-
D O K U M E N P E N G A D A A N
P E L E L A N G A N S E D E R H A N A
Nomor: 060/DL-PS/PPBJ/12/2013
Tanggal: 19 Desember
2013
untuk
Pencetakan Buku Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I (2004-2009)
dan KIB II (2010-2014)
Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas
Tahun Anggaran: 2014
-
BAB I. UMUM
A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan
singkatan sebagai berikut:
- Barang : setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang
- HPS : Harga Perkiraan Sendiri
- Kemitraan : kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing
pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas
berdasarkan perjanjian tertulis;
- LDP : Lembar Data Pemilihan
- LDK : Lembar Data Kualifikasi
- Panitia : adalah tim yang diangkat oleh Pejabat selaku Kuasa
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan Penyedia
Barang/jasa
- PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang
bertang-
gung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- SP : Surat Pesanan
- LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja
K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE
yang dapat diakses melalui website LPSE.
C. Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi ini dibiayai
dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.
-
3
BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN
PASCAKUALIFIKASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor:019.01/PENG/PPBJ/12/2013
Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan
pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang secara
elektronik sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Pencetakan Buku Pencapaian Kinerja
Pembangunan KIB I (2004-2009) dan KIB II (2010-2014)
Nilai total HPS : Rp 456.500.000,- (Empat ratus lima puluh enam
juta lima ratus ribu rupiah).
Sumber pendanaan : APBN Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran
2014
2. Persyaratan Peserta
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang
memenuhi persyaratan : a. Badan usaha dengan kegiatan usahanya
dalam bidang Pencetakan sesuai
dengan SIUP; b. Memiliki pengalaman di bidang pencetakan buku
pemerintah dalam
kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, kecuali perusahaan yang
baru berdiri kurang dari 3 tahun;
dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
3. Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan barang/jasa dilaksanakan
secara elektronik dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat website LPSE:
http://lpse.lkpp.go.id/
4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Jadwal dapat dilihat pada
website LPSE.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Jakarta, 19 Desember 2013
TTD Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya
-
4
BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
A. UMUM
1. Lingkup
Pekerjaan 1.1 Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya mengumumkan kepada para peserta untuk
menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan pengadaan barang yang
tercantum dalam LDP.
1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan ditentukan dalam LDP.
1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam
LDP, berdasarkan Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus
Kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai
kontrak.
2. Sumber Dana
Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum
dalam LDP.
3. Peserta
Pemilihan
3.1 Pengadaan Barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua
peserta pengadaan yang berbentuk badan usaha, kemitraan atau
perorangan yang memenuhi kualifikasi.
3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan, baik
dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki
perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase
kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/ KSO
tersebut.
3.3 Peserta kemitraan/ KSO dilarang untuk mengubah perjanjian
Kerja Sama Operasi/kemitraan.
4. Larangan
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan
tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota
Panitia
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam bentuk
dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan
dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan
perundang-undangan;
b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur
hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/me-
-
5
niadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak
lain;
c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan
lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen
Pengadaan ini.
4.2 Peserta yang menurut penilaian Panitia Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terbukti melakukan
tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 dikenakan sanksi
sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan
dari
proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang;
b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara
perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak
berwenang. 4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kepada
PA/KPA.
5. Larangan
Pertentangan Kepentingan
5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya
dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.
5.2 Peran ganda sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain
meliputi:
a. seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan
Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan
Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada
Pelelangan yang sama.
b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak
perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing
dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Panitia
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau pejabat
yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan.
5.3 Afiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 5.1.
adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara
peserta dengan PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang antara lain
meliputi:
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai
dengan derajat kedua, baik
-
6
secara horizontal maupun vertikal;
b. PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan, baik langsung maupun
tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan
peserta;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik
langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih
dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu
pengurusnya sama.
5.4 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali
cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
6. Satu Penawaran Tiap Peserta
6.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai
anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu
paket pekerjaan.
6.2 Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan dilarang
menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota
kemitraan yang lain pada paket pekerjaan yang sama.
B. DOKUMEN PENGADAAN
7. Isi Dokumen Pengadaan
7.1 Dokumen pengadaan terdiri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen
Kualifikasi;
7.2 Dokumen Pemilihan meliputi: BAB I Umum BAB II Pengumuman
Pelelangan; BAB III Instruksi Kepada Peserta; BAB IV Lembar Data
Pemilihan; BAB V Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis BAB VI
Daftar Kuantitas dan Harga BAB VII Rancangan Kontrak; BAB VIII
Syarat Umum Kontrak; BAB IX Syarat Khusus Kontrak; BAB X Bentuk
Dokumen lain: a. Contoh Surat Penawaran b. Contoh Jaminan
Penawaran
7.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:
- Lembar Data Kualifikasi;
8. Bahasa Dokumen Pengadaan
Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam
proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.
9. Pemberian 9.1 Pemberian Penjelasan dilakukan secara
online
-
7
Penjelasan melalui aplikasi SPSE pada waktu yang ditentukan,
oleh Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
kepada peserta yang terdaftar.
9.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat Pemberian
Penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk
menolak/menggugurkan penawaran.
9.3 Apabila dipandang perlu, Panitia Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Aanwijzer atau
tim teknis yang ditunjuk, dapat memberikan penjelasan lanjutan
dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan
lapangan ditanggung oleh peserta.
9.4 Catatan tentang Pemberian Penjelasan mengenai
isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari
Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat
dilihat melalui aplikasi SPSE .Jika dilaksanakan penjelasan
lanjutan dapat dibuat Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL) yang
diunggah dalam website LPSE dan dapat dilihat melalui aplikasi
SPSE
9.5 Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau
perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya menuangkan ke dalam
Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan
dari Dokumen Pengadaan.
9.6 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting
tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka
ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan
ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal.
9.7 Peserta dapat mengunduh Adendum Dokumen
Pengadaan yang diunggah Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya pada website LPSE.
10. Perubahan Dokumen Pengadaan
10.1 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu
pemasukan penawaran, Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan
berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen
Pengadaan.
-
8
10.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
10.3 Pengumuman Adendum Dokumen Pengadaan dapat dilihat pada
website LPSE 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan
penawaran.
11. Perubahan Waktu
Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat
melakukan perubahan waktu pada setiap tahapan lelang dengan
menyertakan alasan.
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI
12. Biaya dalam Penyiapan Penawaran dan Kualifikasi
12.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan
penyampaian penawaran.
12.2 Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh
peserta.
13. Bahasa
Penawaran 13.1 Semua Dokumen Penawaran dan Dokumen Isian
Kualifikasi harus menggunakan Bahasa Indonesia. 13.2 Dokumen
penunjang yang terkait dengan
Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa
asing.
13.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu
disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi
perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam
Bahasa Indonesia.
14. Dokumen
Penawaran Dokumen Penawaran meliputi: a. Penawaran administrasi
dan harga, yang terdiri:
1)Surat penawaran, yang didalamnya mencantumkan: a)tanggal;
b)masa berlaku penawaran; c)harga penawaran; d)jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan;
2) Daftar kuantitas dan harga 3) Hasil pemindaian (scan) Jaminan
Penawaran.
b. dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: 1) Metode
pelaksanaan; 2) Struktur organisasi kerja/struktur manajemen
pencetakan; 3) Surat pernyataan kepemilikan mesin
pencetakan;
-
9
4) Daftar peralatan mesin pencetakan yang dimiliki;
5) Gambar/foto (berwarna) peralatan mesin pencetakan yang
dimiliki;
6) Surat pernyataan kepemilikan peralatan pendukung ;
7) Daftar peralatan pendukung yang dimiliki; 8) Gambar/foto
(berwarna) peralatan pendukung
yang dimiliki; 9) Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan
pekerjaan dalam kurun waktu 1x24 jam; 10) Surat pernyataan
bersedia menjaga kerahasiaan
naskah/dokumen yang akan dicetak; 11) Copian Surat ijin industri
yang masih berlaku; 12) Daftar Tenaga/Personil Karyawan Tetap,
dilampiri Ijasah, KTP, NPWP, Surat Pernyataan sebagai tenaga
yang ditugaskan (ditandatangani tenaga dan direktur) dan Daftar
Riwayat Hidup yang menjelaskan pengalaman kerja, terdiri dari: a.
