Dr. Obsatar Sinaga - Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaranpustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/12_implementasi... · ia membuka peluang besar bagi kemajuan perekonomian

Dr. Obsatar Sinaga

IMPLEMENTASIASEAN FREE TRADE AGREEMENTDI JAWA BARAT

© LEPSINDO

All right reserved

Penulis:Dr. H. Obsatar Sinaga

Editor :Dadi J. Iskandar

Desain :Adhy M. Nuur

Diterbitkan oleh:

LEPSINDO

[email protected]

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)ISBN : 978-602-96935-0-8

““UntukAnak-anak&Istriku“

i

Kata PengantarDekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Padjadjaran

Kecenderungan regionalisme dan terbentuknyaberbagai kelompok kerja sama, baik geografis

maupun fungsional, mewarnai era percaturanpolitik dan ekonomi global dewasa ini. Globalisasitanpa disadari telah merasuki ranah kehidupanmasyarakat-bangsa di jagat ini; bahkan telah ikutmengaliri urat nadi tatanan kehidupan negara-negara di muka bumi, termasuk di Indonesia.

Sebagai sebuah arus kekuatan yang dampaknyasulit dielakkan oleh Negara mana pun di dunia ini,mainstream globalisasi berwajah kembar: di satu sisiia membuka peluang besar bagi kemajuanperekonomian Negara-negara yang mampumenyikapi secara proaktif-responsif, dengan bertumpupada seperangkat kemampuan memanfaatkannya,sedangkan di sisi lain, arus globalisasi dengan segaladampak ikutannya ternyata tidak selalu berdampakmenguntungkan, atau jangan-jangan malahmerugikan, terutama bagi Negara-negara yangsedang berkembang.

Secara teoretis, persoalan utama dalammenghadapi era globalisasi dan perdagangan bebasyang terindikasi mulai massif dewasa ini, sangattergantung pada kemampuan menangkap peluang

ii

yang ada, sekaligus memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Memang tidak mudah,untuk katakan saja memberi definisi operasionalterhadap ungkapan pernyataan tersebut. Dariperspektif akademis misalnya, suatu kajian yangmendalam perlu dilakukan sehingga diperolehinformasi yang akurat dan berguna dalammenghadapi tantangan tersebut. Kendatipundemikian, dapat dikatakan dalam bahasa terang,bahwa optimalisasi dari totalitas kemampuan dankapasitas sumber daya yang dimiliki suatu bangsamerupakan kerangka dasar yang visioner yangperlu dikedepankan dalam upaya merespons secarapositif arus kekuatan globalisasi. Berbagaipemahaman yang hanya memaknai arus globalisasisekadar sesuatu hal yang buruk dan menyedihkan—karena kita merasa tidak atau belum siap,semestinya tidak menjadi wacana yang justru dapatmengganggu kesiapan kita menghadapi tantanganbesar ini.

Dengan demikian, betapa mutlaknya peningkatansumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya, karena hanya dengan cara demikian kitadapat menampilkan keunggulan kompetitif(competitive advantage), atau daya saing yang akanmenentukan keberhasilan dan kemajuan ekonomisuatu Negara-bangsa, termasuk bagi bangsaIndonesia.

Suatu hal yang menggembirakan, dalambeberapa tahun terakhir ini konstelasi dunia dibidang ekonomi dan perdagangan, tampak mulaibergerak secara berarti ke kawasan Asia-Pasifik.

iii

Rupanya hal ini tidak terlepas dari semakinmeningkatnya bobot dan peranan Negara-negaraindustri di Asia Timur dan Asia Tenggara, antaralain melalui APEC dan AFTA.

Seiring dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah, dimana memberikan otonomi yang luas,nyata dan dinamis bagi setiap daerah di Indonesia,tentunya harus merangsang elit-elit dan stakeholderspembangunan di daerah untuk mewujudkankeberhasilan penerapan otonomi daerah bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat daerah yangbersangkutan. Misalnya dengan mengembangkankualitas produk terunggulkan yang memiliki dayasaing ekonomi, selain membangun relasi ataujaringan kerja sama dalam pemasarannya. Dengandemikian, setiap daerah—sesuai dengan pemahamanotonomi yang di dalamnya terdapat desentralisasi,sudah selayaknya memiliki kecenderungan membukadiri, karena hal itu tidak bertentangan denganglobalisasi atau regionalisasi.

Dalam konteks tersebut, kerja sama luar negeriuntuk memajukan perekonomian dan pemberdayaanpotensi daerah, dalam kaitannya denganperdagangan internasional dalam kerangka AFTA,merupakan hal yang penting untuk dilakukan.Demikian halnya bagi Jawa Barat, yang memilikipotensi dan peluang yang besar dalam perdagangan,jasa, industri, dan agrobisnis, perlu meresponssecara cermat dengan mengimplementasikankesepakatan perdagangan bebas di kawasan AsiaTenggara (AFTA).

iv

Saya menyambut dengan rasa gembirakehadiran buku Implementasi ASEAN Free TradeAgreement di Jawa Barat, yang ditulis Sdr. Dr. H.Obsatar Sinaga. Buku ini sangat menarik karenamengungkapkan, bahwa dalam implementasiAFTAbidang perdagangan komoditas pertanian di JawaBarat, ditemui beberapa faktor yang cukup berarti.Antara lain: tidak lancarnya komunikasi, terbatasnyasumberdaya, kurang sesuainya perilaku pelaksana,dan tidak jelasnya struktur birokrasi menjadipenyebab tidak tercapainya daya saing Jawa Baratdi dalam menghadapi perdagangan bebas dikawasan Asia Tenggara. Selain itu juga, dalam bukuini mengungkapkan, bahwa implementasi suatukebijakan tidak terlepas dari keadaan masyarakatatau publik dimana kebijakan tersebut diberlakukan.

Buku ini dapat memperkaya khasanah ilmupengetahuandansekaligussebagaibahanpertimbanganbagi perumus kebijakan, serta pengayaan informasibagi masyarakat pada umumnya. Sekaligus buku inidapat meningkatkan rasa nasionalisme di tengah eraglobalisasi.

Selamat atas karya ini.

Bandung, Mei 2010

Prof. Dr. H. Asep Kartiwa, Drs., S.H., M.Si.

v

Seuntai Kata

G lobalisasi perekonomian yang sedangberlangsung dewasa ini, maraknya liberalisasi

perdagangan, investasi maupun jasa baik padatingkat regional maupun global telah menuntutnegara-negara di seluruh dunia untuk meningkatkankemampuan bersaingnya seiring dengan semakinterbukanya pasar internasional. Indonesia dalam halini juga tidak luput dari tuntutan yang sama dengankomitmen terhadap liberalisasi perdagangan ASEANFree Trade Agreement (AFTA).

Hal itu perlu secara saksama dikaji karenadewasa ini pelaksanaan otonomi daerah telahmembuka peluang keikutsertaan daerah sebagaisalah satu komponen dalam penyelenggaraanhubungan luar negeri. Pemerintah Indonesiamelalui Departemen Luar Negeri (Deplu) RImemberikan peluang seluas-luasnya kepada daerahuntuk menjalin kerja sama dengan luar negeri. Bukuini merupakan salah satu upaya telaah kritisterhadap proses regionalisme ASEAN melaluiimplementasi AFTA dengan studi kasus di JawaBarat.

Kami berharap buku ini dapat menjadisemacam referensi bagi para penstudi HubunganInternasional untuk mendalami lebih lanjutkompleksitas Hubungan Internasional baik sebagai

vi

fenomena maupun disiplin ilmu yang bersifatinterdisipliner, khususnya dinamika hubunganinternasional di kawasan ASEAN.

Akhir kata, kami berharap kontribusi kamiyang tertuang dalam buku ini bukan saja dapatbermanfaat bagi para penstudi dan peminatHubungan Internasional di Indonesia namun jugadapat memperkaya khasanah referensi HubunganInternasional berbahasa Indonesia dalam mengem-bangkan disiplin ilmu Hubungan Internasional diIndonesia.

Bandung, Mei 2010

Obsatar Sinaga

vii

DAFTAR ISI

Kata PengantarDekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Padjajaran .............................................. i

Seuntai Kata ...............................................................vDaftar Isi .................................................................. vii

BAB IPENGANTAR ............................................................ 1

BAB IIREGIONALISME ASEAN: PERSPEKTIFTEORETIS ................................................................ 172.1 Organisasi Internasional .................................. 172.2 Bentuk Organisasi Internasional .................... 312.3 Konsensus dalam Organisasi Internasional . 342.4 Kerja Sama dalam Organisasi Internasional . 382.5 Kebijakan............................................................ 42

2.5.1 Kebijakan Nasional .................................. 462.5.2 Politik Luar Negeri .................................. 472.5.3 Implementasi Kebijakan ......................... 50

2.6 Liberalisasi Perdagangan Agro ....................... 572.6.1 Motif Perdagangan dan Tekanan

Liberalisasi ................................................ 582.6.2 Kebijakan Pemerintah di Bidang Agro . 612.6.3 Skenario dan Dampak Liberalisasi ........ 62

2.6.3.1 Skenario Liberalisasi .................... 622.6.3.2 Sisi Positif dan Negatif

Liberalisasi ..................................... 63

viii

2.6.4 Pendekatan Daya Saing dalamPengembangan Usaha Industri Agro .... 68

2.7 Kerangka Kerja untuk AnalisisImplementasi AFTA di Jawa Barat .................. 69

BAB IIIKONFIGURASI PERKEMBANGANLINGKUNGAN REGIONAL ............................... 753.1 Lingkungan Strategis ASEAN:

Peluang dan Kendala ........................................ 753.2 Struktur Organisasi dan Keanggotaan

ASEAN ................................................................ 833.3 ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) ......... 933.4 Kesepakatan AFTA Bagi Indonesia ................. 96

BAB IVSTUDI KASUS IMPLEMENTASIKESEPAKATAN PERDAGANGAN BEBASASEAN DI JAWA BARAT (BIDANGKOMODITAS AGRO)......................................... 1074.1 Pengembangan Agrobisnis dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD)Jawa Barat 2005-2025 ....................................... 109

4.2 Faktor-Faktor Daya Saing dan ModelStrategi Pengembangan Ekspor KomoditasAgro Jawa Barat dalam Kerangka AFTA...... 1164.2.1 Faktor-Faktor Penentu Daya Saing

Jawa Barat ............................................... 1164.2.2 Strategi Pengembangan Ekspor

Komoditas Agro Jawa Barat dalamKerangka AFTA ...................................... 119

ix

4.3 Kondisi Riil Kesiapan Jawa BaratMelakukan Implementasi AFTA BidangPerdagangan Komoditas Agro(Model Edward III) .......................................... 1234.3.1 Kegiatan Komunikasi ............................. 1244.3.2 Faktor Transmisi dari Komunikasi ...... 1304.3.3 Kecenderungan dari Para Pelaksana

(Disposisi) ................................................ 1604.3.4 Struktur Birokrasi (Bureaucratic

Structure) .................................................. 1674.4 Implikasi Kebijakan ......................................... 173

BAB VPENUTUP............................................................... 187

DAFTAR PUSTAKA ................................................ 191

x

BAB IPENGANTAR

Paska era Perang Dingin interaksi antarnegaradalam pola hubungan internasional sifatnya

semakin mengarah pada kompleksitas kepentinganyang lebih berorientasi pada bidang ekonomidaripada konteks hubungan yang mengarahpada politik dan keamanan. Terlihat dengantumbuhnyakecenderunganregionalismeberdasarkankepentingan ekonomi negara-negara yangditandai dengan terwujudnya berbagai kerangkakerja sama bidang ekonomi yang bersifatregional.

Sejalan dengan perkembangan politik danekonomi dunia yang semakin pesat, kekuatanekonomi dewasa ini mengacu pada sistem global,gejala pengelompokkan ekonomi regionalsemakin jelas, ditandai dengan munculnya blokekonomi yang mengembangkan kerja samaregional seperti Asia-Pacific Economic Cooperation(APEC), Single European Market (UNI Eropa) danNorth America Free Trading Area/NAFTA(AmerikaSerikat, Kanada dan Meksiko).

Globalisasi dan liberalisasi dikenali denganmeningkatnya kerangka kerja sama ekonomiantarnegara anggota organisasi internasionalyang bersifat regional, cenderung erat danberusaha menghilangkan berbagai hambatan di

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T2Pengantar

bidang perdagangan secara koordinatif untukmemperkuat perekonomian regional dalammenghadapi tantangan blok ekonomi regionallain yang menimbulkan keyakinan efektivitas danmodalitas kerja sama internasional.

ASEAN adalah organisasi regional yangmerupakan perhimpunan bangsa-bangsa,dibentuk oleh pemerintah lima negara yangterletak di kawasan Asia Tenggara pada tanggal8 Agustus 1967 di Bangkok, dengan ditanda-tanganinya deklarasi ASEAN yang terkenaldengan sebutan “Bangkok Declaration” oleh WakilPerdana Menteri Malaysia dan para Menterikeanggotaan ASEAN mencakup hampir seluruhnegara di kawasan Asia Tenggara kecualikeanggotaan negara Kamboja yang sampai saatini masih ditangguhkan.

Isu mengenai “musuh” bersama, mampumembawa para anggota untuk menyadaripentingnya ASEAN. Ancaman Uni Soviet,misalnya, yang hadir di kawasan Asia Tenggarakhususnya di Vietnam mampu memperkuatikatan ASEAN dengan satu interpretasi bahwaperdamaian dan stabilitas nasional masing-masingnegara anggotaASEANharus ditingkatkan melaluiperdamaian dan stabilitas regional.

Untuk itu, secara formal ASEAN merupakankerja sama ekonomi, sosial dan budaya. Namundemikian, Deklarasi Bangkok yang memuatmaksud dan tujuan dibentuknya ASEAN, jugamengacu pada upaya mewujudkan perdamaiandan stabilitas regional yang bisa menunjang

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T3Pengantar

pembangunan nasional di segala bidang baginegara anggotanya. Di samping itu juga untukmeningkatkan kerja sama yang aktif dan salingmenguntungkan, membantu menyelesaikanmasalah-masalah yang merupakan kepentinganbersama di bidang ekonomi, sosial, teknik,komunikasi, ilmu pengetahuan, administrasi.

Kerja sama intra-ASEAN bukan koordinasiyang bersifat integratif melainkan kooperatifdengan landasan utama musyawarah, kepentinganbersama, saling membantu dengan semangatASEAN. Setelah lebih dari 30 tahun, ASEANterkait dengan proses dinamis yang berlangsungsejak awal perkembangannya, para pendirimaupun pimpinan ASEAN menyadari realitaskehidupan sosial, budaya, ekonomi, latarbelakang sejarah maupun sikap politik negaraanggotanya masih menentukan saling pengertiansatu-sama lain (international understanding) untukmencapai dan memelihara kelangsunganharmonis di antara anggota. Untuk itu diperlukanadanya koordinasi dalam pencapaian tujuanASEAN.

Pada konteks demikian, pertumbuhanASEAN menurut sebagian pengamat relatiflamban, namun pengamat lain memandangsebagai konsekuensi upaya internal. Minimal halinimerupakantahapandalamupaya memantapkansaling pengertian melalui penanggulangan danpemupukan solidaritas dan kesatuan sikapdengan kerja sama yang saling menguntungkandengan memanfaatkan forum regional, bahkan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T4Pengantar

dapat diartikan sebagai masa konsolidasi untukmenyelesaikan masalah persepsi yang negatif diantara anggota ASEAN sendiri.

Makna keyakinan tersebut melandasi pulaupaya Indonesia untuk lebih memajukanperkembangan ASEAN hingga dewasa ini, yaknisejauh yang termanifestasikan pada kebijakanluar negeri Indonesia dalam bidang kerja samaintra-ASEAN di era globalisasi.

Globalisasi perekonomian yang sedangberlangsung dewasa ini, maraknya liberalisasiperdagangan, investasi maupun jasa baik padatingkat regional maupun global, menuntutnegara-negara di seluruh dunia untuk meningkatkankemampuan bersaingnya seiring dengan semakinterbukanya pasar internasional. Indonesia puntidak luput dari tuntutan yang sama dengankomitmen terhadap liberalisasi perdaganganASEAN Free Trade Agreement (AFTA).

AFTA ditandatangani dalam KonferensiTingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-IV tahun 1992.Peluncuran AFTA ini dilatarbelakangi olehkeberhasilan kerja sama regional lainnya sepertiNAFTA, Pasar Tunggal Eropa, dan keinginannegara-negara anggota ASEAN sendiri untuklebih membuka perekonomiannya. Melaluipembentukkan AFTA, ASEAN yang akanberpenduduk lebih dari 500 juta jiwa pada tahun2010 akan merupakan suatu pasar potensial,sekaligus mempunyai daya tarik yang lebih besarbagi investasi intraregional maupun dari luarASEAN.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T5Pengantar

Upaya perwujudan AFTA ini sangatmemberikan harapan. Hal itu secara jelastercermin dari kesediaan negara-negara ASEANuntuk memulai pelaksanaan AFTA terhitungsejak tanggal 1 Januari 1993 ketika semua negaraanggota telah menyampaikan jadwal penurunantarifnya dan mencapai puncaknya pada tahun2002 ketika suatu kawasan perdagangan bebasAFTA telah terbentuk di Asia Tenggara.

Indonesia mendukung diberlakukannyaAFTA secara bertahap melalui skema CommonEffective Preferential Tariff (CEPT), yaitu daftarbarang-barang komoditi yang diperjualbelikanantar negara-negara ASEAN yang telah dikurangitarif bea masuknya. Implementasi penurunantarif beberapa komoditas yang tertuang dalamketentuan CEPT dalam agenda AFTA terbagidalam tiga kelompok yaitu:1. Katagori CEPT (Fast Track).

2. Katagori Normal (Normal Track) dan

3. Katagori perkecualian sementara (TemporaryExclusion List)

Penurunan tarif dari beberapa komoditastersebut telah dimulai pada tahun 1993 dan(diharapkan) akan berakhir pada tahun 2008.Maksudnya tingkat tarif seluruh komoditasmanufaktur dan hasil olahan pertanian akanditurunkan menjadi 0 - 5% dalam waktu 15 tahun.

Hambatan-hambatan teknis dan nonteknisyang melingkupi perdagangan intra-regionalASEAN juga akan dihilangkan. Untuk komoditas

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T6Pengantar

yang termasuk dalam katagori cepat (fast track)yang meliputi 15 kelompok komoditas dan kononmencapai 40% dari volume perdaganganASEAN, setiap negara anggota ASEAN bahkandiharapkan untuk mengurangi tingkat tarif padaperdagangan intra-ASEAN lebih kecil 5% palinglambat pada akhir tahun 2003.

Untuk komoditas yang termasuk dalamkatagori perkecualian (temporary exclusion list),walaupun bersifat untuk sementara, negaraanggota mempunyai komitmen moral untukmelepas status eksklusivitas itu pada akhir tahun2001. Tahapan menuju ke sana telah dimulai,misalnya pada pertemuan para Menteri EkonomiASEAN (AEM) ke-26 di Thailand (September1994), penurunan tarif kedua jalur pertama (cepatdan normal) dapat diikhtisarkan sebagai berikut:1. Jalur Normal (normal track)

Komoditas dengan tingkat tarif di atas 20%akan dikurangi hingga 20% sebelum 1 Januari1998, dan secara bertahap dikurangi dari 20%menjadi0-5% sebelum1 Januari2003. Komoditasdengan tingkat tarif sebesar 20 % atau kurangakan dikurangi hingga 0-5% sebelum 1 Januari2000.

2. Jalur Cepat (fast track)Komoditas dengan tarif di atas 20% akandikurangi menjadi 0-5% sebelum 1 Januari2000. Komoditas dengan tarif sebesar 20% ataukurang akan dikurangi hingga 0-5% sebelum1 Januari 1998.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T7Pengantar

Secara keseluruhan melalui skema CEPTterdapat lebih dari 14.800 komoditas yangtermasuk dalam katagori cepat, dan hampir26.000 dalam katagori perekonomian sementara.

Tabel 1.1Jumlah Komoditas dalam CEPT

Sumber: Sekretariat Nasional ASEAN, 2003.

Sejak tahun 2003 daftar perkecualiansementara umumnya meliputi bahan kimia,plastik dan sektor kendaraan bermotor yangmencapai lebih dari45%. Dari daftar perekonomianitu, Indonesia bahkan memasukkan jumlahkomoditas terbesar, yaitu sebesar 1.648 terutamapada sektor bahan kimia. Sementara Bruneimemasukkan daftar perkecualian sementarapada sektor mesin dan barang-barang elektronik,kendaraan di Malaysia, tekstil di Filipina dankendaraan di Thailand.

Negara Cepat Normal PerkecualianSementara

Brunei 2,377 3,618 236Indonesia 2,819 4,539 1,648Malaysia 2,985 5,170 621Filipina 960 5,170 694Singapura 2,183 3,473 1Thailand 3,531 5,146 122Sub total 14.885 25.918 3,322Total 44.095

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T8Pengantar

Sementara itu, hasil kesepakatan AEM ke-26 di Thailand (September 1994) juga antara lainmemasukkan semua komoditas pertanian yangbelum diolah ke dalam skema CEPT. Para anggotaASEAN pun sementara telah mengelompokkankomoditas pertanian ke dalam tiga jalur:

1. Daftar normal/cepat.

2. Daftar perkecualian dan.

3. Daftar sensitif.

Pada pertemuan tingkat Menteri EkonomiASEAN (AEM) dan tingkat Menteri Pertaniandan Kehutanan ASEAN (AMAF) telah berhasilmenghasilkan sejumlah daftar yang termasuk kedalam tiga katagori tersebut. Hal yang cukupmengagumkan adalah bahwa 68% dari hampir200 komoditas yang semula tidak termasukCEPT, kini telah dimasukkan dalam daftarnormal cepat (immediate inclusion).

Tabel 1.2Komoditas Pertanian Belum Diolah

Sumber: Sekretariat Nasional ASEAN, 2007.

Uraian Jumlah PersentaseDaftar Normal/CepatDaftar PerkecualianDaftar Sensitif

1.358402235

682012

Total 1.995 100

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T9Pengantar

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwakomoditas yang masuk daftar cepat/normalsebagai agenda penting AFTA mencatat angkayang tinggi. Hal tersebut sekaligus menjadipenyebab lambatnya proses implementasikebijakan AFTA secara menyeluruh. Hambatanpelaksanaannya adalah pertama, hambatanprosedur dan administrasi. Kedua, perbedaantarif efektif di negara-negara anggota ASEAN atassuatu barang yang sama setelah dikenakan MOP(Margin of Preference). Ketiga, perbedaan kebijakandan program di antara negara-negara atasproduk yang termasuk dalam CEPT. Keempat,produk-produk CEPT masih terkena halangannontarif, seperti pembatasan jumlah impor.Berdasarkan hal tersebut tentu saja dibutuhkansuatu terobosan bagi kerja sama ASEAN.

Meskipun AFTA sudah dilaksanakan sejaktahun 2003, namun pada kenyataannya terusmengalami kemunduran karena terdapatsejumlah produk-produk yang masih dipersoalkantarifnya, terutama komoditas pertanian. Secarakhusus, Indonesia sebagai salah satu negaraanggota ASEAN juga tidak dapat menghindardari proses liberalisasi perdagangan di kawasanAsia Tenggara ini.

Sekretariat ASEAN (ASEAN Secretariat)memiliki perwakilan di setiap negara anggotaASEAN yakni Sekretariat Nasional ASEAN dibawah Departemen Luar Negeri. Dengan katalain di era reformasi Indonesia, implementasiAFTAdi tingkat nasional meliputi instansi terkait

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T10Pengantar

seperti Seknas ASEAN, pemerintahan pusat, danpemerintah daerah. Hal itu perlu secara saksamadikaji karena dewasa ini pelaksanaan otonomidaerah telah membuka peluang keikutsertaandaerah sebagai salah satu komponen dalampenyelenggaraan hubungan luar negeri. PemerintahIndonesia melalui Departemen Luar Negeri(Deplu) RI memberikan peluang seluas-luasnyakepada daerah untuk menjalin kerja sama denganluar negeri.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah dalam beberapa pasalnya mengaturmengenai kerja sama dimaksud. Salah satu diantaranya disebutkan bahwa “daerah dapatmengadakankerjasamayangsalingmenguntungkandengan lembaga/badan luar negeri yang diaturdengan keputusan bersama”.

Sementara dalam UU Nomor 37 Tahun 1999tentang Hubungan Luar Negeri, antara laindisebutkan hubungan luar negeri adalah setiapkegiatan yang menyangkut aspek regional daninternasional yang dilakukan pemerintah ditingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha,organisasi masyarakat, LSM atau warga negaraIndonesia (Pasal 1, Ayat 1).

Hubungan luar negeri diselenggarakansesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturanperundang-undangan nasional dan hukum sertakebiasaan internasional. Ketentuan ini berlakubagi semua penyelenggara Hubungan Luar

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T11Pengantar

Negeri, baik pemerintah maupun non-pemerintah(Pasal 5, Ayat 1 dan 2).

Kaitannya dengan implementasi AFTA,Departemen Luar Negeri RI memberi peluangkepada daerah untuk melakukan kerja sama luarnegeri dalam kerangkaAFTAdengan berpedomanpada UU Nomor 37 Tahun 1999 tentangHubungan Luar Negeri dan UU Nomor 24 Tahun2000 tentang Perjanjian Internasional. PeranDeplu yaitu memadukan seluruh potensi kerjasama daerah agar tercipta sinergi dalampenyelenggaraan hubungan luar negeri. Selainitu, mencari terobosan baru, menyediakan datayang diperlukan dan mencari mitra kerja di luarnegeri, mempromosikan potensi daerah di luarnegeri, memberikan perlindungan kepadadaerah, memfasilitasi penyelenggaraan hubunganluar negeri.

Kemudian sesuai dengan perkembanganekonomi dan politik di dalam negeri, penyeleng-garaan hubungan luar negeri dan pelaksanaanpolitik luar negeri tampaknya cenderungmemberikan penekanan pada kepentinganekonomi. Dalammengintensifkan penyelenggaraanhubungan luar negeri dan pelaksanaan politikluar negeri di bidang ekonomi, Indonesia lebihmendorong keterlibatan lembaga-lembaga non-pemerintah (second track diplomacy) di bidangekonomi, seperti Kamar Dagang dan IndustriIndonesia (Kadin), baik di tingkat nasionalmaupun daerah.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T12Pengantar

Untuk mencapai tujuan tersebut, UUNomor 37 tentang Hubungan Luar Negeri danUU Nomor 24 Tahun 2000 tentang PerjanjianInternasional telah memberikan dasar hukumyang lebih baik bagi koordinasi dan keterpaduanpelaksanaan hubungan luar negeri. Poladiplomasi yang kini berkembang pun tidak lagisemata-mata bertumpu pada jalur first trackdiplomacy yang bersifat formal antar pemerintah,melainkan juga semakin sering terlaksana melaluijalur second track diplomacy yang bersifat informalantarlembaga non-pemerintah.

Kaitannya dengan keterlibatan aktifpemerintahan daerah dalam proses perdaganganbebas di kawasan Asia Tenggara, Propinsi JawaBarat mempunyai potensi dan peluang yangsangat besar menjadisalah satu pusat perdagangan,jasa, agrobisnis dan agroindustri terkemuka diIndonesia melalui pengembangan kerja sama luarnegeri dalam kerangka AFTA.

Lebih lanjut, dasar hukum kerja samadaerah, khususnya Propinsi Jawa Barat, denganluar negeri yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000tentang Program Pembangunan Nasional;

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T13Pengantar

4. UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang HubunganLuar Negeri;

5. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang PerjanjianInternasional;

6. Keputusan Menlu RI Nomor SK.03/A/OT/X/2003/01 tentang Panduan Umum TataCara Hubungan Luar Negeri oleh Daerah;

7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 21Tahun 2004 tentang Pedoman Kerja samaantara Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Secara khusus, di Propinsi Jawa Barat telahdikeluarkan Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor 21 Tahun 2004 tentang Pedoman Kerjasama antara Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Keputusan Gubernur Jawa Barat inimerupakan salah satu bentuk upaya sungguh-sungguh membangun kerja sama luar negeridalam rangka pemberdayaan potensi daerahJawa Barat, termasuk upaya keterlibatan JawaBarat dalam perdagangan bebas komoditaspertanian di bawah aturan AFTA.

Perkembangan agrobisnis dan agroindustridi Jawa Barat mempunyai prospek yang sangatbaik. Hal itu dikarenakan beberapa faktor yaknididukung oleh sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang melimpah, permintaankomoditas dari dalam dan luar negeri tinggi,variabilitas produk yang dapat dihasilkan untukpasar domestik dan ekspor tinggi, usaha dalambidang agrobisnis dan agroindustri merupakan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T14Pengantar

bisnis dengan nilai milyaran dollar sehinggadapat menjadi sumber devisa. Secara demikianpengembangan agrobisnis dan agroindustridapat memiliki keunggulan komparatif denganbangsa lain.

Hasil pengamatan awal di lapanganterdapat berbagai kendala yang dihadapiagrobisnis dan agroindustri di Jawa Barat antaralain: pertama, berkenaan dengan ketersediaansumber logistik bahan baku yang memilikiketidakpastian yang tinggi karena pemetaanpotensi sumber bahan baku belum adikuat sertakapasitas, kualitas, dan kuantitas yang belummemadai karena kerap menerapkan manajemenuji coba (trial and error); kedua, masih terdapatmismanajemen dalam produksi, keuangan,perawatan, persediaan, dan organisasi; ketiga,masih terbatasnya informasi pasar yang dapatmenunjang kelancaran distribusi dan pemasarankarena terdapatnya hambatan dalam akses dandistribusi informasi, sistem dan tataniaga, metodedistribusi dan transportasi, implementasi MSTQ(Measurement, Standard, Testing and Quality) yangtidak berjalan dengan baik; keempat, masihrendahnya tingkat pelayanan purnajual dan nilaitambah komoditas karena latar belakangpendidikan, pengetahuan, teknologi dan inovasiyang masih rendah di kalangan petani sertastandar mutu dan HAKI yang minim.

Kondisi di atas memunculkan ketertarikanuntuk menelaah secara mendalam tentangbagaimana sebenarnya kondisi riil kesiapan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T15Pengantar

komunitas pertanian Jawa Barat di dalammenghadapi perdagangan bebas di kawasan AsiaTenggara.

Alasan pemilihan komoditas pertaniankarena dalam konteks implementasi AFTAterdapat empat daftar produk yang masuk dalamskema CEPT, yaitu:- Inclusion list (hambatan nontarifnya harus

dihapuskan dalam 5 tahun; tidak adapembatasan kuantitatif);

- General exception list (daftar produk yangdikecualikan dari skema CEPT oleh suatunegara karena dianggap penting untuk alasanperlindungan keamanan nasional. Misalnya:senjata, amunisi, arkeologis, narkotik, dsb);

- Temporary exclusion list (daftar produk yangdikecualikan sementara untuk dimasukkandalamskemaCEPT.Misalnya:barangmanufaktur,produk pertanian olahan);

- Sensitive list (produk pertanian bukan olahan.Misalnya: beras, gula, produk daging,gandum, bawang putih, cengkeh, dsb.

Tahun 2008 diharapkan semua negaraanggota ASEAN sudah menerapkan skema CEPTterhadap sensitive list (produk pertanian bukanolahan). Padahal perdagangan agrikultur intra-ASEAN masih memiliki tingkat proteksi yangtinggi, hanya Singapura, Brunei (0%), Vietnam(0,92%) yang sudah menerapkan tarif di bawah5%. Sedangkan Malaysia (5%), Filipina (8%),

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T16Pengantar

Indonesia (12%), dan Thailand (15%) pada tahun2003.

Buku ini mencoba untuk mengupas lebihdalam implementasi ASEAN Free Trade Agreementdalam perdagangan komoditas pertanian padatataran akar rumput di Jawa Barat. Adapuninformasi dan data yang didapat penulis beradadalam kurun waktu sampai dengan Desember2008.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T17Regionalisme Asean: Perspektif Teoretis

BAB IIREGIONALISME ASEAN:PERSPEKTIF TEORETIS

2.1 Organisasi InternasionalPerkembangan peradaban manusia senantiasa

memerlukan adanya organisasi yang berkembangmulai dari organisasi yang bentuknya sederhanaseperti organisasi keluarga, organisasi rukuntetangga, kelurahan sampai organisasi yangkompleks seperti organisasi negara/pemerintah.Keterkaitan organisasi dengan kehidupan manusiaditegaskan sebagai berikut: “Individu denganorganisasinya adalah tidak mungkin melepaskandiri dari jalin-menjalin. Adalah sangat sulit untukmemikirkan tentang seseorang tanpa orang lain.Orang itu banyak berbuat pada pekerjaannya danmenikmati manfaat yang besar dari organisasi.Keadaan itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yangbesar dari organisasi” (Hicks dan Gullet, 1995:25).

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwamanusia dalam kehidupannya tidak akan terlepasdari suatu organisasi. Organisasi sangat diperlukanoleh setiap manusia dalam kelangsungan hidupnya.Tidak ada seorang pun dari umat manusia di duniaini yang dapat menghindari suatu organisasi.Bahkan sejak dilahirkan sampai dengan mati punmanusia tetap terkait dengan organisasi.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Begitu juga halnya dalam bidang manajemen,organisasi sangat berkaitan dengan manajemendalam rangka menunjang pencapaian tujuanorganisasi yang telah ditetapkan. Organisasimerupakan salah satu fungsi dari manajemen.Manajemen selalu berkaitan dengan kehidupanorganisasional dimana terdapat seseorang atausekelompok orang yang menduduki jabatan atautingkatan kepemimpinan dan sekelompok orangyang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.

Keberhasilan seseorang bukan hanya dilihatdari kemampuannya secara individual, melainkandaribagaimana kemampuannya dalam melaksanakansalah satu fungsi manajemen yang disebut actuatingyaitu menggerakkan orang lain untuk melakukantugasnya dalam kegiatan yang telah ditentukandalam suatu organisasi.

Keterkaitan manajemen dengan organisasiadalah sebagai berikut: 1) Keberhasilan organisasisesungguhnya merupakan hubungan antarakemahiran manajerial dan keterampilan teknis parapelaksana kegiatan operasional; 2) Kedua kelompokutama dalam organisasi yaitu kelompok manajerialdan kelompok pelaksana mempunyai bidangtanggung jawab masing-masing yang secarakonseptual dan teorika dapat dipisahkan, akantetapi secara operasional menyatu dalam berbagaitindakan nyata dalam rangka pencapaian tujuanyang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 1988:4).

Beberapa faktor yang mempengaruhikeberhasilan suatu organisasi menurut Siagian(1988:5) antara lain:

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


1. Mampu tidaknya kelompok manajerial dalamorganisasi menjalankan fungsinya.

2. Tersedianya tenaga operasional yang matangsecara teknis dan mempunyai keterampilansesuai dengan berbagai tuntutan tugas.

3. Tersedianya anggaran yang memadai untukpembiayaan kegiatan.

4. Tersedianya sarana dan prasarana dalammenjalankan kegiatan.

5. Mekanisme kerja yang tingkat formalitasnyadisesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

6. Adanya iklim kerja dalam organisasi yangharmonis.

7. Situasi lingkungan diharapkan dapat mendukungpelaksanaan kegiatan kerja.

Faktor tersebut perlu dipahami setiappimpinan organisasi untuk efektivitas tujuan dankelangsungan perkembangan organisasi. Efektivitasorganisasi merupakan tujuan yang ingin dicapaisetiap organisasi, sedangkan ukuran untukmenentukan efektivitasnya adalah: 1) Produksi, 2)Efisiensi,3)Kepuasan,4)Keadaptasian,5)Pengembangan(Gibson, 1994:34).

Dalam memahami organisasi internasional,perlu dipahami terlebih dahulu konsep-konsep dasarorganisasi. Berbagai pengertian, definisi dan konseptersebut, yang disajikan para pakar menunjukkan adakesamaan arti secara mendasar, walaupun carapengungkapannya berbeda-beda. Dapat dijelaskansebagai rujukan antara lain pendapat Hodges (1956:114):

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


“Organization was defined as the process ofbuilding, for any enterprise a structure that willprovide for the separation of activities to beperformed and for the arrangement of these activitiesin a framework which indicated their hierrachicalimportance and functional associations.(organisasi sebagai proses pembentukan bagimacam-macam badan usaha, suatu kerangkayang akan memberikan pembagian aktivitasyang dilakukan dan untuk pengaturanaktivitas-aktivitas ini dalam suatu kerangkayang menunjukkan kepentingan tingkatanmereka dan hubungan Internasional)”.

Sedangkan Mooney menyatakan bahwa:“Organisasi merupakan suatu bentuk setiapperserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuanyang telah ditetapkan sebelumnya” (Manullang,1990:67).

Merujuk pada konsep-konsep tersebut, dapatdisimpulkan bahwa pada dasarnya organisasimempunyai tiga unsur inti, yaitu:1. Adanya sekelompok orang-orang

2. Antar hubungan terjadi dalam suatu kerja samayang harmonis. Kerja sama didasarkan atas hak:

a. Kejelasan tujuan;

b. Pemahaman tujuan.

3. Penerimaan tujuan oleh para anggota. Kewajibanatau tanggung jawab masing-masing orang untukmencapai tujuan.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Terdapat beberapa prinsip dasar yang perludipahami oleh setiap anggota organisasi, yaitu:a. Adanya kesatuan arah;

b. Kesatuan perintah;

c. Fungsionalisasi;

d. Deliniasi berbagai tugas;

e. Keseimbangan antara wewenang dan tanggungjawab;

f. Pembagian tugas;

g. Kesederhanaan struktur;

h. Pola dasar organisasi yang relatif permanen;

i. Adanya pola pendelegasian wewenang;

j. Rentang pengawasan;

k. Jaminan pekerjaan;

l. Keseimbangan antara jasa dan imbalan(Siagian, 1988:94).

Kemudian Allen dalam Sutarto (1988:44)mengemukakan bahwa prinsip organisasi adalah:

a. Objective (tujuan)

b. Distribution of function (pembagian fungsi)

c. Responsibility and authority (tanggung jawabdan wewenang)

d. Delegation (pelimpahan)

e. Supervision (pengawasan)

f. Control (kontrol).

Keberhasilan suatu organisasi dalam pengem-bangan ke arah yang telah diprogramkan sangattergantung kepada konfigurasi struktural yang

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


dipilih. Hal ini menyangkut kemampuan seorangpemimpin organisasi untuk menentukan bentukkonfigurasi mana yang efektif dalam menjalankanpencapaian tujuan organisasi.

Jika kebutuhan organisasi sangat kompleksmaka diusahakan untuk menggunakan konfigurasistruktural yang kompleks juga. Mintzbergmenyatakan bahwa setiap organisasi mempunyailima bagian dasar:1. The Operating Core

Para pegawai yang merupakan kelompokpelaksana yang melaksanakan pekerjaan pokokyang berhubungan dengan upaya menghasilkanbarang atau jasa.

2. The Strategic ApexManajer tingkat puncak merupakan kelompokpuncak strategis yang bertanggung jawab atasseluruh kegiatan organisasi.

3. The Middle LinePara manajer sebagai pimpinan pelaksana yangmenjadi penghubung antara operating core denganstrategic apex.

