BAB VI ASPEK HUKUM DAN REGULASI DALAM KEPERAWATAN A. Pengertian Hukum Menurut Deden Dermawan dan Sujono Riyadi(2010) hukum didefinisikan sebagai Ugeran(norma )yang mengatur hubungan kemasyarakatan.Menurut KBBI hukum adalah Undang-Undang peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat,yang dikukuhkan oleh penguasa,pemerintah atau otoritas.Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama; atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Berkembang di dalam masyarakat dalam kehendak, merupakan sistem peraturan, sistem asas-asas, mengandung pesan kultural karena tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. B. Prinsip-Prinsip Hukum Prinsip atau asas hukum, sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang serta menunjukan kalau hukum itu bukan sekedar kosmos 66
34
Embed
dosen.stikesdhb.ac.iddosen.stikesdhb.ac.id/fitra-herdian/wp-content/uploads/... · Web viewPerawat konsultan hukum biasanya disewa untuk meninjau kasus-kasus dan menentukan apakah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB VI
ASPEK HUKUM DAN REGULASI DALAM KEPERAWATAN
A. Pengertian Hukum
Menurut Deden Dermawan dan Sujono Riyadi(2010) hukum
didefinisikan sebagai Ugeran(norma )yang mengatur hubungan
kemasyarakatan.Menurut KBBI hukum adalah Undang-Undang peraturan
atau adat yang secara resmi dianggap mengikat,yang dikukuhkan oleh
penguasa,pemerintah atau otoritas.Hukum adalah keseluruhan kumpulan
peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama; atau
keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan
bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
Hukum adalah keseluruhan peraturan yang mengatur dan menguasai
manusia dalam kehidupan bersama. Berkembang di dalam masyarakat dalam
kehendak, merupakan sistem peraturan, sistem asas-asas, mengandung pesan
kultural karena tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.
B. Prinsip-Prinsip Hukum
Prinsip atau asas hukum, sebagai sarana yang membuat hukum itu
hidup, tumbuh dan berkembang serta menunjukan kalau hukum itu bukan
sekedar kosmos kaedah. Kekosongan atau kumpulan dari peraturan belaka,
sebab asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Asas hukum
tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum,
melainkan tetap saja ada dan akan melahirkan suatu peraturan selanjutnya.
Dari uraian di atas, menunjukan betapa pentingnya asas hukum agar
termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Asas hukum adalah jiwa
(soul) dan jantung dari peraturan hukum sehingga hukum itu menjadi kuat
landasan sosiologis dan filsufisnya. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki landasan asas
atau prinsip yang berfungsi sebagai patokan dalam penerapan penegakan
hukum.
66
Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip-
prinsip sebagai berikut:
a. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai dasar dan adanya
hierarki jenjang norma hukum.
b. Sistem konstitusional, yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-
undangan di bawahnya membentuk kesatuan sistem hukum.
c. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Hal ini tampak pada
Pembukaan UUD 1945: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” dan pasal 1A ayat 2
UUD 1945: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut undang-undang dasar.”
d. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (pasal
27A ayat (1) UUD 1945).
1) Adanya organ pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden).
2) Sistem pemerintahannya adalah presidensiil.
3) Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif).
4) Hukukm bertujuan melindungi untuk melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial.
5) Adanya jaminan akan hak asasi manusia dan kewajiban dasar
manusia (pasal 28A—28J UUD 1945).
C. Sumber Dan Macam-Macam Hukum
1. Pancasila
Kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah:
a. Sebagai dasar negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD
1945 alinea keempat.
b. Sebagai jiwa dan pandangan hidup bangasa Indonesia.
c. Meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia.
67
d. Mewujudkan cita-cita hukum,yang menguasaia hukum dasar
negara,baik yang tertulis(UUD) maupun hukum dasar yang tidak
tertulis(aturan-aturan dasar yang tumbuh dan terpelihara dalam politik
penyelenggaraan negara,meskipun tidak tertulis),aturan –aturan
semacam ini disebut Konvensi.
Dalam sistem /tata urutan hukum di Indonesia,Pancasila sebgai sumber dari segala
sumber hukum.
2. Undang-Undang Dasar 1945
a. Menciptakan pokok-pokok pikiran(Pancasila) dalam pasal-pasalnya
b. Memuat aturan-aturan pokok,sedang aturan yang menyelenggarakan
aturan pokok diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah
carnya membuat,merubah dan mencabut.
c. Dalam sistem hukum,UUD 1945 sebagai sumber hukum dengan
demikian peraturan prundang-perundang yang lebih rendah tidak
boleh bertentangan dengan UUD 1945.
d. UUD 1945 berisi norma,aturan atau ketentuan yang harus
dilaksanakan dan ditaati oleh pemerintah,setiap Lembaga
Negara,lembaga masyarakat dan setiap warga negara dan penduduk
Indonesia.
e. Dalam kerangka tata susunan atau tata tingkat norma hukum yang
berlaku merupakan hukum yang menempati kedudukan tinggi.
f. UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol apakah norma
hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan
UUD 1945.
