PT. MITRA KUALITAS UTAMA DOKUMEN LAPORAN AKHIR Survei Indeks Persepsi Korupsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedono Madiun Tahun 2019 Jl. dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]MADIUN 63116
114
Embed
DOKUMEN LAPORAN AKHIR - rssoedono.jatimprov.go.idrssoedono.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/2019/12/Laporan-Indeks... · PT. MITRA KUALITAS UTAMA DOKUMEN LAPORAN AKHIR Survei Indeks
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
KATA PENGANTAR .............................................................................................................1
DAFTAR ISI ............................................................................................................................2
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................4 1.1 Latar Belakang .........................................................................................4 1.2 Tujuan dan Manfaat .................................................................................5 1.3 Lingkup Kegiatan .....................................................................................6 1.4 Hasil yang Diharapkan .............................................................................6
BAB II PROFIL RSUD dr. SOEDONO Madiun ....................................................................8
BAB III METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN …………… ……………………… 10 3.1 Kajian Teoritis ...................................................................................... 10 3.1.1 Teori dan Dasar Hukum Korupsi ...................................................11 3.1.2 Survei dan Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi ...........................13 3.2 Metode Penelitian ..................................................................................13 3.2.1 Umum.............................................................................................13 3.2.2 Populasi dan Sampel ......................................................................14 3.2.3 Jenis Data, Teknik Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data ..17 3.2.4 Variabel dan Indikator....................................................................18 3.2.5 Metode Pengolahan Survei IPK .....................................................21
BAB IV ANALISA DATA HASIL PENELITIAN ...............................................................23 4.1 Gambaran Umum Responden Pasien (Pelanggan) .................................25 4.2 Analisa Indeks Persepsi Korupsi lingkup peleyanan pelanggan (pasien) 29 4.3 Indeks Persepsi Korupsi Berdasarkan karakteristik Responden ............31 4.4 Gambaran Umum Responden Rekanan .................................................83 4.5 Indeks Persepsi Korupsi lingkup Pengadaan Barang dan Jasa...............84 4.6 Indeks Persepsi Korupsi berdasarkan karakteristik responden rekanan .90
BAB V PENUTUP ...............................................................................................................108 5.1 Kesimpulan ..........................................................................................108
5.2 Rekomendasi ........................................................................................109 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Sementara untuk di Rawat Jalan, pengambilan data responden
disebar baik di lokasi poliklinik, maupun pada pasien-pasien yang
juga menjalani layanan penunjang seperti Laboratorium,
Apotek/Farmasi, dan Radiologi. Titik pengambilan sampel
direncanakan sebagai berikut:
Tabel 3.4 Rencana sebaran responden unit rawat jalan Lokasi Layanan Jumlah responden
Poli Interne/Penyakit Dalam 47 Poli Jantung 26 Poli Rehab Medik 5 Poli Bedah Ortopedi 15 Poli Bedah Syaraf 4 Poli Mata 13 Poli Bedah Umum 9 Poli Bedah Urologi 11 Poli THT 2 Poli Gigi dan Mulut 5 Poli Kulit dan Kelamin 4 Poli Paliatif Nyeri 23 Poli Paliatif Jiwa 14 Poli Kebidanan/Kandungan 4 Poli Saraf 6 VCT 5 Poli Lain-lain (PTRM, TB MDR, Paru, Gizi, General Check Up, Anak, dan Asih)
12
Total 205
Adapun total sampel responden untuk penyedia barang dan
jasa (rekanan) adalah sebagai berikut berdasarkan data dari Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebanyak 208 rekanan. Kondisi
yang ada sekarang adalah penyedia barang dan jasa tersebar di
beberapa kota, sehingga untuk penentuan jumlah sampel berdasarkan
ketersediaan nomor telepon/email penyedia barang dan jasa.
Berdasarkan data terdapat 102 rekanan yang memiliki telepon/email.
