document bahasa indonasia

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUANOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANGPELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

MAJELIS RAKYAT PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR PROVINSI PAPUA

Menimbang : a. bahwa Majelis Rakyat Papua sebagailembaga Representasi Kultural orang asliPapua Memiliki Tugas dan Wewenang Tertentudalam rangka Perlindungan hak-hak Orangasli Papua, dengan berlandaskan padapenghormatan terhadap adat dan budaya,pemberdayaan perempuan, dan pemantapanketurunan hidup beragama;

b. bahwa Pelaksanaan tugas dan wewenang MRPmempunyai peran yang penting dalampenyelenggaraan otonomi khusus di Papua,terutama dalam pelaksanaan hukum, hubungankewenangan antara Gubernur dan DewanPerwakilan Rakyat Papua;

c. (bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, perlumembentuk Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papuatentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MajelisRakyat Papua);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Daerah KhususProvinsi Papua tentang Pelaksanan Tugasdan Wewenang Majelis Rakyat Papua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irianbarat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom diPropinsi Irian Barat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentangOtonomi Khusus Bagi Provinsi Papua(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4151) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35Tahun 2008 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 112, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4884);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4437) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004tentang Majelis Rakyat Papua (LembaranNegara Republik Tahun 2004 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4461) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor64 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4009);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PROVINSI PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANGPELAKSANAAN

TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan :1. Provinsi Papua adalah Propinsi Irian Jaya yang

diberi Otonomi Khusus dalam Kerangka Negara KesatuanRepublik Indonesia;

2. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang di akuidan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurutprakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hakdasar masyarakat Papua;

3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintahadalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesiayang terdiri atas Presiden bersama Para Menteri;

4. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernurbeserta perangkat lain sebagai Badan EksekutifProvinsi Papua;

5. Gubernur Provinsi Papua, selanjutnya disebutGubernur, adalah Kepala Daerah dan KepalaPemerintahan yang bertanggung jawab penuhmenyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dansebagai Wakil Pemerintah di Provinsi Papua;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnyadisebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan RakyatProvinsi Papua sebagai Badan Legislatif DaerahProvinsi Papua;

7. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP,adalah Representasi Kultural Orang Asli Papua, yangmemiliki wewenang tertentu dalam rangka PerlindunganHak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan kepadapenghormatan kepada adat dan budaya, pemberdayaanperempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragamasebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini;

8. Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebutPerdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi Papuadalam rangka pelaksanan Pasal-pasal tertentu dalamUndang-Undang ini;

9. Adat adalah kebiasan yang diakui;10. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua

yang hidup dalam wilayah tertentu dan terikat sertatunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritasyang tinggi di antara para anggotanya;

11. Masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat asliyang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentudan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentudengan rasa solidaritas yang tinggi di antara paraanggotanya;

12. Orang asli Papua adalah orang yang berasal darirumpun ras Melanesia yang Terdiri dari suku-sukuasli di Provinsi Papua dan/orang yang diterima dandiakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adatPapua;

13. Kelompok kerja yang selanjutnya disebut pokja,adalah alat kelengkapan MRP untuk menangani bidangadat, perempuan dan agama.

BAB IIPELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian PertamaTugas dan Wewenang MRP

Pasal 2MRP mempunyai tugas dan wewenang :a. memberikan pertimbangan dan Persetujuan terhadap

pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernuryang di usulkan;

b. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadapRancangan Perdasus yang di ajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur;

c. memberikan saran, pertimbangan dan persetujuanterhadap rencana perjanjian

kerjasama yang dibuat oleh pemerintah maupunPemerintah Provinsi dengan Pihak Ketiga yang berlakudi wilayah Papua, khusus yang menyangkutperlindungan hak-hak orang asli Papua;

d. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduanmasyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan danmasyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hakorang asli Papua serta memfasilitasi tindak lanjutpenyelesaiannya;

e. memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRDKabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orangasli Papua.

Bagian KeduaPelaksanaan Pemberian Pertimbangan dan persetujuan

TerhadapPasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 3(1) DPRP menyerahkan persyaratan administratif pasangan

bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada MRPuntuk mendapatkan Pertimbangan dan Persetujuan MRP.

(2) Sekretaris MRP melakukan pemeriksaan kelengkapanpersyaratan administrative pasangan bakal calonGubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksudpada ayat (1) untuk waktu paling lama 2 (dua) harisetelah diterima dari DPRP.

