Page 1
1
“MENJAGA MOMENTUM,
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN” PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (PKE)
DISAMPAIKAN OLEH :
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
KETUA KELOMPOK KERJA I
SATUAN TUGAS PERCEPATAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI
JAKARTA, 18 AGUSTUS 2016
SATUAN TUGAS PERCEPATAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI – POKJA 1
Page 2
2
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN
Page 3
3 REPUBLIK INDONESIA
Page 4
4
(awal 80-an) Resesi
Minyak Dunia
(97-98) Krisis
Moneter
(08) Krisis
Keuangan Global
Sumber: Penn World Tables: The Economist
REAL VALUE
THE LONG SLOW DOWN REPUBLIK INDONESIA
Page 5
5
CHINA
UNITED STATES
• MONETARY POLICY (NORMALIZED FED),
• RECOVERY SIGNAL ECONOMIC CONDITION
• PROBABILITY OF NEXT RECESSION
EUROPE
JAPAN NEGATIVE INTEREST RATE POLICY
• UNCERTAIN MONETARY & FINANCIAL SECTOR
(DEVALUATION & INTERVENTION)
• WEAKENING ECONOMY PERFORMANCE
• POTENTIAL INSTABILITY DUE TO
BREXIT OF EU
• IN GENERAL, ECONOMIC CONDITION
IS STILL WEAK, IN PARTICULAR
GREECE
• NEGATIVE INTEREST RATE POLICY:
GERMANY, DENMARK, SWISS
GLOBAL GROWTH PROJECTION
COMMODITY PRICE PROJECTION
IMF COMMODITY INDEX
IMF-WEO REVISED THE GLOBAL ECONOMIC GROWTH 2016 FLUCTUATIVE GLOBAL COMMODITY MARKET WITH WEAKENING TREND AND
INCREASING PRESSURE TO GLOBAL AND DOMESTIC ECONOMY
GLOBAL ECONOMIC HEADWINDS REPUBLIK INDONESIA
Page 6
6
ISSUANCE OF ECONOMIC DEREGULATION PACKAGES IS TO COUNTER THE SLOWING DOWN OF ECONOMIC GROWTH
DEREGULATION
Real output growth went down to 4.7% yoy on Q1-2015 – lowest since 2009. Thus
national economic growth was predicted to grow only by 4.7% for 2015, lower than
earlier projection of 5.2%, significantly lower that the expected 7% growth.
Source: Central Bureau of Statistics
Source: Investment Coordinating Board
CPI of June 2015 was 120.14: there was , since 2012, 20.14% prices increases
(inflation) due to supply side constrains.
CCI went down by 7% during Jan-Jun 2015.
Source: Bank of Indonesia and Central Bureau of Statistic
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
Consumer Price Index (CPI) 2014 – Jun 2015 (2012=100)
148.0
175.3 221.0
270.4 307.0
92.2
60.5
76.0
92.2
128.2
156.1
42,9
208.5
251.3
313.2
398.6
463.1
135.1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2010 2011 2012 2013 2014 Q2-2015
FDI DDI Total
6.18
6.03 5.56
5.02 4.79
Higher realized investment but occurred
only in Java Island; none was on new
industrial sector and employed less worker
as they are capital intensive ones
Realized Investment (IDR Trillion)
380.932,20 381.709,80 369.180,50 354.471,30
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
2011 2012 2013 2014
LOWER PERFORMANCE OF INTERNATIONAL TRADE (USD Million)
I EXPORT II IMPORT TOTAL
Export decreased significantly during 2012 – 2014, and negative trade
balance set in as export value declined more than that of import value.
100
105
110
115
120
125
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
Consumer Confidence Index (CCI) 2014 – Jun 2015
REPUBLIK INDONESIA
Page 7
7 LEMAHNYA INDUSTRIALISASI SEBAGAI PENYEBAB UTAMA
Source: Central Bureau of Statistic
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Growth of Manufacturing Sector 4,6 4,6 4,7 3,7 2,2 4,7 6,3 5,6 4,5 4,6
Share of GDP 28,1 27,8 27,4 26,8 26,2 25,8 21,8 21,5 21,0 21,0
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0 P
erc
en
tage
PORTIONS OF MANUFACTURING SECTOR TO PDB Share of manufacturing sector to
GDP declined sharply in 10
consecutive years, from 28.1% in
2005 to 21.0% in 2014.
