Dr Yusman Syaukat Dr M Firdaus Dr Dedi Budiman Hakim Dr ... 2012 06.pdf · Tak lama setelah itu, tepatnya pada tanggal 3 Juli 2000 diterbitkan pula Jakarta Islamic Index (JII). Pa-sar

Sebagai negara denganjumlah penduduk ber -agama Islam terbesar didunia, Indonesia memi-liki potensi besar se ba -gai pusat pengem bang -

an keuangan syariah dunia, termasukpasar modal syariah. Masalah asym-metric information yang dihadapioleh industri perbankan dan lembagakeuangan konvensional lainnya kare -na instrumen bunga yang dapatmenimbulkan cost yang lebih tinggijuga seharusnya menambah minatmasyarakat Indonesia untuk beralihke industri keuangan syariah.

Salah satu sektor industri ke -uang an syariah yang sudah berkem-bang yaitu pasar modal syariah. DiIndo nesia, sejarah industri ini di -mulai de ngan diterbitkannya ReksaDana Syariah oleh PT DanareksaInves tment Management pada 3 Juli1997. Tak lama setelah itu, tepatnyapada tanggal 3 Juli 2000 diterbitkanpula Jakarta Islamic Index (JII). Pa -sar modal syariah ini mempunyai tigamacam produk yang diterbitkan, ya -itu reksadana syariah, saham syariahyang lebih dikenal dengan JakartaIslamic Index (JII), dan obligasisyariah (sukuk).

Sukuk di IndonesiaIstilah sukuk sendiri berasal dari

bahasa Arab “Sakk” yang berarti ser-tifikat. Secara terminologi, sukukber arti surat berharga jangka pan -jang berdasarkan prinsip syariah,yang dikeluarkan emiten kepada pe -megang obligasi syariah (sukuk),yang mewajibkan emiten untukmem bayar pendapatan kepada peme -gang obligasi syariah berupa bagihasil/margin fee, serta membayarkembali dana obligasi pada saat jatuhtempo (Fatwa DSN MUI). Menurutsumber yang menerbitkan, sukuk ter -bagi menjadi dua jenis, yaitu sukukyang diterbitkan oleh korporasi dansukuk yang diterbitkan oleh negara,atau yang lebih dikenal dengan SuratBerharga Syariah Negara (SBSN).

Menurut akadnya, sukuk dibe da -kan atas Sukuk Ijarah, Sukuk Mud -ha rabah, Sukuk Musyarakah, danSukuk Istisna’. Manfaat yang diper-oleh dari penerbitan sukuk yaitu un -tuk mendorong perkembangan indus-tri pasar modal syariah. Selain itu,sukuk juga sangat berperan dalampertumbuhan sektor ril. Sukuk jugamemiliki risiko yang rendah ataurelatif lebih aman karena memilikiunderlying asset (aset yang menjadidasar penerbitan sukuk).

Di Indonesia penerbitan sukukyang pertama kali dilakukan oleh PTIndosat TBK pada Oktober 2002 me -ru pakan sukuk korporasi dengan akadmudharabah dengan nilai no mi nal Rp175 miliar. Berselang enam tahunkemudian, pada Agustus 2008 pemer-intah menerbitkan sukuk ne gara(SBSN) seri IFR 001 dan 002 de nganakad ijarah (lease and sale back)dengan nilai nominal Rp 4.699,7 miliarrupiah dan pada Februari 2009 de -ngan akad yang sama, pemerintahmenerbitkan sukuk ritel seri SR 001dengan nilai nominal Rp 5.556,29miliar untuk investor individu.

Dampak sukukMenurut teori transmisi makro -

ekonomi, penerbitan sukuk sebagai

ins trumen investasi bisa dimanfaat -kan oleh pemerintah untuk mengu-rangi masalah makroekonomi, yaituinflasi dan pengangguran. Sukuk ju -ga dapat berkontribusi dalam me -ning katkan pertumbuhan ekonomi.Berdasarkan teori transmisi moneter,penerbitan sukuk dapat pula digu-nakan dalam pengendalian jumlahuang beredar melalui kebijakan kon-traktif. Penerbitan sukuk di Indo ne -sia juga tidak terlepas dari kondisimak roekonomi yang ada di negara ini.

Hal ini dibuktikan oleh penelitiankuantitatif menggunakan alat anal-isis Vector Error Correction Model(VECM) yang dilakukan oleh penulis,bahwa pada jangka panjang pener-bitan sukuk di Indonesia dipengaruhioleh indikator makroekonomi, yaitupertumbuhan ekonomi dan jumlahuang beredar dengan hubungan yangpositif, serta pengangguran terbukadan inflasi dengan hubungan yangnegatif. Selain itu penerbitan sukukdalam jangka panjang juga dipen-garuhi oleh bonus Sertifikat BankIndonesia Syariah (SBIS).

Ketika pertumbuhan ekonomimeningkat, maka penerbitan sukukjuga akan mengalami peningkatan ka -rena kondisi makro ekonomi do mestikdalam keadaan baik. Ketika tingkatpengangguran terbuka dan inflasimengalami kenaikan maka penerbitansukuk akan mengalami penurunanyang diakibatkan kondisi makro -ekonomi domestik dalam ke ada antidak baik. Hal ini dikarena kan pe -merintah dan korporasi selaku emitenakan melihat dan menyesuaikan jum -lah sukuk yang diterbitkan de ngankondisi pasar yang terjadi.

Ketika terjadi peningkatan padajumlah uang beredar di masyarakat,pe merintah akan menerbitan sukuksebagai salah satu instrumen yangdapat digunakan dalam operasi pasarterbuka. Ketika terjadi penurunanbonus SBIS maka para emiten kor-porasi maupun pemerintah akan me -manfaatkan hal ini untuk mener-bitkan obligasi syariah. Hal ini di -karenakan dengan turunnya bonusSBIS maka dana yang dikeluarkanun tuk membayar return obligasi sya -riah akan lebih rendah sehingga ob -ligasi syariah yang diterbitkan men -jadi bertambah.

Penerbitan sukuk juga membe ri -kan dampak terhadap indikator mak -roekonomi Indonesia. Berdasarkanhasil Uji Kausalitas Granger, pener-bitan sukuk berpengaruh hanya padapertumbuhan ekonomi dan pengang-guran terbuka. Hal ini dikarenakansukuk merupakan instrument inves-tasi yang diperuntukkan bagi pem-bangunan di sektor riil.

Penerbitan sukuk tidak meme nga -ruhi jumlah uang beredar dan in fla sikarena sukuk merupakan suratberharga yang sampai saat ini belumdijadikan instumen pada operasi pa -sar tebuka oleh Bank Indonesia untukmenarik peredaran uang yang ada dimasyarakat. Namun berda sarkan ha -sil uji Forecasting Error Variance De -com position (FEVD) penerbitan su -kuk tetap berpotensi untuk me me nga -ruhi jumlah uang beredar dan inflasijika pemerintah menjadikan sukuksebagai surat berharga yang dijadikansebagai instrumen pada operasi pasarterbuka, selain SBI, SBIS, dan suratberharga pasar uang (SBPU).

Ketika penerbitan sukuk meng -alami guncangan yaitu pemerintahdan korporasi tidak lagi menerbitkansukuk maka maka pengaruh yangberfluktuatif dirasakan seluruh vari-abel makroekonomi yang diamati.Semua indikator makroekonomitersebut membutuhkan waktu yangagak lama untuk kembali stabil.Berbanding terbalik dengan haltersebut, ketika terjadi guncanganpada kondisi makroekonomi di Indo -nesia, penerbitan sukuk relatif lebihcepat stabil dan tahan terhadap gon -cang an (lihat Gambar 1 dan 2).

Implikasi kebijakan Berdasarkan hasil penelitian ini,

pemerintah harus menjaga stabilitaskondisi makroekonomi Indonesia.Selain itu pemerintah juga sebaiknyamenjadikan sukuk sebagai instrumenpada operasi pasar terbuka. Peme rin -tah dan korporasi juga harus mem-perbanyak nilai emisi sukuk danmenjaga stabilitas penerbitan sukukagar Indonesia dapat menjadi pusatpasar terbesar penerbitan sukuk diseluruh dunia.

