DR. H. AWANG FAROEK ISHAK Gubernur Kalimantan … aksi kegiatan koordinasi dan supervisi ... (dob baru) 8. berau pesisir ... rekapitulasi luas lahan perusahaan perkebunan dan sawit

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK Gubernur Kalimantan Timur

RENCANA AKSI KEGIATAN KOORDINASI DAN SUPERVISI (KORSUP) ATAS GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN

DAN PERKEBUNAN DI KALIMANTAN TIMUR

2

DENGAN SEMANGAT TRISAKTI DAN NAWACITA KITA SUKSESKAN :

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM

1. BALIKPAPAN

2. SAMARINDA

3. BONTANG

1. KUTAI BARAT

2. BERAU

3. KUTAI TIMUR

4. KUTAI KARTANEGARA

5. PENAJAM PASER UTARA

6. PASER

7. MAHAKAM ULU (DOB BARU)

8. BERAU PESISIR SELATAN (PEMBAHASAN DI DPR-RI)

9. PASER SELATAN (PEMBAHASAN DI DPR-RI)

7 KABUPATEN

3 KOTA

ADMINISTRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SETELAH PEMEKARAN

Sebelumnya Luas Wilayah Kaltim mencapai

20.865.774 ha (1,5 kali luas Pulau Jawa / 12% dari total luas wilayah Indonesia). - Daratannya seluas 19.844.117 ha - Lautan seluas 1.021.657 ha

terbentuknya Provinsi Kaltara berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2012, maka luas

daratan Kalimantan Timur menjadi 12,73 Juta ha dengan :

- Jumlah penduduk 3,5 Juta jiwa di tahun 2014 - Kepadatan 26,33 jiwa/km2 - Meliputi 3 kota dan 7 kabupaten diantaranya

Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan daerah pemekaran baru dari Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2013

VISI & MISI RPJMD 2013-2018

• Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi 1. SDM

• Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbaharukan

2. DAYA SAING EK

• Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata 3. INFRASTRUKTUR

• Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

4. TATA KELOLA PMRT

• Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim 5. LINGKUNGAN HIDUP

MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN

BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN VISI

FOKUS MISI

KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN

FUNGSI HUTAN LUAS (HA)

KAWASAN KONSERVASI & PELESTARIAN ALAM

437.879

HUTAN LINDUNG 1.792.031

HUTAN PRODUKSI TERBATAS 2.881.569

HUTAN PRODUKSI TETAP 3.024.576

HUTAN PRODUKSI YG DAPAT DIKONVERSI 120.712

FUNGSI KAWASAN HUTAN PER KAB/KOTA

No Kab/Kota KSA HL HPT HP HPK JUMLAH

1. Paser 107.318 113.718 145.691 239.282 9.777 615.787

2. Kubar 4.785 56.689 238.990 308.068 11.836 620.368

3. Kukar 134.257 201.648 486.150 760.390 22.919 1.605.364

4. Kutim 183.861 329.920 705.095 851.878 39.270 2.110.024

5. Berau - 362.816 537.091 537.091 33.927 1.558.180

6. PPU 6.965 - 28.209 111.007 90 146.271

7. Mahulu - 706.732 653.088 214.698 2.806 1.577.324

8. Balikpapan - 15.971 - 1.617 - 5.317

9. Samarinda - - - 544 - 544

10. Bontang 693 4.537 - - 87 5.317

Jumlah 437.879 1.792.031 2.881.569 3.024.576 120.712 8.256.767

KAWASAN SUAKA ALAM

No

Kawasan Penetapan

Konservasi Oleh Nomor Tanggal Luas (Ha)

Lokasi

I. Cagar Alam

1. Muara Kaman Sedulang

Mentan 290/Kpts/Um/5/1976 11.05.1976 62.500 Kukar

2. Teluk Apar Menhut 86/Kpts-II/1993 16.02.1993 46.900 Paser

3. Teluk Adang Gub Kaltim 46 - 1982 01.03.1982 53.800 Paser

4. Padang Luway Mentan 792/Kpts/Um/10/1982 29.10.1982 5.000 Kubar

II. Suaka Margasatwa

1. P. Sangalaki Mentan 604/Kpts/Um/8/1982 19.08.1982 220 Berau

KAWASAN PELESTARIAN ALAM

No

Kawasan Penetapan

Konservasi Oleh Nomor Tanggal Luas (Ha)