Sehingga, jumlah sampel yang diambil minimal 86 rekanan. Tidak
ada rencana minimum sebaran responden berdasarkan kriteria seperti
pada Tabel 3.4, karena data rekanan tidak spesifik mengelompokkan
Kerja Surveyor akan diawasi oleh tim quality control (QC). QC akan
mengecek kerja Surveior saat mewawancarai responden, meneliti kuesioner,
serta akan me-recall atau mengubungi ulang beberapa responden yang
jawabannya tidak lengkap, sekaligus memastikan apakah responden benar-
benar diwawancarai Surveior.
3.2.4 Variabel dan indikator
Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan
agar instrument yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas
lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini
dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:
Maka dari itu, ditetapkanlah variabel yang digunakan dalam survei
indeks persepsi korupsi, sebagai berikut:
Tabel 3.5 Ruang lingkup survei IPK Responden Pasien (Masyarakat)
No. Variabel Indikator Pertanyaaan
1 Suap menyuap
Ada / tidaknya praktik suap untuk
memperlancar / mendapat pelayanan
ekstra (praktik suap)
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
Tabel 3.6 Ruang lingkup survei IPK responden penyedia barang dan jasa (rekanan) No. Variabel Indikator Pertanyaaan
1
Korupsi yang menyangkut penggelapan dalam jabatan
Ada/tidaknya kejelasan informasi
(transparansi informasi)
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
2
Korupsi yang menyangkut penggelapan dalam jabatan Ada/tidaknya potensi
KKN
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa *Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
3
Korupsi yang menyangkut perbuatan curang
Ada/tidaknya ketidaksesuaian
mekanisme terhadap peraturan yang
berlaku.
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4 Korupsi yang menyangkut supa menyuap
Ada/tidaknya praktik pencaloan
Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
5
Korupsi yang menyangkut benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa
Ada/tidaknya praktik pengadaan karena
benturan kepentingan
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/ penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
6
Korupsi yang menyangkut gratifikasi
Ada/tidaknya praktik gratifikasi
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
7
Korupsi yang menyangkut pemerasan
Ada/tidaknya praktik pungutan liar
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
8
Korupsi yang menyangkut pemerasan
Ada/tidaknya praktik meminta imbalan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
10
Korupsi yang menyangkut perbuatan curang
Ada/tidaknya praktik pengadaan yang
tidak sesuai standar
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
11
Korupsi yang menyangkut kerugian negara
Ada/tidaknya praktik pemalsuan laporan
pertanggungjawaban
Tim Pengadaan dan Pengguna Barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya.
3.2.5 Metode Pengolahan Survei Indeks Persepsi Korupsi
Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik
statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala
penilaian antara 1 – 4 dan khusus untuk kesan menyeluruh dinilai dengan
skala 1 – 10. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan
nilai 4 atau 10 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan
kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.
Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut
agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat
atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis
perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
3.2.5.1 Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang
digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata
setiap indikator.
3.2.5.2 Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian
dikonversikan ke angka 1 – 10.
3.2.5.3 Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 10 yang artinya mendekati
Hasil survei Indeks Persepsi Korupsi di RSUD dr. Soedono Madiun dengan
pelanggan atau pasien sebagai responden dijelaskan sebagai berikut (Tabel 4.1 dan
Gambar 4.5):
Tabel 4.1 IPK dengan lingkup pelayanan pelanggan/pasien
No. Unsur Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 Suap
Menyuap
praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,945 9,863 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,940 9,850 Bersih dari
korupsi
3 pemerasan pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,951 9,876 Bersih dari
korupsi
4 Penggelapan
dalam jabatan
penyalahgunaan jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
Dari hasil survei responden yang menggunakan fasilitas rawat inap, Indeks
Persepsi Korupsi dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 4.12 IPK berdasarkan responden unit rawat inap
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4 10 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
4 10 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 4 10
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
Gambar 4.8 Grafik IPK berdasarkan responden unit rawat inap
4.3.1.2 Rawat Jalan/Poli
Dari hasil survei responden yang menggunakan fasilitas rawat jalan/poli,
didapat hasil IPK sebagai berikut:
Tabel 4.12 IPK berdasarkan responden unit rawat jalan/poli
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,938 9.844 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,928 9,821 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,947 9,868 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
Dari hasil survei responden yang menggunakan fasilitas rawat gawat