Bapepam-LK sebaiknya men-sosialisasikan faktor-faktor internaldan eksternal yang dapat memen-garuhi penerbitan sukuk dan dam -paknya terhadap indikator makro -ekonomi Indonesia. Para Investor(masyarakat dan lembaga keuangan)diharapkan lebih bijak dalam me mi -lih instrumen investasi yang terjaminkehalalannya dan memiliki risikoyang lebih rendah. Obligasi Syariah(sukuk) adalah pilihan intrumeninvestasi yang memiliki prospek ce -rah. Wallahu a’lam. �

23REPUBLIKA KAMIS, 28 JUNI 2012JURNAL EKONOMI ISLAM REPUBLIKA

Terselenggara atas kerjasama Harian Republika dan Program Studi Ilmu EkonomiSyariah, Departemen IlmuEkonomi, Fakultas Ekonomidan Manajemen IPB

Tim Redaksi Iqtishodia:Dr Yusman SyaukatDr M FirdausDr Dedi Budiman HakimDr Irfan Syauqi BeikDr Iman SugemaDeni Lubis MAgSalahuddin El Ayyubi MA

S alah satu pertanyaan yangsering muncul dalam be r a -gam diskusi tentang pasarmodal syariah adalah apa

sesungguhnya dampak pasar modalsyariah, terutama pada secondarymarket-nya, terhadap sektor riil?Munculnya pertanyaan ini oleh se ba -gi an kalangan karena mereka meng - anggap bahwa perdagangan surat-surat berharga di pasar modal, ter -utama di pasar sekunder, tidak mem-berikan dampak yang signifikan ter-hadap emiten dan sektor riil secarakeseluruhan. Karena itu, merekameng anggap bahwa perdaganganpasar sekunder sejatinya kurangmem berikan manfaat bagi perekono-mian umat, kecuali bagi mereka parain vestor yang mendapatkan returnatau capital gain dari aktivitas di lantaibursa. Pada titik yang lebih ekstrim,me reka menyatakan bahwa tidak adahubungan antara pasar sekunderdengan sektor riil.

Bagi penulis, munculnya perta -nyaan seperti ini merupakan hal yangwajar. Namun demikian, penulis me -mandang bahwa argumentasi yangmenihilkan pengaruh pasar modalsyariah terhadap sektor riil juga tidaksepenuhnya tepat. Menurut pendapatpenulis, paling tidak ada dua dampakdari pasar modal syariah terhadapsektor riil yang dapat dianalisa, yaitudirect effect dan indirect effect.

Direct effect atau efek langsungme miliki makna bahwa aktivitas bur -sa memberikan dampak langsung ter -

ha dap pertumbuhan sektor riil. Ini ter -jadi melalui mekanisme pasar pri mer(primary market). Penerbitan sa hamper dana (initial public offering) dan pe -nerbitan sukuk, sebagai con toh, dipas -tikan akan mempengaruhi sektor riil,karena akan ada dana yang langsungdigunakan untuk kegiatan produksi.

Selanjutnya yang kedua adalahin direct effect atau efek tidak lang-sung. Artinya, aktivitas perdagangandi bursa tidak secara langsung mem-pengaruhi sektor riil, melainkan me -lalui perantara para investor. Ini ba -rangk ali yang bisa menjelaskan‘dam pak’ pasar sekunder. Pengaruhpasar sekunder terhadap sektor riildikatakan bersifat tidak langsung,karena pengaruh itu baru terjadiketika para investor ‘membelanjakan’return yang mereka dapatkan untukinvestasi langsung di sektor riil mau -pun untuk kegiatan konsumsi.

Kalau investasi langsung, berartiini akan menambah volume kegiatanproduksi, sehingga sektor riil menjadisemakin berkembang. Angka pe -ngang guran dapat dikurangi dan ting -kat pendapatan masyarakat akannaik. Kalau digunakan untuk kon -sum si, maka ini akan menstimulasipeningkatan permintaan agregat,yang ujungnya dapat menstimulasinaiknya penawaran agregat dan per-tumbuhan ekonomi.

Akan tetapi, jika return tersebuttidak digunakan untuk kegiatan pro-duksi riil maupun untuk konsumsi,melainkan diinvestasikan kembali di

pasar sekunder, seperti untuk mem -beli saham-saham yang dianggapunggul, maka indirect effect ini tidakakan terjadi. Inilah yang menjadi titikkrusial dari perdebatan yang selamaini ada. Kecuali kalau pemerintah‘me maksa’ pengenaan zakat terha -dap saham dan surat berharga lain -nya pada setiap transaksi yang ter -jadi. Minimal akan ada 2,5 persendana yang mengalir ke sektor riil.

Namun demikian, penulis tetapmemegang prinsip bahwa meskipunindirect effect ini tidak terjadi, tetapiapabila proses perdagangannya tidakmelanggar syariah, maka tidak adamasalah dengan pasar sekunder. Me -larang seratus persen aktivitas pasarsekunder juga akan tidak adil ke padapara investor yang ingin me lepas suratberharga yang dipe gang nya kepadapihak lain karena sejumlah alasan se -perti kesulitan likuiditas. Disinilahpentingnya pelaksanaan fatwa DSNMUI yang ‘mengharam kan’ 14 jenistransaksi yang dianggap tidak sesuaidengan syariah. Jika ini bisa dilaksa -nakan, maka dipastikan bahwa pasarsekunder menjadi “tidak terlalu me -narik” bagi mereka yang senang de -ngan spekulasi yang bersifat gambling.

Juga yang tidak kalah pentingadalah upaya meminimalisir produk-produk derivatif yang menjadi penye-bab utama terjadinya krisis global.Apa yang terjadi di Indonesia, dimanapasar derivatifnya tidak terlalu advan -ce, merupakan sesuatu yang patutdiapresiasi. Tentu saja dalam struktur

pasar modal syariah, instrumen-ins -tru men derivatif ini tidak akan men-dapatkan tempat.

Pertanyaan berikutnya, jika pasarprimer memberikan efek langsungterhadap sektor riil, mengapa kita ti -dak mendorong pembesaran volu metransaksi di pasar primer ini? Ja wa -ban nya tentu saja tidak mudah, ka -re na itu sangat bergantung pada ke -butuhan dana untuk melakukan eks -pansi bisnis. Perusahaan tentu tidakbisa dipaksa untuk menerbitkan IPOatau sukuk korporasi kalau memangmereka tidak membutuhkan tamba-han modal.

Namun penulis melihat ada alter-natif lain yang bisa dilakukan. Yaitu,mendorong penerbitan sukuk negarauntuk pembangunan infrastruktur.Tetapi yang harus diingat adalahpenerbitan sukuk ini jangan sampaihanya membuat harta berputar ditangan segelintir kelompok kaya,karena itu tidak sesuai dengan QS 59: 7. Untuk itu, masyarakat harus di -be rikan akses terhadap instrumenini. Konsep sukuk retail sesungguh-nya merupakan terobosan yang luarbiasa, karena konsep ini memberikanruang dan akses untuk berinvestasiyang lebih besar bagi para investorkecil. Oleh karena itu, jika pemerintahakan menerbitkan sukuk negara un -tuk proyek infrastruktur pada tahun2013, maka pola sukuk retail bisamenjadi opsi terbaik, ditinjau dariperspektif keadilan distribusi ekono -mi. Wallahu a’lam. �

Dr Irfan Syauqi BeikKetua Prodi Ekonomi Syariah

FEM IPB

Efek PasarModal Syariah

Mustika RiniMahasiswa S1 Ilmu Ekonomi

FEM IPB

Dr Irfan Syauqi BeikDosen IE FEM dan MM

Syariah IPB

TSAQOFI

DAMPAK SUKUKTERHADAP INDIKATOR MAKROEKONOMI

Gambar 1. Respon Penerbitan Sukuk Ketika Terjadi Guncangan pada PDB, M2, IHK, PT, dan SBIS

Gambar 2. Gambar 2. Respon PDB, M2, IHK, PT, dan SBIS Ketika Terjadi Guncangan pada Penerbitan Sukuk

D ua sahabat, sebut saja Yulidan Dian, sedang berbincangpengalaman ketika berwisata,baik sebagai turis domestik

maupun ketika melancong ke mancanegara. Yuli bertanya kepada Dian, “Apayang paling berkesan ketika anda keSingapura?” Dian menyahut, “yang pa -ling berkesan adalah walaupun Singa -pura itu muslimnya minoritas, namunmencari makanan halal tidak sulit,bahkan dapat dikatakan sangat mudah,karena penandaan restoran halal dannon halal sangat jelas”. Dian menam-bahkan, “ketika saya masuk ke suaturestoran atau kedai, dan yang dijajakanada yang non halal, misal babi, makaakan dikatakan kalau disini dijual babi.Jika ingin yang semua halal, silahkanke warung sebelah, yang di pintu depan-nya terdapat tanda halal yang jelas”.