WTO Data shows that share of
export of manufacturing sector to
total national export averaged at
37%, while share of national
manufacturing sector is about 1% of
total global import.
Source: Investment Coordinating Board
Domestic
Investment Foreign
Investment
LABOR ABSORPTION IN MANUFACTURING SECTOR
Domestic Investment: lower labor
absorption by 56% -- from 279,099
workers in 2012 and only 124,135
workers in 2014.
Foreign Investment, lower labor
absorption by 56% -- from 510,540
in 2012 and only 222,345 in 2014.
REPUBLIK INDONESIA
Page 8
8
PENJELASAN PAKET KEBIJAKAN DEREGULASI EKONOMI
Page 9
9
REPUBLIK INDONESIA
Page 10
10
REPUBLIK INDONESIA
FOKUS MERESPON PERKEMBANGAN KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT
PAKET III, 7 Oct ’15 PERLUASAN AKSES PEMBIAYAAN DAN PENGURANGAN BIAYA PRODUKSI: Perluasan
cakupan KUR, Fasilitasi jasa keuangan, pembiayaan ekspor, fasilitas pertanahan, dan insentif
listrik, BBM, Gas bagi industri
PAKET IV, 15 Oct ‘15 JAMINAN SISTIM PENGUPAHAN DAN PENGAMANAN PHK: sistem pengupahan yang
adil, sederhana dan terproyeksi serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas.
PAKET V, 22 Oct ‘15 REVALUASI ASET DAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH: insentif pajak bagi perusahaan
yang merevaluasi aset, dan insentif dana investasi real estate, serta kemudahan pembiayaan
syariah
PAKET VI, 6 Nov ‘15 MENGGERAKKAN EKONOMI DI WILAYAH PINGGIRAN DAN KELANCARAN BAHAN
BAKU OBAT: insentif KEK, pengairan, dan sistim eletronik (INSW) pengadaan bahan baku
obat
PAKET VII, 7 Dec ‘15 INSENTIF PAJAK INDUSTRI PADAT KARYA DAN SERTIFIKASI TANAH: Mendorong daya
saing industri padat karya melalui insentif PPh Pasal 21 dan kemudahan sertifikasi tanah
PAKET VIII, 21 Dec ‘15 KEPASTIAN USAHA DAN INVESTASI JASA PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
(MRO) DAN MINYAK: one map policy yang mempermudah penyelesaian konflik lahan,
upaya meningkatkan produksi minyak nasional, dan mendorong jasa MRO
PAKET IX, 27 Jan ‘16 INFRASTRUKTUR LISTRIK DAN LOGISTIK: Pemenuhan listrik rakyat, stabilisasi pasokan
daging, dan agregator ekspor UKM untuk pengembangan logistik desa ke pasar global
PAKET X, 11 Feb ‘16 KETERBUKAAN INVESTASI: perubahan kebijakan daftar negatif investasi yang menjamin
efektivitas pelaksanaan investasi, meningkatkan perlindungan dan pengembangan UMKM
dan koperasi, serta mendorong investasi teknologi tinggi, padat modal, dan wisata
PAKET I, 9 Sept ‘15 MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI: mengurangi dan menyederhanakan regulasi serta
mempermudah birokrasi
PAKET II, 29 Sept ‘15 PROMOSI INVESTASI DAN DEVISA: Kemudahan perizinan investasi (izin 3 jam), dan
insentif devisa hasil ekspor
PAKET XI, 29 Mar ‘16 AKSES PEMBIAYAAN, DWELLING TIME, DAN INDUSTRI FARMASI/ALKES: Kredit
Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor, insentif BPHTB bagi DIRE, manajemen resiko untuk
kelancaran arus barang (INSW), dan pengembangan industri farmasi/alkes
PAKET XII, 28 Apr ‘16 PENINGKATAN PERINGKAT EASE of DOING BUSINESS (EoDB): Memangkas Izin,
Prosedur, Waktu, dan Biaya untuk Kemudahan Berusaha di Indonesia
HARMONIZING REGULATIONS SIMPLIFYING BUREAUCRATIC PROCESS ENSURING LAW ENFORCEABILITY
Meningkatkan daya saing industri, daya beli masyarakat, investasi, ekspor, wisata, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
Page 12
12 Resume Perkembangan Deregulasi Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) Tahap I-XII
Total Regulasi yang dideregulasi pada Paket Kebijakan
Ekonomi Tahap I – XII sebanyak 213 regulasi.