darurat, didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.13 dan Gambar 4.10):
Tabel 4.13 IPK berdasarkan responden unit Gawat Darurat
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,829 9,571 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,429 8,571 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,914 9,786
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
Gambar 4.10 Grafik IPK berdasarkan responden unit gawat darurat
4.3.1.4 Laboratorium
Dari hasil survei responden yang menggunakan fasilitas laboratorium, didapat
hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.14 dan Gambar 4.11):
Tabel 4.14 IPK berdasarkan responden laboratorium
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,899 9,747 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS
dalam proses pelayanan. 3,899 9,747
Bersih dari korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,924 9,810 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4.3.1.5 Radiologi Dari hasil survei responden yang menggunakan fasilitas
Radiologi, didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.15 dan Gambar
4.12):
Tabel 4.15 IPK berdasarkan responden radiologi
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4 10 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
4 10 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 4 10
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
4.3.2.1 BPJS Dari hasil survei responden yang menggunakan BPJS, didapat hasil IPK
sebagai berikut (Tabel 4.17 dan Gambar 4.13):
Tabel 4.17 IPK berdasarkan responden BPJS
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,960 9,899 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,933 9,832 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,995 9,888 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,946 9,865 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,812 9,529 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,951 9,877
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,969 9,922 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,919 9,798 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
Gambar 4.13 Grafik IPK berdasarkan responden pasien BPJS
4.3.2.2 Umum Dari hasil survei responden yang menggunakan fasilitas umum,
didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.18 dan Gambar 4.14):
Tabel 4.18 IPK berdasarkan responden umum
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,916 9,790 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,944 9,860 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,937 9,843 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
Dari hasil survei responden yang menggunakan fasilitas asuransi,
didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.19 dan Gambar 4.15):
Tabel 4.19 IPK berdasarkan responden asuransi
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4 10 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
4 10 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 4 10
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
Gambar 4.15 Grafik IPK berdasarkan responden pasien asuransi
4.3.2.4 Lainnya
Dari hasil survei responden yang menggunakan fasilitas lainnya, didapat
hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.20 dan Gambar 4.16):
Tabel 4.20 IPK berdasarkan responden lainnya
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
Keseluruhan nilai IPK per kategori pasien ditunjukkan pada tabel
berikut:
Tabel 4.21 Peringkat IPK per kategori pasien
No Kategori Pasien Nilai interval IPK
Nilai IPK
1. Asuransi 4 10
2. Lainnya 4 10
3. BPJS 3,912 9,717
4. Umum 3,893 9,626
4.3.3 Umur
Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan umur
responden, maka dilakukan survei berdasarkan umur dengan rentang umur:
1. Di bawah 17 tahun
2. 17-24 Tahun
3. 25-54 Tahun
4. 55 tahun ke atas
4.3.3.1 Di bawah 17 tahun Dari hasil survei responden yang berumur di bawah 17 tahun,
didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.22 dan Gambar 4.17):
Tabel 4.22 IPK berdasarkan responden berumur di bawah 17 tahun
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4.3.3.2 17-24 tahun Dari hasil survei responden yang berumur 17-24 tahun, didapat
hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.23 dan Gambar 4.18):
Tabel 4.23 IPK berdasarkan responden berumur 17-24 tahun
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,944 9,861 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,889 9,722 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4 10 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,889 9,722 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 4 10
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
Gambar 4.18 Grafik IPK berdasarkan responden 17-24 tahun 4.3.3.3 25-54 tahun
Dari hasil survei responden yang berumur 25-54 tahun, didapat
hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.24 dan Gambar 4.19):
Tabel 4.24 IPK berdasarkan responden berumur 25-54 tahun
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,925 9,812 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,925 9,812 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,946 9,864 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4.3.3.4 55 tahun ke atas Dari hasil survei responden yang berumur 55 tahun ke atas,
didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.25 dan Gambar 4.20):
Tabel 4.25 IPK berdasarkan responden berumur 55 tahun ke atas
