Dokumen Pemilihan Studi Revisi Master Plan Reklame

7/27/2019 Dokumen Pemilihan Studi Revisi Master Plan Reklame

1/86

1

D O K U M E N P E M I L I H A N

Nomor : 01/Konsultansi/Pokja Tidak Tetap 7/V/2013

Tanggal : 17 Mei 2013

Kegiatan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah

Pekerjaan :Studi Revisi Masterplan Reklame Di Kota Yogyakarta

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kota YogyakartaPokja Tidak Tetap 7 Putaran V

Tahun Anggaran : 2013


2/86

BAB I. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. Umum

IKP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden

No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya, yang berisi instruksi dan/atau informasi yangdiperlukan oleh peserta untuk menyiapkan penawarannya serta ketentuan teknis operasional

pengadaan barang/jasa secara elektronik .

Dalam IKP ini dipergunakan istilah dan singkatan sebagai berikut:- Jasa

Konsultansi : adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian

tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanyaolah pikir ( brainware );

- KAK : Kerangka Acuan Kerja;

- HPS : Harga Perkiraan Sendiri;

- Kemitraan : kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas

berdasarkan perjanjian tertulis;

- Pokja ULP : Kelompok Kerja ULP adalah unit kerja di dalam organisasi ULPyang berfungsi untuk melaksanakan pemilihan penyedia

barang/jasa;

- LDP : Lembar Data Pemilihan;

- PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

- SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

- SPMK

- LPSE

- Aplikasi SPSE

: Surat Perintah Mulai Kerja

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/Iyang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayananPengadaan Barang/Jasa secara elektronik;

Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapatdiakses melalui website LPSE.

- E-Seleksi Proses seleksi umum dengan tahapan sesuai Perpres 54/2010 dan perubahannya serta petunjuk teknisnya yang disesuaikan denganteknis operasional pengadaan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Perka LKPP Nomor 18/2012. Semua Istilah seleksi padadokumen ini merujuk pada pengertian e-seleksi.

1. LingkupPekerjaan

1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan jasakonsultansi barang sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikanpekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam


3/86

3 Peserta

Pemilihan3.1 Pemilihan penyedia jasa konsultansi ini dapat diikuti oleh semua

penyedia yang tercantum dalam Daftar Pendek.

3.2 Peserta kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah PerjanjianKemitraan/Kerja Sama Operasi.

4 LaranganKorupsi, Kolusi,dan Nepotisme(KKN) sertaPenipuan

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan

cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pemilihan, sehingga mengurangi / menghambat /memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau

merugikan pihak lainc. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau

keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratandalam Dokumen Pemilihan ini.

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimanadimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang;

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. gugatan secara perdata;dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenan

4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA.

5 LaranganPertentanganKepentingan

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya,dilarang menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan

para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1antara lain meliputi:

a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi, atau dewankomisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewankomisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta

pada seleksi yang sama;

b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/ pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yangdirencanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaanKontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;

c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagaiKonsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas;

d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan


4/86

peserta;

f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitulebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.

5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar

tanggungan K/L/D/I

6 PendayagunaanProduksi DalamNegeri

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yangmengutamakan jasa konsultansi yang dilaksanakan di Indonesiaoleh tenaga ahli dalam negeri.

6.2 Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi dimungkinkanmenggunakan komponen berupa tenaga ahli dan perangkatlunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:

a. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapatdiperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yangnyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimalmungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahliasing tersebut ke tenaga Indonesia;

b. komponen berupa perangkat lunak yang diproduksi di dalamnegeri belum memenuhi persyaratan;

c. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang adadi dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi,

perbankan, dan pemeliharaan.

7 Satu PenawaranTiap Peserta

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggotakemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu

paket pekerjaan.

B. Dokumen Pemilihan

8 Isi DokumenPemilihan

8.1 Dokumen Pemilihan terdiri dari:a. Instruksi Kepada Peserta;

b. Lembar Data Pemilihan;c. Syarat-Syarat Umum Kontrak;d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;e. Bentuk Surat Perjanjian;f. Kerangka Acuan Kerja (KAK);g. Daftar Kuantitas sebagaimana dijelaskan dalam

LDP ; h. Bentuk Dokumen Penawaran:

1) Surat Penawaran Administrasi dan Teknis2) Dokumen Penawaran Teknis; dan3) Dokumen Penawaran Biaya

i. Tata cara evaluasi penawaran j. Bentuk Dokumen lain:

1) SPPBJ;2) SPMK;3) Jaminan Sanggahan Banding;


5/86

9 BahasaDokumenPemilihan

Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulisdalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.

10 PemberianPenjelasan( aanwijzing )

10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara online melaluiaplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.

10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

10.3 Apabila diperlukan Pokja ULP dapat memberikaninformasi yang dianggap penting terkait dengandokumen pemilihan .

10.4 Apabila dipandang perlu Pokja ULP melalui tim atautenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang ditunjuk dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara

melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauanlapangan ditanggung oleh peserta.

10.5 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan (ulang).

10.6 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasandalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara PemberianPenjelasan (BAPP)

10.7 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat

Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dandiunggah melalui aplikasi SPSE.

11 PerubahanDokumenPemilihan

11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perluditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalamAdendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagiantidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

11.2 Perubahan rancangan kontrak, KAK, spesifikasi teknis,gambar dan/atau nailai total HPS, harus mendapatkan

persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam AdendumDokumen Pemilihan.

11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebuttidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihanmaka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggaptidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah yangtercantum dalam Dokumen Pemilihan yang awal.

11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat

menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan, berdasarkaninformasi baru yang mempengaruhi substansi DokumenPemilihan.


6/86

adendum dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja ULP akanmengunggah ( upload ) file Adendum DokumenPemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir

pemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajibmengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.

11.7 Peserta dapat mengunduh ( download ) AdendumDokumen Pemilihan yang diunggah ( upload ) PokjaULP pada aplikasi SPSE (apabila ada).

12. TambahandanPerubahanWaktuPemasukanDokumen

Penawaran

Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkankebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen

penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.

C. Penyiapan Penawaran

13. Biaya dalamPenyiapanPenawaran

13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.

13.2 Pokja ULP tidak bertanggungjawab atas kerugianapapun yang ditanggung oleh peserta.

14. BahasaPenawaran

14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan

Bahasa Indonesia.

14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan DokumenPenawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau

bahasa asing.

14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perludisertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam halterjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah

penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

15. DokumenPenawaran 15.1 Penyampaian penawaran 1 (satu) file, dokumenPenawaran yang berisi dokumen administrasi, teknisdan biaya.

15.2 Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Biayayang disampaikan meliputi:a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan;

1) tanggal; dan2) masa berlaku penawaran;

b. dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:

1)

data pengalaman perusahaan, terdiri dari :a) data organisasi perusahaan (apabila ada perubahan setelah pengumuman hasil


7/86

c) uraian pengalaman kerja sejenis 10(sepuluh) tahun terakhir, diuraikan secara

jelas dengan mencantumkan informasi :nama pekerjaan yang dilaksanakan,lingkup dan data pekerjaan yangdilaksanakan secara singkat, lokasi,

pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dantahun),

d) uraian data pekerjaan yang sedangdilaksanakan diuraikan secara jelas denganmencantum kan informasi : nama pekerjaanyang dilaksanakan, lingkup dan data

pekerjaan yang dilaksana kan secarasingkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, danwaktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dantahun).

2) pendekatan dan metodologi, terdiri dari :a) tanggapan dan saran terhadap Kerangka

Acuan Kerja,

b) uraian pendekatan, metodologi dan programkerja,

c) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sampaidengan serah terima pekerjaan,

d) komposisi tim dan penugasan,

e) jadwal penugasan tenaga ahli,

3) kualifikasi tenaga ahli, terdiri dari :a) Daftar Riwayat Hidup personil yang

diusulkan, minimal wajib memuatinformasi tentang tingkat pendidikandan pengalaman. Dibuktikan denganmelampir kan/mengupload ijazah dansurat referensi.

b) surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan

4) Dokumen lain yang dipersyaratkan

c. Dokumen Penawaran Biaya yang disampaikanterdiri dari:1) surat penawaran biaya yang didalamnya

tercantum masa berlaku penawaran dan total biaya penawaran (dalam angka dan huruf);

2) rekapitulasi penawaran biaya;

3) rincian Biaya Langsung Personil

(remuneration );4) rincian Biaya Langsung Non-Personil ( direct

)


8/86

Personil dan Non-Personil. Jika harga satuan ditulis nolatau tidak dicantumkan maka kegiatan dalam mata

pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalamharga satuan kegiatan yang lain dan kegiatan tersebuttetap harus dilaksanakan.