Tenaga Ahli Desain/Layout/Setting (1 orang)
pendidikan min S1 bidang Desain Grafis, berpengalaman di bidang
pencetakan buku;
b. Tenaga Produksi ( 1 orang), pendidikan min SMU, berpengalaman
di bidang pencetakan buku;
c. Tenaga Finishing (minimal 1 orang), pendidikan min SMU,
berpengalaman di bidang pencetakan buku;
a. Tenaga Penghubung (2 orang), pendidikan min Diploma III ,
berpengalaman di bidang pencetakan;
c. Data Isian Kualifikasi. Khusus untuk item-item
berikut wajib melampirkan hasil pemindaian (scan), yaitu: 1)
SIUP
15. Harga Penawaran
15.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan
huruf.
15.2 Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea,
retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus
dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini
diperhitungkan dalam total harga penawaran.
16. Mata Uang
Penawaran dan Cara Pembayaran
16.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang
sesuai yang tercantum dalam LDP.
16.2 Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang ini dilakukan
sesuai dengan cara yang ditetapkan
-
10
dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus
Kontrak.
17. Masa Berlaku
Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan
17.1 Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam
LDP.
17.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir
masa berlakunya penawaran, Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dapat meminta kepada seluruh peserta secara
tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut
dalam jangka waktu tertentu. Konfirmasi perpanjangan dapat
dilakukan secara elektronik, peserta Pengadaan dapat menyampaikan
konfirmasi secara elektronik melalui e-mail.
17.3 Peserta dapat : a. menyetujui permintaan tersebut tanpa
mengubah penawaran; b. menolak permintaan tersebut dan dapat
mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan
sanksi.
17.4 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang
ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam
LDP.
18. Pengisian Dokumen Isian Kualifikasi
18.1 Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan
mengisi Isian Data Kualifikasi dalam aplikasi SPSE.
18.2 Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah
disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan.
19. Pakta
Integritas 19.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah
dan
tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi,
dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang.
19.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket
pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka Penyedia barang/jasa dianggap
telah menandatangani Pakta Integritas.
20. Jaminan Penawaran
20.1 Peserta wajib menyerahkan Jaminan Penawaran Asli yang
dikirim melalui pos/jasa pengiriman berbadan hukum kepada
Sekretariat Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya paling lambat (stempel pos/jasa pengiriman) sebelum batas
akhir pemasukan
-
11
penawaran sesuai jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE.
20.2 Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a.
diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan
penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program
asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri
Keuangan;
b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan
penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang
ditetapkan dalam LDP;
c. nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan
Penawaran;
d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai
nominal yang ditetapkan dalam LDP;
e. besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan
huruf;
f. nama Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mengadakan
pelelangan;
g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang
dilelangkan;
h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat
(unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari
Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diterima
oleh Penerbit Jaminan;
i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama
Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan..
20.3 Jaminan Penawaran dari pemenang lelang akan
dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan Jaminan
Pelaksanaan.
20.4 Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan
sebagai pemenang lelang akan dikembalikan setelah pengumuman
pemenang lelang.
20.5 Jaminan penawaran akan disita apabila: a. peserta terlibat
KKN; b. calon pemenang dan calon pemenang
cadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambah nilai jaminan
pelaksanaan dalam hal harga
-
12
penawarannya dibawah 80% HPS; c. calon pemenang dan calon
pemenang 1 dan
2 tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi
dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
d. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2
mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau
gagal tanda tangan kontrak.
21. Bentuk
Dokumen Penawaran
Dokumen Penawaran disampaikan dalam bentuk softcopy berupa file
yang telah dienkripsi dianggap telah ditandatangani oleh peserta
pengadaan.
D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
22. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran
22.1 Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metode 1
(satu) file.
22.2 Dokumen penawaran terdiri dari: a. Penawaran administrasi
dan harga; b. Penawaran teknis; c. Dokumen Isian Kualifikasi.
22.3 File disandikan dengan Aplikasi Pengaman Dokumen
(APENDO).
22.4 Peserta wajib mengetahui dan mengikuti ketentuan penggunaan
APENDO yang tersedia pada aplikasi APENDO.
23. Penyampaian Dokumen Penawaran
23.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Panitia
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya: a.
Pertama-tama, mengirimkan data kualifikasi
melalui melalui aplikasi SPSE; b. Dilanjutkan dengan mengunggah
file
penawaran terenkripsi melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang
ditetapkan.
23.2 Peserta hanya dapat menyampaikan Dokumen
Penawaran kepada Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya melalui aplikasi SPSE.
23.3 Peserta dapat mengirim data kualifikasi dan mengunggah file
penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan
Dokumen Penawaran. Data kualifikasi dan file penawaran terakhir
akan menggantikan data dan file yang telah terkirim sebelumnya.
-
13
24. Batas Akhir
Waktu Pemasukan Penawaran
Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi
SPSE kepada Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya paling lambat sesuai dengan jadwal pengadaan dalam aplikasi
SPSE.
25. Penawaran Terlambat
Setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, Aplikasi SPSE
akan menolak setiap penawaran yang akan dikirim. .
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN
26. Pembukaan Penawaran
26.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Panitia Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya mengunduh dan melakukan
dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO sesuai waktu yang
telah ditetapkan.
26.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka
(didekripsi), Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk
mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat
dibuka. Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya menetapkan penawaran tidak memenuhi syarat.
Apabila dapat dibuka, maka Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya akan melanjutkan proses atas penawaran yang
bersangkutan.
26.3 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3
(tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal.
26.4 Penawaran masuk yang dimaksud butir 26.3
adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka, yang berisi data
kualifikasi dan penawaran administrasi, teknis dan harga.
26.5 Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya tidak boleh menggugurkan penawaran pada
waktu pembukaan penawaran kecuali untuk file penawaran yang sudah
dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE.
27. Evaluasi Penawaran
27.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi sistem
gugur.
27.2 [Untuk kontrak harga satuan atau kontrak
-
14
gabungan harga satuan dan lump sum, dilakukan koreksi aritmatik
sebelum dilakukan evaluasi penawaran dengan ketentuan: a. volume
pekerjaan yang tercantum dalam
daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum
dalam Dokumen Pengadaan;
b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume
dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan
ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh
diubah; dan
c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah
termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan
pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.]
27.3 [Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran
sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih
rendah dari urutan peringkat semula.] [Koreksi aritmatik untuk
penawaran kontrak lump sump yang melampirkan daftar kuantitas dan
harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang
tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum
dalam Dokumen Pengadaan tanpa mengubah nilai penawaran.]
27.4 [Penawaran setelah koreksi aritmatik yang
melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.]
27.5 [Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Panitia Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya menyusun urutan dari
penawaran terendah.]