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,982 9,954 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,954 9,885 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,963 9,908 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,963 9,908 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,853 9,633 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,982 9,954
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,945 9,862 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,927 9,817 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
4.3.4.1 Buruh Dari hasil survei responden yang bekerja sebagai buruh, didapat hasil IPK
sebagai berikut (Tabel 4.27 dan Gambar 4.21):
Tabel 4.27 IPK berdasarkan responden yang bekerja sebagai buruh
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,900 9,750 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,850 9,625 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,850 9,625 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,900 9,750 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,950 9,875 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 4 10
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,950 9,875 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,900 9,750 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
Gambar 4.21 Grafik IPK berdasarkan responden buruh
4.3.4.2 Ibu Rumah Tangga Dari hasil survei responden yang bekerja sebagai ibu rumah
tangga, didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.28 dan Gambar 4.22):
Tabel 4.28 IPK berdasarkan responden ibu rumah tangga
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,920 9,799 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,943 9,856 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,966 9,914 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4.3.4.3 Pegawai Swasta Dari hasil survei responden yang bekerja sebagai pegawai swasta, didapat
hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.29 dan Gambar 4.23):
Tabel 4.29 IPK berdasarkan responden pegawai swasta
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,947 9,868 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,961 9,901 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,934 9,836 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,921 9,803 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,592 8,980 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,895 9,737
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,974 9,934 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,947 9,868 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
Gambar 4.23 Grafik IPK berdasarkan responden pegawai swasta
4.3.4.4 Pelajar/Mahasiswa Dari hasil survei responden pelajar/mahasiswa, didapat hasil
IPK sebagai berikut (Tabel 4.30 dan Gambar 4.24):
Tabel 4.30 IPK berdasarkan responden pelajar/mahasiswa
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4.3.4.5 Pensiunan Dari hasil survei responden pensiunan, didapat hasil IPK sebagai
berikut (Tabel 4.31 dan Gambar 4.25):
Tabel 4.31 IPK berdasarkan responden penisunan
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4 10 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,909 9,773 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,955 9,886
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
Gambar 4.25 Grafik IPK berdasarkan responden pensiunan
4.3.4.6 PNS Dari hasil survei responden yang bekerja sebagai PNS, didapat hasil IPK
sebagai berikut (Tabel 4.32 dan Gambar 4.26):
Tabel 4.32 IPK berdasarkan responden PNS
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,938 9,844 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,938 9,844 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,875 9,688 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4.3.4.7 TNI/POLRI Dari hasil survei responden yang bekerja sebagai TNI/POLRI,
didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.33 dan Gambar 4.27):
Tabel 4.33 IPK berdasarkan responden TNI/POLRI
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,500 8,750 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,500 8,750 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,500 8,750 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,500 8,750 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,500 8,750 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,500 8,750
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,500 8,750 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,500 8,750 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
Gambar 4.27 Grafik IPK berdasarkan responden TNI/POLRI
4.3.4.8 Wiraswasta
Dari hasil survei responden yang bekerja sebagai ibu rumah tangga,
didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.34 dan Gambar 4.28):
Tabel 4.34 IPK berdasarkan responden wiraswasta
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,905 9,762 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,952 9,881 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,976 9,940 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4.3.4.9 Tidak/Belum Bekerja Dari hasil survei responden yang bekerja sebagai tidak/belum
bekerja, didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.35 dan Gambar
4.29):
Tabel 4.35 IPK berdasarkan responden tidak/belum bekerja
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4 10 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,711 9,276 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas.