16.2 Biaya overhead, asuransi dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah harusdibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket

pekerjaan jasa konsultansi ini diperhitungkan dalamtotal biaya penawaran.

17 Mata UangPenawarandan CaraPembayaran

17.1 Semua biaya dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP.

17.2 Pembayaran atas prestasi pekerjaan jasa konsultansiini dilakukan sesuai dengan cara sebagaimanatercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak.

18 Masa BerlakuPenawarandan JangkaWaktuPelaksanaan

18.1 Masa berlakunya penawaran sesuai dengan ketentuansebagaimana tercantum dalam LDP.

18.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkantidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantumdalam LDP.

D. Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran

19 PenyampaiandanPenanyandianDokumenPenawaran

19.1 Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 1(satu) file .

19.2 File disandikan dengan Aplikasi PengamanDokumen (APENDO).

19.3 Selanjutnya File Penawaran dimasukkan dalamaplikasi SPSE.

20 PenyampaianDokumenPenawaran

20.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawarankepada Pokja ULP dengan mengunggah file

penawaran terenkripsi (*.rhs) hanya melaluiaplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.

20.2 Peserta dapat mengunggah file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukanDokumen Penawaran. File penawaran terakhir akan menggantikan file penawaran yang telahterkirim sebelumnya

21 Batas AkhirWaktuPemasukanPenawaran DanPenawaran

21.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP palinglambat sesuai waktu yang ditentukan oleh PokjaULP.


9/86

aplikasi SPSE akan menolak setiap file penawaranyang dikirim.

E. Pembukaan, Evaluasi Penawaran dan Pengumuman Peringkat Teknis

22 PembukaanPenawaran

22.1 Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapatdibuka berdasarkan keterangan LPSE.

22.2 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULPmengunduh dan melakukan dekripsi file

penawaran dengan menggunakan APENDO sesuai

waktu yang telah ditetapkan.

22.3 Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka(didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file

penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapatketerangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Selanjutnya Pokja ULP menetapkan

penawaran t idak memenuhi syarat. Apabila dapatdibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan prosesatas penawaran yang bersangkutan

22.4 Penawaran masuk adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan lengkap sebagaimana dalamangka 15.1.

22.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal.

22.6 ULP melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran biaya, dengan ketentuan:

a. kesalahan hasil pengalian antara volume denganharga satuan, harus dilakukan pembetulan,dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yangditawarkan tidak boleh diubah;

b. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuandianggap sudah termasuk dalam harga satuan

pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong;

22.7 untuk kontrak lump sump:a. apabila ada perbedaan penulisan nilai biaya

penawaran antara angka dan huruf maka nilai

yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; b. apabila penawaran dalam angka tertulis dengan


10/86


11/86

melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi;

e. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atauterjadi pengaturan bersama(kolusi/persekongkolan) antara peserta, PokjaULP dan/atau PPK dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka :1) peserta yang terlibat dimasukan dalam

Daftar Hitam baik badan usahanya maupun pengurusnya;

2) proses evaluasi tetap dilanjutkan denganmenetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada);

3) apabila tidak ada peserta lainnyasebagaimana dimaksud pada angka 2), makaseleksi dinyatakan gagal

24. EvaluasiPenawaranAdministrasi,Teknis, danBiaya

24.1 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yangmeliputi:

a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; danc. evaluasi biaya.

24.2 Evaluasi Administrasi :

a. Evaluasi terhadap data administrasi hanyadilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai

pada saat penilaian kualifikasi.

b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratanadministrasi, apabila:

1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihandipenuhi/dilengkapi;

2) surat penawaran :a) jangka waktu berlakunya surat penawaran

tidak kurang dari waktu yang ditetapkandalam Dokumen Pemilihan;

b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan tidak melebihi jangka waktuyang ditetapkan dalam DokumenPemilihan; dan

c) bertanggal.

3) untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecilyang dapat menggugurkan penawaran, makasyarat-syarat lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat

prakualifikasi dan tidak perlu dilampirkan pada Dokumen Penawaran;

4)

Pokja ULP dapat melakukan klarifikasiterhadap hal-hal yang kurang jelas danmeragukan;


12/86

maka evaluasi tetap dilanjutkan denganevaluasi teknis;

7) Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka seleksidinyatakan gagal.

24.3 Evaluasi Teknis :

a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yangmemenuhi persyaratan administrasi.

b. Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuaidengan yang ditetapkan.

c. Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengancara memberikan nilai angka tertentu padasetiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telahditetapkan dalam Dokumen Pemilihan,kemudian membandingkan jumlah perolehannilai dari para peserta, dengan ketentuan:

1) unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:a) pengalaman perusahaan (bobot nilai 20

%), b) pendekatan dan metodologi (bobot

nilai 20 %),c) kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai 60

%);2) penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari

masing-masing unsur yang telah ditentukandalam LDP;

3) bobot masing-masing unsur ditetapkan olehPokja ULP berdasarkan jenis pekerjaanyang akan dilaksanakan;

d. Penilaian terhadap Pengalaman Perusahaandilakukan atas:1) pengalaman perusahaan peserta dalam

melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir;

2) pengalaman kerja di Indonesia dan/atau dilokasi proyek mendapat tambahan nilai;3) pengalaman tersebut diuraikan secara jelas

dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat,lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu

pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun);4) penilaian juga dilakukan terhadap jumlah

pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh peserta, disamping untuk mengukur

pengalaman juga dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan/kapasitas peserta yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya;


13/86

6) sub unsur Pengalaman Perusahaan yang dinilaiadalah:

a) pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis;

b) pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan;

7) bobot masing-masing sub unsur ditetapkanoleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaanyang akan dilaksanakan sesuai dengan yangtercantum dalam LDP.

e. Penilaian terhadap Pendekatan dan Metodologidilakukan atas:1) pemahaman perusahaan peserta atas lingkup

pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalamKAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitasmetodologi, dan hasil kerja;

2) sub unsur Pendekatan dan Metodologi yangdinilai adalah:

a) pemahaman atas jasa layanan yangtercantum dalam KAK, penilaian terutamameliputi: pengertian terhadap tujuan

proyek/kegiatan, lingkup serta jasakonsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK),dan pengenalan lapangan;

b) kualitas metodologi, penilaian terutama

meliputi: ketepatan menganalisa masalahdan langkah pemecahan yang diusulkandengan tetap mengacu kepada persyaratanKAK, konsistensi antara metodologidengan rencana kerja, apresiasi terhadapinovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia,orang bulan ( person-month ) tenaga ahli,uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan,laporan-laporan yang disyaratkan, jeniskeahlian serta jumlah tenaga ahli yangdiperlukan, program kerja, jadwal

pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi,kebutuhan jumlah orang bulan, dankebutuhan fasilitas penunjang;

c) hasil kerja ( deliverable ), penilaian meliputiantara lain: analisis, gambar-gambar kerja,spesifikasi teknis, perhitungan teknis, danlaporan-laporan;

d) fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK;

3) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan olehPokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yangakan dilaksanakan sesuai dengan yang


14/86

telah diindikasikan di dalam KAK besertalampiran lainnya yang dipersyaratkan dalamDokumen Pemilihan.

2) Apabila tidak memenuhi unsur point 1) di atas,maka penawaran dinyatakan tidak luluskualifikasi tenaga ahli.

3) sub unsur Kualifikasi Tenaga Ahli yang dinilaiadalah:

a) tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruantinggi negeri atau perguruan tinggi swastayang telah lulus ujian negara atau yangtelah diakreditasi, atau perguruan tinggiluar negeri yang telah diakreditasi,dibuktikan dengan salinan ijazah;

b) pengalaman kerja profesional seperti yangdisyaratkan dalam KAK, didukung dengan

referensi dari pengguna jasa.c) nilai masing-masing kriteria ditetapkan olehPokja ULP berdasarkan jenis pekerjaanyang akan dilaksanakan sesuai denganyang tercantum dalam LDP.

4) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan olehPokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yangakan dilaksanakan sesuai dengan yangtercantum dalam LDP.

5) Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi dari

kualifikasi yang dipersyaratkan dalam KAK tidak mendapat tambahan nilai.

g. Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batasnilai teknis ( passing grade ) seperti yang tercantumdalam LDP.

h. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknismaka seleksi dinyatakan gagal.

i. Apabila peserta yang lulus evaluasi teknis kurangdari 3 (tiga) maka proses tetap dilanjutkan.

24.4 Evaluasi Biaya :

a. Evaluasi biaya dilakukan terhadap peserta yanglulus ambang batas nilai teknis.

b. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalamevaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap:

1) kewajaran biaya pada Rincian BiayaLangsung Personil ( remuneration );

2) kewajaran penugasan tenaga ahli;

3) kewajaran penugasan tenaga pendukung;

4) kewajaran biaya pada Rincian BiayaLangsung Non-Personil ( direct reimbursable cost ).


15/86

c. nilai evaluasi teknis dengan menyebutkanurutan peringkatnya;

d. ambang batas nilai teknis;e. besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi;f. kesimpulan tentang kewajaran :

1) biaya pada Rincian Biaya LangsungPersonil ( remuneration );

2) penugasan tenaga ahli;3) penugasan tenaga pendukung; dan4) biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-

Personil ( direct reimbursable cost). g. jumlah peserta yang lulus dan t idak lulus pada

setiap tahapan evaluasi;h. tanggal dibuatnya Berita Acara;i. keterangan-keterangan lain yang dianggap

perlu mengenai pelaksanaan seleksi; j. pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak

ada penawaran yang memenuhi syarat.

25.Penetapan danPengumumanPemenang

25.1 Pokja ULP menetapkan pemenang seleksi yangmemperoleh kualitas penawaran teknis terbaik dari

peserta yang memiliki penawaran biaya terkoreksinyalebih kecil atau sama dengan Pagu Anggaran.

25.2 Penetapan pemenang seleksi terdiri dari 1 (satu) pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenangcadangan yaitu pemenang lain yang mendapatkankualitas penawaran teknis tertinggi berikutnya.

25.3 Pokja ULP mengumumkan pemenang melalui aplikasiSPSE, di website sebagaimana tercantum dalam LDP

dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

26. Sanggahan 26.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapatmenyampaikan sanggahan secara elektronik melaluiaplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada PokjaULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengandisertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapatditembuskan secara offline (di luar aplikasi SPSE)kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimanatercantum dalam LDP.

26.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:

a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang terakhir diubah dengan PeraturanPresiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya dan yang telah ditetapkan dalamDokumen Pemilihan;

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya

persaingan usaha yang sehat; dan/atauc. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP

d / t j b t g b g l i


16/86

26.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULPmenyatakan gagal.

26.5 Sanggahan yang disampaikan tidak melalui aplikasiSPSE ( offline ) bukan dikarenakan adanya keadaankahar atau gangguan teknis, disampaikan kepadakepada PA/KPA, PPK atau bukan kepada Pokja ULPatau disampaikan diluar masa sanggah, dianggapsebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

27 SanggahanBanding

27.1 Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dariPokja ULP, dapat mengajukan sanggahan bandingsecara tertulis kepada Walikota Yogyakartasebagaimana tercantum dalam LDP, paling lambat 5(lima) hari kalender setelah menerima jawabansanggahan, dengan tembusan kepada PPK, PokjaULP, dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.

27.2 Walikota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalamLDP wajib memberikan jawaban secara tertulis atassemua sanggahan banding paling lambat 15 (lima

belas) hari kalender setelah surat sanggahan bandingditerima.

27.3 Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harusmemberikan Jaminan Sanggahan Bandingsebagaimana tercantum dalam LDP (sebesar 1% (satu

perseratus) dari nilai total HPS) dengan masa berlaku15 (lima belas) hari kalender untuk Seleksi Umum

sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.

27.4 Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah PokjaULP.

27.5 Dalam hal substansi sanggahan banding pada seleksidinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Bandingdicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah,kecuali jawaban Sanggahan Banding melampaui

batas akhir menjawab sanggahan banding.

27.6 Sanggahan banding menghentikan proses seleksi

27.7 Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepadaWalikota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalamLDP atau disampaikan diluar masa sanggah banding,dianggap sebagai pengaduan dan tetap harusditindaklanjuti.

27.8 Kepala Daerah dapat menugaskan kepada SekretarisDaerah atau PA/KPA untuk menjawab sanggahan

banding.

27.9 Penugasan yang dimaksud pada angka 27.8 tidak diberlakukan jika Pejabat dimaksud merangkap


17/86

Teknis danBiaya

setelah masa sanggah terhadap pengumuman pemenang berakhir (apabila tidak ada sanggah) atausetelah sanggah dijawab.

28.2 undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, danwaktu klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

29 Klarifikasidan/atauNegosiasiTeknis danBiaya &KlarifikasiNegosiasiTeknis

29.1 Pelaksanaan Klarifikasi dan Negosiasi :a. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan

oleh Pokja ULP dengan:

1) direktur utama/pimpinan perusahaan/ penguruskoperasi; atau

2) penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahan/ anggaran dasar; atau

3) kepala cabang perusahaan yang diangkat olehkantor pusat yang dibuktikan dengan dokumenotentik pada saat pembuktian kualifikasi; atau

4) pejabat yang menurut PerjanjianKemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili kemitraan/ KSO.

b. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukanuntuk:1) meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan

memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaandengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukungyang ditugaskan, serta mempertimbangkankebutuhan perangkat/ fasilitas pendukung yang

proporsional guna pencapaian hasil kerja yangoptimal;

2) memperoleh kesepakatan biaya yang efisien danefektif dengan tetap mempertahankan hasil yangingin dicapai sesuai dengan penawaran teknisyang diajukan peserta.

d. Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dandinegosiasi terutama:1) lingkup dan sasaran jasa konsultansi;2) cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;3) kualifikasi tenaga ahli;4) organisasi pelaksanaan;5) program alih pengetahuan;6) jadwal pelaksanaan pekerjaan;7) jadwal penugasan personil; dan8) fasilitas penunjang.

29.2 Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dandinegosiasi terutama:

1) kesesuaian rencana kerja dengan jenispengeluaran biaya;


18/86

29.3 Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personildilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diauditdan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahlikonsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan:> unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan

waktu yang dihitung berdasarkan tingkatkehadiran dengan ketentuan sebagaimanatercantum dalam LDP

29.4 Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya tenaga pendukung (tenaga teknik dan penunjang/administrasi), seperti: tenaga survey,sekretaris, atau manajer kantor, dilakukan

berdasarkan harga pasar tenaga pendukung tersebut.

29.5 Negosiasi biaya dilakukan terhadap total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran, agar didapatkan total penawaran biaya hasil negosiasi

yang tidak melampaui HPS, tanpa mengurangikualitas penawaran teknis.

29.6 Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu BiayaLangsung Non-Personil yang dapat diganti ( direct reimbursable cost ) dan/atau Biaya LangsungPersonil ( remuneration ) yang dinilai tidak wajar

berdasarkan ketentuan pada angka 29.3).

29.7 Apabila hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknisdan biaya tidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar,

maka total penawaran biaya dapat diterimasepanjang tidak melebihi pagu anggaran .

29.1 Apabila klarifikasi dan negosiasi dengan pemenangseleksi tidak menghasilkan kesepakatan, maka PokjaULP melanjutkan dengan mengundang pemenangcadangan pertama (apabila ada) untuk melakukan

proses klarifikasi dan negosiasi sebagaimana di atur dalam angka 29.1 dan seterusnya.

29.2 Apabila dalam klarifikasi dan negosiasi dengan

pemenang cadangan pertama tidak menghasilkankesepakatan, maka Pokja ULP melanjutkan denganmengundang pemenang cadangan kedua (apabilaada), yang selanjutnya dilakukan proses klarifikasidan negosiasi sebagaimana di atur dalam angka 29.1dan seterusnya.

29.3 Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayadengan 1 (satu) pemenang dan 2 (dua) pemenang

cadangan tidak menghasilkan kesepakatan makaseleksi dinyatakan gagal.

29.4 ULP membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.


19/86

30.2 BAHS harus memuat sekurang-kurangnya:

a. nama seluruh peserta Seleksi yang ikut prakualifikasi;

b. nama peserta Seleksi yang masuk Daftar Pendek;c. hasil evaluasi penawaran administrasi dan nilai

evaluasi teknis;

d. biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksidari peserta seleksi yang lulus ambang batas nilaiteknis ( passing grade );

e. hasil klarifikasi dan negosiasi;f. pagu anggaran dan HPS;g. metode evaluasi yang digunakan;h. unsur-unsur yang dievaluasi;i. rumus yang dipergunakan;

j. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlumengenai hal ikhwal pelaksanaan Seleksi;

k. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada

setiap tahapan evaluasi; danl. tanggal dibuatnya Berita Acara.