27.6 [Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
memasukan hasil koreksi aritmatik pada aplikasi SPSE
27.7 Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh
Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk
mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai
dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
27.8 Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3
(tiga) penawar yang menawar
-
15
harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan
dengan melakukan evaluasi penawaran harga.
27.9 Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; dan c. evaluasi
harga;
27.10 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi
sebagai berikut: a. Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dilarang menambah, mengurangi,
mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Pengadaan ini;
b. Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau
mengubah isi Dokumen Penawaran;
c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai
dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang
bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran
bersyarat adalah: 1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan
ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja
pekerjaan; dan/atau
2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil
diantara peserta yang memenuhi syarat.
e. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi
kepada Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
selama proses evaluasi;
f. Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: 1)
Ketidakikutsertaan peserta dalam
pemberian penjelasan; dan/atau 2) kesalahan yang tidak
substansial,
misalnya surat penawaran tidak berkop perusahaan;
g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan
usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama
-
16
(kolusi/persekongkolan) antara peserta, Panitia Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan/atau PPK, dengan
tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang
ditunjuk sebagai calon
pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam
Daftar Hitam;
2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta
lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada
angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal.
27.11 Evaluasi Administrasi: a. evaluasi terhadap data
administrasi hanya
dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat
penilaian kualifikasi;
b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,
apabila: 1) syarat-syarat substansial yang diminta
berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi;
2) Terdapat surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) jangka waktu berlakunya surat
penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP;
b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak
melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; dan
c) bertanggal. 3) Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan
sebagai berikut: a) diterbitkan oleh Bank Umum,
perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai
program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh
Menteri Keuangan;
b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan
penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang
ditetapkan dalam LDP;
c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat
Jaminan Penawaran;
d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai
jaminan yang
-
17
ditetapkan dalam LDP; e) besaran nilai Jaminan Penawaran
dicantumkan dalam angka dan huruf; f) nama Panitia Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyayang menerima Jaminan
Penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnyayang mengadakan pelelangan; dan
g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang
dilelangkan.
h) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat
(unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari
Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyaditerima
oleh Penerbit Jaminan;
i) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan/Kerja Sama
Operasi (KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan.
j) substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada
penerbit jaminan telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara
tertulis oleh Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnyakepada penerbit jaminan. Dalam hal penyedia barang/jasa
hanya mengirimkan softcopy jaminan penawaran dan tidak mengirimkan
jaminan penawaran asli, penyedia barang/jasa tersebut tidak dapat
digugurkan pada tahap evaluasi administrasi jika hasil konfirmasi
kepada penerbit jaminan menyatakan bahwa jaminan tersebut dapat
dicairkan.
c. Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan
meragukan;
d. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan
dengan evaluasi teknis;
e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan
-
18
dengan evaluasi teknis; dan f. apabila tidak ada peserta yang
memenuhi
persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.
g. Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
memasukan hasil evaluasi administrasi pada aplikasi SPSE, termasuk
alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi administrasi.
27.12 Evaluasi Teknis: a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis
sesuai
dengan yang ditetapkan; b. evaluasi teknis dilakukan dengan
sistem
gugur, dengan ketentuan: 1) Penguasaan Metode Pelaksanaan
yang
menggambarkan: a. Persiapan; b. Pelaksanaan; c. Pengiriman;
2) Struktur organisasi kerja/struktur manajemen pencetakan;
3) Surat pernyataan kepemilikan mesin pencetakan;
4) Daftar peralatan mesin pencetakan yang dimiliki;
5) Gambar/foto (berwarna) peralatan mesin pencetakan yang
dimiliki;
6) Surat pernyataan kepemilikan peralatan pendukung;
7) Daftar peralatan pendukung yang dimiliki;
8) Gambar/foto (berwarna) peralatan pendukung yang dimiliki;
9) Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan dalam
kurun waktu 1x24 jam;
10) Surat pernyataan bersedia menjaga kerahasiaan naskah/dokumen
yang akan dicetak;
11) Copian Surat ijin industri yang masih berlaku;
12) Pemenuhan Kualifikasi Tenaga Ahli Desain/Layout/Setting;
13) Pemenuhan Kualifikasi Tenaga Produksi; 14) Pemenuhan
Kualifikasi Tenaga Finishing; 15) Pemenuhan Kualifikasi Tenaga
Penghubung
c. Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat
-
19
tertentu bila diperlukan;
d. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang
jelas atau meragukan, Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam
klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi
penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
e. Hasil evaluasi dan klarifikasi yang dapat mengugurkan
penawaran:
1) Metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan pekerjaan
dan/atau pada saat klarifikasi tidak dapat menjelaskan atau
menggambarkan penguasaan metode pelaksanaan secara baik;
2) Struktur organisasi yang digunakan dalam pelaksanaan tidak
dilampirkan/tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen
pengadaan;
3) Surat pernyataan kepemilikan mesin pencetakan tidak
dilampirkan dalam dokumen penawaran;
4) Daftar peralatan mesin pencetakan yang dimiliki tidak
dilampirkan atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen
pengadaan;
5) Gambar/foto (berwarna) peralatan mesin pencetakan yang
dimiliki tidak dilampirkan atau pada saat dilakukan klarifikasi
lapangan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen
pengadaan;
6) Surat pernyataan kepemilikan peralatan pendukung tidak
dilampirkan dalam dokumen penawaran;
7) Daftar peralatan pendukung yang dimiliki dimiliki tidak
dilampirkan atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen
pengadaan;
8) Gambar/foto (berwarna) peralatan pendukung yang dimiliki
tidak dilampirkan atau pada saat dilakukan klarifikasi lapangan
tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan;
9) Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan dalam
kurun waktu 1x24 jam tidak dilampirkan dalam dokumen penawaran;
-
20
10) Surat pernyataan bersedia menjaga kerahasiaan naskah/dokumen
yang akan dicetak tidak dilampirkan dalam dokumen penawaran;
11) Copian Surat ijin industri yang masih berlaku tidak
dilampirkan dalam dokumen penawaran;
12) Daftar personil tidak dilampirkan/kualifikasi tenaga tidak
sesuai yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan;
f. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan
dengan evaluasi harga ;
g. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus
evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi
harga;
h. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka
pelelangan dinyatakan gagal.
i. Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
memasukan hasil evaluasi teknis pada aplikasi SPSE, termasuk alasan
ketidaklulusan peserta dalam evaluasi teknis
27.13 Evaluasi Harga a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi
adalah
hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: 1) total
harga penawaran dibandingkan
terhadap nilai total HPS: a) apabila total harga penawaran
atau
penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur;
dan
b) apabila semua harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi
di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
2) harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus
sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS,
dilakukan klarifikasi. Harga satuan penawaran tersebut dinyatakan
timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar
Kuantitas dan Harga;
3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis
dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap
dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan
pekerjaan lainnya;
-
21
4) [untuk kontrak lump sum: a) apabila ada perbedaan antara
penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka
nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan
dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam
tulisan angka; atau
c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka
penawaran dinyatakan gugur]
b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan
sebagai berikut: 1) klarifikasi kewajaran harga apabila harga
penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan
ketentuan: a) apabila peserta tersebut ditunjuk
sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan
Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS;
dan
b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan
nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan
Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar
Hitam.
c. Apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan adanya persaingan
usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/
persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang
terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
d. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga
penawaran yang sama, maka Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya memilih peserta yang mempunyai kemampuan
teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.
e. Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)
27.14 Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti
adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi
pengaturan bersama (kolusi/
-
22
persekongkolan) antara peserta, Panitia Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan/atau PPK, dengan
tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: a. peserta yang
ditunjuk sebagai calon
pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam
Daftar Hitam;
b. anggota Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti,
dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
c. proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta
lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
d. apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada
angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.
