1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KOMISI IV DPR-RI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG UNDANG ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN Tahun Sidang : 2011-2012 Masa Persidangan : I Rapat ke : Jenis Rapat : Rapat Kerja Sifat Rapat : Terbuka Dengan : Menteri Pertanian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perdagangan RI Hari/Tanggal : Selasa, 16 Oktober 2012 Waktu : 14.00 WIB Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR-RI Gedung Nusantara DPR-RI, Senayan-Jakarta Acara : 1. Pengantar Pimpinan Komisi IV DPR RI; 2. Laporan Panja; 3. Pembacaan Naskah RUU; 4. Pendapat Mini Fraksi sebagai sikap akhir; 5. Penandatanganan Naskah RUU; dan 6. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan Tk. II. Ketua Rapat : H.M. ROMAHURMUZIY, ST, MT Sekretaris Rapat : Aris Subiakto, S. Sos, M.AP. Hadir Anggota : dari 49 orang Anggota Komisi IV DPR-RI Hadir Mitra Kerja : Menteri Pertanian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perdagangan RI beserta jajarannya ANGGOTA KOMISI IV DPR-RI : 1. H.M. ROMAHURMUZIY, ST, MT 2. IR. E. HERMAN KHAERON, M.Si ARSIP DPR-RI
45
Embed
DPR-RIberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170529-023134-7434.pdf · bersama untuk melanjutkan agenda-agenda kenegaraan khususnya dalam tugas-tugas konstitusi kita, mengesahkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
RISALAH RAPAT KOMISI IV DPR-RI
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG UNDANG
ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996
TENTANG PANGAN
Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Dengan : Menteri Pertanian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam
Negeri, dan Menteri Perdagangan RI
Hari/Tanggal : Selasa, 16 Oktober 2012
Waktu : 14.00 WIB
Tempat
:
Ruang Rapat Komisi IV DPR-RI
Gedung Nusantara DPR-RI, Senayan-Jakarta
Acara : 1. Pengantar Pimpinan Komisi IV DPR RI;
2. Laporan Panja;
3. Pembacaan Naskah RUU;
4. Pendapat Mini Fraksi sebagai sikap akhir;
5. Penandatanganan Naskah RUU; dan
6. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada
pembicaraan Tk. II.
Ketua Rapat : H.M. ROMAHURMUZIY, ST, MT
Sekretaris Rapat : Aris Subiakto, S. Sos, M.AP.
Hadir Anggota : dari 49 orang Anggota Komisi IV DPR-RI
Hadir Mitra Kerja : Menteri Pertanian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam
Negeri, dan Menteri Perdagangan RI beserta jajarannya
ANGGOTA KOMISI IV DPR-RI :
1. H.M. ROMAHURMUZIY, ST, MT
2. IR. E. HERMAN KHAERON, M.Si
ARSIP D
PR-RI
2
3. FIRMAN SOEBAGYO, SE,MH
4. DRS. H. IBNU MULTAZAM
5. DRS. JAFAR NAINGGOLAN, MM
6. HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM
7. ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.IP
8. SRI HIDAYATI
9. IR. DJOKO UDJIANTO
10. IR. H.M.ROSYID HIDAYAT
11. MAIMARA TANDO
12. DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si
13. DR. CAPT. ANTHON SIHOMBING
14. Hj. NURLIAH, SH, MH
15. ADI SUKEMI, ST, MM
16. HJ. TETTI KADI BAWONO
17. R. (Hc) IR. H. SISWONO YUDO HUSODO
18. H. GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH, SE
19. HJ. NUROKHMAH AHMAD HIDAYAT MUS
20. ROBERT JOPPY KARDINAL
21. IAN SIAGIAN SUDIN
22. DJUWARTO DR.
23. MUHAMMAD PRAKOSA
24. IR. MINDO SIANIPAR
25. IR. H. MARSANTO, MS
26. BAHRUDIN SYARKAWIE
27. HONING SANNY
28. MA’MUR HASANUDDIN, MA
29. H.MUSTAFA KAMAL, SS.
30. Hb. IR. NABIEL AL MUSAWWA
31. TAMSIL LINRUNG
32. VIVA YOGA MAULADI, M. Si
33. INDIRI CHUNDA THITA SYAHRUL, SE, MM
34. H. SUKIMAN, S.Pd, MM
35. H. HENDRA S SINGKARU, SE
36. DRS. H. ZAINUT TAUHID, SA’ADI, M.Si
37. H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, MS
38. HJ. MIRATI DEWANINGSIH T, ST.
39. PEGGY PATRICIA PATIPPI
40. ABDUL WACHID
ARSIP D
PR-RI
3
41. ANAK AGUNG JELANTIK SANJAYA
42. DRS. H.A. MURADY DARMANSYAH
ANGGOTA YANG IZIN :
1. IR. H. M. ALI YACOB
2. DARIZAL BASIR
3. DR. IR. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH
4. H. HARDISOESILO
5. HERMANTO
6. DRS. I MADE URIP, M.Si
7. HJ. DEWI CORYATI, M.Si
8. DRS. H. WAN ABU BAKAR, MS, M.Si
ARSIP D
PR-RI
4
JALANNYA RAPAT :
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Asalamualaikum, wr, wb.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pimpinan Komisi IV dan Anggota DPR-RI yang kami hormati,
Saudara menteri pertanian yang terhormat beserta seluruh jajaran,
Saudara Menteri Hukum dan hak asasi manusia atau yang mewakili,
Saudara menteri dalam negeri atau yang mewakili,
Saudara menteri perdagangan atau yang mewakili,
Saudara menteri perindustrian atau yang mewakili,
Hadirin yang berbahagia,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT tuhan yang maha esa,
sehingga meskipun kita tunda selama 1 jam dari rencana semula pukul 14.00 tapi bisa berkumpul
bersama untuk melanjutkan agenda-agenda kenegaraan khususnya dalam tugas-tugas konstitusi
kita, mengesahkan peraturan perundang-undangan dan mendengarkan laporan dari panja yang
memang menjadi kewajiban kita semua yang berlangsung beberapa bulan terakhir.
Sesuai acara rapat-rapat DPR-RI masa sidang I tahun 2012-2013 yang telah diputuskan
dalam rapat Bamus DPR-RI tanggal 5 Juli 2012, dan keputusan rapat intern Komisi IV DPR-RI tanggal
4 September 2012, maka pada hari ini kita dapat menyelenggarakan rapat kerja pembahasan tingkat I
yaitu RUU tentang pangan.
Bapak ibu hadirin yang kami hormati,
Menurut laporan dari sekretariat komisi IV telah hadir dan menandatangani daftar hadir 32
dari 51 anggota komisi IV, yang berarti rapat ini telah dihadiri lebih dari separoh jumlah anggota, yang
terdiri dari lebih separuh atas unsur fraksi sesuai dengan tata tertib DPR-RI pasal 245 ayat 1 maka
kourum telah tercapai. Dan sesuai pasal 240 peraturan tata tertib DPR-RIpanitia kerja ini kami buka
dan kami nyatakan terbuka untuk umum.
KETOK PALU 1 X
Rapat kerja hari ini kita mulai dan akan kita akhiri pada pukul 17.00 wib, namun apabila belum
selesai dapat kita lanjutkan sesuai dengan tatib DPR-RI 179 atau sesuai dengan kesepakatan kita
bersama.
Acara rapat kerja pada hari ini adalah :
1. Pengantar pimpinan komisi IV,
2. Laporan panitia kerja,
3. pembacaan naskah RUU,
4. pendapat minifraksi sebagai sikap akhir,
5. pendapat mini pemerintah sebagai sikap akhir,
6. penandatanganan naskah RUU,
7. pengambilan keputusan untuk melanjutkan padapembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna.
ARSIP D
PR-RI
5
Kalau kita semua pada hari ini bisa sepakati bersama, rencananya nanti rapat paripurna akan
kita gelar pada tanggal 18 oktober 2012 kalau nanti kita sepakati. Apakah acara yang tadi kami
sampaikan bisa disetujui? Sesuai dengan mekanisme pembahasan yang telah disetujui dalam rapat
kerja 18 januari 2012 dan sesuai pula dengan keputusan rapat kerja pembahasan RUU tentang
pangan 26 januari 2012, pembahasan RUU tentang pangan lebih lanjut diserahkan oleh kita semua
pada pantiia kerja serta pembahasan oleh panitia kerja melaporkan dalam rapat kerja yang kita
selenggarakan hari ini. Untuk itu saya minta kepada Ir E. Herman Khairun dan panitia kerja untuk
mempersilakan dan melaporkan apa yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir ini, kami
persilakan pak Herman.
ANGGOTA (IAN SIAGIAN) :
Pimpinan interupsi,
Pimpinan yang terhormat, rekan-rekan komisi IV yang saya hormati,
Mitra kerja pemerintah yang kami hormati,
Para hadirin yang saya muliakan,
Perkenankan saya melihat jalannya proses pengambilan keputusan tingkat I ini, yang setelah
kami membaca pasal-pasal yang sudah ada, saya melihat bahwa pasal ini belumlah kita setujui
semuanya, antara lain beberapa yang saya liat yang saya cari satu harian kata-kata itu, tapi saat ini
ada masuk, antara lain di pasal 39 kalimat terakhir, ini saya coba liat dari beberapa catatan saya, tidak
ada kata-kata ini masuk, tapi saat ini masuk sini.
Saya bisa bacakan. Pemerintah menetapkan kebijakan dan pangan yang tidak berdampak
negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan petani, nelayan,
pembudidaya ikan.Pengertiansaya ini adalah titik, tapi disini ada kata-kata pelaku usaha pangan yang
artinya sangat bertentangn dengan polisi dari pada UU ini. Dengan adanya disini pelaku berarti
koorporasi juga ikut, sebelum itu saya rasa mungkin sidang ini perlu di skors dulu terima kasih.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Baik saya kira kita mendengarkan apa yang disampaikan pak Ian, namun tentu kita perlu
dengarkan laporan dari panja tentang masuknya kalimat atau kata pelaku usaha pangan ini, sehingga
saya usulkan tetap dengarkan dulu laporan dari panja, sekaligus tadi menjawab apa yang telah
disampaikan oleh pak Ian, apakah memang sudah selesai ditingkat panja atau belum, saya kira
demikian rekan-rekan ya. Silakan pak Herman.