Yuli pun juga urun rembug ketika me -lan cong ke Australia, muslim juga sa ngatminoritas. Namun untuk mendapatkanrestoran halal cukup mudah ka re napenandaan restorant halal sa ngat je las.Yuli menambahkan, “barangkali itu pe -nyebab banyak turis Timur Tengah yangberkunjung ke dua negara ter se but.”Bahkan Dian menyatakan bah wa ke tikaia studi di Belanda, di negara ter se but adapolisi halal. Mereka sepakat alangkahindahnya jika Indo nesia bisa men jadinegara halal. Mini mal hal terse but diawalidengan kota atau daerah halal.

Konsep daerah halalPertanyaannya, apakah produk ma -

kanan yang dijual atau dijajakan ha rushalal semuanya, dan yang haram tidakb leh diperjualbelikan? Jika memungkin-kan, tentu saja akan sangat ideal. Namunpada era globalisasi dengan arus barangyang begitu banyak dan ce pat serta kota

yang multi budaya, tentu hal itu tidakmudah diterapkan di Indo nesia. Karenaitu, yang sesungguhnya menjadi katakunci adalah pada ketersediaan infor-masi halal yang jelas dan ber tang -gungjawab. Dengan demikian, pa da kotahalal, tidak harus semua pro duk di kotaitu halal, akan tetapi adanya penandaanyang jelas terhadap yang halal, yangmeragukan, maupun yang haram, baikpada makanan yang berlabel ataupunrestoran dan warung-warung.

Sebagai contoh, dipasangnya logo-logo halal di berbagai tepat strategis.Atau ada penandaan khusus, sepertistiker halal berwarna hijau di pintu hoteldan restoran, kemudian stiker haramberwarna merah di hotel atau restoranyang menjual barang yang haram. Bagiwarung/restoran/hotel yang belumyakin bahwa semua produk yang dijual-nya halal, maka bisa diberikan stikersyubhat atau meragukan yang berwarnakuning. Dengan tanda yang jelas, makakonsumen bisa memutuskan, apakah iaakan tetap mengkonsumsi atau tidak.

Konsep kota halal ini sangat penting,karena dalam Islam, konsumsi makan -an halal merupakan salah satu syaratterkabulnya doa dan untuk mengundangturunnya rahmat dan hidayah Allah. Ra -sulullah SAW telah mengingatkan bah -wa jika sesuap makanan haram masukke mulut (dikonsumsi), maka doanyaselama 40 hari tidak akan diterima Allah.Ini akan berdampak pada munculnyaketenangan batin, kesejahteraan, keba-hagian dan ketentraman pada penduduk-nya. Secara ekonomi, turis asing maupundomestik yang peduli dengan halal, tidakakan ragu untuk datang ke kota tersebut.

10 langkah kota halal Dalam rangka mewujudkan dan

menjalankan kebijakan kota halal ter-sebut, perlu dilakukan langkah-langkahuntuk implementasinya. Langkah ter-sebut antara lain, pertama, perlunyaperda kota halal dengan mengacu padaregulasi yang ada, seperti UU RI No 7Tahun 1996 tentang Pangan, UU Perlin -dungan Konsumen (1998), dan Per atur -an Pemerintah No 69 tahun 1999 ten -tang label halal.

Kedua, pembentukan tim kota halalyang beranggotakan seluruh stakehol-ders yang ada, dengan fokus utamapemberdayaan dinas-dinas terkait, apa-ratur pemerintahan, lembaga swadayamasyarakat seperti Posyandu, majelis-majelis taklim, sekolah, dan lain-lain.Ketiga, pembuatan petunjuk pelaksa-naan, petunjuk teknis, instruksi kerjadan form kerja kota halal baik sebagaimanual, SOP (standard operation pro-sedur), maupun intruksi kerjanya.

Keempat, pembuatan rencana stra -te gis dan road map kota halal. Yaitu,membuat urutan prioritas kerja untukmewujudkan visi dan misi kota halal ter-sebut. Kelima, sosialisasi kota halal un -tuk meningkatkan kesadaran dan kepe-dulian warga akan urgensi halal. Sosia -lisasi juga dilakukan dengan reklamedan penandaan halal yang benar, jelasdan bertanggungjawab.

Keenam, penentuan titik kendali ha -lal/ haram, melalui tindakan pencegahandan pengendalian pada tahapan-ta ha -pan pelaksanaan yang kitis. Ketu juh,sertifikasi halal unit usaha secara ber-tahap, dimulai dari yang paling kritisyaitu produk hewani yang memerlukansyarat jenis hewan dan tata cara pe -nyem belihan, produk olahan pangan de -ngan berbagai bahan tambahan danbumbu-bumbu yang kompleks. Pada ta -hap ini tentu diperlukan pembinaan dan

pendampingan untuk pembuatan sistimjaminan halal sebagai syarat untuk men-dapatkan sertifikat halal, disamping pen-dampingan proses sertifikasi itu sendiri.

Kedelapan, penandaan halal dan in -for masi halal oleh pemerintah daerah,melalui penandaan produk, restoran,ho tel, warung dengan 3 kriteria yaitu :ha lal, meragukan dan haram secarajelas. Hal ini harus disertai sosialisasiyang efektif. Kesembilan, kontrol danpemantauan halal secara rutin danberkala. Jika diperlukan, dapat dibentukpolisi khusus halal yang menguasaihukum-hukum dasar halal dan menge-tahui titik kritis halal dalam proses pen-golahan bahan pangan. Polisi ini sifatnyadapat memberikan pendidikan halal,pembinaan, pengambilan contoh dananalisa, pemeriksaan halal, dan jikaperlu, diberi kewenangan penindakandengan berkoordinasi dengan lembagaatau aparat lain yang terkait, sepertiPolri dan Kejaksaan.

Kesepuluh, integrasi dengan sistimyang lain. Yaitu, implementasi sistimjaminan kota halal dapat diintergrasikandengan sistim yang telah berjalan, agarlebih efisien dari segi pelaksanaan danpembiayaannya.

PenutupKeberadaan kota halal dipastikan

akan memberikan efek multiplier positifyang lebih besar bagi masyarakat danperekonomian. Nilai-nilai halal memilikisi fat yang universal dan secara ekonomi,In donesia memiliki peluang besar se ba -gai pusat halal dunia, mengalahkan Ma -lay sia dan negara-negara lainnya. Tinggalse karang bagaimana menggerakkan ke -sadaran para pengambil kebijakan untukmau menjadikan wilayahnya sebagai kotaatau daerah halal. Wallahu a’lam. �

Dr Joko HermaniantoKadiv Halal Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB dan Dosen ITP IPB

Kota atau Negara Halal : Suatu HarapanTAMKINIA

Krisis ekonomi berun-tun baik yang dise-babkan oleh collapse-nya sektor swastaatau pun kebangkru-tan negara akibat je -

ba k an hutang dan disiplin anggaranpemerintah yang lemah sebagaimanayang terjadi di Eropa saat ini, menya-darkan para pelaku pasar akan kega -gal an sistem ekonomi yang diterap-kan saat ini. Demikian parahnya ke -tidak percayaan atas sistem yang ada,sehingga tidak hanya dirasakan olehpemerintah, regulator maupun duniausaha dalam konteks lembaga, na -mun juga orang perorang yang fru-strasi sehingga melahirkan gerakanyang masif tetapi tidak terorganisasiseperti Occupied Wall Street (OWS)di AS. Sistem ekonomi Islam khusus-nya perbankan syariah dengan salahsatu cirinya seperti berbasiskan eko -nomi riil, dengan prinsip bagi hasildipersepsikan mampu mencegahmomok buble economy dan distribusiserta alokasi sumberdaya yang lebihadil dan efisien.

Begitu kuatnya daya tarik per -bank an syariah sebagai sebuah alter-natif solusi atas kegagalan sistemekonomi kapitalis-liberalis hinggabanyak negara baik muslim maupunnon muslim sekalipun mempelajarinya. Penulis sendiri dalam kapasitassebagai praktisi, beberapa kali keda-tangan tamu manca negara sepertidari Inggris, Meksiko, Taiwan hinggaChina baik dari kalangan pemerin-tah, bank maupun perguruan tinggiyang tertarik untuk mendiskusikanbagaimana sebuah sistem perbankanIslam dapat bekerja.