4 10 Bersih dari
korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,842 9,605 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,842 9,605 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
Gambar 4.29 Grafik IPK berdasarkan responden tidak/belum bekerja
4.3.4.10 Lain-lain Dari hasil survei responden yang bekerja lain-lain, didapat hasil IPK
sebagai berikut (Tabel 4.36 dan Gambar 4.30):
Tabel 4.36 IPK berdasarkan responden lain-lain
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,881 9,702 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,976 9,940 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,923 9,809 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,929 9,821 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,949 9,872 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,954 9,885 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,801 9,503 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,929 9,821
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,923 9,809 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,878 9,694 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
Gambar 4.31 Grafik IPK berdasarkan responden perempuan
4.3.5.2 Laki-laki Dari hasil survei responden laki-laki, didapat hasil IPK sebagai berikut
(Tabel 4.39 dan Gambar 4.32):
Tabel 4.39 IPK berdasarkan responden laki-laki
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,966 9,915 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,949 9,872 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
Dari hasil survei responden SD ke bawah, didapat hasil IPK sebagai
berikut (Tabel 4.41 dan Gambar 4.33):
Tabel 4.41 IPK berdasarkan responden SD ke bawah
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,989 9,973 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,946 9,864 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,989 9,973 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,978 9,946 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,870 9,674 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,978 9,946
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,957 9,891 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
Gambar 4.33 Grafik IPK berdasarkan responden SD ke bawah
4.3.6.2 SMP Dari hasil survei responden SMP, didapat hasil IPK sebagai berikut
(Tabel 4.42 dan Gambar 4.34):
Tabel 4.42 IPK berdasarkan responden SMP
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,987 9,967 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,961 9,901 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,974 9,934 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
Dari hasil survei responden SMA, didapat hasil IPK sebagai berikut
(Tabel 4.43 dan Gambar 4.35):
Tabel 4.43 IPK berdasarkan responden SMA
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,907 9,767 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,913 9,783 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,927 9,817 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,927 9,817 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,827 9,567 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,940 9,850
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,933 9,833 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,907 9,767 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
4.3.6.4 S1 Dari hasil survei responden S1, didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel
4.44 dan Gambar 4.36):
Tabel 4.44 IPK berdasarkan responden penisunan
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,971 9,929 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,971 9,929 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,943 9,857 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
Dari hasil survei responden Diploma, didapat hasil IPK sebagai berikut
(Tabel 4.45 dan Gambar 4.37):
Tabel 4.45 IPK berdasarkan responden Diploma
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,765 9,412 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,941 9,853 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,824 9,559 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,588 8,971 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,118 7,794 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,588 8,971
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,765 9,412 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
Gambar 4.37 Grafik IPK berdasarkan responden Diploma
4.3.6.6 S2 ke atas Dari hasil survei responden S2 ke atas, didapat hasil IPK sebagai berikut
(Tabel 4.46 dan Gambar 4.38):
Tabel 4.46 IPK berdasarkan responden S2 ke atas
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
Berdasarkan metode penelitian, surveyor harus mendapatkan responden survei
minimal 86 rekanan, tetapi selama periode survei yang sudah ditetapkan hanya 56
rekanan yang didapat. Hal itu disebabkan:
1. Tidak semua nomor telepon/alamat email rekanan tersedia di data internal RSUD
dr. Soedono Madiun. Total data rekanan yang diterima Surveyor berjumlah 208
rekanan, sementara total data rekanan yang memiliki nomor telepon berjumlah
102 rekanan.
2. Responden tidak berada di satu lokasi yang sama sehingga survei dilakukan
dengan cara mengisi kuisioner online sehingga kesulitan memantau responden
mana yang sudah dan belum.
3. Responden tidak dapat dihubungi.
4. Beberapa responden menolak mengisi survei dengan alasan yang tidak dapat
disebutkan.
Oleh karena itu, untuk hasil survei IPK, penelitian ini mengacu pada hasil survei 56
rekanan.
4.5 Indeks Persepsi Korupsi lingkup Pengadaan Barang dan Jasa
Hasil survei Indeks Persepsi Korupsi di RSUD dr. Soedono Madiun dengan
rekanan penyedia barang dan jasa sebagai responden dijelaskan sebagai berikut
(Tabel 4.41 dan Gambar 4.41):
Tabel 4.41 IPK RSUD dr. Soedono Madiun lingkup Pengadaan Barang dan Jasa
No. Unsur Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1
Korupsi yang menyangkut penggelapan dalam jabatan
transparansi informasi
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
3,607 9,018 bebas dari
korupsi
2 Korupsi yang menyangkut penggelapan
potensi KKN
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa
dalam jabatan *Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
3
Korupsi yang menyangkut perbuatan curang
ketidakpatuhan terhadap
peraturan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3,768 9,420 bebas dari
korupsi
4 Korupsi yang menyangkut suap menyuap
praktik pencaloan
Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
3,804 9,509 bebas dari
korupsi
5
Korupsi yang menyangkut benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa
benturan kepentingan
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
3,554 8,884 bebas dari
korupsi
6 Korupsi yang menyangkut gratifikasi
praktik gratifikasi
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
3,500 8,750 bebas dari
korupsi
7 Korupsi yang menyangkut pemerasan
praktik pungutan
liar
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
3,857 9,643 bebas dari
korupsi
8 Korupsi yang menyangkut pemerasan
praktik meminta imbalan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta imbalan.