28. Evaluasi
Kualifikasi
28.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang
lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)
28.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode
penilaian sistem gugur.
28.3 Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah
merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat
dilengkapi.
28.4 Tatacara evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam
Dokumen Pengadaan ini.
28.5 Apabila calon pemenang lelang serta pemenang
cadangan 1 dan 2 (apabila ada) tidak lulus evaluasi kualifikasi,
maka dilakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawar ranking
berikutnya.
29. Pembuktian
Kualifikasi 29.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta
yang
memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi
kualifikasi.
29.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara
melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh
yang berwenang dan meminta salinannya.
29.3 Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan klarifikasi dan/atau
verifikasi kepada penerbit dokumen,
-
23
apabila diperlukan. 29.4 Apabila hasil pembuktian kualifikasi
ditemukan
pemalsuan data, maka peserta digugurkan dan dimasukkan dalam
Daftar Hitam.
29.5 Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian
kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.
F. PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN
30. Pengumuman Pemenang
Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)
melalui aplikasi SPSE dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat
31. Sanggahan 31.1 Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara
elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada
Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam
waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai
bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan secara
offline kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum
dalam LDP.
31.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi
penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan
dan
prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2013 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan
usaha yang sehat; dan/atau
c. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyadan/atau pejabat yang
berwenang lainnya.
31.3 Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
wajib memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi SPSE
atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
menerima surat sanggahan.
31.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya menyatakan pelelangan
gagal.
-
24
31.5 Sanggahan yang disampaikan secara offline, bukan kepada
Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau
disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan
ditindaklanjuti secara offline di luar aplikasi SPSE oleh
pihak-pihak yang berwenang.
32. Sanggahan
Banding 32.1 Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban
sanggahan dari Panitia Pengadaan, dapat mengajukan sanggahan
banding secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga//Pimpinan
Institusi Lainnya atau Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam
LDP, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban
sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Panitia Pengadaan, dan APIP
K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP.
32.2 Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi
Lainnya atau Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP wajib
memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan banding
diterima.
32.3 Peserta yang akan melakukan sanggahan banding
harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang sebesar
ketentuan dalam LDP dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja
sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.
32.4 Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah
Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
32.5 Sanggahan banding menghentikan proses
pelelangan. 32.6 Sanggahan banding yang disampaikan bukan
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/piminan isntritusi atau Kepala
Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP atau disampaikan diluar masa
sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus
ditindaklanjuti.
G. PENUNJUKAN PEMENANG
33. Penunjukan Penyedia/Jasa
33.1 Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
membuat dan mengunggah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ke
dalam aplikasi SPSE dan
-
25
menginformasikan kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan
Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ).
33.2 PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:
a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan dan/atau
sanggahan banding
terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah dan/atau masa
sanggah
banding berakhir.
33.3 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut,
dengan ketentuan: a. apabila yang bersangkutan mengundurkan
diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang
dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, maka Jaminan Penawaran
yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan
dalam LDP;
b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima
secara obyektif oleh Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan
dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP serta
dimasukkan dalam Daftar Hitam, atau
c. apabila yang tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya
sudah tidak berlaku, maka jaminan penawaran yang bersangkutan tidak
boleh dicairkan.
33.4 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka
penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai
dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan
Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang
masa berlakunya.
33.5 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri,
maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat
laporan dari PPK.
33.6 SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja
setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada
sanggahan.
-
26
33.7 SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab.
33.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan
Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
33.9 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak
sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada
PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: a. apabila PA/KPA
sependapat dengan PPK,
dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal;
atau
b. apabila PA/KPA sependapat dengan Panitia Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, PA/KPA memutuskan
penetapan pemenang oleh anitia Pengadaan Barang/Pekerjaan /Jasa
Lainnya bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk
mengeluarkan SPPBJ.
33.10 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
34. BAHP dan Kerahasiaan Proses
34.1 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara
Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya bersifat rahasia sampai dengan saat
pengumuman pemenang.
34.2 Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
menuangkan ke dalam BAHP segala hal terkait proses pemilihan
penyedia/barang jasa secara elektronik yang tidak dapat diakomodir
atau difasilitasi aplikasi SPSE
34.3 Jika diperlukan, file BAHP dapat diunggah secara berulang,
diganti atau ditimpa sampai dengan kontrak ditandatangani.
H. PELELANGAN GAGAL
35. Pelelangan Gagal
35.1 Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
menyatakan Pelelangan gagal, apabila: a. jumlah peserta yang
memasukan Dokumen
Penawaran (file penawaran administrasi teknis harga yang dapat
dibuka) kurang dari 3 (tiga);
b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi
-
27
penawaran; c. dalam evaluasi penawaran ditemukan
bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; d. [harga
penawaran terendah terkoreksi untuk
Kontrak Harga Satuan atau Kontrak gabungan lump sum dan Harga
Satuan lebih tinggi dari HPS;] [seluruh harga penawaran yang masuk
untuk Kontrak Lump Sum di atas HPS;]
e. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak
sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2013 dan
Dokumen Pengadaan ternyata benar;
f. sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen
Pengadaan ternyata benar; atau
g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah
dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi
dan/atau pembuktian kualifikasi.
35.2 [KPA pada K/L/I atau PA/KPA pada Daerah] sebagaimana
tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. [KPA
pada K/L/I atau PA/KPA pada Daerah]
sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak
bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai
dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2013;
b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP
dan/atau PPK ternyata benar;
c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
d. sanggahan dari Penyedia atas kesalahan prosedur yang
tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia ternyata benar;
e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No.
70 Tahun 2013;
f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari
Dokumen Pengadaan;
g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2
mengundurkan diri; atau
35.3 [Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Institusi Lainnya
sebagaimana tercantum dalam LDP selaku PA menyatakan pelelangan
gagal, apabila: a. Sanggahan banding dari peserta atas
-
28
terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan
yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Panitia Pengadaan, ternyata
benar; atau
b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA,
ternyata benar.]
[Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan
pelelangan gagal, apabila:
a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran
prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan PA, KPA, PPK
dan/atau Panitia Pengadaan, ternyata benar; atau
b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA
dan/atau KPA, ternyata benar.]
35.4 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka
Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
memberitahukan secara elektronik kepada peserta.
35.5 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Panitia
Pengadaan Barang/Pekerjaan /Jasa meneliti dan menganalisis penyebab
terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu
melakukan: a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen
Penawaran; c. pelelangan ulang; atau d. penghentian proses
pelelangan
I. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN
36. Surat Jaminan Pelaksanaan
36.1 Peserta berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan
Pelaksanaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPBJ
diterbitkan.
36.2 Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai
berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan
penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program
asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri
Keuangan;
b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dimulai sejak tanggal
penandatangan kontrak dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu
yang ditetapkan dalam LDP;
c. nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat
Jaminan Pelaksanaan;
-
29
d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai
jaminan yang ditetapkan;
e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan
huruf;
f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama
PPK yang mengadakan pelelangan;
g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang
tercantum dalam SPPBJ.
h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat
(unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari
PPK diterima oleh Penerbit Jaminan;
i. Jaminan Pelaksanaan atas nama kemitraan (Kerja Sama
Operasi/KSO) harus ditulis atas nama kemitraan;
j. memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin.
36.3 PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis
substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada
penerbit jaminan
36.4 Kegagalan Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat
Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk
menandatangani Kontrak.
