau
tan da
n Peri
kana
n
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
2603
211
6600
55 Lo
ka Pe
neliti
an da
n Pen
gemb
anga
n Mek
anisa
si Pen
golah
an
Hasil
Perik
anan
0321
240
3834
Loka
Rise
t Mek
anisa
si Pe
ngola
han H
asil P
erika
nan
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
2703
211
4529
10 Pu
sat P
eneli
tian S
osial
Ekon
omi K
elauta
n dan
Perik
anan
03
212
4038
36Ba
lai Be
sar R
iset S
osial
Ekon
omi K
elauta
n dan
Perik
anan
Nome
nklat
ur ba
ruBM
N dit
ransfe
r ke S
atker
Baru
2803
211
6221
03 Se
kretar
iat Ba
litban
g KP (
merge
r den
gan S
ekret
ariat
BRSD
MKP)
0321
262
6402
Sekre
tariat
Bada
n Rise
t dan
Sumb
er Da
ya Ma
nusia
Kelau
tan
dan P
erika
nan
likuid
asi d
an m
erger
BMN
Satke
r Set.
Baitb
ang d
itrans
fer ke
Set. B
RSDM
KP
2903
212
6221
52 Pu
sat P
elatih
an Ke
lautan
dan P
erika
nan (
Pusla
t KP)
03
212
6221
52Pu
sat P
elatih
an da
n Pen
yuluh
an Ke
lautan
dan P
erika
nan
merge
r dan
nome
nklat
ur ba
ru
3003
212
4408
00 Pu
sluh d
an PM
KP (m
erger
deng
an Pu
slat K
P)
idem
idem
idem
merge
r den
gan
Pusla
t KP
Satke
r Baru
Likuid
asi/M
erger/
Nome
nklat
ur B
aruNo
.Ke
teran
gan
Satke
r Lam
a
Halaman 54
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Kd. Es IKd.
SatkerNama Kd. Es I
Kd.
SatkerNama
1 03206 465145 Direktorat Akses Pasar dan Promosi 03206 465145 Direktorat Pemasaran
2 03206 465147 Direktorat Sistem Logistik 03206 465147 Direktorat Logistik
3 03206 465143 Direktorat Bina Mutu Diversifikasi Produk 03206 465143 Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu
4 03206 465144 Direktorat Pengembangan Investasi 03206 465144 Direktorat Usaha dan Investasi
5 03207 622145 Sekretariat Diten Kelautan, Pesisir dan Pulau-
Pula Kecil
03207 622145 Sekretarita Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
6 03207 465198 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
dan Pengembangan Usaha
03207 465198 Direktorat Jasa Kelautan
7 03207 465167 Direktorat Konservasi dan Kawasan Jenis Ikan 03207 465167 Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman
Hayati Laut
8 03207 465151 Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
03207 465151 Direktorat Perencanaan Ruang Laut
No.
Lama Baru
Selain itu, terdapat beberapa satker dengan perubahan nomenklatur. Satker-satker dengan
nomenklatur baru disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 4 Rincian Perubahan Nomenklatur Satker KKP
Tahun Anggaran 2017
IV. PERIODE LAPORAN
Sesuai dengan pasal 26 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016,
Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) Kementerian Kelautan dan Perikanan ini disusun dan
disajikan untuk periode pelaporan Semesteran yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.
V. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari
perolehan lainnya yang sah meliputi :
1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang; atau
Halaman 55
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas
pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan
kepastian nilai.
Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu,
yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu set
informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014, proses yang sistematis ini disebut
penatausahaan.
Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib
pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan
Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
Gambar 2 Hubungan Penatausahaan BMN
Laporan Barang Pengguna Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai output utama
penatausahaan BMN, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh
Pengguna Barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam
pengambilan keputusan masa depan (prediction value) mengenai BMN lingkup Kementerian Kelautan
dan Perikanan.