Para ahli membagi suber hukum menjadi 2 bagian:
a) Sumber hukum materiil
Sumber hukum materiil adalah faktor yg turut serta menentukan
isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut misalnya sudut
ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan sebagainya.
Dalam kata lain sumber hukum materil adalah faktor-faktor
68
masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh
terhadap pembuat UU, pengaruh terhadap keputusan hakim, dsb).
Atau faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-
aturan hukum, atau tempat darimana materi hukum tiu diambil.
Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang membantu
pembentukan hukum.Faktor tersebut adalah:
1) Faktor tersebut adalah faktor idiil dan faktor kemasyarakatan.
Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai
keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk UU ataupun
para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan
tugasnya.
2) Faktor kemasyarakatan
Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar
hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang
berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang
bersangkutan. Contohnya struktur ekonomi, kebiasaan, adat
istiadat, dan sebagainya.
Dalam berbagai kepustakan hukum ditemukan bahwa sumber hukum materil
itu terdiri dari tiga jenis yaitu (van Apeldoorn) :
a. Sumber hukum historis (rechtsbron in historischezin) yaitu tempat kita
dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis.
Sumber hukum ini dibagi menjadi :
1) Sumber hukum yg merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenal
hukum secara historis : dokumen-dokumen kuno, lontar, dan lain-
lain.
2) Sumber hukum yg merupakan tempat pembentuk UU mengambil
hukumnya.
b. Sumber hukum sosiologis (rechtsbron in sociologischezin) yaitu Sumber
hukum dalam arti sosiologis yaitu merupakan faktor-faktor yang
69
menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama,
pandangan agama, kebudayaan dan sebagainya.
c. Sumber hukum filosofis (rechtsbron in filosofischezin) sumber hukum ini
dibagi lebih lanjut menjadi dua :
1) Sumber isi hukum; disini dinyatakan isi hukum asalnya darimana.
Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini yaitu :
a) pandangan theocratis, menurut pandangan ini hukum berasal
dari Tuhan
b) pandangan hukum kodrat; menurut pandangan ini isi hukum
berasal dari akal manusia
c) pandangan mazhab hostoris; menurut pandangan isi hukum
berasal dari kesadaran hukum.
2) Sumber kekuatan mengikat dari hukum yaitu mengapa hukum
mempuyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum.
b) Sumber Hukum Formal
1) Undang-undang
Undang-undang yaitu suatu peraturan negara yang
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan
dipelihara oleh penguasa negara
Menurut Buys, Undang-Undang itu mempunyai 2 arti :
a) Dalam arti formil, yaitu setiap keputusan pemerintah
yang merupakan UU karena cara pembuatannya
(misalnya, dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan
parlemen)
b) Dalam arti material, yaitu setiap keputusan pemerintah
yang menurut isinya mengikat setiap penduduk.
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah
sebagai berikut (Pasal 7 UU No. 10/2004) :
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
70
b) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;
c) Peraturan Pemerintah;
d) Peraturan Presiden;
e) Peraturan Daerah (propinsi, kabupaten, desa)
3. Kebiasaan (custom)
Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan
berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu
diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang
dilakukan sedemikan rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan
kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka
dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan
hidup dipandang sebagai hukum.
Contoh apabila seorang komisioner sekali menerima 10 % dari hsil
penjualan atau pembelian sebagai upah dan hal ini terjadi berulang dan
juga komisioner yg lainpun menerima upah yang sama yaitu 10 % maka
oleh karena itu timbul suatu kebiasaan yg lambat laun berkembang
menjadi hukum kebiasaan.
Namun demikian tdk semua kebiasaan itu pasti mengandung
hukum yg baik dan adil oleh sebab itu belum tentu kebiasaan atau adat
istiadat itu pasti menjadi sumber hukum formal.
Adat kebiasaan tertentu di daerah hukum adat tertentu yg justru
sekarang ini dilarang untuk diberlakukan karena dirasakan tidak adil dan
tidak berperikemanusiaan sehingga bertentangan denagan Pancasila yang
merupakan sumber dari segala sumber hukum, misalnya jika berbuat
c. Untuk Pengajuan STR mulai dari Juni 2013 terkena PNBP
sesuai PP.21 . Setiap orang yang mengurus membayar Rp.
100.000 dan ditransfer ke rekening Pustanserdik.
d. Khusus untuk pengajuan STR Luar Negeri terbagi menjadi dua:
1) Apabila yang bersangkutan sedang bekerja di Luar negeri,
maka pengurusan STR sbb: Fotocopy ijazah yang dilegalisir
cap basah : sekolah perawat kesehatan/ DIII Keperawatan/
DIV keperawatan/ S1 keperawatan + profesi ners / S2
Keperawatan + ners spesialis.
