ABSTRAK ABSTRAK ABSTRAK ABSTRAK ABSTRAK Persoalan penataan ruang tidak bisa lepas dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Ketiga komponen ini selalu berkaitan, sehingga baik di dalam UUPR maupun di dalam Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang rencana penataan ruang selalu memperhatikan lingkungan dan sumber daya alam. Kajian ini bertujuan mengetahui dan memahami konsepsi dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik di dalam UUD NRI 1945 maupun di dalam peraturan perundang-undangan organiknya. Dan untuk mengetahui dan memahami tentang konsep hukum pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam UUPR dan Perda-perda RTRW di Provinsi NTB.Berdasarkan hasil kajian dan analisis menunjukan bahwa konsepsi dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dengan jelas di dalam UUD NRI 1945 (amandemen) dan peraturan perundang-undangan organiknya. Lingkungan hidup adalah salah satu komponen kehidupan yang selalu melekat dengan manusia, oleh karena itu harus diatur, dikelola dan dilindungi dengan baik. Sedangkan Pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik di dalam UUPR maupun di dalam Perda-perda RTRW di Provinsi NTB sudah diatur secara jelas dan detail. Dengan demikian, pengaturan perlindungan dan pengelolaan Dr. H.M. Arba, SH., M.Hum. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KONSEPSI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UUPR DAN RTRW SE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ABSTRAKABSTRAKABSTRAKABSTRAKABSTRAKPersoalan penataan ruang tidak bisa lepas dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Ketiga komponenini selalu berkaitan, sehingga baik di dalam UUPR maupun di dalam Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota tentangrencana penataan ruang selalu memperhatikan lingkungan dan sumber daya alam. Kajian ini bertujuan mengetahuidan memahami konsepsi dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik di dalam UUD NRI 1945maupun di dalam peraturan perundang-undangan organiknya. Dan untuk mengetahui dan memahami tentangkonsep hukum pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam UUPR dan Perda-perdaRTRW di Provinsi NTB.Berdasarkan hasil kajian dan analisis menunjukan bahwa konsepsi dasar perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup telah diatur dengan jelas di dalam UUD NRI 1945 (amandemen) dan peraturanperundang-undangan organiknya. Lingkungan hidup adalah salah satu komponen kehidupan yang selalu melekatdengan manusia, oleh karena itu harus diatur, dikelola dan dilindungi dengan baik. Sedangkan Pengaturanperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik di dalam UUPR maupun di dalam Perda-perda RTRW diProvinsi NTB sudah diatur secara jelas dan detail. Dengan demikian, pengaturan perlindungan dan pengelolaan
Dr. H.M. Arba, SH., M.Hum.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KONSEPSI PERLINDUNGANDAN PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP DALAMUUPR DAN RTRW SEPROVINSI NUSA TENGGARABARAT
lingkungan hidup tidak hanya terdapat di dalam UUPPLH dan peraturan pelaksanaannya, akan tetapi diatur jugadi dalam UUPR dan peraturan pelakksanaannya, serta Perda-perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB.Key Wood: Perlindungan lingkungan hidup.
ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTThe problem of spatial planning can not escape to the environment and natural resources, these three componentsare always related, so both inside and in the law UUPR Province and District/City of spatial planning always paysattention to the environment and natural resources. This study intend to identify and understand the basicconcept of environmental protection and management of both in 1945 and the Constitution NRI in the organiclegislation. And to know and understand about the concept of legal regulation and management of environmentalprotection in the UUPR and Perda RTRW in NTB.Based on study results and analysis show that the basic conceptionof environmental protection and management have been set out clearly in the Constitution NRI 1945 (amendment)and the organic legislation. The environment is one of the components of life that is always attached tohumans, therefore it should be regulated, managed and protected properly. While setting the protection andmanagement of environment both inside UUPR and in RTRW in NTB is set in a clear and detailed. Thus, settingthe protection and management of the environment not only in the UUPPLH and its implementing regulations,but set also in implementing UUPR and regulations, as well as local regulations Spatial Provincial and Regency/City - NTB.Key Word: environmental protection.