Bagi kalangan non muslim, bebe-rapa preposisi perbankan syariahyang menyebabkannya menarik bu -kan disebabkan atas larangan ayat-ayat Alquran akan riba, gharar danmaysir tetapi lebih bersifat pragma-tis-positif seperti akad jual beli yangternyata membuat laju perputaranuang (velocity of money) yang lebihcepat, pola akad musyarakah danmud harabah yang lebih adil dan le -bih realistis dengan ketidak pastianbisnis dilapangan, perhitungan bagihasil disisi dana yang menyebabkanbank lebih resilient bila terjadi gun-jangan ekonomi, batasan atas instru-ment investasi yang menyebabkanbank tidak mungkin masuk kedalamderivative paper yang tidak memilikiunderlying real asset, sehingga secaramikro akan membatasi risiko baikbagi bank maupun nasabahnya dansecara makro akan mencegah terja-dinya buble economy.

Keterkaitan bank syariah dengansistem zakat, infaq, sadaqoh yangbiasanya embedded dalam perbankansyariah memastikan berjalannyatrickle down effect secara efektif.

Meskipun dengan keunggulankom paratif yang dimiliki, tidak oto -ma tis bank syariah akan memiliki

peran yang signifikan dalam industriper bankan nasional. Total asetnyama sih kurang dari lima persen. Ka -rena itu, masih dibutuhkan waktuyang sangat panjang bagi perbankansyariah untuk berpindah dari nicheplayer menjadi sebuah mainstream.Ji ka salah satu indikator pokok darimainstream adalah tercapainyapang sa pasar minimal 15 persen, ma -ka angka tersebut baru diperoleh 7-8 tahun lagi.

Sudah barang tentu preposisi sis -tem perbankan syariah sebagaimanadiuraikan diatas tidak mudah dipa-hami oleh sebagian besar nasa bahperbankan konvensional karena halitu membutuhkan literasi pengetahu -an ekonomi yang cukup. Oleh ka re -nanya, perlu strategi yang lebih ber-sifat terobosan, implementatif danefektif untuk mengangkatnya menja -di salah satu mainstream perbankannasional.

Jika kita berkaca pada pengala-man sejumlah negara didunia dengankontribusi syariah yang lebih tinggiseperti di Timur Tengah, Eropa danMalaysia maka dijumpai beberapamodel pertumbuhan yang tidak me -ng andalkan market driven semata.Un tuk kasus Timteng dan Eropa,naiknya aset perbankan syariah lebihdisebabkan melimpahnya sumberdana Timteng yang berasal dari mi -nyak, yang kemudian dicoba untukdi-retain oleh negara eropa denganmengeluarkan serangkaian produkinvestasi yang berbasiskan syariah.Sementara untuk kasus Malaysia ter-lihat ada peran pemerintah yang sa -ngat dominan dimana dana-danaBUMN dalam porsi tertentu diwaj-ibkan untuk ditempatkan dalambank syariah, diimbangi dengan li -nien si pajak bagi produk perbankansyariah serta subsidi yang cukup be -

sar kepada lembaga-lembaga pendi-dikan dan riset ekonomi syariah.Intinya jelas untuk menjadikannyasebagai salah satu mainstream perluadanya keberpihakan politis maupunintervensi.

Disisi lain hal diatas tidak dialamioleh Indonesia. Pertumbuhan per-bankan syariah lebih didorong olehde sakan dari bawah tanpa adanyake berpihakan politik yang kuat daripe merintah. Sebagai contoh UU Per -bankan Syariah dan SBSN baru ter -bit beberapa tahun yang lalu, bahkanaturan pajak murabahah pun baruefektif berjalan sejak bulan April2010 yang lalu dan masih me nyisakandispute pajak atas periode-periodesebelumnya. Inipun masih belummeng angkat perbankan syariah un -tuk dapat bermain dalam kondisiyang sejajar dengan bank konvensio -nal (the same level of playing field).De ngan kata lain, perbankan syariahdiminta untuk mencari jalan sendiriagar dapat mencapai pangsa pasaryang signifikan sebagaimana yangdiharapkan oleh pemerintah sendirisekalipun.

Terlepas dari kondisi diatas, pe -luang perbankan syariah di Indonesiasangat besar, dengan mayoritas pen-duduk adalah muslim, jumlah pasaryang begitu besar, demografi usiaproduktif yang tinggi, wilayah yangluas dan sumberdaya alam yangmasih berlimpah.

Kesiapan pelaku pasarUntuk menuju kearah mainstre-

am dimaksud industri keuangan na -sional membutuhkan kesiapan pela -ku pasar (market readiness) dan ke -siap an industri (industry readiness),lebih jauh oleh KPMG masing-ma -sing area dimaksud digambarkandalam sebuah kuadran meliputi se -

jumlah parameter dasar seperti ke -siapan pada aspek legal, akunting,perpajakan hingga kesiapan SDM,kelengkapan produk, dan sebagainya,sebagaimana dilustrasikan padaGambar 1.

Dari gambaran tersebut jelasbahwa pada tataran implementasi,untuk menjadi sebuah mainstream,kesiapan pasar membutuhkan ada -nya dukungan/keberpihakan peme-rintah. Sementara untuk kesiapanindustri membutuhkan dukungan IT,kualitas layanan yang unggul, SDM,produk yang lengkap dan banyaklagi, dengan kata lain preposisi religisudah tidak memadai karena kitadihadapkan oleh society yang telahberbank dengan sistem konvensionalsejak puluhan tahun yang lalu.

Pola pendekatan strategis sepertiblue ocean strategy dapat menjadipilihan yang menarik bagi perbankansyariah, misalnya memindahkan min -dset untuk bertabrakan secara sejajardengan bank konvensional didalamsetiap komunikasi produknya. Misalda ripada lelah menyebutkan bankkonvensional itu riba dan riba ituharam ada baiknya diubah menjadi“halal itu mudah, tentram dan meng -untungkan”. Tentu saja agar efektif,pe san tersebut harus diimbangi de -ngan fakta yang sesuai, diantaranyadengan jumlah outletnya yang ba -nyak, fasilitasnya yang lengkap danmargin bagi hasilnya yang kompetitif.

Alternatif berikutnya adalah me -ngisi pasar-pasar yang selama ini ma -sih lowong atau tidak sepenuhnyaterlayani oleh perbankan konvensio-nal seperti mikro, sektor pertanian,dsb, dengan mengedepankan kearif -an lokal seperti mengangkat bu da ya-budaya bagi hasil seperti maro, mer -telu, dan sebagainya.

Intinya kreatifitas dengan mem-perhatikan kondisi spesifik pasarIndonesia merupakan peluang ter-sendiri bagi perbankan nasionaluntuk bisa mengangkat posisinyasecara bertahap menuju salah satumainstream perbankan nasional,disamping dukungan dan keberpiha-kan politis tentunya di kelembaga-an-kelembagaan eksekutif, legislatifdan yudikatif tentunya.

Terakhir, penulis ingin mendudu-kan pentingnya peranan supra sek-toral diluar perbankan syariah di -dalam pengembangan perbankansya riah khususnya, dan keuanganIslam pada umumnya. Secara propor-sional, bank syariah itu hanyalah ba -gian dari sektor jasa keuangan, di -ma na seluruh sektor keuangan (ter -ma suk bank, asuransi, sekuritas,mul tifinance, dsb) hanya berkontri-busi sekitar 7 persen dari total GDPnasional. Oleh karenanya terlalu naifbila kita hanya mengandalkan bank-bank syariah untuk membangun sis -tem ekonomi syariah nasional tanpadukungan sektor-sektor yang lain.Wallahu a’lam. �

Pada hari Selasa 19 Juni2012 Komisi XI DPR RImenetapkan secara ak -lamasi Muliaman D.Ha dad sebagai KetuaDewan Komisioner

Oto ritas Jasa Keuangan (DK OJK)dan memilih secara voting enam ang -gotanya, yaitu: Nurhaida, Kusuma -ningtuti Sandriharmy Setiono, Fir -daus Djaelani, Ilya Avianti, NelsonTampubolon, dan Rahmat Waluyanto.Ketujuh orang terebut ditambah de -ngan dua orang yang adalah masing-masing ex-officio dari Bank Indonesia(BI) dan Kementerian Keuangan akanmemimpin OJK.

