-
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1733 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUS UN
BESERTAFASILITASNYA Dr KELURAHAN PUW GEBANG DAN KELURAHAN
PENGGILINGAN,
KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang a. bahwa dalam rangka penyediaan Rumah Susun
yangterjangkau bagi warga kota Jakarta dan penataan permukimankumuh
di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,perlu didukung
dengan upaya penyediaan/pengadaan lahanyang memadai;
b. bahwa berkaitan dengan upaya penyediaan/pengadaan lahanyang
memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perluditetapkan lokasi
untuk pelaksanaan pembangunan RumahSusun beserta fasilitasnya;
c. bahwa belum optimalnya akses jalan masuk terhadap lahanyang
sudah dibebaskan tahun 2014 seluas ± 27.655 m2 (lebihkurang dua
puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima meterpersegi), sesuai
dengan Keputusan Gubernur Nomor 2046Tahun 2014 tentang Penetapan
Lokasi Untuk PembangunanRumah Susun Beserta Fasilitasnya di
Kelurahan Pulo Gebangdan Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung,
KotaAdministrasi Jakarta Timur, maka perlu melaksanakanpengadaan
tanah untuk akses jalan masuk;
d. bahwa . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkanKeputusan Gubernur
tentang Penetapan Lokasi UntukPembangunan Rumah Susun Beserta
Fasilitasnya di KelurahanPulo Gebang dan Kelurahan Penggilingan,
Kecamatan Cakung,Kota Administrasi Jakarta Timur;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
DasarPokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang
LaranganPemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang;
t
-
2
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
IbukotaNegara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
PembentukanPeraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah
Bagi,Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang PenataanRuang
Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,Puncak,
Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenye1enggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum sebagaimana
telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
30 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012ten tang
Biaya Operasional dan Biaya PendukungPenyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PengadaanTanah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan MenteriAgraria dan Tata RuangjKepala
Badan Pertanahan NasionalNomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
TataRuang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
DetailTata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
OrganisasiPerangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI
UNTUKPEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BESERTA FASILITASNYA DIKELURAHAN PULO
GEBANG DAN KELURAHAN PENGGILINGAN,KECAMATAN CAKUNG, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
KESATU Menetapkan lokasi untuk pembangunan Rumah Susun seluas±
8.592 m 2 (lebih kurang delapan ribu lima ratus sembilan puluhdua
meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pulo Gebang danKelurahan
Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota AdministrasiJakarta Timur
sesuai gambar peta Nomor 138jTjPSRjDPKjVIIIj2015 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran KeputusanGubernur ini.
KEDUA Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
ProvinsiDKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah,
mengosongkanbangunanjhunian dan benda-benda lain yang berada di
atasnyaserta mengamankan tanahjlokasi yang digunakan baik
langsungmaupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan
RumahSusun di Kelurahan Pulo Gebang dan Kelurahan
Penggilingansebagaimana dimaksud pada diktum KESATU. r
-
3
KETIGA Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATUberlaku untukjangka waktu 2 (dual tahun dan dapat
diperpanjang1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)
tahun.
KEEMPAT
KELIMA
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah ProvinsiDKI
Jakarta wajib mengumumkan/mempublikasikan rencanapembangunan Rumah
Susun di Kelurahan Pulo Gebang danKelurahan Penggilingan
sebagaimana dimaksud pada diktumKESATU paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja, kepadamasyarakat yang terkena penetapan
lokasi.
Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUAsudah
dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala DinasPerumahan dan
Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakartawajib segera
menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanahberikut dokumen
kepemilikannya kepada Kepala Badan PengelolaKeuangan dan Aset
Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatdan dibukukan sebagai aset
Pemerintah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta serta melaporkan
kepada Gubernur Provinsi DKIJakarta.
KEENAM Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah,
pengosonganbangunan/hunian dan pengamanan tanah/lokasi
sebagaimanadimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada
AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui
DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan
GedungPemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
KETUJUH Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapadatanggal 28 Agustus 2015
BASUKI T. PURNAMA,./
. -
vGUBERNUR P·ROVINSI DAERAH KHUSUS r.' ..y--~ IBUKOTA JAKARTA,, /
.
'(' (' n. _. /'""-.
Tembusan:
1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta2. Sekretaris Daerah
Provinsi DKI Jakarta3. Asisten Pembangunan dan' Lingkungan
Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi
DKI Jakarta5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta6. Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Provinsi DKI Jakarta8. Walikota Jakarta Timur9. Kepala Dinas
Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DaerahProvinsi
DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta12. Kepala Biro
Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta13. Camat Cakung14. Lurah Pulo
Gebang15. Lurah Penggilingan