WATUA (HERMAN KHAERON) :
Terima kasih ketua.
Bismilahirahmanirahim asalamualaikum, wr, wb.
Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua, om swastiastu.
Pimpinan dan anggota komisi IV DPR-RI yang kami hormati,
Yang terhormat saudara menteri pertanian beserta seluruh jajarannya,
Saudara menteri dalam negeri atau yang mewakili beserta jajarannya,
Yang terhormat saudara menteri hukum dan ham atau yang mewakili beserta jajarannya,
ARSIP D
PR-RI
6
Saudara menteri perindustrian atau yang mewakili beserta jajarannya,
Yang terhormat saudara menteri perdagangan atau yang mewakili beserta jajarannya,
Hadirin yang kami hormati.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT tuhan yang maha
kuasa, atas rahmat dan limpahannya karuniannya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan
rapat kerja dalam keadaan sehat walafiat.
Berdasarkan keputusan pembahasan RUU tentang pangan 26 Januari 2012, panitia kerja
yang terdiri dari 4 pimpinan dan 21 komisi IV DPR-RI telah melakukan pembahasan, bekerja dari
tanggal 27 januari 2012 sampai tanggal 15 oktober 2012.
Pimpinan dan anggota panja RUU tentang pangan tersebut
1. Sdr.H.M.Romahurmuziy ST.MT ketua komisi IV fraksi PPP
2. E.Herman Khaerun Msi wakil ketua fraksi partai demokrat
3. Firman subagio SE,ME wakil ketua fraksi partai golkar
4. Sdr. Drs Ibnu Multazam wakil ketua fraksi PKB
5. Drs. Jafar Nainggolan anggota fraksi partai demokrat
6. Sri Hidayati SP, Anggota fraksi partai demokrat
7. Anton Sukartono Surato yang kemudian diganti oleh May Maratando anggota fraksi partai
demokrat
8. Sdr.Ir. H.M.Rosid Hidayat anggota fraksi partai demokrat
9. Drs. H. Yusran Aspar Msi anggota fraksi partai demokrat
10. Adi sukaemi ST.MT anggota fraksi partai golkar
11. Hj. Tety Kadi Bawono Anggota fraksi partai golkar
12. DR. Ir. H. Siswono Yudohusodo anggota fraksi partai golkar
13. Sdr. H. Hardi susilo anggota fraksi partai golkar
14. Sdr.Ian Siagian anggota PDI Perjuangan
15. Sdr. Sudin anggota Fraksi PDI Perjuangan
16. Sdr.H. Djuwarto anggota fraksi PDI Perjuangan
17. Sdr. Honing Sanny anggota Fraksi PDI Perjuangan
18. Hermanto SE, MM yang kemudian diganti oleh sdr. Habib Ir. Nabil almusawa dari fraksi PKS
19. H. Ma’mur Hasanuddin anggota Fraksi PKS
20. Sdr. Pipayoga Mauladi Msi anggota fraksi PAN
21. Sdr. H. Sukiman, SPd, MM anggota fraksi PAN
22. Sdr. H. Saifullah Tamliha SPi, MS anggota Fraksi PPP
23. Sdr. Hj. Mirati Dewi Dewaningsih T, ST anggota Fraksi PKB
24. Sdr. Anak Agung Jelantik sanjaya anggota fraksi gerindra
25. Sdr. Murady Darmansyah dari anggota Fraksi Hanura
ARSIP D
PR-RI
7
Secara terprinsip rapat-rapat pelaksanaan pembahasan RUU tentang pangan sbb :
Rapat panitia kerja sebanyak 8 kali dan rapat perumus, tim kecil dan tim sinkronisasi
sebanyak 2 kali. Untuk penyempurnaan rumusan RUU tentang pangan dengan melakukan fokus grup
discussion di perguruan tinggi yaitu Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara dan Institut
Pertanian Bogor.
Selain itu panitia kerja mengundang beberapa pakar dimengkritisi RUU tentang pangan
antara lain Prof. Ir. M. Maksum, prof. DR. D.J. Didik Rachbini, Ir. Drajat Martianto dan DR. Ir. Tri
Panarji Msi, diundang karena beranggapan bahwa RUU tentang pangan terlalu liberal dan tidak
mengutamakan kepentingan dalam negeri serta kepentingan petani.
Bapak ibu yang kami hormati,
Berdasarkan keputusan rapat kerja 26 Januari 2012.Dari 776 dim, 678 dim pembahasannya
diserahkan panitia kerja. Pada tanggal 10 Juli 2012 panitia kerja telah melaporkan hasil
pembahasannya dan laporan tersebut telah disetujui oleh rapat kerja, kecuali ketentuan-ketentuan
yang telah dipersyaratkan sesuai dengan keyakinan masyarakat, panitia kerja menghargai setiap
perbedaan pendapat, pandangan atas ketentuan halal yang dipersyaratkan sesuai dengan keyakinan
masyarakat sebagai dinamika dalam pembahasan RUU ini.
Guna menyamakan persepsi terhadap ketentuan tersebut, panitia kerja pada tanggal 1
oktober 2012 mengundang tokoh-tokoh agama yaitu ketua komisi fatwa MUI, ketua umum
persekutuan gereja-gereja di indonesia, ketua umum pengurus harian parisada hindu dharma
indonesia, ketua umum dewan perwakilan pusat umat budha.
Perbedaan pendapat pandangan tersebut yang semula berpengaruh terhadap 11 norma yang
terdapat dalam batang tubuh RUU tentang pangan menjadi 5 norma dan kelima norma tersebut
adalah pasal 1 angka 4 dan 5, pasal 37 ayat 1, pasal 48 ayat 1 huruf b, pasal 59 huruf b dan pasal 67
ayat 1. Pada rapat panitia kerja tanggal 15 Oktober 2012 telah memutuskan bahwa ketentuan halal
yang dipersyaratkan atau sesuai dengan keyakinan masyarakat menjadi tidak bertentangan dengan
agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
Pimpinan dan anggota komisi IV DPR-RI serta para menteri, pamerintahbeserta jajaran
yang kami hormati,
UU no.7 tahun 1996 tentang pangan terdiri dari 14 bab dan 65 pasal, sedangkan draft RUU
tentang pangan yang dipersiapkan oleh DPR-RI terdiri dari 16 bab 143 pasal. Saat pembahasan
terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan sehingga sampai saat ini jumlah bab menjadi 17
bab dan menjadi 145 pasal.
Secara ringkas RUU tentang pangan dalam masing-masing bab memuat mengenai :
Bab 1 mengenai ketentuan umum, memuat 41 definisi yang diatur,
Bab 2 azas lingkup dan pengaturandilakukan penyempurnaan dengan menegaskan bahwa
penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan
manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan
dan ketahanan pangan
ARSIP D
PR-RI
8
bab 3 perencanaan; memuat mengenai perencanaan pangan yang terintegrasi dengan
perencanaan pembangunan untuk merancang penyelenggaraan pangan kearah kedaulatan pangan,
ketahanan pangan, kemandirian pangan.
Bab 4 ketersediaan pangan; memuat mengenai pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga
pokok pangan, cadangan pangan pokok pemerintah dan distribusi pangan pokok untuk mewujudkan
kecukupan pangan pokok yang bergizi bagi masyarakat. Bab ini juga memuat mengenai keutamaan
produk pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan.
Bab 5 keterjangkauan pangan; memuat mengenai tanggung jawab pemerintah dan
pemerintah daerah dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan
perseorangan melalui distribusi pangan, pemasaran pangan, perdagangan pangan, stabilitasi
pasokan dan harga pangan pokok serta bantuan pangan.
Bab 6 konsumsi pangan dan gizi; memuat mengenai peningkatan pemenuhan kuantitas dan
kualitas konsumsi pangan masyarakat, keanekaragaman konsumsi pangan status gizi masyarakat.
Bab 7 keamanan pangan; memuat mengenai upaya untuk mencegah kemungkinan cemaran
biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu tidak terpenuhinya standar mutu dan
komposisi serta kadaluarsa dan membahayakan kesehatan manusia
WATUA (HERMAN KHAERON) :
Bab 7 keamanan pangan; memuat mengenai upaya untuk mencegah kemungkinan cemaran
biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu tidak terpenuhinya standar mutu dan
komposisi serta kadaluarsa yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
Bab 8 label dan iklan pangan ; memuat isi dari informasi dalam label dan iklan, kewajiban
mencantumkan label dan keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
Bab 9 tentang pengawasan ; mengenai bentuk pengawasan dan wewenang pengawasan
dalam penyelenggaraan pangan.
Bab 10 sistem informasi pangan ; memuat mengenai cakupan pemerintah dan pemerintah
daerah pusat data dan informasi serta data dan informasi yang disediakan.
Bab 11 penelitian dan pengembangan pangan; memuat mengenai tujuan dan pengembangan
pangan. Kewajiban pemerintah melaksanakan penelitian dan pengembangan pangan secara terus
menerus, kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi penyebaran pemanfaatan dan
penerapan hasil penelitian pangan serta mekanisme kerja dengan lembaga peneliti internasional.
Bab 12 tentang kelembagaan pangan ; memuat mengenai pembentukan lembaga
pemerintahan yang menangani bidang pangan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
presiden.
Bab 13 peran serta masyarakat; memuat mengenai lingkup peran serta masyarakat.
Bab 14 penyidikan ; memuat mengenai lingkup tugas dan tanggung jawab sipil tertentu
dibidang pangan dan kewenangannya.
Bab 15 ketentuan pidana ; disempurnakan dengan membandingkan ketentuan pidana dalam
UU no.7 tahun 96 tentang pangan. Ketentuan ini juga melarang pelaku usaha pangan menyimpan
ARSIP D
PR-RI
9
melebihi jumlah maksimal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga
pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi, sanksi pidana dikenakan paling lama 7 tahun
atau denda paling banyak 100 milyar.