Lokasi

I. Taman Nasional

Kutai Menhut 325/Menhut-II/1995 29.06.1995 198.629 Kutim, Kukar, Bontang

II. Taman Hutan Raya

Bukit Suharto Menhut SK.577/Kpts-II/2009 29.09.2009 67.766 Kukar, PPU

III. Taman Wisata Alam

1. TL P. Sangalaki Mentan 604/Kpts/Um/8/1983 19.08.1983 280 Berau

2. TW Tanah Merah Semboja

Gub Kaltim 110 Tahun 1991 20.05.1991 3.000 Kukar

PEMEGANG IUPHHK-HA

No Kab/Kota Unit Luas (Ha)

1. Paser 2 60.430

2. Kutai Barat + Mahulu 21 1.212.495

3. Kutai Kartanegara 8 491.710

4. Kutai Timur 12 974.665

5. Berau 12 700.172

6. Lintas Kabupaten 7 629.207

Jumlah 62 4.068.679

PEMEGANG IUPHHK-HTI

No

Jenis IUPHHK-HT

Unit Luas (Ha)

1. Pertukangan 12 351.531

2. Transmigrasi 17 292.814

3. Pulp 5 600.546

Jumlah 34 1.245.891

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN EKSPLORASI

NO KABUPATEN UNIT LUAS (HA)

1. KUTAI KARTANEGARA 21 44.667,63

2. KUTAI TIMUR 16 81.167,96

3. KUTAI BARAT 6 8.446,31

4. PASER 4 13.099,08

5. BERAU 25 287.623,18

JUMLAH 72 435.004,16

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN TAHAP EKSPLOITASI/PRODUKSI

NO KABUPATEN UNIT LUAS (HA)

1. KUTAI KARTANEGARA 31 31.215,26

2. KUTAI TIMUR 9 29.442,18

3. KUTAI BARAT 18 28.008,31

4. PASER/PPU 7 2.120,01

5. BERAU 9 8,572,63

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN TAHAP EKSPLOITASI/PRODUKSI

NO KABUPATEN UNIT LUAS (HA)

6. BONTANG 1 6,10

7. BALIKPAPAN 1 57,40

JUMLAH 76 99.421,54

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

NO KAB/KOTA KPHL KPHP JUMLAH

UNIT LUAS UNIT LUAS UNIT LUAS

1. BERAU - - 4 1.664.534 4 1.664.534

2. KUTIM - - 3 1.934.660 3 1.934.660

3. KUBAR/ MAHULU 1 658.321 3 1.224.065 4 1.882.386

4. KUKAR - - 2 1.146.122 2 1.146.122

5. PASER - - 2 418.253 2 418.253

6. BALIKPAPAN 1 14.782 - - 1 14.782

7. SAMARINDA - - 1 299 1 299

8. LINTAS KAB/ KOTA - - 3 1.078.981 3 1.078.981

JUMLAH 2 673.103 18 7.466.914 20 8.140.017

PERKEBUNAN DI KALIMANTAN TIMUR DESEMBER 2014

1. PERKEBUNAN BESAR 768.375,22 Ha (67%)

2. PERKEBUNAN RAKYAT 380.957 Ha (33%)

REKAPITULASI LUAS LAHAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN dan SAWIT RAKYAT POSISI S/D AGUSTUS 2015

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No. Kabupaten/Kota

Jumlah Luas Ijin IUP HGU

Realisasi Inti

Realisasi Plasma (Ha)

Realisasi

Sawit Rakyat

Total Inti +

Plasma+Sawit

Rakyat

Perusahaan Lokasi (Ha)

Jumlah Luas (Ha) Jumlah Luas (Ha) Luas KK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = (9 + 10+12)

1 Berau

50

345,306.80

20

190,290.00

20

115,911.50

78,708.92

14,882.00

2,850

639.00

94,229.92

2 Kutai Timur

77

883,343.40

72

806,457.24

34

333,132.54

304,345.59

83,696.47

27,678

39,573.00

427,615.06

3 Kutai Kertanegara

62

873,397.80

38

552,511.40

28

234,807.23

154,538.29

36,370.43

13,090

14,218.00

205,126.72

4 Kutai Barat

54

703,323.06

24

587,193.84

17

187,177.75

102,970.65

3,841.41

890

1,188.00

108,000.06

5 Penajam Paser Utara

14

138,315.00

12

122,603.33

6

28,542.97

34,674.35

5,160.69

543

12,983.00

52,818.04

6 Pasir

39

322,451.90

32

285,740.50

19

150,506.37

93,137.42

39,179.65

16,260

40,104.00

172,421.07

7 Samarinda

1

3,000.00

1

3,000.00

-

-

-

675.00

338

461.00

1,136.00

Jumlah

297

3,269,137.96

199

2,547,796.31

124

1,050,078.36

768,375.22

183,805.65

61,649

109,166.00

1,061,346.87

PENERTIBAN IZIN DAN AUDIT

• GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TELAH MENERBITKAN SURAT EDARAN NOMOR : 180/1375-Ek/2013 TANGGAL 25 JANUARI 2013 PERIHAL PENERTIBAN IZIN DAN AUDIT UNTUK IZIN PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

