04-Dec-13 1 NASIONAL HEALTH ASSURANCE (NHA) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) OLEH : dr. ACHMAD FARICH., MM MENGAPA PERLU MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN Biaya Kesehatan tidak dapat ditanggung oleh Individu atau keluarga Bergotong royong agar dapat membiayai pelayanan kesehatan bersama “Ringan Sama dijinjing berat sama dipikul “ Ada kepastian biaya Agar terjadi subsidi antara yg sehat dng yg sakit, muda & tua, antara penduduk & antar daerah 2
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
04-Dec-13
1
NASIONAL HEALTH ASSURANCE (NHA)
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
OLEH : dr. ACHMAD FARICH., MM
MENGAPA PERLU MEMILIKIJAMINAN KESEHATAN
Biaya Kesehatan tidak dapat ditanggung olehIndividu atau keluarga
Bergotong royong agar dapat membiayaipelayanan kesehatan bersama “Ringan Samadijinjing berat sama dipikul “
Ada kepastian biaya
Agar terjadi subsidi antara yg sehat dng yg sakit, muda & tua, antara penduduk & antar daerah
2
04-Dec-13
2
DESAIN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
www.jpkm-online.net
PROVIDER PESERTA/PASIEN
BPJS KES
Pelayanan KesehatanKOMPREHENSIF
ProspektifPembayaran
iuran
Paket Benefit
PENYELENGGARAAN : NIRLABA, DANA AMANAH PORTABILITAS , PROFESIONAL,
SOLUTION, RS DAN BPJS TIDAK DIRUGIKAN, YANKES LEBIH FAIR,
KOMPETISI DALAM MENJAGA MUTU PELAYANAN
JAM. KESEHATAN
TERKENDALI
KONTRAK /MOU
TELAAH UTILISASI
KONTROL,
PENGAWASAN
STANDAR,DSB
Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (Pasal 19, UU No 40 thaun 2004)
Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah
2
04-Dec-13
3
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (1)
1. Jaminan kesehatan diselenggaran secara nasionalberdasarkan prinsip asuransi sosial dan equitas(Pasal 19 UU SJSN)
2. Jaminan Kesehatan harus dapat memberikanperlindungan, manfaat dan Akses pelayanankesehatan yang sama untuk seluruh penduduk
Bagaimana caranya?
Bagaimana Kesiapan Daerah Faskes, SDM ?
3. Penyelenggaraan JKN harus dapat menyatukansekaligus penggerak berbagai subsistem yang ada
Reformasi Sistem
4. JKN harus dapat memberikan pelayanan secaramenyeluruh, Komprehensif sesuai kebutuhanmedis berdasarkan kebutuhan dasar yg layak(UU SJSN pasal 22 )
Bagaimana Pelaksanaannnya? Komprehensif seperti apa?
Kebutuhan dasar seperti apa? 5. JKN harus dapat memberikan keadilan dalam
pembiayaan kesehatan sehingga terjadi crosssubsidi antara penduduk dan antara daerah
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (2)
04-Dec-13
4
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (3)
6. Jaminan Kesehatan harus dapat menjawab danmemberikan jalan keluar pada situasiketidaksamaan daerah dlm memenuhi kebutuhanpelayanan, seperti :a. Distribusi Faskes dan SDM yang belum sama
dan belum meratab. Kecukupan biaya kesehatan antar daerah yg
sangat timpangc. kecukupan untuk biaya operasional dan
kecukupan dalam membayar biaya Yankes7. JKN membangun solidaritas antar Penduduk dalam
konteks NKRI7
DISAIN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL(4)
• Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayananUKP, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
• Dalam manfaat jaminan kesehatan diatur pelayanan yang dijamin dan pelayanan yang tidak dijamin
• JKN memberlakukan sistem rujukan (terstrukturdan berjenjang) meliputi fasilitas primer, sekunder dan tersier
• Faskes yang digunakan milik Pemerintah maupun swasta yg bekerjasama dgn BPJS
04-Dec-13
5
BAGIMANA MENJADI PESERTA
Setiap Penduduk Wajib menjadi Peserta Jaminan
Kesehatan, dan Untuk Menjadi Peserta harusmembayar Iuran melalui outlet-outlet yang disediakan seperti bank yg bekerja sama, dll
Bagi yang tidak mampu membayar, iuran dibayarPemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Peserta PBI ditetapkan oleh Pemerintah, bukanmendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI
9
PESERTA DAN IURAN
Wajib
Penerima upah
Pekerja dan Pemberi Kerja
Non Penerima
Upah
Kelompok/
/Kel/Individu
PBI Pemerintah
Iuran
Ctt PBI = Penerima Bantuan Iuran
Peserta
04-Dec-13
6
Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang
kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar
kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali
biaya dan kendali mutu, dan diselenggarakan berdasarkan
prinsip asuransi sosial dan equitas bagi seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia
Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk
(Universal Health Coverage)
Selama kurun waktu 2014-2019, dilakukan:1. Pengalihan & integrasi kepesertaan2. Perluasan peserta pd perusahaan2 secara bertahap3. Dilakukan kajian berbagai regulasi, iuran dan manfaat4. Perluasan kepesertaan sd seluruh penduduk pd thn 2019
Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, TNI Polri ke BPJS Kesehatan
Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPenyusunan Sisdur
Kepesertaan dan
Pengumpulan
Iuran
Pemetaan Perusahaan
dan sosialisasi
Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan
Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan
Pengalihan Kepesertaan
TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan
Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun
Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan
Askes PNS/Sosial -- NIK
Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa
121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan
50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan
Lain
257,5 juta peserta (semua penduduk)
dikelola BPJS Keesehatan
Tingkat Kepuasan Peserta 85%
KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan
B
S
K
73,8 juta belum jadi peserta
90,4juta belum jadi peserta
Perpres Dukungan Operasional
Kesehatan bagi TNI Polri
86,4 juta PBI2,6 PBI dr non KTP
Sebagian keciljamkesda
04-Dec-13
7
Manfaat Jaminan Kesehatan Bersifat PelayananPerseorangan yg Mencakup Pelayanan KesehatanPromotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif,termasuk Obat Dan Bahan Medis Habis Pakai YangDiperlukan.