(3) Sekretaris MRP menyampaikan hasil pemeriksaanpersyaratan administratif pasangan bakal calonGubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksudpada ayat (2) yang dinyatakan lengkap, kepada PokjaAdat untuk dilakukan pembahasan.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan persyaratanadministratif pasangan bakal calon Gubernur danWakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dinyatakan tidak lengkap, Sekretaris MRP menyerahkankembali kepada DPRP untuk melengkapi dalam waktupaling lama 2 (dua) hari.

Pasal 4(1) Pokja Adat melakukan pembahasan untuk menetapkan

kriteria orang asli Papua terhadap pasangan bakalcalon Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkanpersyaratan administratif yang telah dinyatakanlengkap.

(2) Apabila di pandang perlu, dalam pembahasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pokja adat dapatmemanggil pasangan bakal calon Gubernur dan WakilGubernur untuk memberikan penjelasan berkaitanstatus yang bersangkutan sebagai orang asli Papua.

(3) Pokja adat dalam melakukan pembahasan untukmenetapkan kriteria orang asli Papua terhadappasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernursebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib :a. memperoleh pendampingan narasumber Ahli

Antropologi Papua;b. mendokumentasikan proses secara audio visual

dan tulisan;c. menggunakan kriteria orang asli Papua, yaitu

orang adalah orang berasal dari Rumpun RasMelanesia yang terdirir dari suku-suku asli diProvinsi Papua dan atau orang yang di terimadan diakui sebagai orang asli Papua olehmasyarakat adapt Papua.

(4) Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernuryang tidak memenuhi panggilan Pokja Adat sebagaimana di maksud pada ayat (3) dinyatakan kehilanganstatus sebagai bakal calon, kecuali mengajukankeberatan berdasarkan alasan yang dapat di terima.

Pasal 5(1) Apabila Pokja Adat belum dapat menetapkan pasangan

bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaiorang asli Papua, karena kurangnya informasi danbukti, hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (3) Pokja Adat meminta Pimpinan MRPuntuk membentuk Panitia Khusus bakal calon Gubernurdan Wakil Gubernur.

(2) Pansus bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernursebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk waktupaling lama 3 (tiga) hari, wajib melakukan pertemuanklarifikasi dengan fungsionaris masyarakat adat yangmenjadi asal bakal calon Gubernur dan WakilGubernur.

(3) Pokja Adat menggunakan hasil pertemuan klarifikasidengan fungsionaris masyarakat adat dan hasilpembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3), untuk menetapkan bakal calon Gubernur dan WakilGubernur sebagai orang asli Papua atau bukan orangasli Papua.

Pasal 6(1) Pokja Adat menyerahkan hasil Pembahasan kriteria

orang asli Papua atau bukan orang asli Papuaterhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur,dalam suatu berita acara kepada rapat pleno untuk ditetapkan.

(2) Pimpinan MRP menetapkan status orang asli Papua ataubukan orang asli Papua berdasarkan hasil penetapandalam rapat pleno.

(3) Sekretaris MRP menyampaikan penetapan status orangasli Papua atau bukan orang asli Papua sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) kepada DPRP.

Pasal 7Dalam hal MRP tidak memberikan pertimbangan danpersetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur danWakil Gubernur yang disampaikan DPRP sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) untuk waktu paling lama 7 (tujuh)hari, pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernurdianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP.

Bagian KetigaPelaksanan Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan

Terhadap Rancangan perdasus

Pasal 8(1) DPRP menyampaikan Rancangan Perdasus hasil

Pembahasan Gubernur dan DPRP kepada MRP untukmendapatkan pertimbangan dan persetujuan.

(2) Rancangan Perdasus hasil Pembahasan Gubernur danDPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. surat pengantar yang ditandatangani oleh

Pimpinan DPRP;b. Rancangan Perdasus yang telah memperoleh

persetujuan dari Gubernur dan Pimpinan DPRP.(3) Sekretaris MRP melakukan pemeriksaan kelengkapan

administratif Rancangan Perdasus sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) untuk waktu paling lama 2(dua) hari setelah diterima dari DPRP.

(4) Sekretaris MRP menyampaikan Rancangan Perdasussebagaimana di maksud pada ayat (2) yang dinyatakan lengkap kepada pimpinan MRP untukdilanjutkan kepada Pokja atau lintas Pokja gunadilakukan pembahasan.