I.I.I.I.I. LATARBELAKANGLATARBELAKANGLATARBELAKANGLATARBELAKANGLATARBELAKANGPenataan ruang merupakan kegiatan yang terencana, terstruktur dan sistematis dalam rangka
upaya menata dan merencanakan persediaan, peruntukkan, penggunaan dan pemanfaatan
sumber daya alam dan dlingkungan hidup. Dengan adanya penataan ruang, maka persediaan,
peruntukkan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat direncanakan dengan baik
dan benar sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan kepentingan dan harapan
bersama semua pihak dengan baik. Penataan ruang wilayah dilakukan secara terencana dan
sistematis agar persediaan, perunttukan, penggunaan dan pemanfaatan ruang, sumber daya alam
dan lingkungan hidup berjalan dengan baik, serasi dan harmonis. Perencanaan dilakukan dalam
rangka upaya memanfaatkan ruang dan sumber daya yang ada dengan baik dan terencana, efesien
dan efektif guna kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Perencanaan penataan ruang, baik penataan ruang nasional maupun penataan ruang wilayah
daerah harus betul-betul memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Perlindungan lingkungan hidup adalah perintah Allah SWT dan amanat dari Konstitusi dasar
Negara kita. Baik di dalam Al-Qur’an maupun Di dalam UUD Negara Republik Indonesia (hasil
amandemen) telah merumuskan dengan jelas konsepsi-konsepsi dasar perlingungan sumber daya
alam dan lingkungan hidup. Atas dasar konsepsi-konsepsi hukum tersebut maka, pembentukan
Undang-Undang Penataan Ruang dan Peraturan-peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah wajib memperhatikan daya dukung sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sumber
II.II.II.II.II. PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANBerdasarkan latarbelakang tersebut di atas maka, dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut:
1. Bagaimana konsepsi dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam UUD
NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan organiknya ?
2. Bagaimana penerapan konsep hukum pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup di dalam UUPR dan Perda-perda RTRW di Provinsi NTB ?
III.III.III.III.III. METODE KAJIANMETODE KAJIANMETODE KAJIANMETODE KAJIANMETODE KAJIANKajian ini adalah kajian hukum normative, oleh karena itu maka, metode pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan konsep
(conceptual approach). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum, norma-norma
hukum, konsep-konsep hukum. Adapun sumber dan jenis bahan hukum adalah bahan hukum
kepustakaan, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tertier. Bahan-bahan hukum tersebut dikaji dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, serta ditarik
kesimpulan secara deduktif-induktif.
IV.IV.IV.IV.IV. PEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASAN11111..... Konsepsi-konsepsi Dasar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Konsepsi-konsepsi Dasar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Konsepsi-konsepsi Dasar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Konsepsi-konsepsi Dasar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Konsepsi-konsepsi Dasar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Alam dan isinya diciptakan oleh Allah SWT bukan semata-mata untuk kepentingan manusia
generasi sekarang saja akan tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Allah SWT dalam Al-
Qur’an dengan tegas mengisyaratkan kepada manusia untuk tidak melakukan kerusakan alam
sebagaimana difirmankan antara lain dalam beberapa ayat berikut ini (Khaelany, 1995:97):
1. “Carilah dengan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu kebahagiaan untuk
kehidupan akhirat, dan janganlah engkau lupakan bahagiamu di dunia. Berbuat baiklah
engkau kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau
berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang berbuat
kerusakan (QS. 28:77).”
2. “Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya” (QS.
7:55).”
3. “Dan apabila ia berpaling, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya,
dan merusak tanaman-tanaman dan binatang-binatang ternak, dan Allah tidak menyukai
kerusakan (QS. 2:205).”
4. “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya
Allah merasakan kepada mereka sebagian dan (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali
(ke jalan yang benar).”
Firman-firman Allah SWT ini mengisyaratkan dan mengingatkan kepada umat manusia untuk
memanfaatkan, menggunakan alam dan isinya dengan arif dan bijaksana, memperhatikan
a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup;
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak
asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan
berkelanjutan; dan
i. mengantisipasi isu lingkungan global.