PAKET MANFAAT JKN
Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alat bantudengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga,kursi roda dan korset),
Pelayanan yg tidak dijamin;a) Tidak sesuai prosedurb) Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJSc) Pelayanan bertujuan kosmetik,d) General check up, pengobatan alternatif,e) Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan
Impotensi,f) Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan
Prosedur Pelayanan Peserta JKN
(1) Untuk pertama kali setiap Pesertadidaftarkan oleh BPJS Kesehatan pada satuFasKes tingkat pertama yang ditetapkan olehBPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasidinkes kabupaten/kota
(2) Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya Peserta berhak memilihFasilitas Kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.
(3) Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatanpada Fasilitas Kesehatan tingkat pertamatempat Peserta terdaftar.
04-Dec-13
8
Prosedur Pelayanan Peserta JKN
(4) Dalam keadaan tertentu, ketentuan ayat3 tidak berlaku bagi Peserta yang:a. berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan
tingkat pertama tempat Peserta terdaftar; atau
b. dalam keadaan kegawatdaruratan medis
(5) Jika peserta memerlukan layananrujukan, maka Faskes tk pertama harusmerujuk ke Faskes rujukan tk lanjut ygterdekat, sesuai sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan ygberlaku
04/12/2013 www.jpkm-online.net Structured
Self Care
Primary Care
Secondary
Tertiary
Tertiary Care
Unstructured
Strukturisasi pelayanan dg. sistem rujukan dalam Jaminan Kesehatan
Sistem Rujukan
04-Dec-13
9
1. PERKEMBANGAN PENYUSUNAN REGULASI
17
18
NO PERATURAN JUMLAH TAHAP
1 PERATURAN PEMERINTAH
7 berkas selesai harmonisasi
2 PERATURAN PRESIDEN 3 berkas selesai harmonisasi
3 PERATURAN MENTERI 4 berkas Selesai
Total 14 berkas Seluruhnya selesai
PROGRESS REGULASI
Jumlah Regulasi dalam rangka kesiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan
sebanyak 14 berkas, dan seluruhnya telah selesai disiapkan
4. Bagi daerah yang tidak mampu membayar Rp 19.225,-:
• menyeleksi sasaran yang benar2 miskin dan tidakmampu yang dibiayai Pemda
• Masyarakakat yang mampu dimotivasi untukmendaftarkan menjadi peserta ke BPJS Kesehatan danmembayar iuran
JAMKESDA DALAM ERA JKN
KETENTUAN JAMKESDA DALAM ERA SJSN
1. Perpres perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013 ttgJaminan Kesehatan pasal 6A diatur bahwa:
“Penduduk yg belum termasuk sebagai PesertaJaminan Kesehatan dpt diikutsertakan dlm programJaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan olehpemerintah daerah”.
2. Permendagri No 27 Th 2013 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014
“Pemda tetap menyediakan anggaran untuk Jamkesda”
42
04-Dec-13
22
PERAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN (1)
1. Pemerintah Fokus pada pembiayaan UpayaKesehatan Masyarakat (UKM) dan Iuran bagiFakir miskin dan Tidak mampu
2. Pembiayaan yang bersifat Upaya KesehatanPerorangan (UKP) menjadi tanggung jawabmasyarakat melalui kontribusi iuranmasyarakat.
3. Penyediaan fasilitas umum dan Faskes (UU45pasal 34 ayat2)
43
PERAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN
4. Biaya operasional faskes akan dibiayai dari hasilpendanaan JKN, namun masa transisi, faskes daerahmasih membutuhkan subsidi operasional dari.
5. Ketersedian dan pemenuhan kebutuhan SDMkesehatan termasuk pendistribusiannya menjaditanggung jawab Pusat dan daerah
6. Pusat (Kemenkes) akan lebih fokus pada pengaturantermasuk penetapan Pedoman, standar-standar, danpenyeimbang anggaran berdasarkan fiskal daerah.
44
04-Dec-13
23
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP URUSAN KESEHATAN
• Urusan kesehatan merupakan pelayanan dasaryang wajib dipenuhi disamping pendidikan
• Pemerintah daerah wajib mengembangkansistem jaminan sosial termasuk jaminankesehatan
• Pemerintah daerah harus mengalokasikananggaran urusan kesehatan minimal 10% daritotal belanja APBD diluar gaji.
KESIMPULAN
1. Peraturan pelaksanaan penyelenggaraan JKN telah siap untuk mendukung pelaksanaan JKN 2014
2. Faskes & SDM pada saat beroperasionalnya BPJS kesehatan memadai dan masih diperlukan tambahan seiring dng pertumbuhan peserta JKN
3. Sosialisasi dan advokasi harus terus ditingkat untuk seluruh elemen masyarakat
4. Peran pemeritah daerah dalam pelaksanaan JKN sangat penting utama penyediaan kecukupan Faskes, SDM kes, dan kecukupan biaya kesehatan
5. JKN dapat terlaksana dengan baik secara efisien dan berkesinambungan dengan didukung berbagai langkah yang ditempuh menuju sustainabilitas 46