Total Regulasi yang dikeluarkan dari proses deregulasi
pada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I – XII sebanyak
10 regulasi sehingga total regulasi yang efektif di
deregulasi menjadi 203 regulasi.
Total Regulasi yang telah selesai dideregulasi (sampai
dengan 1 Agustus 2016) sebanyak 202 regulasi (99%).
Total Regulasi yang masih dalam tahap pembahasan
(sampai dengan 1 Agustus 2016) sebanyak 1 regulasi
(1%).
202 SELESAI 99%
213 TOTAL REGULASI
SEMULA I–XII
1 DALAM PEMBAHASAN
1%
10 203 DIKELUARKAN
154 154 KEMENTERIAN/LEMBAGA
100% TOTAL
TOTAL
REGULASI
47 TOTAL
42 SELESAI
PRESIDENTIAL
49 TOTAL
48 SELESAI
PRESIDENSIAL
99 %
UPDATE: 16 AGUSTUS 2016
REPUBLIK INDONESIA
Page 13
13 Resume Perkembangan Regulasi Teknis Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I-XII
Total Regulasi Teknis yang
dibutuhkan guna menjalankan
Paket Kebijakan Ekonomi I-XII
sebanyak 26 Peraturan Teknis.
Dari total 26 Peraturan, 20
Peraturan sudah selesai dan 6
Peraturan masih dalam
Pembahasan.
Sesuai kesepakatan, target waktu
penyelesaian Regulasi Teknis
sebagai Turunan Paket Kebijakan
Ekonomi adalah pada Juni 2016.
Catatan: Dalam perkembangan, pada rapat Pokja II di KSP 23 Juni 2016 perwakilan KemenPUPERA menyebutkan ada 5
Peraturan Menteri PUPERA yang menjadi turunan PP Nomor 122 Tahun 2015 SPAM dan dari 5 Peraturan tersebut sudah selesai
dua Permen yaitu Permen PUPERA Nomor 10/2016 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Bidang SPAM dan Permen
PUPERA 19/2016 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah atas SPAM.
Total 26 Peraturan
Selesai
20 Peraturan
Pembahasan
6 Peraturan
REPUBLIK INDONESIA
Page 14
14
14
REPUBLIK INDONESIA
Penerima Benefit: GINSI, KADIN, GAIKINDO, IPERINDO, APPI, AKUMINDO, GP FARMASI, PERKOSMI, INACA, API, AMI, APRISINDO, APAI, GIAMM, APGI,
Page 15
15
15
Penerima Benefit: AKI, APHI, IMA, APBI, AKUMINDO, KADIN, APINDO, ABSEISSINDO, APERSI, KSPI, API, AMI, APRISINDO, APAI, GIAMM, APGI
REPUBLIK INDONESIA
Page 16
16
16
Penerima Benefit: NAMPA, KUKMI, KSPI, APFINDO, APPSI, PPSKI, GAPPSI
REPUBLIK INDONESIA
Page 17
17
17
REPUBLIK INDONESIA
Penerima Benefit: API, GINSI, INACA, ORGANDA, APBI/BAN, IPERINDO, GAIKINDO, ASPERINDO, ABUPI, ALFI, APTRINDO, APTBB
Page 18
18
18
Penerima Benefit: AIPPI, ASEIBSSINDO, ISWA, ASIPPINDO, Perusahaan BUMN, AKUMINDO, APINDO, GINSI
REPUBLIK INDONESIA
Page 19
19
19
Penerima Benefit: AKPI, ASPERAPI, ASITA, GIPI, PHRI, ASPI
REPUBLIK INDONESIA
Page 20
20
BEBERAPA HASIL KEBIJAKAN DEREGULASI YANG MENJADI ATRAKSI
INVESTASI
1 PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB)
Telah diresmikan 12 PLB dan 16 Calon PLB, antara lain
industri perawatan pesawat terbang dan perminyakan
2 PERIZINAN INVESTASI 3 JAM
Telah dimanfaatkan 74 perusahaan dengan nilai
investasi Rp. 200,96 Triliun (per 20 Juni 2016)
3
9
KAWASAN INDUSTRI (KI)
Jawa Tengah telah mengusulkan 3 KI: Kendal,
Demak, dan Ungaran
Kawasan Industri Farmasi di Bitung Tahun 2017
5 KEMUDAHAN DAN INSENTIF KEK
Sebanyak 42 sektor usaha dengan total nilai sebesar Rp
28,7 Triliun (per 15 Mei 2016)
6 PEMBIAYAAN EKSPOR/KURBE
Pembiayaan ekspor Gerbong Kereta Api ke
Bangladesh
7 KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI UMKM (EODB)
Memangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya dalam
10 indikator Kemudahan Berusaha
4 SISTEM PENGUPAHAN
14 Provinsi telah menetapkan UMP 2016 sesuai PP
78/2015 (Kepri, Kalbar, NTB, Sumbar, Jambi, NAD,
Kalsel, Banten, Gorontalo, NTT, Jabar, Bali, Sumut, dan
Babel).