4. The TechnostructureParaanalisatautenaga ahliyangbertanggung jawabatas efektifnya bentuk-bentuk standardisasitertentu dalam organisasi.

5. The Support StaffOrang-orang sebagai staf pembantu yang mengisiunit staf yang memberi jasa pendukung tidaklangsung kepada organisasi (Robbins, 1994:304).

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Mengacu kepada pengertian tersebut, dapatdijelaskan bahwa bagian yang bersifat mendasardalam setiap organisasi dapat mendominasiorganisasi tersebut. Bila kontrol bertitik berat padaoperating core, konfigurasi ini akan melahirkanbirokrasi profesional dan keputusan lebih bersifatdesentralistis. Peranan strategic apex yang lebihdominan maka kontrol bersifat sentralistis danorganisasi akan berstruktur sederhana. Jika middlemanagement memegang posisi mengontrol, makaorganisasi bersifat divisional, karena merupakankelompok-kelompok pelaksana yang pada dasarnyabersifat otonom. Apabila kontrol dipegang oleh paraanalis dalam teknostruktur maka akan melahirkanbirokrasi mesin karena alat pengendalinya adalahpembakuan (standardisasi) dan jika kontroldipegang oleh Support staff maka akan melahirkanadhocracy.

Organisasi mempunyai bermacam ragam danbentuk juga dapat dilihat dari berbagai faktor.Dilihat dari kepastian tingkatan struktur menurutHicks dan Gullet ada dua macam, yaitu:1. Organisasi formal

Organisasi formal adalah organisasi yangmempunyai struktur yang dinyatakan denganbaik yang dapat menggambarkan hubungan-hubungan wewenang, kekuasaan, akuntabilitas,dan tanggung jawab.

2. Organisasi informalOrganisasi informal disusun secara bebas,fleksibel, tidak pasti dan spontan. Keanggotaandiperoleh secara sadar atau tidak sadar dan sukar

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


untuk menentukan waktu yang pasti kapanseseorang akan menjadianggota (Hicks dan Gullet,1995:103).

Jika dilihat dari pendapat tersebut, jelas bahwaASEAN merupakan suatu organisasi formal, yangpembentukan dan keanggotaannya ditentukan olehperaturan.

Struktur organisasi digambarkan secara jelas,dimana terdapat pembagian tugas dan wewenangserta hubungan tugas antar unit-unit yangtergambar dalam struktur organisasinya dengantujuan yang jelas dan sudah ditetapkan. Di sampingitu organisasi disusun melalui berbagai kreasi,komunikasi untuk rencana perluasan organisasiyang disesuaikan dengan kesanggupan organisasi.Hal ini terlihat dari adanya pelaksanaan berbagaipertemuan yang diselenggarakan oleh ASEAN baikitu Konferensi Tingkat Tinggi ataupun KonferensiTingkat Menteri dan pertemuan lainnya untukmengkaji tindak, mengevaluasi eksistensinya danmenghasilkan kebijakan-kebijakan sebagaipedoman untuk bertindak.

Berdasarkan ruang lingkup daerahnya,klasifikasi organisasi terdiri atas:1. Organisasi Daerah

Organisasi daerah luas wilayahnya meliputisuatu satuan daerah sesuai dengan pembagianwilayah yang berlaku dalam suatu negara.Misalnya: Desa, Kecamatan, Kabupaten dansebagainya.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


2. Organisasi NasionalOrganisasi nasional luas wilayahnya meliputiseluruh daerah negara. Misalnya: PemerintahPusat.

3. Organisasi RegionalOrganisasi regional luas wilayahnya meliputikawasan tertentu. Misalnya: ASEAN

4. Organisasi InternasionalOrganisasi Internasional luas wilayahnyameliputi seluruh atau sebagian negara anggotaPBB. Misalnya: WHO (Sutarto, 1988:16).

Istilah umum yang digunakan untuk organisasiInternasional berdasarkan keanggotaannya adalahorganisasi yang beranggotakan dua negara ataulebih disebut organisasi Internasional, sedangkanbila dilihat dari ruang lingkupnya bisa berbentukorganisasi Internasional yang bersifat regional danglobal. Kedua sifat organisasi tersebut perbedaannyaterletak pada ruang lingkup, tujuan dan maksudpendirian organisasi tersebut. Uraian berikutbermaksud untuk menjelaskan istilah organisasiInternasional dengan berbagai pertimbangannya.Organisasi Internasional dapat dimanfaatkan untukmencapai kepentingan tujuan dan kontrak antarnegara dan bangsa.

Organisasi Internasional mempunyai konsepyang kompleks yang dapat didefinisikan tergantungkebutuhan analisis. Couloumbis dan Wolfe men-definisikan organisasi Internasional melalui tigatingkat sesuai dengan permasalahannya, yaitu:

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


1. International organization could be defined in term ofits intended purposes (Organisasi Internasionaldapat didefinisikan menurut tujuan pembentukkanorganisasi tersebut).

2. It could be defined in term of exsiting internationalinstitutions or term of ideal models and blueprints forfuture institutions (organisasi Internasional dapatdidefinisikan dengan mengacu pada keberadaanlembaga-lembaga Internasional yang ada ataumenurut model ideal dan cetak biru institusi-institusi di masa depan).

3. International organization could be defined as a processapproximating government regulation of relations(organisasi Internasional dapat didefinisikansebagai suatu proses yang mendekati pengaturanpemerintahan mengenai hubungan di antara paraaktor negara dan nonnegara) (Couloumbis danWolfe, 1986:276).

Suatu organisasi Internasional dapat dipandangsebagai hal yang ekstrem bila sudut pandangnyaadalah mengemukakan kemunculan pemerintahdunia, dan sebaliknya suatu uji coba dalam memacukerja sama di antara negara-negara berdaulat.

Hal tersebut menjadikan negara-negaradewasa ini memiliki kekuasaan (power) dankewenangan (authority), yang merupakan unitpolitik utama, maka perubahan, akomodasi danperluasan hubungan antara negara dan kontrak-kontrak transnasional merupakan ciri meningkatnyakesalingtergantungan. Perwujudannya direfleksikanmelalui eksistensi suatu organisasi Internasional.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Keberadaan organisasi Internasional dewasaini semakinkompleksbentuknya, tujuanpembentukan-nya secara umum adalah:1. Regulation of international relations primarily through

techniques of peaceful settlement of diputes amongnation states (Regulasi Hubungan Internasionalterutama melalui teknik-teknik penyelesaiandamai mengenai sengketa antar negara).

2. Minimization, or, at the least, control of internationalconflict and war (Meminimalkan atau paling tidakmengendalikan konflik/perang Internasional).

3. Promotion of cooperative, developmental activitiesamong nation-states for the social and economic benefitof certain regions or humankind in general(Meningkatkan kerja sama dan pembangunansosial ekonomi antar negara baik regionalataupun untuk manusia pada umumnya).

4. Collective defence of a group of nation-states againstexternal threat (Pertahanan bersama sekelompoknegara dalam menghadapi ancaman luar)(Couloumbis dan Wolfe, 1986:276).

Dari sudut pandang institusinya, Couloumbisdan Wolfe menggolongkan organisasi Internasionaldalam kategori utama, yaitu inter-govermentalorganizations (IGOs) dan Non GovermentalOrganizations (NGOs). IGOs beranggotakanperwakilan resmi suatu negara. Sedangkan NGOsprivate (swasta), terdiri dari kelompok-kelompokswadaya dengan orientasi bervariasi, bisa keagamaan,ilmu pengetahuan, budaya, kemanusiaan, teknik

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


ataupun ekonomi yang tidak melibatkanpemerintah secara aktif.

Dari sudut pandang prosesnya organisasiInternasional dapat mengandung berbagai makna,paling tepat digambarkan sebagai suatu bentukyang belum sempurna dari pengaturan global yangtelah maju daripemerintah nasional yang mempunyaikedaulatan dan memiliki klasifikasi khusus.

Perbedaan antara pemerintahan nasionaldengan organisasi Internasional menurut Couloumbisdan Wolfe adalah:1. Subyek pemerintahan pada umumnya meliputi

individu-individu, keluarga-keluarga, desa-desa,kelas-kelas sosial, perusahaan, kota dankelompok-kelompok nasional lainnya.

2. Subyek organisasi Internasional adalah Negara-negara yang mewakili pemerintahannya. Fungsipemerintahan nasional biasanya inklusif dansangat dalam meresap pada gaya hidupsubyeknya, dan hanya mempunyai pengaruhtidak langsung terhadap anggotanya denganfungsi yang terbatas pada aktivitas-aktivitastertentu.

3. Organisasi pemerintahan nasional mempunyaipandangan yang berbeda dengan organisasiInternasional terhadap arti kedaulatan. Dalamorganisasi pemerintahan nasional, kedaulatanadalah kekuasaan tertinggi dalam arti tidak adakekuasaan lain yang dapat melebihinya, tetapidalam organisasi Internasional pengertiannya takmutlak karena harus mempertimbangkan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


kedaulatan negara anggota lain. Negaraberdaulat dalam arti selama dalam tindakannyaitu tidak ada campur tangan asing.

Seringkali organisasi regional didefinisikanberdasarkan letak geografis tertentu dari sistemkeanggotaannya. Seperti ASEAN yang merupakanorganisasi regional dimana anggota-anggotanyaadalah negara-negara yang terletak di kawasan AsiaTenggara.

Namun organisasi regional bisa jugadidefinisikan berdasarkan kepentingan khususseperti halnya commonwealth, disebut organisasiregional padahal anggotanya tersebar di seluruhdunia sebagai negara bekas jajahan Inggris (Bennet,1984:347).

Rumusan mengenai organisasi regional yangdapat lebih menjelaskan pengertiannya adalahmengacu pada pendapat bahwa:

“Regional organization is a segment of the worldbound together by a common set of objectives basedon geographical, social, cultural, economic,organization, political ties and possessing a formalstructure provide for in formal intergovernmentalagreements (Organisasi regional adalahorganisasi yang terikat oleh tujuan bersamayang didasarkan atas wilayah, sosial, budaya,ekonomi, atau ikatan politik yang memilikistruktur formal untuk menjalin kesepakatan-kesepakatan antar pemerintah)” (Bennett,1984:348).

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Dasar pembentukkan organisasi regional itubervariasi, bisa berdasarkan kawasan tertentu,sosial, budaya, ekonomi, atau berdasarkan politik,tetapi yang penting adalah merupakan kerja samaantar negara dalam struktur organisasi yang formal.

Ciri-ciri keunggulan regionalisme yang disebutoleh Bennett adalah bahwa suatu organisasi regionalcenderung alamiah yang berdasarkan kondisihomogenitas dari kepentingan tradisi dan nilaidalam kelompok kecil negara-negara sekitar ataunegara tetangga (Bennett, 1984:348).

Integrasi politik, ekonomi dan sosial lebihmudah dilakukan dalam jumlah terbatas dalamkawasan tertentu daripada yang bersifat global.Kerja sama ekonomi regional terbukti lebih efisiendan berhasil dalam pemasaran dunia karena dalambentuk-bentuk yang lebih kecil. Ancaman terhadapperdamaian lokal di kawasan dapat diselesaikansendiri oleh pemerintah/negara yang tergabungdalam kawasan tertentu.Adanya berbagai organisasiregional dapat memelihara keseimbangan kekuatan,perdamaian dan keamanan dunia, juga merupakanlangkah pertama untuk memelihara perdamaiandan pembangunan dalam bidang-bidang yang telahdikonsensuskan dalam kerangka koordinasi antarpemerintah dan dapat mengakomodasikan perbedaan-perbedaan yang lebih heterogen.

Regionalisme terbentuk atas doronganperkembangan dan kemajuan bidang-bidangteknologi transportasi, teknologi komunikasi danteknologi informasi.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


2.2 Bentuk Organisasi InternasionalDalam buku ini, pembahasan bentuk organisasi

dititikberatkan pada IGOs karena dampaknya dalamhubungan antar pemerintah. IGOs diciptakan oleh duanegara berdaulat atau lebih. Mereka mengadakanpertemuan reguler danmempunyaistaf pekerja penuhwaktu. Dalam IGOskepentingan dan kebijakan negaraanggota dikemukakan oleh perwakilan secara tetap.Keanggotaannya bersifat sukarela, secara teknik IGOstidak akan mengganggu kedaulatan negara meskipunmungkin saja pada kenyataannya muncul sebagaipengganggu kedaulatan.

LebihjauhCouloumbisdanWolfemengemukakan,IGOs dikatagorikan berdasarkan keanggotaan atautujuannya, yaitu bersifat global, regional ataulainnya, contohnya liga bangsa-bangsa (LBB) atauperserikatan bangsa-bangsa (PBB) dianggaporganisasi global dengan keleluasaan anggotanya.IGOs regional seringkali didefinisikan berdasarkanletak geografis seperti ASEAN, atau berdasarkankepentingan khusus. Organisasi Internasionaladalah bentuk keterikatan bersama dari tujuanberdasarkan wilayah, sosial, budaya, ekonomi,politik dan struktur formal yang mengaturpersetujuan antar pemerintah. Klasifikasi IGOsadalah sebagai berikut:1. General-membershipandgeneral-purposesorganizations.

(organisasi yang keanggotaannya juga tujuannyaumum). Katagori ini khusus dapat diacukankepada PBB dan LBB. Organisasi seperti itu ruanglingkupnya adalah global dan melakukanberbagai fungsi, seperti keamanan, kerja sama

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


sosial-ekonomi, perlindungan hak-hak azasimanusia, dan pembangunan serta pertukarankebudayaan.

2. General-membership and limited purposeorganizations (organisasi yang keanggotaannyaumum dan tujuannya terbatas). Organisasi inijuga dikenal sebagai organisasi yang fungsionalkarena organisasi tersebut diabdikan kepadasuatu fungsi yang spesifik. Contoh yang khasadalah badan-badan PBB seperti InternationalBank For Reconstruction and development (BankInternasionaluntukRekonstruksidanPembangunan,World Bank (Bank Dunia), International LabourOrganization (ILO/Organisasi Buruh Internasional),World Health Organization (WHO/OrganisasiKesehatan Internasional), dan United NationsEducational. Scientific, and Cultural Organization(UNESCO/ Organisasi PBB Bidang Pendidikan,Keilmuan, dan Kebudayaan).

3. Limited-membership and general-purposeorganizations (organisasi yang keanggotaannyaterbatas dan tujuannya umum). Organisasiseperti ini merupakan organisasi regional yangfungsinya bertanggung jawab dalam halkeamanan, politik, dan sosial ekonomi danberskala luas. Contohnya adalah Organizations ofAmerican States (OAS/Organisasi Negara-negaraAmerika), Organizations of African Unity (OAU/Organisasi Persatuan Afrika), Arab League (LigaArab), dan European Communities (MasyarakatEropa).

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


4. Limited-membership and limited purposeorganizations (organisasi yang keanggotaannyadan tujuannya terbatas). Organisasi ini dibagimenjadi organisasi sosial-ekonomi dan organisasimiliter/pertahanan. Contohnya adalah: LatinAmerican Free Trade Association (LAFTA/AsosiasiPerdagangan Bebas Amerika Latin). Soviet-EastEuropean Common Market (Pasar Bersama Soviet-Eropa Timur) yang disebut Council for MutualEconomic Assistance (CMEA/Dewan BantuanEkonomi Bersama), North Atlantic TreatyOrganization (NATO/Pakta Pertahanan AtlantikUtara) dan Warsaw Treaty Organization (WarsawPact/Pakta Warsawa) (Couloumbis dan Wolfe,1986 : 278).

Organisasi-organisasi Internasional dapatdilihat dari struktur dan fungsinya. Organisasi inididirikan berdasarkan pada perjanjian (treaty) ataupersetujuan khusus. Negara-negara yang membentukorganisasi internasional sebagai suatu alat danforum untuk bekerja sama antar negaramenawarkan sejumlah manfaat bagi seluruhataupun sebagian besar negara anggotanya. Areakerja sama organisasi Internasional ini dapat berupakerja sama di bidang politik, ekonomi, militer,budaya, sosial, teknik, hukum atau kerja sama yangbersifat pembangunan.

Hal tersebut lebih ditegaskan oleh Couloumbisdan Wolfe bahwa, organisasi Internasional mem-punyai peran yang sangat penting dimana fungsiutama dari organisasi tersebut adalah:

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


1. Menyelenggarakan kerja sama antarnegara/bangsa;

2. Saluran komunikasi dari berbagai masalah suatubangsa;

3. Untuk melakukan perubahan kondisi, misalnyadari situasi konflik ke arah kompromistis.

Berdasarkan fungsinya, organisasi Internasionalberperan dalam menangani masalah-masalah yangbersifat Internasional yang terjadi sebagai refleksikompleksitas dan meluasnya kehidupan duniasehingga tidak dapat diselesaikan secara nasional,khususnya dalam hubungan Internasional.

2.3 Konsensus dalam Organisasi InternasionalPerbedaan aspirasidan keinginan negara-negara

anggota ASEAN merupakan fenomena yang harusdipecahkan dalam menyusun program kerja. Setiapnegara anggota ASEAN menyadari dan berusahauntuk memadukan program kerja negaranya menjadiprogram kerja ASEAN yang akan menguntungkanASEAN. Untuk itu perlu adanya ketepatan dalampengambilan keputusan dengan memperhatikankepentingan bersama dan pemilihan beberapaalternatif yang merupakanusulan-usulan darianggotaASEAN.

Konsensus adalah pengambilan keputusanuntuk mencapai tujuan bersama secara mufakat.Hicks dan Gullet (1994:550) mengungkapkan bahwa“Pengambilan keputusan adalah proses suatu

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


kegiatan dari sejumlah pilihan kegiatan adalah apayang dimaksud dengan keputusan.”

Tingkat keputusannya menjadi sebagai berikut:1. Keputusan otomatis.

2. Keputusan memori.

3. Keputusan pengamatan.

Pengertian-pengertian yang membedakankebijakan dengan keputusan, adalah:1. Kebijakan mempunyai ruang lingkup lebih luas

dari keputusan.

2. Penelaahan dalam kebijakan dilakukan padalangkah-langkah permulaan dan langkah-langkah selanjutnya.

3. Dalam keputusan tergantung kepada decisionmaking, sedangkan pada kebijakan tergantungpada usaha penelusuran interaksi yangberlangsung antar individu kelompok organisasi(Wahab, 1989:34).

Keputusan adalah pengakhiran dari suatuproses perkiraan tentang apa yang dianggap sebagaimasalah, sebagai suatu yang merupakanpenyimpangan daripada yang dikehendaki,direncanakan atau dituju dengan menyatukanpilihan pada salah satu alternatif pemecahan”(Atmosudirjo, 1982:45). Pengambilan keputusanadalah suatu pendekatan yang sistematis terhadaphakekat suatu masalah, pengumpulan fakta-faktadan data, penentuan yang matang dari alternatifyang dihadapi dan pengambilan tindakan yang

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


menurut perhitungan merupakan tindakan yangpaling tepat.” (Suradinata, 1996:66).

Keputusan merupakan hasil pemilihanbeberapa alternatif, jika keputusan merupakansuatu sistem, terdapat input, process dan output, makapengambilan keputusan dapat digambarkan sebagaiberikut:

Gambar 2.1Sistem Pengambilan Keputusan ASEAN

- Tuntutan- Dukungan- Sumber - sumber

Pembuatan ataupengambilan

keputusanKeputusan ASEAN

Keputusan ASEANImplementasi

keputusan ASEANKeberhasilan

program ASEAN

Dari gambar tersebut, dalam pengambilankeputusan harus ada masukan yang diolah melaluisuatu proses sehingga akan menghasilkan keluaranberupa pemilihan beberapa alternatif yangmenyangkut kepentingan bersama. Pengambilankeputusan merupakan bagian dari proses

Dalam organisasi Internasional, tidak tertutupkemungkinan berkembangnya aneka pemikirantentang berbagai isu. Hal ini cenderung untukmelemahkan organisasi itu sendiri, terutama dalammencapai tujuan-tujuan prinsip sesuai dengananggaran dasar atau statusnya. Karena organisasiInternasional didirikan berdasarkan suatukonsensus, maka dalam menghadapi permasalahan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


dalam kerangka eksistensi dan pelaksanaanfungsinya, dikenal suatu mekanisme yang disebutsebagai mekanisme konsensus.

Terdapat berbagai mekanisme konsensus,misalnya melalui voting dengan perhitungan suarasetengah plus satu, dianggap sebagai suaramayoritas dan merupakan konsensus. Atas dasarkonsensus ini setiap kebijakan dirancang dandilaksanakan, karenanyaakan membawa konsekuensikekuatan yang mengikat (secara hukum) bagi negara-negara anggota untuk memenuhinya.

Dalam situasi yang tengah berubah (sepertihalnya sistem Internasional dimana organisasiInternasional berbeda), diperlukan adanya suatuproses pembuatan kebijakan yang efektif, yaitudengan berbasis pada suatu kosensus sosial yangkuat. Konsensus ini diperlukan dalam suatu duniayang modern, yang menampakkan banyakperbedaan sistem, perubahan sosial yang tidakberimbang serta bermobilitas sosial yang tinggi.

Negara-negara yang merasa memiliki tujuanyang sama dan membentuk organisasi Internasionalkarena berbagai hal kedinamisannya, akanmenghadapi visi dan interpretasi tersendirimengenai situasi dan kondisi dunia. Pada dasarnyamereka ingin memaksakan keinginannya danmengambil keuntungan maksimal. Di sini timbulpergesekan kepentingan, yang dapat menjadi awalperpecahan dan ketidakutuhan organisasimengadakan kesepakatan bersama yang dinamakankonsensus.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Dalam situasi tertentu, ada “konsensus politik”,yaitu konsensus yang melibatkan hubungan parapelaku yang berimbang atau setidaknya mendekatikeseimbangan. Disinimasyarakat terdiri dari unit-unitpolitik (individu, kelompok dan negara) yang tingkatinformasinya tinggi, aktif dan otonom, yang bersama-sama berupayauntuk mempertahankan kemerdekaandan kemakmuran mereka, juga mengakui pentingnyakerja sama dan pengaturan koeksistensi bagikepentingan mereka masing-masing demi kebaikanseluruh masyarakat. Konsensus di sini dapatdiasumsikan sebagai suatu hal yang dipraktekkandalam suatu masyakarat yang memiliki cukup barangdan jasa untuk memuaskan permintaan danpenawaran dari para anggotanya. Contoh penerapankonsensus ini, misalnya bahwa konsensus dalamhubungan antara AS dengan sekutu NATO-nya yanglebih kecil, seperti Portugal, Yunani dan Turki.

Dengan demikiandalam organisasi Internasionalperlu ada konsensus untuk mempersatukanpandangan negara anggotanya, biasanya konsensusdibuat oleh adanyakesederajatan antaranggota, antaralain melalui “one state one vote”. Dalam arti lain,konsensus bisa dilakukan oleh negara-negara yangberperan politik pengaruhnya lebih besar.

2.4 Kerja sama dalam Organisasi InternasionalKerja sama dimaksud dalam arti kerja sama

Internasional. Dalam hal ini tingkah laku negaradapat mengacu kepada dua bentuk ekstrim, yaitukerja sama atau konflik. Konflik sebenarnya

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


diusahakan untuk dihindari, karena berdasarkanpengalaman telah memicu timbulnya peperangan,baik perang dunia maupun perang dingin, sebagianbesar disebabkan adanya konflik (mispersepsi).Adanya pemahaman persepsi dengan pengetahuanyang penuh, sebaliknya dapat menghindarkankonflik dan mendorong ke arah kerja sama.

Kerja sama Internasional dapat terjadi karenaadanya saling pengertian (mutual understanding)antara negara atau pemerintah yang satu denganyang lain. Apalagi pada masa sekarang ini setiapnegara yang ingin diakui eksistensinya tidakmungkin lagi terpenuhi secara domestik sehinggamembutuhkan adanya ikatan dalam bentuk kerjasama untuk memenuhi kesalingtergantungan antarnegara.

Dewasa ini kerja sama Internasional dapatdiacukan pada kerangka multilateral, yaitukerangka yang diinginkan oleh suatu kerja samaInternasional karena dapat memberikan pengaturanyang dapat diaplikasikan oleh semua negaraanggota, yang sebaliknya memenuhi kriterianondiskriminatif dan penggabungan secara timbalbalik, yang biasanya tercakup dalam suatupersetujuan Internasional.

Suatu konsep kerja sama melibatkan negarasecara nyata hingga prinsip-prinsip dan praktek-praktek dari lembaga-lembaga yang ada. Arti kerjasama tersebut menyertakan asumsi tentang eachparticipant’s rational advantage.

Bentuk-bentuk kerja sama regional masa kinidapat dijumpai di sektor seperti: European Economic

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Community (EEC). Central American Common Market(CACM), Association Of South East Asian Nations(ASEAN), dan lain-lain.

Organisasi-organisasi Internasional ini dapatdibedakan berdasarkan intensitas kerja sama dantujuan pembentukannya. Terdapat perbedaanantara kerja sama di bidang ekonomi denganintegrasi ekonomi.

Suatu organisasi regional diklasifikasikansebagai wadah dari kerja sama ekonomi, jika tujuandari organisasi regional tersebut hanya untukmengadakan koordinasi dalam kerja sama di bidangekonomi tanpa mencantumkan perangkat-perangkatkerja sama untuk mencapai suatu integrasi ekonomi.Sedangkan integrasi ekonomi bertujuan untukmemadukan pasar dan perekonomian negara-negaraanggota organisasi melalui beberapa tahapan.

Untuk mencapai tujuan mengadakankoordinasi dalam kerja sama di bidang ekonomitersebut, diperlukan struktur organisasi yangbersifat “supranasional” di mana negara-negaraanggota organisasi tersebut bersedia melimpahkansebagian kedaulatannya, yaitu melalui pengambilankeputusan bersama oleh “organ pusat” yang bersifatmengikat.

Secara teoretis, integrasi ekonomi terdapatbeberapa bentuk dan menunjukkan derajatintensitas integrasi, yaitu:

a. Free Trade Area (FTA)

b. Customs Union (CU)

c. Common Market (CM)

d. Economic Union (EU)

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


e. Total Economic Integration (TEI) (DepartemenLuar Negeri Republik Indonesia, 1996:15-17).

a. Free Trade Area (FTA)Dua negara atau lebih dapat dikatakanmembentuk FTA apabila mereka sepakat untukmenghilangkan semua kewajiban impor (importduties) atau hambatan-hambatan perdagangan(trade barriers), baik dalam bentuk tarif (tariffbarrier) maupun nontarif (non Tariff barrier)terhadap semua barang yang diperdagangkan diantara mereka, sedangkan terhadap negara-negara bukan anggota, masih tetap diberlakukanmenurut ketentuan masing-masing negara.Dalam keadaan terjadi penghapusan tarif diantara sesama anggota, sementara terhadappihak ketiga tetap dikenakan tarif, dimungkinkanterjadinya trade deflection. Artinya sulit untukmenghindari kemungkinan impor barang darinegara ketiga ke negara anggota yangmengenakan tarif yang relatif tinggi melaluinegara yang mengenakan tarif yang relatifrendah.

b. Customs Union (CU)Dua negara atau lebih dikatakan membentuk CUbila mereka sepakat untuk menghilangkan semuakewajiban impor atau hambatan-hambatanperdagangan dalam bentuk tarif maupunnontarif terhadap semua barang yangdiperdagangkan di antara sesama mereka,sedangkan terhadap negara-negara lain yang

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


bukan anggota diberlakukan penyeragamanketentuan. Hal iniditempuh untuk menghilangkankemungkinan terjadinya trade reflection padakondisi FTA.

c. Common Market (CM)Dua negara atau lebih dikatakan membentuk CMjika terpenuhi kondisi CU plus mengizinkanadanya perpindahan yang bebas dari seluruhfaktor produksi di antara sesama negara anggota.

d. Economic Union (EU)Dua negara atau lebih dikatakan membentuk CUjika terpenuhi kondisi CM plus, adanya harmonisdalam kebijakan makroekonomi nasional diantara sesama negara anggota. Dengan begitudapat dihindari kebijakan yang saling bertentangandan kontroversial satu sama lain.

e. Total Economic Integration (TEI)TEI terwujud apabila telah terjadi penyatuankebijakan makroekonomi maupun sosial danmemfungsikan suatu badan yang “supranasional”dengan kewenangan yang luas dan sangatmengikat.

2.5 KebijakanKebijakan merupakan hasil suatu proses, jika

melihat teori sistem, kebijakan dapat dibagi menjaditiga bagian, yaitu:

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


1. Adanya inputDalam merumuskan suatu kebijakan yangterpenting adanya masukan, berupa berbagaiinformasi yang menyangkut kepentingan umum.bukan kepentingan pribadi. Informasi tersebutdiharapkan sesuai dengan tuntutan, dukungandan sumber-sumber yang ada pada masyarakat.

2. Adanya prosesDari berbagai tuntutan tersebut, pemerintahmempertimbangkan baik buruknya tuntutantersebut disesuaikan dengan kemampuan daripemerintah dan manfaatnya bagi kepentinganumum.

3. Adanya outputHasil dari proses tersebut dapat keluar suatukebijakan atau peraturan yang diharapkan mampumenjawab berbagai fenomena masyarakat, danmembantu kendala-kendalabagimasyarakat bukanmemberatkan (Islamy, 1984:7).

Kebijakan ASEAN mengandung aspirasinegara-negara anggotanya.Aspirasi yang dituangkanmerupakan keputusan politik, ide-ide yangdimasukkan dalam program ASEAN merupakankebijakan atau putusan politik. Dalam menentukankeputusan politik berpedoman pada beberapafaktor, antara lain: ideologi, konstitusi, undang-undang, anggaran, sumber daya, etika, moral, dansebagainya. Alternatif politik secara umum meliputiprogram perilaku untuk mencapai tujuan masyarakatorang-orang yang akan menyelenggarakan kebijakan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


umum. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalampembuatan kebijakan adalah:1. Jumlah orang yang ikut mengambil keputusan

2. Peraturan pembuatan keputusan

3. Informasi (Surbakti, 1992:190).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhikebijakan adalah:1. Lingkungan

2. Persepsi pembuat kebijakan

3. Aktivitas pemerintah

4. Aktivitas masyarakat perihal kebijakan (Surbakti,1992:194).

Menurut Dunn, pada dasarnya efektivitaskebijakan sangat tergantung pada tiga unsur yangsaling berkaitan, yaitu pelaku kebijakan, lingkungankebijakan, dan isi kebijakan tersebut. Lebih jelasnyadapat dilihat pada gambar berikut:Sumber: Dunn, 1995:63

Gambar 2.2Kaitan antara pelaku kebijakan, lingkungan

kebijakan dan kebijakan publik.

PELAKU

LINGKUNGAN KEBIJAKAN

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Hogwood dan Gunn mengelompokkan kebijakansebagai:1. Kebijakan sebagai merek bagi suatu bidang

kegiatan tertentu.

2. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenaitujuan umum atau keadaan tertentu.

3. Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus .

4. Kebijakansebagaikeputusan-keputusanpemerintah.

5. Kebijakan sebagai pengesahan formal.

6. Kebijakan sebagai program.

7. Kebijakan sebagai keluaran.

8. Kebijakan sebagai hasil akhir.

9. Kebijakan sebagai teori dan model.10. Kebijakan sebagai proses(Wahab, 1989: 13-14).

Telah dijelaskan bahwa kebijakan adalah suatukegiatan yang bertujuan untuk memecahkanmasalah dengan berbagai tindakan terarah.Penyusunan kebijakan dapat dilakukan tidak hanyapada organisasi nasional, tetapi juga pada berbagaiorganisasi Internasional, baik regional maupunglobal.

Penyusunan kebijakan yang diambil olehASEAN juga merupakan pengambilan keputusanyang ditujukan untuk memecahkan suatu masalahdalam menyusun kebijakan-kebijakan. Terdapatbeberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:1. Adanya dukungan (Support)

2. Adanya tuntutan (Demand)

3. Adanya sumber-sumber (Resources)

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


4. Adanya keputusan (Decision)

5. Adanya tindakan (Action)

6. Adanya kebijakan (Policy) (Islamy, 1984:46).

Faktor-faktor tersebut merupakan prosespenyusunan kebijakan meliputi input yaitudukungan, tuntutan, dan sumber-sumber outputkeputusan, tindakan, dan kebijakan (kebijakanASEAN dalam menghadapi AFTA).

Kebijakan dalam konteks negara yangdireferensikan pemerintah adalah serangkaiankeputusan yang diproses dan dihasilkan ataskemufakatan bersama pada strategi-strategi diatasnya yang diimplementasikan dalam rangkamerespon isu tersebut. Kebijakan ini biasa disebutsebagai “kebijakan luar negeri” karena kebijakantersebut merupakan respon suatu negara terhadaplingkungan eksternal yang merupakan bagianpolitik luar negeri. Kebijakan di sini adalahterjemahan dari kata policy, suatu political, yaitutindakan yang telah disetujui (Lexicon, 1991:290)

Dengan demikian kebijakan dapat dibedakandari kebijaksanaan, karena kata ini hanya berartikearifan (wisdom) semata tanpa adanya unsur politisatau berpedoman pada strategi di atasnya,merupakan keputusan spontan dan dijadikanlandasan ke dua belah pihak.

2.5.1 Kebijakan Nasional

Setiap negara atau bangsa yang modern harusmembuat suatu kebijakan luar negeri untuk diim-plementasikan ke dalam lingkungan eksternalnya,

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


baik lingkungan yang bersifat multilateral, regionalmaupun bilateral, dan dalam kerangka organisasiIGOs maupun NGOs.

Kebijakan luar negeri didefinisikan sebagaisuatu strategi yang dibentuk oleh para pembuatkeputusan suatu negara/bangsa dalam upayamenghadapi negara lain, untuk mencapai tujuannasionalnya yang spesifik yang dituangkan dalamterminologi kepentingan nasional. (Plano dan Olton,1990:5).

Hal tersebut masuk ke dalam kontekskebijakan nasional, yaitu suatu kebijakan negarayang dirancang oleh para pelaku nasional (elitpolitik nasional) negara tersebut dalam rangkamerespons lingkungan eksternalnya.

Kebijakan nasional yang berkaitan denganoperasional pembentukan AFTA perlu dibuatpedomannya berdasarkan pada suatu strategidengan pertimbangan adanya kemajuan di bidangteknologi dan sistem ekonomi internasional yangmembuat suatu negara/bangsa secara ekonomi danbudaya menjadi dekat satu sama lain. Inilah yangakan dimanisfestasikan melalui suatu politik luarnegeri.

2.5.2 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri menurut Kusumaatmadjaadalah merupakan suatu pencerminan dari berbagaikepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeridan merupakan bagian dari keseluruhan suatukebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalnya (Kusumaatmadja, 1983:7).

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Pendapat berikutnya adalah:“Reduced to its most fundamental ingredients,foreign policy consists of two elements : nationalobjective to be achieved and means for achievingthem. The interaction between national goals andthe resources for attaining them is the perennialsubject of statecraft. In its ingredients the foreignpolicy of all nations, great and small, is the same”.(Jika dilihat dari unsur unsur fundamental,politik luar negeri terdiri dari dua unsur, yaitutujuan-tujuan nasional yang akan dicapai danalat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.Interaksi antara tujuan-tujuan nasional dengansumber-sumber untukmencapainya merupakansuatu subyek kenegaraan yang abadi. Dalamunsur-unsur tersebut terdapat politik luarnegeri semua negara, baik besar maupun keciladalah sama) (Couloumbis dan Wolfe,1986:125).

Dalam setiap pembuatan kebijakan luar negeri,terdapat banyak tipe, tingkatan dan dimensinya.Dari hal-hal inilah kemudian dibedakan mengenaisifat dan karakteristik kebijakan yang diambilnya.Apakah itu bersifat kritis, penting atau hanya rutinsaja. Di samping itu, kebijakan luar negeri dapat puladilihat dari aspeknya. Antara lain apakah itu militer,politik, ekonomi, teknik, budaya, kemanusiaan dantipe yang paling umum adalah kebijakan campuran.

Dalam setiap pembuatan kebijakan luar negeri,terdapat sasaran dan tujuan yang hendak dicapaioleh suatu negara/bangsa, sedikitnya ada tigakriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


1. Nilai yang berada pada tujuan atau tingkat nilaiyang mendorong pembuat kebijakan danpenggunaan sumber daya negara untuk mencapaitujuan.

2. Unsur waktu untuk mencapai tujuan.

3. Jenis tuntutan tujuan yang dibedakan terhadapnegara lain di dalam sistem.

Tujuantujuanberdasarkankebijakandikategorikansebagai berikut:

a Core interest and values, yaitu tujuan yangmendorong pemerintah untuk mempertahankaneksistensinya dan yang harus dicapai sepanjangwaktu, serta mempertimbangkan perpaduanlingkungan Internasional dan kapabilitasnegara. Tujuan inti ini umumnya berhubungandengan kelangsungan hidup suatu negara dandinyatakan sebagai prinsip dasar yang harusditerima tanpa dipertanyakan.

b Middle range objectives, adalah tujuan yangrelatif kurang penting dan kurang segeradalam pembuatan keputusan dan lebihmembutuhkan kerja sama dari negara lain.Banyak hal yang menjadi hirauan pada tujuanini termasuk di dalamnya pembangunanekonomi dan kesejahteraan sosial dan lainsebagainya.

c Long Range Goals, yaitu tujuan yang palingkurang segera bagi pembuat keputusan, dantermasuk didalamnya rencana-rencana,harapan dan visi yang berkaitan dengan tujuan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


akhir organisasi politik dan ideologi darisistem Internasional serta peraturan-peraturanhubungan negara tertentu (Holsti, 1987:145).

2.5.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat diidentifi-kasikan sebagai tindakan yang dilakukan olehpemerintah maupun swasta, baik secara individumaupun kelompok dengan maksud untukmencapai tujuan yang telah dirumuskan dalamkebijakan. Secara sederhana kegiatan implementasikebijakan merupakan suatu kegiatan penjabaransuatu rumusan kebijakan yang bersifat makro(abstrak) menjadi tindakan yang bersifat mikro(konkret); atau dengan kata lain, melaksanakankeputusan (rumusan) kebijakan yang menyangkutaspek manajerial dan teknis. Proses implementasibaru dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasarantelah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun,serta dana telah siap dan telah disalurkan untukmencapai sasaran-sasaran tersebut.

Menurut Howlet dan Ramesh (1995:153), “Itsis defined as the process whereby programs or policies arecarried out; it donotes the translation of plans intopractice”. Kemudian Lane (1993:197) dalam bukunyaThe Public Sector; Concepts, Models, and Approachesmenyebut Paul A Sabatier sebagai pionir dalamimplementasi kebijakan khususnya analisisimplementasi. Paul A Sabatier mengemukakanbahwa ada dua model yang dipacu (competing)dalam implementasi kebijakan yakni implementasiberdasarkan top down dan berdasarkan bottom up.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


“Paul A. Sabatier, a pioneer in implementationanalysis, raises some fundamental questions aboutthe nature of implementation in a review of thepresent state of implementation theory (Sabatier,1986). Although Sabatier’s analysis of the twocompeting models of implementation—topdownversus bottom-up implementation….”(Lane,1993:90).