(5) Apabila hasil pemeriksaan Persyaratan AdministratifRancangan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dinyatakan tidak lengkap, Sekretaris MRPmenyerahkan kembali kepada DPRP untuk dilengkapi.

Pasal 9(1) Pimpinan MRP menetapkan Pokja atau lintas Pokja

untuk membahas Rancangan Perdasus untuk waktu palinglama 20 (dua puluh) hari.

(2) Pokja atau lintas pokja sebagaimana dimaksud padaayat (1) dalam melakukan

pembahasan Reperdasus, wajib :a. memperoleh pendampingan narasumber ahli yang

berkaitan dengan materi muatan Reperdasus;b. mendokumentasi proses secara audiovisual dan

tulisan;c. melakukan kajian terhadap materi muatan

Reperdasus mengenai hal-hal yang terkait denganperlindungan hak-hak orang asli Papua.

(3) Pokja atau lintas Pokja dalam melakukan pembahasanReperdasus dapat mengundang dan menghadirkan :a. para wakil unsur masyarakat yang menjadi

sasaran pelaksanan Raperdasus untuk mendapatpenjelasan atau pandangan yang berkaitan denganmateri muatan Raperdasus;

b. utusan Pemerintah Provinsi dan/atau utusan DPRPuntuk mendapatkan penjelasan klarifikasiberkaitan dengan materi muatan Raperdasus.

Pasal 10(1) Pokja atau lintas Pokja menyampaikan hasil

pembahasan Raperdasus kepada Pimpinan MRP dalambentuk persetujuan atau penolakan.

(2) Hasil pembahasan Pokja atau lintas Pokja sebagaimanadi maksud pada ayat (1) yang memberikan persetujuan,dapat berupa :a. persetujuan terhadap seluruh materi muatan

disertai alasannya;b. persetujuan terhadap sebagian materi muatan

disertai alasannya rumusan perbaikan.(3) Hasil pembahasan Pokja atau lintas Pokja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang berupa penolakan, harusdisertai alasan penolakan terhadap Reperdasus danrumusan usulan pengganti.

Pasal 11(1) Pimpinan MRP melakukan penetapan Raperdasus hasil

pembahasan Pokja atau Lintas Pokja dalam RapatPleno.

(2) Sekretaris MRP atas persetujuan pimpinan MRP,menyampaikan hasil penetapan Raperdasus yangmendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) kepada DPRP untuk ditetapkan menjadiPerdasus.

(3) Sekretaris MRP atas persetujuan pimpinan MRPmenyampaikan hasil penetapan Raperdasus yang berupapenolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadaDPRP untuk dilakukan pembahasan bersama untuk waktupaling lama 8 (delapan) hari.

(4) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilakukan dalam Rapat Kerja MRP yang harusdiikuti oleh Pemerintah Provinsi dan DPRP.

Pasal 12(1) Dalam hal pembahasan bersama dengan Pemerintah

Provinsi dan DPRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 ayat (4) tidak diperoleh kesamaan pandangan MRPwajib menyampaikan penjelasan lisan dan tertulismelalui media publik mengenai perbedaan pandangandisertai alasannya.

(2) Raperdasus yang tidak mendapatkan persetujuan MRPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapatditetapkan menjadi Perdasus.

Pasal 13

Dalam hal MRP tidak memberikan pertimbangan danpersetujuan terhadap Raperdasus yang disampaikan DPRPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk waktupaling lama 7 (tujuh) hari, Raperdasus dianggap telahmendapat pertimbangan dan persetujuan MRP.

Bagian KeempatPelaksanaan Pemberian Saran, Pertimbangan dan Persetujuan

Terhadap Rencana Perjanjian Kerjasama

Pasal 14(1) Gubernur menyampaikan kepada MRP rencana perjanjian

kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah atauPemerintah Provinsi dengan pihak ketiga.

(2) Pimpinan MRP menunjuk Pokja atau Lintas Pokja untukmembahas rencana perjanjian kerjasama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) untuk waktu paling lama 20(dua puluh) hari.

(3) Pokja atau Lintas Pokja dalam melakukan pembahasanterhadap rencana perjanjian kerjasama sebagaimanadimaksud pada ayat (2), wajib :a. memperoleh pendampingan narasumber ahli yang

berkaitan dengan materi perjanjian kerjasama;b. mendokumentasi proses secara audiovisual dan

tulisan;c. melakukan kajian terhadap materi rencana

perjanjian kerjasama berkaitan denganperlindungan hak-hak orang asli Papua.