Dalam UU No 21/2011 tentangOto ritas Jasa Keuangan (OJK) dite -tap kan bahwa OJK berfungsi menye-lenggarakan sistem pengaturan danpengawasan yang terintegrasi ter-hadap keseluruhan kegiatan di dalamsektor jasa keuangan (perbankan, pa -sar modal, perasuransian, dana pen -siun, lembaga pembiayaan, dan lem -baga jasa keuangan lainnya) sertaber tugas dan berwenang mengaturdan mengawasi kegiatan jasa keuan-gan tersebut. Sangat disayangkan,UU OJK sangat sedikit menyinggungtentang keuangan syariah.

Permasalahan industri keuangansyariah

Perkembangan industri jasa ke -uangan syariah beberapa tahun ter-akhir ini sangat pesat, meski pangsapa sarnya masih sangat rendah (lihatTabel 1). Perbankan syariah, yangper tumbuhan rata-rata asetnya 38per sen per tahun, pangsa pasarnyabaru 3,82 persen. Pasar modal sya -riah, yang memiliki tingkat pertum-buhan terendah 6 persen per tahunpada sukuk korporasi sampai 175persen per tahun pada SBSN, pangsapasarnya baru sekitar 4 persen.Asuransi syariah, yang pada tahun2011 memiliki aset Rp 4 triliun, jugapangsa pasarnya baru 5,6 persen.

Masing-masing LKS menghadapisejumlah permasalahan. Permas alah -an perbankan syariah mencakup: (1)kekurangan SDM baik kuantitasmau pun kualitas, (2) jumlah DPSyang masih kurang dibandingkan per -tumbuhan bank syariah, (3) inovasiproduk yang belum optimal, (4) keter-libatan pemerintah khususnya pen-empatan dana pemerintah di banksyariah yang masih terbatas, (5) pema-haman bankir syariah yang belumsyariah dan masih mengutamakan sisiprofit ketimbang maslahah, (6) belummenyatunya (linkage) LKS bank dannon bank, dan (7) infrastruktur indus-tri yang belum lengkap.

Pasar modal syariah mempunyaiper masalahan yang meliputi: (1) be -lum adanya UU pasar modal syariah,(2) belum terakomodirnya beberapafat wa DSN-MUI dalam peraturan dipa sar modal sehingga terjadi perbeda -an penafsiran dalam prakteknya, (3)di Bapepam-LK, organ yang me nang -ani pasar modal syariah kewenangan-nya kurang memadai, (4) be lum ada -nya standar profesional dan kompe-

tensi sesuai prinsip syariah, (5) belumadanya Blue Print pengembangan pa -sar modal syariah, dan (6) belum ada -nya kebijakan menjadikan Indonesiasebagai hub pasar modal syariah dunia.

Adapun masalah asuransi syariahmencakup: (1) belum adanya UU ten -tang asuransi syariah secara khusus,(2) belum banyaknya instrumeninvestasi syariah, (3) belum ada stan-dardisasi bisnis asuransi syariah, (4)tidak ada insentif bisnis dari peme -rin tah, (5) perlu meningkatkan peranDSN MUI, (6) kurangnya SDM yangmemadai baik secara kuantitas mau -pun kualitas.

Dana pensiun syariah memilikipermasalahan yang meliputi: (1) be -lum ada UU dana pensiun syariah, (2)be lum ada governance framework un -tuk dana pensiun syariah, dan (3) ke -terbatasan instrumen investasi danapensiun syariah. Permasalahan pem-biayaan syariah dan pegadaian sya -riah mencakup: (1) belum adanya UUtentang pembiayaan syariah dan pe -gadaian syariah, (2) belum adanyastandardisasi pembiayaan syariahdan pegadaian syariah, dan (3) masihrendahnya kualitas SDM yang ada.

Usulan IAEI Terkait dengan OJK, DPP IAEI

memiliki sejumlah usulan yang ber -kaitan dengan pengaturan, penga -was an, organisasi, sumber daya ma -nusia (SDM), koordinasi dan singkro-nisasi, keterkaitan, dan penjaminan.

Terkait dengan pengaturan, IAEImengusulkan, pertama, dibuat danditetapkan secara khusus UU untukpasar modal syariah, perasuransiansyariah, dana pensiun syariah, pem-biayaan syariah, pegadaian syariah,dan jasa keuangan syariah lainnya,karena aturan konvensional tidaksepenuhnya compatible. Selain ituperlunya penguatan regulasi sebagaiturunan dari UU yang ada. Sesuai de -ngan Pasal 8 UU OJK tentang tugaspengaturan, OJK diharapkan turutme nyusun peraturan yang mendu kungpengembangan keuangan syariah.

Kedua, disusun kerangka kerjatata kelola (governance framework)lembaga jasa keuangan syariah dimasing-masing sektor (perbankan,pasar modal, perasuransian, danapensiun, pembiayaan, pegadaian, danjasa keuangan syariah lain). Ketiga,disusun standardisasi bisnis jasakeuangan syariah di masing-masingsektor. Keempat, OJK melanjutkanBlue Print Pengembangan IndustriPerbankan Syariah yang telah di -susun dan ditetapkan oleh BI danprog ram pengembangan sektor ke -uangan syariah lainnya.

Yang berkaitan dengan penga -wasan, usulan IAEI adalah perta ma,sesuai dengan Pasal 9 UU OJK, OJKdiharapkan menetapkan kebijakanoperasional pengawasan terhadapkegiatan jasa keuangan syariah sesuaidengan prinsip-prinsip syariah. Ke -dua, pelaksanaan pengawasan, pe -meriksaan, dan penyidikan terhadapLKS dilakukan dengan menggunakantata cara dan prosedur yang sesuai

dengan jasa keuangan syariah. Ke -tiga, OJK perlu untuk : (1) memasti -kan kepatuhan praktek-praktek jasakeuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, (2) membina LKSagar berkembang, (3) melindungikon sumen dan masyarakat, dan (4)me nerapkan sistem pengawasanterpadu dan terintegrasi.

Adapun usulan yang berkaitandengan organisasi adalah pertama, se -suai dengan Pasal 26 ayat 1 UU OJK,maka DK OJK diharapkan mem -bentuk unit jasa keuangan sya riahyang berdampingan dengan unit jasakeuangan kovensional di setiap jenisdan jenjang organ dalam OJK Kedua,sesuai dengan Pasal 26 ayat 2 UU OJK,maka DK OJK diharapkan memben-tuk Komite Pengawas Sya riah Nasio -nal beserta Komite-komite PengawasJasa Keuangan Syariah Sektoral yangdikoordinirnya dan Komite AuditSyariah beserta Ko mite-komite Pe -nga was Jasa Keuang an Syariah Sek -toral yang dikoordinirnya.

Adapun usulan tentang SDMadalah pertama, sesuai dengan Pasal27 UU OJK, diharapkan di unit-unitsyariah di setiap jenis dan jenjangorgan dalam OJK harus diisi denganSDM yang memahami prinsip-prinsipsyariah, operasional jasa keuangansyariah dan teknis pengaturan danpengawasan jasa keuangan syariah.Kedua, sesuai dengan Pasal 15 UUOJK, maka Komite Pengawas Syariah

Nasional beserta Komite-komitePengawas Jasa Keuangan SyariahSek toral yang dikoordinirnya danKo mite Audit Syariah beserta Ko mi -te-komite Audi Jasa Keuangan Sya -riah Sektoral yang dikoordinirnyayang diharapkan dibentuk OJK, ha -rus diisi dengan SDM yang mempun-yai pengalaman atau keahlian disektor jasa keuangan syariah.

Sedangkan terkait koordinasi dansingkronisasi, diusulkan bahwa de -ngan terjadinya pemisahan antara tu -gas dan wewenang pengaturan danpe nga wasan microprudential olehOJK dengan tugas dan wewenang pe -ngaturan dan pengawasan macropru-dential oleh Bank Indonesia dan lem -baga otoritas keuangan lain (Penje -las an Pasal 7 UU OJK), perlu diru -mus kan pola koordinasi antara OJKdengan BI dan lembaga otoritas ke -uangan lain yang memastikan ter-jadinya keterkaitan dan kenyambun-gan pengaturan dan pengawasanmicroprudential dengan pengaturandan pengawasan macroprudential.