F. Penunjukan Pemenang Seleksi

31 PenunjukanPenyedia JasaKonsultansi

31.1 Pokja ULP menyampaikan Berita Acara HasilSeleksi (BAHS) kepada PPK dengan tembusankepada Kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ).

31.2 PPK menerbitkan SPPBJ, bila sependapat denganPokja ULP, kepada peserta pemenang seleksi yangtelah mencapai kesepakatan dengan Pokja ULPdalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan

biaya untuk melaksanakan pekerjaan.

31.3 PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggahhasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan

pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJtersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia

yang ditunjuk.

31.4 Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan(tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal

31.5 untuk metode evaluasi pagu anggaran, apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, PPK meminta Pokja ULP untuk mengundang pemenangcadangan pertama (apabila ada) untuk melakukan

proses klarifikasi dan negosiasi sesuai dengan biaya

penawaran terkoreksinya, dengan ketentuan masa berlaku surat penawaran peserta tersebut masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.


20/86

ada) untuk melakukan proses klarifikasi dannegosiasi sesuai dengan biaya penawaranterkoreksinya, dengan ketentuan masa berlaku

penawarannya masih berlaku

31.7 untuk metode evaluasi pagu anggaran, apabila pemenang dan 2 (dua) pemenang cadangan yangakan ditunjuk sebagai penyedia mengundurkan diri,seleksi sinyatakan gagal oleh PA/KPA setelahmendapatkan laporan dari PPK

31.8 Bagi calon penyedia yang mengundurkan diridengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakansanksi berupa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

31.9 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPBJ.

32 Berita AcaraLainnya, danKerahasiaanProses

32.1 Pokja ULP menuangkan ke dalam Berita Acaratambahan lainnya segala hal terkait proses

pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE

32.2 Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimanadimaksud pada angka 32.1 diunggah (upload)oleh Pokja ULP menggunakan menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE

G. Seleksi Gagal

33 Seleksi Gagal 33.1 Pokja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila:a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada

proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta

b. seluruh peserta yang masuk sebagai CalonDaftar Pendek tidak hadir dalam pembuktiankualifikasi;

c. jumlah peserta yang memasukkan DokumenPenawaran kurang dari 3 (tiga), jikasebelumnya belum pernah dilakukan

prakualifikasi ulang;

d. apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha yangtidak sehat;

e. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;

f. sanggahan dari peserta yang memasukkanDokumen Kualifikasi terhadap hasil

prakualifikasi dinyatakan benar;g. sanggahan dari peserta yang memasukkan

penawaran terhadap hasil Seleksi dari pesertaternyata benar;

h. calon pemenang dan pemenang cadangan 1dan pemenang cadangan 2, tidak hadir dalamklarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang


21/86

33.2 PA/KPA menyatakan seleksi gagal, apabila:a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak

bersedia menandatangani SPPBJ karena pelaksanaan seleksi melanggar PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangterakhir diubah dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;

b. pengaduan masyarakat atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yang melibatkan PokjaULP dan/atau PPK, ternyata benar;

c. calon pemenang dan pemenang cadangan 1dan 2 mengundurkan diri;

d. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingansehat dalam pelaksanaan Seleksi dinyatakan

benar oleh pihak berwenang;e. sanggahan dari peserta yang memasukan

penawaran atas kesalahan prosedur yangtercantum dalam Dokumen Seleksi PenyediaBarang/Jasa ternyata benar;

f. Dokumen Seleksi tidak sesuai denganPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangterakhir diubah dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;

g. pelaksanaan seleksi tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen Pengadaan; atau

h. pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan

Presiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangterakhir diubah dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya.

33.3 Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi Lainnyamenyatakan seleksi gagal, apabila:a. sanggahan banding dari peserta atas terjadinya

penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yang melibatkan KPA,PPK dan/atau Pokja ULP, ternyata benar; atau

b. pengaduan masyarakat atas terjadinya KKNdan/atau terjadinya penyimpangan ketentuandan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yangmelibatkan KPA, ternyata benar.

33.4 Kepala Daerah menyatakan seleksi gagal, apabila:a. sanggahan banding dari peserta atas terjadinya

penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yang melibatkan PA, KPA,PPK dan/atau Pokja ULP, ternyata benar; atau

b. pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN

dan/atau terjadinya penyimpangan ketentuandan prosedur dalam pelaksanaan Seleksi yangmelibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar.


22/86

33.6 Setelah pemberitahuan adanya seleksi gagal, makaPokja ULP meneliti dan menganalisis penyebabterjadinya seleksi gagal, untuk menentukan langkahselanjutnya, yaitu melakukan:a. evaluasi ulang;

b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c. seleksi ulang; ataud. penghentian proses seleksi.

34 Penandatanganan Kontrak

Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasiterhadap rancangan Kontrak, dan menandatanganiKontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telahcukup tersedia dalam dokumen anggaran, denganketentuan sebagai berikut:

33.1 Penandatanganan Kontrak dilakukan paling lambat14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkanSPPBJ.

33.2 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubahsubstansi Dokumen Pengadaan sampai dengan

penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkatwaktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnyaakan melewati batas tahun anggaran.

33.3 Dalam hal kontrak tahun tunggal, perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahunanggaran, penandatanganan kontrak dilakukan

setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.

33.4 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsepKontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional,angka dan huruf serta membubuhkan paraf padasetiap lembar Dokumen Kontrak.

33.5 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian DokumenKontrak dalam Surat Perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara

bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku

urutan sebagai berikut:a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada); b. pokok perjanjian;c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;d. surat penawaran, beserta rincian penawaran

biaya;e. syarat-syarat khusus Kontrak;f. syarat-syarat umum Kontrak;g. Kerangka Acuan Kerja;h. daftar kuantitas (apabila ada);i. dokumen lainnya, seperti : SPPBJ, BAHS,

gambar-gambar, BA tambahan lainnya.

33.6 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai


23/86

2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhimaterai pada bagian yang ditandatanganioleh PPK.

b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai,apabila diperlukan.

33.7 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak

atas nama penyedia adalah direktur utama/ pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yangdisebutkan namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar, yang telah didaftarkan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

33.8 Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar,dapat menandatangani Kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/ karyawan

perusahaan/karyawan koperasi yang berstatussebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau

pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasiatau pihak yang sah berdasarkan akta

pendirian/anggaran dasar.


24/86

24

BAB II. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. LingkupPekerjaan

1. Pokja ULP : Pokja Tidak Tetap 7 Putaran V ULP KotaYogyakarta

2. Alamat Pokja ULP: Komplek Balaikota TimohoJl. Kenari No. 56 Yogyakarta

3. Alamat website: ________________________ 4. Alamat website LPSE : lpse.jogjakota.go.id 5. Nama paket pekerjaan: Studi Revisi Master Plan Reklame Di

Kota Yogyakarta6. Ruang lingkup pekerjaan/pengadaan jasa konsultansi adalah:

a) Pengumpulan data sekunder, informasi, literatur, hasil studimasterplan reklame sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penataan reklame di Kota Yogyakarta;

b) Melakukan survey atas kondisi eksisting penataan reklame diKota Yogyakarta sebagai bahan untuk melakukan evaluasi danreview;

c) Menyusun landasan perencanaan penataan reklame di KotaYogyakarta;

d) Melakukan evaluasi atas eksisting penataan reklame di KotaYogyakarta;

e) Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan potensi pengembangan penataan reklame di Kota Yogyakarta ;

f) Menyusun rencana penataan reklame di Kota Yogyakarta besertagambarnya;

g) Merumuskan rekomendasi kebijakan penataan reklame di KotaYogyakarta.