Jika dilihat dari model pembuatan kebijakanpublik maka kedua aspek ini terdapat pada setiapmodel dari pembuatan kebijakan tersebut, sepertimodel elite, model proses (sebagai aktivitas politik),dan model inkrementalis menggambarkanpembuatan kebijakan yang didasarkan pada modeltop down. Gambar dari model bottom up dapat dilihatpada model kelompok, model kelembagaan danbeberapa model lain yang jika digambarkan akanmerupakan model yang berasal dari bawah (bottomup). Lebih lanjut dijelaskan oleh Lane bahwa padadasarnya implementasidapat dibedakan berdasarkanimplementasi sebagai outcome dan implementasisebagai suatu proses.

“In addition, because policy implementation isconsidered to depend on program outcomes, it is’difficult to separate the fate of policies from that oftheir constituent programs…… Its successprograms as designed. In turn, overall policyimplementation can be evaluated by measuringprogram outcomes against policy goals. ”(Grindle,1980:7).

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Hubungan antara kebijakan dan programdalam suatu implementasi kebijakan merupakanfungsi dari implementasi program yang mempunyaipengaruh dalam mencapai outcome sebagaikonsekuensi dari studi implementasi kebijakan.Implementasi kebijakan senantiasa melibatkan hasilpenulisan dan analisis dari pelaksanaan programnyata yang mempunyai bentuk sebagai sarana yangdapat menjadi sasaran kebijakan yang luas.

Walaupun studi implementasi merupakansuatu pendekatan atau kecenderungan baru dalamstudiAdministrasiNegara(administrasipembangunan),pada hakekatnya bukanlah hal yang sama sekalibaru, paling tidak dalam arti konsep dan ruanglingkup yang telah lama menjadi bidang perhatianstudi administrasi pembangunan. Namun harusdiakui bahwa konseptualisasi, model, pendekatanpenerapan dalam penulisan dan pengkajianterhadap proses pembangunan nasional, denganstudi kasus terhadap beberapa program pembangunannasional tertentu, memang merupakan sesuatu yangrelatif baru di Indonesia.

Masalah implementasi kebijakan (policyimplementation) sejak kurang lebih dua dekadeterakhir, telah menarik perhatian para ahli ilmusosial, khususnya ilmu politik dan AdministrasiNegara, baik di Negara maju atau industri maupundi Negara berkembang. Masalah implementasikebijakan (pembangunan) telah menarik perhatiankarena dari berbagai pengalaman di Negara maju dandi Negara berkembang menunjukkan bahwa terdapatberbagai faktor yang dapat mempengaruhinya, mulai

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


dari yang sederhana sampai yang rumit. Faktortersebut antara lain berupa sumberdaya manusiasampai pada struktur organisasi dan hubungan kerjaantarorganisasi; dari masalah komitmen parapelaksana sampai sistem pelaporan yang kuranglancar, dan dari sikap politisi yang kurang setujusampai faktor lain yang sifatnya kebetulan.

Dalam kenyataan, hal itu dapat mempengaruhiprogram-program pembangunan, baik dalam artimendorong keberhasilan maupun menjadi penyebabberbagaikegagalan ataukurang berhasilnya mencapaiapa yang telah dinyatakan semula sebagai tujuankebijakandibandingkandenganapayangsesungguhnyaterwujud dan diterima oleh masyarakat. Upaya untukmemahami adanya kesenjangan antara apa yangdiharapkan dengan apa yang sesungguhnyaterlaksana atau yang diwujudkan dan diterima olehmasyarakat sebagai “outcome” dari kebijakan telahmenimbulkan kesadaran mengenai pentingnya studiimplementasi.

Secara umum implementasi adalah meng-hubungkan antara tujuan kebijakan terhadaprealisasi dengan hasil kegiatan pemerintah sepertiyang dikemukakan oleh Grindle (1980:6) bahwa:

In general, the task of implementation is to establisha link that allows the goals of public policies to berealized as outcomes of governmental activity. Itinvolves, therefore, the creation of a “policy deliverysystem”, in whuch specific are designed and pursuedin the expectation of arriving at particular ends.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Menurut Lane (1993:191), implementasi dapatdinyatakan dalam formula-formula sebagai berikut:

(DF1) Implementation = F = (Intention, Output,Outcome).Dimana implementasi mengacu kepadamenghasilkan output dan outcome yangkongruen dengan maksud awalnya. Dengandemikian implementasi memiliki pengertianganda, yaitu: (1) “eksekusi” di satu sisi dan, (2)“fulfil” atau penyelesaian (accomplishment) disisi lain.Konsep implementasi mencakup dua halpokok yaitu program kebijakan (policy) yangkemudian akan menghasilkan outcome.Tujuan-tujuan dari kebijakan dirumuskan olehberbagai aktor dalam proses politik, sehinggadefinisi aktor ini meliputi dua kelompok yaituformator dan implementator.Dengan mengembangkan formula awal, makaimplementasi dapat dikemukakan dalamformula berikut:(DF2) Implementation = F (Policy, Outcome,Formator, Implementor, Initiator, Time).

Berdasarkan definisi implementasi kebijakantersebut, maka menurut Lane (1993:91), terdapatdua konsep dalam implementasi yang memilikifokus yang berbeda, yaitu:

1. Implementasi sebagai tujuan akhir ataupencapaian kebijakan (policy achievement).Focus dalam konsep ini adalah evaluasi, yaitumenilai (implementation judgment) sampai

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


sejauh mana keberhasilan implementasi(fungsi penyelesaian/accomplishment function);

2. implementasi sebagai proses atau eksekusikebijakan yang memberikan fokus padaprosesnya (fungsi sebab akibat/causal function).

Selanjutnya Lane mengemukakan bahwakonsep implementasi memiliki dua aspek, yaitu:

1. Hubungan antara tujuan (objective) dan hasil(outcome), sisi tanggung jawab (responsibilityside);

2. Proses untuk membawa kebijakan kedalamefek yang merupakan sisi keepercayaan (trustside) (Lane, 1993:102)

Berdasarkan sisi tanggung jawab dankepercayaan tersebut dalam proses kebijakan terdapatdua model, yaitu:

1. Top-down model yang memberikan tekananberlebih pada sisi tanggungjawab (responsibility);

2. Bottom-up model yang menekankan pada sisikepercayaan (trust side), yang berusaha untukmemberikan kebebasan kepada implementor,sebagai alat untuk menangani ketidakpastiandengan fleksibilitas dan pembelajaran (Lane,1993:103).

Proses implementasi adalah kombinasi daritanggung jawab (responsibility) dan kepercayaan(trust) dalam kaitan antara warga negara dan sektorpublik secara umum, dan dalam hubungan antarapolitisi dan pejabat. Dalam proses implementasi

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yangpenting dan mutlak harus ada, yaitu: (1) adanyaprogram atau kebijakan yang dilaksanakan; (2)kelompok target, yaitu kelompok masyarakat yangmenjadi sasaran, dan diharapkan akan menerimamanfaat dari program tersebut, baik perubahan ataupeningkatan; dan (3) adanya pelaksana (implementor),baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupunpengawasan dari proses implementasi tersebut.

Ketidakberhasilan pelaksanaan suatu kebijakanyang sering dijumpai antara lain disebabkan olehketerbatasan sumberdaya, struktur organisasi yangkurang memadai dan kurang efektif, dan ataukarena komitmen (nilai) yang rendah di kalanganpelaksana. Faktor-faktor politik atau waktu yangkurang tepat serta bermacam alasan lainnya, turutpula mempengaruhi sebuah kebijakan atau programhingga tidak dapat terlaksana dengan baik.

Terdapat beberapa teori utama tentangimplementasi. Donald S. Van Meter and Ccarl E. VanHorn (1978) menyatakan implementation as a linearprocess. Pandangan ini melihat implementasimeliputi proses linear yang terdiri atas enamvariabel yang mengkaitkan kebijakan denganperformance: (a) Standar dan tujuan; (b) Sumberdaya; (c) Komunikasi dan aktivitas antarorganisasi;(d) Karakteristik agen-agen implementasi; (e)Kondisi ekonomi, dan politik; (f ) Sikap daripelaksana.

Kemudian secara sederhana dikatakan bahwaimplementasi kebijakan merupakan penterjemahan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


dari pernyataan kebijakan ke dalam tindakan(Cooper, 1998:185). Keterkaitan yang sangat kuatantara perumusan kebijakan dan implementasidikemukakan oleh Hogwood dan Gunn (Hogwoodand Gunn, 1986:198).

“………there is not sharp divide between (a)formulating a policy and (b) implementing thatpolicy. What happens at the so – called“Implementation” stage will influence the actualpolicy outcome. Conversely the probability of asuccessful outcome (which we define for the momentas that outcome desired by the initiators of thepolicy) will be increased if thought is given as thepolicy design stage to potential problems ofimplementation”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, makaperumusan kebijakan harus dilakukan dalam“perspektif” implementasi, agar kebijakan tersebutdapat diimplementasikan secara efektif.

2.6 Liberalisasi Perdagangan AgroSebagai negara ekonomi terbuka, situasi pasar

domestik di Indonesia tidak terlepas dari gejolakpasar dunia yang semakin liberal. Proses liberalisasipasar tersebut dapat terjadi karena kebijakanunilateral dan konsekuensi keikutsertaan meratifikasikerja sama perdagangan regional maupun globalyang menghendaki penurunan kendala-kendalaperdagangan (tarif dan nontarif).

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Isu liberalisasi perdagangan mewarnaiperdagangan komoditas di pasar internasionaldalam era globalisasi dewasa ini, tidak terkecualiperdagangan komoditas agro. Sebagai negaraekonomi terbuka dan ikut meratifikasi berbagaikesepakatan kerja sama ekonomi dan perdaganganregional maupun global, tekanan liberalisasi melaluiberbagai aturan kesepakatan kerja sama tersebut,bukan tidak mungkin pada akhirnya akanberbenturan dengan kebijakan internal danmengancam kepentingan nasional.

2.6.1 Motif Perdagangan dan Tekanan Liberalisasi

Menurut Chacholiades (1978:5) partisipasidalam perdagangan internasional bersifat bebas(free) sehingga keikutsertaan suatu negara padakegiatan tersebut dilakukan secara sukarela. Darisisi internal, keputusan suatu negara melakukanperdagangan internasional merupakan pilihan(choice). Oleh sebab itu sering dikatakan bahwaperdagangan seharusnya memberikan keuntunganpada kedua pihak (mutually benefited). Dalam sistemekonomi tertutup (autarky) negara hanya dapatmengkonsumsi barang dan jasa sebanyak yangdiproduksi sendiri. Akan tetapi dengan melakukanperdagangan (open economic) suatu negara memilikikesempatan mengkonsumsi lebih besar darikemampuannya berproduksi karena terdapatperbedaan harga relatif dalam proses produksi yangmendorong spesialisasi (Chacoliades, 1978:7;Chaves et al., 1993:19). Perbedaan harga relatif itumuncul sebagai dampak perbedaan penguasaan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


sumberdaya dari bahan baku proses produksi(resource endowment) antar negara. Derajatpenguasaan sumberdaya dan kemampuanmencapai skala usaha dalam proses produksi secarabersama akan menjadi determinan daya saing danmenentukan arah serta intensitas partisipasi negaradalam pasar internasional (Susilowati, 2003:17).

Ilham (2003:9) menyebut liberalisasi sebagaipenggunaan mekanisme harga yang lebih intensifsehingga dapat mengurangi bias anti ekspor darirezim perdagangan. Disebutkan pula bahwaliberalisasi juga menunjukkan kecenderunganmakin berkurangnya intervensi pasar sehinggaliberalisasi dapat menggambarkan situasi semakinterbukanya pasar domestik untuk produk-produkluar negeri. Percepatan perkembangan liberalisasipasar terjadi karena dukungan revolusi di bidangteknologi, telekomunikasi dan transportasi yangmengatasi kendala ruang dan waktu (Kariyasa,2003:7).

Menurut pendapat Kindleberger dan Lindert(1978:9), perdagangan antar negara sebaiknyadibiarkan secara bebas dengan seminimummungkin pengenaan tarif dan hambatan lainnya.Hal ini didasari argumen bahwa perdagangan yanglebih bebas akan memberikan manfaat bagi keduanegara pelaku dan bagi dunia, serta meningkatkankesejahteraan yang lebih besar dibandingkan tidakada perdagangan. Dijelaskan oleh Hadi (2003:17),selain meningkatkan distribusi kesejahteraan antarnegara liberalisasi perdagangan juga akan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


meningkatkan kuantitas perdagangan dunia danpeningkatan efisiensi ekonomi.

Namun demikian, oleh karena terdapatperbedaan penguasaan sumberdaya yang menjadikomponen pendukung daya saing, sebagian pakaryang lain berpendapat liberalisasi pasar berpotensimenimbulkan dampak negatif karena mendorongpersaingan pasar yang tidak sehat. Atas dasar itumaka timbul pandangan pentingnya upaya-upayaproteksi terhadap produksi dalam negeri dankepentingan lainnya dari tekanan pasar internasionalmelalui pemberlakuan kendala atau hambatanperdagangan (Abidin, 2000: 89).

Pada kondisi semakin kuatnya tekanan untukmeliberalisasi pasar, efektivitas pemberlakuankendala atau hambatan tersebut dalam perdaganganakan menentukan derajat keterbukaan pasar.Keterbukaan pasar semakin tinggi bila pemerintahsuatu negara menurunkan tarif (bea masuk) produkyang diperdagangkan (tariff reduction) danmenghilangkan hambatan-hambatan nontarif (nontariff barriers). Hal sebaliknya terjadi bila pemerintahcenderung menaikkan tarif dan meningkatkanhambatan nontarif.

Secara internal, Indonesia mulai mereformasikebijakan di bidang perdagangan sejak pertengahandekade 1980-an, ketika terjadi penurunan harga minyakmentah di pasar dunia yang merupakan andalan ekspornasional. Namun dalam hal ini pemerintah melakukanserangkaian deregulasi ekonomi untuk mendorongekspor yang menghasilkan devisa (Erwidodo, 1999:17;Feridhanusetyawan dan Pangestu, 2003:57).

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Makin terbuka dan terintegrasinya perdagangan(pasar) antar negara juga didorong faktor eksternalseperti karena terikat ratifikasi perjanjianperdagangan antar negara, kawasan, atau bahkanyang bersifat global (Anugerah, 2003:69; Kanyasa,2003:17). Dijelaskan oleh Feridhanusetyawan danPangestu (2003:60), tekanan eksternal liberalisasiselain karena dorongan upaya regionalisasi yangterjadi pada akhir 1900-an hingga pertengahan 1990-an (seperti dengan pembentukan AFTA dan APEC)juga karena keterikatan komitmen terhadapKesepakatan Putaran Uruguay (the Uruguay RoundAgreement) sebagai bagian dari rangkaian putaranGATT (General Agreement on Tax and Tariff) yangkemudian diubah menjadi organisasi formalbernama WTO (World Trade Organization).Kesepakatan dalam AFTA dan WTO bersifatmengikat (binding), sedangkan dasar kesepakatanAPEC (Asia Pacific Economic Cooperation) bersifatsukarela. Namun demikian semangat yang dibawaoleh ketiga bentuk kelembagaan relatif sama, yaituliberalisasi melalui penurunan kendala perdagangan(tarif dan kendala nontarif).

2.6.2 Kebijakan Pemerintah di Bidang Agro

Selain kebijakan yang bersifat protektif dalamperdagangan juga dikenal kebijakan promotif.Kebijakan promotif ditujukan untuk mendorongpertumbuhan perdagangan dari dalam negeri(ekspor). Salah satu contoh kebijakan promotifterdapat pada sektor pertanian.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Pada dasarnya terdapat dua tipe kebijakanpemerintah di bidang pertanian yaitu developmentpolicy dan compensating policy (Suryana, 2001:7).Development policy biasanya dilakukan pemerintahuntuk mendorong produksi pertanian dengantujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkanproduksi dan pendapatan petani. Dalamcompensating policy, tujuan utama kebijakan adalahmeningkatkan pendapatan petani tetapi dengankecenderungan menekan produksi. Developmentpolicy banyak dilakukan oleh negara yangkekurangan (defisit) produk pertanian, sedangkancompensating policy banyak dilakukan oleh negarayang mengalami surplus dan sulit memasarkanproduknya. Misalnya, kebijakan harga dasar dankebijakan subsidi, seperti kebijakan harga gabah dansubsidi pupuk yang pernah diberlakukan diIndonesia, dapat dikatagorikan sebagai developmentpolicy. Tujuan kedua kebijakan tersebut adalahmendorong produksi beras agar meningkat, di sisilain petani mendapat harga yang wajar.

2.6.3 Skenario dan Dampak Liberalisasi

2.6.3.1 Skenario Liberalisasi

Budiono (2001:37-42) menyebutkan, terdapatlima manfaat dibukanya Iiberalisasi perdagangan.Pertama. akses pasar lebih luas sehingga memungkinkandiperoleh efisiensi karena liberalisasi perdagangancenderung menciptakan pusat-pusat produksi baruyang menjadi lokasi berbagai kegiatan industri yangsaling terkait dan saling menunjang sehingga biayaproduksi dapat diturunkan. Kedua, iklim usaha

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


menjadi lebih kompetitif sehingga mengurangikegiatan yang bersifat rent seeking dan mendorongpengusaha untuk meningkatkan produktivitas danefisiensi, bukan bagaimana mengharapkanmendapat fasilitas dari pemerintah. Ketiga, arusperdagangan dan investasi yang lebih bebasmempermudah proses alih teknologi untukmeningkatkan produktivitas dan efisiensi. Keempat,perdagangan yang lebih bebas memberikan signalharga yang “sesuai” sehingga meningkatkanefisiensi investasi. Kelima, dalam perdagangan yanglebih bebas kesejahteraan konsumen meningkatkarena terbuka pilihan-pilihan baru. Namun untukdapat berjalan dengan lancar, suatu pasar yangkompetitif perlu dukungan perundang-undanganyang mengatur persaingan yang sehat dan melarangpraktek monopoli.

Dalam praktek, proses liberalisasi perdagangandapat dilakukan melalui berbagai skenario. Selainproses liberalisasi unilateral, ratifikasi kerja samaperdagangan internasional melalui pembentukankelembagaan seperti AFTA dan WTO merupakanpilihan skenario liberalisasi bagi negara pelakuperdagangan, termasuk Indonesia.Akan tetapi, olehkarena memiliki sasaran dan mekanismeimplementasi yang berbeda-beda maka masing-masing skenario proses liberalisasi tersebut akanmenghasilkan dampak berbeda pula.

2.6.3.2 Sisi Positif dan Negatif Liberalisasi

Menurut Indrawati (1995:89), PutaranUruguay merupakan kesepakatan yang paling

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


ambisius dibandingkan putaran-putaran GATTsebelumnya karena bertujuan mengontrolproliferasi segala bentuk proteksionisme baruuntuk menuju pada kecenderungan liberalisasiperdagangan antarnegara, termasuk aturaninternasional dalam bidang Hak PropertiIntelektual, dan memperbaiki mekanisme penyelesaianperselisihan dengan menerapkan keputusan danmematuhi aturan-aturan GATT. Misalnya proteksiyang dilakukan negara maju terhadap sektorpertanian melalui kebijaksanaan harga (pricesupport), bantuan langsung (direct payment), danbantuan pasokan (supply management program)telah menyebabkan distorsi perdagangan hasilpertanian dunia. Distorsi terjadi seiring denganmeningkatnya hasil produksi pertanian darinegaranegara maju yang mengakibatkan penurunanharga dunia untukproduk pertanian. Meskipun hargaproduk pertanian yang rendah menolong negarapengimpor tetapi faktor rendahnya harga produkpertanian tersebut jugaakan merugikannegara-negaraberstatus produsen netto.

Secara umum menurut Indrawati (1995: 94),liberalisasi akan menguntungkan bagi negaraberkembang dan penduduk miskin dari kelompok pendapatan menengah karena ekspor produkyang bersifat padat karya akan meningkat. Namundemikian, derajat manfaat dan keuntunganliberalisasi perdagangan sangat tergantung padareformasi kebijaksanaan yang diambil dan keadaanstruktur perekonomian domestik negara berkembangitu sendiri.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Pada studi keterkaitan liberalisasi denganaspek lingkunganAbimanyu (1995:189) berpendapat,bahwa dalam liberalisasi perdagangan masing-masing negara sebenarnya dibolehkan menerapkankebijaksanaan subsidi. pajak, dan peraturanpemerintah lainnya selama tidak membedakanantara perusahaan domestik dan asing, sebagaimanaklausul dalam aturan GATT. Adanya peluangtersebut menurut Abimanyu dapat menimbulkandampak positif dalam hal fairness kompetisi dankemampuan suatu perusahaan asing untukmenyesuaikan dengan kondisi (khususnya teknologi)di negara di mana perusahaan berlokasi.Akan tetapidi sisi lain, peluang tersebut juga berpotensimenimbulkan dampak negatif, yaitu masuknyateknologi dan produk “kolor” ke negara tujuanperdagangan, khususnya negara berkembang yanglebih rendah standar lingkungannya.

Dalam studinya tentang dampak liberalisasiperdagangan terhadap pertanian di Indonesia,Erwidodo (1999) menunjukkan beberapa temuansebagai berikut: Pertama, sebelum tahun 1985Indonesia sangat mengutamakan kebijakan proteksipasar domestik. Kebijakan ini menimbulkanekonomi biaya tinggi dan manfaat ekonomi lebihbanyak dinikmati oleh sebagian besar penerimaproteksi tersebut. Dalam rangka mendorongreformasi menuju perdagangan bebas yangdigulirkan sejak awal 1980-an pemerintahmemperkenalkan beberapa kebijakan berikut: 1)penyederhanaan prosedur kepabeanan termasukdikeluarkannya undang-undang kepabeanan yang

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


baru; (2) menurunkan tarif dan pungutan-pungutan;3) mengurangi lisensi impor dan hambatan nontarif;4) deregulasi dari sistem distribusi; 5) deregulasi rejiminvestasi; dan 6) memantapkan batas wilayah danprosedur ekspor. Salah satu sektor yang mendapatproteksi cukup tinggi adalah sektor makanan danminuman (food and beverage).

Kedua, liberalisasi perdagangan secarapotensial akan memperluas akses pasar untukIndonesia, khususnya ke negara industri. Ketiga,liberalisasi perdagangan diperkirakan akanmeningkatkan pendapatan dunia secara signifikandan terdistribusi secara luas di antara negara majudan negara berkembang. Hasil studi juga menunjukkanindikasiadanyaderegulasiperdagangandengan partnerdagang Indonesia mengakibatkan tidak hanyakehilangan daya saing ekspor tetapi jugakemungkinan penurunan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, seberapa besar Indonesia akanmemperoleh manfaat diterapkannya liberalisasiperdagangan tergantung tidak hanya padapenurunan hambatan perdagangan di pasar partnerdagang Indonesia tetapi juga upaya dalammembuka pasar Indonesia sendiri.

Amang dan Sawit (1997:27-35) mengingatkanbahwa dampak perdagangan bebas cukup seriusbuat Indonesia, tidak hanya menyangkut bidangekonomi tetapi juga bidang non-ekonomi.Perpindahan faktor produksi seperti tenaga kerja,lahan, kapital secara cepat dan berlebihan dalamwaktu yang relatif singkat dari sektor pertanian danjasa ke sektor manufaktur, akan menimbulkan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


masalah baru yang lebih sulit dan mahal untukmengatasinya. Hampir tidak mungkin dibanguninfrastruktur perkotaan yang cukup untukmenampung pesatnya urbanisasi, sehingga akanmuncul masalah kekumuhan dan kemiskinan dikota, kepadatan kota, kekurangan tempat tinggal,tidak cukupnya tanah, kekurangan air bersih(kualitas dan kuantitasnya), memburuknyalingkungan hidup dan meningkatnya kriminalitas.Di samping itu distribusi pendapatan masyarakatakan semakin timpang.

Indikasi dampak negatif dari liberalisasiterhadap petani (pertanian) juga terjadi di negaramaju seperti Jepang. Studi Kamiya (2002)menyebutkan, liberalisasi menyebabkan hargakomoditas pertanian di pasar domestik Jepang yangsemula sangat tinggi karena diproteksi menjaditerus menurun. Penurunan harga tersebutmengakibatkan pengusahaan komoditas pertanianmenjadi tidak menguntungkan. Akibat selanjutnya,banyak areal pertanian yang dibiarkan tidaktergarap, di samping semakin sedikit petani yangbersedia mengusahakan areal tersebut menjadiproduktif.

Meskipun secara teori liberalisasi perdagangandisebutkan akan meningkatkan perolehan manfaatbagi para pelaku perdagangan, akan tetapi padakenyataannya implementasi liberalisasi jugamembawa dampak buruk yang mengancam pasardomestik dan kepentingan domestik lain, khususnyamenyangkut kesejahteraan petani produsen.Sejumlah kajian terdahulu telah mengulas cukup

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


banyak sisi positif dan negatif liberalisasi perdagangandari berbagai sisi perekonomian.

2.6.4 Pendekatan Daya Saing dalam Pengembangan

Usaha Industri Agro

Porter (1990:19-27) menyatakan bahwa faktor-faktor penentu yang menciptakan keunggulanbersaing adalah:

1) Kondisi Faktor (Factor Conditions),

2) Kondisi Permintaan (Demand Conditions),

3) Industri Terkait dan Industri Pendukung(Related and Supporting Industries).

4) Strategi perusahaan, struktur, dan persaingan(Firm Strategy, Structure and Rivalry)

Merujuk pada faktor-faktor penentu dayasaing di atas dapat dinyatakan bahwa kemakmuranbangsa ditentukan oleh produktivitas ekonomi,yang diukur dengan nilai barang dan jasa yangdiproduksi per satuan sumber daya manusia,modal, dan alam. Produktivitas tergantung dari nilaiproduk dan jasa, diukur dengan harga yang dapatmembuka pasar dan efisiensi dalam produksinya.

Daya saing yang benar diukur denganproduktivitas. Produktivitas memberikan kemampuansebuah negara untuk mendukung upah tinggi, matauang yang kuat, dan pengembalian modal yangmenarik dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi.Produktivitas adalah tujuan, bukan hanya sekadarekspor. Hanya negara yang meningkatkan eksporproduk atau jasa dengan cara produktif akanmenaikkan produktivitas nasional.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Dalam lingkup mikro, daya saing perusahaandapat didefinisikan sebagai suatu tingkat di manaperusahaan mampu, dalam kondisi pasar kerja yangbebas dan adil, menghasilkan barang dan jasa yangmemenuhi pasar internasional, dan secara bersamaanmeningkatkan dan memelihara penghasilan riil dariorang-orangnya dalam jangka panjang,

Perbedaan dalam pemilikan sumber daya,penguasaan teknologi produksi, perkembanganekonomi dan komitmen pemerintah untuk membelakepentingan produsen di dalam negeri, sangatmenentukan kemampuan suatu negara bersaingdalam pasar global yang makin liberal.

2.7. Kerangka Kerja untuk Analisis ImplementasiAFTA di Jawa Barat

Setiap kebijakan perlu dianalisis dalam rangkapemecahan masalah yang terjadi. Ilmu administrasimemberikan bantuan untuk melakukan analisiskebijakan tersebut, mulai dari tahap formulasi,implementasi sampai dengan evaluasi kebijakan.Salah satu analisis yang dijelaskan oleh Dunn adalahanalisis kebijakan yang tujuannya bersifatpenandaan (designative), penilaian (evaluative) dananjuran (advocative) yang dapat diharapkanmenghasilkan informasi-informasi dan argumen-argumen yang masuk akal (Dunn, 1995:50).

Dengan kata lain, kebijakan dapat dilukiskansebagai sistem dalam kerangka input dan outputmelalui transformasi dan merangkum feedback yang

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


merupakan proses, sehingga bermakna sebagaisesuatu yang bersifat dinamis.

Kebijakan Publik selalu mengandung tigakomponen dasar, yaitu: tujuan, sasaran dan caramencapai sasaran dan tujuan tersebut. Tigakomponen ini biasa disebut sebagai implementasi.Implementasi kebijakan dapat didefinisikan sebagaisuatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu,dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktutertentu (Hoogerwerf, 1983:157). Implementasikebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalianarah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasilkebijakan (Dunn, 1995:80). Jones (1994:26)mengemukakan bahwa implementasi kebijakanmerupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan yangditujukan untuk memberikan dampak tertentu.

Dengan demikian, implementasi kebijakanmerujuk pada pelaksanaan kebijakan publik secaraefektif, sehingga implementasi kebijakan jugamemuat aktivitas-aktivitas program yang akandilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telahditetapkan, dan dirasakan hasilnya atau manfaatnyaoleh kelompok sasaran yang dituju melalui berbagaisarana.

Berdasarkan makna tersebut, implementasikebijakan mengandung unsur-unsur: 1) Proses,yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan untukmewujudkan sasaran yang ditetapkan; 2) Tujuan,yaitu sesuatu yang hendak dicapai melalui aktivitasyang dilaksanakan; dan 3) Hasil atau dampak, yaitumanfaat yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Pembentukkan AFTA dapat dianggap sebagaikebijakan yang dikeluarkan oleh sejumlah negarayang terhimpun dalam asosiasi. ASEAN, dalamrangka sinkronisasi dan harmonisasi kepentingandi kawasan Asia Tenggara (Bennet, 1984:348). Untukkeperluan mensikapi lingkungan tersebut ASEANsebagai organisasi regional mengeluarkan kebijakanyang dipandang perlu bagi kepentingan bersama,yang dikatagorikan sebagai kebijakan regional(Anderson, 1984:24). Meskipun dasar pembentukkanorganisasi regional ini bervariasi, namun ASEANmerupakan kerja sama antar negara yang dalamstruktur formal didasari oleh kawasan (Bennet,1984:349).

Pada tataran tingkat nasional, Indonesiasebagai salah satu negara anggota ASEAN perlutanggap terhadap perubahan di lingkungan ASEANkhususnya proses pelaksanaan kesepakatan AFTA.Dengan kata lain, secara administratif pemerintahIndonesia perlu mengimplementasikan kebijakanpublik yang berkenaan dengan implementasi AFTAdi Indonesia.

Susunan kebijakan publik di Indonesiameliputi pertama, di Indonesia kebijakan publiktertinggi dibuat oleh Legislatif. Hal ini sejalandengan ajaran pokok dari Montesquieu yangberkembang pada abad ke-17 yang pada intinyamengatakan bahwa: Formulasi kebijakan dilakukanoleh Legislatif, implementasi oleh eksekutif,sedangkan Yudikatif bertugas menerapkan sanksijika terjadi pelanggaran oleh Eksekutif. Padaperkembangannya yaitu pada abad ke-19 ajaran

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Montesquieu ini kemudian ditindaklanjuti denganteori administrasi publik yang dikenal denganparadigma “When the politics end administration begin”.

Bentuk kebijakan yang ke dua: Kebijakan yangdibuat secara bersama oleh Legislatif dan Eksekutif.Hal ini mencerminkan kompleksnya masalah yangharus dihadapi, yang tidak mungkin hanya dihadapioleh legislatif saja. Contoh di tingkat nasional:Undang-Undang, Perpu; sedangkan di tingkatdaerah Prop/Kab/Kota: Perda.

Bentuk kebijakan yang ke tiga: Kebijakan yangdibuat oleh eksekutif saja. Sebagai konsekuensi darikompleksnya kehidupan masyarakat makaeksekutif pun dapat membuat kebijakan turunandari kebijakan tingkat atasnya.

Kaitannya dengan implementasi AFTA,tersidik bahwa pemerintahan tingkat pusatbertindak sebagai implementor pada tatarannasional dengan dikeluarkannya beberapa kebijakanpublik dengan pola top-down yakni ratifikasiPemerintah RI terhadap skema CEPT dalamkerangka AFTA yang tertuang dalam KeppresNomor 228/M Tahun 2001; Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-UndangNomor 25 Tahun2000 tentang Program PembangunanNasional; UU Nomor 37 Tahun 1999 tentangHubungan Luar Negeri; UU Nomor 24 Tahun 2000tentang Perjanjian Internasional; Keputusan MenluRI Nomor SK.03/A/OT/X/2003/2001 tentang

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negerioleh Daerah; Keputusan Menkeu RI Nomor 392/KMK.01/2003 tentang Penetapan Bea Masuk AtasImpor Barang dalam Rangka Skema CEPT.

Pada tataran tingkat daerah Jawa Barat,Lembaga Pemerintah dan non-Pemerintah tingkatJawa Barat bertindak sebagai implementor dengandikeluarkannya kebijakan publik KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2004 tentangPedoman Kerja sama antara Daerah dengan PihakLuar Negeri.

Keseluruhan kebijakan publik termaktub diatas diimplementasikan kepada target (sasaran)implementasi kebijakan yakni komunitas komoditaspertanian di Jawa Barat termasuk di dalamnya parapetani di tingkat akar rumput.

Keberhasilan implementasi kebijakan salahsatunya ditentukan oleh pemilihan model yangtepat sesuai dengan level atau isi dari kebijakantersebut. Dari beberapa model implementasikebijakan yang dikemukakan, penulis mengambilmodel Edward III sebagai pisau analisis dalamimplementasi kebijakan tentang AFTA terhadapefektivitas pelayanan publik, dengan alasan: modelEdward III lebih cocok untuk dijabarkan kepadaorganizational level melalui institutional arrangement.Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam setiapkebijakan perlu dibuat organisasi birokrasi yangakan melaksanakan kebijakan tersebut.

Institusional arrangement tersebut berkait eratdengan bagaimana memperhatikan keterpaduanantara komunikasi, sumber daya sarana dan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


prasarana,kecenderungan-kecenderunganimplementor(disposisi), dan struktur birokrasi pada implementasiAFTAbidangperdagangankomoditaspertaniandiJawaBarat, Indonesia.

Implementasi suatu kebijakan pada kenyataannyamerupakan strategikomunikasidalam menyelaraskansemua sumber daya sarana dan prasarana yangdimiliki dengan keadaan lingkungan di sekitarnyayang selalu berubah. Keserasian hubungan organisasidengan lingkungan merupakan suatu keharusankarena organisasi akan tetap bertahan manakala bisamenyesuaikan dengan lingkungannya, sebaliknyaorganisasi akan mengalami kematian manakala tidakbisa menyesuaikan dengan lingkungan.

BAB IIIKONFIGURASI PERKEMBANGAN

LINGKUNGAN REGIONAL

3.1 Lingkungan Strategis ASEAN: Peluang danKendala

Eksistensi ASEAN telah berusia lebih dari tigadasawarsa, sebagai organisasi regional, ASEANterbukti mampu bertahan dan menjalankantujuannya sebagai wadah aspirasi negara-negaraanggota.ASEAN didirikan di tengah berkecamuknyaperang dingin dan struktur sistem internasionalbipolar yang ketat (tight-bipolarity). Saat itu, AsiaTenggara diwarnai oleh pergolakan antarnegaramaupun kekuatan di luar kawasan sehingga sulitbagi negara-negara anggota ASEAN untukmenjalankan kebijakan luar negerinya yangindependen tanpa harus condong ke salah satu blok(lean to one block). Namun berdasarkan komitmenpolitiknya negara-negara anggota ASEAN bertekaduntuk bersatu dan bekerja sama dalam suatuorganisasi sudah tidak dapat ditunda lagi,mengingat stabilitas kawasan perlu dipelihara dandibina oleh negara-negara kawasan sendiri tanpacampur tangan asing karena stabilitas itulah yangdapat menunjang pembangunan nasional negara-negara anggota ASEAN.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T76Konfigurasi Perkembangan Lingkungan Regional

ASEAN resmi didirikan pada tanggal 8Agustus 1967, dengan ditandatanganinya DeklarasiBangkok (lebih sering disebut DeklarasiASEAN) olehlima negara pendirinya: Indonesia, Malaysia, Filipina,Singapura, dan Thailand dengan maksud dan tujuansebagai berikut :

1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaandi kawasan ini melalui usaha bersama dalamsemangat kesamaan dan persahabatan untukmemperkokoh landasan sebuah masyarakatbangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahteradan damai.

2. Untuk meningkatkan perdamaian danstabilitas regional dengan jalan menghormatikeadilan dan tertib hukum di dalam hubunganantar negara-negara di kawasan ini sertamematuhi prinsip-prinsip Piagam PerserikatanBangsa-Bangsa.

3. Untuk meningkatkan kerja sama yang aktifdan saling membantu dalam masalah-masalahyang menjadi kepentingan bersama di bidang:ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan danadministrasi.

4. Untuk saling memberikan bantuan dalambentuk sarana-sarana pelatihan dan penulisandalam bidang-bidang pendidikan, profesi,teknik dan administrasi.

5. Untuk bekerjasama secara lebih efektif gunameningkatkan pemanfaatan pertanian dan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


industri mereka, memperluas perdagangandan pengkajian masalah-masalah komoditiinternasional, memperbaiki sarana-saranapengangkutan dan komunikasi, serta mening-katkan taraf hidup rakyat mereka.

6. Untuk memajukan pengkajian mengenai AsiaTenggara.

7. Untuk memelihara kerja sama yang erat danberguna dengan berbagai organisasi Internasionaldan regional yang mempunyai tujuan serupa,dan untuk menjajagi segala kemungkinanuntuk saling bekerjasama secara erat di antaramereka sendiri (Sekretariat Nasional ASEAN,1997: 4).

Lingkungan globalASEANpada satu dasawarsapertama berdirinya tidak memberikan peluang yangberarti bagi usaha-usaha dalam melaksanakanDeklarasi ASEAN sesuai dengan maksud dantujuannya. Hal ini berkembang dalam pengaruhtight bipolarity di lingkungan eksternal ASEAN,antara lain:1. Pangkalan militer yang keberadaannya tetap

dipertahankan oleh beberapa negara (Thailanddan Filipina), menjadikanASEAN terjebak dalamdilema “kepanjangan tangan” strategi imperialismeBarat seperti yang dituduhkan oleh beberapaNegara Blok Timur.

2. Kerja sama ekonomi yang tidak berkembangdikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi danindustri yang tidak seimbang, serta kesamaan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


sebagai negara berkembang yang segarismenyebabkan kesamaan produk hasil komoditi,kecuali Singapura.

3. Latar belakang kolonialisme menyebabkanperbedaan visi dalam pelaksanaan kebijakan luarnegeri, dimana sebagai negara lebih senangmengambil strategi non-blok, sebagian mengem-bangkan hubungan dengan negara bekaspenjajah melalui commonwealth of nations, dansebagian lagi mengambil strategi aliansi militer,serta ada negara yang masih dijajah.

4. Masih besarnya rasa saling curiga akibatpemikiran tradisional dan belum bangkitnya senseof asiness, menyebabkan kawasan ini tertantanguntuk suatu perlombaan senjata.

5. Adanya pemetaan politik dengan corak ideologiyang bertentangan.

Lingkungan globalASEANpada dua dasawarsapertama pembentukannya telah memberikankontribusi yang besar untuk meningkatkan aspirasi“sekawasan” bagi negara-negara anggotanya.Untuk sebagian besar hal ini didukung oleh situasidan kondisi lingkungan eksternal ASEAN sendiriyang merupakan subsistem dari lingkungan globalyang tengah bergeser ke self-bipolarity. Dengandicapainya persetujuan perlucutan senjata nuklirStrategic and Arms Limited Talk (SALT) antaraAmerika Serikat dan Uni Sovyet pada tahun 1972yang mendorong dunia pada situasi perbedaanketegangan (détente). Peredaan ketegangan antara

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


dua negara adikuasa ini menjadikan struktur sisteminternasional berubah menjadi multipolar, dalamartian aspek politik ideologis dan militer tidak lagimenjadi penentu hubungan internasional. Akantetapi aspek-aspek lainnya seperti ekonomi, sosial,budaya, koalisi diplomasi dan peran PBB menjadifaktor penentu hubungan internasional yang lain.

Menyongsong perubahan lingkungan yangkondusif ke arah peredaan Perang Dingin, ASEANmenyiapkan suatu konsepsi strategis untukmenciptakan stabilitas kawasan. Tanggal 28November 1971 ASEAN melansir Zone of Peace,Freedom and Neutrality (ZOPFAN).ASEAN berupayauntuk mendinamisasikan kawasan dengan suatupertanyaan, apakah kawasan Asia Tenggara akandipelihara stabilitasnya dengan menggadaikan padakekuatan besar atau pada daya kemampuan sendiri?Ternyata ZOPFAN tidak didukung oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya di luar ASEAN.

Masalah stabilitas kawasan kembali munculketika Amerika Serikat kalah dalam perang diVietnam. Namun situasi ini justru tidak mendorongke arah kemandirianAsia Tenggara, karena kehadiranAmerika Serikat tetap dipertahankan di Filipina danadanya ketakutan negara-negara non komunis diAsiaTenggara yang kebetulan terhimpun dalam ASEANakan terbuktinya Teori Domino. Kehadiran AmerikaSerikat dianggap dapat memberikan perlindungansebagai containment policy. Di sinilah titik awal konflikdua adikuasa di Asia Tenggara seolah terbagi dua kedalam strategi global, yaitu kapitalisme-liberalismedan sosial-komunisme.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Dalam situasi ini ASEAN mengadakan KTT Idi Bali (1976) tujuannya untuk membuat visi kedepan sehubungan perubahan situasi dan kondisilingkungan global, yaitu dengan reorientasi visidasawarsa pertama ASEAN yang tidak berjalansesuai dengan rencana. KTT ASEAN I menghasilkanDeklarasi kesepakatan ASEAN (Declaration ofASEAN Concord) dan perjanjian persahabatan dankerja sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity andCooperation in South East Asia-TAC). Kerja samaASEAN ditingkatkan melalui apa yang dinamakankerja-sama intra-ASEAN.

Lingkungan global ASEAN pasca KTT I,sekalipun tidak memberikan peluang yang besaruntuk meningkatkan kerja sama ASEAN, karenaAsia Tenggara mulai diwarnai konflik Indocina.Tetapi ada peluang yang dapat diraih ASEAN,terutama setelah konsolidasi ASEAN pasca KTTASEAN II (1997) di Kuala Lumpur. Namun pada tahun1979ditandaiperistiwabesaryangmendorongdunia kearah Perang Dingin II, yaitu invasi Uni Sovyet keAfganistan.

Di Asia Tenggara, Vietnam yang telahmengadakan perjanjian aliansi dengan Uni Sovyetbulan Agustus 1978, pada bulan Desember tahun itujuga melakukan invasi ke Kamboja. Inilah peristiwayang mengguncangkan ASEAN, karena semakinmenjauhkan kawasan Asia Tenggara dari kondisistabil, sehingga ancaman Teori Domino menjadisemakin dekat.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Diplomasi ASEAN dimainkan sepenuhnyauntuk menyelesaikan masalah krusial dan multidimensi ini. Lingkungan global yang mengacu padaperang dingin kembali semakin suram oleh turutcampurnya Republik Rakyat Cina (RRC) danmembanjirnya “manusia perahu” ke negara-negaraASEAN. Vietnam sendiri tidak mau menyelesaikanpermasalahan ini melalui dimensi internasional(PBB) seperti yang diusulkan oleh ASEAN, tetapimenginginkan penyelesaian dimensi regional,dimana tidak melibatkan negara-negara di luarASEAN. Perbedaan metoda penyelesaian yangmendasar ini membuat permasalahan menjadi majumundur karena masing-masing pihak menarik danmengulur waktu saja.

Diplomasi Indonesia sebagai center point ofASEAN atau yang national role-nya adalah sebagairegional leader dilakukan secara gencar. Namun disatu pihak, Indonesia mendukung pendirianpemerintah koalisi, di lain pihak secara piawaiIndonesia mengetengahkan beberapa formula.

Dimulai dengan cocktail party, yaitu suatupertemuan informal untuk mencari solusi masalahkamboja dari perspekif Vietnam, dilanjutkan denganJakarta Informal Meeting (JIM) I dan Jakarta InformalMeeting (JIM) II. Kesemuanya menggunakankerangka regional sesuai dengan keinginan Vietnamtetapi jalan tengahnya adalah “informal”. Diplomasiinilah yang kemudian dapat menggiring Vietnamke konferensi. Dengan demikian masalah Kambojayang berdimensi regional dan internasional, telah

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


terselesaikan tinggal yang berdimensi internal,yang dicarikan solusi rekonsiliasinya.

Formula yang digunakan oleh Indonesiasangat tepat, yaitu face saving formula, yaitumenyelamatkan “muka” Vietnam di ForumInternasional. Vietnam pada akhirnya menarikpasukannya dari Kamboja.

Situasi dan kondisi global menjelangpenyelesaian krisis Kamboja, Mikail Gorbachev,mengadakan gebrakan inward-looking melaluistrategi Perestroika dan Glasnot. Keterlibatan UniSoviet di berbagai kawasan dunia dikurangi,termasuk di kawasan Asia Tenggara. Pada KTTASEAN II tahun 1987 di Manila, ASEAN mencaristrategi untuk menghadapi gerak dan dinamikaperubahan global. Kelihatannya situasi dan kondisiglobal memberikan peluang bagi ASEAN, hal iniantara lain disebabkan oleh:1. Pertumbuhan ekonomi ASEAN yang cukup

tinggi, ditandai dengan kemunculan industri-industri manufaktur.

2. Perdamaian di Asia Tenggara yang mendorongterciptanya stabilitas kawasan dan pada gilirannyastabilitas nasional yang dapat mendinamiskanpembangunan nasional di negara masing-masing.

3. Kemitraan ASEAN dengan beberapa kekuatanekonomi dunia dipandang sebagai kawasan yangdinamis yang potensial.

4. Pangkalan militer asing di Asia Tenggara mulaiberkurang fungsinya sebelum kemudiandibongkar.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


5. Dikembangkannya kawasan ekonomi berikatuntuk kerja sama intra-ASEAN.

Peluang yang lebih besar yang diberikan olehlingkungan global ASEAN adalah pada awal tahun1990-an, yaitu dengan apa yang dinamakan PascaPerang Dingin. Uni Sovyet sebagai kekuatan polaradikuasa runtuh kemudian digantikan oleh Rusiadan Commonwealth of Independent States (CIS).Dampak perubahan tersebut terhadap kawasan AsiaTenggara adalah berubahnya orientasi politik luarnegeri Vietnam, yang pada gilirannya menjadianggota ASEAN (Juli 1995) dan diikuti oleh Laosdan Myanmar (Juli 1997). RRC-pun menjalankandiplomasi persahabatan dan membuka kembalihubungan diplomatik dengan negara-negaraASEAN.

Perubahan global yang mengacu pada kerjasama antar bangsa yang lebih dinamis inidiantisipasi oleh ASEAN, yaitu dengan jalandiselenggarakannya KTT ASEAN IV pada tahun1992 di Singapura yang menghasilkan suatu upayauntuk meliberalisasikan perdagangan di AsiaTenggara melalui pembentukan kawasan PerdaganganBebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area-AFTA).

3.2 Struktur Organisasi dan Keanggotaan ASEANStruktur organisasi ASEAN sejak berdirinya

dikembangkan sesuaidengan tuntutan perkembangankerja sama, dan telah mengalami beberapaperubahan yang hingga saat ini adalah sebagaiberikut:

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


1. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.KTT merupakan pertemuan para kepala negaraatau kepala pemerintahan, merupakan lembagayang mempunyai otoritas tertinggi padaorganisasi ASEAN. KTT I diadakan di Bali padatanggal 23-25 Februari 1976, KTT II di KualaLumpur, pada tanggal 4-5 Agustus 1977 dan KTTIII di Manila, pada tanggal 14-15 Desember 1987.Pada KTT IV di Singapura, pada tanggal 27-28Januari1992,ditetapkan bahwaKTT diselenggarakansetiap tiga tahun sekali, sedangkan pertemuaninformal diadakan sekurang-kurangnya sekali diantara dua KTT. KTT diselenggarakan untukmenentukan arahan-arahan bagi kegiatan kerjasama ASEAN, Deklarasi KTT V di Bangkok,tanggal 14-15 Desember 1995, antara lainmenyatakan keinginan untuk segera mewujudkanASEAN yang meliputi sepuluh negara di AsiaTenggara. Pada KTT ini diputuskan bahwa diantara dua KTT akan diadakan KTT informalASEAN setiap tahun. KTT informal I diseleng-garakan di Jakarta pada tanggal 30 November1996.

2. Sidang tahunan para Menteri Luar Negeri (KTM)ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting—AMM) :Pertemuan tahunan para Menteri Luar Negeri inimempunyai peran dan tanggung jawab untukmerumuskan garis-garis kebijakan dankoordinasi dari kegiatan-kegiatan ASEAN yangmerupakan penjabaran keputusan-keputusanKTT. Dalam situasi khusus, para Menteri Luar

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Negeri dapat mengadakan pertemuan lebih darisekali dalam setahun. Pada KTT ASEAN IIIdisetujui bahwa KTM ASEAN dapat melibatkanMenteri-menteri lainnya jika diperlukan.

3. Sidang Menteri-menteri Ekonomi ASEAN (ASEANEconomic Ministers—AEM):Sidang ini merupakan badan tertinggi dalammenentukan kebijakan kerja sama ekonomiASEAN. SidangAEM pada mulanya diadakan duakali setahun, kemudian diadakan setahun sekali.AEM mulai dilembagakan sejak KTT ASEAN II.Pada KTT IV dibentuk Dewan AFTA untukmengawasi, melaksanakan koordinasi danmemberikan penilaian terhadap skema TarifPreferensi Efektif yang sama (Common EffectivePrefential Tariff-CEPT) menuju kawasanperdagangan bebas ASEAN. AMM maupun AEMmemberikan laporan bersama kepada kepalapemerintahan negara-negara ASEAN pada saatKTT.

4. Sidang Menteri-menteri Sektoral ASEAN :Sidang Menteri-menteriyang menyangkut bidang-bidang tertentu dalam kerja sama ekonomi, yaitubidang energi, pertanian, dan kehutanandilaksanakan bila diperlukan untuk memberikanarahan bagi kerja sama ASEAN. Sidang paraMenteri tersebut memberikan laporan kepadaAEM.

5. Sidang Menteri-menteri ASEAN lainnya :

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Sidang-sidang Menteri Lingkungan Hidup,Tenaga Kerja, Kesehatan, Sosial, Kehakiman,Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologiyang diadakan menurut keperluan. Sidangtersebut dikoordinasikan dengan AMM dandapat menyampaikan langsung kepada kepalapemerintahan.

6. Sidang gabungan para Menteri Luar Negeri danMenteri Ekonomi (Joint Ministerial Meeting--JMM):Sidang inidibentuk pada KTT III, dan diadakan biladiperlukan untuk menyusun koordinasi lintassektoral serta konsultasi mengenai kegiatan-kegiatan ASEAN. Pertama kali diselenggarakan diKuching bulan Februari 1991 membahas tentangperan ASEAN dan APEC.

7. Sekretaris Jenderal ASEAN:Diangkat oleh kepala-kepala pemerintahanASEAN dengan rekomendasi AMM berdasarkankecakapan. Ia diberi status setingkat Menteridengan mandat yang diperluas untuk mem-prakarsai, memberikan, melakukan koordinasi,melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN,mengepalai Sekretariat ASEAN (di Jakarta);bertangung jawab kepada KTT dan seluruhpertemuan para Menteri ASEAN dalampersidangan serta kepada ketua Panitia Tetap(Pantap) ASEAN atas nama ketua Pantap (kecualisidang Pantap pertama dan terakhir), JointConsultative Meeting-JCM) yang terdiri dari SeniorOfficials Meeting (SOM), Senior Economic Officials

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Meeting (SEOM) dan pertemuan para DirekturJenderal ASEAN.

8. Panitia tetap ASEAN (ASEAN StandingCommittee—ASC) :Segala kegiatan ASEAN yang dilakukan selamasetahun di antara dua KTM menjadi tanggungjawab Pantap ASEAN yang terdiri dari ketuanya,Menteri Luar Negeri Negara tuan rumah,Sekretaris Jenderal dan para Direktur JenderalSekretariat Nasional ASEAN. Pantap ASEANmenyampaikan laporan langsung kepada AMM.

9. Sidang-sidang Pejabat Tinggi ASEAN (SeniorOfficials Meeting—SOM):Secara resmi dilembagakan sebagai bagian darimekanismeASEAN, padaKTT III dan bertanggungjawab untuk menangani kerja sama di bidangpolitik dan keamanan. SOM diselenggarakan biladiperlukan dan menyampaikan laporan tanggungjawab kepada AMM.

10.Sidang Pejabat-pejabat Tinggi Ekonomi ASEAN(Senior Economic Officials Meeting—SEOM):Dibentuk secara resmi pada KTT III. Pada KTTIV disetujui bahwa lima komite yang adadibubarkan yaitu: Committee of Finacial andBanking (COFAB), Committee on Food, Agriculturaland Foresty (COFAF), Committee on Industry,Mineral and Energy (COIME), Committee onTransportation and Communication (COTAC) sertaCommittee on Trade and Tourism (COTT). Kegiatan-

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


kegiatan dalam kerja sama ekonomi selanjutnyadiambil alih dan dilaksanakan oleh SEOM.

11. Sidang Pejabat-Pejabat Tinggi ASEAN bidanglainnya:merupakan sidang para pejabat yang menanganisosial budaya/kerja sama fungsional ASEAN.Sidang tersebut sudah melembaga. Komite-komitenya terdiri dari: Committee on Culture andInformation (COCI), Committee on SocialDevelopment (COSD), Committee on Science andTechnology (COST), ASEAN Senior Officials on DrugMatters (ASOD), ASEAN Officials on Environment(ASOEN), dan ASEAN Conference on Civil ServiceMatters (ACCSM). Komite-komite tersebutmenyampaikan laporan kepada Pantap ASEANdan Sidang para Menteri yang terkait.

12.Sidang Konsultasi Gabungan (Joint ConsultativeMeeting—JCM):Sidang ini dibentuk pada KTT III, meliputiSekretaris Jenderal ASEAN, SOM, SEOM, danpara Direktur JenderalASEAN. Sidang dilaksanakanbila diperlukan dan dipimpin oleh SekretarisJenderal, untuk keperluan koordinasi lintassektoral, kegiatan-kegiatan ASEAN pada tingkatpejabat-pejabat pemerintah. Sekretaris Jenderalmelaporkan kegiatan ini secara langsung kepadaAMM dan AEM.

13.Sidang ASEAN dengan para Mitrawicara:Dalam kerja samaASEAN dengan para Mitrawicara,setiap anggota diberi tanggung jawab sebagaikoordinator. Berdasarkan keputusan AMM XVIII

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


di Kuala Lumpur, negara koordinator bergilirsetiap tiga tahun secara alfabetis.

14.Sekretariat Nasional :Dibentuk untuk melaksanakan maksud dantujuan ASEAN di setiap negara anggota dalamrangka melaksanakan tugas perhimpunan atasnama negara masing-masing, dan melayaniSidang Tahunan atau Sidang khusus para MenteriLuar Negeri, sidang-sidang Pantap dan komite-komite ASEAN. Strukturnya di dalam negaraanggota berada di dalam departemen luar negeri.Tentu saja fungsinya tidak akan dapat seluasASEAN Secretariat yang diketuai oleh seorangSekretaris Jenderal.

15.Komite-komite ASEAN di negara ketiga:Dibentuk di setiap negara mitrawicara berfungsisebagai penghubung dialog ASEAN. Komite-komite ini di negara mitra wicara beranggotakanpara Duta Besar negara-negara ASEAN di negaraakreditasi sebagai berikut :1) ASEAN Brussels Committee (ABC);

2) ASEAN Canberra Committee (ACC);

3) ASEAN Ottawa Committee (AOC);

4) ASEAN Washington Committee (AWC);

5) ASEAN Committee in Tokyo (ACT)

6) ASEAN Committee in Wellington (ACW);

7) ASEAN New Delhi Committee (ANDC).

Sidang komite ASEAN di negara ketiga yanglain/markas besar PBB yaitu :

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


1) ASEAN London Committee (ALC);

2) ASEAN Paris Committee (APC);

3) Bonn ASEAN Committee (BAC);

4) ASEAN Geneva Committee (AGC).

16. ASEAN Secretariat:Dibentuk atas persetujuan negara-negaraASEAN pada KTT I dan mulai berfungsi sejak7 Juni 1976 sebagai badan administratif danbertugas untuk menyelaraskan, memperlancardan memantau segala kegiatan ASEAN.

17.Jaringan Informasi ASEAN (ASEAN Web):ASEAN menyediakan jaringan pelayanan daninformasi mengenai ASEAN melalui komputeryang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yangmembutuhkannya.Untuk melaksanakan maksud dan tujuanASEAN, maka dibentuk Sekretariat NasionalASEAN di setiap negara anggota atas namanegara masing-masing yang ditentukan dalamDeklarasi Bangkok tahun 1967. Indonesiamembetuk Sekretariat Nasional ASEAN dengankeputusan Presiden No.237/1967 tanggal 5Desember 1967, yang menempatkan SekretariatNasional di bawah koordinator MenteriSekretaris Negara, dan dipimpin SekretarisUmum. Pada tahun 1982 mengalami perubahan.Sebagaimana diatur Keputusan Presiden No.15/1982 kedudukan Sekretariat Nasional ASEANdiintegrasikan sepenuhnya ke Departemen Luar

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Negeri dan dipimpin Direktur Jenderal yangbertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Sekretariat nasional ASEAN merupakanorganisasi formal dari setiap negara anggotaASEAN yang mempunyai tugas–tugas pokok dalammelaksanakan berbagai fungsinya seperti tercantumdalam pasal 823 Keputusan Menteri Luar NegeriNomor SK.203/OR/II/83/01 mengenai organisasi dantata kerja departemen luar negeri, yaitu:

1. Memberikan rekomendasi kepada menteriluar negeri mengenai kerja sama ASEANdalam bidang ekonomi dan sosial budaya sertabidang lainnya.

2. Mengadakan hubungan dan melaksanakankoordinasi dengan instansi-instansi pemerintahdan organisasi non-pemerintah mengenaiperencanaan dan pelaksanaan keputusan dibidang kerja sama antar ASEAN danorganisasi regional lainnya atau dengannegara-negara ketiga.

3. Melaksanakan dan membantu penyelenggaraansidang-sidang ASEAN.

4. Menyusun rencana kerja nasional danmelaksanakan kegiatan program-programkerja sama ASEAN.

5. Memprakarsai penulisan dan pengkajianpelaksanaan bidang-bidang kerja samaASEAN.

6. Melaksanakan koordinasi antar instansipemerintah guna penentuan sikap Indonesiadalam rangka pelaksanaan kegiatan ASEANserta mengadakan evaluasi tentang hasil-hasilnya.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


7. Melaksanakan koordinasi dan mengikuti sertamenunjang kegiatan-kegiatan komite ASEANyang berada di Indonesia.

8. Mengadakan kerja sama dan koordinasidengan ASEAN Secretariat, dan denganSeketariat Nasional di negara anggota lainnya,serta dengan komite-komite ASEAN di negaraketiga.

Secara struktural, susunan organisasiSekretariat Nasional ASEAN terdiri atas beberapabiro dengan tugas dan wewenang masing-masing.Pembagian tugas dari biro-biro pada dasarnyadalam praktek adalah sama tugasnya secara umum,yang berada hanya biro umum yang tidakoperasional

Dalam melaksanakan kerja sama intra-ASEANatau antara ASEAN dengan Negara-negara ketiga,organisasi regional dan internasional dalam bidangekonomi dan sosial budaya merupakan tugas-tugasdari Biro Ekonomi dan Biro Sosial Budaya ASEAN.Masalah pengembangan kerja sama, baik kerja samaintra-ASEAN ataupun ASEAN dengan negara-negara maju dan berkembang, dengan organisasi-organisasi regional dan internasional menjadi tugasdari Biro Pengembangan dan Analisis ASEAN.

Bila ditelaah sebagai kajian dari sub bidangadministrasi dan organisasi internasional maka akanterlihat Direktur Jenderal dan para Kepala Birodalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dariprinsip-prinsip sinkronisasi baik dalam lingkunganmasing-masing maupun antara satuan organisasi

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


dalam departemen atau dengan instansi di luardepartemen, sesuai tugas pokoknya masing-masing.

3.3 ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) lahir

berdasarkan kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara anggota ASEAN. KTTASEAN IVtahun 1992 diSingapuramempunyaibobotkeputusan-keputusan semua dimensi kerja samaASEAN.

Hasil dari penilaian dan pengkajian ulang dariKTT IV tersebut menuntut ASEAN untukmenyesuaikan arah dan kebijakan-kebijakannya dibidang politik, ekonomi dan keamanan, baik intra-ASEAN ataupun ekstra ASEAN. Dalam menggalangsolidaritas sekaligus untuk menunjang usaha-usahaASEAN untuk meningkatkan kerja samanya diberbagai bidang, maka dilakukan kerja sama yangsifatnya fungsional. Melalui KTT ASEAN IV tahun1992 di Singapura telah disepakati dokumen untukmeningkatkan kerja sama intra-ASEAN yangmelahirkan AFTA.

AFTA bertujuan untuk meningkatkan dayasaing barang-barang manufaktur negara anggotaASEAN di pasar dunia, untuk mempromosikaninvestasi asing langsung di negara-negara ASEANdan investasi antar negara anggota. Para anggotasetuju untuk memulai AFTA pada Januari 1993melalui tahapan-tahapan tertentu.

Perdagangan intra-ASEAN sulit berkembang,karena negara-negara anggotanya memproduksi

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


barang-barang sejenis yang menimbulkanpersaingan di antara mereka, sedangkan masing-masing negara ASEAN juga masih lebih banyakmelakukan aktivitas perdagangan dengan negara-negara lain di luar ASEAN.

Pendorong gagasan pembentukan AFTAadalah semakin ketatnya persaingan antar negarayang memperlemah perdagangan intra-ASEAN dansulitnya menarik investor asing ke negara-negaraASEAN, sehingga perlu diperluas pasar danpeluang investasi melalui penggabungan pasartermasuk membebaskan lalu lintas barang dan jasa.

Tujuan itu disepakati untuk dilaksanakansecara bertahap melalui common effective preferentialtariff (CEPT) untuk menggantikan ASEANpreferential trading agreement (ASEAN-PTA) yangdianggapsudahtidakmemadailagidalamperdaganganantar negara ASEAN.

ASEAN-PTA merupakan kerja sama di manasetiap negara anggota memberikan kemudahan dibidang tarif kepada negara anggota lainnya, berupamargin of preference (MOP) sebesar antara 25-50%untuk sekitar 15,75 produk. Efektivitas kerja samaini sangat rendah karena produk-produk yangdisepakati tersebut memiliki nilai perdagangansangat rendah di antara negara-negara ASEAN.

Hambatan pelaksanaannya adalah pertama,sebagian besar barang-barang yang termasuk dalamASEAN-PTA bukan barang-barang bernilai tinggi.Kedua, hambatan prosedur dan administrasi.Ketiga, perbedaan tarif efektif di negara-negaraanggota ASEAN atas suatu barang yang sama

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


setelah dikenakan MOP. Keempat, perbedaankebijakan dan program di antara negara-negara atasproduk yang termasuk dalam ASEAN-PTA. Kelima,produk-produk ASEAN PTA masih terkenahalangan nontarif, seperti pembatasan jumlahimpor, karena itu, ASEAN-PTA tidak memberikankeuntungan timbal balik bagi negara-negaraanggota ASEAN, dari sini dibutuhkan suatuterobosan bagi kerja sama ASEAN. Untuk maksuditu, Indonesia mengusulkan beberapa hal pentingyang kemudian disetujui dalam sidang para menteriekonomi ASEAN ke-22 di Bali.

Tujuan skema CEPTadalah untuk meningkatkankegiatan perdagangan dan investasi cepat dan adilmelalui pemberian preferensi tarif kepada produk-produk yang sama, hasil produksi negara anggotaASEAN. Hal ini akan memberikan tarif efektif yangsama di pasar-pasar ASEAN. Dalam sepuluh tahun,terhitung sejak Januari 1993, diharapkan dapatterwujudnya AFTA secara bertahap melaluipelaksanaan skema CEPT, yaitu dengan penurunantarif menjadi 0-5% dalam jangka waktu 10 tahun.

Realisasi AFTA itu sendiri dipercepat dari 15tahun menjadi 10 tahun, karena didasarkan padakeyakinan bahwa semua negara ASEAN akanmampu melakukan penurunan tarif dan memasuk-kan exclusion list ke dalam inclusion list. Di lain pihak,dipandang perlu adanya pendalaman dan perluasanAFTA, yakni perluasan sektor yang ikut dalamskema CEPT terutama sektor pertanian dan jasa,serta mempercepat AFTA dan mengurangi daftarproduk sensitif. Hal lain yang juga mengemuka

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


adalah perluasan dan penambahan anggota barunegara-negara tetangga seperti Vietnam, Kamboja,Myanmar yang tujuannya untuk memperbesar skalaekonomi AFTA. Diharapkan bahwa AFTA akanbenar-benar dapat terwujud pada tahun 2003,dengan meliputi seluruh negara yang ada di AsiaTenggara.

3.4 Kesepakatan AFTA Bagi IndonesiaIndonesia sebagai negara yang merdeka dan

berdaulat, merupakan anggota yang aktif dalammasyarakat internasional. Pelaksanaan politik luarnegeri Indonesia ditujukan untuk memelihara danmemperjuangkan kepentingan dalam hubungannyadengan negara-negara lain. Keanggotaan Indonesiadalam ASEAN merupakan salah satu karakteristikutama dari kebijakan luar negerinya. Kebijakan luarnegeri Indonesia umumnya ditentukan atau terkaitdengan faktor-faktor domestik. Berbagai informasiyang dikumpulkan berikut ini merupakanrangkuman dari serangkaian wawancara dan bahantertulis yang diterima dari sumber di departemenluar negeri.

Pada periode 1967-1984 politik luar negeriIndonesia kurang aktif mengambil prakarsa-prakarsa politik karena sangat terkait dengankepentingan nasional sehingga dipandang sebagai“Inward looking policy”. Keterlibatan diplomatikcenderung dibatasi hanya pada peran regionaldalam ASEAN sebagai upaya mencari penyelesaiandalam konflik kawasan. Namun demikian, Indonesia

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


tetap melaksanakan keputusan yang telahdisepakati dalam Deklarasi Bangkok untukmencapai tujuan bersama anggota yang tergabungdalam ASEAN.

Pembinaan dan peningkatan kerja sama disegala bidang antar-negara anggota ASEAN adalahpenting untuk memperkokoh ketahanan nasionalmasing-masing negara anggota yang kemudianakan memperkuat ketahanan regionalnya. Karenasemakin besar kekuatan yang dimiliki oleh paraanggota asosiasi, maka akan memperkuatkedudukan Indonesia. Hal ini tidak terlepas dariberbagai pertimbangan politis, antara lain bahwastabilitas dan keamanan regional merupakan syarat/prakondisi dalam usaha-usaha melaksanakanpembangunan; antara lain dengan jalan memahamiaspirasi negara-negara tetangga yang ditujukansejauh fungsional untuk menghindarkan berbagaiperbedaan yang dapat menimbulkan konflik danatau konfrontasi, termasuk juga untuk meningkatkankerja sama di segala bidang pada masa perang dinginyang marak dengan pertentangan ideologi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka arahdan kebijakan pembangunan di bidang hubunganluar negeri Indonesia dituangkan ke dalamkebijakan konkret melalui Garis Besar HaluanNegara (GBHN) dengan TAP MPR No. II/1973kemudian dalam GBHN tahun 1988 dan tahun 1993,dimana sasarannya masih belum berubah.

Indonesia sebagai negara anggota ASEANmerupakan kekuatan utama dalam hal ukurandemografi dan sumber daya, juga merupakan salah

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


satu negara pencetus gagasan pembentukan danpendiri ASEAN, sehingga kurangnya konsensus atasperan Indonesia dalam ASEAN pada kenyataannyaakan menghambat keberhasilan upaya menuju kerjasama regional. Indonesia dianggap sebagai Centralpoint ASEAN, baik oleh para anggota maupun parapengamat dari luar ASEAN. Olehkarena itu kebijakanluar negeri Indonesia terhadapASEAN menjadibahankajian bagi anggota ASEAN yang lainnya.

Secara struktural-fungsional ASEAN telahmengalami perkembangan yang bertujuan untukmeningkatkan perdamaian, kemajuan, kemakmurandan kesejahteraan negara-negara ASEAN, melaluistabilitas politik di kawasan Asia Tenggara. PadaKTTASEAN I tahun 1976 diBali, telah disempurnakanberbagai hal yang menyangkut kerja sama regionaldalam menghadapi dinamisme perubahan dalamlingkup internasional, yakni dengan menyetujuipembentukan Sekretariat ASEAN, Deklarasikesepakatan ASEAN (Declaration of ASEANConcord), perjanjian persahabatan dan kerja sama diAsia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation inSoutheast Asia) merupakan tata perilaku yangmengatur hubungan internasional (Code of Conduct)bagi pergaulan di Asia Tenggara.

Dalam KTT ASEAN III di Manila (1987),dilakukan terobosan besar yang mengubah modelkerja sama ekonomi ASEAN, yang selama ini tidakberlangsung mulus. Faktor utama yang menjadipenyebabnya adalah karena situasi politik AsiaTenggara yang pada saat itu masih diwarnai olehkonflik politik dan pertentangan ideologi, selain

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


kurangnya perekat untuk menciptakan komplemen-taritas komoditi unggulan ASEAN, model kerjasama ASEAN pun yang terlalu berdasarkan padaDeclaration of ASEAN Concord dan Treaty or Amityand Cooperation in Southeast Asia padahal ASEANharus berpandangan jauh ke depan. Mengingatsituasi dan kondisi internasional sedang mengacuke arah perubahan yang kondusif ke arahperdamaian yang dapat menjamin kelangsunganhidup ASEAN. Situasi dan kondisi tersebut antaralain ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:1. Tercapainya persetujuan pengurangan dan

pembatasan senjata nuklir jarak menengah antaraAmerika Serikat dan Uni Sovyet pada tahun 1987;

2. Munculnya Mikhail Gorbachev sebagai tokohreformis Uni Sovyet dengan gebrakan inwardlooking melalui strategi Glasnost dan Perestroika;

3. Rapprochment antara Beijing dan Moskow yangmembawa dampak dalam hubungan negara-negara di Asia Tenggara; dan

4. Pendekatan Timur-Barat yang mengubahpandangan selamaini,bahwasosialisme-komunismetidak dapat berhubungan dengan kapitalisme-liberalisme.

Hal ini menjadi masukan bagi Indonesia,dimana stabilitas regional akan mendukungstabilitas nasional negara-negara di kawasan.Karenanya segala konflik yang menyebabkaninstabilitas kawasan harus segera diakhiri. Untukmaksud tersebut solidaritas ASEAN perlu

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


ditingkatkan, khususnya dalam menghadapi konflikKamboja yang saat itu dianggap sebagai prasyarat,sekaligus faktor dominan untuk menciptakanstabilitas kawasan. Indonesia menjadi pelopordiplomasi penyelesaian masalah Kamboja melaluiforum internasional dan mendirikan pemerintahkoalisi Kamboja (CGDK). Kini mencoba diplomasigaya baru untuk membuat terobosan, denganmenawarkan konsep Cocktail Party atau pertemuantidak formal antara pihak-pihak yang bersengketaatas Kamboja. Formula ini menggunakan modelpenyelesaian regional, tanpa melibatkan negara-negara besar.Hal inisesuaidengankeinginan Vietnam,dan prasyarat bagi terwujudnya perdamaian sesuaidengan tuntutan ASEAN yakni keluarnya Vietnamdari Kamboja.

Gagasan Indonesia menyelenggarakan CocktailParty ini diramu dalam kerangka “face savingformula” dalam arti menyelamatkan muka Vietnamyang sudah mulai terdesak di forum internasional.Upaya ini menampakkan keberhasilan sehinggakemudian dilanjutkan dengan Jakarta InformalMeeting I (JIM I) dan Jakarta Informal Meeting II (JIMII). Pada akhirnya Vietnam menyetujui untukmenggunakan formula internasional dalampenyelesaian masalah Kamboja, yaitu dengandiselenggarakannya Konferensi Paris pada tahun1990.

Upaya penyelesaian masalah Kamboja,diimbangi konsolidasi ASEAN di bidang ekonomi.Declaration of ASEAN Concord, khususnya yang

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


mengatur kerja sama joint venture dan bidangindustri, perlu direvisi. Di sinilah kerja sama intra-ASEAN mulai diwujudkan, yaitu bahwa kerja samaASEAN tidak selalu harus meliputi semua negaraASEAN, tapi dapat secara bilateral atau trilateral,yang dapat dilakukan oleh sesama negara anggotaASEAN. Indonesia juga beranggapan belum saatnyauntuk melakukan kerja sama integrasi ekonomimelalui kawasan perdagangan bebas di AsiaTenggara, mengingat masih terdapatnya berbagaikendala antara lain:1. Masih belum berimbangnya perkembangan

ekonomi antara negara ASEAN.

2. Sektor industri belumlah dapat dijadikan andalanekspor penerimaan devisa.

3. Masih terjadi kompetisi perdagangan komoditiyang sama.

Dalam mempersiapkan diri ke arahperdagangan bebas ASEAN dilakukan denganmengembangkan konsep yang diajukan olehSingapura “Growth Triangle” atau segitigapertumbuhan; suatu model kerja sama tiga negarayang mempunyai kedekatan geografis danmengembangkan kawasan berikat untuk kerja samadi bidang ekonomi. Sebagai produk percontohannyaadalah apa yang dinamakan IMS-GT (Indonesia-Malaysia-Singapua Growth Triangle), dan IMT-GT(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle).Model kerja sama inilah yang diupayakan untukperdagangan intra-ASEANagar saling komplementer.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Dalam mengkonsolidasikan diri pada kerjasama ekonomi intra-ASEAN, tahun 1991 Indonesiamulai tampil sebagai negara pembina kerukunan dikawasan Asia Tenggara, termasuk mencari carauntuk menghindarkan konflik di masa mendatang.Pasca konflik Kamboja, antisipasi bahwa klaimtumpang tindih atas kepulauan Spartly di laut ChinaSelatan dan Ligitan (Malaysia dengan Indonesia)akan menjadi konflik potensial di masa mendatang.Karena itu, pemerintah Indonesia secara antisipatifmengajak pihak-pihak yang bersengketa agar sejakdini berunding dan menghindarkan pertentanganyang memuncak, maka diadakanlah sejumlahlokakarya, yang rutin diselenggarakan setiap tahun.

Di samping kebijakan luar negeri yangdiarahkan ke ASEAN dan Asia Tenggara, Indonesiaikut berperan aktif dalam kegiatan foruminternasional. Pada periode pasca perang dingin(1990-sekarang), terlihat berbagai upaya Indonesiauntuk memainkan peran yang lebih besar di duniainternasional disertai prinsip bebas aktif yangdijalankan lebih tegas. Indonesia mulai meningkatkankredibilitasnya dan peduli terhadap masalah-masalahyang dihadapi negara berkembang. Manifestasinyaterlihat dari adanya kesepakatan untuk normalisasihubungan diplomatik dengan RRC (1990), adanyakesepakatan para Menteri Luar Negeri GerakanNon Blok (GNB) yang menempatkan Indonesiasebagai tuan rumah KTT GNB X tahun 1992 telahmembuka peluang bagi Indonesia untuk memimpinGNB (sebagai Ketua pada periode 1992-1995).

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Guna menghadapi lingkungan strategis baru,Indonesia mulaimencoba melakukan penyeimbanganantara aspek bebas dan aktif dalam politik luarnegerinya.

Sejalan dengan perkembangan liberalisasi danglobalisasi dunia yang mempunyai ciri dan dampaktertentu yang didorong oleh adanya kemajuan dibidang teknologi komunikasi, teknologi transportasi,teknologi informasi, ternyata menimbulkanterjadinya hal-hal berikut ini:

1. Interlinkages yang sangat erat antara berbagaifaktor yang terjadi dari kepentingan negara-negara sebagai pelaku politik luar negeri,menjadi sangat integrated dari kepentingansubjek di luar negara termasuk pelakuekonomi, pelaku bisnis, dan juga LSM yangsaling terkait.

2. Sektor-sektor dalam hubungan luar negeri daninternasional dalam bidang ekonomi, politiksosial dan budaya tidak bisa dipisahkan,karena terdapat saling ketergantungan(interdependensi).

3. Pendekatan bilateral, regional, antar regionaldan global terkait artinya, dan tidak bisadipisahkan.

Liberalisasi dan globalisasi dunia dalamperkembangannya ternyata mengarah pada kerjasama ekonomi dan telah membentuk blok-blokperdagangan seperti ME, UE dengan single market-nya, termasuk NAFTAuntuk Amerika, Kanada danMeksiko.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Hal ini merupakan ancaman eksternalterhadap Survival Economic Cooperation ASEAN disamping adanya faktor lain yang bersifat internalyaitu yang menimbulkan kesadaran bahwa tidakbaik apabila terdapat ketergantungan terhadapkomoditi tertentu. Secara faktual yang terjadi padaakhir tahun 70-an dan pada awal tahun 80-an, ketikaterjadi dua krisis yaitu krisis energi dan krisiskomoditi, harga minyak jatuh sangat tajam setelahnaik begitu tinggi. Disusul kemudian jatuhnyakomoditi primer.

Kenyataan tersebut membuat banyak negaratermasuk Asia Timur, Asia Tenggara sadar, bahwamemang tergantung pada komoditi tertentu itusangat tidak baik. Untuk menjawab tantangan-tantangan eksternal dan internal tersebut makaASEAN melakukan penyesuaian dan adjustment didalam kebijakannya sehingga secara berangsur-angsur dapat tercapai. Perubahan-perubahan antaralain mengenai komoditi yang dihasilkan olehnegara-negara anggota ASEAN yang pada awalnyabersifat kompetitif menjadi komplementer. Dalamwaktu 10-15 tahun terlihat adanya situasi internalkerja sama ASEAN berubah ke arah yang lebihkondusif, dimana perubahan struktur ini menghasilkanperekonomian ASEAN yang mulai strategis.

Pada KTT ASEAN IV di Singapura (1992),ASEAN memutuskan menerapkan kawasanperdagangan bebas atau liberalisasi perdaganganuntuk kawasan Asia Tenggara. Hal ini dimung-kinkan karena secara politis-ideologis negara-negara

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


di Asia Tenggara tidak terlibat konflik yang serius.Adapun yang tersisa hanyalah konflik-konflikinternal seperti di Kamboja dan Myanmar. Dengankondisi seperti ini maka Indonesia beranggapanbahwa kawasan berikat kini dapat ditingkatkanmelalui AFTA atas pertimbangan:

1. Negara-negara ASEAN, khususnya Thailand,Malaysia, Indonesia dan Filipina, berkembangmenjadi negara industri manufaktur. MengikutiSingapura yang kerja sama ekonominya komple-menter;

2. Konflik-konflik regional telah surut;

3. Adanya blok-blok perdagangan dari luar kawasanyang bersifat ekslusif; dan

4. Peran swasta ASEAN mulai dilibatkan dalammekanisme kerja sama ekonomi intra-ASEAN.

AFTA yang telah disetujui dan mulaidirealisasikan sejak 1 Januari 1993 sampai kurunwaktu 15 tahun, dipercepat menjadi 10 tahun (tahun2003). Indonesia mengusulkan diberlakukannyaAFTA secara bertahap melalui skema CommonEffective Preferential Tariff (CEPT), yaitu daftarbarang-barang komoditi yang diperjualbelikan antarnegara-negara ASEAN yang telah dikurangi tarifbea masuknya. Hal ini adalah langkah awalpenyeragaman sikap ASEAN dalam menyongsongera perdagangan bebas di Asia Tenggara.

Dari kenyataan sikap Indonesia yang dinamisdan perkembangan menuju AFTA tahun 2003,terlihat pula kebijakan luar negeri Indonesia yang

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


berubah menjadi assertive, dalam arti lebih sesuaidengan arti, prinsip bebas aktif dan peran nasionalIndonesia di Asia Tenggara. Kawasan ini jugadianggap sebagai first belt atau lingkungan eksternalyang paling dekat dan berpengaruh terhadapstrategi kebijakan luar negeri Indonesia yang makindinamis. Di samping dan semakin menyadari akanadanya tantangan-tantangan baru yang harusdihadapinya di masa mendatang. Memang, dalamsetiap KTT dilakukan evaluasi dan kaji tindak yanghasilnya diterapkan untuk model kerja samaASEAN yang disesuaikan dengan kondisi dansituasi yang selalu berubah.

BAB IVSTUDI KASUS IMPLEMENTASI

KESEPAKATAN PERDAGANGAN BEBASASEAN DI JAWA BARAT

(BIDANG KOMODITAS AGRO)

P ropinsi Jawa Barat merupakan bagian darirangkaian pegunungan yang membentang dari

ujung Utara Pulau Sumatera atau Bukit Barisanmelalui Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara sampai keujung Utara Pulau Sulawesi, yang berupa deretangunung api yang masih aktif maupun tidak aktifserta membentuk suatu rangkaian pegunungan.Secara umum, Propinsi Jawa Barat terbagi menjadiwilayah pegunungan di bagian Selatan, sertawilayah dataran dan lereng yang landai di bagianUtara. Wilayah Selatan pada umumnya terdiri ataspegunungan yang secara morfologi dapatdibedakan atas pegunungan batuan tua dankerucut-kerucut gunung api muda serta morfologipantai yang relatif curam apabila dibandingkanwilayah utara yang landai selain dataran pantainyayang luas.

Kondisi geografis Jawa Barat yang strategismerupakan keuntungan bagi daerah Jawa Baratdalam bidang komunikasi dan perhubungan.Kawasan Utara merupakan daerah dataran rendah,sedangkan kawasan Selatan berbukit-bukit dengan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T108Studi Kasus Implementasi...

sedikit pantai dan dataran bergunung-gunung adadi kawasan tengah. Jawa Barat memiliki lahan yangsubur yang berasal dari endapan vulkanis sertabanyaknya aliran sungai menyebabkan sebagianbesar dari luas tanahnya digunakan untukpertanian, sehingga Jawa Barat ditetapkan sebagailumbung pangan nasional.

Agribisnis sebagai salah satu core businesspembangunan Jawa Barat, berkonotasi bahwa sektorini adalah sebagai penggerak dan titik bertemunyasektor ekonomi lainnya yaitu industri manufakturdan jasa-jasa. Adanya keterbatasan infrastrukturagribisnis akibat ketimpangan perhatian terhadappertanian di masa lalu, kurangnya sinkronisasi dankoordinasi antara instansi pengemban pembangunan,serta keterbatasan sumberdaya pembangunan yangdimiliki pemerintah maupun masyarakat duniausaha, menjadi dasar perlunya perhatian dalamakselerasi penataan dan pengembangan agribisnissebagai salah satu sumberdaya ekonomi di JawaBarat.

Permasalahan utama yang kini dirasakan danmemerlukan pemecahan segera dalam pengembanganagribisnis di Jawa Barat, antara lain:1. Produk agribisnis Jawa Barat masih lemah dalam

tingkat pemenuhan kuantitas, kualitas, hargayang proporsional dan kontinuitas supplysebagaimana yang diinginkan oleh pasar.

2. Belum adanya Sistem Penjaminan/Sertifikasi Mutuproduk agribisnis yang kredibel, independen,terakreditasi dan diakui pasar dunia internasional.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


3. Masih lemahnya sistem informasi yang meng-hubungkan antara kebutuhan pasar denganproduksi yang ada di produsen (petani), sehinggasegmen pasar yang tersedia tidak dapat dimasukioleh produk yang ada. Di lain pihak, berlimpahnyaproduksi menimbulkan terjadinya stagnasi disentra-sentra produsen sebagai akibat dariketerbatasan informasi pasar yang terlalumengandalkan pasar langganan yang sudah ada,sekalipun jumlahnya masih terbatas.

4. Terbatasnya fasilitas transaksi antara produsendengan segmen pasar yang ada.

4.1 Pengembangan Agrobisnis dalam RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Jawa Barat 2005-2025Misi ketiga dari Misi Pembangunan Jawa Barat

2005-2025 menyebutkan “Mewujudkan perekonomian.yang tangguh berbasis pada agrobisnis; adalahmengembangkan dan memperkuat perekonomianregional yang berdaya saing global dan berorientasipada keunggulan komparatif, kompetitif dankooperatif dengan berbasis pada potensi lokalterutama dalam agribisnis. Pengembangan ekonomiregional didukung olehpenyediaan infrastruktur yangmemadai, tenaga kerja yang berkualitas dan regulasiyang mendukung pencapaian iklim. investasi yangkondusif”.

Terwujudnya perekonomian yang tangguhberbasis pada agribisnis, ditandai oleh hal-halsebagai berikut:

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


1. Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer,sektor sekunder dan sektor tersier dalam suatusistem yang produktif, bernilai tambah danberdaya saing serta keterkaitan pembangunanekonomi antar wilayah.

2. Tersedianya jaringan infrastruktur transportasi yangandal dan terintegrasi, terpenuhinya pasokan energiyang andal dan efisien, tersedianya infrastrukturkomunikasiyangefisiendanmodernsertatersedianyainfrastruktur sumber daya air yang berkualitas.

3. Meningkatnya PDRB, laju pertumbuhan ekonomi,penyerapan tenaga kerja, investasi di daerah, nilaiekspor produk serta mengurangi ketergantunganterhadap bahan baku impor.

4. Tercukupinya kebutuhan pangan masyarakatJawa Barat.

5. Tersedianya penunjang perkembangan ekonomidalam bentuk regulasi yang efektif, pembiayaanyang berkelanjutan, sumberdaya manusia yangberkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna,jaringan distribusi efektif dan efisien serta sisteminformasi yang andal.

Berikut beberapa poin penting yang disarikandari RPJPD Jawa Barat Tahun 2005-2025:1. Arah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang

lebih tinggi harus berkelanjutan dan berkualitas,dalam arti meningkatkan kemakmuran bagiseluruh masyarakat Jawa Barat yang didukungoleh iklim usaha yang berdaya saing secaraglobal.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Keberhasilan pencapaian visi pembangunansangat ditentukan oleh kemampuan daerahuntuk memanfaatkan potensi wilayah melaluipengembangan kegiatan utama (core business).Pembangunan ekonomi daerah Jawa Barat tahun2005-2025 diarahkan kepada peningkatan nilaitambah segenap sumberdaya ekonomi melaluiindustri pengolahan dan jasa dalam arti luas yangberbasis pada agribisnis serta revitalisasi pertaniandalam arti luas

Agribisnis di Jawa Barat sudah ada dantumbuh di masyarakat serta masih memilikipotensi yang besar dan variatif untuk didukungagroekosistem yang cocok, untuk pengembangankomoditas pertaniansehingga komoditas pertanianmemiliki citra yang positif dan berdaya saing baikpada tingkat lokal, regional dan internasional.

Pengembangan agribisnis di Propinsi JawaBarat diarahkan pada: 1) pengembangan industriinput yang memadai dari segi jumlah, kualitas danwaktu sesuai dengan tuntutan pengembanganagribisnis hiIir; 2) pengembangan teknologibudidaya dan organisasi produksi yang dapatmeningkatkan produktivitas tanaman, ternakdan ikan dengan menggunakan lahan minimaldan ramah lingkungan untuk menghasilkanproduk yang berkualitas dan aman bagikonsumen; 3) peningkatan nilai tambah melaluipengolahan hasil produkprimer; 4) pengembangansistem pemasaran yang berorientasi padaperubahanpermintaankonsumen;5)pengembanganpenunjang sistem agribisnis yang berfungsi

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


mengatur dan memandu sistem agribisnis, dan6) pengembangan jejaring bisnis terintegrasi yangmenggambarkan harmoni antar pelaku bisnispada tingkat institusi pemerintah terkait, produsendan pelaku jasa agribisnis dalam lingkup wilayahdan lingkup fungsional.

2. Dalam rangka meningkatkan daya saing,pengembangan industri Jawa Barat diarahkanpada; Pertama, peningkatan nilai tambah danproduktivitas melalui diversifikasi produk(pengembangan ke hilir), pendalaman struktur(hulu-hilir), penguatan hubungan antar industri,dan pendukungan infrastruktur produksi yangantara lain tersedianya sarana dan.prasaranafisik (transportasi, komunikasi, energi, sertasarana dan prasarana teknologi), prasaranapengukuran standardisasi, pengujian danpengendalian kualitas; serta sarana danprasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerjaindustri. Kedua, pembangunan industri yangberkelanjutan, dimana produksi industri harusmemperhatikan faktor lingkungan sehinggadapat menghasilkan industri produksi bersih(green product/ecological product). Ketiga,pengembangan Industri Kecil dan Menengah(IKM) sehingga mampu berdaya saing baik dipasar lokal maupun internasional.

3. Pengembangan perdagangan dalam negeridiarahkan pada peningkatan sistem informasipasar dan penguasaan akses pasar lokal danregional, meningkatkan sistem distribusi yang

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


efektif dan efisien dengan harapan akanterjaminnya ketersediaan kebutuhan pokokmasyarakat. Adapun untuk pengembanganperdagangan luar Negeri diarahkan padapenguatan akses dan jaringan perdaganganekspor, sehingga diharapkan dapat memperkuatposisi produk Jawa Barat di mata internasional.Upaya tersebut diharapkan dapat memberikandampak positif terhadap pembangunan pereko-nomian Jawa Barat sehingga diharapkan dapatmemberikan nilai tambah yang sebesar-besarnyaterhadap kesejahteraan masyarakat.

4. Kini dalam memasuki RJPM tahap Kedua (2008-2013) pengembangan agribisnis terfokus padabeberapa hal dimulai dengan penataan agribisnisyang ada dan penyelesaian permasalahan yangdihadapi di setiap sub sistem agribisnis. Dari segisistem agribisnis yang perlu dilakukan pada tahapini yaitu: 1) penataan agribisnis yang ada; 2)perbaikan subsistem agribisnis yang bermasalah;3) revitalisasi agribisnis untuk pembangunanekonomi; 4) mengubah proporsi peran agribisnisdalam struktur PDRB Propinsi Jawa Barat; dan5) realokasi sumberdaya, pendanaan, danwilayah pertumbuhan agribisnis.

Dengan menempatkan agribisnis sebagaisuatu sistem, konsekuensinya akan mengubahproporsi peran agribisnis dalam perekonomianPropinsi Jawa Barat. Implikasi lebih lanjut darireposisi ini adalah realokasi sumberdayaekonomi yang lebih berat ke pengembangan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


agribisnis. Sedangkan pada sektor perdagangandiharapkan dapat mengoptimalkan pasar dalamnegeri,penataan distribusibarang danmeningkatkanorientasi ekspor.

5. Pada RPJM tahap Ketiga (2013-2018) akan terjaditahap pemantapan mutu. Ini merupakan tahappengembangan teknologi agribisnis hulu denganagribisnis hilir, diperoIehnya komitmen terhadappembangunan agribisnis di Propinsi Jawa Barat.Pemantapan mutu merupakan komitmenPropinsi Jawa Barat untuk merespons setiaptuntutan konsumen, terutama terhadap mutu,kenyamanan, keamanan, kesehatan, kelestariandan isu-isu lingkungan lainnya. Tuntutantersebut memerlukan rekayasa teknologi disemua subsistem agribisnis. Pada tahap inidiperlukan: 1) Supply Chain Management yangefektif dan efisien; 2) Budaya mutu dan merek;3) Sertifikasi dan standardisasi produk; 4)Respons terhadap upaya mencapai kepuasankonsumen; dan 5) Kelembagaan penunjang yangefisien. Pada faktor industri dan perdagangantahapan pembangunan ini diarahkan padapenciptaan lingkungan bisnis yang nyaman dankondusif, pengembangan kemampuan inovasi,peningkatan kemampuan sumber daya industridan mengembangkan industri kecil yangtangguh. Sedangkan pada sektor perdagangandiarahkan pada perluasan kawasan perdaganganekspordanpenataandistribusibarang,pemberdayaanproduk dalam negeri dan pengembangan pasardalam negeri.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


6. Pada RPJM tahap Keempat (2018-2023) pengem-bangan pertanian Propinsi Jawa Barat harussudah menguasai jaringan bisnis yang luas. Halini ditunjukkan dengan adanya integrasi vertikaldan integrasi horizontal dalam sistem agribisnis.Untuk itu diperlukan: 1) Holding Company danintegrasi integrasi vertikal tingkat lokal, regional,dan internasional; 2) Kolaborasi bisnis di tingkatJawa Barat dan propinsi lain; dan 3) Relasi bisnisdi pasar internasional. Pada tahap ini agribisnisPropinsi Jawa Barat sudah berkembangmenembus batas-batas wilayah propinsi dannegara. Konsekuensinya adalah pada tahap inipersaingan global akan semakin kuat. Selamatahapan sebelumnya dapat dilalui dengan baik,pada tahap pengembangan jaringan ini akandapat dilalui dengan baik. Dalam faktor industridan perdagangan, tahapan pemantapan diarahkanpada peningkatan daya saing industri yangberorientasiekspor, menciptakan kesempatan kerjadalam jumlah besar dan mengoptimalkanpendayagunaan potensi dalam negeri sertaperluasan perdagangan luar negeri.

7. Pada tahap Kelima (2023-2025), pertanianPropinsi Jawa Barat harus sudah memasuki tahappemenangan persaingan baik nasional maupunglobal. Untuk itu diperlukan: 1)Penguatankeunggulan kompetitif; 2)Terpenuhinya konsumsiPropinsi Jawa Barat dan domestik; 3) Tingginyadaya terima pasar internasional; dan 4) Nilaitambah ekspor yang tinggi. Kegiatan agribisnis

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


pada tahap ini dicirikan dengan komitmen yangtinggi terhadap tujuan memenangkan keunggulankompetitif di pasar global, dengan ciri bisnis yangberorientasi pada efisiensi, kualitas, keamanan,dan keberlanjutan.

4.2 Faktor-Faktor Daya Saing dan Model StrategiPengembangan Ekspor Komoditas AgroJawa Barat dalam Kerangka AFTA

4.2.1Faktor-FaktorPenentuDaya SaingJawaBaratBerdasarkan hasil wawancara dengan Dirjen

ASEAN Departemen Luar Negeri serta kalanganpengusaha agro, baik di tingkat nasional maupunPropinsi Jawa Barat dapat dimaknakan bahwadengan diterapkannya otonomi daerah pembahasanmengenai daya saing wilayah, misalnya propinsiatau wilayah administrasi lebih rendah, di Indonesiasaat ini menjadi sangat relevan. Persaingan tidakhanya dalam perdagangan eksternal tetapi jugadalam menarik investasi dari luar, dan persainganjuga tidak hanya antara suatu wilayah denganwilayah di negara (tetangga) tetapi juga antarwilayah di Indonesia. Pertanyaan sekarang adalahapakah Jawa Barat mampu menarik lebih banyakinvestor asing dibandingkan wilayah-wilayah laindi Indonesia. Juga, apakah Jawa Barat mampu untuklebih banyak mengekspor ke wilayah lain daripadamengimpor dari wilayah lain di dalam negeri atauluar negeri.

Daya saing Jawa Barat ditentukan terutamaoleh daya saing dari sektor-sektor atau unit-unit

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


kegiatan usaha, misalnya sektor industri dan sektorpertanian di Jawa Barat. Kemudian daya saingPropinsi Jawa Barat sangat tergantung padakapasitas masyarakatnya (terutama pengusaha)untuk berinovasi dan melakukan pembaharuanterus menerus, dan untuk ini diperlukan teknologidan SDM. Oleh karena itu, berbeda dengankeunggulan komparatif, keunggulan kompetitifsifatnya sangat dinamis: teknologi berubah terus,demikian juga kualitas SDM berkembang terus.

Lebih lanjut, dalam perdagangan eksternal(atau internasional), kemampuan Jawa Barat untukmenembus pasar eksternal (global) atau mening-katkan ekspornya ditentukan oleh suatu kombinasidari sejumlah faktor keunggulan relatif yangdimiliki masing-masing perusahaan di Jawa Baratatas pesaing-pesaingnya dari wilayah/negara lain.Dalam konteks ekonomi/perdagangan internasionalpengertian daripada keunggulan relatif dapatdidekati dengan keunggulan komparatif dankeunggulan kompetitif. Suatu wilayah memilikikeunggulan bisa secara alami (natural advantages)atau yang dikembangkan (acquired advantages).

Keunggulan alami yang dimiliki Jawa Baratadalah jumlah tenaga kerja, khususnya darigolongan berpendidikan rendah dan bahan bakuyang berlimpah. Kondisi ini membuat upah tenagakerja dan harga bahan baku di Indonesia relatif lebihmurah. Keunggulan alamiah ini sangat mendukungperkembangan ekspor komoditas-komoditasprimer Jawa Barat hingga saat ini yaitu minyak danpertanian; dan sebagian besar ekspor manufaktur

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


khususnya yang padat karya dan berbasis sumberdaya alam (seperti produk-produk dari kulit,bambu, kayu dan rotan) hingga saat ini. Sedangkanyang dimaksud dengan keunggulan yangdikembangkan adalah misalnya tenaga kerja yangwalaupun jumlahnya sedikit memiliki pendidikanatau keterampilan yang tinggi dan penguasaanteknologi sehingga mampu membuat bahan bakusintesis yang kualitasnya lebih baik daripada bahanbaku asli, atau berproduksi secara lebih efisiendibandingkan wilayah/negara lain yang kayasumber daya alam.

Inti daripada keunggulan kompetitif adalahbahwa keunggulan suatu wilayah atau industri didalam persaingan global, selain ditentukan olehkeunggulan komparatif yang dimilikinya, yangdiperkuat dengan proteksi atau bantuan daripemerintah, juga sangat ditentukan oleh keunggulankompetitifnya. Faktor-faktor keunggulan kompetitifyang harus dimiliki oleh setiap perusahaan/pengusaha nasional, khususnya Jawa Barat, untukdapat unggul dalam persaingan di pasar internasionaldi antaranya yang paling penting yaitu:a. Penguasaan teknologi dan know-how;

b. SDM (pekerja, manajer, insinyur, saintis) dengankualitas tinggi, dan memiliki etos kerja, kreativitasdan motivasi yang tinggi, dan inovatif;

c. Tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggidalam proses produksi;

d. Kualitas serta mutu yang baik dari barang yangdihasilkan;

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


e. Promosi yang luas dan agresif;

f. Sistem manajemen dan struktur organisasi yangbaik;

g. Pelayanan teknis maupun nonteknis yang baik(service after sale);

h. Adanya skala ekonomis dalam proses produksi;

i. Modal dan sarana serta prasarana lainnya yangcukup;

j. Memiliki jaringan bisnis di dalam dan terutamadi luar negeri yang baik;

k. Proses produksi yang dilakukan dengan sistemjust in time;

l. tingkat entrepreneurship yang tinggi, yakni seorangpengusaha yang sangat inovatif, inventif, kreatifdan memiliki visi yang luas mengenai produknyadan lingkungan sekitar usahanya (ekonomi,sosial, politik, dll.), dan bagaimana cara yangtepat (efisien dan efektif) dalam menghadapipersaingan yang ketat di pasar global.

m.Pemerintahan yang solid dan bersih, serta sistempemerintahan transparan dan efisien.

4.2.2 Strategi Pengembangan Ekspor Komoditas

Agro Jawa Barat dalam Kerangka AFTA

Dalam upaya menciptakan sistem penyediaandan distribusi pangan di Jawa Barat yangdirencanakan, perlu melibatkan beberapa komponensebagai berikut:1. Fungsi/peran pemerintah daerah, mulai dari

tahap penyiapan/perencanaan dan pengoperasianpasar;

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


2. Peran sektor swasta dan publik, mulai dari tahappenyiapan/perencanaan dan pengoperasianpasar;

3. Indikator kinerja, yang dapat digunakan sebagaitolok ukur keberhasilan dalam melakukanmonitoring dan evaluasi khususnya dalampengoperasian pasar;

4. Prioritas pengembangan, disesuaikan dengansumberdaya yang dimiliki dalam upaya mengem-bangkan pengelolaan dan pengoperasian yangmaksimal menuju sasaran yang diinginkan;

5. Tahapan pengembangan.

Penulis mengamati secara langsung beberapakegiatan antara lain koordinasi dan sinergitasimplementasi AFTA di Jawa Barat yang melibatkanpara birokrasi pemerintahan di Jawa Barat sepertirapat koordinasi dan seminar-seminar sehinggadapat menangkap ungkapan-ungkapan pikiran,perasaan, yang dikemukakan para birokrasipemerintahan berkenaan dengan implementasiAFTA di Jawa Barat. Kemudian pada tataran akarrumput banyak aktivitas di tingkat masyarakat yangdapat diamati secara langsung oleh penulis,misalnya proses di lapangan yang berkenaandengan pengadaan komoditas, pengolahan danpemasaran komoditas pertanian Jawa Barat dalamkerangka AFTA. Dari keseluruhan proses di ataspenulis mendapatkan gambaran menyeluruhmengenai upaya terpadu peningkatan eksporkomoditi agro Jawa Barat dalam kerangka AFTAseperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.1

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Gambar 4.1Keterpaduan Upaya Peningkatan Ekspor

Komoditi Agro Jawa Barat dalam Kerangka AFTA

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Sebagaimana terlihat, dalam gambar 4.1tampak adanya tahapan-tahapan yang saling terkaitsatu sama lain dalam proses peningkatan eksporkomoditi agro dalam kerangka AFTA yaitu:1. Tahap penulisan dan pengkajian kebijakan yang

di dalamnya terdapat proses pembuatan analisisekspor.

2. Tahap pengembangan operasional; meliputibimbingan ekspor terpadu dan bimbinganprogram internet homepage ekspor.

3. Tahap pengembangan sistem informasi industridan perdagangan; meliputi pengembanganjaringan informasi pusat data dan pengembangansistem informasi industri dan perdagangan.

4. Tahap PenataanStruktur Industridan Perdagangan;meliputi pengembangan iklim peningkatanekspor, peningkatan pasar ekspor komoditi,pengembangan industri olahan produk agroberorientasi ekspor, dan identifikasi produkekspor potensial/unggulan/ diunggulkan.

5. Tahap pengembangan dan diversifikasi produkagro; meliputi sistem informasi industri danperdagangan peningkatan desain produk danpromosi, sertifikasi komoditi agro, akses pasarlokal, regional dan internasional, dan pengembangankemitraan usaha dan pembiayaan.

6. Tahap pengembangan dan pembinaan usahanasional; meliputi identifikasi produk BUMNuntuk ekspor dan peningkatan ekspor melaluiBUMN.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


7. Tahap pengembangan ekspor; meliputi pelatihanekspor, identifikasi pelaku ekspor, identifikasipelaku ekspor di daerah, pameran dan promosiekspor, informasimuatan ruang kapal, pengamatandan intelejen pasar, pengembangan bursakomoditi, analisis produk-produk agro, pengem-bangan ekspor daerah,pelayanan informasi ekspor,pembinaan mutu produk untuk komoditi ekspor,forum komunikasi dan konsultasi ekspor,identifikasi hambatan prosedur dan dokumentasiekspor, dan peningkatan perdagangan imbal beli.

8. Tahap pengembangan kerja sama perdaganganinternasional; meliputi penyusunan pedomankontak hubungan dagang, identifikasi hambatanakses pasar, pembentukan tim pengkajian strategiekspor, dan penyusunan dan penyebarluasaninformasi perdagangan bilateral, regional, danmultilateral.

4.3 Kondisi Riil Kesiapan Jawa Barat MelakukanImplementasi AFTA Bidang PerdaganganKomoditas Agro (Model Edward III)

Lebih lanjut, kaitannya dengan kondisi riilkesiapan Jawa Barat melakukan implementasiAFTAbidang perdagangan komoditas pertanian di JawaBarat, berdasarkan panduan teoretis dari pemikiranEdward III, hasil observasi dan wawancara terkajibeberapa hal sebagai berikut:

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


4.3.1 Kegiatan KomunikasiDari pengamatan di lapangan, kegiatan

komunikasi dalam kerangka perdagangan komoditaspertanian di Jawa Barat tidak berjalan sesuai denganentitas dassein. Pemerintah seharusnya menunjukimplementor yang dinilai akan menjalankan seluruhproses komunikasi. Di tingkat propinsi Jawa Baratimplementor tersebut hanya bertumpu pada satuinstansi yakni Dinas Industri dan PerdaganganAgro. Padahal proses komunikasi yang dijalankanberkenaan dengan implementasi AFTA bidangkomoditas pertanian di Jawa Barat memerlukansuatu institusi yang tingkat kewenangannya dapatbersifat lintassektoraldan implementoryangdimaksuddiharapkan dapat mengawasi dan mengendalikantransmisi seluruh pesan yang menjadi dasar daripemahaman perdagangan komoditas pertaniandalam kerangka AFTA di Jawa Barat.

Dari pengamatan di lapangan, tidakberjalannya kegiatan komunikasi sesuai yangdiharapkan misalnya terkaji dalam tataran DinasIndustri dan Perdagangan Agro Jawa Barat. Tugaskomunikasi yang menjadi tanggung jawab dariinstansi dimaksud hanya berkisar pada penyuluhankepada komunikan dengan mempergunakan mediaseminar-seminar dan lokakarya. Kegiatan seperti inihanya diikuti oleh para pelaku pasar yang beradadi tingkat organisasi profesi seperti Kamar Dagangdan Industri (Kadinda) atau asosiasi yang bergerakdi bidang pertanian, seperti DPD AsosiasiPengusaha Komoditas Pertanian Jawa Barat, KUDdan kelompok-kelompok tani.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Kegiatan yang menjadi substansi dari faktorkomunikasi ini tidak dapat dilaksanakan karenapersepsi terhadap komunikasi yang lebih dipahamisebagai suatu proses untuk menyampaikan pesandalam tatanan stuktural saja. Dalam pemahamanpara implementor, perdagangan komoditas pertaniandi Jawa Barat hanya berkisar pada para pelaku pasarsaja. Informasi yang disampaikan sebagai pesantidak dirasakan oleh para petani secara langsung,bahkan persyaratan perdagangan bebas yangkemudian menjadi tujuan dari informasi yangdisampaikan tidak dipahami secara jelas.

Para petani juga tidak merasa berkewajibanuntuk menyesuaikan dengan kebutuhan hasilproduksi mereka dalam kerangka perdaganganbebas yang menjadi tuntutan untuk dilaksanakannyaAFTA. Hal ini merupakan bukti dari pemahamanyang dimiliki komunikator/implementor terhadapkomunikasi yang dimaknakan hanya sebagaisosialisasi. Lebih tegasnya, implementor merasaberkewajiban untuk mensosialisasikan kondisikesiapan untuk perdagangan komoditas pertaniandalam kerangka AFTA. Sosialisasi yang dimaksudtidak dengan pemahaman yang mendalam tentangberbagai substansi mendasar dari sebuah persyaratanperdagangan bebas.

Pemahaman yang terbatas terhadap situasidan kondisi yang menjadi persyaratan bagipelaksanaan perdagangan bebas dalam kerangkaAFTA tersebut, berdasarkan catatan wawancara,tidak sepenuhnya menjadi kesalahan dari paraimplementor. Setidaknya, keputusan pelaksanaan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


AFTAmerupakan sebuah kesepakatan mengikat yangmenjadihasildariberbagai pertemuan ditingkat tinggiantarnegara anggota ASEAN. Kesepakatan tersebutlebih banyak merupakan hasil dari pertemuan tingkatkepala negara anggota ASEAN atau tingkat menteri.Bahkan apabila dilihat dari kajian pustaka yang ada,mulai dari pembentukan ASEAN (8 Agustus 1967),KTTASEANIVdi Singapurasampaidenganpertemuanyang samatahun 1997 terlihat lebihbanyak pertemuandan kesepakatan AFTAdilakukan oleh para eksekutifdi tingkat menteri luar negeri. Menteri luar negeri darinegara-negara ASEAN ini bertindak sebagaipengambil keputusan meneruskan struktur sistemASEANSecretariatyangadadalamtataransupranasionaldari negara-negara anggota.

Kondisi seperti itu memungkinkan terjadinyaketidakjelasan perintah yang ada bagi pelaksanaankomunikasi. Paling tidak, kebijakan yang merupakanhasil dari kesepakatan ASEAN melalui menteri luarnegeri tidak akan mudah untuk disampaikan secaralangsung kepada Departemen Perdagangan.Kebijakan tersebut harusmelaluiproses panjang mulaidari ratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat sampaikepada keputusan presiden yang dilanjutkan kepadaDepartemen Perdagangan (padamasa itu DepartemenPerdagangan dan Industri).

Kesulitan selanjutnya justru berada di tingkatpemerintah daerah yang sudah menganut pola kerjaotonomi daerah. Pemberlakuan otonomi daerahberdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999dan direvisi UU No 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, memperlihatkan adanya

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


ketimpangan hubungan instansi departementerhadap struktur yang sama di pemerintah daerah.Artinya, struktur Dinas Perdagangan yang ada dipemerintah daerah tidak akan sama kedudukannyadengan ketika menjadi bagian integral dariDepartemen Perdagangan Republik Indonesia.Demikian halnya Dinas Industri dan PerdaganganPropinsi Jawa Barat bukan merupakan “bawahan”dari Departemen Perdagangan Republik Indonesiayang berkedudukan di Jakarta. Pola kerja yang adapun hanya bersifat koordinatif tidak bersifatintruksif, sehingga masih harus berdasarkanpersetujuan (tembusan) dari kepala daerah ataugubernur.

Pola hubungan yang tidak langsung seperti inimengakibatkan sulitnya komunikasi yang terjadi dariDepartemen Perdagangan kepada Dinas Industri danPerdagangan di pemerintah daerah. Kesulitan yangsama juga dialami oleh implementor dari posisi DinasIndustri dan PerdaganganAgro yang oleh pemerintahDaerah Jawa Barat dikatagorikan secara mandiriterpisah dari Dinas Industri dan Perdagangan induk.Dengan kondisi tersebut dapat dimengerti sulitnyamenemukan faktor ketegasan dalam informasi yangdiberikan oleh implementor dari pejabat di DinasIndustri dan Perdagangan Jawa Barat. Selain posisinyasebagai Dinas yang baru berdasarkan Perda tentangSOTK Pemerintah Daerah Jawa Barat, implementorperdagangan agro ini berhadapan dengan persoalanklasik dariposisiDinas IndustridanPerdagangan JawaBarat yang masih memposisikan diri sebagai indukorganisasi dari Dinas Industri dan PerdaganganAgro.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Pada praktiknya, informasi kebijakan yangturun dari Departemen Perdagangan RI mengenaikerangka pelaksanaan AFTA sudah berhadapandengan struktur yang ada di Departemen LuarNegeri. Setidaknya, ejawantah dari kebijakanperdagangan bebas sebagai kesepakatan ASEANdari Departemen Luar Negeri masih menjadi bagiandari proses kerja yang dihasilkan dari DirektoratJenderal ASEAN. Berdasarkan wawancara denganpejabat di lingkungan Direktorat ASEAN dinyatakanbahwa kesulitan struktural merupakan kendalayang sering dihadapi dalam pelaksanaan kesepakatanperdagangan bebas ASEAN (AFTA).

Kendati keputusan yang diambil atas namamenteri luar negeri dan disampaikan kepadadepartemen terkait dalam pelaksanaan AFTA,kerapkali keputusan tersebut dipandang “sebelahmata” oleh instansi dimaksud. Hal ini sebagai akibatdari arogansi sektoral yang berkembang dari budayaorganisasi di negeri ini. Seorang menteri pemimpindepartemen tertentu tidak akan merasa berkewajibanuntuk melaksanakan kebijakan yang datang daristruktur direktorat jenderal, apalagi dari departemenlain. Bahkan keputusan sejenis yang datang darimenteri di lingkungan yang berbeda pun sulit untukdilaksanakan oleh menteri di departemen lain.

Keadaan ini, menurut Dirjen ASEAN akanmembuat kebijakan tentang AFTAmenjadi bias dansulit dipahami sampai pada tingkat “akar rumput”.Masyarakat awam (man in the street) tidak akan bisamemahami secara utuh, bagaimana sesungguhnyamakna dari sebuah kebijakan perdagangan bebas

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


yang menjadi kesepakatan ASEAN itu. Apalagikenyataan akan adanya perdagangan bebas duniajustru diartikan sebagai praktek liberalisasi yangnegatif sehingga terkadang maknanya sama dengankolonialisme. Selain substansi dari kebijakan yangterkadang bias (perintah yang tidak jelas), tidakjarang kebijakan tersebut berjalan lambat karenaketerlambatan dari sampainya informasi tentangkebijakan itu kepada masyarakat pelaku ekonomidan petani yang berkepentingan dengan kebijakanAFTA.

Penulis berpendapat bahwa kondisi di atasmenyiratkan adanya bias komunikasi antara paraimplementor kebijakan tingkat nasional, tingkatpropinsi, para pelaku bisnis sampai dengan tataranakar rumput. Secara teoretik isi pesan yangdisampaikan tidak diterima dengan baik olehkomunikan. Ini berarti, proses efek dari transformasiinformasi yakni kesan yang didapat oleh komunikan,setelah dia mendapatkanpesan pun tidak berlangsungsemestinya.

Dalam konteks implementasi AFTA di tataranakar rumput terlihat bahwa para petani tidakmemberikan feed-back positif yang mendukungimplementasi AFTA. Hal itu karena komunitaspetani agro di Jawa Barat tidak memperolehinformasi berkenaan dengan apa manfaat yangsecara langsung dapat mereka dapatkan denganadanya keikutsertaan komunitas petani agro JawaBarat dalam kerangka perdagangan bebas dikawasan Asia Tenggara.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Dengan demikian, tidak mengherankanapabila di masa depan implementasi AFTA ditataran akar rumput tampaknya tidak akanmendapatkan dukungan penuh dari komunitas agroJawa Barat apabila sosialisasi untung ruginyaimplementasi AFTA tidak disampaikan sebagaimanamestinya.

Lebih lanjut, seperti yang disampaikan padakajian teoretis pada pembahasan sebelumnya,interpretasi penulis ini dapat dijelaskan secara lebihmendalam seperti di bawah ini.

4.3.1.1 Faktor Transmisi dari KomunikasiSejak tahun 2002 kesepakatan AFTA ini sudah

dilaksanakan. Perintah kebijakan telah dikeluarkanakan tetapi komunikasi dari kebijakan ini tidakberjalan sesuai yang diharapkan. Berbagai hal yangmenjadi entitas transmisi dari komunikasi kebijakanini adalah: 1) pertentangan pendapat; 2) distorsi/penyimpangan karena informasi; dan 3) persepsipribadi pelaksana. Tiga hal tersebut akan dibahassecara akumulatif dan bersama-sama dalamsubjudul ini.

1. Pertentangan PendapatApabila ditinjau dari hasil observasi dan

wawancara dengan berbagai informan di DinasIndustri dan Perdagangan Agro, terlihat adanyapertentangan pendapat yang cukup tajam antar-para pelaksana kebijakan kesepakatan AFTA.Masing-masing informan memiliki persepsi yangberbeda-beda tentang aplikasi kesepakatan AFTA.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Sebagian di tataran Subdinas menilai bahwakebijakan AFTA ini tidak realistik sehingga akansulit dilaksanakan di lapangan. Kekhawatiranmereka ini diawali oleh tuduhan bahwaperdagangan bebas akan memaksa masuknya parapelaku ekonomi asing yang sudah pasti memilikitingkat kemampuan kompetisi yang tinggi.Kemampuan kompetisi yang tinggi tersebut akanmengalahkan seluruh komponen pelaku ekonomikhususnya pedagang komoditas agro di Jawa Barat.

Sebagian yang lain menilai bahwa kebijakanAFTA ini merupakan kebijakan yang sempurna danharus segera dilaksanakan untuk mewujudkankemajuan bagi para petani di Jawa Barat. Asumsidari pendapat ini adalah bahwa perdagangan bebastidak mungkin dapat dibendung, sehingga yangmungkin adalah memanfaatkan arus perdaganganbebas untuk kemakmuran petani di Jawa Barat.Apabila pola adaptasi yang cepat dilaksanakankepada seluruh jajaran petani dan pelaku ekonomi(pedagang komoditas agro) di Jawa Barat maka kedepan perdagangan bebas akan menguntungkanbagi seluruh komponen komunitas agro di JawaBarat.

Pandangan lain lagi juga muncul, bahwaperdagangan bebas hanya akan menjadi isu rejiminternasional yang tidak membawa perubahansignifikan bagi perdagangan agro di Jawa Barat.Pandangan ini menilai bahwa perkembangan duniatentang perdagangan bebas tidak sepenuhnya dapatdilaksanakan. Perdagangan bebas hanya akanmenjadi isu politik dari negara-negara kaya untuk

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


bisa menyerap sumber daya alam yang ada dinegara-negara berkembang.Akan tetapi perdaganganbebas tersebut tidak akan berjalan lama, sehinggapada saatnya akan pupus seperti isu-isu globalisasiyang lainnya.