(4) Pokja atau Lintas Pokja dalam melakukan pembahasanterhadap rencana perjanjian kerja sama dapatmengundang dan menghadirkan :a. wakil unsur masyarakat yang menjadi sasaran

rencana perjanjian kerjasama, materi rencanaperjanjian kerjasama; dan

b. utusan pemerintah dan/atau utusan PemerintahProvinsi untuk mendapatkan penjelasan ataupandangan yang berkaitan dengan klarifikasiberkaitan dengan materi perjanjian kerjasama.

Pasal 15(1) Pokja atau Lintas Pokja menyampaikan hasil

pembahasan terhadap rencana perjanjian kerjasama

kepada Pimpinan MRP dalam bentuk persetujuan ataupenolakan.

(2) Hasil pembahasan Pokja atau lintas Pokja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang memberikan persetujuan,dapat berupa :a. persetujuan terhadap seluruh materi rencana

perjanjian kerjasama disertai alasannya;b. persetujuan terhadap sebagian materi rencana

perjanjian kerjasama disertai alasannya danrumusan perbaikan.

(3) Hasil pembahasan Pokja atau Lintas Pokja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berupa penolakan,harus disertai alasan penolakan terhadap rencana perjanjiankerjasama dan rumusan usulan perbaikan.

Pasal 16(1) Pimpinan MRP membuat penetapan terhadap rencana

perjanjian kerjasama hasil Pembahasan Pokja atauLintas Pokja dalam Rapat Pleno dalam bentukpersetujuan atau penolakan.

(2) Sekretaris MRP atas Persetujuan Pimpinan MRPmenyampaikan hasil penetapan rencana perjanjiankerjasama yang berupa persetujuan atau penolakansebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

(3) MRP wajib menyampaikan penjelasan lisan dan tertulismelalui media publik mengenai alasan penolakanterhadap rencana perjanjian kerjasama.

(4) Rencana Perjanjian Kerjasama yang berupa penolakanMRP sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3)tidak dapat ditetapkan menjadi perjanjian.

Pasal 17Dalam hal MRP tidak memberikan pertimbangan danpersetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk waktu palinglama 30 (tiga puluh) hari, rencana kerjasama dianggaptelah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP.

Bagian KelimaPelaksanan Penyampaian Aspirasi Dan Pengaduan Serta

Fasilitas Tindak Lanjut PenyelesaiannyaPasal 18

(1) Masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuanmaupun unsur masyarakat lainnya, secara, orang perorang atau kelompok orang berhak menyampaikanaspirasi dan pengaduan kepada MRP.

(2) Aspirasi dan pengaduan kepada MRP sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melaluiSekretariat MRP atau melalui anggota MRP yangmelakukan tugas diluar Sekretariat MRP.

(3) Masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuanmaupun unsur masyarakat lainnya, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dalam menyampaikan aspirasidan atau pengaduan, wajib :a. menyampaikan melalui cara-cara damai;b. melampirkan identitas yang jelas;c. menjelaskan isi, tujuan dan disertai bukti-

bukti terkait yang dibutuhkan.

Pasal 19(1) Pimpinan MRP menetapkan Pokja atau Lintas Pokja

untuk membahas aspirasi dan pengaduan masyarakatdalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

(2) Pokja atau lintas Pokja sebagaimana dimaksud padaayat (1) dalam melakukan

pembahasan wajib :a. memperoleh pendampingan narasumber ahli yang

berkaitan dengan isi aspirasi dan /ataupengaduan;

b. mendokumentasikan proses secara audiovisual dantulisan;

c. melakukan kajian terhadap isi dan tujuanaspirasi dan/atau pengaduan.(3) Pimpinan MRP membuat penetapan hasil pembahasan

Pokja atau Lintas pokja dalam Rapat Pleno.

Pasal 20(1) Pimpinan MRP memberikan jawaban tertulis kepada

pihak yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduanberdasarkan hasil penetapan pleno.

