KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR
SURAT EDARAN Nomor: SE/ 2 / II /2014
tentang
PEDOMAN PERENCANAAN (DOMREN) KAPOLRI TAHUN 2015
1. Rujukan:
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik
Indonesia;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional;
c. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata
Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
e.Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
No.Pol: Skep/360/VI/2005, tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand
Strategy Polri 2005-2025.
2.Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dengan ini
diberitahukan bahwa untuk penyusunan Renja Satker tingkat Mabes
Polri dan Satker kewilayahan diperlukan satu pemahaman/persepsi
yang sama tentang arah kebijakan dan strategi Polri tahun 2015
dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
a.pada tahun 2015 mendatang pelaksanaan Renja Polri akan
memasuki penahapan Renstra Polri 2015-2019. Sesuai Undang-Undang
Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan untuk
setiap K/L menyiapkan Rancangan Renstra K/L sesuai dengan Tupoksi
pada sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya pada tahun
terakhir RPJMN yang
sedang berjalan;b. sesuai..
b.sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) menyatakan bahwa Tema RPJMN 2015-2019, yaitu : Pencapaian
Daya Saing Kompetitif Perekonomian Berlandaskan Keunggulan Sumber
Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia Berkualitas Serta Kemampuan Ilmu
Dan Teknologi Yang Terus Meningkat dengan sasaran pembangunan di
Bidang Hankam tahun 2015-2019 adalah Terwujudnya Penguatan
Pertahanan Nasional dan Kamdagri;
c.pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappneas
telah menyusun konsep arah kebijakan nasional untuk tahun 2015
-2019 bidang pertahanan dan keamanan yaitu: (1) meningkatkan
pelayanan masyarakat; (2) mengantisipasi potensi gejolak sosial dan
pengamanan Pemilu 2019; (3) meningkatkan kemampuan penanganan flash
point; (4) meningkatkan kapasitas Polmas; (5) meningkatkan sistem
komunikasi Polri berbasis teknologi (engage citizens) dan
memantapkan hubungan Mabes Polri,Polda,Polres,Polsek dan (6)
memantapkan penanganan dan penindakan kejahatan: Konvensional,
Transnasional, terhadap kekayaan negara, dan Kontinjensi;
d.pembangunan Polri dalam 5 (lima) tahun ke depan bidang
Polhukhankam yang difokuskan pada penciptaan pre-kondisi dan
penciptaan lingkungan yang kondusif bagi upaya peningkatan daya
saing dan pencapaian keberhasilan pembangunan dengan ditekankan
pada upaya-upaya untuk memantapkan demokratisasi, keadilan dan
kepastian hukum, penciptaan kondisi aman dan damai, terwujudnya
birokrasi yang profesional dan terwujudnya regulasi yang
berkualitas;
e.sampai saat ini konsep rancangan Renstra Polri sedang dalam
penyusunan dan penyempurnaan dengan menyesuaian RPJMN 2015-2019
mendatang, namun pelaksanaan kegiatan kerja tahunan khususnya
penyusunan Renja harus tetap berjalan sebagai pedoman perencanaan
kerja tahunan. Oleh karena itu sejalan dengan mekanisme perencanaan
yang mendasari Rancangan Renstra Polri 2015-2019 yang sedang
disusun, maka Mabes Polri menerbitkan Pedoman Perencanaan Kapolri
sebagai panduan yang harus dipedomani oleh seluruh
Kepala Satuan Kerja (Kasatker) guna penyusunan Renja T.A.
2015;f. sejalan..
f.sejalan dengan Rancangan Renstra Polri 2015-2019 yang sedang
disusun, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutarman telah mengeluarkan
arahan kebijakan Kapolri tentang penguatan fungsi kepolisian guna
mewujudkan keamanan dalam negeri dalam rangka mendukung pembangunan
nasional.
g.Dengan memperhatikan capaian kinerja Polri saat ini, dikaitkan
dengan perkembangan lingkungan strategis dan tingginya harapan
masyarakat, serta dalam rangka mempercepat pembenahan Polri, maka
Jenderal Polisi Drs. Sutarman selaku pimpinan Polri menetapkan visi
sebagai berikut: "Terwujudnya postur Polri sebagai sosok penolong,
pelayan dan sahabat masyarakat serta penegak hukum yang jujur,
benar, adil, transparan dan akuntabel guna memelihara keamanan
dalam negeri yang mantap didukung sinergitas polisional dalam
rangka keberlangsungan pembangunan nasional". Secara substansi,
visi tersebut mengandung makna:
1)Polri penolong bermakna sebagai sosok Polri yang dengan
sukarela membantu meringankan beban penderitaan dan kesulitan
masyarakat; melepaskan diri dari bahaya dan bencana yang dihadapi
masyarakat;
2)pelayan masyarakat bermakna sebagai sosok Polri yang melayani
dengan sepenuh hati, ikhlas dan tanpa pamrih.