Selanjutnya IAEI mengusulkanagar sistem pengaturan dan penga -wasan OJK terhadap lembaga jasake uangan syariah dapat mendorongter ciptanya linkage antar LKS. Yangber kaitan dengan penjaminan diusul -kan agar OJK dapat berkoordinaside ngan LPS mengembangkan skimpen jaminan berdasarkan syariah.Wallahu a’lam. �

REPUBLIKA KAMIS, 28 JUNI 2012 JURNAL EKONOMI ISLAM REPUBLIKA24

I ndustri perbankan syariah telahberoperasi di Bangladesh sejak tigadekade terakhir. Nazreen TabssumChowdhury dan Dr. Muhamad Ab -

duh dalam tulisan yang berjudul “Isla -mic Finance-Economic Growth Nexus inBangladesh: an ARDL Approach”dandipublikasikan dalam Jurnal EkonomiIslam Al-Infaq Vol. 3 No. 1 Maret 2012,mencoba untuk menguji hubungan an -tara perkembangan perbankan sya riahdengan pertumbuhan suatu negara, de -ngan mengambil sampel negara Bang -ladesh, dengan cara melihat sifat hu -bung an efek jangka panjang pada per -eko nomian. Pertanyaan yang berkem-bang adalah apakah bank-bank syariahdi Bangladesh memberikan kontribusidalam pertumbuhan ekonomi negaraitu? Dan apa hubungan antara pengem-bangan bank syariah dengan pertum-buhan ekonomi Bangladesh? Datakuartal digunakan dari quartal pertama2004 hingga quartal kedua 2011. AutoRegressive Distributed Lag (ARDL) digu-nakan sebagai alat analisis.

Chowdhury dan Abduh (2012) meli -hat bahwa kunci dari pertumbuhan eko -nomi di Bangladesh adalah sektor per-bankan yang memberikan kontribusi be -sar terhadap GDP negara tersebut, se -perti halnya tenaga kerja. Lebih dari 90persen aset keuangan di Bangladeshdimiliki oleh bank. Bangladesh memilikisistem perbankan campuran yang terdiridari nasional, swasta, asing, bank sya -riah dan bank konvensional. Seluruhsta keholder, pemilik, pelanggan, inve-stor, karyawan sangat tergantung padakinerja bank.

Bank Bangladesh adalah bank sen -tral Bangladesh dengan wewenang me -ng a tur dan mengelola kebijakan mo -neter pemerintah dan semua bank ko -mersial. Akan tetapi dalam tiga dekadeterakhir bank-bank syariah telah me -

nunjukkan peningkatan yang cukup sig-nifikan dalam dimensi sistem perbankanberdasarkan sudut pandang agama.Sebagai negara muslim ketiga terbesardengan 80 persen penduduknya muslim,bank-bank syariah memiliki prioritasdan kesempatan besar dalam sistemperbankan saat ini. Hal ini penting bagiBangladesh untuk mendirikan danmeng operasikan lebih banyak banksyariah dengan produk inovatif di pasaryang kompetitif, khususnya jika diha-dapkan dengan bank konvensional.

Kinerja bank syariah danperekonomian

Islami Bank Bangladesh Limited(IBBL) didirikan pada tanggal 13 Maret1983, dan mulai beroperasi sejak tang -gal 30 Maret 1983. Kemudian bertrans-formasi menjadi bank berbasis non-bu -nga, dan berbasis sistem bagi hasil.IBBL merupakan bank patungan multi-nasional dengan 64 persen modal di -sum bangkan pihak asing.

IBBL dan Al-Arafah Islami BankLimited (ALBI) diambil sebagai sampel,meskipun ada sejumlah bank syariahlainnya di Bangladesh. Total simpanandi IBBL meningkat dari Tk. 70.552,65 jutapada 2003 menjadi Tk. 244.292,14 jutapada 2009 disebabkan karena mening-katnya jumlah pemilik rekening dari1.994.266 rekening pada 2003 menjadi4.361.896 rekening pada 2008, tetapisedikit menurun menjadi 4.272.123rekening pada 2009.

Total pendapatan juga terus mening-kat dari Tk. 6.710,44 juta pada 2003men jadi Tk. 25.403,86 juta pada 2009.Total investasi naik dari Tk. 62.755, 90juta pada 2003 menjadi Tk. 255.272.41juta 2009. Se dang kan jumlah pemegangsa ham meningkat menjadi 52.164 pada2009 dari 14.196 pada 2003. Selain itu,jum lah karyawan meningkat menjadi

9.588 ka rena pertumbuhan jumlahkantor cabang.

Adapun ALBI, total dana meningkatdari Tk. 10.108,28 juta pada 2004menjadi Tk. 29.690,12 juta pada 2008.To tal pendapatan meningkat lebih daritiga kali lipat dari Tk. 1.120,85 juta pada2004 menjadi Tk. 4.387,26 juta pada2008. Juga terjadi peningkatan in vestasidari Tk. 8.150,16 juta pada 2004 menjadiTk. 29.723,79 juta ta hun 2008. Sedang -kan jumlah pemegang sa ham mening-kat dua kali lipat dari 5.379 pa da 2004menjadi 10.664 pada 2008. Jumlah kar -yawan juga me ningkat seiring denganmeningkatnya kantor cabang.

Biro Statistik Bangladesh memper-kirakan bahwa secara temporer total kon-sumsi meningkat menjadi 81,01 persenpada tahun fiskal 2009-10 dari 79,91persen pada tahun fiskal 2008-09. Inves -tasi juga meningkat menjadi 24,96 persendari tahun fiskal 2009-10 dari 24,37persen pada tahun fiskal 2008-09. Tingkattabungan domestik dan nasional menjadi18,99 dan 28,75 persen dari PDB padatahun fiskal 2009-10. Dari uraian tersebutjelaslah bahwa ada pertumbuhan yangcepat dari perbankan syariah di Bang -ladesh dalam dua dekade terakhir.

Intervensi dari otoritas moneterpemerintah Bangladesh dapat mem-pengaruhi hubungan antara pembiayaansyariah dengan pembangunan ekonomi.Pemerintah melalui bank sentral dapatmengatur tingkat likuiditas di pasar mo -dal dan kemudian mempengaruhi ke -mampuan lembaga perbankan sya riahdalam menyuplai dana mereka. Melaluipeningkatan jumlah bank syariah dandengan menawarkan produk baru yanginovatif dalam sistem keuangan di Bang -ladesh, dapat membantu akselerasi darisistem keuangan syariah mereka.

Pemerintah harus lebih berkon sen -tra si pada pengembangan bank sya riah

dan membuka setidaknya satu ca bang disetiap kota/kabupaten. Ha rus mendoronglebih banyak bank ko mer sial untuk ber-operasi sesuai dengan sis tem syariah.Pemerintah Bangladesh ha rus membe-rikan acuan atau pedoman yang ketat bagibank-bank syariah se suai dengan kepa-tuhan dan kesesuaian syariah.

Hasil penelitianPenelitian yang dilakukan Chow dhury

dan Abduh (2012), dirancang un tuk me -ng u ji hubungan pertumbuhan eko nomidengan perbankan syariah da lam konteksBangladesh selama pe rio de 2004-2011.Ditemukan hubungan an tara pertumbu-han ekonomi Bang ladesh de ngan keu-angan syariah dalam jangka pan jang.Hasil penelitian menunjukkan bah wa per-bankan syariah Bang ladesh dan pem-biayaan berhubungan langsung de nganpertumbuhan eko nomi. Oleh ka rena ituPemerintah Bang ladesh harus da patmemainkan sektor perbankan sya riahsebagai pilar pengembangan ke uang an,menggantikan sektor industri yang tidakmenunjukkan kinerja yang baik.

Jika sistem keuangan Bangladeshmemperkenalkan sektor baru perban-kan syariah dan memberikan prioritasle bih terhadap perbankan syariah, makada lam jangka panjang pertumbuhaneko nomi akan dipengaruhi secara positifoleh sektor perbankan dan keuangansyariah. Oleh karena itu, bank-bank sya -riah di Bangladesh dapat memberikanlayanan perbankan yang efisien jika di -du kung dengan hukum dan aturan per-bankan yang sesuai. Bahkan dalam ke -rangka konvensional, bank syariah dapatmelakukannya dengan sangat baik. Jadi,jika bank syariah dapat beroperasi de -ngan sistem perbankan yang menun-jang, maka sektor perbankan akan ber-kembang dan meningkat dalam waktuyang tidak lama. Wallahu a’lam. �

Hilman HakiemAlumnus IPB dan KetuaProdi Ekonomi IslamFAI-UIKA Bogor

Bank Syariah dan Pertumbuhan EkonomiBangladesh

RESENSI

Dr Abbas GhozaliKetua III DPP Ikatan AhliEkonomi Islam (IAEI) danPeneliti Tamu FEM IPB

Dr Imam T SaptonoAlumnus IPB dan DirekturBisnis PT Bank BNI Syariah

Strategi Perbankan Syariah :DARI NICHEMENUJU MAINSTREAM

OJK dan Keuangan Syariah : USULAN IAEI

Rosa Pangabean/Antara

TABEL 1 JUMLAH, ASET, PERTUMBUHAN ASET, DAN PANGSA PASAR LKS TAHUN 2011 Sumber : The Future of islamic Finance, Islamic finance in Indonesia Opportunity and

Challenges , KPMG 2011

GAMBAR 1. KESIAPAN PASAR DAN INDUSTRI

25REPUBLIKA KAMIS, 28 JUNI 2012JURNAL EKONOMI ISLAM REPUBLIKA

REPUBLIKA KAMIS, 28 JUNI 2012 JURNAL EKONOMI ISLAM REPUBLIKA26

D aftar panjang parapemikir dunia sepertiKarl Marx, AugustCom te, Sigmund Freud

menganggap bahwa dog ma aga -ma adalah salah satu manifestasikelemahan dan kebo dohan. Kalausaja mereka masih hidup, termi-nologi ekono mi berlandaskannilai-nilai aga ma, termasuk eko -nomi syariah (islamic economics)hanya akan menjadi bahan ce -moohan mereka.