Agar dapat dimanfaatkan seperti uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam Laporan
Barang Pengguna harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat
dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam rangka mencapai kualitas Laporan Barang Pengguna
sebagai pemenuhan syarat kualitatif, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal
sebagai berikut:
Mengacu pada Pasal 1 butir 20 PP Nomor 27 Tahun 2014, penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PELAPORAN
PEMBUKUAN
INVENTARISASI
Halaman 56
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
1. Penyeragaman penggolongan dan kodefikasi barang
Penggolongan dan kodefikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan
akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodefikasi BMN yang seragam dan diterapkan
secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin
bahwa informasi yang disajikan pada LBPBMN KKP dapat dibandingkan dan mudah dipahami.
Penggolongan dan Kodefikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29
Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
Agar LBMN relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN harus disajikan sesuai dengan
kaidah-kaidah penyusunan neraca; antara lain sesuai dengan akun-akun neraca sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang
disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-615/PB/2016
tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-157/PB/2015
tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
3. Kebijakan kapitalisasi BMN
Sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, yang
menyatakan bahwa BMN dicatat dalam 2 (dua) jenis tipe barang yaitu intrakomptabel dan
ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan
dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi
syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).
Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum
jumlah biaya kapitalisasi (capitalization thresholds), yaitu:
a) BMN berupa gedung dan bangunan yang nilainya Rp 25.000.000,00 atau lebih;
b) BMN berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp 1.000.000,00 atau lebih;
c) BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak
kesenian, yang nilainya Rp1,00 atau lebih.
Kapitalisasi juga harus memenuhi syarat kualitatif, yaitu:
a) Bertambahnya umur ekonomi atau masa manfaat
b) Bertambahnya kinerja dan/atau kapasitas
Halaman 57
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah,
untuk setiap jenjang pelaporan.
4. Rekonsiliasi Nilai BMN Online melalui e-Rekon & LK
Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh
terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan
BMN secara tepat dan memadai sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal,
dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Sejak penyusunan LBPBMN Semester I Tahun 2018 ini, pelaksanaan rekonsiliasi data
SIMAK-BMN berjenjang, yang semula dijalanan secara offline, kini menggunakan mekanisme
rekonsiliasi online, yaitu e-Rekon & LK melalui situs http://e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id.
Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi data BMN online, yang baru dilaksanakan
pertama kali, setiap UAKPB melakukan upload saldo awal SIMAK-BMN Tahun 2018, yakni
saldo BMN per 31 Desember 2017 (Audited), sebagai base data online SIMAK-BMN dalam e-
Rekon & LK. Upload saldo awal ini dilakukan sekali, yang dilaksanakan sesuai dengan Surat
Direkrorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-3689/KN/2018, tanggal 8 Juni 2018, tentang
Implementasi Aplikasi e-Rekon&LK dalam Penyusunan Laporan Barang Pengguna dan Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018. Kemudian, rekonsiliasi dalam e-Rekon & LK
secara periodik dilakukan melalui pengiriman data SIMAK-BMN ke SAIBA, yang didahului
dengan penggabungan data dari Persediaan serta rekonsiliasi internal antara SIMAK-BMN dengan
SAIBA.
Melalui mekanisme rekonsiliasi online SIMAK-BMN ini, data Laporan Barang Pengguna dan
Laporan Keuangan terintegrasi sepenuhnya dalam e-Rekon & LK. Dengan rekonsiliasi data online
ini, UAKPB tidak harus melakukan rekonsiliasi data LBP BMN secara manual di KPKNL.
Kemudian, pelaporan berjenjang pada level Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah
(UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), dan Unit
Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) telah terintegrasi dalam e-Rekon&LK.
Selain melakukan rekonsiliasi data e-Rekon & LK melalui upload data saldo awal dan
pengiriman data ke SAIBA, UAKPB juga harus melakukan pemutakhiran data BMN secara online
dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)
Halaman 58
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
5. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAK-BMN)
Pelaksanaan penatausahaan BMN pada Pengguna Barang (Kementerian Negara/Lembaga)
didukung dengan aplikasi SIMAK-BMN pada setiap tingkat unit penatausahaan (UAPB, UAPPB-
E1, UAPPB-W, dan UAKPB). Pencatatan Barang Milik Negara pada seluruh Kementerian
Negara/Lembaga dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN sejak Tahun Anggaran
2008. Aplikasi ini merupakan sistem pencatatan yang berjenjang dan terintegrasi mulai dari tingkat
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)/satuan kerja, Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I
(UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)/Kementerian Negara/Lembaga.