Perbedaan pandangan ini menimbulkan cara-cara yang berbeda dalam implementasi kebijakankesepakatan AFTA di Jawa Barat khususnya dalambidang perdagangan komoditas agro. Denganperbedaan ini ketegasan untuk menentukan teknispelaksanaan kebijakan juga tidak terlihat. Sebagianpihak menginginkan agar komunikasi dilaksanakandengan menggunakan penyuluhan yang mendalamdan pelatihan-pelatihan agar pemahaman mendalamjuga diperoleh dari komunikan. Akan tetapikemudian muncul pertentangan dari pihak yangberbeda bahwa pelatihan dan penyuluhan akanmemakan biaya mahal dan tujuan tidak terlaluefektif. Akhirnya komunikasi hanya disepakatidengan penyampaian pesan melalui seminar danlokakarya yang bertujuan untuk mengefisienkanpenggunaan anggaran dan kewajiban dasarnyasudah dilaksanakan.

2. Penyimpangan (distorsi)Faktor kedua yang muncul adalah penyimpangan

(distorsi) karena adanya informasi melalui lapisanbirokrasi yang panjang. Dalam faktor ini yangmengemuka adalah lapisan birokrasi yang terjadidi Dinas Industri dan Perdagangan Agro di JawaBarat tidak memiliki komunikasi yang cukup baikdan intensif dengan pusat pemerintahan di Gedung

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Sate. Kondisi ini diakibatkan oleh posisi DinasIndustri dan Perdagangan Agro yang merupakanstruktur baru dari “pecahan” dari Dinas Industridan Perdagangan Jawa Barat. Keputusan pemisahanDinas ini pun lebih didasarkan pada kebijakan darikeinginan kepala daerah untuk meningkatkanperdagangan dan industri agro di Jawa Barat.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Dinas inilebih banyak overlaping dengan Dinas Industri danPerdagangan induk sehingga nuansa kerjanya tidakbisa maksimal untuk menyampaikan informasi.Berbagai institusi di masyarakat masih lebihmeletakkan kepercayaan kepada Dinas Industri danPerdagangan induk. Kadin dan asosiasi komoditaspertanian yang ada di Jawa Barat lebih banyakmempercayakan komunikasi institusi merekakepada Dinas Industri dan Perdagangan induk. Halseperti ini yang mengakibatkan komunikasi dariimplementor berjalan dalam distorsi lapisanbirokrasi.

3. Persepsi Pribadi PelaksanaFaktor terakhir yang menjadi entitas komunikasi

adalah persepsi pribadi pelaksana yang selektif danpenolakan atas persyaratan-persyaratan. Hal iniberkaitan erat dengan kondisi sumber daya manusiayang memiliki latar belakang berbeda-beda dilingkungan Dinas industri dan Perdagangan AgroJawa Barat. Dari kajian faktor ini dapat disebutkanbahwa peran dan posisi Dinas Industri danPerdagangan Agro Jawa Barat ini tidak diminati olehpersonil birokrasi di pemerintah daerah. Personil

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


staf di lingkungan pemerintah daerah memilikipersepsi yang sama dalam pengakuan bahwa DinasIndustri dan Perdagangan Agro ini merupakanwadah bagi personil yang sudah tidak terpakai dilingkungan pemerintah daerah. Posisinya tidakberbeda jauh dengan lembaga-lembaga tertentuyang dipandang sama yang ada di lingkunganpemerintah daerah, seperti Badan Litbangda(Penelitian dan Pengembangan Daerah).

Bahkan Dinas Industri dan PerdaganganInduk pun memiliki nilai yang sama sebagai “DinasBuangan”, apalagi Dinas Industri dan PerdaganganAgro. Semua gambaran ini memberikan persepsipribadi dari pelaksana yang selektif. Tidak setiappersonilyangberkedudukanatauditempatkan diDinasIndustri dan Perdagangan Agro merasa nyamanuntuk berada dalam posisi tersebut. Bahkan posisipuncak dari jajaran eselon tertinggi di Dinasbersangkutan juga masih melakukan manuveruntuk bisa sesegera mungkin mendapat mutasi dariposisinya saat ini.

Wajar kiranya apabilaberbagai persyaratan yangada dalam pelaksanaan kesepakatan AFTA dianggapsebagai sesuatu yang mengganggu oleh personil yangada di dalam Dinas Industri dan Perdagangan.Penolakan tersebut kemudian ditularkan denganmemberikan penetrasi kepada institusi yang bergerakdi bidang agro pula. Karena dinilai secara pribadisebagai nilai-nilai yang persyaratannya bertentangandengan persepsi pribadi tersebut maka informasi yangdisampaikan tidak sepenuhnya, sehingga tidak jarang

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


komunikasi terjadi tidaksesuaidengan harapan dalamkomunikasi kebijakan. Persepsi yang selektifterhadap pesan yang disampaikan mengakibatkanpesan tidak seluruhnya disampaikan dan akibatnyakebijakan kesepakatan AFTA tidak dimengerti.

4.3.1.2 Faktor Kejelasan (Clarity)Faktor ini mensyaratkan agar komunikasi

berjalan dengan baik, maka diperlukan kejelasandari petunjuk-petunjuk yang ada dalam kebijakankesepakatan AFTA. Kejelasan dalam petunjuk-petunjuk itu menghadapi kendala sebagai akibatpula dari simpang siur dan biasnya pesan yang adadari kebijakan pemerintah pusat sebagaikesepakatan AFTA sampai kepada kebijakan dibidang perdagangan komoditas pertanian agro diJawa Barat.

Sebagai kebijakan yang dihasilkan darikeseluruhan bentuk kerja sama ASEAN danmenanggapi adanya perdagangan bebas dunia, makakebijakan kesepakatanAFTAitupun bermakna dalamkompleksitas yang cukup tinggi. Kompleksitaskebijakan itu merupakan faktor yang sulit untukdipahamidalam pelaksanaannya mengingat di tingkatakar rumput maupun di tingkat implementor didaerah akan berhadapan dengan kesulitan dalammemahami makna yang terkandung secaramenyeluruh dalam kebijakan perdagangan bebastersebut. Entitasdariperdagangan bebasASEAN yangmengandung barang-barang/jasa bersifat fast track,normal track dan lain-lain bukan merupakan hal yang

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


mudah untuk dipahami katagorisasinya olehmasyarakat pelaku ekonomi dan petani agro secaraumum.

Selain itu, terdapat banyak keanekaragamanyang terjadi dalam struktur masyarakat di JawaBarat. Keanekaragaman tersebut memunculkanberbagai kelompok kepentingan baik di bidangsosial, ekonomi dan politik, misalnya para pemilikmodal, termasuk para tengkulak yang kerapmenerapkan sistem ijon kepada para petani agro;masuknya parpol yang berupaya menjadikan parapetani agro sebagai bagian dari konstituennyadengan cara mengelompokkan mereka dalamorganisasi-organisasi bawahan parpol tersebut;oligarki dalam sistem pemasaran yang dikuasai olehkelompok etnis tertentu.

Berbagai kelompok yang ada juga memilikikekuatan sosial yang tidak mudah untuk ditembus ataubahkan memiliki kekuatan penekan tertentu bagikebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah.Oleh karena itu, tidak jarang pemerintah daerah (dalamhal iniDinasIndustridanPerdaganganAgroJawaBarat)berhadapan dengan kepentingan kelompok ekonomitersebut dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi.Implementasi kebijakan kesepakatan AFTA jugaberbenturan dengan berbagai kepentingan darikelompok-kelompok ekonomi dimaksud. Petani Gula,misalnya, memiliki kepentingan yang sudahdiformulasikan ke dalam kebijakan para petani guladalam organisasi petani Tebu. Demikian juga kelompokkepentingan lainnya yang ada di Jawa Barat dalamkaitannya dengan perdagangan komoditas agro.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Tegasnya, Dinas Industri dan PerdaganganAgro juga merasa tidak dapat melaksanakankebijakan kesepakatan AFTA terhadap substansitertentu apabila berhadapan dengan kelompokmasyarakat dimaksud. Bahkan keinginan untuktidak mengganggu kelompok masyarakat tertentutersebut merupakan faktor yang mengakibatkankomunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kondisi tidak berjalannya komunikasi tersebutditambah lagi dengan kurangnya konsensusmengenai tujuan-tujuan kebijakan yang tidakdipahami oleh setiap personil yang ada dalam DinasIndustri dan Perdagangan Agro. Para staf yang adasebagai SDM dalam Dinas dimaksud tidak memilikikonsensus yang kuat terhadap tujuan-tujuan darikebijakan kesepakatan AFTA untuk mewujudkanperdagangan bebas dan mendorong komoditas agrodi Jawa Barat. Bahkan banyak masalah baru yangmuncul bersamaan dengan munculnya kebijakanbaru yang tidak dapat diselesaikan di tingkat dinas.

Apabila sebuah faktor kebijakan yang adaberkaitan dengan dinas lain di lingkunganpemerintah Jawa Barat, maka faktor kebijakantersebut cenderung tidak berjalan dikarenakan tidakmendapat respon yang baik dari dinas terkaitbersangkutan. Sebagai contoh: apabila informasidari Dinas Industri dan Perdagangan Agromengharuskan agar produk tertentu harus memenuhistandar perdagangan bebasyang menjadipatokan darikomoditas pertanian agro di pasar bebas, maka DinasPertanian tidak merasa berkewajiban untukmenyesuaikan dalam substansi penyuluhan atau

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


pengarahan kepada petani di lapangan. Haldemikian sering terjadi sehingga arogansi lintassektoral ini membutuhkan penanganan yangmemadai dan berkesinambungan. Meskipun terlaludini apabila disebutkan bahwa dibutuhkan sebuahstruktur yang memadai dalam menangani haldemikian, lintas sektoral di antara Dinas ini barudapat dikoordinasikan dengan lembaga AsistenDaerah atau setingkat Biro pelaksana koordinasi.

Dari keseluruhan paparan pada kegiatankomunikasi termaktub di atas, penulis dapatmenginterpretasikan bahwa dari sudut pandangfaktor transmisi dan faktor kejelasan (Clarity) darikomunikasi sebagaimana yang tertuang dalam kajianteoretis pada Bab II dari Edward III, kegiatankomunikasi implementasi AFTA perdagangankomoditas pertanian di Jawa Barat belum berlangsungsebagaimana yang diharapkan sehingga belummampu mendorong tercapainyadaya saing Jawa Baratdi dalam menghadapiperdagangan bebas di kawasanAsia Tenggara

4.3.2 Keadaan Sumber Daya (resources)Seperti yang disampaikan kajian teoretis pada

Bab II, tampaknya, faktor sumber daya inimerupakan faktor penting yang sangat menentukandalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan.Implementor sebagai sumber daya utama jugamembutuhkan sumber daya lainnya yang dianggappenting dalam melaksanakan kebijakan. Di sampingsumber daya manusia sebagai staf dengan kriteriajumlah dan kualitas (kuantitas dan keahlian/skill),

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


sumber daya yang dibutuhkan implementor adalahinformasi, wewenang, dan fasilitas-fasilitas.

Berikut ini akan dianalisis sesuai rambu-rambuteoritis pada Bab II mengenai sumber daya yangada dalam implementasi kebijakan perdagangankomoditas pertanian dalam kerangka AFTA di JawaBarat.

4.3.2.1 Staf yang MelaksanakanFaktor pertama dan utama dalam pelaksanaan

sebuah kebijakan adalah sumber daya manusiadalam pengertian staf yang melaksanakan membantuimplementor. Sejumlah staf yang ada di jajaranDinas Industri dan Perdagangan Agro Jawa Barattergolong staf yang berada dalam taraf “terbuang”.Jajaran staf di bawah eselon II lebih bermaknasebagai posisi dilempar dari dinas/instansi lain yangtak dibutuhkan. Tidak jarang SDM yang adamerupakan personil yang “dihukum” sebagai akibatkesalahan tertentu dalam melaksanakan tugas,misalnya saja melanggar disiplin bekerja,berseberangan dengan kebijakan atasan di instansisebelumnya.

Lebih jauh, posisi alamat kantor yangbertempat di lokasi yang cukup jauh dari pusatpemerintahan induk memberikan kesan jarangnyalokasi tersebut dikunjungi; atau mendapatkunjungan dari kepala daerah. Hal tersebut,memang benar adanya. Dengan demikian, sangatmemungkinkan apabila staf yang ada di jajaraneselon III ke bawah akan memiliki tingkat keaktifanyang rendah dibandingkan dengan dinas lain yang

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


lebih terkontrol dari pusat pemerintahan. Mekanismekerja staf juga diwarnai oleh suasana tidak aktif yangbiasa terjadi di instansi yang jarang sekalimelaksanakan kegiatan inti. Posisi Dinas Industridan Perdagangan Agro Jawa Barat yang sangatjarang memiliki inisiatif untuk melaksanakankegiatan secara mandiri juga menjadi penyebabkenapa instansi ini kurang diminati.

Kondisi ini seiring dengan struktur sumberdaya manusia yang ada di lingkungan dinastersebut menjadi sangat rendah kualitasnya.Meskipun secara kuantitas dinas ini memilikistruktur yang sama dengan dinas lain di lingkunganpemerintah daerah Jawa Barat, akan tetapi jumlahpersonil staf yang ada tidak memadai dalammelaksanakan tugas seiring dengan semangat untukmengimplementasikan kebijakan kesepakatanAFTA di bidang komoditas agro. Meskipun secaramenyeluruh pendidikan staf berdasarkan penjenjanganyang berlaku umum di lingkungan pemerintahdaerah, akan tetapi staf dimaksud sangat jarangmengalami proses mutasi apabila sudah masuk dilingkungan Dinas Industri dan Perdagangan Agro,termasuk Dinas Industri dan Perdagangan induk.Bahkan diklat penjenjangan yang pernah diikutitidak berdasarkan bidang kerja yang digeluti. Stafperdagangan luar negeri misalnya, sangat jarangmengalami diklat tentang proses perdagangan luarnegeri. Bahkan untuk memahamiproses perdaganganbebas hanya mendapat informasi dari pelaku pasaratau informasi media massa yang beredar danmenjadi langganan dari Dinas tersebut.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Secara menyeluruh keahlian dari staf yang adasebagai sumber daya manusia di lingkungan Dinasyang menangani perdagangan komoditas pertanianagro ini sangat minim sehingga sangat sulit untukmelaksanakan secara maksimal. Keahlian kesarjanaanyang ada juga tidak memadai, meskipun 20% daristaf bergelar Strata 2 (termasuk Kepala Dinas),namun keahlian yang ditempuh melalui jalur formaltersebut tidak bersesuaian langsung dengankeahlian yang dibutuhkan. Dari sejumlah S-2dimaksud 85% merupakan strata 2 dengan keahlianbidang pertanian, atau spesialisasi perikanan.

Tentu saja kondisi sumber daya manusiadengan struktur demikian ini lebih mengarah padasemakin sulitnya pelaksanaan kebijakan perdaganganbebas dengan mengandalkan komoditas agro. Selainitu, sangat tidak mudah untuk menemui staf Dinasyang ada di tempat pada jam-jam kerja. Kesibukanyang tidak terjadwal dengan pasti semakinmempersulit intensitas pelaksanaan kebijakan apapun di lingkungan Dinas Industri dan PerdaganganAgro Jawa Barat. Kenyataan yang kerapkali terjadiapabila Kepala Dinas tidak berada di tempat (ataumelakukan tugas di luar kantor) dalam waktu yangcukup lama. Hal ini pun akan secara otomatismemberikan peluang kepada staf di bawahnyauntuk tidak masuk kantor dengan berbagai alasanselama kegiatan Kepala Dinas tersebut tidak beradadi kantor. Sebuah kebijakan atau surat disposisi yangtersalurkan ke para staf pun akan mengalamipenundaan sebagai akibat dari tidak adanya staf dikantor.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Kesulitan dalam menyelesaikan segala surat-menyurat yang berkaitan dengan kewenangan DinasIndustri dan Perdagangan Agro ditemukan dalamkerangka sulitnya staf berada di tempat. Berbagaiwawancara dengan asosiasi petani dan stakeholder dibidang komoditas agro (pengurus Kadinda) yangberkepentingan dengan dinas ini ditemukan adanyakesulitan dalam penyelesaian persoalan perdaganganagro sebagai konsekuensi dari jarangnya staf ada dikantor. Semua hal di atas memperlihatkan sumberdaya manusia yang terhitung minim dari Dinas yangmelaksanakan impelementasi kebijakan kesepakatanAFTA selaku implementor.

4.3.2.2 InformasiSumber daya kedua yang cukup penting dalam

pelaksanaan kebijakan adalah informasi. Pengertianinformasi dimaksud sebagai sumber daya adalahpetunjuk pelaksanaan kebijakan dan data ketaatanpersonil-personil lain terhadap peraturan pemerintahyang dikeluarkan dalam kerangka AFTA. Berdasarkanstudikepustakaanyangdilakukandiperolehdatabahwakebijakan tentang AFTA sampai ke tingkat pemerintahdaerah Jawa Barat didukung oleh Keputusan GubernurNo. 21 Tahun 2004. Akan tetapi kebijakan tersebut tidakdidukungsecarateknisdenganpetunjukpelaksanaannyadilapangan,sehinggamasing-masingDinasmemberikanpenafsiran tersendiri. Sebagai contoh Dinas Industri danPerdagangan Induk Jawa Barat yang menterjemahkanbahwa kawasan perdagangan bebas diimplementasidengan membentuk zona ekonomi di lima kawasan diJawa Barat.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Tentu saja pembentukkan zona ekonomikhusus yang disebut sebagai langkah menuju zonaperdagangan bebas internasional ini dianggapsebagai langkah tepat untuk mengimplementasikankebijakan perdagangan bebas. Kawasan perdaganganyang sudah dilaksanakan di Kawasan IndustriCikarang-Bekasi ini lebih merupakan langkah untukmemberikan stimulasi gerakan kepada industriyang ada di kawasan di maksud. Namun kebijakantersebut tidak mendorong persiapan aturan yangakan memberikan dorongan bagi pelaksanaansistem perdagangan bebas. Sebagai sebuah gerakan,seperti halnya gerakan lainnnya (GDN—GerakanDisiplin Nasional) hanya merupakan kebijakansesaat yang tidak berkesinambungan. Bahkanbanyak kalangan pelaku ekonomi seperti parainvestor baik dalam maupun luar negeri, distributorperdagangan, pengembang (develover) infrastrukturperdagangan serta termasuk para pedagang menilaigerakan tersebut sebagai kebijakan “latah” akibatdari gencarnya isu perdagangan bebas.

Demikian halnya dengan kebijakan kesepakatanAFTAyangmenjadikanDinasIndustridanPerdaganganAgro Jawa Barat sebagai implementor langsung. Dinasini juga tidak menerima petunjuk pelaksanaan yangseragam sebagai bagian integral dari kebijakantersebut. Kebijakan yang diejawantahkan ke dalamKeputusan Gubernur No. 21 Tahun 2004 sebagairespon dariSurat Keputusan Menteri Luar Negeri No.3 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan No.392 Tahun 2003. Keputusan Gubernur tersebut

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


berisikantentangpedomandaerahdalammelaksanakankerja sama dengan luar negeri. Keputusan tersebut tidakberisikan petunjuk pelaksanaan teknis tentang pasarbebas yang dijalankan sebagai derivasi dari kebijakankesepakatanAFTA. Bahkan Keputusan Gubernur No.21 Tahun 20004 tidak secara langsung menyentuhkepentingan implementasi kebijakan tentang AFTA.Apalagi menyangkut komoditas pertanian agro diJawa Barat.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwapetunjuk pelaksanaan kebijakan tentang AFTAmelalui Dinas Industri dan Perdagangan lebihbanyak didasarkan pada informasi yang diperolehdari tingkat kementerian luar negeri dan ataukementerian perdagangan. Informasi tersebutbermakna sebagai sumber daya yang sangat lemahuntuk kepentingan pelaksanaan kebijakan di tingkatimplementator. Sebab informasi tersebut hanyabersifat garis besar saja dari sebuah kebijakan yangmenjadi kesepakatan negara-negara anggotaASEAN itu.

Lebih jauh lagi, berdasarkan hasil wawancaradengan pelaku ekonomi di tingkat nonpemerintah,seperti pengusaha (Kadin) dan asosiasi produksipertanian, para pengelola pasar induk, dan parapetani, dapat disimpulkan bahwa peraturan yangditerapkan untuk mewujudkan sebuah mekanismepasar yang menguntungkan bagi pihak pelakuekonomi dinilai tidak jelas. Petani di Karawang danBekasi mengetahui tentang kebijakan AFTAsebagaikebijakan pasar bebas, akan tetapi mereka tidakmengerti harus bagaimana mensikapinya. Petani di

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Indramayu, Kuningan, Cirebon, Majalengka jugamemahami mekanisme pasar bebas, hanya sajamereka tidak mengerti peranan AFTA dalammekanisme tersebut. Petani di Garut, Tasikmalaya,Ciamis sampai ke Banjar tidak begitu peduli dengankondisi pasar bebas. Petani di Kab/Kota Bandungmemahami sepenuhnya tentang mekanisme pasarbebas AFTA tetapi tidak mendapat persiapan yangcukup untuk menghadapinya.

Mereka yang bergerak di sektor pelakuekonomi tidak merasakan adanya langkah-langkahyang memadai untuk mewujudkan kebijakankesepakatan AFTAdalam bidang pertanian. Bahkanpelayanan dari lembaga yang menjadi implementorjuga dirasakan belum cukup dalam membantupelaku ekonomi mempersiapkan diri menghadapiera pasar bebas. Pola-pola mekanisme pasar bebasyang mengandung unsur-unsur mekanisme pasartidak dijelaskan dalam interaksi pasar bebas AsiaTenggara.

Oleh karena itu pada kenyataannya banyakbagian-bagian yang terdapat dalam ketetapantentang pasar bebas dalam kesepakatan AFTA yangdipilih berdasarkan kebutuhan dari pelaku pasarsendiri. Pelaku pasar menilai tidak semua ketentuanyang menjadi kesepakatan menguntungkan apabiladilaksanakan sehingga harus dipilih bagian manadari kesepakatan AFTA tersebut yang bisamenguntungkan dalampelaksanaannya. Kesepakatantentang peningkatan produk ekspor barangkomoditas pertanian yang tidak memiliki daya saingserta-merta mendapat persetujuan dari pelaku

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


ekonomi. Sebaliknya, kesepakatan yang substansinyaberkaitan dengan produk barang-barang substitutifdengan persaingan yang ketat akan segeramendapat penolakan, kalau tidak dikatakan tidakdihiraukan ketetapan tersebut.

Observasi di lapangan menemukan datatentang ketaatan akan kesepakatan yang cukuprendah sehingga dapat dipastikan data ini menjadisumber daya yang melemahkan implementasikebijakan AFTA di bidang pertanian. Data inimerupakan informasi dari sumber daya yang tidakmenguntungkan bagi pelaksanaan kebijakan pasarbebas. Beberapa pelaku ekonomi yang ditemuimemberikan pernyataan yang sama bahwa perilakumenolak atas aturan yang tidak menguntungkandari kesepakatan AFTA merupakan langkahpragmatis menghadapi persaingan usaha. Bahkanpara petani sendiri menyetujui bahwa sikappragmatis yang dilakukan oleh asosiasi danpengusaha merupakan upaya untuk melindungipetani dari persaingan yang tidak dapat dihadapisecara langsung.

4.3.2.3 Kewenangan (Authority)Faktor sumber daya yang tidak kalah

pentingnya adalah kewenangan (authority).Kewenangan dimaknakan sebagai hak untukmemanggil dengan menggunakan surat panggilan,hak mengeluarkan perintah kepada pejabat lain, hakmenarik dana dari suatu program, dan hak untukmenyediakan dana, staf serta bantuan teknis padatingkat pemerintahan yang lebih rendah.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Kewenangan yang terlihat dalam hasilpenulisan di Dinas Industri dan PerdaganganAgro Jawa Barat sangat terbatas. Seperti sudahdijelaskan sebelumnya tentang komunikasi, DinasIndustri dan Perdagangan Agro Jawa Baratposisinya tidak sekuat dinas/instansi lain dilingkungan pemerintahan daerah. Dinas Industridan Perdagangan Agro Jawa Barat tidak memilikikewenangan yang kuat dalam melakukanpemanggilan terhadap pejabat lain di luarlingkungan dinas dimaksud. Seperti telahdijelaskan di atas, apabila terdapat persoalandalam pelaksanaan teknis kebijakan perdaganganbebas misalnya, maka dinas terkait tidakmemberikan respon positif dan tanggap sesuaidengan permintaan dari Dinas Industri danPerdagangan Agro Jawa Barat. Sudah dicontohkansebelumnya bahwa produk pertanian yang tidakmemenuhi standar perdagangan bebas pun tidakdapat dikoordinasikan dengan mudah kepadaDinas Pertanian Jawa Barat yang memilikikewenangan tentang hal tersebut. Ketika dikonfirmasike Dinas Pertanian Jawa Barat mengenai hal ini,diberikan penjelasan bahwa memang hal semacam itusering terjadi. Menurut informan yang dihubungi diDinas Pertanian Jawa Barat, kondisi tersebut sebagaiakibat dari tidak sinkronnya program kerja yang adadi Dinas Pertanian Jawa Barat dengan program kerjayang ada di Dinas Industri dan Perdagangan AgroJawa Barat. Meskipun Dinas Pertanian menerimapermintaan dari Dinas Implementor dalam AFTA,

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


namun semua tidak dapat dilaksanakan begitusaja sebab menyangkut dana/anggaran yangalokasinya tidak diperuntukkan bagi kegiatantersebut. Setiap mata anggaran yang ada dalamgaris kerja Dinas Pertanian Jawa Barat sudahmerupakan hasil pembahasan berdasarkanStandard Operating Procedures.

Keterbatasan kewenangan tersebut ditambahlagi dengan ketidakmampuan Dinas Industri danPerdagangan Agro Jawa Barat dalam mengeluarkanperintah langsung kepada dinas lain yang terkaitdengan implementasi perdagangan komoditaspertanian ini. Perintah tersebut harus dikeluarkanmelalui kepala daerah, Sekretaris Daerah atauasisten, sedikitnya di tingkat Kepala Biro.Sedangkan rekomendasi untuk melaksanakanperintah dimaksud bisa berjalan cukup lama ataubahkan terkadang tidak mendapat tanggapan samasekali. Pemerintah Daerah (dalam hal ini KepalaDaerah, Sekda dan Asisten serta Kepala Biro) lebihmemfokuskan diri pada tugas-tugas pemerintahan,ekonomi makro dan administratif. Tugas-tugastersebut memiliki nuansa politik yang tinggisehingga menarik perhatian yang tinggi dari opinimasyarakat umum. Sedangkan tugas yang bersifatteknis dalam penanganan masalah seperti yangdihadapi oleh Dinas Industri dan Perdagangan AgroJawa Barat kurang bernuansa politis alias tidakmenarik perhatian publik.

Apabila dilihat dari sisi anggaran, DinasIndustri dan Perdagangan Agro Jawa Barat tidakberbeda dengan dinas-dinas lainnya di lingkungan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


pemerintah daerah Jawa Barat. Dinas ini bergerakberdasarkan anggaran yang telah ditentukan dalampenyusunan anggaran tahunan bersama-samadengan pihak legislatif. Hanya saja, seperti halnyasifat Dinas ini yang tidak bersentuhan langsungdengan nuansa politik, maka anggaran yangdiajukan oleh dinas ini pun tidak menarik perhatian.Bahkan proposal ajuan anggaran pemerintah daerahsecara menyeluruh, apabila harus dikurangi secaragradual, maka angka pengurangannya dapatdipastikan akan menyentuh pada dinas-dinas bukanpenghasil seperti Dinas Industri dan PerdaganganAgro Jawa Barat ini.

Dengan demikian, hak untuk menarik danadari sebuah program terbatas pada rencanaanggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya dalamRencana Kerja Dinas. Selain besarnya yang terbatas,anggaran Dinas ini juga terkadang mengalamikesulitan dalam pengalokasian program. Haltersebut akibat dari perencanaan yang berjalan lebihlambat ketimbang perkembangan situasi dantantangan yang menjadi bidang kerjanya. Apalagiperencanaan dari Dinas ini juga menyertakan pulakemampuan SDM yang tidak memadai dalammenyusun mekanisme kerja ke depan. Hal yangterjadi kemudian adanya tuntutan perkembangansituasi tidak memungkinkan untuk ditangani secaralebih cepat dalam waktu yang bersamaan ketikamasalah muncul, justru terhambat oleh tersedianyaanggaran. Perencanaan anggaran yang akan datangsudah tidak relevan secara menyeluruh pada saatanggaran tersebut dikeluarkan. Hal ini terlihat

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


misalnya langkah yang dilakukan Sub DinasPerdagangan Disindagro Jawa Barat untukmelakukan pelatihan ekspor impor produk agroterakhir di empat wilayah (Kota Cirebon, Kab.Kuningan, Kab. Bandung, Kab. Ciamis, Kab.Purwakarta, Kota Bogor, Kab. Bekasi, Kab.Sukabumi) dengan pembagian waktu pelaksanaan;Kota Cirebon tanggal 6-8 Maret 2006 bertempat diJln. RA. Kartini No.60 Cirebon, Kab. Kuningantanggal 13-15 Maret 2006 bertempat di Jln. RayaPanautan No.98 Sangkanurip, Kuningan, Kab.Bandung 20-22 Maret 2006 bertempat di Jln. DokterJunjunan No. 153 Bandung, Kab. Ciamis tanggal 27-29 Maret 2006 bertempat di Jln. Jend. SudirmanNo.185 Ciamis, Kab. Purwakarta tanggal 3-5 April2006 bertempat di Jln. Rasamala No. 1 JatiluhurPurwakarta, Kota Bogor tanggal 24-26 April 2006bertempat di Jln. Sawo Jajar No. 38 Bogor, Kab.Bekasi tanggal 8-10 Mei 2006 bertempat di Jln. TeukuUmar Km. 45 Bekasi, Kab. Sukabumi tanggal 18-20Mei 2006 bertempat di Jln. Cikukulu Sukabumi.

Kewenangan menyediakan dana, staf danbantuan teknis pada tingkat pemerintahan yanglebih rendah juga merupakan kewenangan dariDinas Industri dan Perdagangan Agro sebagaiimplementor. Akan tetapi kewenangan ini tidakotomatis memberikan otoritas mutlak kepada Dinasini untuk melakukan perintah langsung kepadapemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.Kebijakan Otonomi Daerah sebagai distribusikewenangan yang ada sampai ke tingkat Kab/Kotamemberikan kesulitan lain kepada Dinas ini untuk

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


melakukan perintah mewujudkan implementasikebijakan kesepakatan AFTA terutama dalambidang komoditas pertanian.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kewenanganDinas ini sebagai sumber daya yang dimiliki untukmelaksanakan kebijakan kesepakatan AFTA dalambidang perdagangan komoditas pertanian agrosangat terbatas. Keterbatasan ini memperlihatkanpula kesulitan yang dihadapi dalam implementasikebijakan.

4.3.2.4 Fasilitas-fasilitas Fisik MaterialFaktor dari sumber daya yang lain adalah

fasilitas-fasilitas (berupa bangunan-bangunan,perlengkapan dan perbekalan). Fasilitas yangdimiliki secara menyeluruh dalam kajian inimerupakan fasilitas dari pelaksana kebijakan yangdimulai dari Departemen Luar Negeri, DepartemenPerdagangan sampai Dinas Industri dan PerdaganganAgro. Fasilitas di Departemen Luar Negeri memangtergolong memadai sebatas tugas Departemen iniuntuk melaksanakan implementasi kebijakan AFTAsampai pada taraf penyampaian informasi. Akantetapi fasilitas tersebut tidak bermanfaat langsungkepada institusi pelaksana terutama dalam tatarandinas. Demikian halnya dengan fasilitas diDepartemen Perdagangan yang sudah pasti memadaidalam taraf penyampaian informasi dan pengukuranteknis dari implementasi kebijakan AFTA. Sekali lagifasilitas yang ada tidak dapat dipergunakan dalamkondisi teknis implementasi kebijakan terutamadalam bidang perdagangan komoditas pertanian di

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Jawa Barat. Dengan demikian, secara umum sumberdaya yang ada tidak memadai sehingga implementasikebijakan tidak berjalan dengan baik. Dibutuhkanpenyediaan sumber daya yang memadai dalam dinasyang menjadi pelaksana (implementator) darikebijakan perdagangan bebas bidang komoditaspertanian di Jawa Barat.

Kemudian juga dari segi infrastruktur, JawaBarat sangat minim memiliki Pusat PerdaganganKomoditas Agro (PPKA). Terdapat beberapamasalah yang masih perlu dikaji dan dikembangkanagar diperoleh gambaran serta arah penyelesaianyang lebih jelas, antara lain:

1. Gambaran kondisi Pusat PerdaganganKomoditi Agro di Jawa Barat yang ingindicapai, atau biasa disebut visi, masih belumjelas, sehingga arah yang akan dituju pun(misi) belum dapat ditentukan.

2. Pasar yang ada saat ini di Indonesia,khususnya di Jawa Barat, belum ada yangberfungsisepertiPPKA berstandar internasional,sehingga perlu dicari acuan lain yang dapatdigunakan untuk menentukan dan menyusunregulasinya.

3. Kegiatan yang ditampung di kawasan PusatPerdagangan Komoditi Agro, misalnya diPurwasuka masih bersifat umum, sehinggaperlu dilakukan analisis yang lebih rinci untukdapat menentukan perkiraan kebutuhanfasilitasnya.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


4. Dalam menyusun perkiraan kebutuhanfasilitas tersebut dilakukan pengkajian, seperti:a. Kegiatan utama yang akan terjadi dan perlu

ditampung, baik jenis maupun kapasitas/besarannya.

b. Besaran/volume tiap komoditi unggulandari kawasan perencanaan yang bisa/dapatditampung di Pusat Perdagangan KomoditiAgro di Jawa Barat.

Pusat Perdagangan Komoditi Agro di JawaBarat seharusnya dapat dimaksimalkan menjadiPusat Pasar Lelang komoditi agro Jawa Barat yangberdaya guna. Hal itu karena berdirinya pasar lelangfungsi utamanya sebagai pembentuk harga secaratransparan (price discovery) dan Risk Managementdengan mem-pergunakan instrumen hedging(lindung nilai), karena transaksi dilakukan secaralelang terbuka. Dengan adanya transparansi harga,maka petani sebagai produsen komoditi akanmemiliki bargaining position yang lebih baik. Dengandemikian mereka dapat menjual komoditinya sesuaidengan harga yang berlaku dalam kontrak, sehinggapetani dapat meningkatkan kualitas hasilproduksinya dan pendistribusiannya sudah jelas.Fluktuasi harga yang selama ini terjadi akan dapatdikendalikan dengan baik karena adanyamekanisme pasar yang wajar. Di sisi lain, petani jugadapat melakukan pola tanam sesuai dengan kontrakpada pasar lelang dan akan mengakibatkan secaraotomatis setiap petani yang lain akan melakukan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


tanam berbeda dan tidak akan terjadi panen raya,sehingga menekan kekhawatiran pada saat panentiba.

Hasil observasi di lapangan menunjukkanbahwa pada tahun 2006 terjadi 171 transaksi, 27komoditi di antaranya yang terjadi deal, denganjumlah Rp. 143.564.335.000,-. Adapun yang palingbesar terjadi pada komoditi beras sebanyak, 73transaksi 40.435 ton dengan nilai Rp. 115.069.100.000,-terdiri dari 16 penjual, delapan pembeli dan tigamerangkap penjual/pembeli. Sementara itu, yangpaling dominan melakukan transaksi pembelian olehdua pembeli dari Propinsi DKI Jakarta yaitu 29transaksi dan 17 transaksi, hal ini akan sulit dalamdalam menentukan harga karena pembeli potensial,lebih sedikit padahal penjualnya cukup banyak, haliniakan mengakibatkan dalam negosiasi dikendalikanoleh pembeli walaupun harga yang ditawar dengansistem terbuka. Kalau kita lihat hasil transaksi denganperdagangan sistem lelang forward yang hanyaberjumlah 40.435 ton sedangkan jumlah hasilproduk lokal Jawa Barat pada tahun 2005 sebanyak6.368.816 ton. Hal ini yang terserap dengan melaluiperdagangan dengan sistem lelang forward hanyaberapa persen saja, yaitu sebesar 0.63%. Sedangkandari produksi lokal beras Jawa Barat yang keluarJawa Barat terutama ke Propinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta yang dilakukan pedagang besar sebesar191.149,01 ton berdasarkan data dari statistik.Apakah data ini sudah termasuk dengan hasiltransaksi lelang yang dilakukan oleh dua pembelisebesar 28.451 ton?

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Kemudian melihat keadaan pada tahun 2007-2008 mengindikasikan tingkat persentase yangmenggunakan perdagangan dengan sistem lelangmasih sangat jauh dengan perdagangan tradisionalyang sebesar 99,37%. Sedangkan perdaganganantarpropinsi baru mencapai 14,88%. Peluang inimasih cukup besar tinggal bagaimana manajemenpasar lelang menarik pembeli potensial dari DKIJakarta untuk bisa mengenal/mengikuti transaksidengan sistem lelang forward.

Berdasarkan data dari pasar lelang forwardJawa Barat tahun 2007-2008, dimana kepada 61peserta lelang dilakukan survey, berdasarkan latarbelakang, pendidikan, pekerjaan dan frekuensitransaksi, diketahui bahwa sebagian besar pesertalelang yang mengikuti perdagangan dengan sistemlelang forward adalah sebagai berikut: terdapat 38peserta yang berpendidikan Sarjana (62,4%), palingtinggi, terdapat 10 peserta berpendidikan D3/D4,atau setingkat Sarjana muda 16,4%, disusul pesertayang berpendidikan SLTA 19,6%. peserta lelangyang mengikuti perdagangan dengan sistem lelangforward paling rendah adalah yang berpendidikanSLTP 1,6%. Hal ini menggambarkan bahwamelakukan usaha melalui perdagangan sistem lelangforward komoditi agro diminati oleh para sarjanadisebabkan karena dengan pola lelang forward inimenawarkan peluang usaha dan sistem perdaganganmodern yang membutuhkan analisa dan strategipemasaran.

Selanjutnya, peserta lelang yang mengikutiperdagangan dengan sistem lelang forward yang

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


didasarkan pada latar belakang pekerjaan, diketahuibahwa sebagian besar peserta lelang paling tinggiadalah pedagang sebanyak 27 peserta (44,3%),disusul kemudian 18 peserta Swasta (29,5%), 8peserta eksportir (13,1%) dan 8 lainnya pesertanyapetani (13,1%). Bila dilihat persentase dari jumlah13,1% (petani) yang mengikuti perdagangan dengansistem lelang, ternyata masih sangat kecildibandingkan dengan para pengusaha (pedagang,eksportir, swasta) yang mencapai 86,9%. Padahalrohnya pasar lelang bertujuan mengangkat harkatmartabat para petani. Gambaran tersebut, tentu sajaperlu menjadi perhatian agar dilakukan sosialisasiterus menerus kepada para petani ataupunkelompok tani. Di sisi lain, para pengusaha telahmendapatkan kemudahan dalam memenuhikebutuhan pengadaan komoditi agro dimanakomoditi yang dicari telah terdapat pada pasarlelang atau sebagai informasi baik mengenaipermintaan pasar, komoditi dan harga atau sebagaipasar yang terorganisir. Sebaliknya, para petanitampaknya belum memanfaatkan secara optimalperdagangan dengan sistem lelang tersebut.Frekuensi yang diinginkan sebagian besar pesertalelang yang melakukan transaksi di pasar lelangadalah menginginkan lelang sebulan sekali 30peserta 49,2%, sebulan dua kali 40,9 % dan sebulantiga kali hanya 9,9%. Hal ini membuktikan bahwapeserta lelang lebih cenderung untuk melakukantransaksi dengan sistem lelang forward lebih banyakmemilih sebulan sekali dengan alasan disesuaikandengan spesifikasi hasil pertanian, masa tanam,

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


ketentuan pasar lelang dan kesiapan para pesertalelang dan memudahkan melakukan konsolidasiproduknya.