36.5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan
Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.
J. PENANDATANGANAN KONTRAK
37. Penandatanganan Kontrak
37.1 Sebelum penandatangan kontrak PPK wajib memeriksa apakah
pernyataan dalam Dokumen Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila
salah satu pernyataan tersebut sudah tidak dipenuhi, maka
penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
37.2 Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia
menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan: a. nilai Jaminan
Pelaksanaan untuk harga
penawaran atau penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh
perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus)
dari nilai penawaran atau penawaran terkoreksi;
-
30
atau b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga
penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh
perseratus) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari
nilai total HPS
37.3 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi
Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali
perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun
anggaran.
37.4 Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah
mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.
37.5 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi
substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan
paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
37.6 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak
dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan
ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku
urutan sebagai berikut: a. adendum Surat Perjanjian; b. pokok
perjanjian; c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan
harga; d. syarat-syarat khusus Kontrak; e. syarat-syarat umum
Kontrak; f. spesifikasi khusus; g. spesifikasi umum; h.
gambar-gambar; dan i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan,
SPPBJ, BAHP.
37.7 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli,
terdiri dari: 1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi
materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada
bagian yang ditandatangani oleh PPK;
b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila
diperlukan.
-
31
37.8 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama
Penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta
Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan atau penyedia perorangan.
37.9 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak
disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud
pada poin 38.8 diatas, dapat menandatangani Kontrak, sepanjang
mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau
pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk
menandatangani Kontrak.
-
32
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN
LEMBAR DATA PEMILIHAN A. LINGKUP
PEKERJAAN
1. Pokja : Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
2. Alamat Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya Panitia Jl. Sunda Kelapa No. 9 Jakarta Pusat (Jl. Dr.
Kusuma Atmaja)
3. Website : http://bappenas.go.id/
4. Website LPSE: http://lpse.lkpp.go.id/
5. Nama paket pekerjaan: Pencetakan Buku Pencapaian Kinerja
Pembangunan KIB I (2004-2009) dan KIB II (2010-2014)
6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: Januari 2014 s/d Maret
2014
B. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2014.
C. HARGA PERKIRAAN
SENDIRI (HPS)
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 456.500.000,- (Empat
ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) .
D. METODE PEMILIHAN
Pemilihan penyedia ini dilaksanakan dengan metode Pelelangan
Sederhana Pascakualifikasi.
E. PESERTA YANG DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN
Pemilihan ini terbuka dan diikuti oleh penyedia dalam negeri
yang berbentuk badan usaha.
F. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN
(lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE)
G. PENINJAUAN LAPANGAN [apabila diperlukan]
(lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE)
H. DOKUMEN PENAWARAN
terdiri dari: 1. Penawaran administrasi; 2. Penawaran teknis; 3.
Penawaran harga; dan 4. Dokumen Isian Kualifikasi
-
33
I. MATA UANG
PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN
1. Mata uang yang digunakan Rupiah
2. Pembayaran dilakukan dengan cara Kontrak Harga Satuan.
J. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN
Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender
sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
K. JAMINAN PENAWARAN
1. Besarnya jaminan penawaran adalah: Rp. 9.130.000,- (Sembilan
juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
2. Masa berlakunya jaminan penawaran 90 (sembilan puluh) hari
kalender
L. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
(lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE)
M. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN
(lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE)
N. PEMBUKAAN PENAWARAN
(lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE)
O. EVALUASI PENAWARAN
Metoda evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur.
P. SANGGAHAN,
SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN
1. Sanggahan ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas.
2. Tembusan sanggahan ditujukan kepada : a. PPK DM III dan
Pembiayaan Lainnya Setmen
PPN/Settama Bappenas b. PA/KPA Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
c. APIP Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Sanggahan Banding ditujukan kepada Sekretaris Menteri
PPN/Bappenas selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Tembusan sanggahan banding ditujukan kepada a. PPK DM III dan
Pembiayaan Lainnya Setmen
-
34
PPN/Settama Bappenas b. Inspektur Utama Kementerian
Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Pengaduan ditujukan kepada APIP Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Q. JAMINAN
SANGGAHAN BANDING
1. Besarnya jaminan sanggahan banding Rp. 4.565.000,- (Empat
juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
2. Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Panitia Pengadaan
Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya.
3. Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan pada Kas
Negara.
R. JAMINAN PELAKSANAAN
1. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan memperhitungkan tanggal
penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
2. Jaminan Pelaksanaan dicarikan dan disetorkan pada Kas
Negara.
-
1
BAB V
RENCANA KERJA DAN SYARAT
PEKERJAAN PENCETAKAN BUKU PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KIB I
(2004-2009) DAN KIB II (2010-2014)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2014
UMUM
Yang dimaksud dengan pekerjaan Pencetakan Buku Pencapaian
Kinerja Pembangunan KIB I (2004-2009) dan KIB II (2010-2014)
Kementerian PPN/Bappenas adalah pencetakan buku yang memuat
buku-buku yang terkait dengan agenda Kementerian PPN/Bappenas dan
merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden/Wakil Presiden.
Buku-buku yang terkait dengan agenda tersebut antara lain adalah
KIB I DAN KIB II. Pencetakan Buku tersebut akan dipergunakan
Kementerian/lembaga, Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia,
media massa cetak dan elektronik, lembaga swadaya masyarakat, tokoh
masyarakat, pengamat politik, ekonomi dan sosial, asosiasi profesi,
lembaga riset, lembaga keagamaan, mahasiswa, perguruan tinggi dan
lembaga donor.
KHUSUS
Peserta yang dapat mengikuti pelelangan pencetakan buku
Kementerian PPN/Bappenas adalah Perusahaan percetakan yang memiliki
persyaratan sebagai berikut:
1. Mempunyai pengalaman pencetakan buku Pemerintah dalam kurun 4
(empat) tahun terakhir;
2. Perusahaan pencetakan yang dapat melakukan pencetakan dalam
jumlah banyak dengan waktu kurang dari 1 X 24 jam;
3. Perusahaan pencetakan yang menerapkan kerja karyawan dengan 3
(tiga) shift;
4. Perusahaan pencetakan mempunyai struktur organisasi kerja
atau struktur manajamen perusahaan pencetakan;
5. Perusahaan pencetakan yang berdomisili diluar JABODETABEK
wajib memiliki kantor produksi di sekitar wilayah JABODETABEK;
6. Peserta lelang Wajib menunjukkan bukti kerjasama atau kontrak
kerja asli (SPK dan sejenisnya) atas pekerjaan pencetakan buku pada
saat verifikasi nyata;
7. Bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan pencetakan buku
sesuai prosedur yang berlaku di Kementerian PPN/Bappenas;
8. Bersedia dan sanggup melakukan pencetakan ulang apabila
terdapat perubahan mendasar yang diakibatkan oleh kesalahan pihak
pencetakan tanpa ada biaya pengganti;
9. Bersedia dan sanggup menjaga kerahasiaan dan keamanan atas
naskah/ dokumen yang akan dicetak;
10. Bersedia mengembalikan master cetakan setelah pekerjaan
selesai dikerjakan;
11. Hak cipta adalah milik Kementerian PPN/Bappenas, Penyedia
dilarang menduplikasi dan wajib menyerahkan bahan-bahan cetakan
setelah pekerjaan pencetakan selesai dikerjakan;
12. Pihak perusahaan mampu menguraikan proses/tahapan pencetakan
yang harus disertakan dalam dokumen penawaran;
C. RUANG LINGKUP PEKERJAAN PENCETAKAN
Tugas yang diberikan kepada pemenang lelang adalah untuk
melaksanakan pencetakan buku-buku Kementerian PPN/Bappenas adalah
Buku Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I (2004-2009) dan KIB II
(2010-2014)
Pencetakan tersebut dilakukan dalam kurun waktu tahun anggaran
2014 dan pelaksanaan pencetakan dilakukan dengan waktu yang tidak
bersamaan/sesuai kebutuhan, misalnya diperlukan cetakan petama
sebanyak 100 set, cetakan kedua 1000 set dan cetakan ketiga 900
set. Namun bisa juga dicetak sekaligus atau sesuai kebutuhan.