Tindak pidana penimbun merupakan tindak pidana yang dianggap tindak pidana yang serius,
untuk pidana denda diperberat karena pelaku pada umumnya mendapat keuntungan yang besar,
tidak serta merta memidana petani karena rumusannya bersifat dellik materiil karena terdapat unsur
kesengajaan yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh penegak hukum.
Unsur mencari keuntungan dan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal
atau melambung tinggi merupakan rambu yang ketat agar penegakan hukum tidak serta merta
memidanakan petani. Selain itu dalam ketentuan pidana juga terdapat rumusan bahwa pejabat atau
penyelenggara yang membantu tindak pidana dalam RUU ini dipidana dengan pemberatan 1/3 dari
ancaman pidana masing-masing.
Bab 16 ketentuan peralihan ; memuat mengenai ketentuan bahwa lembaga pemerintah yang
menangani bidang pangan, yang sudah ada pada saat berlakunya UU ini tetap menjalankan tugasnya
sampai terbentuknya lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan berdasarkan ketentuan
UU ini. Dan pemerintah yang diamanatkan dalam UU ini harus telah terbentuk paling lambat 3 tahun
sejak UU ini diundangkan.
Bab 17 ketentuan penutup ; memuat mengenai pencabutan dan tidak berlakunya UU no.7
tahun 1996 tentang pangan.
Hadirin yang kami hormati,
RUU tentang pangan memiliki perbedaan paradigma dengan UU pangan no.7 tahun 1996
tentang pangan, dalam UU no.7/96 tentang pangan dalam konsideran menimbang bahwa pangan
yang aman, bermutu, bergizi, beragam tersedia secara cukup merupakan persyaratan utama yang
harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang perlindungan bagi
kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sedangkan dalam RUU tentang pangan disebutkanbahwa negara berkewajiban mewujudkan
ketersediaan, keterjangkauan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup aman, bermutu dan bergizi
seimbang baik pada tingkat nasional, daerah serta perseorangan secara merata diseluruh wilayah
negara republik indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya lokal kelembagaan
dan budaya lokal.
Oleh karena itu terlihat bahwa RUU tentang pangan yang baru ini memberikan kewajiban bagi
negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan pangan yang berbasis pada pemanfaatan
sumber daya lokal secara optimal melalui pemenuhan pangan yang cukup, terjangkau, aman dan
bergizi. Dalam RUU tentang pangan terdapat 11 ayat yang mengamantkan disusunnya peraturan
pemerintah, 10 ayat yang mengamanatkan peraturan lebih lanjut dengan dan atau berdasarkan
peraturan pemerintah, peraturan presiden, satu peraturan menteri, satu peraturan daerah dan satu
peraturan kepala daerah.
ARSIP D
PR-RI
10
Saudara menteri, hadirin yang kami hormati,
RUU tentang pangan berpihak kepada masyarakat dan petani serta jauh dari semangat
liberal, jadi kami ingin memberikan garis bawah RUU tentang pangan berpihak kepada masyarakat
dan petani serta jauh dari semangat liberal, hal ini bisa dilihat dari pasal-pasalyang ada didalamnya
seperti pasal 14, pasal 15, pasal 28.
Sebagai contoh pasal 14 ayat 1; dalam RUU tentang pangan berbunyi bahwa sumber
penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. RUU
ini juga memberikan perlindungan kepada petani maupun konsumen sebagaimana terlihat dalam
pasal 15 mengenai stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok. Dimana pemerintah berkewajiban
melakukan stabillisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen yang
dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku
usaha pangan.
RUU keamanan pangan mempersyaratkan keamanan pangan sebagaimana diatur dalam
pasal 67 sampai pasal 95 ; keamanan pangan menjadi penting sebagai upaya untuk mencegah
pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu,
merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.
Salah satu bentuk pengawasan terhadap keamanan pangan ini adalah kewajiban memiliki ijin
edar bagi pangan olahan, namun kewajiban ini dikeualikan terhadap pangan olahan yang diproduksi
oleh industri rumah tangga.
Selesainya pembahasan RUU tentang pangan bertepatan dengan hari pangan sedunia ke-32
yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2012, tema dari hari pangan sedunia adalah agree culture key to
fidding the world, semangat dalam RUU inisesuai dengan tema tersebut yaitu kewajiban negara untuk
memberikan pangan yang cukup sehat, aman dan terjangkau bagi rakyatnya.RUU tentang pangan
merupakan upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya
lokal secara optimal yang dilakukan dengan penganekaragaman dan pengutamaan produksi pangan
dalam negeri.
Pimpinan dan anggota Komisi IV yang kami hormati,
Saudara Menteri pertanian beserta jajarannya,
Saudara menteri dalam negeri atau yang mewakili beserta jajarannya,
Menteri hukum dan ham atau yang mewakili beserta jajarannya,
Menteri perindustrian, menteri perdagangan atau yang mewakili beserta jajarannya,
Hadirin yang kami hormati.
Sebelum mengakhiri laporan panitia kerja,harapan RUU tentang pangan dapat disetujui oleh
Komisi IV DPR-RI bersama dengan pemerintah dan dilanjutkan pada rapat paripurna tanggal 18
oktober 2012 untuk pengambilan keputusan tingkat II, hal ini dikarenakan tanggal tersebut momentum
yang tepat, bertepatan dengan puncak hari pangan sedunia.
ARSIP D
PR-RI
11
Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan pada
Prof. DR. Ahmad Suryana MS selaku koordinator panja dari pemerintah, silakan berdiri pak, jajaran
kementerian pertanian, kementerian perindustrian, kementerian dalam negeri, kementerian
perdagangan, kementerian hukum dan ham, serta jajaran dari badan pengawasan obat dan makanan
yang telah melakukan pembahasan RUU ini dengan tekun dan cermat, dalam suasana yang pernuh
dengan suasana demokratis.
Pada pimpinan dan anggota panja pembahasan RUU tentang pangan komisi IV, pimpinan
panja menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas semangat, motivasi, kerja
keras dan waktu yang telah dicurahkan sampai selesainya RUU ini.
Ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada semua pihak yang telah membantu dalam
pembahasan RUU ini. Kami sampaikan pula ucapan terima kasih kepada sekretaris jenderal DPR-RI,
deputi bidang perundang-undangan ibu Yayuk dkk, sebelah kiri saya kira, deputi bidang persidangan
dan KSAP dan sekretariat komisi IV DPR-RI yang telah banyak membantu secara keahlian, teknis dan
administratif dalam pembahasan RUU tentang pangan.
Demikian laporan panitia kerja RUU tentang pangan, dengan harapan RUU tentang pangan
ini disetujui dalam rapat kerja hari ini dan dapat disahkan dalam rapat paripurna untuk menjadi UU.
Semoga Allah SWT tuhan yang maha pengasih dan penyayang memberikan rahmat dan hidayahnya
serta meridhoi hasil kerja kita, aamiin YRA, asalamualaikum,wr, wb ketua panitia kerja Ir. E. Herman
Khaeron Msi, anggota 483.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Terima kasih pak Herman dan silakan pak Djuwarto
ANGGOTA PDIP ( DJUWARTO ):
Interupsi pak ketua,
Terima kasih pimpinan dan anggota komisi IV yang saya hormati,
Pak menteri beserta jajarannya yang saya hormati juga,
Jadi saya mendukung apa yang disampaikan pak Ian ini, untuk di skors dulu karena memang
ada pasal yang menurut kami agak krusial karena tadi dari laporan pak pimpinan dan juga dari proses
awal kita dulu, begitu beratnya kita menambahkan didalam klausul-klausul itu soal kedaulatan dari
mulai ketahanan pangan sampai kedaulatan, sehingga ini kita bukan main-main karena kita
menghadapi pengusaha di indonesia ini susah bener, pengusaha kita ini jauh, tidak seperti yang lain-
lain seperti didunia, kita ini hanya pengantar saja, jadi kita ini benar-benar menjadi prinsip untuk
melakukan kontrol terhadap pengusaha. Seperti diusulkan oleh pak Ian tadi, tidak sampai pada
pembudidaya ikan, saya kira kalau prosesnya dilakukan dariproses pembentukan UU, barangkali kita
sudah tidak ada masalah lagi karena kita ada timsin, timus, kemudian rapat dengan komisi begitu.
Karena ini tidak ada, maka mohon ini diskors dulu untuk mencermati soal pelaku usaha ini, karena
pelaku usaha di kita ini perlu dikoreksi benar, saya kira itu pak terima kasih.
ARSIP D
PR-RI
12
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Berdasarkan dokumen yang ada, bahan rapat panja tanggal 19 september 2012 sudah
disetujui adanya terminologi pelaku usaha pangan pada pasal 39 dan pada saat itu dari fraksi PDIP
hadir lengkap pak Ian Siagian, pak Honing Sanny, pak Djuwarto. Tapi kalau memang kemudian atas
persetujuan yang waktu itu sudah diberikan cermati terlebih dahulu, saya kira saya tawarkan kepada
forum kalau mau skors dulu barangkali kawan-kawan dari PDIP akan melakukan pendalaman terlebih
dahulu terhadap persoalan ini, bagaimana? Kita skors 5 menit dulu untuk memberikan kesempatan
kepada kawan-kawan dari fraksi PDIP, cukup 5 menit?