7. Lokasi pekerjaan/pengadaan jasa konsultansi adalah di KotaYogyakarta

B. SumberDana

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD PemerintahKota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta Nomor 05/DPA-SKPD/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang PenetapanDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Bagian Perkonomian, Pengembangan PendapatanAsli Daerah dan Kerjasama Kota Yogyakarta, pada kode rekening1.20.1.20.03.E.133.01.5.2.2.21.04

C. PemberianPenjelasanDokumenPemilihan

Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE


25/86

D. Mata UangPenawarandan Cara

Pembayaran

1. Bentuk mata uang penawaran : Rupiah

2. Pembayaran dilakukan dengan cara : berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), sesuai penyelesaian pekerjaan fisik konstruksi

E. MasaBerlakuPenawaran

1. Masa berlaku penawaran selama 45 (empat puluh lima) harikalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.

2. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 90 (sembilan puluh)hari kalender terhitung sejak penandatanganan SPMK atausampai dengan penyerahan kedua pekerjaan fisik

F. JadwalPemasukanDokumenPenawaran


G. Batas AkhirPemasukanPenawaran


H. PembukaanPenawaran


I. EvaluasiTeknis

Bobot unsur-unsur pokok yang dinilai :1. Unsur Pengalaman Perusahaan : 20%

a.

Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi denganreferensi, yang menunjukkan kinerja perusahaan pesertayang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dandapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi

penerbit referensi. b. Apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak dinilai.c. Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar,

maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam.

d. Sub unsur pengalaman melaksanakan proyek/kegiatansejenis, dengan bobot sub unsur 35%, dan ketentuan

penilaian sub unsur :

1) memiliki 5 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10(sepuluh) tahun diberi nilai : 100

2) memiliki 3 s.d 4 paket pekerjaan sejenis dalam waktu10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 60

3) memiliki < 3 paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10(sepuluh) tahun diberi nilai : 30

4) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur pengalamanmelaksanakan proyek/kegiatan sejenis = NILAIBOBOT sub unsur pengalaman melaksanakan


26/86

proyek/kegiatan sejenis.1) proyek/kegiatan yang sejenis adalah : Kajian finansial,

Feasibility Study, Jasa Study, Penelitian.

e. Sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan, dengan bobot sub unsur 30%, danketentuan penilaian sub unsur :1) memiliki 5 paket pekerjaan di lokasi proyek/kegiatan

dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 1002) memiliki 3 s.d 4 paket pekerjaan di lokasi

proyek/kegiatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberinilai : 60

3) memiliki < 3 paket pekerjaan di lokasi proyek/kegiatandalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : 30

4) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur pengalamanmelaksanakan di lokasi proyek/kegiatan = NILAIBOBOT sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi

proyek/kegiatan.f. Sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan

jumlah tenaga ahli tetap, dengan bobot sub unsur 35%, danketentuan penilaian sub unsur :1) memiliki 4 orang tenaga ahli tetap yang digunakan

untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10(sepuluh) tahun diberi nilai : 100

2) memiliki 2 s.d 3 orang tenaga ahli tetap yang digunakanuntuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10(sepuluh) tahun diberi nilai : 60

3) memiliki < 2 orang tenaga ahli tetap yang digunakanuntuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10(sepuluh) tahun diberi nilai : 30

4) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahlitetap = NILAI BOBOT sub unsur pengalamanmanajerial dan fasilitas utama.

g. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %h. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur X bobot unsur

Pengalaman Perusahaan = NILAI PENGALAMANPERUSAHAAN .

2.

Unsur Pendekatan dan Metodologi : 20%a. Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub unsur 40%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan

yang akan dicapai, diberi nilai : 1002) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai

dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 603) apabila tidak menyajikan, diberi nilai : 304) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur kualitas


27/86

metodologi = NILAI BOBOT sub unsur kualitasmetodologi.

b. Sub unsur hasil kerja ( deliverable ), dengan bobot subunsur 30%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan


dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 603) apabila tidak menyajikan, diberi nilai : 304) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur hasil kerja

(deliverable ) = NILAI BOBOT sub unsur hasil kerja(deliverable ).

c. Sub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK, dengan bobot subunsur 30%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan


dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 603) apabila tidak menyajikan, diberi nilai : 304) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur fasilitas

pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yangdiminta dalam KAK = NILAI BOBOT sub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaanyang diminta dalam KAK.

i. Total bobot seluruh sub unsur = 100 % j. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur X bobot unsur

Pendekatan dan Metodologi = NILAI PENDEKATANDAN METODOLOGI .

1. Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : 60% a. Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot sub unsur

35%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK,

diberi nilai : 1002) < tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK,

diberi nilai : 103) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur tingkat

pendidikan = NILAI BOBOT sub unsur tingkat pendidikan. b. Sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yang

disyaratkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur 35%,dan ketentuan penilaian sub unsur :

1) dukungan referensi :a) apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikan


28/86

kebenarannya dengan menghubungi penerbitreferensi, maka pengalaman kerja diberikan

penilaian,

b) apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak diberikan penilaian,

c) apabila melampirkan referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan pesertadikenakan Daftar Hitam.

2) lingkup pekerjaan :a) sesuai, diberi nilai : 100

b) menunjang, diberi nilai : 60c) terkait, diberi nilai : 30d) lingkup pekerjaan yang :

i. sesuai adalah : lingkup pekerjaan tentang kajianfinansial, Jasa Study, Feasibility Study.

ii. menunjang adalah : lingkup pekerjaan tentangsurvey, Penelitian.

iii. terkait adalah : lingkup pekerjaan tentang perencanaan wilayah.

c. Sub unsur sertifikat keahlian/profesi, dengan bobot subunsur 30%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) memiliki, diberi nilai : 1002) tidak memiliki, diberi nilai : 303) nilai yang didapatkan X bobot sub unsur sertifikat

keahlian/profesi = NILAI BOBOT sub unsur sertifikatkeahlian/profesi.

d. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %.e. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur = NILAI 1

(SATU) ORANG TENAGA AHLI. f. Nilai 1 (Satu) Orang Tenaga Ahli X bobot tenaga ahli =

NILAI BOBOT tenaga ahli g. Total NILAI BOBOT seluruh tenaga ahli X bobot unsur

Kualifikasi Tenaga Ahli = NILAI KUALIFIKASITENAGA AHLI .

3. Nilai Evaluasi Teknis = NILAI PENGALAMAN

PERUSAHAAN + NILAI PENDEKATAN DANMETODOLOGI + NILAI KUALIFIKASI TENAGAAHLI

Ambang batas nilai teknis ( passing grade ) = 75

J. JadwalTahapan



29/86

Pemilihan

K. PembukaanPenawaran


L. Evaluasi PaguAnggaran

Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran adalah evaluasi penawaran berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atausama dengan Pagu Anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dannegosiasi teknis serta biaya.:

M. UnitBiaya PersonilBerdasarkanSatuan Waktu

Unit biaya personil berdasarkan satuan waktu dihitung sebagai berikut:

1 (satu) bulan : 25 (dua puluh lima) hari kerja1 (satu) hari kerja: 8 (delapan) jam kerja

N. Sanggahan,SanggahanBanding danPengaduan

1. Sanggahan ditujukan kepada Pokja Tidak Tetap 7 PutaranV ULP Kota Yogyakarta

2. Tembusan sanggahan ditujukan kepada :a. PPK Kegiatan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2013 b. PA/KPA Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan

Asli Daerah dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta c. Inspektur Kota Yogyakarta

3. Sanggahan Banding ditujukan kepada : WalikotaYogyakarta

4. Tembusan sanggahan banding ditujukan kepada :a. PPK Kegiatan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2013b. PA/KPA Bagian Perekonomian, Pengembangan

Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama Setda KotaYogyakarta

c. Inspektur Kota Yogyakarta

5.

Pengaduan ditujukan kepada Inspektorat Kota YogyakartaO. Jaminan

SanggahanBanding

1. Besarnya jaminan sanggahan banding sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS.

2. Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Pokja ULP.3. Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan

pada Kas Daerah Kota Yogyakarta.


30/86

BAB III . KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Latar Belakang Perlunya dokumen studi revisi masterplan reklame yang up to date sebagai salah satu upaya untuk menata kembali pemasangan reklameguna mendukung penataan kota

2. Maksud danTujuan

Maksud

Maksud kegiatan ini adalah untuk mendapatkan dokumen perencanaan dan rekomendasi penataan reklame sebagai dasar pelaksanaan, pengawasan, serta pengendalian reklame di KotaYogyakarta.

Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah:

1). Tersusunnya landasan perencanaan penataan reklame di KotaYogyakarta;

2). Tersusunnya evaluasi atas eksisting penataan reklame di KotaYogyakarta;

3). Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan potensi pengembangan penataan reklame di Kota Yogyakarta;

4). Tersusunnya rencana penataan reklame di Kota Yogyakarta beserta gambarnya;

5). Rekomendasi kebijakan penataan reklame di Kota Yogyakarta.