• SURAT EDARAN DI TUJUKAN KEPADA WALIKOTA DAN BUPATI SE KALIMANTAN TIMUR

• ISINYA : WALIKOTA DAN BUPATI AGAR MELAKSANAKAN AUDIT TERHADAP SEMUA PERIZINAN YANG TELAH DITERBITKAN UNTUK PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN. APAKAH SEMUA PERIZINAN TERSEBUT TELAH MEMENUHI ATURAN YANG BERLAKU.

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2015

DALAM RANGKA PENINGKATAN KEKUATAN HUKUM UNTUK MENDUKUNG SURAT EDARAN NOMOR : 180/1375-Ek/2013 TANGGAL 25 JANUARI 2013, MAKA TELAH DITERBITKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN PEMBERIAN IZIN DAN NON PERIZINAN SERTA PENYEMPURNAAN TATA KELOLA PERIZINAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ISI PERGUB 17 TAHUN 2015 TERKAIT BIDANG KEHUTANAN

PENUNDAAN DAN PENATAAN PEMBERIAN IZIN DAN NON PERIZINAN SERTA PENYEMPURNAAN TATA KELOLA PERIZINAN PADA SEKTOR KEHUTANAN DIBERLAKUKAN PADA : • REKOMENDASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN

HUTAN (IPPKH) UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA

• REKOMENDASI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)

• REKOMENDASI TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN ANTAR PROVINSI DALAM SATU PULAU

LANJUTAN ISI PERGUB .......

PENUNDAAN DAN PENATAAN PEMBERIAN IZIN DAN NON PERIZINAN YANG DIKECUALIKAN UNTUK :

• REKOMENDASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) YANG MEMENUHI PASAL 6 AYAT (3), AYAT (4) DAN AYAT (5)

• REKOMENDASI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM (IUPHHK-RE)

• REKOMENDASI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI), DENGAN SYARAT BERKOMITMEN MEMBANGUN PABRIK PENGOLAHAN DI LOKASI SETEMPAT

PELAKSANAAN PENATAAN

PERIZINAN PERKEBUNAN

PERLUASAN WILAYAH

KELOLA MASYARAKAT

MEMBANGUN SISTEM

PENGENDALIAN ANTI

KORUPSI

3 SASARAN

RENCANA

AKSI KORSUP

PERKEBUNAN

PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN

PERKEBUNAN

MELAKUKAN

PENGUMPULAN DATA DAN

INFORMASI SEMUA

KEWAJIBAN KEUANGAN

DAN KEWAJIBAN LAINNYA

DARI PEMEGANG IZIN

USAHA PERKEBUNAN

1. MEMBENTUK TIM

PELAKSANA PENILAIAN

USAHA PERKEBUNAN

3. MENETAPKAN HASIL

PENILAIAN USAHA

PERKEBUNAN

2. MELAKUKAN PENILAIAN

USAHA PERKEBUNAN

PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT

• Mensosialisasi dan Pelaksanaan STD-P Pada Dinas Yang Membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota

Melakukan Pendaftaran Terhadap Kegiatan Perkebunan

yang dilakukan Masyarakat

• Mengharuskan Semua Perusahaan Perkebunan Melakukan Kemitraan dengan Masyarakat Sekitarnya dan Segera Berkoordinai dengan Bupati /Walikota Setempat

Meningkatnya Jumlah Ketaatan Terhadap

Program Kemitraan Dalam Usaha Perkebunan dan Tersusunnya Rencana

Pembinaan Perkebunan Masyarakat

MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN

ANTI KORUPSI

1. Melakukan Penyempurnaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) Perizinan Usaha Perkebunan

2. Publikasi Hasil Pemberian Izin Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik Secara Berkala Triwulan

3. Memperketat Pengawasan Terhadap Perusahaan Dalam Perizinan

4. Akan dibentuk Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tingkat Provinsi/Kab sesuai Peraturan Mendagri, Menteri Kehutanan, Menteri PU dan Menteri Kepala BPN RI

TERIMA KASIH