Guna mencapai tujuan tersebut maka, ruang lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan;
dan f. penegakan hukum (Pasal 4). Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dimaksudkan dalam rangka melaksanakan pelestarian dan pembangunan lingkungan hidup
berkelanjutan.
2.2.2.2.2. Konsepsi Pengaturan Perlindungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup Di Dalam UUPR.Konsepsi Pengaturan Perlindungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup Di Dalam UUPR.Konsepsi Pengaturan Perlindungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup Di Dalam UUPR.Konsepsi Pengaturan Perlindungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup Di Dalam UUPR.Konsepsi Pengaturan Perlindungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup Di Dalam UUPR.Di dalam Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan: Pengaturan
perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup diatur dengan baik, sebagaimana tertera di
bawah ini:
Pasal 3 Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional
yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan
Ketahanan Nasional dengan:
a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan
dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan
akibat pemanfaatan ruang.
Pasal 5 ayat (2) menentukan: Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas
kawasan lindung dan kawasan budi daya.
Pasal 6 ayat (1b) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: potensi sumber
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya,
politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi
sebagai satu kesatuan;
Pasal 17 menentukan:
(1) Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
Khusus tentang RTH kawasan perkotaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Adapun
tujuan penataan RTHKP ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah:
a. Menjaga keserasian, keimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
b. Perwujudan kesinambungan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;
dan
c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.
Fungsi penataan RTHKP berdasarkan ketentuan Pasal 3 adalah sebagai berikut:
a. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
c. Tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
d. Pengendali tata air; dan
e. Sarana estetika kota.
Sedangkan manfaat dari RTHKP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 sebagai berikut:
a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
b. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
c. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
d. Meningkatkan nilai ekonomis lahan perkotaan;
e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
h. Memperbaiki iklim mikro; dan
i. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.
3. Konsepsi Pengaturan Perlindungan Hidup dalam Perda RTRW Provinsi NTB.3. Konsepsi Pengaturan Perlindungan Hidup dalam Perda RTRW Provinsi NTB.3. Konsepsi Pengaturan Perlindungan Hidup dalam Perda RTRW Provinsi NTB.3. Konsepsi Pengaturan Perlindungan Hidup dalam Perda RTRW Provinsi NTB.3. Konsepsi Pengaturan Perlindungan Hidup dalam Perda RTRW Provinsi NTB.Perencanaan tata ruang yang baik adalah perencanaan tata ruang yang mengakomodir berbagai
aspek kehidupan, baik aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, geografis, topologis,
iklim, dan daya dukung sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta sumber daya manusia.
Selain itu dalam penataan ruang harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan
bahwa pembangunan berkelanjutan adalah Pembangunan ekonomi harus berwawasan lingkungan hidup,
karena hakekat pembangunan berkelanjutan adalah intergrasi antara lingkungan hidup dan pembangunan.
Lingkungan hidup tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pembangunan. Hal inipun sejalan dengan pendapat Komisi Bruntland bahwa pembangunan
berkelanjutan mempunyai dua konsep kunci, yaitu: 1). kebutuhan, khususnya kebutuhan para fakir
miskin di Negara-negara berkembang; dan 2). keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan
dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan
(Soemarwoto, 2006:6). Demikian pula Surna Tjahya Djajadiningrat mengatakan bahwa
pembangunan berkelanjutan adalah: Suatu proses perubahan yang di dalamnya terdapat eksploitasi
sumber daya, arah investasi, orientasi pembangunan teknologi, dan perubahan kelembagaan,
yang semuanya berlangsung dalam keadaan selaras, serta meningkatnya potensi masa kini dan
masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.
Selanjutnya mengenai perencanaan penataan ruang yang berpihak kepada prinsip kemanfaatan
sesungguhnya tercermin pada semua ketentuan yang tertuang di dalam Perda RTRW tersebut.
Bahwa semua kebijakan dan strategi yang ditentukan dalam RTRW Provinsi NTB adalah sangat
sarat dengan muatan kemanfaatan bagi kepentingan semua pemangku kepentingan, yaitu
pemerintah, badan hukum, lembaga kemasyarakat dan masyarakat. Namun untuk lebih
memberikan kejelasan mengenai hal tersebut maka dapat disimak dari beberapa ketentuan yang
mengatur kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 9
yang meliputi: a. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung; b. kebijakan dan strategi
pemanfaatan kawasan budidaya; dan c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis provinsi.