3)sahabat masyarakat bermakna sosok Polri yang mampu menempatkan
diri sebagai kawan atau teman yang setara dalam memecahkan
persoalan yang dihadapi masyarakat (solutif);
4)penegak hukum yang jujur benar, adil, transparan dan akuntabel
bermakna sosok Polri yang lurus hati, tulus ikhlas, apa adanya,
tidak berbohong, tidak curang, berpihak pada kebenaran, tidak
sewenang-wenang, tidak pilih kasih, terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan;
5)Kamdagri mantap bermakna suatu keadaan di wilayah hukum NKRI
yang bebas dari konflik sosial baik vertikal maupun horizontal dan
bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban umum, bila terjadi
bahaya bencana alam dan kecelakaan besar (mass dissaster) dapat
direspon secara efektif serta bebas dari perbuatan yang mengganggu
jalannya pemerintahan
maupun persatuan dan kesatuan bangsa;6) sinergi.....
6)sinergi polisional yang proaktif bermakna kebersamaan antar
unsur komponen negara dan masyarakat dalam mengambil langkah
mendahului berprosesnya potensi gangguan keamanan dengan menyusun
pemecahan masalah sebagai eliminasi potensi gangguan yang mengendap
diberbagai permasalahan pada bidang pemerintahan dan kehidupan
sosial maupun ekonomi;
7)keberlangsungan pembangunan nasional bermakna pelaksanaan
tugas kepolisian dapat mewujudkan rasa aman masyarakat, ketertiban
umum, terlindunginya hak asasi manusia, kepastian hukumdan
keadilan, sehingga masyarakat dan pemerintah akan lebih percaya
diri dan nyaman melakukan aktivitas untuk bekerja melaksanakan
kelangsungan program pembangunan nasional dalam rangka mencapai
tujuan nasional (tata tentrem kerta raharja).
h. Dalam rangka merealisasikan visi tersebut, ditetapkan misi
sebagai berikut:
1)menciptakan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif dengan
mengedepankan upaya pre-emtif dan preventif yang didukung oleh
penegakan hukum yang tegas dalam rangka mengamankan tahapan
pelaksanaan pemilu 2014;
2)meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas
meliputi kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara
(transnational crime), kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan
kejahatan yang berimplikasi kontijensi;
3)mempercepat pencapaian program reformasi birokrasi Polri
melalui pembangunan zona integritas menuju organisasi Polri yang
handal (strive for excellence) dan bebas dari Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (KKN);
4) meningkatkan peran intelijen dalam mendukung upaya
pemeliharaan
Kamtibmas;
5) meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan
Polmas;
6)memperkuat sinergitas polisional bersama kementerian/lembaga
dan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas
yang
kondusif;7) mengembangkan.....
7)mengembangkan sistem pembinaan personel melalui rekruitmen dan
pembinaan karir yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),
transparan, akuntabel dan humanis serta meningkatkan
profesionalisme yang meliputi pendidikan dan pelatihan di bidang
Harkamtibmas, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat;
8)memperkuat bidang kehumasan untuk mendukung implementasi
keterbukaan informasi publik dalam rangka mewujudkan kepercayaan
masyarakat (public trust);9)meningkatkan aksesibilitas pelayanan
polri kepada masyarakat dan pengembangan sistem pengawasan untuk
mewujudkan pelayanan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN);i.Arahan kebijakan Kapolri tersebut telah diakomodir dan
dimasukkan dalam penyusunan Rancangan Renstra Polri tahun 2015-2019
yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah
kebijakan dan strategi Polri 2015-2019.
3.Pedoman Perencanaan (Domren) Kapolri tahun 2015 ini
diterbitkan sebagai panduan yang harus dipedomani oleh seluruh
Kepala Satuan Kerja (Kasatker), sebagai berikut:
a.Domren Kapolri Tahun 2015 memuat visi, misi, tujuan, sasaran
strategis, arah kebijakan, strategi, tahapan capaian Renstra Polri
Tahun 2015-2019 serta sasaran prioritas tahun 2015 yang perlu
dikomunikasikan kepada seluruh jajaran Satker di lingkungan Polri
sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2015;
b. tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Polri
tahun
2015-2019 tahap III (Strive For Excellent) yang merupakan
kelanjutan Renstra
Polri tahun 2010-2014 tahap II (Partnership Building).