(2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa :

a. menerima seluruh isinya dan menjelaskan bentuktindak lanjut yang dilakukan MRP;

b. menerima sebagian isinya, menjelaskan bagiandari isi yang tidak diterima,serta menjelaskanbentuk tindak lanjut yang dilakukan MRP;

c. menolak seluruh isinya disertai alasanpenolakan dan saran yang seharusnya dilakukanpihak yang menyampaikan aspirasi ataupengaduan.

(3) Penyampaian jawaban kepada pihak yang menyampaikanaspirasi dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditujukan kepada yang bersangkutansesuai dengan identitas.

Pasal 21(1) Pimpinan MRP Wajib menyampaikan tindak lanjut

Penyelesaian aspirasi dan/atau pengaduan yangmembutuhkan tindakan penyelesaian

(2) Pelaksanaan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan dengan cara menawarkan :a. bentuk forum penyelesaian yang dapat dipilih

dan disepakati;b. waktu dan Tempat penyelesaian yang dapat

dipilih dan disepakati;c. fasilitator yang dapat dipilih dan disepakati.

(3) Pihak yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduanwajib memberi tanggapan terhadap tawaran tindaklanjut penyelesaian aspirasi dan/atau pengaduansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktupaling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima jawabandari MRP.

Pasal 22Setiap Anggota MRP pada waktu menerima aspirasi dan/ataupengaduan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 dapat memberikan jawaban langsungmengenai sikap MRPsetelah memahami isi dan tujuan penyampaian aspirasi.

Bagian KeenamPelaksanaan Pemberian Pertimbangan Kepada DPRP, Gubernur,

DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota

Pasal 23

(1) Sekretaris MRP menyampaikan kepada Pimpinan MRPproduk hukum daerah yang dinilai bertentangan dengankebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papuadalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelahditerima dari Anggota MRP atau dari orang per orangatau kelompok orang.

(2) Pimpinan MRP berdasarkan informasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menunjuk Pokja atau LintasPokja yang bertugas membahas dalam waktu paling lama20 (dua puluh) hari.

Pasal 24(1) Pokja atau Lintas Pokja dalam melakukan pembahasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib :a. memperoleh pendampingan nara sumber ahli yang

berkaitan dengan produk hokum daerah yangmenjadi obyek kajian;

b. mendokumentasikan proses secara audiovisual dantulisan;

c. melakukan kajian terhadap produk hukum daerahyang menjadi obyek kajian terkait perlindunganhak-hak orang asli Papua.

(2) Pokja atau Lintas Pokja dalam melakukan pembahasandapat mengundang utusan Lembaga PemerintahanProvinsi dan/atau utusan Lembaga PemerintahKabupaten/Kota untuk mendapatkan penjelasanklarifikasi berkaitan dengan materi produk hokumterkait.

Pasal 25(1) Pokja atau Lintas pokja dalam melakukan pembahasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24,wajib menghasilkan pertimbangan yang memuat uraian :a. penyebab produk hukum daerah tersebut dinilai

bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua;

b. materi muatan Pasal yang dinilai bertentangandengan kebijakan perlindungan hak-hak orangasli Papua;

c. dampak pelaksanaan produk hukum yang menjadiobyek kajian;

d. rekomendasi perbaikan Pasal yang dinilaibertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

(2) Pokja atau Lintas Pokja menyerahkan hasilpertimbangan produk hukum sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang dituangkan dalam berita acara untukditetapkan dalam Rapat Pleno.

Pasal 26(1) Pimpinan MRP menetapkan hasil pertimbangan produk

hukum daerah yang dinilai bertentangan dengankebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papuaberdasarkan hasil penetapan dalam Rapat Pleno.

(2) Sekretaris MRP menyampaikan hasil penetapan dalamRapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada pimpinan lembaga pembuat produk hukum yangbersangkutan untuk ditindaklanjuti.

BAB IIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 27Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanPengundangan dengan penetapannya dalam lembaran daerahProvinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapurapada tanggal 10 Oktober

2008GUBERNUR PROVINSI PAPUA

CAP/TTD BARNABAS SUEBU,SH

Diundangkan di Jayapurapada tanggal 13 Oktober 2008SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TTD TEDJO SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2008 NOMOR 4

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinyaSEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUANOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANGPELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

MAJELIS RAKYAT PAPUA

I. UMUMOtonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada

dasarnya adalah pemberian wewenang yang lebih luasbagi provinsi dan Rakyat Papua untuk mengatur danmengurus diri sendiri di dalam kerangka NegaraKesatuan Republik Indonesia.

