KOMIS! PEtfllLlllAN utiluH KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 61 1/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 104/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT Menimbang: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM. bahwa penataan daerah pemilihan pada kabupaten induk dan pembentukan daerah pemilihan pada kabupaten pemekaran dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/ Kota Jo. Pasal 370 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20141' bahwa pemenuhan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (21, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dilakukan untuk Pemilihan Umum berikutnya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2Ol2 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam b.
9
Embed
DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, dilakukan Tahun 2012 ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KOMIS! PEtfllLlllAN utiluH
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 61 1/Kpts/KPU/TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 104/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
Menimbang:
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM.
bahwa penataan daerah pemilihan pada kabupateninduk dan pembentukan daerah pemilihan pada
kabupaten pemekaran dalam penataan keanggotaanDPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan
DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, dilakukanberdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undangtentang Pembentukan Kabupaten/ Kota Jo. Pasal 370ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun20141'
bahwa pemenuhan alokasi kursi di setiap daerahpemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalampenataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk danpengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kotapemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ayat (21, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8Tahun 2012, dilakukan untuk Pemilihan Umumberikutnya;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun2Ol2 tentang Tata Cara Penetapan Daerah PemilihanDan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam
b.
d.
Mengingat: 1.
4.
t
-z-
Pemilihan Umum Tahun 2OI4 Jo. Pasal 24 dan Pasal
25, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Komisi
Pemilihan Umum menetapkan daerah pemilihan dan
alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;
bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b,
dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan KomisiPemilihan Umum tentang Perubahan Atas KeputusanKomisi Pemilihan Umum Nomor :
104lKpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan
Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap DaerahPemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O11 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 8. Tambahan LembaranNegara Nomor 5189);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20II tentangPenyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 1O1,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5246);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OI2 tentangPemilihan Umum Anggota Dewan Perwalilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5316);
Undang-Undang Nomor 2I Tahun 2OI2 tentangPembentukan Kabupaten Pangandaran Di ProvinsiJawa Barat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran NeqaraRepublik Indonesia Nomor 5363);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan
6.
7.
-J-
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5568);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010:
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, danSekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotasebagaimana telah diubah dengan Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 22 Tahun 20081
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah PemilihanDan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota DalamPemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 305);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun2014 Tentang Penataan dan Pengisian KeanggotaanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Indukdan Pemekaran (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 17641:
Keputusan Komisi Pemiiihan Umum Nomor:607lKpts/KPU/TAHUN 2014 tentang PerubahanKeputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor08 / Kpts/ KPU / TAHUN 20 1 3 tentang Jumlah PendudukProvinsi dan Kabupaten/ Kota Serta Jumlah KursiDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota PemilihanUmum Tahun 2014;
Berita Acara Nomor 89 lBAl1'Il2OI4 tanggal12 November 2OI4 tentang Penetapan DaerahPemilihan dan Aiokasi Kursi setiap Daerah pemilihanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
dan Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran setelahPemilihan Umum Tahun 2014;
8.
Memerhatikan:1.
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
A
MEMUTUSI(AN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR : 104/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG
PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2OI4 DI WILAYAH
PROVINSI JAWA BARAT
Menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiapdaerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Ciamis, dan daerah pemilihan danalokasi kursi pada daerah pemilihan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.
Daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerahpemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Ciamis, dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksudpada Diktum PERTAMA, sebagaimana tercantum dalamLampiran Keputusan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Keputusan ini.
Peta daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Ciamis, dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimanadimaksud pada Diktum KEDUA, sebagaimana tercantumdalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Keputusan ini.
Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten Ciamis dandaerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksudpada Diktum KEDUA, menjadi dasar dalam penghitunganperolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilihAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenCiamis dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pangandaran.
a. Daerah Pemilihan Pangandaran 1 yang semuia berasaldari Daerah Pemilihan Ciamis 5 pada Pemilu AnggotaDewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten CiamisTahun 2014;
KELIMA
-c-
b. Daerah Pemilihan Pangandaran 2 yaltg semula berasal
dari Daerah Pemilihan Ciamis 6 pada Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2O14.
KEENAM :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 12 Xrrerbcr 2O14
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd
HUSNI KAMIL MANIK
Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum
J&p,fNUR SYARIFAH
Lampiran | : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 611/KpIS/KPU/TAHUN 2014
Tanggal ; 12 November 2014
PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN, DAN JUMIIIH KURSIANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH KABUPATIN/KOTA