ANGGOTA PDIP (HONING SANNY) :
Saya hanya ingin mendudukan soal saja, prinsipnya perdebatan kita adalah kita bukan tidak
mau memasukan unsur pelaku usaha tetapi dalam konteks UU ini kebijakan pemerintah berkaitan
dengan importasi pangan, ini di poin 39 itu jangan kemudian meletakan nelayan, pembudidaya ikan,
petani, berada pada posisi yang sejajar dengan pelaku usaha pangan. Kalau itu kita tetap sepakati
akan sangat membahayakan, karena konstruksi berfikir pemerintah soal impor dan konstruksi berfikir
pengusaha tentang impor berbeda, oleh karena itu untuk pasal 39 ; pelaku usaha pangan kita
keluarkan saja, yang lain-lain ok kita jalan. Jadi pak Herman kalau seandainya disepakati tidak perlu
diskor, pelaku usaha pangan kita hilangkan saja dari pasal itu, kita jalan terus, terima kasih.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Silakan pak Herman
WATUA (HERMAN KHAERON) :
Baik saya kira kita menghargai terhadap koreksi yang diberikan oleh pak Ian Siagian dan
tentunya sudah menjadi perdebatan pada waktu itu, mengenai pencantuman terhadap pelaku usaha
pangan didalam dampak yang terjadi karena impor, dulu sebetulnya berorientasi kepada pelaku
pangan kecil artinya bahwa bukan petani, nelayan dan pembudidaya ikan yang secara faktual mereka
memang terimbas, tapi memang tadinya kita memikirkan, ini sebetulnya ada diperdebatan panja pada
waktu itu ditambahkan pelaku usaha panganpun memang ada usaha kecil dan mikro yang itupun
perlu dilindungi pasal afirmatif menurut saya, namun kalaupun toh mau ditambahkan pelaku usaha
pangan mikro kecil ini juga bagian pasal afirmatif, kami serahkan kepada floor kalau memang ada
pendapat lain, saya kira itu ketua, terima kasih.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Baik definisi pelaku usaha pangan sebagaimana tentang ketentuan umum poin 39,
disebutkan pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sistem
agribisnis pangan itu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran,
perdagangan dan penunjang, memang tidak ada keterangan ini pelaku usaha kecil atau domestik.
Karenanya saya kembalikan kepada floor atas usulan kalimat atau anak kalimat pelaku usaha pangan
ini dihilangkan dari pasal 39, apakah bisa saya minta pendapat dari masing-masing fraksi sebelum
masuk kepemerintah, mungkin ada keterangan dari pemerintah dulu sebelum kita ke masing-masing
fraksi, agar lebih jelas dulu? Dan juga perlu dipastikan apakah kata pelaku usaha pangan ada dipasal
ARSIP D
PR-RI
13
lain atau tidak, jangan-jangan kita hilangkan juga disini ternyata tidak ada, jadi untuk apa kita
masukkan di definisi di pasal ketentuan umum begitu. Saya usulkan sebelum masing-masing fraksi
berpendapat, dari pemerintah ada pandangan soal ini.
MENTERI (SUSWONO) :
Memang dicatatan kami ini sebetulnya rumusan ini sudah disetujui pada rapat panja tanggal
22 februari 2012, berdasarkan informasi yang kami peroleh sebetulnya untuk mengakomodir seperti
pelaku-pelaku usaha didalam negeri yang skalanya kecil, nah contohnya seperti itu. Tapi pada
dasarnya kami sendiri tidak keberatan kalau memang itu harus dihapus, tapi yang jelas bagaimana
untuk mengakomodir punya usaha dibidang pangan yang bukan skala besar begitu, apakah itu tinggal
diberikan penjelasan atau didalam definisi atau bukan untuk pelaku usaha besar.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Kalau di pasal penjelasan sudah cukup jelas itu.
MENTERI (SUSWONO) :
Kalau kita lihat di pasal 55 pak ketua, ini ada juga di ayat 2 dan pelaku usaha pangan mikro
dan kecil, disitu ada pasal 55 ayat 2.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Baik saya tawarkan kepada floor, karena ini ada beberapa alternatif saya kira, kemungkinan
saya coba rangkumkan, pertama pelaku usaha pangan didrop dari pasal 39, yang kedua ditambahkan
pelaku usaha pangan mikro dan kecil, ditambahkan kata mikro dan kecil sebagaimana pada pasal 55
ayat 1 dan yang ketiga tadi juga muncul usulan pelaku usaha pangan domestik. Jadi ada 3 usulan ini
di drop mikro dan kecil atau ditambahkan pelaku usaha pangan domestik atau dalam negeri. Mungkin
dari sini saya bisa mintakan pendapat fraksi-fraksi yang terlebih dahulu,mohon kepada fraksi partai
demokrat.
ANGGOTA FPD (ROSID HIDAYAT) :
Saya kira kalau lihat konteks dari pasal 39 ini, sebetulnya tidak ada juga tidak masalah, kalau
ditambah pelaku usaha pangan mikro dan kecil itu sebetulnya setara tapi tidak adapun juga tidak apa-
apa. Jadi saya kira lebih cenderung kalau memang mau dihapus silakan saja, terima kasih.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Baik selanjutnya fraksi partai golkar
ANGGOTA FPG (SISWONO YUDO HUSODO) :
Saudara pimpinan,
Meniadakan pelaku usaha pangan ini saya kira tidak tepat, karena kalau kita baca pelaku
usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sistem agribisnis pangan dan
seterusnya. Setiap orang di 38 adalah orang perseorangan atau koorporasi baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum artinya termasuk pelaku usaha kecil.
Jadi menurut hemat saya kalau ini ditiadakan tidak tepat, kalau dikasih tambah domestik juga
tidak pas, karena yang domestik itu juga ada yang raksasa, maka menurut hemat saya yang paling
tepat adalah yang konsisten adalah kepada pasal sesudahnya juga membagi pelaku usaha pangan itu
ARSIP D
PR-RI
14
ada yang mikro dan kecil, oleh karena itu ijinkan kami mengusulkan kalaupun disempurnakan maka
bunyinya dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil, terima kasih.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Baik selanjutnya fraksi PDIP
ANGGOTA PDIP (IAN SIAGIAN) :
Terima kasih pimpinan,
Rekan-rekan komisi IV yang kami hormati,
Jadi saya kembali dulu bagaimana ini pasal masuk, memang kami berempat ikut tapi saya
rasa waktu itu sudah lelah kita dan dengan pengertian dulu akan dibacakan kembali, ada kejanggalan
disini, maaf ya pak bahwa pengalaman saya diholtikultura bahwa semua pasal-pasal ini dibacakan
dulu supaya kita bisa cek dan recek kembali, tetapi UU ini kok tidak ada begitu, oleh sebab itu saya
minta kita sama-sama mencermati pasal 39 ini.
Ini masalah impor barang masuk ke indonesia, pemerintah menetapkan kebijakan dan
peraturan impor pangan yang tidak berdampak negatif, nah ini terhadap usaha tani, peningkatan
produksi kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan. Kalau kita lihat kesejahteraan pelaku
usaha pangan juga ini sudah membuka jalan mengimpor, oleh sebab itu PDIP tetap menginginkan jadi
titik di pembudidaya ikan, yang lain-lain tidak berpengaruh karena ini menyangkut barang masuk ke
indonesia begitu.
Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Baik terima kasih pak Ian, selanjutnya fraksi PKS
ANGGOTA PKS (NABIEL AL MUSAWWA) :
Bismilahirahmannirahim,
Asalamualaikum, wr, wb,
Salam sejahtera buat kita sekalian.
Kami dari PKS ketika membaca ini, pertama kami ingin mengingatkan bahwa pembahasan ini
sudah sedemikian lama pimpinan, apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kami tadi, itu
sebetulnya kalau ingin disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya seharusnya sudah
disampaikan. Dan kami ingin mengingatkan juga bahwa beberapa waktu yang lalu kita sudah
berkonsultasi dengan pimpinan DPR, ketika kita berkonsultasi dengan wakil ketua DPR sudah
sepakati disana, bahwa hanya 2 hal yang kemudian kita bicarakan dan menjadi 1 hal dan kemudian
disepakati ada catatan dan sebagainya, tapi itu semua sudah berlalu sekian lama.
Nah oleh karena itu kami dari fraksi PKS mengajak kepada kita sekalian di forum ini untuk kita
konsisten dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua kami ingin menyampaikan masukan terkait dengan kekhawatiran
saudara kami dari fraksi PDIP bahwa pasal 39 itu sebetulnya sebagaimana tadi disampaikan oleh
yang terhormat saudara kami dari fraksi partai golkar, itu sebetulnya sama dengan pasal 55 jadi
bahasanya adalah pelaku usaha pangan mikro dan kecil.
ARSIP D
PR-RI
15
Kemudian yang ketiga pimpinan, tadi pagi kebetulan kami diminta menjadi pembicara disatu
seminar yang digagas oleh satu perhimpunan jurnalis indonesia, dalam acara sekitar 2 jam lebih itu,
dari jurnalis kawan-kawan dari wartawan itu memesankan kepada kami ‘tolong perhatikan pengusaha
kecil, jangan sampai UU ini kemudian merugikan terhadap pengusaha kecil, sampai kemudian
didesak prof. Suryana juga hadir disana, kami dipesankan pengusaha kecil jangan sampai kemudian
terabaikan oleh UU ini.
Nah oleh karena itu pimpinan, kami dari fraksi PKS itu setuju pasal 39 diperbaiki supaya tidak
multitafsir dengan pengusaha besar kekhawatiran rekan-rekan dari PDIP, maka jadi pelaku usaha
pangan mikro dan kecil. Saya kira demikian, asalamualaikum, wr, wb.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Baik terima kasih, memang kelebihan habib itu kebijaksanaannya begitu, selanjutnya fraksi
PAN
ANGGOTA FPAN (SUKIMAN) :
Terima kasih pimpinan,
Asalamualaikum, wr, wb.
Pimpinan dan seluruh anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak menteri beserta seluruh jajarannya,
Tentu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh teman kami dari fraksi PDIP bisa kami
pahami tentang kekhawatiran yang disampaikan, namun memang kalau kita lihat berkaitan dengan
perdebatan dan diskusinya sudah cukup panjang dalam kontek kita memikirkan keberpihakan kita
khususnya kepada usaha mikro dan kecil itu, karena bagaimanapun khusus didalam pasal 39, saya
pikir supaya terjadi konsistensi didalam komitmen kita, maka memang apa yang disampaikan oleh
fraksi golkar dan PKS tadi perlu untuk kita pertimbangkan bagaimana mengeluarkannya atau
mendrop, tetapi menambah mikro dan kecil, sehingga kita konsisten dengan pasal 55 ayat 2 itu.
Sebagaimana yang kita lihat di pasal 55 ayat 2 bahwa mikro dan kecil, saya pikir menyangkut
konsistensi dan tidak multi tafsir dalam memahami UU ini, saya pikir itu sikap dari fraksi kami, artinya
ditambahkan saja kalimat bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan
yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani peningkatan produksi, kesejahteraan
petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan, mikro dan kecil, saya pikir itu pimpinan.