Aplikasi ini di-update secara berkala. SIMAK-BMN 2008 merupakan versi pertama.
Selanjutnya, sejak pelaporan BMN Semester II Tahun Anggaran 2013 pelaporan data
transaksi BMN dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN 2013. Aplikasi SIMAK-
BMN 2013 di-update secara periodik. Versi terakhir update aplikasi SIMAK-BMN UAKPB
adalah versi 17.2 tanggal 19 Desember 2017, dengan update referensi database versi 17.1 tanggal
19 Desember 2017. Sedangkan versi terakhir update aplikasi SIMAK-BMN UAPB adalah versi
17.2 tanggal 12 Februari 2018, dengan update referensi database versi 17.1 tanggal 12 Februari
2018.
6. Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Negara
Mulai tahun anggaran 2013, pemerintah memberlakukan penyusutan BMN, berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada
Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir oleh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014. Objek penyusutan adalah aset tetap dan
sebagian aset tetap lainnya.
Masa manfaat Aset ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2014
tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Proses penyusutan dilakukan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang
mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2013. Proses dilakukan
Halaman 59
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
untuk seluruh BMN Aset Tetap dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Opeasi Pemerintah
sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2012 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan
Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2013.
Kemudian penyusutan reguler Semester I dijalankan oleh aplikasi per 30 Juni 2013; dilakukan
terhadap: (a) Aset Tetap dan sebagian Aset Tetap BMN 2012 yang telah disusutkan pertama kali,
namun masih memiliki nilai dan masa manfaat; (b) Aset Tetap BMN dan sebagian Aset Tetap
perolehan Semester I Tahun 2013. Penyusutan reguler dilakukan secara periodik semesteran,
mulai periode Semester I Tahun 2013 dan seterusnya.
7. Amortisasi Aset Tidak Berwujud Barang Milik Negara
Mulai tahun anggaran 2016, pemerintah memberlakukan amortisasi Aset Tak Berwujud
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi
Barang Milik Negara. Objek amortisasi adalah hak cipta, paten, software, lisensi, dan waralaba
(franchise). Tidak termasuk dalam objek amortisasi adalah hasil kajian/penelitian dan aset tak
berwujud lainnya.
Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa
Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
Proses amortisasi dijalankan oleh Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang mulai
diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2016. Proses amortisasi
dilakukan untuk BMN yang termasuk objek amortisasi sampai dengan nilai buku per 31 Desember
2015 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB,
pada tanggal 1 Januari 2016.
8. Inventarisasi dan Penilaian (Revaluasi) Barang Milik Negara
Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, menyatakan bahwa:
(1) "Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai
Barang Milik Negara/ Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat
Daerah".
(2) "Keputusan mengenai Penilaiari kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional",
Halaman 60
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi)
BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75Tahun 2017
tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap:
a. tanah,
b. gedung dan bangunan, dan
c. jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi:
l) jalan dan jembatan, dan
2) bangunan air
pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan
31 Desember 2015.
Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap
pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan
dengan pihak ketiga).
Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017
sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-761/MK.06/2017
tanggal 14 September 2017 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan
Penilaian Kembali BMN dilakukan setelah pencanangan pada tanggal 29 Agustus 2017.
Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar,
pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan
efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei
lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian
selain Tanah.
Untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN mulai
tahun 201 7 dan selesai tahun 2018. Hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang dilakukan
oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan
tanggal 30 Juni 2018, sebanyak 86 Satker telah melakukan Penilaian Kembali BMN yang terdiri
dari 4.027 NUP dengan total nilai kenaikan/(penurunan) nilai BMN sebesar
Halaman 61
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
84 032132300649814KD SKIPM KELAS II BIMA 11 6.102.577.784 13.664.652.000
85 032132500567812KD BALAI KIPM KELAS I JAYAPURA 21 2.692.789.082 4.485.233.000
86 032132500649704KD SKIPM KELAS II MERAUKE 14 4.286.562.666 6.960.409.000
TOTAL 4.027 2.137.871.947.466 8.692.818.978.448
Halaman 64
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
VI. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN
Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) Kementerian Kelautan dan Perikanan periode
Semester I Tahun Anggaran 2018 (Unaudited) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek
BMN yang ditatausahakan dan dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Semester I
Tahun Anggaran 2018 (Unaudited) ini adalah sebesar Rp 23.070.904.455.570,00 yang merupakan nilai
BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp 17.250.848.205.464,00 dan nilai mutasi yang terjadi
selama Semester I Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.362.078.682.530. Nilai mutasi tersebut berasal
dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi
keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN
yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-
keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan
selain APBN periode tahun berjalan.
Selain memperoleh dana dari DIPA-032.XX-0/2017 dalam periode laporan ini Kementerian
Kelautan dan Perikanan juga mengelola dana yang berasal dari BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar
Rp 500.000.000.000,00. Selanjutnya Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) atas penggunaan
dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA 999.08) disajikan dalam laporan barang
tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.
Laporan ini juga merupakan himpunan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) pada 688
(Enam Ratus Delapan Puluh Delapan) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), yang terdiri
dari atas 55 (Lima Puluh Lima) satuan kerja Kantor Pusat, 148 (Seratus Empat Puluh Delapan) satuan
kerja Kantor Daerah, 197 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh) satuan kerja Dekosentrasi, 287 (Dua Ratus
Delapan Puluh Tujuh) satuan kerja Tugas Pembantuan dan 1 (Satu) satuan kerja BLU (sebagaimana
daftar satuan kerja terlampir).
Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah
dalam melakukan penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:
1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Neraca Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun Anggaran 2018 (Unaudited)
4. Laporan Barang Persediaan
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)
Halaman 65
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
7. Laporan Aset Tak Berwujud
8. Laporan Barang Bersejarah
9. Laporan Penyusutan dan Amortisasi (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Aset Tak Berwujud)
10. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
11. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara
Catatan atas LBMN Semesteran, Semester I Tahun Anggaran 2018 (Unaudited) menyajikan
informasi mengenai nilai BMN Kementerian Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2017
(Audited), catatan ringkas mutasi BMN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I
Tahun Anggaran 2018 (Unaudited), serta informasi mengenai progres tindak lanjut Temuan
Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017 dan periode sebelumnya sampai dengan pelaporan LBMN
Semesteran, Semester I Tahun Anggaran 2018 (Unaudited), serta pengungkapan penting lainnya
12. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal UAPA dengan UAPB pada Kementerian Kelautan dan
Perikanan
13. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN
14. Arsip Data Komputer
15. Lampiran-lampiran
VII. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER SEMESTER I TAHUN ANGGARAN
2018 (UAUDITED)
1. SALDO AWAL PER TAHUN ANGGARAN 2018 (UNAUDITED)
Nilai BMN per 31 Desember 2017 (Audited) menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan
adalah sebesar Rp 17.250.848.205.464,00 yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai yang
disajikan dalam Neraca) sebesar Rp 17.221.247.587.912,00 dan nilai BMN ekstrakomptabel
sebesar Rp 29.600.617.552,00.
Terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir
periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan, sebesar (Rp 2.650.706.633,00) yang
terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar (Rp 2.652.380.184,00) dan nilai BMN
ekstrakomptabel sebesar Rp 1.673.551,00.
Halaman 66
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
117111 Barang Konsumsi 9.983.177.003 9.983.637.003 460.000 117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 604.354.404 604.620.404 266.000 132111 Peralatan dan Mesin 5.620.044.740.193 5.620.038.240.193 (6.500.000) 135111 Aset Tetap dalam Renovasi 84.400.880.051 82.278.228.051 (2.122.652.000)
Perubahan penyajian saldo awal tersebut terjadi karena adanya perubahan aplikasi untuk
menyusun Laporan Barang Pengguna Barang dari SIMAK-BMN menjadi E-Rekon. Dalam E-rekon
satuan kerja diharuskan meng-upload ulang saldo awal Laporan Barang Kuasa Pengguna TA 2018.