Pendapat skeptis akan terusmengemuka terutama terkaitdengan adaptabilitas moralitasagama dalam perekonomianyang modern. Argumen lain ter -kait bahwa agama hanya akanmenjadi candu dan membatasipengayaan individu maupun ma -syarakat. Dalam hal ini, ber bagaipihak tidak begitu yakin bagai -mana bisa bangun ekonomi ber -basis agama, termasuk Islam,mampu meningkatkan produk-tivitas, memberi insentif per -tum buhan, atau mengurangiketimpangan?

Akan tetapi, di lain pihak lan-dasan moral tetap akan dan te -rus berperan penting dalam kha -sanah perekonomian (simak mis-alnya argumen Leda Cosmi desdan John Tooby, 1992). Da lam halini, salah satu fungsi uta ma aga -ma adalah untuk men jaga moral-itas dalam mendefinisikan benardan salah. Apalagi pengalamanterjadinya berbagai turbulensidan krisis ekonomi yang terjadisilih ber ganti yang semakinmenekan kan pentingnya morali -tas. Ro bert Skidelsky, penulismasyhur biografi J. M. Keynes,misalnya menegaskan penting -nya para pelaku ekonomi kembalimerenungkan kembali perananfilsafat dan moral yang secaraimplisit menekankan masyarakatma suk ke zona spiritual danphilosophical economy.

Dalam terminologi yang lain,Gustav von Hertzen menekan -kan pentingnya “modal moral”atau “moral capital”. Ia mene-gaskan fenomena sebagian be -sar pihak masih mengejar ke -pen tingan pribadinya karenama sih lemahnya sendi morali-

tas. Dalam perekonomian pasar,memang terdapat banyak sekaliwilayah abu-abu. Pelaku eko -nomi dengan mudah menikmatikeuntungan dengan melakukantindakan merugikan pihak lain(zero-sum-game). Untuk itulahdiperlukan adanya konstitusi,hukum dan seperangkat tataaturan penjaga nilai moral yangsangat diperlukan dalam de -mok ratisasi dan ekonomi pasaryang dinamis.

Para agamawan atau kitapun boleh saja menyalahkan ca -rut marut ekonomi yang ter jadikarena ‘kerakusan’ dan ‘sikaptidak bertanggung jawab’ seba -gai sumber utama dari masalah.Sebagai penggiat ekonomi spir-itual, Anda pun dipersilakanmeng gali khasanah dan para-digma ajaran agama dalammem beri khasanah atau bahkanmembentuk sistem dengan enti-tasnya tersendiri sekalipun.

Namun yang lebih lebih pen -ting bagaimana aplikasi penegak -kan moralitas dan tujuan ke se -jah teraan sosial di lapang an. Ada -lah benar bahwa kega gal an pem-bangunan ekonomi di se bab kanstrategi pembangunan eko no mi,yang mengabaikan pen ting nyastrategi membangun ma nusiadalam upaya mencapai kese-jahteraan sosial bagi siapa pun.

Terdapat beberapa dasarfilo sofis dari nilai moral dalamekonomi (keuangan) syariahyaitu: 1) adanya kesetaraan ver-tikal melalui penegasan keesa -an dan kedaulatan Tuhan (tau -hid); 2) keadilan horizontal ataukeadilan sosial ekonomi (al-‘adlwal-ihsan); 3) jaminan kebe-basan dalam bekerja (ikhtiyar);4) adanya tanggungjawab (fard);5) kesempurnaan pengaturanilahi atas sumberdaya sehinggamanusia mesti saling membantudan berbagi (rububiyyah), 6) per-tumbuhan yang mesti diiringipemurnian (tazkiyah); 7) akunt-abilitas manusia di hadapanAllah (khilafah), 8) dan terca-painya tujuan syariah (maqasidas-syari’ah).

Namun bagaimana kah imp -lementasi di lapangan itu lak -

sana berlayar dari pulau utopiamenuju “kampung realita”.

Disadari atau tidak, ada faktabahwa dalam berbagai praktekekonomi (khususnya keuangan)syariah, justru terjadi deviasi darinorma-norma dan filosofi moralagama. Hal ini muncul karenapragmatisme praktisi syariah dilapangan. Berikut ini diulasbeberapa contohnya.

Karena keuangan dan per-bankan syariah mempunyai tu -gas penting dalam mencapai tu -juan keadilan dan kesejahteraansosial, maka pada awal keuang -an Islam di masa awal lebih ber -orientasi sebagai “lembaga so -sial”, seperti halnya terjadi di diMesir dan Malaysia pada periode1970-an.

Namun lain halnya terjadisemenjak awal tahun 1990, di ma -na operasi keuangan dan mo delpembiayaan semakin ber kem -bang pesat, dimensi individu dandi mensi sosial justru semakinkurang banyak disentuh. Dimensisosial terbatas dengan zakat dankegiatan amal lainnya, yang tidakmenyiratkan fungsi pember-dayaan yang sistematis dan prog -ram keadilan sosial dalam pen-ingkatan kapasitas individual.

Seperti diketahui, dari sisipem biayaan, tujuan pemba -ngun an ekonomi hanya dapat di -ca pai dengan pendanaan jangkapanjang. Namun, data menun-jukkan bahwa perbankan sya -riah masih jarang sekali yangme nawarkan pembiayaan jang -ka panjang. Karena tujuan ke -uang an syariah adalah mela -kukan pembiayaan modal (equityfinancing) demi menciptakanmenciptakan nilai tambah eko -nomi, perubahan arah keuangansyariah mesti diupayakan. Inimasih menjadi PR yang besarbagi para praktisi syariah.

Selain itu, pembiayaan da lammenunjang pembangunan jugaperlu pertumbuhan eko nomimemerlukan pembiayaan sektorriil seperti pertanian dan sektorindustri manufaktur. Na munkenyataannya saat ini seba gi anbesar transaksi keuangan banksyariah sebagian besar bu kan

diarahkan untuk pertanian danindustri tapi menuju sektor ritelatau pembiayaan perdagangan.

Mengubah arah keuangansyariah memang membutuhkanpemikiran yang melampaui in -ter pretasi hukum, karena pen -de katan berbasis nilai lah yangakan mampu mengatasi tensiantara arah realita dan utopiadari anjuran moral keuangansyariah. Oleh karena itu, adalahpen ting proses pemahaman te -rus menerus melaui pendidikandan riset aplikatif yang bisamengarahkan perkembanganperbankan dan keuangan sya -riah yang tidak menjadikan in -dus tri hanya mengikuti ‘rule ofthumb’ sesuai mainstream ke -uang an konvensional sepertiter jadi akhir-akhir ini.