2) Pas Foto 4x6 dengan background merah
3) Fotocopy passport
83
4) Surat yang menyatakan bahwa Bapak sedang bekerja di
Luar negeri dr instansi setempat
5) Surat rekomendasi dari Pusrengun BPPSDM Kesehatan
Kemenkes RI (mohon kirim berkas terlebih dahulu ke
Pusrengun) dengan alamat: Jalan. Hang Jebat III Blok F3
Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
6) Apabila yang bersangkutan akan bekerja di luar negeri dan
tidak butuh segera STR mohon diajukan ke MTKP
setempat. Jika STR dibutuhkan mendesak maka
diperbolehkan mengajukan ke MTKI dengan persyaratan
dan prosedur sesuai dengan nomer 1 di atas.
D. Kebijakan Memperoleh SIP atau STR, SIK dan SIPP
1. KEPUTUSAN MENKESRI NOMOR
1239/Menkes/SK/XI/2001 TENTANG REGISTRASI DAN
PRAKTIK PERAWAT MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA.
2. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/148/I/2010
TENTANG PENYELENGGARAAN PRAKTIK PERAWAT
3. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG
HK.02.02/ PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR MENKES/148/I/2010 TENTANG
IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PERAWAT
4. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1796/MENKES/PER/VIII/2011
TENTANG REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
84
E. Politik dalam pembuatan kebijakan dalam bidang kesehatan
dan keperawatan
Politik kesehatan adalah kebijakan negara di bidang
kesehatan. Yakni kebijakan publik yang didasari oleh hak yang
paling fundamental yaitu sehat merupakan hak warga negara.
Sehingga dalam pengambilan keputusan politik khususnya kesehatan
berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sebaliknya politik juga
dipengaruhi oleh kesehatan dimana jika derajat kesehatan
masyarakat meningkat maka akan berpengaruh pada kesejahteraan
masyarakat.Masalah kesehatan bukan lagi hanya berkaitan erat
dengan tehnis medis, tetapi sudah lebih jauh memasuki area-area
yang bersifat social, ekonomi dan politik karena masalah kesehatan
merupakan masalah politik maka untuk memecahkannya diperlukan
komitmen politik.
Beberapa contoh pengaruh politik terhadap kesehatan
antara lain anggaran kesehatan, UU Tembakau; Cukei rokok terus
dinaikkan karena konsumsi rokok di Indonesia semakin meningkat
dan Program Pembatasan Waktu Iklan Rokok. Kebijakan pemerintah
dalam bentuk peraturan pemerintah dalam bidang kesehatan meliputi
undang-undang, peraturan presiden, keputusan menteri, peraturan
daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dan peraturan
lainnya.
1. Pembangunan Kesehatan meliputi:
a. Kedudukan
Pembangunan Kesehatan merupakan salah satu bagian dan
modal utama dari Pembangunan Nasional.
b. Landasan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebagai
berikut:
1. UU Nomor : 23 tahun 1992 tentang kesehatan
2. UU Nomor : 25 tahun 2000 tentang PROPENAS
85
3. Kep. Man. Kesh. Nomor :131/MENKES/SK/II/2004,
tentang : Sistem Kesehatan Nasional
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :
574/MENKES/SK/IV/2000, tentang :
Kebijakan Kesehatan Indonesia Sehat 2010
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :
1202/MENKES/SK/VIII/2003, tentang : Indikator
Indonesia Sehat 2010.
c. Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia
Sehat 2010
1. Paradigma Pembangunan Sehat merupakan Dasar
Pandang Baru dan Mmodel Pembangunan Kesehatan
yang dalam jangka panjang :
a) Mendorong masyarakat untuk bersikap lebih
mandiri dalam menjaga kesehatan mereka sendiri.
b) Mengutamakan upaya pelayanan yang bersifat
promotif dan preventif yang didukung oleh upaya
kuratif dan rehabilitatif.
86
DAFTAR PUSTAKA
Rahajo J.Setiajadji. 2002. Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan Edisi 1. Jakarta:EGC
Dermawan,Deden dan Sujono Riyadi.2010.Keperawatan Profesional Edisi 1.Yogjakarta:Gosyen Publishing.
Kusnanto.2004.Pengantar Profesi dan Praktek Keperawatan Profesional.Jakarta:EGC.
Purnama.2013.Prinsip Hukum.Terdapat:http://purnama bgp.blogspot.com/2013/05/prinsip-negara-hukum-indonesia.html(diakses tanggal 17 September 2014)
Damang.2010.PrinsipHukum.Terdapat:http://www.negarahukum.com/hukum/prinsip-prinsip-hukum.html(diakses tanggal 17 September 2014).
Pino.2012.Hukum dan Regulasi dalam Keperawatan.Terdapat: http://pinocc.blogspot.com/2012/12/makalah-keprof-askep-hukum-dan-regulasi.html(diakses tanggal 17 September 2014).
Infokom Uniriyo.2011.Perawat Sebagai Saksi.Terdapat: http://infokomaccess.blogspot.com/2011/07/kata-pengantar-puji-syukur-penyusun.html(diakses tanggal 17 September 2014)