Banyaknya halaman setiap buku dan jumlah buku yang dicetak tidak
mengikat/sesuai dengan kebutuhan. Pemenang lelang harus dapat
melaksanakan pencetakan dalam waktu kurang dari 1 X 24 jam.
-
2
D. SARANA KERJA
Untuk menunjang kualitas produk cetakan buku yang dihasilkan,
pemenang lelang adalah perusahaan
pencetakan yang memiliki pengalaman dan memiliki sebagai
berikut:
1. Peralatan Pencetakan:
a. Mesin cetak fullcolour (4 warna) minimal 2 unit
b. Mesin potong 4 mata pisau minimal 2 unit
c. Mesin Cetak Offset Plano, minimal 1 unit
d. Mesin Platmaker minimal 1 unit
e. Mesin Penjilid/Bidding minimal 1 unit
f. Mesin Potong minimal 1 unit
g. Mesin Sortir minimal 1 unit
Pada saat verifikasi nyata, calon pemenang lelang harus dapat
menunjukan/membutikan kepemilikan peralatan pencetakan yang
tersebut diatas. Calon pemenang lelang yang tidak dapat
menunjukan/membuktikan
kepemilikan peralatan pencetakan tidak dapat ditunjuk sebagai
pemenang lelang.
2. Peralatan Pendukung:
a. Memiliki peralatan komputer, printer colour, saluran
internet, telepon dan perlengkapan multimedia lainnya sebagai
perangkat pendukung dalam proses pelaksanaan pencetakan;
b. Menyediakan Generator Set (Genset) dengan kapasitas yang
memadai sebagai Back Up aliran listrik PLN kantor produksi
pencetakan bila terjadi pemadaman aliran listrik PLN;
Pada saat verifikasi nyata, calon pemenang lelang harus dapat
menunjukan/membutikan kepemilikan peralatan pendukung yang tersebut
diatas. Calon pemenang lelang yang tidak dapat
menunjukan/membuktikan kepemilikan peralatan tidak dapat ditunjuk
sebagai pemenang lelang.
3. Tenaga Kerja, sebagai berikut:
a. Tenaga Pelaksana Tahap Persiapan, yaitu:
1) Tenaga Penghubung (2 orang)
Persyaratan:
a) Pendidikan minimal Diploma III;
b) Memiliki pengalaman dalam bidang pencetakan buku;
c) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan alamat tempat
tinggal yang jelas;
d) Karyawan tetap perusahaan;
e) Bersedia ditugaskan setiap waktu (baik pada jam maupun diluar
jam kerja) pada saat pelaksanaan pencetakan. Ketidakhadiran tenaga
penghubung pada saat diperlukan dengan alasan yang tidak dapat
diterima pemberi tugas atau tanpa adanya tenaga pengganti dengan
waktu yang cepat, dapat dianggap suatu kelalaian yang dapat
menyebabkan pemutusan kontrak kerja sama.
2) Tenaga Ahli Desain, Lay out, dan setting (1 orang)
Persyaratan:
a) Pendidikan minimal S1 dibidang desain grafis;
b) Menguasai program-program aplikasi terkait, seperti Adobe
Photoshop dan Adobe InDesign, serta memiliki kemampuan seni yang
baik;
c) Memiliki pengalaman dalam bidang pencetakan buku;
d) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan alamat tempat
tinggal yang jelas;
e) Karyawan tetap perusahaan;
f) Bersedia ditugaskan setiap waktu (baik pada jam maupun diluar
jam kerja) pada saat pelaksanaan pencetakan. Ketidakhadiran tenaga
Ahli Desain/Lay out/setting pada saat diperlukan dengan alasan
-
3
yang tidak dapat diterima pemberi tugas atau tanpa adanya tenaga
pengganti dengan waktu yang cepat, dapat dianggap suatu kelalaian
yang dapat menyebabkan pemutusan kontrak kerja sama.
b. Tenaga Pelaksana Tahap Cetak, yaitu:
1) Tenaga Produksi (1 orang)
Persyaratan:
a) Pendidikan minimal SMU;
b) Memiliki pengalaman dalam bidang pencetakan buku;
c) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan alamat tempat
tinggal yang jelas;
d) Karyawan tetap perusahaan;
e) Bersedia ditugaskan setiap waktu (baik pada jam maupun diluar
jam kerja) pada saat pelaksanaan pencetakan. Ketidakhadiran tenaga
ahli produksi pada saat diperlukan dengan alasan yang tidak dapat
diterima pemberi tugas atau tanpa adanya tenaga pengganti dengan
waktu yang cepat, dapat dianggap suatu kelalaian yang dapat
menyebabkan pemutusan kontrak kerja sama.
2) Tenaga Finishing
Persyaratan:
a) Pendidikan minimal SMU;
b) Memiliki pengalaman dalam bidang pencetakan buku;
c) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan alamat tempat
tinggal yang jelas;
d) Karyawan tetap perusahaan;
e) Bersedia ditugaskan setiap waktu (baik pada jam maupun diluar
jam kerja) pada saat pelaksanaan pencetakan. Ketidakhadiran tenaga
ahli finshing pada saat diperlukan dengan alasan yang tidak dapat
diterima pemberi tugas atau tanpa adanya tenaga pengganti dengan
waktu yang cepat, dapat dianggap suatu kelalaian yang dapat
menyebabkan pemutusan kontrak kerja sama.
E. MEKANISME KERJA
Adapun mekanisme dari kegiatan pencetakan buku-buku Kementerian
PPN/Bappenas yang akan dilaksanakan ini
adalah sebagai berikut:
1. Mendesain baik cover maupun isi menjadi softprove;
2. Menyerahkan softprove pertama tersebut kepada penanggung
jawab penyusunan buku untuk mendapatkan
persetujuan;
3. Apabila softprove pertama sudah disetujui oleh penanggung
jawab penyusunan buku, maka dicetak jika
diperlukan sebanyak 1 s.d. 10 eksemplar sesuai spesifikasi yang
selanjutnya diberikan kepada penanggung
jawab penyusunan;
4. Apabila diperlukan, maka dilakukan perbaikan desain baik
cover maupun isinya menjadi softprove kedua;
5. Untuk memenuhi kualitas pencetakan dan penjilidan, maka
sebelum memulai suatu pekerjaan pencetakan,
perusahaan harus mencetak dan menjilid buku yang akan dicetak
sebagai contoh hasil pekerjaannya nanti.