Keuangan (perbankan) sya -riah dalam prakteknya adalahtidak (belum) dikatakan ideal.Itulah kenapa ulasan tentang uto -pia perbankan syariah ini pentinguntuk terus diingatkan. Dengandemikian bank syariah setidaknyasecara moral lebih superior di -bandingkan perbank an konven-sional. Superio ri tas mo ral tentulebih penting daripada sekedarcitra dan performa artifisialdimana keuang an sya riah hanyaberbeda de ngan ke uang an kon-vensional tak hanya dari atributfisik di kantor ca bang nya saja, adamusholla, ba nyak hiasan kaligrafiArab di din ding, serta dilayanifront offi cer berkerudung. Utopiame mang harus ada sehinggareali tas dapat dibangun sejalandengannya. Wallahu a’lam. �

BUKANTAFSIR

Dr Iman SugemaDosen IE FEM IPB

M Iqbal IrfanyDosen IE-FEM IPB

Ekonomi Syariah dan Moral Economy

Pentingnya pembahas -an tentang hubunganantara perkembangansektor keuangan nega -ra terhadap pertum-buhan ekonomi ne -

gara tersebut telah mendapat banyakperhatian. Hal ini disebabkan olehperkembangan sektor keuanganinternasional, khususnya saat ini,cenderung meninggalkan sektor riil.Dengan demikian, ekonomi secaraumum tidak menerima banyak darikemajuan di bidang keuangan.

Para ekonom di dunia masihmempercayai bahwa sektor keuang -an, jika diatur dengan regulasi yangbe nar serta jika dijalankan denganca ra yang benar, akan mampu mem-berikan dampak yang positif ter-hadap pertumbuhan ekonomi suatunegara. Paling tidak ada tiga jalurhubungan antara perkembangansektor ke uangan dan pertumbuhaneko nomi dalam suatu negara.Pertama, adalah apa yang dikenaldengan teori supply-leading yangdikenalkan oleh Schumpeter. Patrick(1966) mendefinisikan teori supply-leading sebagai penciptaan lembagakeuangan beser ta instrument-instru-mennya sebelum permintaan merekadalam upaya un tuk menstimulasipertumbuhan eko nomi.

Kedua adalah teori demand-fol-lowing, atau yang juga dikenal seba -gai Robinson’s demand-following,me ngatakan bahwa perkembangansektor keuangan dan instrumennyatidak lain merupakan konsekuensida ri pertumbuhan ekonomi yangbaik. Dan yang ketiga adalah alterna -tif dari kedua teori sebelumnya, yaitubi-directional relationship. Teori inime ngatakan bahwa pada awalnyaper kembangan sektor keuangan akanmenstimulasi peningkatan produksiyang pada akhirnya akan menum-buhkan perekonomian.

Pertanyaan yang kemudian mun -cul dalam benak masyarakat saat ini,khususnya mereka yang hidup di ne -gara-negara yang mengembangkansistem ekonomi dan keuangan berba-siskan syariat Islam, adalah apakahsistem ini pada praktiknya mampumemberikan kontribusi positif dansig nifikan terhadap pertumbuhaneko nomi bangsa? Ataukah sistem inihanya mimicking (meniru) apa yangada di sistem ekonomi dan keuangankon vensional termasuk dalam hal

peranannya yang tidak signifikan ter-hadap pertumbuhan ekonomi bangsa?

Tulisan ini hadir untuk mencobamenjawab pertanyaan-pertanyaantersebut dengan fokus pembahasanpada pasar modal syariah atau Isla -mic Capital Market (ICM). Pen de -katan yang digunakan dalam tulisanini adalah pendekatan normatif danempiris. Normatif berarti mencobamenguraikan peranan-peranan yangbisa dilakukan oleh pasar modalsyariah dalam mencapai tujuan-tujuan syariah dalam kondisi ideal-nya. Sedangkan pendekatan empirisberarti mencoba menangkap sinyal-sinyal yang diberikan oleh statistik-statistik terkait yang diterbitkan olehlembaga resmi negara, dalam hal iniakan diambil contoh dari Malaysia.

NormatifJika kita perhatikan diagram sis -

tem keuangan seperti pada Gambar1, ada dua jalur yang dilalui oleh aruspendanaan dalam sistem tersebut,yakni direct finance dimana investordapat langsung menginvestasikandana mereka pada tempat dan skemayang mereka kehendaki dan indirectfinance dimana investor tidak memi-liki kekuasaan atas tempat dan ske -ma investasi dari dana mereka. Danpasar modal, termasuk di dalamnyaadalah pasar modal syariah, meru-pakan bagian dari direct finance.

Oleh karenanya, secara normatif,jika pasar modal ini dijalankan de -ngan sistem yang adil sehingga dalamoperasionalnya dapat menyingkirkanorang-orang yang rakus, pasar modalini memiliki beberapa peran penting,diantaranya sebagai (1) sarana per-olehan dana usaha dari masyarakat

pemodal (investor) bagi perusahaanyang memerlukannya un tuk pengem-bangan usaha, ekspansi, penambahanmodal kerja dan lain-lain. Dan jugasebagai (2) sarana bagi masyarakatuntuk berinvestasi pada instrumentkeuangan seperti saham, obligasi,reksa dana, dan lain-lain. Dengandemikian, masyarakat dapat menem-patkan dana yang dimilikinya sesuaidengan karakteristik keuntungan danrisiko masing-masing instrument.

Terlebih lagi pada pasar modalsyariah, dimana selain kesesuaian de -ngan syariah, fitur yang juga sangatmenonjol adalah nilai-nilai sosial dane tika yang digaungkannya untukmenghindari investasi-investasi yangmenyalahi tujuan-tujuan syariah(maqasid al-shariah) dan pada saatyang sama mendorong peningkatanvolume transaksi riil perdagangan.

Lalu di manakah salahnya jikasaat ini peran-peran tersebut masihbelum dirasakan meskipun ICM su -dah diimplementasikan di Indonesia?Jawabannya sederhana. Sebab parapemain dalam ICM masih di dominasioleh para pemain dari pasar modalkonvensional. Motif, cara, dan taktikyang serupa, hanya saja kali ini per -main an di lakukan di lapangan yangberbeda. Meskipun demikian, aturan-aturan main dalam pasar modal sya -riah semestinya dibuat agar mampumeredam aktivitas-aktivitas yang taksesuai syariah. Dan yang tak kalahpenting adalah agar para stakehold-ers pasar modal syariah memper-banyak program edukasi.

EmpirisUntuk pembahasan di bagian ini,

penulis dengan sengaja mengambil

data 3-bulanan (quarterly) tentangperforma pasar modal konvensionaldan syariah di Malaysia dengan per-tumbuhan ekonomi negara tersebutse jak tahun 2000 sampai 2011. Tu jua -n nya adalah untuk melihat pengaruhperkembangan kedua jenis pasar mo -dal terhadap pertumbuhan eko no miMalaysia. Keseluruhan data di unduhdari perangkat penyedia data Bloom -berg yang tersedia di fakultas ekono -mi dan manajemen IIUM. Se dangkanalat analisa yang digunakan untukmelihat hubungan jangka pan jangkedua variabel adalah metode koin-tegrasi ARDL (Autore gressive Distri -buted Lag) dengan tabel kritikal uji-F berdasarkan Narayan (2004).

Menariknya, berdasarkan hasilanalisa yang didapatkan, pasar modalkonvensional tidak memberikan hu -bungan jangka panjang yang signi -fikan secara statistik, sedangkanpada pasar modal syariah sebaliknya.Lebih menarik lagi, ternyata hubung -an yang ditampilkan bukanlah sup -ply-leading ataupun demand-borrow-ing, melainkan bersifat bi-directionalatau timbal-balik. Hal ini menun-jukan bahwa perkembangan pasarmodal syariah mendorong laju per-tumbuhan ekonomi dalam jangkapanjang, dan pada saat yangbersamaan, pertumbuhan ekonomiyang berkelanjutan akan merangsangperkembangan pasar modal syariahdi negara tersebut.

Tentu saja banyak hal yangmenyebabkan pasar modal syariahmemiliki hubungan jangka panjangyang positif dengan pertumbuhanekonomi. Salah satu alasannya bolehjadi adalah proses penyaringan(screening) terhadap saham-sahamyang dinilai tak sesuai kriteria pasarmodal syariah.

Salah satu yang diharapkan dariproses screening tersebut adalah ter-lemparnya saham-saham yang terlalubanyak memiliki hutang ribawi dantak memiliki hubungan langsungdengan sektor riil perekonomian.Dengan dikeluarkannya saham-saham seperti tersebut dari pasarmodal syariah, sangat tinggi harapanbahwa pasar modal syariah memilikihubungan yang kuat dengan pertum-buhan ekonomi Negara, jika diband-ingkan dengan pasar modal konven-sional yang mencampur adukansegala jenis saham di dalamnya.Wallahu a’lam. �

Dr Muhamad AbduhAlumnus IPB, Dosen

Keuangan Islam IIU Malaysiadan UIKA Bogor

PERAN PASAR MODAL SYARIAHterhadap Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 1. SISTEM KEUANGAN