4.Untuk menyamakan pemahaman, perlu diberikan penjelasan
mengenai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan,
strategi, tahapan capaian Renstra Polri tahun 2015-2019 yaitu
sebagai berikut:
a. Visi
terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalinnya
kemitraan Polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif
serta sinergi polisional yang
proaktif dalam rangka memantapkan Kamdagri .b. Misi.....
b. Misi
1)mewujudkan pelayanan kamtibmas prima melalui kegiatan
preemtif, preventif dan represif (penegakan hukum) melalui
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan Kamdagri
yang kondusif;
2)melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan
akurat melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan
penggalangan;
3) melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif,
menjunjung tinggi
HAM, anti KKN dan anti kekerasan;
4)memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan
masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam
mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di
desa/kelurahan;
5) mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan
Sinergi
Polisional Inter Kementerian/Lembaga dan Lembaga Nasional;
6)menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu
lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan
barang.
c. Tujuan
1) terwujudnya organisasi Polri yang Good Governance dan
CleanGovernment;
2) terwujudnya reformasi Polri terhadap perubahan mind set dan
culture set;
3) terwujudnya Polri yang mengutamakan tindakan proaktif dari
pada reaktif;
4) terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern dan
unggul;
5) terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan
anti KKN. d. Sasaran Strategis
Pencapaian Sasaran strategis dalam rangka melanjutkan strategi
PartnershipBuilding pada Renstra Polri tahun 2010-2014 sehingga
tercipta kondisi keamanan yang semakin kondusif dengan kebulatan
sinergi polisional yang produktif dan didukung Almatsus Polri
berbasis teknologi Kepolisian melalui pelayanan publik yang unggul
(strive for excellence). Dalam rangka mewujudkannya, maka sasaran
strategis Polri tahun 2015-2019 adalah:
1)terbangunnya standar pelayanan publik yang unggul dalam rangka
menyelenggarakan fungsi Kepolisian yang Good Governance dan
CleanGovernment;2) meningkatkan.....
2)meningkatkan pelayanan prima dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat dengan mengedepankan upaya preemtif dan
preventif yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas;
3)meningkatkan peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola
keamanan dan ketertiban masyarakat;
4)terbangunnya budaya kerja yang efektip dan efisien dengan
pengawasan internal yang transparan dan akuntabel;
5)tergelarnya kekuatan Polri di wilayah perbatasan dan pulau
pulau terluar berpenghuni secara berkelanjutan/ kesinambungan;
6)terbangunnya kemitraan dengan masyarakat dan bersinergi
polisional inter departemen dan lembaga negara dalam menciptakan
keamanan dalam negeri secara berkelanjutan;
7)tergelarnya strategi Polmas secara tersebar di desa/kelurahan
dalam rangka menciptakan deteksi dini, responsif terhadap potensi
gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat;
8)meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran
lalu lintas dalam menjamin keselamatan dan kelancaran arus barang
dan orang dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
9)terbangunnya Almatsus Polri berbasis teknologi yang menjunjung
tinggi HAM dalam menghadapi berbagai trend kejahatan modern dan
konflik sosial;
10)terciptanya rasa aman terhadap 4 (empat) jenis kejahatan
(kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara,
kejahatan transnasional dan kejahatan berimplikasi
kontinjensi);
e. Arah Kebijakan
1) Bidang Pembinaan.
a)percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta
modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian penerapan reformasi
Polri;
b)membangun dan mengembangkan sarana prasana yang berbasis
teknologi dan informasi dalam rangka mendukung sebaran
pelayanan
Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat;c) pemenuhan.....
c) pemenuhan anggaran dalam rangka dukung operasional
Tupoksi
Polri dan pemeliharaan sarana dan prasarana Polri;
d)penguatan lembaga penelitian dan pengembangan dalam rangka
pemenuhan Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian serta
pengembangan industri teknologi Kepolisian menuju Standar Minimal
Pelayanan Polri;
e)penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan
informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat;
2) Bidang Operasional.