Berkenaan dengan hal ini, maka perusahaan harus menyerahkan
softprove kedua kepada penanggung jawab
penyusunan buku untuk mendapatkan persetujuan;
6. Apabila softprove kedua sudah disetujui atau final harus ada
paraf atau surat oleh penanggung jawab
penyusunan buku, bahwa buku dapat dicetak sesuai spesifikasi
yang diberikan oleh penanggung jawab
dengan jumlah yang telah ditentukan;
7. Dalam hal koordinasi antara perusahaan dan penanggung jawab
penyusunan buku, khususnya berkenaan
dengan langkah-langkah sebelum memulai suatu pekerjaan
pencetakan, maka perusahaan wajib
berkoordinasi dengan penanggung jawab penyusunan buku untuk
menjamin kualitas materi yang akan
dicetak. Berkenaan dengan hal ini, perusahaan wajib menyediakan
petugas penghubung yang merupakan
bagian dalam struktur organisasi perusahaan yang
bersangkutan;
8. Perusahaan percetakan harus menyerahkan master (mock up) buku
yang telah dicetak kepada penanggung
jawab penyusunan buku.
-
4
F. JAMINAN KUALITAS
Kegiatan ini menghendaki adanya jaminan kualitas dari pihak
perusahaan yang melakukan proses pencetakan
agar buku dapat dicetak dengan waktu yang cepat dan sesuai
dengan spesifikasi yang disyaratkan. Berkenaan
dengan hal tersebut, disyaratkan hal-hal sebagai berikut:
a. Desain dan layout dilakukan oleh tenaga ahli di bidang desain
grafis yang menguasai program-program
aplikasi terkait hal tersebut, seperti Adobe Photoshop dan Adobe
InDesign, memiliki kemampuan seni yang
baik, serta berpengalaman dalam melakukan pekerjaan desain dan
layout buku, yang harus dibuktikan saat
verifikasi nyata;
b. Pihak perusahaan dapat menunjukkan contoh produk (buku) yang
pernah dibuat di instansi pemerintah
disertai dengan kontraknya pada saat verifikasi nyata;
c. Toleransi penurunan hasil cetakan (Cover dan isi) dari
softprove kedua yang sudah disetujui oleh
penanggung jawab penyusunan buku yang dapat disetujui minimal 5
persen;
d. Apabila terdapat penurunan pewarnaan pencetakannya melebihi
batas toleransi tersebut, maka buku
dianggap gagal cetak dan harus dicetak ulang. Dalam hal ini
pihak perusahaan harus bersedia dan
sanggup melakukan pencetakan ulang apabila terdapat perubahan
mendasar yang diakibatkan oleh
kesalahan pihak perusahaan percetakan, tanpa ada tambahan biaya
pencetakan;
e. Master (mock up) buku dicetak dengan menggunakan mesin milik
perusahaan sendiri tidak ada alasan;
f. Proses finishing yang mencakup penjilidan, laminating,
pemotongan hingga pengemasan (packging)
harus dikerjakan di tempat yang sama;
g. Perusahaan pencetakan menjamin pada Pemberi Tugas bahwa semua
tenaga kerja, bahan baku, dan
perlengkapan untuk pekerjaan pencetakan ini dalam kondisi baik
dan bersedia atau dibuktikan melalui
ujicoba/tes;
h. Perusahaan pencetakan wajib melaksanakan pekerjaan pencetakan
dengan baik dan berkualitas sesuai
dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan;
i. Perusahaan pencetakan wajib melampirkan atau menyerahkan
hasil-hasil atau bukti-bukti pendukung
berupa buku atau dokumen yang telah dicetak/diterbitkan
sebelumnya.
G. SANGSI
a. Pembatalan kontrak dapat dilakukan sepihak oleh Pejabat
Pembuat Komitmen sebelum berakhirnya masa berlaku kontrak apabila
pemenang lelang lalai/tidak dapat melaksanakan pekerjaan
sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak dan dokumen lelang
beserta perubahannya.
b. Pemenang lelang dianggap lalai/tidak dapat melaksanakan
pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak dan dokumen
lelang beserta perubahannya antara lain:
- Tidak dapat menyelesaikan pencetakan buku dengan waktu yang
telah ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- Hasil pencetakan tidak sesuai yang diinginkan dan tidak
dapat/bersedia memperbaiki dalam waktu yang telah ditentukan.
C. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kelalaian
pemenang :
- Jaminan pelaksanaan dicairkan;
- Pemenang lelang membayar denda dengan besaran yang akan diatur
dalam kontrak;
- Pemenang lelang dimasukkan dalam daftar hitam.
H. CARA PEMBAYARAN
Penghitungan jumlah pembayaran berdasarkan penjumlahan seluruh
halaman untuk buku yang telah dicetak dengan harga perhalaman
sesuai yang tercantum dalam kontrak.
Pembayaran dapat dilakukan setelah percetakan selesai
dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen
dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
-
5
I. PEKERJAAN PENCETAKAN BUKU PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KIB
I (2004-2009) DAN KIB II (2010-2014)
Adapun Spesifikasi dari buku tersebut adalah :
Pekerjaan Pencetakan Buku Kinerja Indonesia Bersatu (KIB) I dan
II Tahun 2014
No. URAIAN/SPESIFIKASI VOLUME SATUAN JUMLAH BUKU
1
- BUKU RINGKASAN (SUMMARY) Ukuran Jadi : 21 cm x 28 cm Bahan
Cover : Art carton 260 gr Bahan Isi : Mat paper 120 gr Cetak Cover
: 4/0 Warna (sparasi full colour) + Laminating doft Cetak Isi : 4/4
warna (sparasi full colour)
Jilid : Jilid kawat (staples)
60
Halaman (sudah termasuk cover)
2.000
buku
2
- BUKU UTAMA (LENGKAP) Ukuran Jadi : 21 cm x 28 cm Bahan Cover :
Art carton 260 gr Bahan Isi : Mat paper 120 gr Cetak Cover : 4/0
Warna (sparasi full colour) + Laminating doft Cetak Isi : 4/4 warna
(sparasi full colour) Jilid : Perfect Bending/Lem panas
500
Halaman (sudah termasuk cover)
2.000
buku
3
- BOX BUKU Ukuran Jadi : L. 21 cm x P. 28,3 cm x Tebal
(sesuaikan) Bahan : Art carton min. 400 gr Cetak : 4/0 Warna
(sparasi full colour) + Laminating doft Finishing : Pon + Lem
Ket. : Apabila ada halaman kosong tetap dihitung sebagai halaman
tercetak
Buku 1 dan 2 dimasukkan kedalam box, dibungkus plastik SRING
2.000
buku
J. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Pekerjaan Pencetakan rencana mulai dilaksanakan antara bulan
Januari 2014 s.d. Maret 2014 ditetapkan menurut agenda tim
penyusunan buku yang akan diinformasikan kemudian.
K. PEMBIAYAAN
Perkiraaan biaya Pencetakan Buku sebesar Rp. 750.311.531,-
(tujuh ratus lima puluh tujuh Juta tiga ratus
sebelas ribu lima ratus tiga puluh Rupiah), Mata anggaran Keluar
(MAK) 2915.001.002.521111 dan dibebankan pada APBN tahun anggaran
2014 pada Program Dukungan Manajemen III dan Pembiayaan Lainnya
Setmenneg PPN/Setama Bappenas.