4.4.4.4.4. Pengaturan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perda RTRW Kabupaten dan Kota.Pengaturan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perda RTRW Kabupaten dan Kota.Pengaturan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perda RTRW Kabupaten dan Kota.Pengaturan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perda RTRW Kabupaten dan Kota.Pengaturan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perda RTRW Kabupaten dan Kota.1. Pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam Perda RTRW Kota Mataram
Baik dalam perencanaan penataan ruang wialayah Kabupaten maupun dalam perencanaan
penataan ruang wilayah Kota wajib berpedoman pada prinsip-prinsip yang tertuang di dalam
UUPR maupun prinsip-prinsip yang tertuang di dalam UUPPLH, sebab RTRW yang baik adalah
RTRW yang memihak kepada pembangunan yang lestari dan berkelanjutan dengan
memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Bahkan khusus bagi
perencanaan RTRW Kota harus memuat rencanan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH),
penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau, dan penyediaan dan pemanfaatan
prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang
evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan
sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.
Model perencanaan tata ruang kota yang disepakati oleh para Walikota di dunia pada
Penandatanganan Bersama Kesepakatan Lingkungan Hidup adalah dikenal dengan istilah Green
City (Kota Hijau). Istilah inipun terdapat perbedaan persepsi sebagai berikut: (Purnomohadi, 2006:7)
1. Sebagai visi (Negara bagian di USA) menghijaukan kota-kota dengan menanam banyak
Selain strategi pemanfaatan wilayah, pemerintah kabupaten Bima dalam Perda RTRW-nya
juga membuat rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan. Antara
lain pengembangan infrastruktur air bersih untuk mengantisipasi tingginya permintaan suplai
air di sekitar pusat-pusat pertumbuhan. Adapun pusat-pusat pertumbuhan yang perlu mendapat
layanan jaringan dapat dikategorikan sebagai berikut: (Naskah Akademik Perda RTRW Kabupaten
Bima Nomor 9 Tahun 2011)
1. Wilayah potensial pengembangan wisata
2. Wilayah potensial pengembangan perikanan sekitar pesisir
3. wilayah potensial pengembangan kawasan industri;
4. Kawasan sentra produksi yang tersebar;
5. Sentra pengembangan kerajinan;
6. Sentra pengembangan produk pertanian;
7. Sentra pengembangan pertambangan dan energi.
5.5.5.5.5. Analisis pengaturan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPR danAnalisis pengaturan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPR danAnalisis pengaturan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPR danAnalisis pengaturan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPR danAnalisis pengaturan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPR danPerda RTRW Provinsi se-NTB.Perda RTRW Provinsi se-NTB.Perda RTRW Provinsi se-NTB.Perda RTRW Provinsi se-NTB.Perda RTRW Provinsi se-NTB.Menyimak berbagai ketentuan yang tertuang dalam berbagai Perda RTRW tersebut di atas,
yaitu ketentuan Perda RTRW Provinsi NTB 2010-2030, ketentuan Perda RTRW Kota Mataram
Tahun 2010-2030, ketentuan Perda RTRW Kabupaten Lombok Barat 2010-2030, dan ketentuan
Perda RTRW Kabupaten Bima 2010-2030, telah mengatur dan mengakomodir prinsip-prinsip
pengelolaan lingkungan hidup, terutama prinsip kelestarian dan keberlanjutan, dan prinsip
kemanfaatan.
Dengan dituangkannya dalam bentuk Perda RTRW ini maka, pemerintah daerah Provinsi
dan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota telah meletakkan dasar-dasar hukum yang kuat
Sedangkan Pasal 1 butir 9 menyatakan: pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah
rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi,
dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
Sedangkan prinsip pelestarian dalam UUPPLH menyatu dengan prinsip keberlanjutan,
sehingga pengertian prinsip kelestarian dengan keberlanjutan merupakan satu kesatuan
sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 huruf b UUPPLH mengatakan asas kelestarian
dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap
generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya
pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Selain kelestarian
terdapat pula istilah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup
adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup.