3. Target/Sasaran Studi Revisi Masterplan Reklame di Kota Yogyakarta

4. NamaOrganisasiPengadaanBarang/Jasa

Pemerintah Kota Yogyakarta

SKPD: Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerahdan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta

Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Yuli Hidayat, SE, ST, MA,M.Ec.Dev

5. Sumber Danadan PerkiraanBiaya

a. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Kota

Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 b. Total Perkiraan Biaya yang diperlukan Rp 106.390.000 (Seratus

enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)


31/86

6. Ruang Lingkup,LokasiPekerjaan,FasilitasPenunjang

a. Ruang lingkup pekerjaan/pengadaan jasa konsultansi adalah: 1). Pengumpulan data sekunder, informasi, literatur, hasil studi

masterplan reklame sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penataan reklame di KotaYogyakarta;

2). Melakukan survey atas kondisi eksisting penataan reklame diKota Yogyakarta sebagai bahan untuk melakukan evaluasidan review;

3). Menyusun landasan perencanaan penataan reklame di KotaYogyakarta;

4). Melakukan evaluasi atas eksisting penataan reklame di KotaYogyakarta;

5). Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan potensi pengembangan penataan reklame di Kota Yogyakarta ;

6). Menyusun rencana penataan reklame di Kota Yogyakarta beserta gambarnya;

7). Merumuskan rekomendasi kebijakan penataan reklame diKota Yogyakarta.

b. Lokasi pekerjaan/pengadaan jasa konsultansi adalah di KotaYogyakarta.

7. Hasil/Produk Hasil/produk yang akan dihasilkan dari pengadaan jasa konsultansiadalah Studi Revisi Masterplan Reklame di Kota Yogyakarta yangdidalamnya mencakup :

a. Analisa landasan perencanaan penataan reklame di KotaYogyakarta;

b. Evaluasi atas eksisting penataan reklame di Kota Yogyakarta;

c. Rumusan permasalahan dan potensi pengembangan penataanreklame di Kota Yogyakarta;

d. Rencana penataan reklame di Kota Yogyakarta beserta gambarnya;

e. Rekomendasi kebijakan penataan reklame di Kota Yogyakarta.

8. WaktuPelaksanaanyang Diperlukan

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan adalah 90 (sembilan puluh)hari kalender sejak SPMK.


32/86

9. Tenaga Ahli danFasilitas/ Peralatan/ PerlengkapanyangDibutuhkan

Kebutuhan tenaga Ahli meliputi :

No. PersonilJumlah

(orang)Kualifikasi

Jangkawaktu(bulan)

A.

1

Tenaga Ahli :

Team Leader/AhliTata Ruang/ RancangKota

1 Ahli Madya, S2 minimal 5th

3

2 Ahli Landscape 1 Ahli Muda, S1 minimal 5 th 2

3 Ahli Sipil 1 Ahli Muda, S1 minimal 5 th 1

4 Ahli DesainKomunikasi Visual 1 Ahli Muda, S1 minimal 5 th 2

5 Ahli Arsitektur 1 Ahli Muda, S2 minimal 3 th 2

6 Ahli Lingkungan 1 Ahli Muda, S1 minimal 5 th 1

B. Tenaga pendukung:

1 Asisten Tata Ruang 1 S1 minimal 1 th. 3

2 Operator Komputer 1 SLA 3

3 Drafter 1 SLA 3

4 Surveyor 6 SLA 1

5 Administrasi 1 SLA 3

Kebutuhan Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan meliputi:

NoJenis

fasilitas/ Kapasitasminimal

Jumlahminimal

Statuskepemilikan

1. Kantor 10 orang 1 area Milik sendiri/sewa

2. Ruang meeting 10 orang 1 ruang Milik sendiri/sewa

3. Komputer PC P IV 2 bh Milik sendiri/sewa

4. Pr inter inkjet/ laserjet 2 bh Milik sendiri/sewa

5. Meja kerja biro 5 bh Milik sendiri/sewa

6. Kamera 4 MP 1 bh Milik sendiri/sewa

10. PendekatandanMetodologi

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah berupa pengumpulan data, analisis, dan diskusi yang secara lebih lanjutdapat berupa:


33/86

a. Desk study meliputi studi literatur, kajian sejenis terdahulu, best practices , serta regulasi dan kebijakan terkait dengan penataanreklame di Kota Yogyakarta;

b. Pengumpulan data dan informasi terkait dengan penataanreklame di Kota Yogyakarta;

c. Melakukan survey atas kondisi eksisting penataan reklame diKota Yogyakarta sebagai bahan untuk melakukan evaluasi danreview;

d. Analisa deskriptif dan kualitatif terhadap hasil pengumpulandata yang diperoleh serta analisa lain yang diperlukan; dan

e. Melakukan pembahasan dengan Tim Teknis dan stakeholders yang terkait dengan Studi Revisi Masterplan Reklame.

11. SpesifikasiTeknis

a. Wilayah survey adalah Kota Yogyakarta;

b. Petugas surveyor diutamakan yang berpengalaman di bidangreklame;

c. Sumber data didapat di lapangan;

d. Penyedia jasa memproses sendiri perizinan survey (apabiladiperlukan);

e. Hasil analisis akhir dipresentasikan pada FGD denganmelibatkan instansi terkait dan stakeholder;

f. Hasil akhir Studi Revisi Masterplan Reklame, didalamnyamemuat:

1)

Analisa landasan perencanaan penataan reklame di KotaYogyakarta; 2) Evaluasi atas eksisting penataan reklame di Kota

Yogyakarta;3) Rumusan berbagai potensi pengembangan dan

permasalahan terkait penataan reklame di KotaYogyakarta;

4) Rencana penataan reklame di Kota Yogyakarta besertagambarnya;

5) Rekomendasi kebijakan penataan reklame di KotaYogyakarta.

g. Arahan pelaksanaan penataan reklame minimal meliputi:1) Ketentuan tata letak reklame, besaran, dan arah pandang

titik-titik reklame;

2) Ketentuan pola dan dimensi;3) Ketentuan bentuk, jenis dan ragam arsitektur;4) Ketentuan bahasa yang digunakan reklame dan isi

reklame;

5) Ketentuan jumlah reklame pada masing-masing lokasi;


34/86

6) Ketentuan struktur rangka reklame.h. Album Gambar/Peta meliputi titik-titik reklame sesuai Perwal

26 Tahun 2010, titik-titik reklame existing di lapangan dan hasilrekomendasi studi revisi masterplan reklame di KotaYogyakarta dengan skala menyesuaikan.

i. Penyedia jasa bertanggung jawab penuh atas hasil Studi RevisiMasterplan Reklame di Kota Yogyakarta dan setelah pekerjaanselesai wajib mendatangani surat pernyataan.

12. LaporanKemajuanPekerjaan

1) Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat:

a. latar belakang, b. perumusan masalah,

c. maksud dan tujuan,d. keluaran yang diharapkan,e. metodologi yang akan digunakan,f. rencana/jadwal pelaksanaan pekerjaan,g. daftar petugas survey,h. studi literatur terkait substansi pelaksanaan kegiatan,

peraturan-peraturan terkait dan hasil-hasil kajian sejenissebelumnya,

Laporan Pendahuluan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar,diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya SPMK.

2) Laporan Antara

Laporan Antara memuat :

a. Review Laporan Pendahuluan, b. Data/informasi lapangan, c. Evaluasi atas eksisting penataan reklame di Kota Yogyakartad. Analisa potensi pengembangan dan permasalahan terkait

penataan reklame di Kota Yogyakarta,e. gagasan awal rencana penataan reklame yang baru,

Laporan Antara sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, diserahkan

paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelahdikeluarkannya SPMK.

3) Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat ;

a. Hasil akhir dari rangkaian pelaksanaan kegiatan yangmerupakan penyempurnaan dari tahap-tahap sebelumnya dantelah disepakati terutama oleh pemangku kepentingan(stakeholders) yang terkait,


35/86

b. Pelaksanaan FGD,c. Masukan/usulan/saran dan rekomendasi FGD.d. Keluaran

e. Rekomendasi, usul dan saran, f. Lampiran album foto kegiatan Survey, g. Lampiran Hasil FGD, h. Lampiran dokumentasi foto.

Laporan Akhir dalam bentuk hardcopy sebanyak 15 (lima belas)eksemplar dan softcopy DVD sebanyak 15 buah, diserahkan

paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya SPMK.

4) Executive summary sebanyak 15 (lima belas) eksemplar diserahkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak

dikeluarkannya SPMK.