Wewenang yang lebih luas berarti pulatanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi danrakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan danmengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papuauntuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat Papuasebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai denganperaturan perundang-undangan.

wewenang ini berarti pula wewenang untukmemberdayakan potensi social budaya dan perekonomianmasyarakat papua, termasuk memberikan peran yangmemadai bagi orang-orang asli Papua melalui parawakil adat, agama dan kaum perempuan. Peran yangdilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakandaerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap

menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupanmasyarakat Papua,melestarikan budaya sertalingkungan budaya serta lingkungan alam Papua yangtercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadiPapua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerahdan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jatidirirakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hakulayat, adat, masyarakat adat dan hukum adat.

Sebagai bentuk nyata dari upaya mewujudkantujuan diatas,maka dalam Undang-Undang OtonomiKhusus Bagi Provinsi Papua diamanatkan MajelisRakyat Papua (MRP). MRP merupakan representasikultural orang asli Papua, yang memiliki wewenangtertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orangasli Papua dengan berlandaskan pada penghormatanterhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan danpemantapan kerukunan hidup beragama.

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga representasikultural orang asli Papua MRP, mempunyai tugas danwewenang tertentu yang mencakup pemberian : a)pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calonGubernur dan Wakil Gubernur yang di usulkan olehDPRP, b) pertimbangan dan persetujuan terhadapRancangan Perdasus yang di ajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur, c) saran, pertimbangan danpersetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasamayang di buat oleh Pemerintah maupun pemerintahprovinsi dengan pihak ketiga yang berlaku diProvinsi Papua khusus yang menyangkut perlindunganhak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindaklanjut penyelesaiannya dan e) pertimbangan kepadaDPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota sertaBupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait denganperlindungan hak-hak orang asli Papua.

Agar MRP dapat melaksanakan kelima tugas danwewenangnya secara jelas, lancar danbertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahbersama Gubernur dan DPRP, untuk melaksanakankebijakan otonomi khusus Papua, maka dibutuhkanPeraturan Daerah Khusus yang mengatur secara jelasdan sistemmatis tentang pelaksanaan tugas danwewenang MRP.

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

Cukup JelasPasal 2

Cukup JelasPasal 3

Ayat (1)Persyaratan administrasi pasangan bakalcalon Gubernur dan Wakil Gubernur yangdiserahkan DPRP melalui Sekretaris MRP,terdiri atas surat pengantar yangditandatangani oleh pimpinan DPRP,disertai daftar riwayat hidup yangditandatangani oleh bakal calon yangsetidaknya memuat data nama, tempat dantanggal lahir, status perkawinan, sukuatau etnis, masyarakat adat bakal calondan pekerjaan bakal calon.

Ayat (2)Diterimanya persyaratan administrasipasangan bakal calon Gubernur dan WakilGubernur dari DPRP ke Sekretariat MRP,dibuktikan dengan tanda terima berkaspersyaratan administratif pasangan bakalcalon Gubernur dan Wakil Gubernur olehpetugas Sekretariat MRP yang setidaknyamemuat keterangan hari, tanggal, bulan dantahun diterimanya berkas, dilengkapidengan nama petugas, tandatangan danstempel Sekretariat MRP.

Ayat (3)Hasil pemeriksaan persyaratanadministratif pasangan bakal calon yangdinyatakan lengkap dituangkan dalam beritaacara yang ditandatangani oleh SekertarisMRP, dilengkapi dengan keterangan hari,tanggal, bulan dan tahun dibuatnyapernyataan.

Ayat (4)Hasil pemeriksaan persyaratanadministratif pasangan bakal calon yangdinyatakan tidak lengkap dituangkan dalam

berita acara yang memuat jenis persyaratanyang belum ada atau persyaratan yang perludi lengkapi dan di tandatangani olehsekertaris MRP,di lengkapi denganketerangan hari, tanggal, bulan dan tahun,dibuatnya pernyataan.Waktu penyerahan kembali hasil pemeriksaanpersyaratan administrative pasangan bakalcalon yang di nyatakan tidak lengkap dariMRP kepada DPRP di buktikan dengan tandaterima yang setidaknya memuat keteranganhari, tanggal, bulan dan tahun dilengkapidengan nama petugas, tandatangan danstempel Sekretariat DPRP.