3,786 9,464 bebas dari
korupsi
9
Korupsi yang menyangkut penggelapan dalam jabatan
praktik pemalsuan
laporan keuangan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
3,857 9,643 bebas dari
korupsi
10
Korupsi yang menyangkut perbuatan curang
praktik pengadaan tidak sesuai
standar
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
Dari hasil survei responden yang menyuplai obat dan alat kesehatan, didapat IPK
sebagai berikut (Tabel 4.53 dan Gambar 4.42):
Tabel 4.53 IPK berdasarkan responden Supplier obat/alat kesehatan
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 transparansi informasi
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
3,625 9,063 bebas dari
korupsi
2 potensi KKN
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa *Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
3,563 8,906 bebas dari
korupsi
3 ketidakpatuhan terhadap
peraturan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3,719 9,297 bebas dari
korupsi
4 praktik
pencaloan Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
3,781 9,453 bebas dari
korupsi
5 benturan
kepentingan
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
3,531 8,828 bebas dari
korupsi
6 praktik
gratifikasi
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
3,469 8,672 bebas dari
korupsi
7 praktik
pungutan liar
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
3,844 9,609 bebas dari
korupsi
8 praktik
meminta imbalan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta imbalan.
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
3,875 9,688 bebas dari
korupsi
10
praktik pengadaan tidak sesuai
standar
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
3,906 9,766 bebas dari
korupsi
11
praktik pemalsuan
laporan pertanggung
jawaban
Tim Pengadaan dan Pengguna Barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya.
3,875 9,688 bebas dari
korupsi
NILAI IPK 3,719 9,297 Bebas dari
korupsi
Gambar 4.42 IPK berdasarkan rekanan supplier obat/alat kesehatan
Dari hasil survei responden yang menyuplai kebutuhan selain obat dan alat
kesehatan, didapat IPK sebagai berikut (Tabel 4.54 dan Gambar 4.43):
Tabel 4.54 IPK berdasarkan responden Supplier non obat/alat kesehatan
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 transparansi informasi
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
3,750 9,375 bebas dari
korupsi
2 potensi KKN
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa *Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
3,625 9,063 bebas dari
korupsi
3 ketidakpatuhan terhadap
peraturan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3,875 9,688 bebas dari
korupsi
4 praktik
pencaloan Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
4,000 10 bebas dari
korupsi
5 benturan
kepentingan
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
3,750 9,375 bebas dari
korupsi
6 praktik
gratifikasi
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
3,625 9,063 bebas dari
korupsi
7 praktik
pungutan liar
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
4,000 10 bebas dari
korupsi
8 praktik
meminta imbalan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta imbalan.
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
3,875 9,688 bebas dari
korupsi
10
praktik pengadaan tidak sesuai
standar
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
4,000 10 bebas dari
korupsi
11
praktik pemalsuan
laporan pertanggung
jawaban
Tim Pengadaan dan Pengguna Barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya.