Dimana dalam pelaksanaan upload ulang saldo awal tersebut mengalami kendala antara lain:
a. User dan password E-Rekon yang belum ada
b. Error pada pembentukan file kirim saldo awal pada aplikasi SIMAK-BMN tingkat Kuasa
Pengguna, dan lain-lain
Rincian selisih Saldo Awal Intrakomptabel per akun disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 6 Rincian Selisih Saldo Awal Intrakomptabel Per Akun Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Per 31 Desember 2017 (Audited)
Sedangkan selisih Saldo Awal Ekstakomptabel per akun disajikan pada tabel berikut ini:
Halaman 67
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
132111 Peralatan dan Mesin 10.761.173.255 10.751.868.753 (9.304.502) 133111 Gedung dan Bangunan 5.997.476.418 5.997.476.418 - 135121 Aset Tetap Lainnya 5.379.920.873 5.379.920.873 -
137111Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
(9.459.577.994) (9.453.473.264) 6.104.730
137211Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
(1.081.864.626) (1.079.766.312) 2.098.314
137411Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
(5.085.000) (5.085.000) -
166112Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
19.054.840.717 19.052.657.601 (2.183.116)
169122Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
(1.046.266.091) (1.041.307.966) 4.958.125
29.600.617.552 29.602.291.103 1.673.551
Uraian Akun SIMAK-BMN E-Rekon BMN Selisih
TOTAL
Kode Akun
Tabel 7 Rincian Selisih Saldo Awal Ekstrakomptabel Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Per 31 Desember 2018 (Audited)
2. RINGKASAN MUTASI BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN
2018 (UNAUDITED)
Mutasi BMN per Semester I Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
a. Barang Persediaan
Saldo persediaan pada Laporan Barang Pengguna Barang Milik Negara Tahunan, per 30
Juni 2018/ Semester I tahun 2018 sebesar Rp 417.292.887.979,00 jumlah tersebut terdiri atas
saldo awal sebesar Rp 851.505.706.652,00 dan total mutasi persediaan selama periode laporan
sebesar (Rp 434.213.544.673,00) yang terdiri atas mutasi penambahan sebesar
Rp 940.304.832.075,00, mutasi pengurangan sebesar (Rp 1.427.373.962.215,00), Penyesuaian
Nilai Persediaan sebesar Rp 53.260.754.026,00 dan Penyesuaian atas Stock Opname Persediaan
sebesar Rp 1.952.474.709,00. Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
Halaman 68
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)
KODE AKUN
URAIAN AKUN1 JANUARI 2018
E-REKONSILIASI G2LAPORAN BMN
MUTASI PERSEDIAAN SEMESTER I
30 JUNI 2018E-REKONSILIASI G2
LAPORAN BMN
30 JUNI 2018E-REKONSILIASI G2
LAPORAN KEUANGAN
30 JUNI 2018SELISIH SALDO
PERSEDIAAN
117111 Barang Konsumsi 9.983.637.003 (577.768.184) 9.405.868.819 9.436.597.519 (30.728.700)
2. BMN di Satker Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dan mengelola BMN yang
berasal dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK/TP) diwajibkan untuk menyusun
dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP), yang pada tahun 2018 tersebar
di 345 satker, yang terdiri dari 174 satker Dekonsentrasi dan 171 satker Tugas Pembantuan.
Ringkasan BMN Dana DK/TP yang masih dikelola oleh SKPD pada pada masing-
masing Eselon I, sampai dengan 31 Desember 2017 (Audited) adalah sebagai berikut:
Tabel 60 Ringkasan Nilai BMN yang Berasal dari Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan pada Masing-Masing Eselon I di Ligkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Semesteran, Per 30 Juni 2018 (Audited)
Halaman 122
Catatan atas Laporan Barang Milik NegaraKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPeriode Semesteran, 30 Juni 2018 (Unaudited)