8 MEMPERSINGKAT PROSES INSENTIF FISKAL
Telah dimanfaatkan 18 perusahaan dengan lama
pengurusan rata-rata 13,4 hari (sebelumnya 2 tahun)
AGREGATOR/KONSOLIDATOR PRODUK EKSPOR UKM
Sudah dilakukan ekspor perdana kelapa dari Sulawesi Utara
oleh Sinergi BUMN
10 REVISI DNI (PERPRES NO. 44/2016)
Implementasi DNI, per 24 Juni 2016 sudah ada 527
perusahaan yang memanfaatkan, rencana investasi
USD 12,926 milyar
REPUBLIK INDONESIA
Page 21
21
ANALISA DAMPAK DAN PENYELESAIAN KASUS
Page 22
22 RINGKASAN SURVEI AWARENESS* (1/3)
*) Hasil survei sementara, s.d. tanggal 26 Juli 2016 (n=210, 157 dunia usaha dan 53 Pemerintah Daerah)
Dari 157 responden yang menjawab, 86,0%
menyatakan mengetahui mengenai 12 Paket
Kebijakan Ekonomi (PKE) yang dikeluarkan
oleh Pemerintah. Sementara terdapat 14,0%
responden yang tidak mengetahui mengenai
PKE, terutama responden yang berada di
daerah.
Dari 53 responden Pemerintah Daerah (25
provinsi), hanya 1,9% yang tidak mengetahui
mengenai 12 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE)
yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
Sebagian besar dunia usaha dan Pemerintah Daerah mengetahui mengenai PKE REPUBLIK INDONESIA
Page 23
23 RINGKASAN SURVEI AWARENESS (3/3)
Sebanyak 48,4% dan 51,6% responden
dunia usaha menyatakan bahwa PKE
berpotensi efektif dalam mengembangkan
ekonomi makro yang kondusif dan
menggerakkan ekonomi nasional.
Sementara, sebanyak 68,8% responden
dunia usaha menilai PKE belum efektif
dalam melindungi masyarakat
berpenghasilan rendah dan menggerakkan
ekonomi pedesaan.
Dari sisi Pemerintah Daerah, hampir seluruh
responden meyakini efektivitas PKE untuk
mengembangkan ekonomi makro yang
kondusif, menggerakkan ekonomi nasional
dan melindungi masyarakat berpenghasilan
rendah dan menggerakkan ekonomi
pedesaan.
Keyakinan dunia usaha terhadap efektivitas PKE masih terbatas. REPUBLIK INDONESIA
Page 24
24 Perkembangan penanganan kasus/masalah di POKJA IV
- Total laporan yang masuk ke POKJA 4 s/d saat ini sebanyak 74 kasus
( 7 terkait bidang energi, 12 terkait Bea dan Pajak, 4 terkait bidang pariwisata, 6 terkait bidang perbankan, 11
terkait bidang perdagangan, 5 terkait bidang perindustrian, 13 terkait Pertanian dan LHK, 7 terkait tenaga
kerja, 5 terkait bidang transportasi dan 5 terkait bidang yang lain)
- Dari keseluruhan laporan yang masuk, saat ini sudah ditangani sebanyak 31 kasus/masalah. 9
diantaranya telah tuntas (3 kasus direkomendasikan ke Pokja 2 dan Pokja 3), sementara 22 kasus lainnya
sedang dalam proses pembahasan yang melibatkan kementerian/lembaga terkait serta pihak dunia usaha
yang mengadukan/melaporkan permasalahan tersebut.