3,750 9,375 bebas dari
korupsi
NILAI IPK 3,841 9,602 bebas dari
korupsi
Gambar 4.43 IPK berdasarkan supplier non obat/alat kesehatan
Dari hasil survei responden jasa kontraktor, didapat IPK sebagai berikut (Tabel
4.55 dan Gambar 4.44):
Tabel 4.55 IPK berdasarkan responden jasa kontraktor
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 transparansi informasi
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
3,500 8,750 bebas dari
korupsi
2 potensi KKN
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa *Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
4,000 10,000 bebas dari
korupsi
3 ketidakpatuhan terhadap
peraturan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4,000 10,000 bebas dari
korupsi
4 praktik
pencaloan Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
3,500 8,750 bebas dari
korupsi
5 benturan
kepentingan
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
3,000 7,500 bebas dari
korupsi
6 praktik
gratifikasi
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
2,500 6,250 bebas dari
korupsi
7 praktik
pungutan liar
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
4,000 10,000 bebas dari
korupsi
8 praktik
meminta imbalan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
4,000 10,000 bebas dari
korupsi
10
praktik pengadaan tidak sesuai
standar
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
4,000 10,000 bebas dari
korupsi
11
praktik pemalsuan
laporan pertanggung
jawaban
Tim Pengadaan dan Pengguna Barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya.
4,000 10,000 bebas dari
korupsi
NILAI IPK 3,682 9,205 bebas dari
korupsi
Gambar 4.44 IPK berdasarkan rekanan jasa kontraktor
Dari hasil survei responden jasa Outsourcing, didapat IPK sebagai berikut (Tabel
4.56 dan Gambar 4.45):
Tabel 4.56 IPK berdasarkan responden jasa outsourcing
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 transparansi informasi
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
3,000 7,500 bebas dari
korupsi
2 potensi KKN
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa *Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
2,667 6,667 bebas dari
korupsi
3 ketidakpatuhan terhadap
peraturan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3,333 8,333 bebas dari
korupsi
4 praktik
pencaloan
Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
3,667 9,167 bebas dari
korupsi
5 benturan
kepentingan
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
3,333 8,333 bebas dari
korupsi
6 praktik
gratifikasi
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
3,667 9,167 bebas dari
korupsi
7 praktik
pungutan liar
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta imbalan.
3,667 9,167 bebas dari
korupsi
9
praktik pemalsuan
laporan keuangan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
3,667 9,167 bebas dari
korupsi
10
praktik pengadaan tidak sesuai
standar
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
3,667 9,167 bebas dari
korupsi
11
praktik pemalsuan
laporan pertanggung
jawaban
Tim Pengadaan dan Pengguna Barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya.
4,000 10,000 bebas dari
korupsi
NILAI IPK 3,485 8,712 Bebas dari
korupsi
Gambar 4.45 IPK berdasarkan rekanan jasa Outsourcing
Dari hasil survei responden jasa konsultasi/vendor, didapat IPK sebagai berikut
(Tabel 4.57 dan Gambar 4.46):
Tabel 4.53 IPK berdasarkan responden jasa konsultasi/vendor
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 transparansi informasi
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
3,778
9,444
bebas dari korupsi
2 potensi KKN
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa *Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
4,000 10,000 bebas dari
korupsi
3 ketidakpatuhan terhadap
peraturan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3,778 9,444 bebas dari
korupsi
4 praktik
pencaloan Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
3,900 9,750 bebas dari
korupsi
5 benturan
kepentingan
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
3,700 9,250 bebas dari
korupsi
6 praktik
gratifikasi
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
3,700 9,250 bebas dari
korupsi
7 praktik
pungutan liar
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
3,900 9,750 bebas dari
korupsi
8 praktik
meminta imbalan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta imbalan.
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
3,900 9,750 bebas dari
korupsi
10
praktik pengadaan tidak sesuai
standar
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
3,900 9,750 bebas dari
korupsi
11
praktik pemalsuan
laporan pertanggung
jawaban
Tim Pengadaan dan Pengguna Barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya.
3,900 9,750 bebas dari
korupsi
NILAI IPK 3,841 9,604 Bebas dari
korupsi
Gambar 4.47 IPK berdasarkan rekanan jasa konsultasi/vendor
Pada survei IPK tahun 2019 tidak ditemukan responden yang menjabat sebagai
komisaris.