-
No. URAIAN/SPESIFIKASI JUMLAH
- BUKU RINGKASAN (SUMMARY)
Ukuran Jadi : 21 cm x 28 cm
Bahan Cover : Art carton 260 gr
Bahan Isi : Mat paper 120 gr
Cetak Cover : 4/0 Warna (sparasi full colour)
+ Laminating doft
Cetak Isi : 4/4 warna (sparasi full colour)
Jilid : Jilid kawat (staples)
- BUKU UTAMA (LENGKAP)
Ukuran Jadi : 21 cm x 28 cm
Bahan Cover : Art carton 260 gr
Bahan Isi : Mat paper 120 gr
Cetak Cover : 4/0 Warna (sparasi full colour)
+ Laminating doft
Cetak Isi : 4/4 warna (sparasi full colour)
Jilid : Perfect Bending/Lem panas
- BOX BUKU
Ukuran Jadi : L. 21 cm x P. 28,3 cm x Tebal (sesuaikan)
Bahan : Art carton min. 400 gr
Cetak : 4/0 Warna (sparasi full colour)
+ Laminating doft
Finishing : Pon + LemKet. : Apabila ada halaman kosong tetap
dihitung
sebagai halaman cetak
Buku 1 dan 2 dimasukkan kedalam box, dibungkus
plastik SRING
-Rp
-Rp
456.500.000Rp
Terbilang :
Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
1
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
BAB VI
PEKERJAAN PERCETAKAN BUKU PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN
KIB I (2004 - 2009) DAN KIB II (2010 - 2014)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TA. 2014
VOLUME SATUAN JUMLAH BUKU
50Halaman (sudah
termasuk cover)2.000 Rp - Rp -
Rp -
3 2.000 Rp - Rp -
2 450Halaman (sudah
termasuk cover)2.000 Rp -
Jumlah
PPN 10%
Jumlah + PPN
-
36
BAB VII. RANCANGAN KONTRAK
SURAT PERJANJIAN
untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang __________
Nomor: __________ [Jika Penyedia bukan berbentuk kemitraan/KSO
maka kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut: SURAT PERJANJIAN
ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat
dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __
bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi
dengan huruf] antara __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen],
selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama
__________ [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang
berkedudukan di __________ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen],
berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang
menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _________________ [No.
SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] (selanjutnya disebut
PPK) dan __________ [nama wakil Penyedia], __________ [jabatan
wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama __________
[nama Penyedia], yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia],
berdasarkan Akta Notaris No. ___ [No. Akta notaris] tanggal
____________ [tanggal penerbitan Akta] yang dikeluarkan oleh
Notaris ______________ [nama Notaris penerbit Akta] (selanjutnya
disebut Penyedia).] [Jika Penyedia berbentuk kemitraan/KSO maka
kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut: SURAT PERJANJIAN ini
berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat dan
ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan
__________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi
dengan huruf] antara __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen],
selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama
__________ [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang
berkedudukan di __________ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen],
berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang
menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _________________ [No.
SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] (selanjutnya disebut
PPK) dan kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut: 1.
_________________ [nama Penyedia 1]; 2. _________________ [nama
Penyedia 2]; ..... dst yang masing-masing anggotanya bertanggung
jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban
terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk __________
[nama anggota kemitraan yang ditunjuk sebagai wakil kemitraan/KSO]
untuk bertindak atas nama Kemitraan yang berkedudukan di __________
[alamat Penyedia wakil kemitraan], berdasarkan surat Perjanjian
kemitraan/KSO No. ___________ tanggal ___________ (selanjutnya
disebut Penyedia).]
MENGINGAT BAHWA:
-
37
(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang
sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang
terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut Pekerjaan
Pengadaan Barang);
(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki
keahlian profesional,
personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk
menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam
Kontrak ini;
(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani
Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; (d) PPK dan
Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan
senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2)
menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah
membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) telah
mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta
semua fakta dan kondisi yang terkait.
MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan
menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. [untuk kontrak harga satuan
atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum
ditulis sebagai berikut : total harga Kontrak atau Nilai Kontrak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan
kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam
Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp_____________
(_______________ rupiah);]
[untuk kontrak lump sum ditulis sebagai berikut:
total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp______________
(_________________ rupiah);]
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki
arti dan makna
yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian
ini; 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian
yang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini: a. adendum Surat Perjanjian; b.
pokok perjanjian; c. surat penawaran; d. daftar kuantitas dan
harga, (apabila ada); e. syarat-syarat khusus Kontrak; f.
syarat-syarat umum Kontrak; g. spesifikasi khusus; h. spesifikasi
umum; i. gambar-gambar; dan j. dokumen lainnya seperti:
jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,.
-
38
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama
lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu
dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku
adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan
hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan
dalam Kontrak
yang meliputi khususnya:
a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia; 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan
yang
dilakukan oleh Penyedia; 3) memberikan fasilitas berupa sarana
dan prasarana yang dibutuhkan oleh
Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
Kontrak;
4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam
Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan
harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 2) meminta
fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ; 4)
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 5)
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat
dan
penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja,
bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala
pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci
dalam Kontrak;
6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi
lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada
masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal
yang ditetapkan dalam
Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan
penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam
Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan
melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di Republik Indonesia.
-
39
Untuk dan atas nama __________ PPK
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka
rekatkan materai Rp
6.000,- )]
[nama lengkap] [jabatan]
Untuk dan atas nama Penyedia/ kemitraan (KSO)
__________
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja
PPK maka rekatkan
materai Rp 6.000,- )]
[nama lengkap] [jabatan]
-
40
BAB VII SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
1. DEFINISI
1.1. Dalam Syarat-Syarat Kontrak ini kata-kata dan
ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan
atau didefinisikan disini.
a. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh
Pengguna Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan
wujud fisik lainnya.
c. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu
yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan
suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa
selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan
pengadaan Barang.
d. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa.
e. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa.
f. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pejabat
selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan
Penyedia Barang/jasa;
g. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Konsultansi/Jasa Lainnya;
h. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa
dan menerima hasil pekerjaan.
i. Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan
penyedia dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa;
j. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia
Barang/Jasa atau pelaksana
-
41
Swakelola.
k. Dokumen kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur
hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia
Barang/jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, yang
terdiri dari:
1). Surat perjanjian/kontrak;
2). Surat penunjukan Penyedia Barang;
3). Dokumen penawaran;
4). Dokumen lelang;
5). Addendum dokumen lelang (bila ada);
6). Dokumen lain yang diperlukan.
l. Harga kontrak adalah harga yang tercantum dalam surat
penunjukan Penyedia Barang yang selanjutnya disesuaikan menurut
ketentuan kontrak;
m. Hari adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender;
n. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan Pejabat
Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang, atau ditunjuk oleh pengadilan
negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan
putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya
melalui arbitrase;
2. PENERAPAN
2.1. Ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam Kontrak ini
diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar
ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kontrak.
2.2. Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan
kekuatan hukum sebagai berikut:
a. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak;
b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c. Surat Penawaran;
d. Addendum Dokumen Lelang (bila ada);
e. Syarat-Syarat Kontrak;
f. Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis;
g. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.
-
42
3. STANDAR Ketentuan mengenai Jasa Lainnya yang disediakan oleh
penyedia harus sesuai dengan standar dalam spesifikasi teknis.
4. ASAL BARANG 4.1. Asal material/bahan dan/atau jasa
merupakan
ketentuan mengenai penjelasan dari negara mana asal
material/bahan dan/atau jasa yang menjadi obyek perjanjian dalam
Kontrak.
4.2. Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan
diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh,
atau diproduksi.
4.3. Dalam ketentuan ini juga harus dirinci komponen dalam
negeri dan komponen impornya. Asal material/bahan harus dibedakan
dengan negara penjual.
5. PENGEPAKAN (BILA DIPERLUKAN
Ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk melakukan pengepakan
atas barang-barang yang dikirim dari asal barang sampai ke tujuan
akhir yang telah ditentukan dalam Kontrak. Tujuan ketentuan
pengepakan ini adalah supaya barang-barang yang dikirimkan
terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan pada saat
pengiriman dari tempat asal barang sampai ke tujuan akhir yang
telah dicantumkan dalam Kontrak.
6.