Pasal 4Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)

Cukup JelasAyat (3)

Yang dimaksud dengan proses dokumentasisecara audiovisual adalah rekaman seluruhpelaksanaan kegiatan secara elektronikdalam bentuk rekaman gambar dan rekamansuara, seperti dengan menggunakan “videocompact disk” dan “compact disk”. Yang dimaksud dengan proses dokumentasidalam bentuk tulisan adalah memindahkanatau merangkum proses rekaman suara dalambentuk tulisan.

Ayat (4)Yang dimaksud dengan alasan yang dapat diterima seperti : alasan sakit alasan tidakberada di tempat yang menjadi sebab bakalcalon, calon Gubernur dan Wakil Gubernurtidak dapat menghadiri panggilan PokjaAdat MRP dapat mengambil langkahmendatangi tempat bakal calon berada ataumelakukan wawancara dengan menggunakanmedia Elektronik, atau langkah lain untukmemperlancar proses wawancara.

Pasal 5

Ayat (1)Yang dimaksud dengan kurangnya informasidan bukti hasil pembahasan adalah setelahmemanggil dan melakukan wawancara denganbakal calon Gubernur dan Wakil Gubernuruntuk memberikan penjelasan berkaitanstatus yang bersangkutan sebagai orangasli Papua, Pokja adat belum dapatmengambil kesimpulan dan membubuhkantambahan informasi dan bukti darimasyarakat adat yang menjadi bakal calonGubernur dan Wakil Gubernur.Panitia khusus bakal calon Gubernur danWakil Gubernur adalah alat kelengkapan MRPyang bersifat sementara mempunyai anggotaberjumlah gasal dan paling banyak terdiridari 5 (lima) orang yang bertugas untukmelakukan melengkapi informasi dan alatbukti melalui pertemuan klarifikasi denganpemimpin masyarakat adat.

Ayat (2)Pertemuan klarifikasi dengan fungsionarismasyarakat adat dilakukan oleh panitiakhusus bakal calon Gubernur dan WakilGubernur ditempat keberadaan masyarakatadat atau ditempat lain yang disetujuioleh fungsionaris masyarakat adat.

Pasal 6Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)

Cukup JelasAyat (3)

Cukup jelasPasal 7

Cukup JelasPasal 8

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup JelasAyat (4)

Cukup JelasAyat (5)

Cukup JelasPasal 9

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 10Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasPasal 11

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 12Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasPasal 13

Cukup jelasPasal 14

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 15Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasPasal 16

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 17Cukup jelas

Pasal 18Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang perorang adalahsetiap orang yang menyampaikan aspirasidan/atau pengaduan mewakili diri sendiriatau mewakili kelompok, organisasi maupunlembaga yang dibuktikan dengan identitasjabatan yang bersangkutan dalam kelompok,organisasi maupun lembaga yang mewakili.Yang dimaksud dengan kelompok orang adalahorang yang berjumlah lebih dari satu orangyang menyampaikan aspirasi dan/ataupengaduan mewakili kelompok, organisasimaupun lembaga yang dibuktikan denganidentitas jabatan yang bersangkutan dalamkelompok, organisasi maupun lembaga yangmewakili.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Yang dimaksud aspirasi adalah gagasan,kemauan, keinginan atau kebutuhan yang

disampaikan secara orang perorang ataukelompok orang yamg diharapkan dapatdipenuhi melalui bantuan MRP, berdasarkanadanya masalah maupun tanpa adanya masalahyang menjadi sebab disampaikannyaaspirasi.Yang dimaksud dengan pengaduan adalahpenyampaian informasi yang disampaikansecara orang perorang atau kelompok orangberdasarkan adanya suatu peristiwa ataukejadian yang dipandang sebagai masalahyang diharapkan untuk diselesaikan denganbantuan MRP.

Pasal 19Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasPasal 20

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 21Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasPasal 22

Cukup jelasPasal 23

Ayat (1)Produk hukum daerah terdiri atas peraturandaerah provinsi (perdasi), peraturandaerah (perda), kabupaten atau kota,peraturan Gubernur, keputusan Gubernur,

peraturan bupati/walikota, dan keputusanbupati/walikota.

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 24Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasPasal 25

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 26Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Pemimpin lembaga pembuat produk hukumdaerah terdiri dapat berupa Gubernurbersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua(DPRP), Gubernur, Bupati/Walikota danDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten/Kota, serta Bupati/Walikota.

Pasal 27Cukup jelas