4.6.2.2 Direktur
Dari hasil survei responden yang menjabat sebagai direktur, didapat IPK sebagai
berikut (Tabel 4.55 dan Gambar 4.48):
Tabel 4.55 IPK berdasarkan responden responden direktur
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 transparansi informasi
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa *Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
3,857 9,643 bebas dari
korupsi
3 ketidakpatuhan terhadap
peraturan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3,929 9,821 bebas dari
korupsi
4 praktik
pencaloan Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
3,786 9,464 bebas dari
korupsi
5 benturan
kepentingan
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
3,643 9,207 bebas dari
korupsi
6 praktik
gratifikasi
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
3,571 8,929 bebas dari
korupsi
7 praktik
pungutan liar
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
3,857 9,643 bebas dari
korupsi
8 praktik
meminta imbalan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta imbalan.
3,929 9,821 bebas dari
korupsi
9
praktik pemalsuan
laporan keuangan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
3,857 9,643 bebas dari
korupsi
10
praktik pengadaan tidak sesuai
standar
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
2 potensi KKN
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa *Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
3,333 8,333 bebas dari
korupsi
3 ketidakpatuhan terhadap
peraturan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3,444 8,611 bebas dari
korupsi
4 praktik
pencaloan Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
3,667 9,167 bebas dari
korupsi
5 benturan
kepentingan
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
3,333 8,333 bebas dari
korupsi
6 praktik
gratifikasi
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
3,444 8,611 bebas dari
korupsi
7 praktik
pungutan liar
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
3,667 9,167 bebas dari
korupsi
8 praktik
meminta imbalan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta imbalan.
3,556 8,889 bebas dari
korupsi
9
praktik pemalsuan
laporan keuangan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
3,667 9,167 bebas dari
korupsi
10
praktik pengadaan tidak sesuai
standar
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
Tim Pengadaan dan Pengguna Barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya.
4,000 10 bebas dari
korupsi
NILAI IPK 3,556 8,889 Bebas dari
korupsi
Gambar 4.49 IPK berdasarkan rekanan posisi manajer
4.6.2.4 Pegawai/staf
Dari hasil survei responden pegawai/staf, didapat IPK sebagai berikut (Tabel 4.57
dan Gambar 4.50):
Tabel 4.57 IPK berdasarkan responden pegawai/staf
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 transparansi informasi
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa *Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
3,606 9,015 bebas dari
korupsi
3 ketidakpatuhan terhadap
peraturan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3,788 9,470 bebas dari
korupsi
4 praktik
pencaloan Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
3,848 9,621 bebas dari
korupsi
5 benturan
kepentingan
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
3,576 8,939 bebas dari
korupsi
6 praktik
gratifikasi
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
3,485 8,712 bebas dari
korupsi
7 praktik
pungutan liar
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
3,909 9,773 bebas dari
korupsi
8 praktik
meminta imbalan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta imbalan.
3,788 9,470 bebas dari
korupsi
9
praktik pemalsuan
laporan keuangan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
3,909 9,773 bebas dari
korupsi
10
praktik pengadaan tidak sesuai
standar
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
1 Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
2 Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3 Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
5 Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
6 Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas.
7 Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
8 Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
9 Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
10 Dari skala 1-10 berapa nilai yang anda berikan terhadap persepsi korupsi di RSUD dr. Soedono Madiun secara keseluruhan? (Nilai 10 sangat bersih dari korupsi - nilai 1 sangat banyak kejadian korupsi)
Nama Responden : ........................................................ (boleh tidak diisi)
Jabatan pada badan usaha : □ Komisaris □ Direktur
□ Manajer □ Pegawai/staf
Beri tanda( √) pada jawaban yang sesuai
No. PERTANYAAN
JAWABAN
TIDAK SETUJU
KURANG SETUJU
SETUJU SANGAT SETUJU
4 3 2 1
1
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
2
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa
*Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
3 Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4 Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
No. PERTANYAAN
JAWABAN
TIDAK SETUJU
KURANG SETUJU
SETUJU SANGAT SETUJU
4 3 2 1
5
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
6 Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
7
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
8 Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta imbalan.
9
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
10
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
11
Tim Pengadaan dan Pengguna Barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya.
Dari skala 1-10 berapa nilai yang anda berikan terhadap persepsi korupsi di RSUD dr. Soedono Madiun secara keseluruhan?
(Nilai 10 sangat bersih dari korupsi - nilai 1 sangat banyak kejadian korupsi)