(sebagai catatan, 2 kasus ditolak karena ketidakjelasan informasi yang diberikan saat melaporkan, dan
pemberi laporan tidak bisa dikonfirmasi)
- Menteri Hukum dan HAM selaku Ketua Pokja 4 telah melaksanakan rapat/pertemuan yang
mengundang berbagai Asosiasi Pengusaha, yang pada intinya membuka pintu komunikasi seluas-
luasnya kepada pengusaha untuk dapat memberikan masukan dan saran demi efektifnya pelaksanaan
Paket Kebijakan Ekonomi yang telah disampaikan oleh Pemerintah.
- Saat ini, telah tergelar sekretariat sementara Pokja 4, yang berada di Gedung Setjen Kemenkumham,
lantai 5. Tempat ini akan menjadi pusat penerimaan laporan terkait kasus/masalah yang menghambat
pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi.
REPUBLIK INDONESIA
Page 25
25 Beberapa kasus yang dibahas serta Respons yang diberikan
(selama bulan Agustus 2016) (1/3)
Kasus/masalah Respons
Penetapan besaran pajak hotel sebesar 10% yang dinilai terlalu
tiinggi, apalagi jika dibandingkan dengan negara tetangga
Direkomendasikan ke Pokja 2 dan 3 untuk pertimbangan
deregulasi. (Telah disampaikan melalui surat dari Pokja 4)
Permen Kebudayaan dan Pariwisata No.86/2010 ttg tata cara
pendaftaran usaha penyediaan akomodasi yang juga
mensyaratkan terhadap perseorangan.
Direkomendasikan ke Pokja 2 dan 3 untuk pertimbangan
deregulasi. (Telah disampaikan melalui surat dari Pokja 4)
Peraturan Menteri Keuangan No. 141/2015 telah meningkatkan
beban administrasi yang besar dalam bukti poton
Ditjen Pajak melakukan pengkajian bersama Eurocham terkait 5 jasa
(pengurusan transportasi, logistik, pengurusan dokumen, pengepakan,
pengangkutan/ekspedisi) untuk dikeluarkan atau tidak dari Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 141/2015
Rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan Kepala BPOM
dalam memenuhi ketentuan Permendag No. 5 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, dianggap
duplikasi
Direkomendasikan ke Pokja 2 dan 3 untuk pertimbangan
deregulasi. (Telah disampaikan melalui surat dari Pokja 4)
REPUBLIK INDONESIA
Page 26
26 Beberapa kasus yang dibahas serta Respons yang diberikan
(selama bulan Agustus 2016) (2/3)
Kasus/masalah Respons
Sucofindo tidak ada di Maluku, saat ini untuk ekspor
terutama pala dan cengkeh harus melalui Surabaya
sehingga memerlukan waktu lama
Kementerian Perindustrian melakukan pengkajian untuk
menyediakan sistem standarisasi produk pala dan cengkeh yang
akan diekspor dari wilayah Indonesia Bagian Timur.
Ketentuan Surat Persetujuan Impor Tekstil dan Produk
Tekstil dari Kementerian Perdagangan, dengan masa
berlaku 1 tahun sangat memberatkan pengusaha.
Permendag No. 85/2015 tentang Ketentuan Impor TPT:
penyalahgunaan izin impor, beberapa produsen
memperjualbelikan barang yang diimpornya.
• Kementerian Peridustrian melakukan pertemuan dengan
Kementerian Perdagangan untuk membahas Permendag Nomor
85 Tahun 2015 tentang Impor TPT dan Ketentuan Surat
Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil dari Kementerian
Perdagangan yang masa berlakunya 1 tahun.
• Kemenko Polhukam mengkoordinasikan K/L terkait, untuk
mengintensifkan pengawasan implementasi Permendag No.
85/2015 tentang Ketentuan Impor dan penegakan hukum
terhadap penyelundupan barang import
REPUBLIK INDONESIA
Page 27
27 Beberapa kasus yang dibahas serta Respons yang diberikan
(selama bulan Agustus 2016) (3/3)
Kasus/masalah Respons
Permasalahan yang disampaikan PT SEIN dan Asosiasi Industri
Perangkat telematika Indonesia (AIPTI) tentang
Permohonan fasilitas pajak penghasilan (tax allowance) PT.