36/86

BAB IV . BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

LAMPIRAN : SURAT PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DANBIAYA

[KOP PERUSAHAAN]

______________,_____________20__ Nomor : _____________________ Lampiran : _____________________

Kepada Yth.:Pokja Tidak Tetap 7 Putaran V ULP Kota Yogyakartadi

Y O G Y A K A R T A

Perihal : Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya ________________ [nama pekerjaan diisi oleh Pokja ULP]

Sehubungan dengan Undangan Pengambilan Dokumen Pemilihan Nomor_____________tanggal_____________ dan setelah kami pelajari dengansaksama Dokumen Pemilihan, Berita Acara Pemberian Penjelasan [dan Adendum

Dokumen Pemilihan] , dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi,Teknis dan Biaya untuk pekerjaan_____________________ [diisi oleh Pokja

ULP] .

Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya ini sudah memperhatikan ketentuandan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan

pekerjaan tersebut di atas.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (_________________) harikalender.Penawaran ini berlaku selama ____ (_________________) hari kalender sejak

pembukaan Dokumen Penawaran.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pemilihan, bersama Surat Penawaran

Administrasi, Teknis dan Biaya ini kami lampirkan :1) Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :

a. Data Pengalaman Perusahaan, terdiri dari :1) Data Organisasi Perusahaan;2) Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;3) Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;

b. Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari:1) Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja;2) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja;

C O N T O H


37/86

3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;4) Komposisi tim dan penugasan;5) Jadwal penugasan tenaga ahli;

c. Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari:1) Daftar Riwayat Hidup personil yang diusulkan;2) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari personil yang

diusulkan;d. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]

2) Dokumen penawaran biaya, terdiri dari :a. Rekapitulasi Penawaran Biaya

b. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration)c. Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseable cost)d. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggupdan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam DokumenPemilihan.

PT/CV/Firma/Kemitraan_________________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

_____________________ Jabatan


38/86

38

LAMPIRAN : DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS DAN BIAYA

A. BENTUK DATA ORGANISASI PERUSAHAAN

DATA ORGANISASI ______________________ [ PT/CV/Firma/Kemitraan]

[cantumkan uraian ringkas (kurang lebih 2 (dua) halaman) mengenai latar belakang dan organisasi peserta dan penanggung jawab yang ditugaskan untuk mengelola pekerjaan jasa konsultansi ini].

C O N T O H


39/86

39

B. BENTUK DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH)TAHUN TERAKHIR

DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS10 (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR

No.

PenggunaJasa/

SumberDana

Nama PaketPekerjaan

LingkupLayanan Periode

OrangBulan

NilaiKontrak

MitraKerja

1 2 3 4 5 6 7 8

Keterangan isi kolom :1. Nomor urut

2. Nama instansi pengguna jasa dan sumber dana3. Nama paket pekerjaan4. Jenis lingkup layanan jasa konsultansi5. Jangka waktu layanan6. Jumlah orang bulan yang digunakan7. Nilai kontrak pekerjaan8. Mitra kerja dan posisinya dalam kemitraan (apabila ada)

C O N T O H


40/86

40

C. BENTUK URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH)TAHUN TERAKHIR

URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS10 (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR

1. Pengguna Jasa :

2. Nama Paket Pekerjaan :

3. Lingkup Produk Utama :

4. Lokasi Proyek :

5. Nilai Kontrak :

6. No. Kontrak :

7. Waktu Pelaksanaan :

8. Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) :Alamat :

Negara Asal :

9. Jumlah tenaga ahli : Tenaga Ahli Asing ___ Orang BulanTenaga Ahli Indonesia ___ Orang Bulan

10. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah tenaga ahliAsing Indonesia

a. (nama perusahaan) ____ Orang Bulan ____ Orang Bulan b. (nama perusahaan) ____ Orang Bulan ____ Orang Bulanc. (nama perusahaan) ____ Orang Bulan ____ Orang Buland. (nama perusahaan) ____ Orang Bulan ____ Orang Bulandst.

Tenaga ahli tetap yang terlibat:Posisi Keahlian Jumlah Orang Bulan

a. _________________ ___________________ _________________ b. _________________ ___________________ _________________ c. _________________ ___________________ _________________ d. _________________ ___________________ _________________ e. _________________ ___________________ _________________ dst.

C O N T O H


41/86

41

D. BENTUK TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKAACUAN KERJA DAN PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG DARIPPK

A. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUANKERJA

[cantumkan dan jelaskan modifikasi atau inovasi yang peserta usulkanterhadap Kerangka Acuan Kerja untuk meningkatkan kinerja dalammelaksanakan pekerjaan jasa konsultansi ini, misalnya meniadakankegiatan yang dianggap tidak perlu, atau menambahkan kegiatan lain,atau mengusulkan pentahapan kegiatan yang berbeda. Saran tersebut diatas harus disampaikan secara singkat dan padat.]

B.TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL/FASILITASPENDUKUNG DARI PPK

[tanggapi perihal penyediaan peralatan/material/personil/fasilitas pendukung oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan DokumenPemilihan ini meliputi antara lain (jika ada): dukungan administrasi,ruang kerja, transportasi lokal, peralatan, data, dan lain-lain]

C O N T O H


42/86

42

E. BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAMKERJA

[Pendekatan teknis, metodologi dan program kerja adalah kriteria pokok dariPenawaran Teknis. Peserta disarankan untuk menyajikan detil penawaran teknis(misalnya 50 (lima puluh) halaman, termasuk gambar kerja dan diagram) yangdibagi menjadi tiga bab berikut:

a) Pendekatan Teknis dan Metodologi,b) Program Kerja, danc) Organisasi dan Personil

a) Pendekatan Teknis. Dalam bab ini jelaskan pemahaman peserta terhadaptujuan proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan,

metodologi kerja dan uraian detil mengenai keluaran. Peserta harus menyoroti permasalahan yang sedang dicarikan jalan keluarnya, dan menjelaskan pendekatan teknis yang akan diadopsi untuk menyelesaikan permasalahan.Peserta juga harus menjelaskan metodologi yang diusulkan dan kesesuaianmetodologi tersebut dengan pendekatan yang digunakan.

b) Program Kerja. Dalam bab ini usulkan kegiatan utama dari pelaksanaan pekerjaan, substansinya dan jangka waktu, pentahapan dan keterkaitannya,target (termasuk persetujuan sementara dari Pejabat Pembuat Komitmen), dantanggal jatuh tempo penyerahan laporan-laporan. Program kerja yangdiusulkan harus konsisten dengan pendekatan teknis dan metodologi, danmenunjukkan pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja dan kemampuanuntuk menerjemahkannya ke dalam rencana kerja. Daftar hasil kerja, termasuk laporan, gambar kerja, tabel, harus dicantumkan. Program kerja ini haruskonsisten dengan Data Teknis-6 mengenai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

c) Organisasi dan Personil. Dalam bab ini usulkan struktur dan komposisi tim.Peserta harus menyusun bidang-bidang pokok dari pekerjaan, tenaga ahli intisebagai penanggung jawab, dan tenaga pendukung.

C O N T O H


43/86

43

F. BENTUK JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

No. Kegiatan 1 Bulan ke- 2

KeteranganI II III IV V dst.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Cantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan laporan (misalnya laporan pendahuluan, laporanantara, dan laporan akhir), dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan Pejabat PembuatKomitmen. Untuk paket pekerjaan yang ditahapkan maka kegiatan seperti penyerahan laporan, dankegiatan lain yang memerlukan persetujuan dicantumkan secara terpisah berdasarkan tahapannya

2 Jangka waktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram balok.

C O N T O H


44/86

44

G. BENTUK KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN

KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN(DAFTAR PERSONIL)

Tenaga Ahli(Personil Inti)

NamaPersonil Perusahaan

Tenaga AhliLokal/Asing

LingkupKeahlian

PosisiDiusulkan

UraianPekerjaan

JumlahOrangBulan

Tenaga Pendukung(Personil lainnya)

NamaPersonil Perusahaan

Tenaga AhliLokal/Asing

LingkupKeahlian

PosisiDiusulkan

UraianPekerjaan

JumlahOrangBulan

C O N T O H


45/86

45

H. BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI 1

JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

No. NamaPersonil

Masukan Personil (dalam bentuk diagram balok) 2 Orang Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nNasional

12n

Subtotal

Asing 12n

Subtotal Total

MasukanPenuh-Waktu

Masukan Paruh-Waktu

1 Untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama personil, untuk Tenaga Pendukung cukupdicantumkan posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya.