a)memantapkan deteksi dini dan deteksi aksi dalam antisipasi
setiap potensi gangguan dan gejolak sosial masyarakat;
b)memantapkan strategi Polmas dalam meningkatkan peran serta
masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban;
c)memantapkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat
dalam mencegah gangguan Kamtibmas, Kamseltibcarlantas dan
penanganan keamanan wilayah pasca konflik, serta kesiapan
pengamanan Pemilu 2019;
d) pemantapan tata kelola pencegahan dan penindakan terhadap
4 (empat) jenis kejahatan yang meliputi: kejahatan konvensional,
kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan
kejahatan yang berimplikasi kontinjensi;
e)pemantapan tata kelola kerja sama Polisionil dengan K/L dan
kelompok masyarakat guna pemecahan masalah sebelum menjadi
potensi gangguan.f. Strategi
1) Bidang Pembinaan.
a)peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM dilakukan melalui
rekrutmen personel Polri yang bebas dari KKN, Transparan dan
akuntabel dengan melibatkan pengawasan internal dan eksternal serta
penanaman nilai-nilai profesionalisme dan budaya anti korupsi di
lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan internal trust dan
public trust;b) modernisasi.....
b)modernisasi teknologi Kepolisian dilakukan melalui penelitian
dan pengembangan seperti laboratorium Forensik, Cyber Lab, Inafis,
Psikologi forensik, kedokteran forensik, sistem informasi kriminal
nasional guna pengungkapan kejahatan melalui pembuktian ilmiah
(Scientific Crime Investigation) serta pemenuhan Alut/Alsus
perorangan dan kesatuan yang memenuhi Standar Minimal Pelayanan
Polri dalam rangka mendukung Tupoksi;
c)menyusun perencanaan dan penganggaran secara profesional dan
proporsional dengan mendasari tantangan tugas yang dihadapi sesuai
karakteristik kerawanan wilayah serta penerapan anggaran berbasis
kinerja secara konsisten, transparansi dan akuntabilitas dengan
berpegang pada prinsip efisiensi, prioritas dan kehati-hatian dalam
pengelolaan anggaran;
d)peningkatan kesejahteraan personel melalui penerimaan
tunjangan kinerja (remunerasi) yang proporsional, tunjangan
kesehatan dan penyediaan perumahan bagi Personel dan PNS Polri
serta mempersiapkan personel yang akan pensiun dengan memberikan
keterampilan khusus;
2) Bidang Operasional.
a)memperkuat Polsek sebagai basis deteksi dan unit pelayanan
Polri terdepan dengan meningkatkan peran fungsi intelijen dalam
Early Detection (deteksi dini) dan Early Warning (peringatan dini)
untuk menjangkau seluruh sendi kehidupan masyarakat;
b)menguatkan program satu Polisi (Bhabinkamtibmas) satu desa
untuk memperoleh informasi masyarakat serta menyampaikan kebijakan
pemerintah dan program Polri kepada masyarakat;
c)meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas
untuk menjangkau seluruh komunitas guna mendukung upaya memelihara
dan memantapkan kamtibmas hingga menyentuh daerah- daerah
perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni dengan menghadirkan
anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat
dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat;d)
menjamin.....
d)menjamin Kamseltibcarlantas arus barang dan orang dalam sendi
kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat melalui optimalisasi
kampanye keselamatan lalu lintas serta koordinasi lintas sektoral
dalam pemecahan permasalahan kemacetan dan kecelakaan;
e)meningkatkan upaya penanganan konflik sosial secara terpadu
dengan mengedepankan upaya pencegahan di samping mempersiapkan
upaya penghentian konflik dan penanganan pasca konflik;
f)meningkatkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan
masyarakat, meliputi kejahatan konvensional (kejahatan
jalanan/premanisme, perjudian, kejahatan dengan kekerasan),
kejahatan lintas negara/transnational crime (cyber crime, Narkoba
human trafficking, arm smuggling, terorisme), kejahatan yang
merugikan kekayaan negara (korupsi, illegal logging, illegal
fishing, illegal mining) & kejahatan yg berimplikasi
kontinjensi (konflik sosial, demo anarkis);
g. Tahapan Capaian 5 Tahun ke depan.
1) Tahun 2015.
melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan
sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri
berbasis teknologi Kepolisian guna menghadapai kondisi daya saing
bangsa dan keunggulan nasional;
2) Tahun 2016.
meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran
kewilayahan terjauh dan sinergi polisonal yang produktif dengan
didukung sumber daya manusia berkualitas guna menghadapi kondisi
daya saing bangsa dan keunggulan nasional;
3) Tahun 2017.
meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran
kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan
didukung sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu
dan teknologi
guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan
nasional;
4) tahun 2018....
4) Tahun 2018.
mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima
dan sinergi polisonal yang produktif dengan didukung kecukupan
kesejahteraan personel Polri guna menghadapi kondisi daya saing
bangsa dan keunggulan nasional;
5) Tahun 2019.
terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran
kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan
didukung Almatsus Polri berbasis teknologi kepolisian, sumber daya
manusia berkualitas, dan kecukupan kesejahteraan personel Polri
guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan
nasional.
5.Berdasarkan tahapan capaian Renstra Polri Tahun 2015-2019,
pada Tahun 2015 dengan capaian: Melanjutkan pelayanan masyarakat
yang prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif dengan
didukung Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian guna
menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional, maka
Sasaran Prioritas Polri tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a.meningkatkan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan
latihan di bidang Harkamtibmas (antara lain: penanganan konflik
sosial dan Unras), Gakkum (antara lain: tindak pidana korupsi,
tindak pidana umum, dan tindak pidana ekonomi) dan pelayanan
masyarakat;
b.mengembangkan sistem pembinaan personel melalui rekrutmen
Polri dan PNS Polri, pendidikan pembentukan, pendidikan
pengembangan dan pelatihan serta pembinaan karier yang bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan, akuntabel dan
humanis untuk menghasilkan pimpinan yang berintegritas di semua
strata yang mampu memberikan keteladanan dan melayani guna
membangun internal trust dan public trust;
c.mewujudkan penguatan integritas seluruh personel Polri dalam
menjalankan tugas pokok, peran maupun fungsi secara transparan dan
akuntabel melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terutama pada
sektor pelayananpublik...
publik, penegakan hukum, pengelolaan anggaran, pengadaan barang
dan jasa yang didukung dengan pengawasan yang efektif dalam rangka
mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
d.meningkatkan aksesibilitas pelayanan Polri kepada masyarakat
yang didukung penguatan bidang kehumasan sebagai implementasi
keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat
(Public Trust);
e.penguatan sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan
pelayanan Polri yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN);
f.mengembangkan teknologi Kepolisian dan dukungan teknis
kepolisian (seperti peralatan Labfor, Identifikasi, cyber lab dan
DVI);
g.penguatan kerma lintas Kementerian/Lembaga, criminal justice
system (kejaksaan, pengadilan, lapas) serta komponen masyarakat
dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dan penanganan
konflik sosial;
h.penguatan fungsi Kepolisian dalam rangka Harkamtibmas dengan
meningkatkan early detection (deteksi dini) dan early warning
(peringatan dini) untuk menjangkau seluruh sendi kehidupan
masyarakat dengan mengedepankan
1 (satu) Bhabinkamtibmas 1(satu) desa;
i.mengungkap kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat
yang meliputi: kejahatan konvensional (antara lain: kejahatan
jalanan/premanisme, perjudian, kejahatan dengan kekerasan),
kejahatan lintas negara/transnational crime (antara lain: cyber
crime, narkoba, human trafficking, arm smuggling, terorisme),
kejahatan yang merugikan kekayaan negara (antara lain: korupsi,
illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining) dan kejahatan
yang berimplikasi kontinjensi (antara lain: konflik sosial dan demo
anarkis);
j.meningkatkan penanggulangan terorisme melalui pengembangan
program deradikalisasi dan re-edukasi yang terkoordinasi dengan
BNPT;
k.mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran
lalu lintas (Kamseltibcarlantas) melalui penurunan jumlah
titik-titik rawan kecelakaan lalu lintas untuk mengurangi jumlah
dan tingkat fatalitas kecelakaan serta
menguraikan kemacetan dan kelancaran lalu lintas.6. Arah
Kebijakan...
6. Arah Kebijakan dan Strategi Polri Tahun 2015 ditetapkan
sebagai berikut:
a. Arah kebijakan Polri
1) Bidang Pembinaan:
a)meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Polri yang
profesional, bermoral dan modern melalui kegiatan pendidikan dan
pelatihan pengembangan kemampuan personel Polri dengan
memberdayakan lembaga pendidikan;
b)membangun markas kepolisian baru terkait dengan pengembangan
wilayah administratif, memelihara dan merawat markas kepolisian
yang telah tergelar serta melengkapi Almatsus Polri dalam rangka
peningkatan pelayanan Kamtibmas yang unggul;
c)meningkatkan alokasi anggaran yang proporsional khususnya
ditingkat Polres dan Polsek guna meningkatkan pelayanan Kamtibmas
kepada masyarakat;
d)menyelaraskan dan mengefektifkan secara optimal kegiatan
pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparat Polri yang profesional dan
akuntabel serta menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) secara maksimal guna mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN);
e)berjalannya pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
mulai dari tingkat Mabes Polri sampai ke tingkat Polsek sehingga
mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri guna
terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul.
2) Bidang Operasional:
a)meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)
Polri melalui kegiatan pre-emtif, preventif dan represif guna
mewujudkan
Kamdagri yang kondusif pasca Pemilu 2014;b) mewujudkan....
b)mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif melalui
penggelaran personel Polri di wilayah guna mencegah dan
menanggulangi gangguan Kamtibmas yang berpotensi konflik, konflik
dan pascakonflik;
c)meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau
terluar berpenghuni dengan memperkuat jumlah personel, sarana dan
prasarana Polsek dan Polsubsektor;
d)mengefektifkan koordinasi dan kerja sama dengan
Kementerian/Lembaga terkait serta komponen masyarakat dalam upaya
pencegahan dan penyelesaian tindak pidana konvensional,
transnational crime, kejahatan terhadap kekayaan negara dan
kejahatan yang berimplikasi kontinjensi;
e)meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran
lalu lintas terhadap arus barang dan orang dalam sendi kehidupan
ekonomi dan sosial masyarakat;
f)meningkatkan kerja sama dalam dan luar negeri, lintas
kementerian/lembaga guna mewujudkan penguatan Keamanan Dalam
Negeri.
b. Strategi Polri:
1) Bidang Pembinaan:
a)meningkatkan kemampuan SDM Polri dalam mengemban fungsi
deteksi dini melalui pendidikan dan pelatihan serta menanamkan anti
KKN dan anti kekerasan;
b)penguatan personel Bhabinkamtibmas pada Desa/Kelurahan
sehingga mampu mendeteksi secara dini dan memecahkan setiap
permasalahan yang terjadi pada masyarakat;
c)menyusun perencanaan dan penganggaran secara profesional dan
proporsional dengan mendasari tantangan tugas yang dihadapi dan
karakteristik kerawanan wilayah;d) meningkatkan...
d)meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pers / mass
media dalam rangka peningkatan public trust/kepercayaan masyarakat
terhadap Polri berkaitan dengan pelayanan Polri kepada
masyarakat;
e)meningkatkan input data dan penyajian data pada sistem
informasi manajemen dan teknologi Kepolisian (Piknas, MIS Opsnal,
CMIS, Inafis, PID, Smap, SAI, Sisbinkar, SPPKP) dan sistem
lainnya.
2) Bidang Operasional:
a)penggelaran personel secara profesional dan proporsional pada
setiap kegiatan masyarakat baik bersifat lokal, nasional maupun
internasional untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas;
b)mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana konvensional,
transnational crime, kejahatan terhadap kekayaan negara dan
kejahatan yang berimplikasi kontinjensi melalui koordinasi dengan
criminal justice system;
c)mengintensifkan koordinasi dalam pencegahan dan penaggulangan
tindak pidana terorisme melalui kerja sama dengan BNPT, TNI,
Kementerian/Lembaga dan komponen masyarakat;
d)meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan
kejahatan Narkoba dan mencegah timbulnya korban penyalahgunaan
Narkoba melalui pemberdayaan lingkungan keluarga, masyarakat, kerja
dan pendidikan;
e)meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral dalam
upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta
menanggulangi kamseltibcarlantas melalui pemberdayaan media massa
dan sosial media dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat.
7. Kegiatan Indikatif.
Kegiatan indikatif dirumuskan oleh masing-masing Kasatker dalam
jajaran Polri untuk menjamin tercapainya tugas pokok Polri yang
selaras dengan arah dan kebijakan
Kapolri Tahun 2015.8. Selanjutnya..
Selanjutnya agar masing-masing Kasatker dalam jajaran Polri
segera menyusun Renja Satker Tahun 2015 dengan mempedomani Surat
Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman
Perencanaan (Domren) Kapolri Tahun
2015.
9. Demikian untuk menjadi maklum.25 Februari 2014