Melihat hasil survey pada peserta lelangberdasarkan pendidikan, pekerjaan dan frekuensi,diperoleh gambaran: sarjana 62,4%, pengusaha86,9% dan sebulan sekali 49,2%. Hal ini harusmenjadi perhatian manajemen pasar lelang sesuaidengan konsep pendirian awal peranannya untukmeningkatkan harkat martabat para petani.Kenyataannya, keberadaan pasar lelang forwardbelum optimal bagi kepentingan petani. Jadikeunggulan perdagangan di pasar lelang yangmenggunakan sistem lelang forward denganperdagangan lain masih terlalu kecil, bila melihattransaksi tahun 2007 misalnya komoditi beras baru0,63% atau perdagangan ke luar Jawa Barat hanyamencapai 14,88%. Ini baru satu komoditi belumkomoditi yang lain. Hal ini suatu tantangan bagimanajemen pasar lelang yang menggunakan sistemlelang forward sehingga apa yang menjadi keunggulandalam kenyataannya belum bisa menjadi kebutuhanbagipenjual/pembeli. Pertanyaan lain yang juga perludijawab adalah apakah keberadaan pasar lelangmanfaatnya sudah dirasakan secara optimal bagipeserta lelang, sehingga ada kebutuhan yangmenimbulkan kepuasan/loyalitas peserta lelangterhadap pasar lelang dengan sistem lelang forward.Kondisi ini mengisyaratkan pentingnya perhatiandari penyelenggara pasar lelang yang menggunakansistem lelang forward apa keunggulannya dengansistem perdagangan lain yang selama ini telah

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


dilakukan penjual/pembeli. Apakah masih adakelemahannya? Hal tersebut tentunya memerlukankajian yang tidak saja lebih mendalam, namun jugaberskala nasional.

Dalam mempertahankan keberadaan PasarLelang dengan sistem transaksi sistem lelang forward,maka dalam globalisasi perdagangan harusmempunyai orientasi pasar global yang telahmengalami pergeseran dari pendekatan konvensionalke arah pendekatan kontemporer. Pendekatankonvensional menekankan kepuasan pelanggan,sedangkan pendekatan kontemporer pada loyalitaspelanggan. Perlu diingat, bahwa hanya melakukanpendekatan kepuasan pelanggan (konvensional)tentunya belum bisa diandalkan, karena parapelanggan pasar lelang hanya terbatas pada perasaanpuas, bukan loyalitas. Artinya, dengan merubahpendekatan secara loyalitas pelanggan, makapelanggan akan melakukan transaksi ulang dalampasar lelang.

Konsep Pemasaran Masyarakat menegaskanbahwa “tugas organisasi adalah menentukankebutuhan, keinginan, dan minat dari pasar sasarandan memberikan kepuasan yang diinginkan secaralebih efektif dan efisien, dibandingkan pesaingdengan tetap memelihara atau meningkatkankesejahteraan masyarakat dan konsumen”. Uraiandi atas menunjukkan bahwa yang menjadi perhatiandari konsep pemasaran masyarakat adalah sifatnyamemperhatikan lingkungan hidup, sumber daya,juga pelayanan sosial.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Dari keseluruhan paparan di atas yangberkenaan dengan ketersediaan sumber daya yangmeliputi sumber daya manusia dengan kriteriakuantitas dan kualitas (keahlian/skill), informasi, danwewenang dan fasilitas-fasilitas, penulis dapatmenginterpretasikan bahwa adanya keterbatasansumber daya yang dimiliki Jawa Barat berdampakpada tidak maksimalnya pendayagunaan potensidaerah Jawa Barat secara maksimal dalamimplementasi AFTA komoditas pertanian di JawaBarat.

Dengan kata lain, penulis juga dapat menginter-pretasikan bahwa dari sudut pandang faktorketersediaan sumber daya sebagaimana yang tertuangdalam kajianteoretis pada Bab II,diperoleh keteranganbahwa implementasi AFTA perdagangan komoditaspertanian di Jawa Barat belum berlangsungsebagaimana yang diharapkan, sehingga belummampu mendorong tercapainya daya saing JawaBarat di dalam menghadapi perdagangan bebas dikawasan Asia Tenggara

Secara demikian, tampaknya hal itu akandapat menghambat upaya pembangunan PropinsiJawa Barat sebagai salah satu pusat unggulan (centerof excellence) industri agrobisnis di tingkat nasional.Ketersediaan sumber daya yang andal, lengkap danterintegrasi adalah suatu keharusan bagi suatudaerah yang inginberkiprah maju dalam perdaganganluar negeri.

Karena itu, kaitannya dengan Jawa Barat,untuk mengantisipasi kelemahan di atas, ke depanperlu ditingkatkan pengembangan kualitas dan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


kuantitas sumber daya yang dapat berdayagunamendukung posisi tawar Jawa Barat dalamperdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara.

4.3.3 Kecenderungan dari Para Pelaksana (Disposisi)

Penelaahan atas disposisi ini berkisar padapelaksana kebijakan, tidak menyentuh kepadapembuat kebijakan awal. Disposisi dipahami sebagaikecenderungan dari para pelaksana kebijakan dalammemahami, mengerti dan kemudian melaksanakanatau tidak melaksanakan kebijakan yang ada sesuaidengan keinginan yang menjadi tujuan dari parapembuat kebijakan awal. Dalam konteks tersebut,Dinas Industri dan Perdagangan Agro Jawa Baratmerupakan pelaksana kebijakan. Selain itu,Departemen Perdagangan RI termasuk di dalamnyaDinas Industri dan Perdagangan Induk di Jawa Baratmenjadi objek dari kajian mengenai hal tersebut.

Perlu diingat, apabila para pelaksana(implementor) sudah memahami latar belakang,maksud dan tujuan kebijakan yang ada, makakemungkinan besar mereka akan melaksanakankebijakan tersebut sebagaimana tujuan yangdiinginkan oleh pembuat keputusan kebijakan awal.Demikian halnya dengan kebijakan perdagangankomoditas pertanian. Apabila para pelaksana bersifatbaik kepada kebijakandimaksud, maka kemungkinanbesar para implementor kebijakan tersebut akanmelaksanakan dengan baik tujuan dari pembuatkebijakan yang sudah disepakati dalam organisasiregional negara-negara Asia Tenggara.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Namun demikian, Kasi Perdagangan LuarNegeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan AgroPropinsi Jawa Barat mengemukakan bahwa dalamkebijakan perdagangan bebas bidang komoditaspertanian agro ini terdapat kecenderungan daripelaksana yang kurang baik terhadap kebijakandimaksud. Implementor ditingkat staf, misalnya, tidakmemiliki sense of motivation yang setara dengankebutuhan dari penanganan terhadap berbagaipersoalan yang timbul dari kebijakan perdagangankomoditas pertanian ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan parapelaku ekonomi yang menikmati pelayanan dariimplementor diperoleh informasi bahwa pelayananyang diberikan tidak memberikan gambarankeinginan untuk berhasilnya sebuah program darikebijakan perdagangan komoditas pertanian agrodi Jawa Barat. Dalam kerangka kesepakatan AFTA,misalnya ketika para calon investor dan pengusahamemerlukan informasi dan data mengenai kondisiobjektif kesiapan komoditas-komoditas pertanianunggulan Jawa Barat yang akan dipasarkan dalamkerangka AFTA. Dalam kenyataannya, paraimplementor tidak dapat memberikan informasi dandata yang komprehensif sesuai harapan para caloninvestor dan pengusaha tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapatsemacam Zone of Indifference (Zona Ketidakacuhan)yang diperlihatkan oleh para staf yang ada dalamlembaga implementor. Lebih jauh lagi, dari hasilpengamatan dalam pemberian pelayanan publik jugamemang sikap tak acuh tersebut muncul dengan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


perilaku malas-malasan yang ditunjukkan dalammelakukan pelayanan langsung. Bahkan satukeperluan pembuatan surat untuk pengolahanproduksi komoditas agro yang diajukan oleh pelakuekonomi tertentu, juga membutuhkan waktu yangcukup lama dalam prosesnya. Mereka, dalam hal ini,para pelaksana kebijakan cenderung menjanjikanwaktu yang lama untuk sebuah penyelesaian darikebutuhan mendasar pelaku ekonomi perdagangankomoditas pertanian tersebut.

Boleh jadi, berdasarkan pengamatan di lapanganterlihat adanya perbedaan pandangan yang cukuptajam antardinas/ instansi terhadap kebijakankesepakatan AFTA itu sendiri dalam memahamitujuan dasar dari kebijakan tersebut. Berbagai instansitidak memahami secara utuh kebijakan tentangperdagangan bebas tersebut sehingga muncul sikapyang tidak peduli bahkan menganggap tidakpenting kebijakan dimaksud. Seperti sudahdipaparkan dimuka, bahwa Dinas Pertanianpun tidakmemiliki respon yang memadai dalam menanggapipersoalan yang berkaitan dengan Perdagangan bebasini. Dinas Pertanian hanya memposisikan bahwaperdagangan bebas AFTA bukan merupakan tugasyang harus ditangani, karena tidak terdapat dalamtupoksi (tugas pokok dan fungsi) Dinas tersebut.Bahkan berdasarkan keterangan informan dari DinasPertanian, dalam SOTK hanya terdapat polakoordinasi yang harus dilakukan dengan DinasIndustri dan Perdagangan induk, dan tidak tercantumpola yang sama dengan Dinas Industri danPerdagangan Agro sebagai implementor kebijakan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


perdagangan bebas. Belum lagi dinas-dinas yang lainyang memilikipandanganyang sama terhadapusulan,ajakan atau bahkan permohonan bantuan dari pihakimplementor.

Perbedaan pandangan tersebut tidakdiperlihatkan dalam kebijakan (sikap) yang vulgar.Perbedaan tersebut lebih terlihat sebagai suatu sikapyang memperlihatkan bahwa ada prioritas yangberbeda dalam pelaksanaan tugas sehari-hariketimbang harus memberikan perhatian yangkhusus kepada pelaksanaan kebijakan tentangAFTA di bidang perdagangan komoditas agro.Prioritas kebijakan yang berbeda tersebutmenggiring sikap tak acuh pula dalam memberikanrespon dari permintaan yang dilayangkan dalambentuk surat resmi dari dinas implementor. Tidaksedikit surat yang berhubungan dengan kebijakanAFTA dalam perdagangan komoditas pertanian diJawa Barat dari Dinas Industri dan Perdaganganyang tidak mendapat respon sama sekali. Bahkankegiatan yang berupa seminar atau lokakarya yangdiadakan oleh Dinas implementor pun tidakmendapat tanggapan berarti. Seringkali yang hadirhanya staf noneselon atau bahkan tidak dihadiri olehdinas-dinas terkait tersebut.

Selain itu, terdapat kebijakan lain yang merekasetujui untuk dilakukan, dimana substansi bertentangansecara mendasar dengan kebijakan kesepakatanAFTA. Sebagai contoh Dinas Pertanian Jawa Barat,akan lebih menyetujui kebijakan yang bersifatmemberikan proteksi kepada petani tebu, kepadapengrajin rotan dan kepada petani palawija

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


ketimbang harus mempertemukan para petanitersebut dalam tatanan persaingan bebas di pasardunia. Kesepakatan terhadap kebijakan lain inimemberikan dorongan untuk melakukan sikap“masa bodoh” atau bahkan penolakan terhadapkebijakan kesepakatan pasar bebas, terutama dalamkerangka perdagangan komoditas agro.

Secara internal, di lingkungan Dinas Industri danPerdaganganAgro Jawa Barat juga terdapat sebab lainyang menjadi penghambat dari implementasikebijakan kesepakatanAFTA. Hal tersebut terindikasidari adanya sentuhan dari kepentingan pribadi atauorganisasi dari staf yang ada pada Dinas implementorini. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwapara staf implementor ternyata memiliki kegiatansampingan di luar kantor yang berhubungan denganperdagangan. Kebanyakan dari mereka menjadikonsultan dari perusahaan pelaku ekonomi yangbergerak di berbagai bidang, tidak jarang kegiatantersebut di luar komoditas pertanian agro. Kegiatantersebut dapat dikatakan sebagai sesuatu ancaman,meskipun tidak bersentuhan langsung dengankebijakan kesepakatan AFTA. Adanya pemahamanyang salah dari staf terhadap kebijakan perdagangankomoditas pertanian agro justru menimbulkanpemikiran negatif yang akan menciptakan sikap takacuh kepada kebijakan tersebut. Belum lagi di antaramereka masih memiliki keinginan yang tinggi untukbisa dimutasikan ke instansi lain yang lebih “basah”sehingga timbul kesan tak acuh yang tinggi terhadapkebijakan kesepakatan AFTA. Dalam pandanganpersonil yang demikian, kebijakan AFTA hanya akan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


menambah kegiatan dan memastikan bahwa merekadibutuhkan dalam Dinas tersebut sehingga akan sulituntuk mendapat kesempatan mutasi jabatan keinstansi/dinas lainnya yang dikenal sebagai instansipenghasil.

Memang dalam pemahaman teoretis adaupaya yang dapat dilakukan dalam menanganidisposisi yang tidak kondusif seperti ini, yaknidengan melakukan perubahan personil birokrasi.Akan tetapi perubahan personil birokrasi sangattidak tepat apabila dilakukan pada Dinas Industridan Perdagangan Agro, karena secara umumpersonil birokrasi dari instansi mana pun tidakmenginginkan untuk bisa dipindahtugaskan keDinas tersebut. Apalagi untuk menggunakan tenagaprofesional di Dinas dimaksud sangat tidakmemungkinkan, sebab evaluasi kinerjanya puntidak mendapat perhatian memadai dari pusatpemerintahan di Gedung Sate. Hal tersebut sejalandengan yang sudah dijelaskan, bahwa staf yangsudah masuk ke Dinas tersebut akan sulit ke luaratau menerima mutasi ke dinas lain.

Dengan demikian, kecenderungan daripelaksana kebijakan tidak memperlihatkan adanyadukungan yang memadai untuk melaksanakankebijakan implementasi AFTA dalam bidangperdagangan komoditas agro. Langkah yang palingmudah berdasarkan saran dari pertimbanganteoretis adalah dengan mengubah sikap implementormelalui manipulasi insentif-insentif. Langkah iniakan sangat berguna apabila kemudian memberikanakibat positif kepada implementor dalam

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


melaksanakan tugasnya. Namun demikian, DinasIndustri dan Perdagangan Agro Jawa Barat bukanmerupakan dinas penghasil yang memilikikewenangan tinggi untuk mengeluarkan sejumlahdana kecuali melalui ajuan proposal APBD. Terlebihlagi, proposal tersebut menjadi satu dalampembahasan panitia anggaran eksekutif di bawahSekretaris Daerah dan Kepala Biro Keuangan PropinsiJawa Barat.

Tentu saja, apabila muatan untuk manipulasiinsentif tersebut dicantumkan ke dalam APBDcenderung akan ditolak oleh Panitia AnggaranLegislatif dan Panitia Anggaran Eksekutif (Birokeuangan di bawah Sekretaris Daerah) karenadianggap sebagai sesuatu yang di luar kewajaran.Kondisi ini justru akan menghambat dariimplementasi kebijakan dimaksud.

Keseluruhan paparan di atas yang berkenaandengan kecenderungan dari para pelaksana(disposisi), dapat diinterpretasikan bahwa faktorkecenderungan dari para pelaksana kebijakan tidaksedikitpun mengarah pada kepentingan untukkeberhasilan implementasi kebijakan kesepakatanAFTA. Berbagai situasi yang mengitari posisi Dinaspelaksana implementasi kebijakan semakinmempersulit faktor ini untuk dijadikan pendorongbagi pelaksanaan kebijakan dimaksud. Dapatdiinterpretasikan bahwa disposisi tidak menjadipendukung implementasiAFTAbidang perdagangankomoditas pertanian di Jawa Barat. Artinya, terbuktibahwa untuk memanfaatkan faktor kecenderunganpelaksana (disposisi) dalam pelaksanaan kebijakan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


kesepakatan tentang AFTA dalam kerangkaperdagangan komoditas pertanian, tidak dapatdiwujudkan sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dimaknaibahwa perilaku pelaksana (disposisi) implementasiAFTA bidang perdagangan komoditas pertanian diJawa Barat, baru pada tahap pengembangan sisteminformasi industri dan perdagangan; yang meliputipengembangan jaringan informasi pusat data danpengembangan sistem informasi industri danperdagangan. Selain itu, pengembangan tahapan inimasih didominasi oleh kepentingan egosektoralmasing-masing, dan belum terakomodasi dalamsuatu sistem keterpaduan pengembangan eksporkomoditi agro Jawa Barat.

Dengan kata lain, penulis juga dapat mengin-terpretasikan bahwa dari sudut pandang faktorkecenderungan dari para pelaksana (disposisi)sebagaimana yang tertuang dalam kajian teoretis,implementasi AFTA perdagangan komoditaspertanian di Jawa Barat belum berlangsungsebagaimana yang diharapkan, sehingga belummampu mendorong tercapainya daya saing JawaBarat di dalam menghadapi perdagangan bebas dikawasan Asia Tenggara.

4.3.4 Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur birokrasi setingkat dinas dilingkungan pemerintahan Jawa Barat tidak berbedadengan struktur birokrasi dinas lainnya. Bahkanpembentukannya yang didasarkan Sistem Organisasidan TataKerja yang mendapat persetujuan dari DPRD

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Propinsi Jawa Barat merupakan bentuk umum padalembaga teknis di lingkungan pemerintahan daerah.Dalam struktur birokrasi dinas yang sudah bakutersebut terdapat Standard Operating Procedures(SOP) yang bersifat rutin dan dirancang atas dasarsituasi tipikal yang terjadi di masa lalu.

Sifat dari SOP memang dimaksudkan untukmengatasi persoalan-persoalan yang sama sepertiyang pernah dihadapi di masa lalu. Demikian halnyadengan Dinas Industri dan Perdagangan Agro JawaBarat yang memiliki struktur organisasi mulai dariKepala Dinas, Kepala Subdinas, Kepala Seksi,Kepala Bidang, Kepala Tata Usaha sampai staf yangmemiliki kekhususan di bawah Kepala Subdinas.Perlu disebutkan di sini bahwa Bendahara Dinas,meskipun memiliki struktur tersendiri dalam jajarantugas/fungsi, akan tetapi struktur ini tidak dijabatoleh staf yang memiliki eselon. Berdasarkanketentuan SOTK Pemerintah Daerah, fungsi danpembagian struktur disamakan dengan dinas-dinaslainnya yang ada di lingkungan pemerintah daerah.

Kondisi tersebut memungkinkan terjadinyakesulitan ketika terjadi persoalan yang menyangkutisu-isu kekinian (contemporary issues). Sebagaimanasifat dari SOP yang didesain dengan asumsi daritipikal di masa lalu, maka ketika isu perdaganganbebas mengemuka dan mengharuskan penangananyang komprehensif, Dinas Industri dan PerdaganganAgro Jawa Barat hanya memiliki struktur birokrasiyang berorientasi pada situasi di masa lalu. Haltersebut semakin didukung pula oleh pengisian staf

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


yang tidak memiliki kemampuan dan pengalamanmemadai dalam struktur pada Dinas tersebut.

Seperti telah dijelaskan dalam paparanmengenai sumber daya manusia, personil yangduduk dalam jabatan eselon di lingkungan DinasIndustri dan Perdagangan Agro Jawa Barattergolong personil yang tidak memiliki kualifikasiterhadap tugas yang diemban. Belum lagi masihterdapat persepsi yang menempatkan posisi diDinas ini sebagai posisi terbuang. Dengan demikian,dapat dipastikan bahwa secara struktural danpersonil birokrasi di Dinas Industri dan PerdaganganAgro Jawa Barat tidak memadai untuk mendukungimplementasi kebijakan AFTA bidang perdagangankomoditas pertanian.

Tidak hanya itu, tuntutan untuk menyesuaikandiri dengan perubahan merupakan kondisi yangwajar dalam organisasi modern. Sedangkan SOPbersifat menghambat perubahan. Semakin besarkebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besarpeluang Standard Operating Procedures menghambatjalannya implementasi kebijakan. Dari observasiyang dilakukan terhadap Dinas Industri danPerdagangan Agro Jawa Barat, juga ditemukankondisi yang sama. Tuntutan perubahan dari suatukondisi pasar bebas sesuai dengan kesepakatanyang diambil dalam AFTAsangat dibutuhkan untukdapat melaksanakan tugas implementasi AFTAbidang komoditas pertanian di Jawa Barat. Prosedurstandar kerja yang ada pada Dinas tersebut tidak

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaiandengan tuntutan perubahan yang bersamaandatangnya dengan kebijakan AFTA itu sendiri.Beberapa keputusan mengenai jenis barang-barangyang dimasukkan ke dalam kategori fast track yangmembutuhkan penanganan cepat di lapangan tidakdapat dilaksanakan oleh Dinas tersebut secaramemadai.

Pertimbangan teoretis memang memungkinkanSOP berguna kepada tuntutan perubahan. Akantetapi kemungkinan tersebut harus dipenuhidengan syarat SOP yang dirancang bersifat fleksibeldan memiliki kontrol yang memadai, sehinggamampu adaptif terhadap perubahan. Hanya saja,SOP sedemikian itu hanya terdapat dalam strukturorganisasi bisnis yang memiliki orientasi keuntungandalam kebijakannya. Sedangkan SOP yang ada diDinas Industri dan Perdagangan Agro Jawa Baratlebih merupakan keseragaman yang terbentuk darikondisi SOTK secara umum. Untuk melakukanperubahan terhadap SOTK dibutuhkan waktu yangcukup panjang dan berbagai liku-liku bernuansapolitik, sebab harus berhadapan dengan berbagaikepentingan yang ada di lingkungan lembaga politiklegislatif. Artinya, struktur birokrasi yang menjadikajian penulisan ini tidak fleksibel dan tidakmemiliki kontrol yang memadai sehingga dapatadaptif terhadap tuntutan perubahan.

Di samping itu, apabila dilakukan pengkajiansecara lebih luas ditemukan bahwa strukturbirokrasi di dalam pemerintahan daerah Jawa Baratfungsinya bersifat tumpang tindih. Masih terdapat

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


fungsi-fungsi yang memiliki kaitan erat, namunstrukturnya tersebar dalam beberapa instansi yangberbeda. Fragmentasi ini menimbulkan kesulitandalam penyelesaian masalah-masalah yangmenyangkut beberapa unit kerja yang tersebar diberbagai dinas. Sumber-sumber dan kewenanganyang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalahterdistribusikan dalam unit kerja yang tidak dalamsatu lingkup kepemimpinan, sehingga keputusanyang akan diambil akan menghadapi kesulitanketika akan diimplementasikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informandi tingkat Dinas dimaksud, sebuah keputusan untukmemberikan izin kepada suatu lembaga/badanusaha agro untuk melakukan pengembangan usahamasih harus berurusan dengan Dinas Industri danPerdagangan induk mengenai Surat Izin TempatUsahanya (SITU). Contoh ini memberikan buktibahwa penyebaran tanggung jawab terhadap suatuwilayah kebijakan yang tersebar di beberapa unitkerja yang berbeda, memberikan kesulitan dalamimplementasi kebijakan tentang AFTA. Fragmentasiini semakin menghambat implementasi AFTAbidang perdagangan komoditas pertanian di JawaBarat ketika muncul suatu tekanan dari pihaklegislatif, kelompok kepentingan atau pejabateksekutif yang kesemuanya bermakna tidakmendukung implementasi kebijakan.

Belum lagi adanya pengaruh antarfaktor SOPdan fragmentasi yang dapat menimbulkan keinginandestruktif terhadap struktur birokrasi Dinas Industridan Perdagangan Agro Jawa Barat. Adanya

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


keinginan untuk melikuidasi Dinas Industri danPerdagangan Agro kembali ke induknya semula,merupakan tanda-tanda ke arah pengaruh langsungdari kedua faktor tersebut. Dalam hal ini, munculkepentingan dari kelompok tertentu yang mendapatdukungan dari pihak legislatif untuk mengembalikanDinas tersebut kepada Dinas induknya. Kondisitersebut semakin mempersulit upaya implementasiAFTA bidang perdagangan komoditas pertanian diJawa Barat. Artinya, secara struktural pemerintahdaerah tidak siap, sebab isu keinginan untukmengembalikan Dinas implementor kepada Dinasinduknya sudah cukup menciptakan suasana tidakkondusif bagi lingkungan kerja staf pada Dinastersebut. Sangat wajar apabila para pelaku ekonomimengeluhkan pelayanan yang bisa diberikan olehDinas Industri dan Perdagangan Agro terhadapberbagai kepentingan yang berkaitan dengan usahamereka. Hal ini dikarenakan struktur birokrasiterlihat menjadi penghambat dalam implementasikesepakatan perdagangan bebas ASEAN, terutamapada bidang perdagangan komoditas pertanian.

Mengacu pada paparan di atas yang berkenaandenganfaktorstrukturbirokrasi,dapatdiinterpretasikanbahwa struktur birokrasi yang ada sekarang hanyabertumpu, dan terlalu mengandalkan pada satuinstitusi teknis yakni Dinas Industri dan PerdaganganAgro Jawa Barat dalam menangani keseluruhanpermasalahan implementasiAFTAbidang komoditaspertanian di Jawa Barat.

Ini berarti, struktur birokrasi di Propinsi JawaBarat perlu untuk menyesuaikan diri dengan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


perubahan lingkungan yang ada. Secara teoretik,lingkungan yang terdiri dari lingkungan ekonomi,sosial, dan politik akan berpengaruh terhadapkeberhasilan dalam implementasi kebijakan. Sebagaikonsekuensinya, organisasi dituntut mampumenunjukkan kinerja atau prestasi kerja yang baikdalam menghadapi atau memenuhi tuntutanperubahan-perubahan tersebut.

Dalam kaitan kondisi implementasi AFTAbidang komoditas pertanian di Jawa Barat strukturbirokrasi perlu menyesuaikan diri dengan perubahanlingkungan yang ada, antara lain melalui perubahanstruktur organisasi yang lebih dinamis karenalingkungan strategis perdagangan agro di kawasanAsia Tenggarasudah berubah secara dinamis. Dengankata lain, pengkajian ulang terhadap keberadaanstruktur birokrasi di Propinsi Jawa Barat saat ini, perludilakukan agar struktur birokrasi tersebut andal danadaptif dengan perubahan lingkungan perdaganganagro dalamkerangkaAFTAdikawasanAsia Tenggara.

Dari sudut pandang faktor struktur birokrasisebagaimana yang tertuang dalam kajian teoretis,implementasi AFTA perdagangan komoditaspertanian di Jawa Barat, belum berlangsungsebagaimana yang diharapkan, sehingga belummampu mendorong tercapainyadaya saing Jawa Baratdi dalam menghadapiperdagangan bebas di kawasanAsia Tenggara

4.4 Implikasi KebijakanHasil elaborasi dengan berbagai pihak yang

berkepentingan dengan implementasi AFTA bidang

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


perdagangan komoditas pertanian di Jawa Baratdari tingkat nasional sampai dengan tataran parapetani, terdapat pemikiran yang berkenaan denganimplikasi kebijakan sebagai berikut:

Terdapat beberapa implikasi kebijakan yangkiranya perlu diambil oleh setiap pemerintahandaerah di Indonesia, khususnya Jawa Barat, dalamupaya membangun dan atau mengembangkan kerjasama dengan luar negeri. Pertama, pembangunanpangkalan data yang komprehensif dan berstandarinternasional tentang potensi-potensi lokal apa sajayang dimiliki oleh Jawa Barat. Kedua, menentukanskala prioritas antisipasi terhadap agenda hubunganinternasional yang mendesak, sebab dalam waktubeberapa tahun lagi (immediate years) harus segeradiikuti oleh bangsa Indonesia, termasuk PropinsiJawa Barat. Ketiga, dalam rangka peningkatankualitas pelayanan publik, perlu dikaji kemungkinanadanya pembangunan struktur baru di tingkatpemerintahan Propinsi, termasuk Jawa Barat.Keempat, perlu dibuat prosedur umum pengembangankerja sama daerah Jawa Barat dengan luar negeri yangberbasis kebutuhan publik (public needs).

1. Pembangunan Data Base Potensi LokalSalah satu faktor yang sangat mendesak untuk

dikaji dalam proses membangun kerja sama daerahJawa Barat dengan luar negeri di era otonomi daerahadalah pembangunan pangkalan data (data base)potensi daerah Jawa Barat yang berstandarinternasional sesuai aturan dalam World IntelectualProperty Rights Organization (WIPO). Hal ini mutlak

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


segera dibangun terutama untuk perlindunganterhadap hak komunal (adat dan lokal) ataskepemilikan intelektual, dimana saat ini mulai ramaidiperbincangkan dalam berbagai pertemuan dandiskusi. Upaya ini perlu dilakukan sebagai usahauntuk melindungi kekayaan intelektual merekadalam interaksi dengan masyarakat global, terutamasejalan dengan kesepakatan bersama di antaranegara-negara WTO (World Trade Organization) yangmengatur berbagai faktor intelectual property rightsdalam dunia perdagangan (Trade Related onIntellectual Property Rights/TRIPs).

Gagasan-gagasan yang terkandung dalamTrade Related on Intellectual Property Rights (TRIPs)orientasinya bersifat individual dan bercorakprivatisasi. Ide dasar TRIPs lebih menekankan padahak yang berkaitan dengan hukum benda yangtangible. Di lain pihak, dalam masyarakat tradisionaldan lokal yang menjadi pedoman komunitas merekaadalah kepatuhan terhadap pimpinan adat dengandukungan hukum adat. Dalam hukum adat diNusantara, diketahui bahwa yang paling utamaadalah keterikatan hubungan antara tanah denganmanusia. Artinya, pengaturan kekayaan intelektualtradisional dan lokal tidak hanya memperlakukanbenda sebagai benda, tetapi juga benda itu berkaitandengan tanah, yang erat kaitannya dengan wilayahgeografis. Dengan kata lain, paradigma yang dianutoleh masyarakat tradisional dan lokal tersebutberbeda dengan paradigma yang dianut IPRsselama ini.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Pembangunan pangkalan data potensi lokalmutlak diperlukan terutama sebagai alat kontrolbagi daerah-daerah di Indonesia, apabila suatuketika menghadapi perselisihan yang berkaitandengan TRIPs. Dewasa ini baru dua negara yangmempunyai pangkalan data yang lengkap dankomprehensif yakni negara India dan Brasil.Padahal keberadaan pangkalan data ini dapatdijadikan sebagai suatu amunisi apabila negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, berselisihdalam konteks TRIPs dengan negara-negara maju.

Misalnya saja ada peluang terjadi perselisihandengan pihak asing/luar negeri apabila masyarakatDesa Cilembu, Kabupaten Sumedang akanmengekspor produk unggulannya yakni Ubi ManisCilembu secara besar-besaran dalam suatu formatbisnis yang profesional, sebab dewasa ini hak patenproduk ubi manis (sweet potatoes) sudah dimiliki olehsalah satu perusahaan asing di luar negeri.

Pemikiran di atas perlu menjadi peringatandini untuk mempersiapkan Jawa Barat gointernational khususnya dalam menghadapiperistiwa-peristiwa internasional yang dalam waktudekat harus diikuti oleh bangsa Indonesia, misalnyaimplementasi Bogor Declaration (Deklarasi Bogor)2010 bagi negara-negara anggota APEC.

2. Skala Prioritas Agenda Hubungan Luar NegeriSesuai dengan namanya Deklarasi Bogor,

deklarasi tersebut ditetapkan di Kota Bogor,Indonesia. Sesuai dengan kesepakatan DeklarasiBogor, mulai tahun 2010 negara-negara ASEAN

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


akan dapat memanfaatkan preferensi atas dasarMost Favoured Nations (MFN) dari negara-negaramaju yang tergabung dalam APEC, yang akan mulaimelibera-lisasikan perdagangannya pada tahun2010. Sesudah itu, mulai tahun 2020, negara-negaraASEAN, termasuk Indonesia, harus memberikanpreferensi penuh (baca: membuka penuh pangsapasarnya) atas dasar MFN kepada negara-negaralain, termasuk kepada negara-negara maju anggotaAPEC.

Secara bersamaan pada tahun 2020 akanberlaku juga One World Trade (satu perdagangandunia) oleh WTO serta akhir penerapan dariASEANVision 2020. Pada tahun 2010 juga ada kemungkinanpengaturan ketat dari WIPO (World IntellectualProperty Rights Organization) akan mulaidiimplementasikan, dan mencapai puncaknya padatahun 2020 ketika saat itu sudah tercipta satu pasardunia.

Permasalahannya sekarang, sudah siapkahPemerintah Pusat (Indonesia), termasuk Pemerintahantingkat Propinsi Jawa Barat memasuki peluang dantantangan di atas? Terutama yang paling mendesakadalah persiapan dalam menghadapi implementasiDeklarasi Bogor tahun 2010. Menurut pengamatanpenulis, mulai tahun 2010 India dan empat negaraASEAN yaitu Singapura, Thailand, Malaysia, danVietnam yang sudah jauh-jauh hari siap-siap untukmenikmati kemudahan (preferensi) liberalisasiperdagangan yang akan diberikan oleh negara-negara maju anggota APEC. Jaringan mereka sudahdibangun sampai ke tingkat daerah-daerah dengan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


dukunganteknologidaninformasiyangadikuat untukmenggenjot pertumbuhan ekonomi nasionalnyamasing-masing.

3. Struktur Baru: Biro Kerja sama Luar Negeri di SetdaPropinsi Jawa Barat

Mengkaji begitu luas dan kompleksnya peluangdan tantangan yang dihadapi serta dalam rangkapeningkatan kualitas pelayanan publik, tampaknyasudah saatnya para elit pemerintahan di tingkatPropinsi Jawa Barat membuka wacana pembentukanstruktur baru di Sekretariat Pemerintah DaerahPropinsi Jawa Barat yaitu Biro Kerja sama Luar Negeri.

Biro Kerja Sama Luar Negeri ini mungkin palingtidak terdiridariempatbagianyaituBagianKerjaSamaBilateral, Bagian Kerja sama Regional dan Multilateral,Bagian Administrasi Kerja sama, dan Bagian Humasdan antar Lembaga. Diharapkan keempat bagian inidapat terintegrasi secara sinergis dan menjadi aparatpemerintah terdepan dalam upaya pemberdayaanpotensi daerah dalam membangun kerja sama denganluar negeri sekaligus peningkatan kualitas pelayananpublik.

Struktur baru ini juga menuntut peningkatanketerampilan dan kompetensi aparat pemerintah,misalnya saja pengetahuan tentang hubunganinternasional, ekonomi-politik internasional, hukuminternasional, dan keterampilan bahasa asing akanmenjadi sangat penting dalam negosiasi internasional,dan dalam setiap forum yang menuntut pengertiantentang sistem dan kerangka pemikiran kebijakannegara lain.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Diharapkan dengan makin meningkatnyapengetahuan dan keterampilan aparat pemerintahdaerah yang terlibat dalam pengelolaan hubunganluar negeri, maka upaya membangun kerja samaluar negeri dalam rangka pemberdayaan potensidaerah dapat secara maksimal didayagunakan.

4. Prosedur UmumPengembanganKerja Sama DaerahJawa Barat dengan Luar Negeri yang BerbasisKebutuhan Publik (Public Needs)

Implikasi kebijakan poin ke empat diatas, sangaterat kaitannya dengan upaya pengembangan kerjasama daerah Jawa Barat dengan luar Negeri,khususnya pengembangan kerja sama daerah JawaBarat dengan negara-negara anggota ASEAN dibidang perdagangan komoditi agro. Hal itu selarasdengan implementasi kebijakan publik yang berbasiskebutuhan publik karena program-program yangdikerjasamakan sudah terlebih dahulu dilakukanmelalui proses bottom-up planning yang terintegrasidengan melibatkan Government to Government (LocalGovernments), Business to Business, dan People to Peoplecontacts.

Pada tahap ini pengembangan kerja samadaerah Jawa Barat dengan luar negeri sudahmemiliki panduan kebijakan publik, yakniKeputusan Gubernur Jawa Barat No. 21 Tahun 2004tentang Pedoman Kerja sama antara Daerah denganPihak Luar Negeri. Dalam Keputusan Gubernurtersebut dinyatakan bahwa inisiatif kerja samadaerah Propinsi Jawa Barat dalam melakukan kerjasama luar negeri harus melalui prosedur umum

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


sesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku antara lain:a. Dalam perencanaan setiap kegiatan Hubungan dan

atau Kerja Sama Luar Negeri, pihak pembuatinisiatif Hubungan dan atau Kerja sama LuarNegeri perlu menyiapkan Rencana Program yangsekurang-kurangnya memuaturaian mengenai hal-hal sebagai berikut:1) Identitas, status dan kedudukan hukum pihak-

pihak Pelaku Hubungan atau Kerja Sama;

2) Latar belakang kebutuhan, maksud, dantujuan pembinaan Hubungan/Kerja Sama;

3) Objek dan atau Bidang atau sub-bidang kerjasama;

4) Ruang lingkup kerja sama berdasarkankewenangan daerah;

5) Hak, kewajiban dan tanggung jawab utamaparapihak dalam kerja sama;

6) Pengorganisasian dan tata cara pelaksanaankerja sama;

7) Rencana, hak dan kewajiban dalampembiayaan;

8) Jangka waktu kerja sama;

9) (Bila dianggap perlu) Hal-hal lain yangumumnya harus disepakati di dalam Perjanjianatau Kontrak, seperti misalnya:a) perumusanhakdantanggungjawabparapihak

dalam menghadapi keadaan memaksa,perubahan kondisi dan situasi pada saatpelaksanaan kontrak;

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


b) kesepakatan para pihak tentang prosedurpenyelesaian sengketa;

c) kesepakatan mengenai kemungkinanperubahan terhadap persyaratan kerja sama;

d) jangka waktu berlangsungnya kerja sama;

e) kondisi-kondisidanpersyaratanpemberlakuankerja sama.

b. Program Hubungan dan atau Kerja sama LuarNegeri dapat dilakukan berdasarkan prakarsadari:1) Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati,

Walikota);

2) Pelaku hubungan luar negeri lainnya didaerah;

3) Pihak asing.

c. Prakarsa Hubungan dan atau Kerja sama LuarNegeri yang diselenggarakan atas dasar prakarsaPemerintah Daerah dan atau Pelaku Kerja samaLuar Negeri lainnya di Daerah dilaksanakanmelalui tahapan sebagai berikut:1) Pihak pemrakarsa (dalam hal ini Kepala

Daerah) mengirimkan Rencana Program KerjaSama kepada Pemerintah, serta mengajukanpermohonan penyelenggaraan rapat koordinasiyang dihadiri oleh Departemen Dalam Negeri,Departemen Luar Negeri, dan Departemenatau Lembaga lain di tingkat Pemerintah Pusatyang terkait dengan Rencana Program, danGubernur (untuk Rencana Program yang ada

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


dalam kewenangan Propinsi) atau Bupati/Walikota yang terkait (untuk Rencana Programyang ada dalam kewenangan Kabupaten/Kota);

2) Dalam hal pihak pemrakarsa programHubungan/ Kerja sama Luar Negeri adalahPelaku Kerja Sama lain selain kepala daerah,maka pihak pemrakarsa harus terlebih dahulumenyampaikan Rencana Program kepadakepala daerah di wilayah rencana tempatpelaksanaan program;

3) DalamhalRencanaProgramtersebutmenyangkutkepentingan masyarakat banyak, makaRencana Program tersebut harus terlebihdahulu memperoleh persetujuan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

4) Kepala Daerah sebelum menyampaikankepada Pemerintah Pusat, berkonsultasi danberkoordinasi dahulu tentang RencanaProgram yang telah dibuat kepada Propinsi;

5) Kepala Daerah kemudian meneruskannyakepada Pemerintah Pusat sesuai pada butir adi atas;

6) Kepala daerah mengadakan rapat denganmengundang Departemen Dalam Negeri,departemen Luar Negeri dan Departemen atauLembaga lain yang dimaksud dalam butir a,untuk membicarakan Rencana Program.Sebelum dan sesudah penyelenggaraan rapatkonsultasi dan koordinasi, pihak Kepala

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


daerah dapat melakukan komunikasi resmimelalui surat menyurat dengan DepartemenDalam Negeri dan atau Departemen LuarNegeri dan atau Departemen lembaga lainyang terkait;

7) Departemen Luar Negeri akan memberikanmasukan dan petunjuk kepada Kepala daerahmengenai hubungan luar negeri sesuai dengankebijakan luar negeri Indonesia. DepartemenLuar Negeri juga akan berperan sebagaifasilitator dalam mengkomunikasikan Rencanadan Pelaksanaan Kerja Sama dengan perwakilandiplomatik dan konsuler pihak asing diIndonesia dan perwakilan Republik Indonesiadi luarnegeri;

8) Departemen Dalam Negeri akan memberikanmasukan dan petunjuk kepada Kepala Daerahmengenai aspek-aspek kewenangan daerah,masalah-masalah koordinasi, integrasi,sinkronisasi, aspek pelaksanaan dan pengawasaninternal serta pembiayaan;

9) Departemen atau Lembaga Pemerintah Pusatlain yang terkait memberikan masukan danpetunjuk mengenai subtansi kerja sama dankorelasi serta konsistensinya dengan perencanaanpembangunan nasional dalam bidang yangdikerjasamakan;

10)Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh dari kegiatankoordinasi dan konsultasi, Departemen Luar

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Negeri akan memberikan keputusan finaluntuk menyetujui, menyetujui dengan catatan,atau menolak—menyetujui perubahan statusRencana Program menjadi Program Hubungan/Kerja Sama Luar Negeri. Persetujuan DepartemenLuar Negeridibuktikan dengan penerbitan SuratKuasa penuh (Full Powers) oleh Menteri LuarNegeri kepada kepala daerah untuk membuatkesepakatankerja samadengan pihak luar negeridalam bentuk Perjanjian Internasional dan atauKontrak Internasional.

Keseluruhan uraian prosedur umum hubungandan kerja sama luar negeri atas inisiatif PemerintahDaerah dan pelaku hubungan luar negeri di daerahdi atas dapat dilihat pada Gambar 4.2 di berikut ini:

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Ga

mb

ar4

.2.

Ba

ga

nA

lir

Tat

aC

ara

Um

um

Hu

bu

ng

an

da

nK

ejas

ama

Lu

arN

eger

i

Inis

iati

fP

emer

inta

hD

aera

hd

anP

ela

ku

Hu

bu

ng

anL

uar

Neg

eri

di

Da

erah

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA


Dari Gambar 4.2 di atas terkaji bahwasebenarnya panduan teknis tentang bagaimanamembangun kerja sama daerah dengan luar negerisudah cukup lengkap. Masalahnya kini adalahbagaimana Keputusan Gubernur ini disosialisasikandengan baik mulai dari tingkatan para impelementorkebijakan sampai dengan komunitas-komunitastarget sasaran implementasi kebijakan, khususnyakomunitas perdagangan agro Jawa Barat. Kemudiandari bagan alir tatacara umum hubungan dan kerjasama luar negeri inisiatif pemerintah daerah danpelaku hubungan luar negeri di daerah terungkapbahwa prinsip upaya pembangunan kerja samadaerah dengan luar negeri itu harus bermula padaupaya pemberdayaan potensi daerahnya terlebihdahulu.

Dengan kata lain upaya pembangunan kerjasama daerah Jawa Barat dengan luar negeri dalamkaitannya dengan perdagangan agro dalamkerangka AFTA, bertumpu pada pola bottom-upplanning. Hal itu dikarenakan pada tahap awalpembangunan kerja sama daerah dengan luar negeriproses uji kelayakannya berada pada persetujuankepala daerah yang bersangkutan. Secara demikiandiharapkan setiap implementasi kebijakan yangberkenaan dengan proses pembangunan kerja samadaerah dengan luar negeri akan sesuai dengankondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

BAB VPENUTUP

K erja sama luar negeri dalam rangkapemberdayaan potensi daerah dapat mewujudkan

kehidupan sosial budaya di setiap daerah yangberkepribadian, dinamis, kreatif, berdaya saing danberdaya tahan pengaruh global. Setiap daerahmempunyai potensi, peluang, dan tantangan yangbesar menjadi pusat perdagangan, jasa, industri, danagrobisnis terkemuka di Indonesia.

Implementasi Kesepakatan PerdaganganBebas di kawasan Asia Tenggara (ASEAN Free TradeAgreement/AFTA) merupakan kebijakan publik(public policy) yang diterapkan pemerintah yangbersifat top-down sehingga di tataran pelaksanaankurang sesuai dengan kebutuhan publiknya sendiri.

Hal itu terkaji dalam implementasi AFTAbidang perdagangan komoditas pertanian di JawaBarat, dimanatidak lancarnya komunikasi, terbatasnyasumberdaya, kurang sesuainya perilaku pelaksana,dan tidak jelasnya struktur birokrasi menjadipenyebab tidak tercapainya daya saing Jawa Baratdi dalam menghadapi perdagangan bebas dikawasan Asia Tenggara. Dengan demikian penulisanmemberi informasi untuk membangun konsep barubahwa implementasi suatu kebijakan tidak terlepasdari keadaan masyarakat atau publik dimanakebijakan tersebut diberlakukan.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T188Penutup

Agar mampu mendorong tercapainya dayasaing Jawa Barat di dalam menghadapi perdaganganbebas di kawasan Asia Tenggara, faktor, koordinasiantar pihak-pihak yang berkepentingan dalamimplementasi AFTA bidang komoditas pertanian diJawa Barat perlu mendapat perhatian dari pemerintahPropinsi Jawa Barat.

Dalam praksisnya ada lima komitmen yangditawarkan: Pertama, adanya komitmen bersamadari seluruh Dinas/Badan/Lembaga tingkat JawaBarat agar bekerjasama secara kooperatif. Kedua,perlu adanya sinergi yang bersifat lintas sektoralterutama antara sektor pertanian dengan sektorperindustrian dan perdagangan. Ketiga, para pelakuusaha hendaknya memberikan kontribusi dalammemfasilitasi pembangunan sarana usaha industridan perdagangan agro, tidak hanya mengandalkananggaran pemerintah saja. Keempat, mengoptimalkanfungsi dan peran berbagai kelembagaan usaha yangada di daerah Kabupaten/Kota dalam kegiatanpengembangan ekspor. Kelima, adanya kerja samayang kooperatif antara pemerintah Kabupaten/Kotadengan pemerintah propinsi khususnya dalammengembangkan ekonomi kerakyatan.

Peluang dan tantangan kerja sama daerah JawaBarat dengan luar negeri telah semakin berkembangdan kompleks. Karena itu dalam rangka peningkatankualitas pelayanan publik sudah saatnya perludibentuk organ baru setingkat Biro Kerja Sama LuarNegeri dalam struktur organisasi di Setda PropinsiJawa Barat yang terdiri dari empat bagian yaitu BagianKerja Sama Bilateral, Bagian Kerja Sama Regional dan

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T189Penutup

Multilateral, Bagian Administrasi Kerja Sama, danBagian Humas dan Antar Lembaga. Diharapkan keempat bagian ini dapat terintegrasi secara sinergisdan menjadi aparat pemerintah terdepan dalamupaya pemberdayaan potensi daerah dalammembangun kerja sama dengan luar negeri.

Perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitassumber daya manusia yang terlibat dalampengelolaan pengembangan kerja sama daerahdengan luar negeri. Hal ini dapat dilakukan melaluipeningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan ekspordan impor dalam rangka peningkatan kemampuan,kesejahteraan dan peningkatan pendapatan pelakuusaha komoditi agro di daerah dalam mengantisipasiperubahan di lingkungan tempat usahanya.

Hasil keluaran (output) diharapkandaripelatihanini yaitu: Pertama, terwujudnya pemahaman dankemampuan eksportir/importir agribisnis di daerahtentang kebijakan perdagangan luar negeri. Kedua,terwujudnya pemahaman dan kemampuan eksportir/importir dalam melakukan sosialisasi pada yanglainnya dengan menggunakan komunikasi yangefektif. Ketiga, terinformasikannya kebijakanperdagangan luar negeri bagi eksportir/importir danpihak-pihak pengambil kebijakan yang merupakanbahan informasi bagi perkembangan usahaagrobisnis yang akan datang. Keempat, adanyapengetahuan kebijakan perdagangan luar negeriyang cukup di masyarakat sasaran (eksportir/importir) dan tumbuhnya partisipasi masyarakatdalam pelaksanaan kegiatan ekspor/impor. Kelima,mengertinya masyarakat sasaran (eksportir/

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T190Penutup

importir) mengenaikebijakanperdagangan luarnegerisebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat.Keenam, pelaku usaha mampu memfasilitasi danmenerapkan teknik perencanaan ekspor/impor yangtepat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukur. 1991. Budaya Birokrasi di Indonesia.Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Abidin, Z. 2000. Dampak Liberalisasi PerdaganganTerhadap Keragaan Industri Gula Indonesia: SuatuAnalisis Kebijakan. Disertasi, tidak dipublikasikan.Bogor: Program Pascasarjana Institut PertanianBogor.

Abimanyu, A. 1995. Liberalisasi Perdagangan dan BiayaLingkungan, dalam Liberalisasi Ekonomi,Pemerataan dan Kemiskinan. Soetrisno, L. danF. Umaya (Editor). Yogyakarta: PT. Tiara WacanaYogya.

Amang, B. dan M.H. Sawit. 1997. Perdagangan Globaldan Implikasinya pada Ketahanan PanganNasional. Agro-Ekonomika No. 2 Tahun XXVII: 1-14. Jakarta: Perhepi.

Anderson, James E. 1984. Public Policy and Politics inAmerica. California: Wadsworth, Inc. Belmont.

Anderson, James E. 1997. Public Policy Making. NewYork: Holt, Rinehart and Winston.

Anugerah, I. S. 2003.ASEAN Free TradeArea (AFTA),Otonomi Daerah dan Daya Saing PerdaganganKomoditas Pertanian Indonesia. Forum AgroEkonomi, Volume 21 (1). Juli 2003. Bogor:Puslilbang Sosial Ekonomi Pertanian.

Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian SuatuPendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T192Daftar Pustaka

Atmosudirdjo, Prajudi S. 1976. Beberapa PandanganUmum tentang Pengambilan Keputusan.Jakarta:Ghalia Indonesia.

Bank Dunia. 2004. Indonesia Averting an InfrastructureCrisis: A Framework for Policy and Action, Seconded., East Asia and Pacific Region InfrastructureDevelopment, Washington, D.C. and Jakarta.

Bank Dunia. 2005, “Averting an InfrastructureCrisis”, Infrastructure Policy Brief, January,Jakarta.

Bappenas. 2005. Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2004-2009. Jakarta.

Bellone, Carl J. 1980. Organization Theory and the NewPublic Administration, Boston: Allyn and BaconInc.

Bennet. 1984. International Organization. New York:McGraw Hill.

BPS, BAPPENAS dan UNDP. 2001, MenujuKonsensus Baru. Demokrasi dan Pembangunanmanusia di Indonesia, Laporan PembangunanManusia 2001, Oktober, Jakarta: Biro PusatStatistik, Badan Perencanaan PembangunanNasional dan United Nations DevelopmentProgramme.

BPS, Bappenas dan UNDP. 2004. The Economics ofDemocracy, Indonesia Human DevelopmentReport 2004, Jakarta.

Brian W Hogwood and Lewis A. Gunn, 1984. PolicyAnalysis For The Real World. New York : OxfordUniversity Press.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T193Daftar Pustaka

Bromley Daniel W. 1989. Economic Interest andInstitutions. The Conceptual Foundations of PublicPolicy. Great Britain: Bookcraft (Bath) Ltd.

Budiono. 2001. Ekonomi Internasional. Yogyakarta:Badan PenerbitanFakultas Ekonomi. UniversitasGadjah Mada.

Bungin, Burhan (ed.). 2001. Metodologi PenelitianKualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah RagamVarian Kontemporer. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.

Carl U Patton and David S Sawacki. 1985. “ BasicMethods Of Policy Analysis and Planning”. NewJersey : Prentice – Hall International Inc, 1985.

Chacholiades, M. 1978. International Trade Theory andPolicy. New York: McGraw-Hill.

Chadwich, Bruce A., Howard M. Bahar, Stan L.Albrecht. 1988. Social Research Methods.Englewood cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Chaves, R.E., J.A. Frankel dan R.W. Jones. 1993.World Trade and Payments. An Introduction. SixthEdition. New York: Harper Collins.

Cho, Dong-Sung dan Hwy-Chang Moon. 2003. FromAdam Smith to Michael Porter. Evolusi Teori DayaSaing, Jakarta: Salemba Empat.

Creswell, John W. 1994. Research Design: Qualitativeand Quantitative Approaches. California: SagePublications.

Crozier, Michael. 1964. The Bureaucratic Phenomenon.London: Tavistock publication.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T194Daftar Pustaka

Daniels, John D. dan Radebaugh, Lee H. 1989.International Business,Environments and Operation,Edisi ke 5, Addison-Wesley Publishing Company.

David L. Weiner and Aidan R. Vinning. 1989. PolicyAnalysis: Concepts and Practice. New Jersey :Prentice Hall Inc.

Davis, Keith & John W. Newstrom. 1985. Perilakudalam Organisasi. Terjemahan Agus Dharma.Jakarta: Erlangga.

Dollar, David dan E.N. Wolf. 1993. Competitiveness,Convergence, and International Specialization,Cambridge, Mass. the MIT Press

Doz, Yves L. dan C.K. Prahalad. 1987. MultinationalMission, New York: The Free Press.

Dunn, Willian N. 1995. Public Policy Analysis. NewJersey: Prentice Hall International Inc.

Dye Thomas R. 1992. Understanding Public Policy.New Jersey: Englewood Cliffs.

Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy.Washington D.C.: Congressional QuarterlyPress.

Edward III, George C. and Sarkansky. 1980. The PolicyPredicament. San Francisco: W.H. Freeman andCompany.

Erwidodo dan P.U. Hadi. 1999. Effects of TradeLiberalization on Agricultureure in Indonesia:Commodity Aspects. The CGPRT centre. WorkingPaper No 48.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T195Daftar Pustaka

Erwidodo. 1999. Effects of Trade Liberalization onAgriculure in Indonesia: Institutional andStructural Aspects. The CGPRT Centre.Working Paper No 41.

Etzioni, Amitai. 1985. Organisasi-organisasi Modern(Modern Organizations) Terjemahan Suryatin.Jakarta: UI Press.

FAO, 2003. Anti-Hunger Programme. A Twin TrackApproach to Hunger Reduction: Priorities forNational and International Action.

Farnham, Davis and Sylvia Norton, 1993, Managingin New Public Service. London: Mc. MillansPress.

Feridhanusetyawan, T and M. Pangestu, 2003.Indonesian Trade Liberalization: EstimatingThe Gains. Buletin of Indonesian EconomicStudies, Volume 29 (1). 2003.

Feser and Bergman. 2000. Industrial Cluster. NewYork: McGraw Hill.

Feser. 2001. Cluster Analysis. New York: McGrawHill.

Finer, Herman. 1960. The Theory and Practice ofModern Government. New York: Holt, Rinehartand Winston.

Fitzsimmons, JamesA& Mona. J. Fitzsimmons, 1994.Service Management for competitive Advantage.New York: Mc Graw-Hill Inc.

Gannon, Marti J. 1979. Organizational Behavior: AManagerial and Organizational Perspective.Toronto: Little Brown and Co.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T196Daftar Pustaka

Gasperz, Vincent, 1997, Management Kualitas;Penerapan konsep kualitas dalam ManajemenBisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

George C Edward III, “Implementing Public Policy”,Washington: Congressional Quartely Press, 1980.

Gibson, L. James, John. M. Ivancevich, & James H.Jr., Donelly. 1986. Organisasi – Perilaku, Struktur,Proses. Terjemahan Jorban Wahid. Jakarta:Erlangga.

Gibson, L. James. 1984. Organization and Management.New York: Mc. Graw-Hill.

Goodall, Merrill. 1975. Bureaucracy and Bureaucrats.Bepal: Experience

Grindle, Merilee S. 1980. Politics and PolicyImplementation in the Third World. New York:Princeton University Press.

Grossman, G.M. dan E. Helpman. 1993. Innovationand Growth in the Global Economy, Cambridge,Mass.: the MIT Press.

Gwartney, James D. dan Stroup, Richard. 1980.Economics: Private and Public Choice. New York:Academic Press.

Hadi, PU. 2003. Marketing Policy to ImproveCompetitiveness of Agricultural CommoditiesFacing Trade Liberalization. Analisis KebijakanPertanian, Volume 1 (2). Juni 2003. PuslitbangSosiaI Ekonomi Pertanian. Bogor.

Hamdy, H. 2000. Ekonomi Internasional: Teori danKebijakan Perdagangan Internasional. BukuKesatu. Ghalia Indonesia. Jakarta.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T197Daftar Pustaka

Harrison, Ford. 1992. Industrial Cluster. New York:Mc Graw Hill.

Heady, Farrel. 1991. Empowerment: The Politic ofAlternative Development. Massachusetts:Blackwell Published.

Henry, Nicholas. 1995. Administrasi Negara danMasalah-masalah Publik. Terjemahan Luciana D.Lontoh. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.

Hermanto. 2002. Perspektif Implementasi KebijakanStabilisasi Harga Gabah/Beras Pasca Bulog.Lokakaya Ketahanan Pangan Pasca BuIog.Badan Bimas Ketahanan Pangan, DepartermenPertanian, Jakarta, 22 November.

Hersey, Paul, Kenneth H. Blanchard, & Dewey E.Johnson. 1995. Manajemen Perilaku Organisasi :Pendayagunaan Sumber Daya Manusia.Terjemahan Agus Dharma. Jakarta: Erlangga.

Hidayat dan Sucherly. 1986. Peningkatan ProduktivitasOrganisasi Pemerintah dan Pegawai Negeri, KasusIndonesia. Jakarta: LP3ES.

Hodge, Grame, 1993, Minding Everybody’s BusinessPerformance Management in Public Sector Agency,Public Sector. Sydney: Management Institute.Monash University.

Hoogerwerf, A. 1983. Ilmu Pemerintahan. Jakarta:Erlangga.

Hoogwood, Brian W., and Lewis A. Gunn. 1986.Policy Analysis for the Real World. Princeton:Princeton University Press.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T198Daftar Pustaka

Howlet, Michael and M. Ramesh. 1995. StudyingPublic Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems.Oxford: Oxford University Press.

Hughes,Owen,1998,Public Management &Administration. Chipenham: Antony Rowe Ltd,

Husaeni, Martani. 1993. Penyusunan Strategi PelayananPrima dalam Suatu Perspektif Reengineering, dalamBisnis dan Birokrasi. Jakarta: Erlangga.

Ibrahim, Budi. 1997. Total Quality Management, PanduanUntuk Menghadapi Persaingan Global. Jakarta:Djambatan.

Ilham, Nyak. 2003. Dampak Liberalisasi EkonomiTerhadap Perdagangan dan KesejahteraanNegara-Ngara di Dunia. Jurnal Ekonomi danPembangunan, XI (2) 2003. LIPI. Jakarta.

Indrawati, S.M. 1995. Liberalisasi dan Pemerataandalam Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan danKemiskinan. Soetrisno, L. dan F. Umaya (Editor).Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Indrawijaya,Adam.1989. Perilaku Organisasi.Bandung:Sinar Baru.

Irfan Islamy, “ Prinsip-prinsip Perumusan KebijakanNegara “, Jakarta: Bina Aksara, 1984.

ISEI. 2005. Rekomendasi ISEI. Langkah-LangkahStrategis Pemulihan Ekonomi Indonesia. Jakarta:Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.

Islamy M. Irfan. 2000. Prinsip-prinsip Kebijakan Negara.Jakarta: Bumi Aksara.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T199Daftar Pustaka

Jabra, Joseph. G & Dwivendi OP. 1993. Public ServiceAccountability, A. Comprehensive Perpective. NewYork: Kumarian Press Inc.

JenkinsSmith,1990.DemocraticPoliticsandPolicyAnalysis:California: California Publishing Company.

Jenkins, W. I., 1970. Policy Analysis : A Political andOrganizational Perspective. New York : ST. MartinPress.

Jones, Charles O. 1994. Study of Public Policy. Belmont,California: Wadsworth Inc.

Kaniya, M. 2002. 1990s: ADecacIe for AgricuturaJ PoleyReform in Japan- Breakaway from the PostwarPolicies. Food and Agricultural Policy ResearchCenter, Tokyo daIam Hadi, et aI. 2003. DampakImplementasi Perdagangan Bebas AFTA-2003Terhadap Pertanian Indonesia. Laporan HasilPenelitian. Pusat Penulisan dan PengembanganSosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

Kariyasa. K. 2003. Dampak Tarif Impor dan KinerjaKebijakan Harga Dasar serta ImplikasinyaTerhadap Daya Saing Beras Indonesia di PasarDunia. Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1(4).Desember 2003. Puslitbang Sosial EkonomiPertanian. Bogor.

Kast, Fremont & Rosenzweig, James E. 1985.Organization and Management: A Systemic andContingency Approach. New York: Mc. Graw-HillBook Company.

Kerlinger, Fred N, Elazar J. Pedhazur. 1987. Foundationof Behavioral. New York: Research Half Rinehardand Wington.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T200Daftar Pustaka

Kevitt, Davit, 1998, Managing core Public Service.London: Black Well Publisher.

Kindleberger, C.P. and P.H. Underl. 1978. InternationalEconomics. Six Edition. Illinois. Richard D. Irwin.Inc.

Kompas. 2006. “Paket Kebijakan Infrastruktur”, Bisnis& Keuangan, Sabtu, 18 Februari, hal. 17.

Kotler, Philip, Somkid Jatusripitak, dan SuvitMaesincee. 1997. Pemasaran Keunggulan Bangsa,Jakarta: PT Prenhallindo.

Kotler, Philip. 1991. Marketing Management, Analysis,Planning, Implementation & Control. London:Prentice Hall International Edition.

Kotler, Philip. 1994. Manajemen Pemasaran, Analisis,Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian.Terjemahan Supranto. Jakarta:Prentice Hall EdisiIndonesia. .

Kristiadi, J.B. 1998. Deregulasi dan Debirokratisasi DalamUpaya Meningkatkan Mutu Pelayanan,Pembangunan Administrasi di Indonesia. Jakarta:LP3ES.

Kristiadi, JB. 1998. Pemberdayaan Birokrasi dalamPembangunan. Jakarta: Sinar Harapan.

Krugman, P.R. 1988, “Introduction: New Thinkingabout Trade Policy”, dalam Krugman, P.R. dkk.(ed.), Strategic Trade Policy and New InternationalEconomics, Cambridge, Mass.: the MIT Press

Krugman. 1991.International Trade. NewYork:Mc GrawHill Book Company.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T201Daftar Pustaka

Kumorotomo, Wahyudi. 1992. Etika AdministrasiNegara. Jakarta:Rajawali.

La Palombara. 1967. Bureaucracy and PoliticalDevelopment. New Jersey: Princeton UniversityPress.

Lane. 1993. The Public Sectors, Concepts, Models, andApproaches. Prentice Hall, Inc. New Jersey.

Luthans, Fred. 1992. Organization Behavior. Tokyo: Mc.Graw Hill.

Marx. 1996. Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.Terjemahan Supriatna. Jakarta: Nimas Multima.

Maxwell, S. and T.R. Frankenberger. 1992. HouseholdFood security: Concepts, Indicators, Measurement. ATechnical Review. Jointly Sponsored by UnitedNation Children’s Fund and International Fundfor Agricultural Development.

Mazmanian, Daniel A., and Paul A. Sabatier. 1983.Implementation and Public Policy. Illinois: Scoot,Foresman and Company.

Milles, Mathew B. and A. Michael Huberman. 1992.Qualitative Data Analysis. California: SagePublications Inc.

Moleong Lexy J. 1997. Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Muhadjir, Noeng. 1990. Metode Penelitian Kualitatif.Yogyakarta: Rake Sarasin.

Mulyana, Deddy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif:Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu SosialLainnya. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T202Daftar Pustaka

Nasikun.1997. Proses PerubahanSosial danPembangunanNasional. Jakarta: Bulan Bintang.

Newman, Lawrence W. 1997. Social Research Methods:Qualitative and Quantitative Approaches. Boston:Allyn and Bacon Co. Needham Heights.

Osborne, David & Ted Gabler, 1992, ReiventingGovernment, New York: A William Patrick Book.

Osborne, David and Plastrik. 2001. MemangkasBirokrasi : Lima Strategi Menuju PemerintahanWirausaha. Tejemahan. Jakarta: PendidikanPrasetya Mulya.

Pakpahan, Arten T. 2005. “Gambaran Belanja ModalDaerah, Dana Alokasi Khusus dan HibahPinjaman Luar Negeri Pemerintah untukPembansunan Infrastruktur”, makalah FGD,Jakarta: ISEI.

Pamudji, S., Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia,Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Pardede, Raden. 2005. “Infrastructure Financing:Indonesia Challenges”, makalah FGD, Jakarta:ISEI.

Parsons, Wayne. 1993. Public Policy: An Introductionto the Theory and Practice of Policy Analysis.Cheltenhan: Edward Elgar.

Pollitt & Bouchaert. 2000. Public Management Reform,New York: Prentice –Hall International edition.

Porter, 1990. Competitive Advantage. New York:McGraw Hill.

Porter, M.E. 1985. Competitive Advantage, New York:Free Press.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T203Daftar Pustaka

Porter, M.E. 1990. The Competitive Advantage ofNations, New York: Free Press.

Porter, M.E. 1998a. The Competitive Advantage ofNations: With a New Introduction, New York:The Free Press.

Porter, M.E. 1998b. On Competition, Boston: HarvardBusiness School Press.

Porter, M.E. ed.. 1986. Competition in Global Industries,Boston: Harvard Business School Press.

Porter, Michael E. 1980. Competitiveness Strategy:Techniques for analyzing industries and companies,New York: Free Press.

Rasahan, CA 1997. Kesiapan Sektor PertanianMenghadapi Era Perdagangan Bebas. Agro-Ekonomika No. 2 Tahun XXVII : 1524. Perhepi.Jakarta.

Rauch, Robert. Industrial Cluster: Relocation,Investment and Production. New York: McGrawHill.

Rouse, Jhon and Berkley, George. 1997. The Craft ofPublic Administration, New York: BrownBenchmark, McGraw-Hill.

Saliem, H.P., S.H. Hartini,APurwoto, dan G.S. Hardono.2003. Dampak Liberalisasi Perdagangan TerhadapKinerja Ketahanan Pangan Nasional. Laporan HasilPenelitian. Puslitbang Sosek Pertanian, BadanLitbang Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.

Santoso, Priyo Budi. 1997. Birokrasi PemerintahanOrde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural.Jakarta: P.T. Grafindo Persada.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T204Daftar Pustaka

Sarundajang. 2001. Pemerintahan Daerah di BerbagaiNegara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sawit, MH. 2001. Globalisasi dan NJA-WTO: PengaruhnyaTerhadap Ketahanan Pangan Indonesia. MakalahdisampaikanpadaLokakarya“KetahananPangan”diselenggarakan oIeh YLKI dan ConsumersInternational for Asia and Pacific (CIROAP) 28-29Agustus 2001, Jakarta.

Sawit, MH. 2003. Indonesia dalam Perjanjian PertanianWTO: Proposal Harbinson. Analisis KebijakanPertanian, Volume I (1). Maret 2003. PuslitbangSOsial Ekonomi Pertanian. Bogor

Schmidtz, David. 1991. The Limit of Government An Essayon The Public Goods Argument. Colorado: WestviewPress. .

Schwartz, Howard, and Jerry Jacobs. 1979. QualitativeSociology. New York: The Free Press.

Scott,James.1986.IntroductiontoIndustrialCluster.London:Mc Graw Hill.

Simatupang, P. 2001. Food security: Basic Concepts andMeasurementinFoodSecurityinSouthwestPacificIslandCountries. CGPRT Center Works TowardsEnhanching Sustainable Agriculure and ReducingPoverty in Asia and The Pacific

Simbolon, Reobert. 1998. Manajemen Pelayanan Publik.Jakarta: Rajawali. Jakarta.

Simon, Harbert. 1984. Administrative Behavior : PerilakuAdministrasi,SuatuStudiTentangProsesPengambilanKeputusandalamOrganisasiAdministrasi.TerjemahanSt. Dianjung. Jakarta: BinaAksara.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T205Daftar Pustaka

Siregar, Hermanto. 2005. “Penyediaan dan PembiayaanInfrastruktur Dasar, “ makalah FGD, Jakarta: ISEIPusat.

Sjahrir. 1986. Pelayanan dan Jasa-jasa Publik, Telaah Ekonomiserta Implikasi Sosial Politik. Jakarta: LP3ES.

Skelcher,Chris,1992.ManagingForServiceQuality.London:Longman.

Storper, William.1992. IndustrialManagement.New York:Mc Graw Hill.

Strauss, Anselm and Juliet Corbin. 1990. Basics ofQualitative Research: Grounded Theory Proceduresand Techniques. California: Sage Publications.

Sudarsono, Hardjosoekarto. 1994. Beberapa PerspektifPelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 1993. Metode Penelitian Administrasi.Bandung: CV. Alfabeta.

Suhadjo, 1996. Pengertian dan Kerangka PikirKetahanan pangan Rumahtangga. Makalahdisampaikan pada Lokakarya KetahananPangan Rumahtangga. Kerja sama DepartemenPertanian dengan UNICEF. Yogyakarta, 26-30Met

Sunggono, Bambang.1994. HukumdanKebijakan Publik.Jakarta: Sinar Grafika.

Supriatna, Tjahya. 1997. Administrasi Birokrasi danPelayanan Publik. Jakarta: Nimas Multima.

Suradinata, Ermaya. 1997. ManajemenPemerintahan danOtonomi Daerah. Bandung: Ramadan.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T206Daftar Pustaka

Suryana,A2001. Tantangan dan Kebijakan KetahananPangan. Makalah disampaikan pada SeminarNasional Pemberdayaan Masyarakat untukMencapal Ketahanan Pangan dan PemulihanEkonomi. Departemen Pertanian, Jakarta, 29Maret.

Susilowati, S.H. 2003. Dinamika Days Saing Lada.JumalAgro Ekonomi Vol. 21 No. 2.0ktober 2003.Bogor: Puslilbang Sosial Ekonomi Pertanian.

Syarif. 1990. Teori dan Praktek Kebijaksanaan NegaraDalam Meningkatkan Produktivitas. Bandung:Ramadhan.

Tambunan, Tulus. 2006. “Kondisi Infrastruktur diIndonesia”, April, Jakarta: Kadin Indonesia

Thoha, Miftah. 1994. Perilaku Organisasi : Konsep Dasardan Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Thomas R. Dye, “ Understanding Public Policy “, NewJersey: Prentice Hall International Inc, 1987.

Thompson, Jhon L. 1993. Strategic Management:Awareness and Changes, 2nd Edition. New York:Chapman & Hall.

Van Meter, D.S., dan C.E. Van Horn. 1978. “The PolicyImplementation Process: A ConceptualFramework”, Administration and Society, Vol. 6,No. 4, Sage Publications Inc.

Wahab, Solichin A. 2002. Analisis Kebijaksanaan. Dariformulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara.Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta.

Warwick, Donal P. 1975. ATheory of Public Bureaucracy:Massachusetts: Harvard University Press.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T207Daftar Pustaka

Weber, Max. 1997. The Theory of Economics and SocialOrganization. New York: The Free Press.

Weihrich, Heinz & Koontz, Harold, 1994. Introductionto Public Management: AGlobal Perspective, Tenthedition, McGraw Hill International Edition.

Wibawa Samudera. 1994. Analisis Kebijakan Publik.Jakarta: Rajawali Press.

William N Dunn. 1987.Public Policy Analysis: AnIntroduction. New Jersey: Prentice Hall InternationalInc, 1987.

Winoto, Joyo. 2005. Peranan PembangunanInfrastruktur Dalam Menggerakan Sektor Riil,makalah dalam Sidang Pleno ISEI XI, 22-23Maret, Jakarta.

Zeithaml, V.A.1990. Delivering QualityService, BalancingCustomer Perceptions and Expectations. Tnew York:The Free Press.

Dokumen-dokumen

Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Tahun 2003-2007.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentangProgram Pembangunan Nasional;

UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan LuarNegeri.

IMP

LEM

EN

TASI

ASE

AN

FREE

TRA

DE

AG

REEM

EN

TD

IJA

WA

BA

RA

T208Daftar Pustaka

UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang PerjanjianInternasional.

ASEAN Vision 2020.

ASEAN Arrangement for SMEs.

Report of the ASEAN Small and Medium EnterprisesAgencies Working Group.

Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998 tentangBidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untukUsaha Kecil dan Bidang Jenis Usaha yangTerbuka untuk Usaha Menengah atau UsahaBesar dengan Syarat Kemitraan.

Keppres Nomor 228/M Tahun 2001 tentang RatifikasiPemerintah RI terhadap skema CEPT dalamkerangka AFTA.

Keputusan Menlu RI Nomor SK.03/A/OT/X/2003/01tentang Panduan Umum Tata Cara HubunganLuar Negeri oleh Daerah.

Keputusan Menkeu RI No. 392/KMK.01/2003 tentangPenetapan Bea MasukAtas Impor Barang dalamRangka Skema CEPT.

Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 21 Tahun 2004tentang Pedoman Kerja sama antara Daerahdengan Pihak Luar Negeri.

Riwayat Singkat Penulis

Dr. H. Obsatar Sinaga adalahdosen Pascasarjana UniversitasPadjajaran. Lahir di Deli Serdang17April1969. Setelah menamatkansekolah menengah di SMANegeri 8 Bandung ia melanjutkanstudi di Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Padjajaran dan meraih gelarsarjana ilmu politik (S.IP). Setamat S-1 iamelanjutkan studi ke jenjang strata 2 dan strata 3(S-2 dan S-3) pada Program Pascasarjana UniversitasPadjajaran, dan berhasil memperoleh gelar MagisterSains (M.Si) dan gelar Doktor (Dr) dari perguruantinggi yang sama.

Riwayat pekerjaan pria yang akrab disapa Obiini antara lain: Wartawan HU Mandala, KepalaWartawan HU Bandung Pos, Pemimpin PerusahaanHU Bandung Pos, Branch Manager MaranuInternational Finance, Staf Ahli Walikota KotaBandung, Staf Ahli Bupati Kabupaten Tabanan Bali.

Sejak studi, ia aktif dalam berbagai kegiatanorganisasi dan menduduki jabatan strategis dalamstruktural organisasi, mulai organisasi kepemudaan,organisasi kemasyarakatan, dan organisasi dalambidang olahraga, antara lain: Ketua KNPI KotaBandung, Ketua Pemuda Panca Marga Bandung,

Wakil Sekretaris Pemuda Panca Marga Jawa Barat,Sekretaris Patriot Panca Marga Jawa Barat, SekjenPersatuan Golf Indonesia (PGI) Jawa Barat, KetuaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) KONI JawaBarat, Wakil Ketua Umum Pengda PSSI Jawa Barat,Wakil Ketua Pemuda Panca Marga Jawa Barat, WakilKetua Depidar SOKSI Jawa Barat dan Sekjen OrmasMKGR Jawa Barat.

lobalisasi perekonomian yang sedang berlangsung dewasa G ini, maraknya liberalisasi perdagangan, investasi maupun jasa baik pada tingkat regional maupun global telah menuntut

negara-negara di seluruh dunia untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya seiring dengan semakin terbukanya

pasar internasional. Indonesia dalam hal ini juga tidak luput dari tuntutan yang sama dengan komitmen terhadap liberalisasi

perdagangan ASEAN Free Trade Agreement (AFTA).Hal itu perlu secara saksama dikaji karena dewasa ini

pelaksanaan otonomi daerah telah membuka peluang keikutsertaan daerah sebagai salah satu komponen dalam

penyelenggaraan hubungan luar negeri. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri (Deplu) RI memberikan

peluang seluas-luasnya kepada daerah untuk menjalin kerja sama dengan luar negeri. Buku ini merupakan salah satu upaya

telaah kritis terhadap proses regionalisme ASEAN melalui implementasi AFTA dengan studi kasus di Jawa Barat.

di Jawa Barat

IMPLEMENTASI

ASEAN FREE TRADE AGREEMENT

“Buku ini memperlihatkan argumentasi yang matang mengenai potensi dan peluang Propinsi Jawa Barat dalam proses perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam pengembangan kerjasama luar negeri dalam kerangka AFTA. Sebuah buku yang ditulis secara akademis dan kritis ini, tidak saja perlu, tapi penting bagi siapa pun yang membacanya”Yanyan Mochamad Yani, MIR., Ph.D.

“Inilah buku yang memberi sumbangan berharga bagi para pengambil kebijakan publik, khususnya dalam membangun daya saing Jawa Barat di dalam menghadapi perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Keberadaannya patut disambut dengan baik, karena saya merasa buku ini amat menstimulasi dan memancing pikiran” H. Dada Rosada

“Buku ini, selain enak dibaca juga menyajikan informasi yang jelas. Isinya cocok bagi mahasiswa maupun khalayak yang ingin mengetahui lebih

dalam tentang bagaimana kesiapan Jawa Barat memasuki kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara”

Drg. H. Tonny Aprilani, M.Sc.

LEPSINDO

Dr. Obsatar Sinaga - Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaranpustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/12_implementasi... · ia membuka peluang besar bagi kemajuan perekonomian

Documents