2 Masukan personil dihitung dalam bulan dimulai sejak penugasan.

C O N T O H


46/86

46

I. BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONIL YANGDIUSULKAN

Daftar Riwayat Hidup

1. Posisi yang diusulkan : __________

2. Nama Perusahaan : __________

3. Nama Personil : __________

4. Tempat/Tanggal Lahir : __________

5. Pendidikan (Lembaga pendidikan,tempat dan tahun tamat belajar,dilampirkan rekaman ijazah ) : __________

6. Pendidikan Non Formal : __________

7. Penguasaan Bahasa Inggrisdan bahasa Indonesia : __________

8. Pengalaman Kerja 1

Tahun ini ____ a. Nama Proyek : __________

b. Lokasi Proyek : __________ c. Pengguna Jasa : __________ d. Nama Perusahaan : __________ e. Uraian Tugas : __________ f. Waktu Pelaksanaan : __________ g. Posisi Penugasan : __________ h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : __________ i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : __________

Tahun sebelumnya

a. Nama Proyek : __________ b. Lokasi Proyek : __________

c. Pengguna Jasa : __________ d. Nama Perusahaan : __________

e. Uraian Tugas : __________ f. Waktu Pelaksanaan : __________ g. Posisi Penugasan : __________ h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : __________

1 Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna jasa yangbersangkutan.

C O N T O H


47/86

47

i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : __________ dst.

9. Status kepegawaian pada perusahaan ini : __________

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasatanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secarasengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari prosesseleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

____________,_____20__

Yang membuat pernyataan,

(__________)[nama jelas]

Mengetahui: __________ [nama Penyedia Jasa Konsultansi]

(__________)[nama jelas wakil sah]


48/86

48

J. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUKDITUGASKAN

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : __________________________________________ Alamat : __________________________________________

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi _____________ untuk Penyedia Jasa Konsultansi _____________ sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan __________ tahun __________ sampai dengan bulan__________ tahun __________ dengan posisi sebagai tenaga ahli _________________.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasatanggung jawab.

____________,_____20__

Yang membuat pernyataan,

(__________)[nama jelas]

Menyetujui: __________ [nama Penyedia Jasa Konsultansi]

(__________)[nama jelas wakil sah]

C O N T O H


49/86

49

K. BENTUK REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA

REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA

No. UraianTotal Harga

(Rp)

I Biaya Langsung Personil

II Biaya Langsung Non-Personil

Sub-total

PPN 10%

Total

Terbilang:

C O N T O H


50/86

50

L. BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL( REMUNERATION )

RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL

Nama Personil 1 PosisiHarga SatuanOrang Bulan

(Rp)

OrangBulan

Jumlah(Rp)

Nasional

Asing

Total Biaya

1 Untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama personil; untuk Tenaga Pendukungcukup dicantumkan posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya.

C O N T O H


51/86

51

M. BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL( DIRECT REIMBURSEABLE COST )1

RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

Jenis Biaya Uraian Biaya Satuan(hari/kali)

Biaya 2 Jumlah

(Rp)Harga Satuan(Rp) Lump Sum

(Rp)BiayaKantor Biaya SewaKantor

BiayaPemeliharaanKantor BiayaKomunikasiBiaya PeralatanKantor Biaya Kantor Lainnya

BiayaPerjalananDinas

Biaya Tiket

Uang Harian

Perjalanan Darat

Biaya PerjalananDinas Lainnya

BiayaLaporan

LaporanPendahuluan

Laporan AntaraLaporan Akhir LaporanPenyelengaraanSeminar Biaya LaporanLainnya

BiayaLainnya

Total BiayaLAMPIRAN 1 : SURAT PERJANJIAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTASEKRETARIAT DAERAH

.

C O N T O H


52/86

52

BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGANPENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA

Jl. Kenari No. 56 YOGYAKARTA 55165 , Telp. 514448, 515865, 515866, 562682EMAIL : [email protected]; EMAIL INTRANET : [email protected]

HOTLINE SMS : 081 2278 0001, 2740 ; TELP : (0274) 555242;HOTLINE EMAIL: [email protected]

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakanPaket Pekerjaan Jasa Konsultansi:

Studi Revisi Master Plan Reklame di Kota Yogyakarta

Nomor: .......................................

Tanggal : ....................................

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebutKontrak) dibuat dan ditandatangani di Bagian Perekonomian, PengembanganPAD dan Kerjasama (P3ADK) Setda Kota Yogyakarta pada hari ............ tanggal..................bulan ............ tahun antara

, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta, yang berkedudukandi Jl. Kenari No. 56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta 55165, berdasarkanSurat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta dan

Surat Keputusan Kepala Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta..(selanjutnya disebut PPK )

dan

.........................................., selaku Pimpinan, yang bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di ........................................, berdasarkanAkta Notaris yang dikeluarkan oleh(selanjutnya disebut Penyedia ).

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansisebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yangterlampir dalam Kontrak ini;

(b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuandalam Kontrak ini;


53/86

53

(c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk

menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai

kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh

advokat;2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semuafakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat danmenyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Pekerjaan ini menggunakan Kontrak Lumpsum :Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasidan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp................................(.......................................................................................).

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti danmakna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjianini.

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

b) Pokok Perjanjian;c) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;f) Kerangka Acuan Kerja;g) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;h) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.

4. Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuandalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalamdokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.


54/86

54

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan penyedia dinyatakan dalamKontrak yang meliputi khususnya:a) Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi

untuk PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan b) PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penyedia

sesuai dengan ketentuan Kontrak.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkandengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimanadiatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

`DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakanKontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diRepublik Indonesia.

Untuk dan atas namaBagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta

PPK

(nama lengkap)Jabatan

Untuk dan atas namaCV/PT.

(nama lengkap)Pimpinan


55/86

55

BAB VILAMPIRAN I SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

1. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-SyaratUmum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiranseperti yang dimaksudkan sebagai berikut :1) Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional

yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanyaolah pikir (brainware).

2) Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAadalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaananggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja

Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

3) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnyadisebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan olehPA untuk menggunakan APBN atau ditetapkanoleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

4) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnyadisebut PPK adalah pejabat yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah

panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPAyang bertugas memeriksa dan menerima hasil

pekerjaan.6) Inspektorat Kota Yogyakarta yang selanjutnya

disebut Inspektorat adalah aparat pengawas intern pada institusi Pemerintah Kota Yogyakarta yangmelakukan pengawasan melalui audit, reviu,evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasanlain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsiorganisasi.

7) Penyedia adalah usaha yang menyediakan JasaKonsultansi dan telah ditetapkan sebagai pemenangoleh Pokja ULP.

8) Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedianasional maupun dengan penyedia asing yangmasing-masing pihak mempunyai hak, kewajibandan tanggung jawab yang jelas berdasarkankesepakatan bersama yang dituangkan dalam

perjanjian tertulis. Kerja sama usaha tersebut dapatdinamakan konsorsium atau joint venture atausebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan


56/86

56

untuk membentuk suatu badan hukum baru danmengalihkan tanggung jawab masing-masinganggota kerja sama usaha kepada badan hukum

tersebut.9) Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan,

adalah jaminan tertulis yang bersifat mudahdicairkan dan tidak bersyarat (unconditional),yang dikeluarkan oleh Bank Umum/PerusahaanPenjaminan/PerusahaanAsuransiyang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.

10) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnyadisebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antaraPPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lainyang merupakan bagian dari kontrak.

11) Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantumdalam Kontrak.

12) Hari adalah hari kalender.13) Rincian Biaya Langsung Personil adalah

remunerasi atau upah yang diterima oleh personilinti, yang telah memperhitungkan biaya umum(overhead), biaya sosial (social charge),keuntungan (profit) maksimal 10 %, tunjangan

penugasan, asuransi dan biayabiaya kompensasilainnya, dihitung menurut jumlah satuan waktutertentu (bulan, minggu, hari, atau jam).

14) Rincian Biaya Langsung Non Personil adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (atcost), yang meliputi antara lain biaya untuk

pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya makan, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraanseminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain.

15) Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yangmenunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan

untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dandapat dilaksanakan.

16) Personil Inti adalah orang yang akan ditempatkansecara penuh sesuai dengan persyaratan yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta

posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaansesuai dengan organisasi pelaksanaan yang


57/86

57

diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.17) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya

kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangan

kontrak sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan.

Dokumen Pemilihan Studi Revisi Master Plan Reklame

Documents