Prinsip berkelanjutan tidak saja dipakai dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, akan tetapi dipakai pada semua aspek pembangunan. Dalam pembangunan prinsip
berkelanjutan sering disebut dengan “prinsip pembangunan berkelanjutan”. Daud Silalahi
mengatakan: (Nurlinda, 2009:185)
“pengertian pembangunan berkelanjutan berasal dari ilmu ekonomi yang dikaitkan dengan persoalan efisiensidan keadilan (equity) yang menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Halini dilatarbelakangi oleh ilmu biologi yang membahas keberlanjutan dari segi kemampuan dan kesesuaian (capa-bility and suistability) suatu lokasi dengan potensi generasi/produktivitas lingkungan hidupnya”.
Pengertian pembangunan berkelanjutan dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun secara
implicit dalam berbagai perjanjian Internasional dan instrumen lainnya. Namun secara resmi,
istilah pembangunan berkelanjutan muncul dalam laporan salah satu Badan PBB yaitu World
Commission on Environment and Development (WCED), yang berjudul Our Common Future pada
tahun 1987. WCED memberikan difinisi pembangunan berkelanjutan sebagai: “development that
meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own neds”
(Hardjasoemantri, 2000:15). (pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan
sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi
kebutuhannya sendiri).
Komisi Bruntland berpendapat, pembangunan berkelanjutan mempunyai dua konsep kunci,
yaitu: (Nurlinda, 2009:186)
a. kebutuhan, khususnya kebutuhan para fakir miskin di Negara-negara berkembang;
b. keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan
untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.
Sidang Dewan FAO ke 94, 1988, memberikan interpretasi tentang pembangunan berkelanjutan
sebagai berikut:
“The management and conservation of the natural recourse base, and the orientation of technological and
institutional change in such a manner as to ensure the attainment and continuited satisfaction of human needs forpresent and future generation. Such development conserves land, water, plant genetic recourses, is environmen-tally non-degrading, technologically appropriate, economically viable and socially acceptable” (Hendro,2009:53).
Pembangunan berkelanjutan dalam pandangan FAO juga melihat keterkaitan antara daratan,
air/perairan,. Pembangunan berkelanjutan dipahami sebagai pembangunan yang tidak merusak,
secara teknologi tepat guna, secara ekonomi berkelangsungan dan secara sosial bisa diterima.
Otto Soemarwoto berpendapat: “pembangunan berkelanjutan adalah Pembangunan ekonomi
harus berwawasan lingkungan hidup, karena hakekat pembangunan berkelanjutan adalah
integrasi antara lingkungan hidup dan pembangunan. Lingkungan hidup tidak berdiri sendiri,
melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan” (Nurlinda, 2009:186).
Michael Allaby berpendapat: “Sustainable development is economic development that can continu-
idenfinitely because it is based on the explaitation of renewable recourses and causes insufficient environ-
mental damage for this to pose an eventual limit”. (Pembangunan berkelanjutan merupakan
pembangunan ekonomi yang mampu terus menerus berlangsung secara berkesinambungan,
sehingga timbul istilah pembangunan berkesinambungan) (Nurlinda, 2009:186).
Selanjutnya Emil Salim mengemukakan bahwa: “pembangunan berkesinambungan adalah
pembangunan yang mengharuskan kita mengelola sumber daya alam secara serasi mungkin. Hal
ini berarti bahwa sumber-sumber daya alam dapat diolah asalkan dilakukan secara rasional dan
bijaksana” (Salim, 1993:184).
Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, WCED mengharuskan dipenuhinya
syarat sebagai berikut: (Nurlinda, 2009:186).
a. peningkatan potensi produksi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan hidup; dan
b. menjamin terciptanya kesempatan yang merata dan adil bagi semua orang.
Surna Tjahya Djajadiningrat berpendapat pengertian pembangunan berkelanjutan adalah:
(Nurlinda, 2009:186)
“Suatu proses perubahan yang di dalamnya terdapat eksploitasi sumber daya, arah investasi orientasipembangunan teknologi, dan perubahan kelembagaan, yang semuanya berlangsung dalam keadaan selaras,serta meningkatnya potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia”.