SEIN
Perubahan ketentuan syarat mendapatkan izin importasi telepon
selular, komputer genggam dan komputer tablet sebagaimana
diatur dalam Permendag No. 38/2013
Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk
Elektronika dan Telematika, disepakati untuk 80% untuk
hardware dan 20% untuk R&D.
Telepon selular ilegal (tidak memiliki izin postel dan nomor
International Mobile Station Equipment Identity (IMEI)
Menteri Keuangan melakukan pengkajian ulang tentang pemberian tax
allowance kepada PT. SEIN dengan melibatkan BKPM, Kementerian
Perindustrian.
Kementerian Perindustrian melakukan pengkajian tentang implementasi
Permendag Nomor 41 Tahun 2016 dengan melibatkan Menteri
Perdagangan, Menteri Kominfo, dan asosiasi.
Kementerian Kominfo membuat regulasi yang mendukung penerapan
kontrol IMEI oleh operator dengan melibatkan Kementerian Perindustrian,
Kementerian Perdagangan, dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.
Kementerian Perdagangan , Kabareskrim Polri, Kemkominfo melakukan
pengawasan peredaran ponsel yang tidak sesuai standar (ilegal).
Kemenko Polhukam mengkoordinasikan K/L terkait untuk mengintensifkan
penanganan masalah penyelundupan.
REPUBLIK INDONESIA
Page 28
28
“TERIMA KASIH” INDONESIA
...for better Indonesia
SATUAN TUGAS PERCEPATAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI – POKJA 1
www.ekon.go.id | www.kemendag.go.id
[email protected]
Page 30
30 STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PERCEPATAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
KEBIJAKAN EKONOMI
UNIT PENDUKUNG KETUA
SESMENKO PEREKOMIAN
WAKIL KETUA DEPUTI V KEMENKO PEREKONOMIAN
POKJA I KAMPANYE DAN DISEMINASI
KEBIJAKAN
KETUA: MENTERI PERDAGANGAN
WAKIL KETUA: KEPALA BKPM
POKJA II PERCEPATAN DAN PENUNTASAN REGULASI
KETUA: KEPALA STAF KEPRESIDENAN
WAKIL KETUA: MENTERI SEKRETARIS NEGARA
POKJA III EVALUASI DAN ANALISA
DAMPAK
KETUA: DEPUTI GUBERNUR SENIOR
BANK INDONESIA
WAKIL KETUA: RADEN PARDEDE
POKJA IV PENANGANAN DAN
PENYELESAIAN KASUS
KETUA: MENKUMHAM
WAKIL KETUA:
PURBAYA YUDHI SADEWA
PIMPINAN KETUA
MENKO PEREKONOMIAN
WAKIL KETUA I MENKO POLHUKAM
WAKIL KETUA III SOFYAN WANANDI, TIM AHLI WAPRES
WAKIL KETUA II SEKRETARIS KABINET
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
Mekanisme kerja Satgas dilakukan melalui rapat paripurna secara 2 mingguan setiap hari Selasa, sedangkan
rapat internal Pokja dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan, serta secara berkala dilaporkan kepada
Presiden.
(KEPMENKO NO. 80 TAHUN 2016
SEBAGAI TINDAK LANJUT INPRES
NO. 12 TAHU 2015)
Page 31
31
NO POKJA TUGAS
1 Kampanye Kebijakan • Sosialisasi, desiminasi, publikasi, road show, business matching, CEO
meeting, talk show/dialog dalam dan luar negeri
2 Penuntasan Regulasi • Menyelesaikan seluruh peraturan dan peraturan teknis yang
diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan deregulasi ekonomi
3 Evaluasi • Memantau, menganalisa, dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan/regulasi serta dampak ekonomi (regulatory impact)
• Mengkaji usulan deregulasi baru
4 Penyelesaian • Menjadi saluran pengaduan pelaksanaan kebijakan deregulasi
• Menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan
kebijakan deregulasi
5 Unit Pendukung
• Mendukung kegiatan Tim/Pokja dalam administrasi, keuangan,
pelaporan
• Mengkoordinasikan substansi deregulasi antar K/L dan daerah
• Melakukan klinik bisnis dan PPC untuk uji publik dan efektivitas
kebijakan
TUGAS POKOK POKJA