Terima kasih.
Wasalamualaikum, wr, wb.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Terima kasih fraksi PAN, selanjutnya fraksi PPP
ANGGOTA PPP (SAIFULLAH TAMLIHA) :
Asalamualaikum, wr, wb.
Terima kasih pimpinan, rekan-rekan yang terhormat,
Saudara menteri pertanian yang saya hormati,
ARSIP D
PR-RI
16
Fraksi PPP menghormati perjalanan rapat yang diikuti oleh PDIP. Seandainya bisa ditunjukan
laporan rapat yang mengatakan bahwa tidak pernah masuknya kata pelaku usaha pangan, kami akan
menghormati terhadap perjalanan rapat itu, namun demikian jika tidak bisa dibuktikan dengan
dokumen rapat sebelumnya, maka kami fraksi PPP juga sependapat pelaku usaha pangan mikro dan
kecil.
Terima kasih pimpinan.
Asalamualaikum, wr, wb.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Waalaikumsalam.
Terima kasih.
Selanjutnya fraksi partai Gerindra, mohon maaf selanjutnya fraksi PKB
ANGGOTA FKB (MIRATI) :
Terima kasih pimpinan,
Asalamualaikum, wr, wb.
Pak menteri yang saya banggakan beserta jajarannya,
Kami dari fraksi PKB, kalau meneliti dari seluruh pasal 39 kita baca baik-baik pasti memang
menimbulkan bias terkait dengan pelaku usaha pangan. Usaha pangan itu ada yang besar, kecil dan
sedang. Sedang disini adalah tidak berdampak negatif, kalau pelaku usaha besar pasti kuat, tidak
begitu berdampak kebijakan impor pangan yang ada, jadi kami fraksi PKB penambahan pasal 39 ;
pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan yang tidak berdampak negatif
terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteran petani, nelayan, pembudidaya
ikan dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil, sesuai dan sinkron dengan pasal-pasal berikutnya.
Terima kasih pimpinan.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Makasih fraksi PKB, selanjutnya fraksi Gerindra
ANGGOTA GERINDRA (ANAK AGUNG JELANTIK) :
Terima kasih pimpinan,
Pak menteri beserta jajarannya,
Melihat dari pada konteks ini, kami melihat dalam hal pangan ini ada urutan dari hulu sampai
kehilir, kalau kita tidak memperhatikan pelaku usaha pangan ini, berarti kita hanya fokus kepada
primer saja, produk primer yang selama ini kita ingin hindari, kita ingin menambahkan nilai tambah itu
justru melalui proses-proses pengolahan dan sebagainya, ini yang perlu kita kejar juga kita hidupkan,
bukan berarti kita membela impor, justru peraturan ini untuk bisa mendukung industri pangan kita.
Jadi hilirnya jangan kita lupakan, selama ini yang sering kita sampaikan pengolahan ini belum
kita garap penuh, disinilah letaknya tetapi tentu kita tidak ingin apa yang diinginkan teman-teman dari
PDIP,dalam hal ini saya setuju kalau diberi tambahan supaya tidak mengaburkan, tadi maksud inti kita
namun hanya pemahamam kita sedikit perlu ditambahkan, dikayakan bahwa kita sangat
ARSIP D
PR-RI
17
membutuhkan proses pengolahan yang justru menjadi nilai tambah dan juga peluang kerja bagi
masyarakat luas. Saya setuju kalau ini ditambah dengan pelaku usaha pangan, mikro dan kecil.
Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Baik terima kasih fraksi partai gerindra, selanjutnya fraksi partai Hanura.
ANGGOTA F. HANURA (MURADY DARMANSYAH) :
Terima kasih pak pimpinan.
Asalamualaikum, wr, wb. Dan Seluruh anggota Komisi IV, pak menteri, esselon 1 dan dari
perdagangan, dari hukum dan ham dan dari instansi lain yang hadir disini.
Menyimak pemahaman dari pasal 39, kalau secara redaksional dan kalau tidak ada koreksi
dari teman dari PDIP tentu pada kalimat terakhir pelaku usaha pangan, ini memang belum lengkap
pak pimpinan. Namun kita baca di pasal 40 itu sudah ada pengamannya bahwa impor pangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dan 39 dilakukan sesuai dengan perundang-undangan, sudah
ada saringan lain lagi yang mengamankan suatu kebijakan-kebijakan.
Tapi karena ada organ lain yang bisa kita tempelkan disini, istilah mikro dan kecil itukan
sebenarnya satu kalimat, saya satu saja jangan pakai mikro, lebih mudah dipakai UU ini oleh pemakai
dan rakyat, jadi saya sependapat dengan teman-teman terdahulu untuk menghindarkan perasaan bias
dan multi tafsir. Ini mulai dia kritik saya, makanya saya tanya kepada drafternya nanti. Jadi usulan
saya, saya sependapat dengan usulan golkar, kalimat ini kita sempurnakan, atas inisiatif ini kita terima
kasih teman-teman PDIP dalam menyempurnakan pasal-pasal ini, demikian mungkin dari pendapat
kami.
Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Ditambahkan kalimat pelaku usaha pangan kecil saja tanpa mikro
ANGGOTA FPD (ROSYID HIDAYAT) :
Interupsi pimpinan
Memperhatikanaspirasi yang berkembang, maka dari fraksi demokrat, kalau harus
ditambahkan pelaku usaha pangan, maka pelaku usaha pangan yang mikro dan kecil, ataukah yang
kecil saja, ataukah mikro saja nani tergantung dari juru bahasa yang bisa menjelaskan. Intinya bahwa
pelaku usaha pangan yangkecil saja yang jadi pengetahuan dari pasal 39 ini.
Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Pak Marsanto dulu baru pak Saiful
ANGGOTA FPDIP (MARSANTIO) :
Jadi saya ingin meluruskan pak, UKM itu usaha kecil dan mikro, itu merupakan aset dan juga
besarnya karyawan dan perputaran modalnya itu sendiri kecil dan mikro, jadi tidak sama pak, terima
kasih.
ARSIP D
PR-RI
18
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Silakan pak Saiful
ANGGOTA PPP (SAIFULLAH TAMLIHA) :
Saya mengartikan mikro dan kecil itu orang kecil memegang mic, terima kasih.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Baik sebelum pak Djuwarto, saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa kita memiliki UU
no.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang didalamnya mendefinisikan secara
tepat apa yang dalam usaha mikro, mana yang kecil dan siapa yang menengah.
ANGGOTA PDIP (DJUWARTO) :
Terima kasih pak ketua.
Jadi saya kira untuk menjernihkan ini, ini kita skors dulu kemudian temen-temen dari masing-
masing fraksi karena pengertian mikro itukan susah, inikan pengalaman saya soal mikro memang
agak susah, misalnya soal kredit saja, itu nilanya tidak tanggung-tanggung sekitar berapa, saya kira
ini kemudian bisa dipakai menjadi alat untuk kepentingan pelaku-pelaku usaha yang lain begitu.
Kemudian membuat kita soal perlindungan kita terhadap tani, nelayan ini menjadi kabur, padahal ini
soal impor. Kita inikan bikin UU ini ketahanan aja tidak pakai impor, kita minta kedaulatan, masuklah
kedaulatan, kemandirian kemudian ketahanan, ini prinsip yang berkaitan dengan perlindungan kita
terhadap rakyat kita yang ada di petani, kemudian nelayan sampai sekarang betul-betul hanya dipakai
sebagai catatan saja, tidak diindungi bener, apalagi soal impor, saya kira tidak mungkin impor. Jadi
saya kira pak ketua, usul saya ini diskors beberapa menit kemudian temen-temen diberi kesempatan
untuk melakukan kesepahaman.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Sebelum yang lain, saya tawarkan skors tapi rekan bapak dari fraksi yang sama tidak usah di
skors, dari pak Honing, jadi saya tidak jadi skors pak, jadi untuk menjelaskan saja kalau tadi pak
Djuwarto belum jelas apa yang dimaksud usaha mikro? No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil
dan menengah. Bab 6 kriteria pasal 6 ayat 1 ; kriteria usaha mikro adalah sbb atau kalau ini masih
kurang jelas juga berarti perlu amandemen UU ini. a;memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta
rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau b;memiliki hasil tahunan paling banyak
300 juta rupiah, di ayat selanjutnya tentu adalah kriteria tentang usaha kecil dan usaha menengah.
Jadi saya rasa sudah cukup jelas definisi tentang kriteria usaha mikro itu seperti apa. Untuk
itu mengingat tadi sudah kita putar tentang pendapat umumnya mengerucut pada usulan tambahan
pangan mikro dan kecil yang sejalan dengan pasal 55 dengan RUU yang telah kita bahas,
menyisakan fraksi PDIP yang masih memiliki pandangan yang masih berbeda,untuk itu saya kembali
lagi saya tanyakan kepada PDIP tetap masih pada usulannya untuk mendrop atau bagaimana? Kami
persilakan.
ANGGOTA PDIP (HONING SANNY) :
Baik harus mau katakan tidak aib kalau kemudian sebelum kita putuskan ada hal yang kita
koreksi, jadi bukan berarti bahwa kesepakatan itu tidak bisa kita bongkar. Yang kedua soal
ARSIP D
PR-RI
19
menambahkan mikro dan kecil dalam konteks pelaku usaha yang ada dalam pasal 39, kemudian
supaya kongkordan dengan pasal 55, menurut saya kalau itu menjadi pilihan maka kita harus
mendefinisikan kembali dan masuk dalam ketentuan umum karena itu syarat membuat UU.
Pertanyaannya adalah bagaimana kita mendefinisikan itu supaya kita membedakan dengan definisi
apa itu pelaku usaha mikro dan kecil, PDIP tidak ada pada posisi asal berbeda dengan teman-teman
tetapi struktur berfikir dan cara kita menyelesaikan UU tetap dalam kerangka dasar UU itu sendiri yaitu
UU no.12 tahun 2012 tentang tata cara penyusunan UU, saya pikir begitu.
Silakan teman-teman memilih pada dasarnya PDIP menerima tapi dengan catatan
mendefinisikan kembali dalam ketentuan umum apa itu pelaku usaha mikro dan kecil, begitu ketua.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Baik usulan tambahan untuk memasukan mikro dan kecil pada ketentuan umum, hanya perlu
dicari apakah kongkordan dengan itu ada penggunaan kalimat pelaku usaha pangan yang tanpa
mikro dan kecil didalam UU ini, kalau itu kemudian ada maka kriteria umumnya harus tetap pelaku
usaha pangan, pasal 39 ini kita definisikan perlindungan terhadap mikro dan kecilnya, nah ini mungkin
bisa dilihat dipasal yang terkait dengan penggunaan terma pelaku usaha pangan apakah ada yang
tidak dimaksudkan sbg mikro dan kecil, kalau itu ada maka mungkin akan kita tetapkan sebagai apa
adanya, ini usulan dari meja pimpinan. Pak Herman kemudian pak Rosyid.
WATUA (HERMAN KHAERON) :
Terima kasih ketua,
Jadi saya sebagai pimpinan panja tentunya ingin mengklarifikasi beberapa hal, pertama
bahwa memang pasal ini sudah ada sejak Pebruari dan kami membahasnya sempat terhenti dalam
pembahasan ini dan tentunya kemudian disepakati didalam panja. Beberapa kali memang dalam
pembahasan panja ada hal-hal yang terkait dengan pasal-pasal krusial waktu hari senin di rapat intern
maupun di rapat panja, kami juga menyampaikan silakan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan
keberatan yang sudah dicantumkan didalam rancangan yang akan diambil pada pengambilan
keputusan tingkat I.
Tentunya ruang itu masih terbuka untuk koreksi, namun saya kira lebih penting bahwa
kesepakatan itu sudah kita ambil keputusan bahwa kemarenpun pada waktu rapat panja kami masih
mempersilakan beberapa hal untuk dikritisi tentunya kita kembalikan kepada hasil keputusan rapat
konsultasi yang dipimpin pak Pramono Anung, bahwa krusial kita adalah pengambilan keputusan
kepada perbedaan masalah halal yang dipersyaratkan.
Kemudian diambil sebuah keputusan dan tentunya keputusan ini yang kemudian kita rapatkan
kembali, takut ada yang tersisa.Kami menghormati kalau masih ada yang merasa bahwa tidak
membahas ini, tapi saya ingin klarifikasi juga sebetulnya hal ini sudah dibahas, tetapi kalau kemudian
ada batasan pasal ini menjadi pasal yang afirmatif, sayakira definisi sebagai kongkordannya adalah
definisi terhadap pelaku usaha pangan.
ARSIP D
PR-RI
20
Mengenai mikro dan kecil itu strukturnya sudah diatur dalam UU yang tentunya tidak
terpisahkan dari UU ini, selalu bahwa UU ini tidak terpisahkan daripada UU lainnya, ini saya sebagai
klarifikasi,
Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Silakan pak Rosyid.
ANGGOTA FPD (ROSYID HIDAYAT) :
Orang kecil megang mic, saya kira begini. jadi kalau misalnya disitu pelaku usaha pangan
mikro dan kecil tidak lagi dipermasalahkan kalau terpaksa harus kita masukan, maka kalau tidak ada
lebih dari 2 yang menyebutkan, seingat saya ini adalah satu-satunya karena yang lainnyaadalah
industri rumah tangga kalau banyak kita masukan diketentuan umum, saya kira tinggal copy paste.
Maksudnya begini, kalau memang lebih dari 2, harus dimasukan dalam ketentuan umum
begitu.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Ini saya sampaikan saja antara lain bahwa terma pelaku usaha pangan ini ada dipasal 17,
pasal 52, pasal 53. Jadi ada beberapa yang tidak selalu merujuk kepada mikro dan kecil sehingga
memang didalam definisi umum harus ada pelaku usaha pangan, adapun mikro dan kecil saya kira
tadi sudah sampaikan ada didalam UU no.20 tahun 2008 tentang kriteria apa yang dimaksud usaha
mikro dan apa yang dimaksud usaha kecil, silakan pak Saiful.
ANGGOTA PPP (SAIFULLAH TAMLIHA) :
Terima kasih pimpinan.
Saya ingin menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh kapoksi saya tadi, makasih.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Selanjutnya pak Yusran silakan
ANGGOTA FPD (YUSRAN ASPAR) :
Terima kasih pimpinan,
Rekan-rekan yang saya hormati,
Pak menteri dan jajarannya yang saya hormati.
Pak toro barangkali kembali ke pasal tadi slidenya, barangkali tetap pak, pelaku usaha
pangan sampai disitu kalimatnya karena diketentuan umum memang pelaku usaha pangan, kemudian
di pasal 39 ini diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud pelaku usaha pangan dalam pasal 39 ini
adalah mikro dan kecil, jadi di penjelasan, jadi kita tidak menambah lagi ketentuan umum, itu yang
pertama.
Yang kedua kalau kita menampilkan pelaku usaha pangan di pasal 39 ini tidak pas juga pak,
karena faktanya dilapangan ada, ambil contoh kalau boleh saya ilustrasi pedagang bakso pelaku
usaha pangan, impor jeroan, kita melarang dia teriak, kita mematikan usaha mereka barangkali,
pertimbangan impor itu seperti itu barangkali, kapan kita melakukan impor dan tidak mematikan
pelaku usaha pangan, contoh lain lagi misalnya kedelai, tahu dan tempe, itu impor berlebihan maka
ARSIP D
PR-RI
21
mati petani, tetapi kita tidak impor kasian juga pelaku usaha pangan tempe dan tahu, jadi pemerintah
harus memperhatikan betul kapan kuota yang pas sehingga tidak mematikan semua ini, jadi tetap
pelaku usaha pangan harus ada, karena fakta dilapangan memang ada dan harus kita lindungi.
Terima kasih pak.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Baik saya kira usulan pelaku usaha pangan mikro dan kecil pada pasal 39 bisa kita
sempurnakan baru kita kemudian masuk kepada pembacaan RUU dan pendapat mini fraksi, bisa jadi
tambahkan terma mikro dan kecil. Boleh saya ketok pak Djuwarto? Belum.
ANGGOTA PDIP (DJUWARTO) :
Sebentar pak ketua. Saya kira kita inikan tidak bermain dengan UU, kalau usaha kecil ini tidak
mungkin impor kenapa diberi peluang disini, kan begitu. Jadi maksud kita inikan impor ini daripada
dipakai peluang oleh pengusaha besar yang berpura-pura kecil, inikan samadengan kita ini tidak
melindungi apa yang disepakati, saya kira begitu pak ketua.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Baik dengan mengakomodir seluruh catatan rapat terutama apa yang disampaikan oleh fraksi
PDIP, saya kira kita semua kemudian menjadi eling lan waspodo, kita tambahkan terma mikro dan
kecil pada pasal 39 sebagaimana tadi disampaikan yang ada, kita bisa setujui bersama? Silakan pak
Ian.
ANGGOTA PDIP (IAN SIAGIAN) :
Biar lebih arif kalau kita skors dulu, memang tadi pak Honing mengatakan tidak perlu di skors
kalau itu dihapus, dan saya akui itu, kalau memang tadi dihapus tapi untuk ini sedikit-sedikit sudah
panas ini, di skors dululah 10 menit, terima kasih.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Ya pak Sukiman silakan.
ANGGOTA PAN (SUKIMAN) :
Pada prinsipnya kalau pimpinan dan teman-teman menyetujui, dari fraksi PAN tentu saya pikir
untuk skors fraksi PDIP bisa kami pahami, tetapi dalam konteks konsulidasi di fraksinya, tapi untuk
yang lain kebetulan sudah jelas dan tegas sikapnya itu harus kita sepakati skors atas dasar
permintaan fraksi PDIP dalam rangka mensolidkan dalam rangka konteks apakah ini bisa diterima,
tapi itu harus clear karena terus terang dari kita sudah bisa diterima, ini forum rapat masalahnya,
Terima kasih pimpinan.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Baik, masih ada pintu saya kira buat fraksi PDIP bagaimana rakor kita dengan pimpinan DPR
pada waktu itu yang dipimpin oleh wakil ketua bidang korinbang, yang kebetulan ada difraksi PDIP
juga pak Pramono Anung untuk menyampaikan minderhide nota manakala tidak tercapai kesepakatan
dengan apa yang oleh 8 fraksi lainnya telah diusulkan tambahan terma mikro dan kecil, bisa kita
sahkan? Silakan pak sis.
ARSIP D
PR-RI
22
ANGGOTA FPG (SISWONO YUDO HUSODO) :
Saudara pimpinan terlebih dahulu saya ingin menyampaikan terima kasih fraksi PDIP yang
dengan kepekaannya hal-hal yang bisa berdampak negatif, telah membuat kita menyepakati
penambahan pelaku usaha pangan mikro dan kecil, saya kira itu hal yang sangat baik. Selanjutnya
setelah mendengarkan penjelasan pak Honing terakhir, kesan saya justru penambahan ini sesuai
dengan harapan dari rekan-rekan yang disampaikan PDIP, hanya ada catatan nomenklatur
pengusaha pelaku usaha pangan dan kecil apakah perlu ada di ketentuan umum, maka kami mohon
pengertian dari rekan-rekan PDIP bahwa subjeknya adalah pengusaha pangan, mikro dan kecil
adalah keterangan dan nomenklatur pengusaha mikro dan kecil ini sudah terlalu jelas karena sudah
diatur dalam UU tersendiri, sama saja bahwa itu keterangan dari suatu pokok.
Dibagian-bagian lain mengenai cadangan pangan penyaluran cadangan pangan, kita tidak
perlu ada dikententuan umu dengan apa yang disebut penyaluran cadangan pangan, yang diperlukan
adalah cadangan pangannya. Jadi keterangan terhadap pokoknya ini tidak perlu ada didalam
ketentuan umum, pimpinan sekiranya dimungkinkan kalau bisa kita sepakat bulet tentu lebih baik, tadi
ada peluang minderhideshot, tapi kami berharap kiranya tampaknya apa yang kita cantumkan
tambahan ini adalah semangat dibalik koreksi pengusaha adanya pelaku usaha pangan yang
dikhawatirkan yang besar, terima kasih.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Terima kasih pak Siswono atas usulannya yang sangat simpatik, jadi ingin kembalikan
kepada floor tentunya dengan ucapan terima kasih kepada PDIP atas usulannya membuat kita
kembali kritis terhadap persoalan ini, sehingga saya tanyakan lagi kepada floor untuk melakukan revisi
dalam bentuk penambahan terma mikro dan kecil, sehingga pasal 39 nantinya yang akan
disampaikan pandangan mini fraksinya, oleh masing-masing fraksi berbunyi pemerintah menetapkan
kebijakanperaturan dan impor pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha
peningkatan produksi, kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan
mikro dan kecil, bisa kita setujui bersama?
KETOK PALU 1 X
Baik agenda selanjutnya setelah pembacaan laporan panja adalah persetujuan kita untuk
menerima laporan panja yang nantinya akan dilanjutkan dengan pembacaan naskah RUU, apakah
laporan panitia kerja yang telah disampaikan dan dibacakan oleh saudara Herman Khaeron bisa kita
setujui?
KETOK PALU 3 X
ANGGOTA PDIP (HONING SANNY) :
Saudara ketua yang terhormat,
Berkaitan dengan perbedaan, ketua tadi tidak membacakan minderhidenota dari PDIP karena
itu menjadi catatan tidak terpisahkan, kemudian menjadi bagian kesepakatan ketita bersama-sama
dengan wakil ketua DPR, begitu saya hanya memberi catatan karena itu dokumen penting yang harus
ada.
ARSIP D
PR-RI
23
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Jadi ada catatan keberatan untuk yang terkait dengan pelaku usaha pangan ini? Oh baik-baik.
Tapi nanti ada pandangan mini fraksi, baru nanti kita akan persetujukan. Agenda berikutnya adalah
pembacaan naskah RUU, jadi ada 17 bab 154 pasal yang akan kita dengarkan pembacaan
naskahnya satu demi satu, kalimat demi kalimat, namun dengan demikian kami menawarkan kepada
forum yang terhormat bahwa naskah RUU ini perlu dibacakan secara keseluruhan atau tidak? karena
memang dimeja anggota yang terhormat atau seluruh anggota rapat kerja yang mewakili pemerintah
sudah terdapat naskahnya, silakan pak Herman.
WATUA (HERMAN KHAERON) :
Saya berpendapat, saya kira untuk pembacaan naskah ini diabaikan, tapi itu tetap bagian dari
tidak terpisahkan acara rapat ini, melihat pengalaman-pengalaman kita terhadap keputusan RUU
holtikultura, saya kira memang ini cukup mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota saja, terima
kasih.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Ada usulan untuk menjadikan apa yang terlampir dalam meja kita masing-masing yang
merupakan RUU pangan yang telah kita baca, kita telaah bersama-sama didalam tim panja untuk
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rapat kerja kita pada hari ini, bisa disetujui?
KETOK PALU 1 X
Selanjutnya adalah agenda pandangan mini fraksi yang akan dibacakan oleh masing-masing
juru bicara masing-masing fraksi, untuk itu kami persilakan terlebih dahulu dari partai Hanura bapak
Drs. AMD
PANDANGAN MINI FRAKSI-FRAKSI
ANGGOTA F.HANURA (MURADY DARMANSYAH) :
Pimpinan rapat yang saya hormati,
Rekan komisi IV, pak menteri dari pertanian, hukum dan ham, perdagangan dan seluruh
jajaran. Saya membacakan pandangan fraksi partai hanura DPR-RI terhadap RUU tentang pangan.
Asalamualaikum, wr, wb.
Salam sejahtera untuk kita semua,
Pimpinan anggota panja yang kami hormati,
Alhamdulilah segala puji serta syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas
berkah dan limpahan karunianyalah sehingga kita diberi kesehatan dan diberikan kesempatan untuk
menghadiri UU ini.
Pimpinan dan anggota panja yang kami hormati,
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar
untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, disamping itu negara berkewajiban menjamin ketersediaan,
keterjangkauan dan keamanan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang,
baik pada tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga secara merata seluruh wilayah RI.
ARSIP D
PR-RI
24
Dalam perkembangan pembangunan pangan di indonesia tidak begitu menggembirakan pada
periode agustus 2011-februari 2012 imppor beras indonesia mencapai 1,8 juta ton, hal ini menunjukan
bahwa impor beras dilakukan pemerintah masih cukup tinggi. UU no.7 tahun 1996 tentang pangan
sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kondisi ekonomi eksternal, internal,
demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum dan beberapa peraturan yang lain.
Secara politik dalam penilaian pangan harus meletakan dasar-dasar yang berazaskan adanya
kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, mandat dan lestari, pemerataan dan keadilan. Dan
berkelanjutan untuk tercapainya ketahanan pangan. Oleh karena itu diperlukan UU yang kuat untuk
mengatur pangan tersebut.
Pimpinan dan anggota panja yang kami hormati.
Bahwa pembahasan tentang UU pangan sudah melalui tahapan dan proses pembahasn yang
cukup panjang, RUU ini memang merupakan inisiatif DPR-RI namun harus ada kesamaan pemikiran
dengan pemerintah, pembahasan secara intensif di Komisi IV telah menjaring pendapat dan aspirasi
yang berkembang dimasyarakat dan juga mendapat pendapat pakar yang ahli dari berbagai disiplin
ilmu serta saran dari berbagai pihak yang telah dilakukan. RUU ini berusaha menjawab masalah yang
terkait dengan pangan meliputi perencanaan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan,
konsumsi pangan, keamanan pangan, labeling dan iklan pangan, pengawasan, lembaga pangan,
peran serta masyarakat dan penyidikan terkait dengan pelanggaran yang memerlukan sangsi pidana.
RUU ini secara politik sudah mengedepankan adanya kedaulatan dalam mengatur kebijakan
disektor pangan dan adanya pengawasan penyelenggaraan pangan dilakukan oleh pemerintah.
Pengawasan tersebut dilakukan terhadap ketersediaan dan atau kecukupan pangan pokok yang
aman, bergizi dan keterjangkauan oleh daya beli masyarakat. Persyaratan keamanan pangan, mutu
pangan dan pangan dan persyaratan labeling pangan iklan pangan. Disamping itu RUU pangan ini
memuat pidana baik bagi pihak yang melakukan kegiatan secara perorangan, koorporasi atau
kelompok yang dapat mengganggu pangan atau yang bersifat spekulatif dengan melakukan monopoli
pangan atau merusak kualitas pangan seperti menggunakan bahan yang membahayakan tubuh atau
tidak memenuhi standar yang telah ditentukan. Hal ini merupakan langkah maju untuk tercapainya
kedaulatan pangan dan kementerian pangan yang selama ini diharapkan.
Pimpinan panja yang kami hormati.
Menyikapi hal tersebut diatas maka fraksi Hanura bersikap dan mengusulkan :
1. RUU pangan ini untuk dapat dilanjutkan pembahasannya hingga dapat disahkan menjadi UU
pangan di sidang paripurna DPR-RI dalam masa sidang ke-4 2011/2012.
2. Kami menyetujui dan sependapat dengan semua rumusan-rumusan termasuk yang berhubungan
dengan keamanan pangan yang diperjelas dengan adanya bab 6 bagian ke-8 ‘jaminan produk
halal yang dipersyaratkan, kami melihat adanya ruang sempit yang menjadikan perbedaan antara
fraksi untuk hal ini.
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, setelah melalui pembahasan yang komperehensif di fraksi, maka
dengan mengucapkan bismilahirahmanirahim fraksi partai Hanura menyatakan setuju dengan
ARSIP D
PR-RI
25
RUU tentang pangan yang merupakan perubahan UU no.7/1996 untuk disahkan menjadi UU.
Sekian pendapat fraksi partai Hanura kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.Bekerja
untuk keunggulan bangsa, saatnya hati nurani bicara.
Asalamualaikum, wr, wb.
Ketua Sunardi ditandatangani dan Saleh Husein sekretaris ditandatangani.
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Bisa disampaikan kepada pimpinan dan juga kepada pemerintah, jangan lupa fotonya. Baik
kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara partai Hanura, selanjutnya kita naik dulu ke fraksi partai
Demokrat, juru bicara ibu Sri Hidayati SP.
ANGGOTA FPD (SRI HIDAYATI) :
Terima kasih bapak pimpinan.
Bismilahirahmannirahim.
Kami akan membacakan pandangan mini akhir fraksi secara singkat, namun bagian lain yang
tidak kami bacakan tidak terpisah dari apa yang kami tulis dan nanti kami serahkan. Pendapat akhir
mini fraksi partai demokrat tentang RUU perubahan atas UU no.7 1996 tentang pangan, juru bicara
Sri Hidayati anggota 470.
Asalamualaikum, wr, wb.Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang terhormat pimpinan komisi IV DPR-RI,
Saudara menteri pertanian RI beserta jajarannya,
Saudara menteri perindustrian atau yang mewakili beserta jajarannya,
Saudara menteri perdagangan RI atau yang mewakili beserta jajarannya,
Saudara menteri dalam negeri RI atau yang mewakili beserta jajarannya,
Saudara menteri hukum dan ham atau yang mewakili beserta jajarannya,
Para anggota komisi IV DPR-RI dan hadirin yang kami muliakan.
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT tuhan yang maha kuasa yang telah
memberikan rahmat dan karunianya sehingga kita masih bisa mengemban amanat rakyat dan dapat
menjalankan tugas konstitusional sebagai anggota DPR-RI untuk menyampaikan pendapat akhir mini
terhadap RUU tentang perubahan atas UU no. 7 tahun 1996 tentang pangan pada rapat kerja komisi
IV DPR-RI pada hari ini.
Terkait dengan beberapa hal seperti masalah halal, meskipun halal sudah menjadi domain
internasional, namun dari diskusi yang berkembang, fraksi partai demokrat mengusulkan rumusan
kata halal sesuai yang dipersyaratkan atau tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat diganti
dengan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. kemudian bila
dipandang perlu dapat dijelaskan dalam bagian penjelasan.
Selanjutnya untuk kelembagaan, lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan, fraksi
demokrat sangat mendukung dengan adanya lembaga ini yang kedepannya mampu menjalankan
otoritas dibidang pangan baik dalam hal pengadaan, penyimpanan dan atau distribusi pangan pokok
ARSIP D
PR-RI
26
dan pangan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintahserta dapat berkoordinasi dengan lembaga lain
dan menugaskan BUMN untuk tugas-tugas tersebut,
Saudara pimpinan, saudara menteri dan anggota komisi IV DPR-RI yang terhormat,
Akhirnya dengan mengucapkan bismilahirahmanirahim fraksi partai demokrat menyatakan
menerima dan menyetujui RUU perubahan atas UU no.7 1996 tentang pangan dapat dilanjutkan ke
pembicaraan tingkat II paripurna DPR-RI. Demikian pendapat akhir minifraksi partai demokrat dalam
rapat kerja komisi IV hari ini, semoga Allah SWT tuhan yang maha esa senantiasa memberikan
ridhonya kepada kita semua, wabilahitaufik walhidayah, wasalamualaikum, wr, wb.salam sejahtera
untuk kita semua.Jakarta 16 oktober 2012 pimpinan fraski partai demokrat, ketua DR. Hj. Nurhayati
Aliasegaf, sekretaris Saan Mustafa ditandatangani
Asalamualikum, wr, wb
PIMPINAN RAPAT (ROMAHURMUZIY) :
Waalaikumsalam, ini langsung menukik pada pokok persoalan. Dipersilakan disampaikan
kepada pimpinan dan pemerintah. Baik terima kasih, selanjutnya fraksi partai Gerindra, juru bicara
Anak Agung Jelantik.
ANGGOTA F. GERINDRA (ANAK AGUNG JELANTIK) :
Terima kasih ketua,
Asalamualaikum, wr, wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu.
Yang kami hormati saudara pimpinan, anggota komisi IV yang saya hormati,
Saudara menteri pertanian beserta jajaran,
Saudara menteri perindustrian beserta jajaran,
Saudara menteri perdagangan beserta jajaran,
Saudara menteri dalam negeri beserta jajaran,
Saudara menteri Hukum dan ham beserta jajaran,
Hadirin yang berbahagia,
Sebagaimana diamanatkan pada UUD negara tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung didalam negara RI adalah anugrah tuhanYang maha kuasa untuk
dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat indonesia, dimana salah satu kekayaan
indonesia berupa tanaman pangan, tanaman pangan sebagai bagian dari kekayaan hayati yang
sangat penting sebagai sumber pangan nasional dan berperan besar untuk meningkatkan kualitas
hidup masyarakat menyangkut aspek sosial, ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan.
Oleh karena itu fraksi partai gerindra DPR-RI memandang perlu adanya UU yang lebih
komperehensif mengatur tentang pangan, RUU pangan yang sekarang sedang kita godok ini
diharapkan mampu menjadi daya ungkit bagi pembangunan pangan dimasa depan, dengan kata lain
UU pangan ini diharapkan menjadi landasan dalam mengembangkan produk-produk pangan yang
mampu berdaya saing dan terdesentralisasi dimasa depan. Melalui payung hukum inilah kita
harapkan untuk segera bisa berbenah diri, kita harus mampu melahirkan benih-benih pangan yang
ARSIP D
PR-RI
27
berkualitas, kita harus mampu menjaga dan memelihara varietas yang kita miliki dan tidak lupa
mengembangkan varietas tanaman pangan yang lebih bermutu.
Partai Gerindra selama ini telah menjadikan petani sebagai salah satu basis utama
konsituennya, dimana kami telah didatangi beberapa kelompok masyarakat dan individual seperti
KTNA, petani, dsb, kelompok LSM pertanian yang pada intinya agar RUU pangan ini segera diproses
untuk disahkan menjadi UU.
Aspirasi mereka harus kita layani sebagai wujud dukungan politik kita kepada pemerintah dan
DPR, dalam mengemban amanah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
khususnya para petani melalui jalur legislasi. Memperhatikan kondisi-kondisi real diatas, kami dari
fraksi partai gerindra RUU pangan ini dapat menjadi momentum yang bagi pemerintah untuk
mengembangkan dan melindungi pangan indonesia yang lebih berpihak kepada kepentingan petani,
rakyat dan kebenaran. Partai gerindra telah mencatat beberapa issue terkait persoalan pangan
seperti :
1. Persoalan pengaturan penyediaan tanah lahan pangan menjadi maslah pengembangan
pangan di indonesia dan berkelanjutan
2. Pengembangan usaha pangan di indonesia ini dikelola oleh petani=petani kecil dengan
kemampuan dan skill yang terbatas, maka mereka belum mampu mengembangkan usaha
bisnis yang menjanjikan, namun baru sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Harga komoditas pangan diindonesia cenderung ditentukan oleh pedagang atau tengkulak,
pedagang besar dan pemilik modal lainnya, sehingga petani cenderung tidak berdaya dan
dirugikan manakala musim panen raya tiba.
4. Membanjirnya produk pangan luar negeri yang masuk di indonesia dan telah menyebabkan
produk-produk pangan lokal kalah bersaing, yang pada gilirannya merugikan petani, kesehatan
konsumen dalam negeri dan berkurangnya pendapatan negara.
5. Dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan pola kemitraan untuk
membantu peningkatan pendapatan petani dirasakan masih kurang
6. infrastruktur yang mendukung pengembangan indonesia seperti sarana penyimpanan, jalan,
pelabuhan, sarana transportasi, dsb dirasakan belum optimal sehingga hal ini menghambat
pengembangan prospek usaha pangan.
7. RUU pangan yang ada pada saat ini diharapkan dapat memastikan terpenuhinya hak-hak
rakyat atas pangan, karena lebih melihat pada aspek ketersediaan dan melihat pangan hanya
sebagai komoditas. Segala hal yang berhubungan dengan pangan seharusnya diletakan dalam
skema kedaulatan pangan secara utuh dan ramah lingkungan memastikan adanya
perlindungan lahan-lahan pangan dan dari industri ekstraktif seperti dan pembangunan
infrastruktur dan industri.
8. Keanekaragaman pangan nonpadi belum diakomodir secara penuh, selain itu tidak ada
pengakuan pemberdayaan dan perlindungan peran nelayan, baik nelayan
ARSIP D
PR-RI
28
ANGGOTA F. GERINDRA (ANAK AGUNG JELANTIK) :
Segala hal yang berhubungan dengan pangan seharusnya diletakan dalam skema
kedaulatan pangan secara utuh dan ramah lingkungan dan memastikan adanya perlindungan
lahan-lahan pangan dan dari industri ekstraktif seperti perkebunan kelapa sawit,
pertambangandan pembangunan infrastruktur dan industri.
8. Keanekaragaman pangan nonpadi belum diakomodir secara penuh, selain itu tidak ada
pengakuan pemberdayaan dan perlindungan peran nelayan, baik nelayan tangkap maupun
nelayan budidaya dalam penyediaan pangan.
Hadirin yang kami hormati,
Berdasarkan serangkaian temuan-temuan issue aktual sebagaimana dikemukakan diatas,
maka fraksi partai gerindra telah merekomendasikan beberapa hal signifikan yang perlu dibahas lebih
lanjut sbb :
1. Berkaitan dengan perkembangan rencana pengolahan lahan untuk pangan maka pemerintah
perlu mengatur penggunaan lahan untuk sektor ini secara adil dan berkepastian hukum, jadi
sesuai tata ruang khususnya bagi petani-petani kecil yang bergerak di bidang pangan dengan
mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.
2. Pemerintah belum mendorong pengembangan petani yang mempunyai kemampuan atau skill
dan sentuhan teknologi untuk meningkatkan daya saing yang tercermin dari peningkatan mutu,
citarasa, keberhasilan pasokan dan keefesienan guna mencapai jangkauan pasar yang lebih
luas.
3. Untuk mengatur stabilitas harga komoditas pangan atau mengatur tata niaga pangan yang
bertujuan untuk melindungi para petani pangan dari permainan pihak ketiga.
4. Terkait dengan serbuan produk pangan dari negara lain, hal ini perlu diatur di RUU pangan
misalnya keharusan produk impor harus memenuhi standar yang sudah tercantum di dalam RUU
tersebut.
5. Berkaitan dengan masalah pembiayaan sektor pangan, diharapkan agar RUU pertanian dijadikan
sebagai salah satu perangkat hukum yang mendukung political will pemerintah dalam
pengembangan sektor pangan.
6. Pendapatan dan perlindungan produk pangan perlu ditingkatkan untuk menjaga khasanah
kekayaan bangsa indonesia agar tidak di klaim sebagai milik negara lain.
7. Didalam RUU pangan ini, alokasi anggaran seharusnya diprioritaskan untuk mendorong sektor
yang mengawasi hajat hidup orang banyak, utamanya sub sektor pertanian dan sebaliknya. Jadi
diharapkan hal ini akan berpengaruh kepada APBN kita.
8. Substansi revisi UU pangan harus menjadi benteng ditengah maraknya UU sektoral yang
eksploitasi SDA, saya tidak bicarakan secara lengkap, jadi hanya pokok-pokoknya saja.
9. RUU pangan yang baru harus tegas menyatakan keberpijakannya pada upaya untuk melindungi
petani kecil pada perindustrian pangan dan melindungi pasar lokal dan nasional.
ARSIP D
PR-RI
29
10. Dalam RUU ini perlu diatur pula tata produksi, tata reproduksi sampai kepada tata konsumsi,
karena dalam RUU ini yang ada hanya menitikberatkan pada masalah distribusi dan daya beli
masyarakat.
11. Perlu dicermati bahwa draft RUU pangan nantinya diperkirakan akan bentrok dengan RUU
jaminan produk halal, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru, karena RUU
jaminan produk halal bersifat wajib, mandatori sedangkan UU pangan sifatnya sukarela.
12. Pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan sektor
pangan seperti sarana jalan, gudang penyimpanan, transportasi dsb.
13. Pemerintah daerah perlu menyediakan lahan untuk pengembangan lahan pertanian sedangkan
pemerintah pusat perlu mengalokasikan pendanaan untuk pengembangan lahan pertanian