Siti Sundari Rangkuti mengatakan: bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan kemauan
politik untuk membangun tanpa merusak yang digariskan dalam kebijaksanaan lingkungan dan
memerlukan perangkat hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penggunaan
hukum sebagai sarana berdasarkan beberapa kelebihan, yaitu bersifat rasional integrative memeliki
legitimasi dan sanksi serta didukung oleh tersedianya mekanisme pelaksanaan (Rangkuti,
2005:105).
Ida Nurlinda mengatakan:(Nurlinda, 2009:190) “pembangunan berkelanjutan adalah konsep
pembangunan yang mengelola sumber daya alam secara rasional dan bijaksana untuk memenuhi
kebutuhan generasi sekarang dengan mengingat kebutuhan generasi yang akan datang”.
langka, perlindungan dan pelestarian lingkungan tempat-tempat budaya, pariwisata, sentra
ekonomi, sentra industry, dan lainnya, serta pengaturan ruang terbuka hijau (RTH).
VI. DAFTAR PUSTAKAVI. DAFTAR PUSTAKAVI. DAFTAR PUSTAKAVI. DAFTAR PUSTAKAVI. DAFTAR PUSTAKAAl-Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama RI, Dirjen Bimbingan Islam.
Belinfante, A.D. dan Burhanoeddin Soetan Batuh, 1983, Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara,
Bandung, Bina Cipta.
Daud Silalahi, 2003, dalam Ida Nurlinda, Prinsip-prinnsip Pembaharuan Agraria Perspektif
Hukum, Jakarta, PT. Radja Grasindo, 2009.
Eko Budihardjo, dalam Edy Lisdiyono, Kajiannya tentang Legislasi Penataan Ruang, Studi Tentang
Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang dalam Regulasi Daerah Di Kota Semarang, Desertasi
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008. hlm. 185.
Emil Salim, 1993, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, (Jakarta, LP3ES, Cet. Kedua), hlm. 184-
185.
Gatot Dwi Hendro W., Hukum Konservasi Lautan Kerangka Hukum Pengelolaan Ekosistim Terumbu
Karang Untuk Keanekaragaman Hayati Lautan, (Kanzun Books, 2009),
Hasni, 2008, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Jakarta, Rajawali Pers.
Jimli Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia,
PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994,
Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada Universitas Press, Edisi ketujuh,
2000.
Khaelany HD, Islam, Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Rineka Cipta, 1995. hlm. 97.
Nasution, Adnan Buyung, Hukum dan Keadilan, Majalah, No. 1 Tahun 1996.
Ning Purnomohadi, Implikasi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terhadap
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menuju Kota Ekologis, 2006,
Otto Soemarwoto, Analisis Dampak Lingkungan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006
Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya,
penanganan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan
Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987
Poerwardarminta, W.J.S., 1991, Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Yakarta,
Balai Pustaka.
Ridwan, HR., 2003, Hukum Administrasi Negara, Penerbit UII-Press, Yogyakarta.
Rahardjo, Satjipto, Pengelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang sedang Berubah Masalah-Masalah
Hukum, No. 1-6 Tahun X/10/2007.
Sonny Keraf, Pembangunan Berkelanjutan atau Ekologi Berkelanjutan, Dalam Era Radjaguguk dan
Ridwan Khaerandy: Hukum dan Lingkungan Hidup Di Indonesia, Program Pascasarjana UI, 2001.
Soemarwoto, Otto, Analisis Dampak Lingkungan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006,
Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, (Edisi ketiga),
(Airlangga University Press, 2005).
Yan Pramudya Pulpa, Kamus Hukum, Penerbit Aneka Ilmu Indonesia.
Peraturan Perundang-Undangan:Peraturan Perundang-Undangan:Peraturan Perundang-Undangan:Peraturan Perundang-Undangan:Peraturan Perundang-Undangan:Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diamandemen
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
Indonesia, 2012.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Tata Guna Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan
Ruang.
Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi NTB.
Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram.
Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima
Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat