· Web viewHal ini menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan dalam hal persaingan usaha dan mengenai ... analisis tentang ... Makalah kebijakan atau

1NASKAH AKADEMIKRANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA DEPOT AIR MINUM

CETBAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangKabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut dari Ibukota

Propinsi Jawa Timur (Surabaya) memiliki luas 1.191,25 kilometer persegi dengan panjang Pantai ± 140 kilometer persegi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112o – 113o Bujur Timur dan 7o – 8o Lintang Selatan. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 – 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut.

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan.

Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah. Sedangkan Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak berada di Pulau Bawean.

Kabupaten Gresik juga berdekatan dengan kabupaten/kota yang tergabung dalam Gerbangkertasusila, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut : Sebelah Utara : Laut Jawa Sebelah Timur : Selat Madura Sebelah Selatan : Kab. Sidoarjo, Kab.Mojokerto, Kota Surabaya

1

Sebelah Barat : Kab. Lamongan

Dari hasil registrasi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk kabupaten Gresik pada tahun 2010 sebesar 1.237.675 jiwa, yang terdiri dari 623.141 jiwa penduduk laki-laki dan 614.534 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut berada pada 323.863 keluarga. Dengan luas wilayah 1.191,25 km2 Kabupaten Gresik mempunyai kepadatan penduduk sebesar 1.039 jiwa/km2.

Saat ini terdapat suatu tren baru dalam peluang usaha, yaitu usaha Air Minum Dalam Kemasan dan Air Minum Isi Ulang. Tren ini berkembang karena kebutuhan masyarakat air minum sangat tinggi. Ketersediaan air yang layak minum dalam arti berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan juga tinggi, demikian juga kebutuhan masyarakat terhadap sesuatu yang praktis dan instan.

Bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) semakin menggiurkan karena kebutuhan air minum akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Perusahaan yang menggarap bisnis AMDK pun semakin banyak dan terus melakukan ekspansi untuk memperluas jaringan pasar produk-produknya. Selain bisnis AMDK, bisnis yang saat ini berkembang adalah bisnis Air Minum Isi Ulang (AMIU). Bisnis ini banyak mengundang perhatian di kalangan pelaku usaha AMDK, khususnya asosiasi perusahaan air minum dalam kemasan (Aspadin). Air Minum Isi Ulang ini menyita perhatian karena selain harganya jauh lebih murah dari harga air minum dalam kemasan, cara pengisian air minum ulang itu kadang menggunakan galon air minum bermerek yang sudah didaftarkan.

Hal ini menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan dalam hal persaingan usaha dan mengenai penggunaan galon air yang bermerek dan berdesain industri yang merupakan identitas dari produk milik pelaku usaha AMDK. Penggunaan galon air yang bermerek inilah yang juga menjadi permasalahan dalam ranah hukum Hak Kekayaan Intelektual. Merek

2

yang sudah dimiliki dan didaftarkan oleh suatu pihak tidak boleh digunakan pihak lain untuk barang yang jenis dan kelasnya sama.

Air minum merupakan kebutuhan manusia paling penting. Seperti diketahui, kadar air tubuh manusia mencapai 68 persen, dan untuk tetap hidup air dalam tubuh tersebut harus dipertahankan. Padahal, kebutuhan air minum setiap orang bervariasi dari 2,1 liter hingga 2,8 liter per hari, tergantung pada berat badan dan aktivitasnya.

Namun, agar tetap sehat, air minum harus memenuhi persyaratan fisika, kimia, maupun bakteriologis. Sebagian besar kebutuhan air minum tersebut selama ini dipenuhi dari sumber air sumur atau dari air permukaan yang telah diolah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Karena semakin rendahnya kualitas air sumur, sementara PDAM belum mampu memasok air dengan jumlah dan kualitas cukup, pemakaian air minum dalam kemasan (AMDK) dewasa ini meningkat tajam. Hal ini mendorong pertumbuhan industri AMDK di kota-kota besar di Indonesia.

Saat ini terdapat lebih dari 350 industri AMDK dengan produksi lebih dari 5 miliar liter per tahun. Bukan hanya industri AMDK, industri air minum depot isi ulang (AMDIU) juga tumbuh pesat dan telah menjadi salah satu alternatif bisnis skala usaha kecil dan menengah serta berkontribusi terhadap suplai air minum di kota-kota besar dengan harga terjangkau (sekitar Rp 3.000/galon). Namun, belum ada data pasti tentang jumlah industri AMDIU karena sebagian jenis industri ini tidak terdaftar.

Di sisi lain, perkembangan industri berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan konsumen, bila tidak ada regulasi yang efektif. Isu yang mengemuka saat ini adalah rendahnya jaminan kualitas terhadap air minum yang dihasilkan.

Air yang ada di bumi umumnya tidak dalam keadaan murni (HO), melainkan mengandung berbagai zat baik terlarut maupun tersuspensi, termasuk mikroba. Oleh karena itu, sebelum dikonsumsi, air harus diolah lebih dahulu untuk menghilangkan atau menurunkan

3

kadar bahan tercemar sampai tingkat yang aman. Air bersih adalah air yang jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau.

Meskipun demikian, air yang jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau belum tentu aman dikonsumsi. Persyaratan kualitas air minum (air yang aman untuk dikonsumsi langsung), termasuk AMDIU, diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 651/MPP/Kep/L0/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya.

Pelaku usaha air minum isi ulang mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin air yang disediakan olehnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pada peraturan Menteri Kesehatan serta melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari Pemasok. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengenaan sanksi ini kepada pelaku usaha air minum isi ulang diatur agar konsumen selalu memperoleh hasil yang terbaik dari air minum isi ulang dan terlindungi haknya sebagai konsumen.

Dari data yang telah dijelaskan, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul dari ekses perkembangan usaha air minum isi ulang tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :1. Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan usaha depot

air minum?

4

2. Apakah perlu dibentuk pengaturan tentang penyelenggaraan usaha depot air minum?

3. Bagaimana mekanisme usaha dan pengawasan yang dilakukan atas penyelenggaraan usaha depot air minum ?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang

dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:1. Merumuskan implementasi kebijakan penyelenggaraan usaha

depot air minum.2. Merumuskan dasar hukum pembetukan peraturan tentang

penyelenggaraan usaha depot air minum.3. Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah

tentang Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum.4. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode PenelitianMetode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini

adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

5

BAB IIKAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian TeoritisDefinisi secara umum air minum adalah air yang melalui proses

pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Depot air minum adalah Badan Usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas. Implementasi kebijakan penyelenggaraan usaha depot air minum adalah Setiap orang berhak mendapatkan akses terhadap air yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pemerintah menjamin setiap orang untuk mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal tubuh guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif. Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Pengaturan tentang penyelenggaraan depot air minum bertujuan untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Implementasi kebijakan pengaturan penyelenggaraan depot air minum dalam Peraturan Daerah ini meliputi persyaratan air laik hygiene, penyelenggaraan usaha, pengawasan dan pembinaan, tanggungjawab pemerintah, peran serta masyarakat, dan sangsi yang diberikan terhadap pelanggaran peraturan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Solichin Abdul Wahab, 1997:65) menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana berikut: “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian." Berdasarkan pada pendapat tersebut, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit

6

birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Banyak model dalam proses implementasi kebijakan yang dapat digunakan. Van Meter dan Horn dalam Samudra Wibowo et al. (1994), mengajukan model mengenai proses implementasi kebijakan (a model of the policy implementation process). Dalam model implementasi kebijakan ini terdapat enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan dengan prestasi kerja (performance). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi (Bambang Supriyadi : 2007, 15).

Analis Kebijakan yang bekerja untuk lembaga publik dan pejabat publik mempunyai tugas rutin harian menetapkan isu-isu yang harus dijadikan isu-isu kebijakan dan agenda-agenda kebijakan publik. Untuk itu, tugas analis kebijakan adalah menetapkan kriteria isu kebijakan sebagai instrumen untuk membedakannya dengan isu non kebijakan. Untuk memahami ruang lingkup kebijakan publik perlu dijelaskan definisinya. Kebijakan publik adalah setiap keputusan pemerintah yang memberikan impak pada kehidupan masyarakat. Kebijakan publik adalah domain utama pemerintah, dan mempunyai arti strategis bagi pemecahan maslah dalam kehidupan bersama pada hari ini dan di masa depan. Kebijakan publik adalah aturan main yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di tempat lembaga administrasi publik mempunyai

7

domain. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama seluruh masyarakat. Contohnya masalah penyelenggaraan usaha depot air minum, masalah ini bukan hanya milik penyelenggaraan usaha atau pemerintah daerah, tetapi sudah menjadi milik masyarakat atau pengguna air minum, sehingga pemerintah membuat kebijakan publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 651/MPP/Kep/L0/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya. Ada 3 (tiga) katogori Kebijakan publik, Pertama, kebijakan tersebut bersifat cerdas, dalam arti memecahkan masalah pada inti permasalahannya,. Kedua, kebiajakan tersebut bersifat bijaksana, dalam arti tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan. Ketiga, kebijakan publik tersebut memberikan harapan kepada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari ini (Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007 : 219).

Setiap analisis kebijakan dapat memberikan enam jenis keluaran

(Riant Nugroho Dwidjowijoto 2007 : 246), adalah sebagai berikut :1. Informasi KebijakanInformasi kebijakan merupakan pengembangan teori komunikasi

politik Agenda Setting. Teori agenda setting mengedepankan fakta sosial bahwa media massa membantu manusia menetapkan agenda-agenda untuk dijalankan dalam kehidupan bersamanya. Media massa pada akhirnya sangat memengaruhi elit politik, termasuk pejabat negara dalam menentukan dan menetapkan isu-isu yang perlu dijadikan agenda politiknya. Teori agenda setting semakin berpengaruh pada saat ini, ketika media massa menjadi kepanjangan dari indra manusia, yang membantu manusia memahami ap yang terjadi di lingkungannya. Dalam konteks kebijakan publik, media massa tidak bekerja sebagai penyiap agenda kebijakan, melainkan

8

memberikan bahan baku terpilih untuk dipilah menjadi isu kebijakan dan kemudian dijadikan agenda kebijakan.

2. Deskripsi KebijakanDeskripsi kebijakan adalah analisis tentang kebijakan yang

sudah ada untuk disampaikan kepada klien. Model ini disebut juga review kebijakan dan secara luas berada pada ranah evaluasi kebijakan. Deskripsi kebijakan dapat ditujukan untuk mengubah atau menyempurnakan kebijakan tersebut atau meningkatkan kenyakinan akan kebenaran kebijakan tersebut. Pada deskripsi kebijakan dapat digunakan model-model argumen kebijakan, yaitu argumen untuk membuktikan kebenaran bahwa suatu pernyataan adalah benar secara nalar. Dasar pembenarannya dikelompokkan sesuai dengan jenis argumennya.

3. Pernyataan KebijakanPernyataan kebijakan adalah pernyataan yang dibuat oleh

pejabat di depan publik. Konsep publik dipahami sebagai publik langsung dan publik media. Publik langsung adalah pidato pejabat, baik lisan maupun tertulis, pernyataan atau ceramah yang diberikan di depan publik dan temu publik. Publik yang bermedia dalam art pernyataan pejabat publik melalui media massa, baik dalam bentuk pertemuan pers maupun dalam sebuah wawancara pers.

4. Memo kebijakanMemo kebijakan adalah rekomendasi singkat akan satu isu

kebijakan untuk landasan pembuatan keputusan kebijakan yang bersifat terbatas, misalnya untuk menetapkan kondisi darurat yang harus diputuskan dengan segera, seorang pejabat publik meminta analisis kebijakan untuk menyiapkan memo kebijakan yang akan digunakan sebagai pembenaran dari kebijakan yang diambil. Memo kebiajakn bersifat praktis dan taktis dengan kombinasi pilihan kebijakan.

5. Makalah KebijakanMakalah kebijakan atau dikenal dengan kertas kebijakan atau

policy paper adalah bentuk dari rekomendasi analisis kebijakan yang merupakan sebuah analisis laporan yang dibuat secara lengkap,

9

komprehensif dan sangat detail. Hampir semua rekomendasi kebijakan yang formal dan umum dikenal dalam bentuk seperti ini.

6. Rumusan KebijakanAnalisis kebijakan tidak hanya bekerja menyiapkan rekomendasi

kebijakan untuk disiapkan menjadi rumusan kebijakan, namun dapat juga dilibatkan lebih lanjut dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, analisis kebijakan dapat berperan untuk ikut dalam tim yang merumuskan atau merancang kebijakan publik, baik dalam bentuk draft akademis maupun pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

B. Praktek EmpirisPengelolaan air minum isi ulang adalah suatu kegiatan untuk

mengelola air baku/air bersih menjadi air minum dengan melalui proses yang sesuai dengan standar kesehatan. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter kualitas air. Parameter parameter kualitas merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha depot air minum wajib memiliki izin usaha penyelenggaraan Depot Air Minum yang dikeluarkan oleh Bupati. Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum, perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum.

Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, didistribusikan kepada masyarakat dengan kemasan dan atau isi ulang..

10

Dalam pelaksanaannya, kebijakan pengaturan penyelenggaraan Depot Air Minum dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Beberapa hal yang menjadiperhatian dalam teknis proses penyelenggaraan air minum isi ulang, antara lain : Depot Air Minum dilarang mengambil air baku yang berasal dari air

PDAM yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga. Proses pengolahan air minum di Depot Air Minum meliputi

penampungan air baku, penyaringan/filterisasi, desinfeksi dan pengisian.

Depot Air Minum wajib memenuhi ketentuan teknis pada Pedoman Cara Produksi Yang Baik Depot Air Minum, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi usaha dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau yang disediakan oleh penyelenggara usaha.

Depot Air Minum dilarang memiliki "stock" produk air minum dalam wadah yang siap dijual.

Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.

Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.

Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.

Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos/tidak bermerek.

Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel/"shrink wrap" pada wadah.

Penyelenggaran Usaha Depot Air Minum wajib menempatkan Sertifikat Laik Sehat ditempat yang bisa dibaca secara jelas oleh konsumen.

11

Penyelenggaran Usaha Depot Air Minum wajib memberikan tanda khusus tentang waktu, masa berlaku dan keterangan hasil pengujian atas air.

BAB IIIEVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

Persyaratan atas kualitas air minum adalah hal mutlak yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha, baik pelaku usaha air minum dalam kemasan ataupun air minum isi ulang. Persyaratan kualitas air dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum yang dibentuk dengan salah satu pertimbangan yaitu bahwa agar air minum yang di konsumsi masyarakat tidak menimbulkan gangguan kesehatan perlu ditetapkan persyaratan kesehatan kualitas air minum.

Selanjutnya, dalam peraturan ini juga diatur tentang pengawasan dan pembinaan baik oleh pemilik usaha maupun dari pemerintah sebagai regulator.

Berikut ini beberapa pasal yang mempertegas keberadaan kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu: Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang

diproduksinya aman bagi kesehatan. (Pasal 2) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan

fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum. Pemerintah daerah dapat menetapkan parameter tambahan sesuai dengan kondisi kualitas lingkungan daerah masing-masing dengan mengacu pada

12

parameter tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini (Pasal 3)

Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal. Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP. Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. (Pasal 4)

Dalam perturan ini ditetepkan juga parameter wajib dan tambahan kualitas air sebagai berikut

13

14

15

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/Menkes/Per/IV/2010, Pemerintah menetapkan pengaturan tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, tatalaksana pengawasan kualitas air minum. Ruang lingkup pengaturan tata laksana pengawasan kualitas air minum berdasarkan peraturan ini meliputi:a. pengawasan eksternal; danb. pengawasan internal.Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan KKP sedangkan Pengawasan internal dilakukan oleh penyelenggara air minum.

Selanjutnya, dalam peraturan ini dijelaskan bahwa Penyelenggara air minum yang menyelenggarakan penyediaan air minum untuk tujuan komersial wajib melakukan pengawasan internal. Pengawasan untuk kualitas air minum dalam kemasan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan eksternal dan pengawasan internal dilakukan dengan 2 (dua) cara meliputi:a. Pengawasan berkala; danb. Pengawasan atas indikasi pencemaran.

16

3. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 651/MPP/Kep/L0/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya

Salah satu dasar pertimbangan dibentuknya peraturan ini, bahwa dalam rangka menjamin mutu produk air minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum yang memenuhi persyaratan kualitas air minum dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat serta dalam upaya memberi perlindungan kepada konsumen perlu adanya ketentuan yang mengatur keberadaan Depot Air Minum.

Pada Pasal 1 diuraikan definisi Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Sebagaimana juga dilaksanakan oleh pelaku usaha air minum dalam kemasan, para pelaku usaha air minum isi ulang juga memiliki persyaratan untuk mendirikan sebuah depot air minum.

Persyaratan tersebut diuraikan dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang sebagaimana berikut:

a. Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang

c. Depot Air Minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi.

Pengaturan mengenai wadah air minum isi ulang juga dicantumkan pada Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang. Hal-hal yang diatur di Pasal ini mengenai:

17

a. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot.

b. Depot Air Minum dilarang memiliki "stock" produk air minum dalam wadah yang siap dijual.

c. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.

d. Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.

e. Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.

f. Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos/tidak bermerek.

g. Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel/"shrink wrap" pada wadah.

Pelaku usaha air minum isi ulang mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin air yang disediakan olehnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pada peraturan Menteri Kesehatan serta melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari Pemasok. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Pasal 62 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengenaan sanksi ini kepada pelaku usaha air minum isi ulang diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang. Hal ini diatur agar konsumen selalu memperoleh hasil yang terbaik dari air minum isi ulang dan terlindungi haknya sebagai konsumen. Kelayakan air minum isi ulang sebagai bahan konsumsi masyarakat harus juga menjadi perhatian utama bagi pelaku usaha air minum isi ulang. Untuk menghindari terjadinya masalah kesehatan yang disebabkan ketidaklayakan konsumsi pada konsumen air minum isi ulang, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum

18

Isi Ulang memberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai serta tidak melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah yang dilakukan dengan cara yang benar.

Untuk melindungi konsumen dari misuse (kesalahan penggunaan) dan salah persepsi karena menganggap bahwa depot isi ulang merupakan "kepanjangan tangan" air minum dalam kemasan4, pelaku usaha air minum isi ulang tidak boleh menyediakan wadah bermerek milik pelaku usaha air minum dalam kemasan yang sudah terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos. Selain wadahnya sendiri, tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos atau tidak bermerek dan Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel/"shrink wrap" pada wadah.

Apabila terjadi pelanggaran yang berkenaan dengan hal ini, pelaku usaha air minum isi ulang dikenakan sanksi-sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 90 atau pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Selain kepentingan konsumen, Pasal 12 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang juga melindungi hak eksklusif pemilik merek yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak.

19

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1. Filosofis Dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat agar derajat kesehatan secara berangsur-angsur meningkat, dilaksanakan upaya pelayanan kesehatan dasar yang merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan secara cepat dan tepat untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang dialami oleh masyarakat, berbagai pelayanan kesehatan dasar yang dilksanakan pengawasan terhadap keberadaan penyelenggaraan Depot Air minum. Kehadiran Air Minum Isi Ulang sebenarnya fenomena bisnis normal dan biasa sebagaimana terjadi di Amerika Serikat, Filipina, Turki maupun negara lain. Masalahnya, di Indonesia belum ada peraturan tentang keberadaan depot isi ulang sehingga tidak ada pengawasan dan control yang jelas. Kehadiran depot isi ulang menimbulkan persaingan yang tidak fair atau adil. Sebab, para pelaku bisnis yang bergerak di industri air minum dalam kemasan punya kewajiban memenuhi berbagai standar dengan segala dampaknya terhadap biaya.

Sementara itu, di pihak lain, depot isi ulang menangguk untung besar tanpa ada kewajiban memenuhi persyaratan dan peraturan, termasuk jaminan terhadap keselamatan dan kesehatan konsumen.

Pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyusun peraturan perundangan didaerah, segera melakukan langkah-langkah dan kegiatan untuk menyusun peraturan dan melaksanakan pengawasan terhadap pengetrapannya dan menjalankan kewenangan-kewenangannya. Termasuk dalam hal ini ketentuan laik operasi peralatan untuk pemngolahan yang dinyatakan dengan sertifikat laik operasi, kalau perlu dikenakan izin operasi, tingkat cemaran, pedoman-pedoman lainnya baik pedoman umum maupun teknisnya, mekanisme dan pemantauan kualitas air bakunya maupun kualitas produksinya. Pemerintah segera melakukan standarisasi peralatan, pengawasan

20

di lapangan, uji kelayakan dan peneraan peralatan, uji kualitas produksinya secara reguler, memberikan sertifikasi kelaikan operasional baik yang menyangkut ketenagaannya maupun peralatanannya tidak hanaya untuk meningkatkan kualitas prosesing dan kemamapuan pengelola/pengusaha air minum isi ulang tetapi juga untuk melindungi konsumen/rakyatnya. Pada pokoknya adanya ketentuan untuk melindungi konsumen atas akibat produksi yang tidak memenuhi persyaratan sehingga dapat berakibat menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan.

2. SosiologisAir minum merupakan kebutuhan pokok dan vital. Di Gresik

telah terbangun kurang lebih 500 Depot Air Minum Isi Ulang. Tersebar merata di beberapa sudut jalan bahkan di dalam lintasan gang kecil di daerah yang padat maupun di daerah perdesaan. Ekonomi kerakyatan sebuah cita-cita. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat untuk melayani kebutuhan rakyat dengan tenaga yang relatif dengan ketrampilan yang sederhana. Dengan penggunaan air minum dengan tabung selain mudah dan praktis dengan penampilannya akan sedikit mengangkat pristise di dalam suatu kehidupan rumah tangga. Demikian juga prestise dalam suatu lingkungan wilayah, sebagai indikasi adanya kegiatan ekonomi sedikit maju, seperti adanya kegiatan mesin fotocopy, warung telepon, rumah makan/restoran, perbengkelan kendaraan bermotor, klinik/pelayanan kesehatan, jalur transpotasi dan lain sebagainya.

Bila kegiatan penyediaan air minum ini dilihat dari aspek ekonomi, paling tidak memberikan pembelajaran dan peningkatan kreativitas rakyat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Konsumennya besar, kebutuhan sehari-hari, mudah di jangkau dan kompetetif untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarga. Disamping itu geliat ekonomi ini mendongkrak juga kegiatan ekonomi ikutan lainnya. Dengan demikian, maka dapat menyumbang (walaupun tidak spektakuler) dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan geliat dan perannya, perlu pembinaan dan

21

pengawasan baik untuk kepentingan survival dan suksesnya usaha maupun perlindungan terhadap konsumennya. Survival dan suksesnya usaha ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu : (1) sumber air bakunya, harus tersedia baik kuantitasnya maupun kualitasnya, dan tidak mengganggu keberlanjutan sumberdaya air dan tidak merusak ekosistenmya, (2) proses pengolahan, peralatan harus memenuhi spesifikasi minimal untuk dapat mengolah air baku yang menghasilkan air yang siap diminum yaitu memenuhi syarat-syarat air minum yaitu syarat fisik, kimiawi dan bakteriologis. (3) dilandasi dan ditaatinya peraturan perundang-undangan yang jelas.

Sumber air baku, tidak sembarangan, diperoleh dari berbagai sumber yaitu dari air tanah seperti mata air (pegunungan),sungai bawah tanah, busong dan sumur bor, yang terlindungi, air permukaan seperti air danau, air sungai, air laut dan gunung es. Air baku harus memenuhi syarat-syarat baik struktur fisis, kimiawi maupun bakteriologis. Sumber air baku harus tetap terjaga dan terpelihara keberlanjutannya (ingat tragedi penggundulan hutan). Ekosistem tidak terganggu, tidak hanya dilihat dari sistem hidrologinya saja tetapi sistem kehidupan secara itentitas, termasuk dampak dan konflik sosialnya.

Persepsi masyarakat atau pasar, depot air minum isi ulang ini air bakunya adalah berasal dari sumber mata air pegunungan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan yaitu rasanya segar, dingin, tidak berbau, tidak berwarna, pH normal dan TDS rendah. Dalam kenyataannya tidak demikian, air baku dapat diambil dari berbagai sumber seperti tersebut diatas. Air tanah, memiliki karakter-karakter tertentu dan berberda satu dengan lainnya. Bisa mengandung mineral-mineral atau garam-garam yang cukup tinggi akibat dari pengaruh lapisan dan batuan dibawah tanah yang dilalui oleh air tanah tersebut. Sedangkan air permukaan kualitasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya dan perilaku manusia dan sanitasi sekitarnya. Dan kualitas air yang siap diminum masih tergantung pula pada beberapa faktor yang lain.

22

Di dalam proses pengolahan, peralatan harus berfungsi dengan baik, mampu mengolah air baku untuk mereduksi kandungan partikel-partekel fisik, kmiawi yang terlalu tinggi dan membunuh mikrooragnisme yang berbahaya, sehingga produksi air siap minum memenuhi syarat. Di samping kualitas peralatannya, tergantung pula kemampuan dan ketaatan tenaga yang mengoperasikan peralatan tersebut termasuk sikap dan perilaku bersih dan sehatnya. Tenaga yang mengoperasikan dan menghandel hasil olahan yang tidak berperilaku bersih dan sehat dapat mencemari hasil olahan.

Mencermati hasil-hasil survai yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pengelola Air Minum Indonesia, bahwa Depot Air Minum Isi Ulang yang diteliti dari 96 Depot air Minum Isi Ulang 20% tercemar Bakteri coliform. Kalau disimpulkan secara kasar kurang lebih terdapat 300 Depot Air Minum Isi Ulang di Jakarta tercemar, tidak layak untuk konsumsi air minum. Salah satu persyaratan air minum adalah 0 bakteri coliform.

Pemerintah daerah dalam hal ini perlu segera turun tangan dalam arti mendorong geliat ekonomi kerakyatan ini dengan melalui beberapa aspek. Salah satunya adalah membina dan mengawasai aspek kualitas produksinya. Untuk membina dan mengawasai aspek produksi ini melalui beberapa pendekatan, sebagai berikut:.

Pertama pedekatan ketenagaan, yaitu tenaga pengelola perlu dibina dan diawasi kemampuan teknis operasionalisasi peralatannya dan kemampuan berperilaku bersih dan sehatnya baik untuk dirinya maupun lingkungan termasuk menghandel air minum agar tepat bersih dan sehat. Untuk ini pemerintah bersama masyarakat profesional perlu menyediakan / memberikan pelatihan-pelatihan dibidang operasionalisasi teknis peralatan dan kesehatan khususnya kemamapuan berperilaku bersih dan sehat dan menghandel air minum yang bersih, sehat memenuhi persayaratan kesehatan.

23

Kedua, pendekatan peralatan teknis untuk pengelolaan/ processing air baku menjadi air minum yang memenuhi persyaratan teknis (persyaratan minimal dengan spesifikasi yang jelas dan terukur). Upaya ini diperlukan untuk menjaga dan memelihara kemampuan dan fungsi peralatan dalam pengolahannya air baku sehingga menghasilkan air minum yang sehat. Air minum yang memenuhi syarat kesehatan yaitu persyaratan fisik, kimiawi dan bakteriologis. Masyarakat tidak terpesona hanya karena daya tarik warna-warni sinar dari peralatannya saja.

3. Yuridis Peraturan dan perundangan-undangan yang sudah ada yang

terkait dengan kegiatan usaha ini diefektifkan segera seperti peraturan peurundang-undang tentang pengawasan kualitas air, pembinaan dan pengawasan industri kecil dan atau rumah tangga, perbankan dalam mendukung usaha. Peraturan dan perundang-undangan yang telah ada di tingkat pusat, dipandang penting dan perlu segera disusun di tingkat daerah yang berupa Peraturan Daerah. Peraturan pusat tersebut adalah:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-

24

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan,

25

Mutu dan Gizi dan Pangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

18. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 651/MPP/Kep/L0/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang

26

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4);

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum.

27

BAB VJANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI PERATURAN DAERAH

Pengaturan tentang penyelenggaraan depot air minum bertujuan untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Arah pengaturannya adalah bahwa Pemerintah menjamin setiap orang untuk mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal tubuh guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif dan setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan depot air minum dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan persyaratan air laik hygiene, penyelenggaraan usaha, pengawasan dan pembinaan, tanggungjawab pemerintah, peran serta masyarakat, dan sangsi yang diberikan terhadap pelanggaran peraturan.

Pelaku usaha air minum isi ulang mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin air yang disediakan olehnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pada peraturan Menteri Kesehatan serta melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari Penyelenggara.

Materi yang akan diatur dalam Peraturan daerah ini adalah penormaan tentang :

1. Penetapan bahwa air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter kualitas air yang merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum

2. Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha depot air minum wajib memiliki izin usaha penyelenggaraan Depot Air Minum yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

3. Penyelenggara usaha depot air minum mengajukan permohonan izin usaha kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

28

4. Tata cara pengajuan dan persyaratan permohonan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada (PERDA INI/) ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Izin usaha diberikan untuk jangka waktu selama usaha yang bersangkutan masih beroperasi.

6. Air baku yang digunakan Depot Air Minum harus memenuhi standar mutu kualitas yang ditetapkan dalam Peraturan daerah ini.

7. Depot Air Minum harus melakukan Pengawasan secara periodik terhadap mutu air, yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium.

8. Pengujian mutu air baku dilakukan minimal:a. Satu kali dalam tiga bulan untuk analisa coliform;b. Dua kali dalam satu tahun untuk analisa kimia dan fisika secara

lengkap.9. Depot Air Minum dilarang mengambil air baku yang berasal dari air

PDAM yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga.10. Proses pengolahan air minum di Depot Air Minum meliputi

penampungan air baku, penyaringan/filterisasi, desinfeksi dan pengisian.

11. Depot Air Minum wajib memenuhi ketentuan teknis pada Pedoman Cara Produksi Yang Baik Depot Air Minum, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

12. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi usaha dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau yang disediakan oleh penyelenggara usaha.

13. Depot Air Minum dilarang memiliki "stock" produk air minum dalam wadah yang siap dijual.

14. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.

15. Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.

16. Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar

17. Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos/tidak bermerek.

29

18. Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel/"shrink wrap" pada wadah.

19. Penyelenggaran Usaha Depot Air Minum wajib menempatkan Sertifikat Laik Sehat ditempat yang bisa dibaca secara jelas oleh konsumen.

20. Penyelenggaran Usaha Depot Air Minum wajib memberikan tanda khusus tentang waktu, masa berlaku dan keterangan hasil pengujian atas air.

21. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum diterbitkan apabila :a. berkas permohonan dari pengusaha lengkap dan benar;b. hasil pemeriksaan air dan tempat usaha telah memenuhi

persyaratan. 22. Sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum sementara, masa

berlakunya selama 6 ( enam ) bulan dan dapat diperpanjang;23. Sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum tetap, masa

berlakunya selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

24. Surat keterangan laik hygiene sanitasi depot air minum dibatalkan apabila terjadi:a. pergantian pemilik;b. perpindahan lokasi / alamat;c. usaha tidak menjalankan lagi usahanya; dan/ataud. hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif E.Coli atau

menyebabkan terjadinya keracunan serta Depot Air Minum tidak lagi laik hygiene sanitasi.

25. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal.

26. Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

27. Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

30

28. Pelaksanaan pengujian sampel air minum dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah atau dilakukan pengujian lapangan dengan menggunakan peralatan pengujian lapangan yang terkalibrasi.

29. Metode pengujian sampel air minum mengacu kepada Standar Nasional Indonesia atau metode yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional, atau metode lainnya berdasarkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratan hasil pengujiannya.

30. Kepala Dinas Kesehatan mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil analisis pengujian laboratorium.

31. Apabila hasil analisis tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan saran tindak lanjut perbaikan.

32. Penyelenggara air minum harus segera melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas air minum, apabila dalam pengawasan internal hasilnya tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum.

33. Penyelenggara air minum harus melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi atas pengawasan eksternal

34. Pelaksanaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum, dan pengujian kualitas air minum dilaksanakan oleh tenaga terlatih yaitu sanitarian, dan tenaga lain yang memiliki keterampilan untuk melakukan inspeksi sanitasi atau pengambilan sampel air minum.

35. Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Kepala Dines Kesehatan harus melakukan pengawasan kualitas air minum.

36. Pembinaan dan pengawasan wajib dilakukan oleh :37. Pemerintah daerah harus mengalokasikan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah untuk pembiayaan pelaksanaan pengawasan eksternal kualitas air minum.

38. Sumber dana pembiayaan pengawasan internal berasal dari penyelenggara usaha air minum.

39. Hasil pengawasan internal kualitas air minum dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan.

31

40. Kepala Dinas Kesehatan melaporkan hasil pengawasan eksternal kualitas air minum kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

41. Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Kepala Dinas Kesehatan wajib melaporkan basil pengawasan eksternal kepada Bupati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

42. Ketentuan mengenai pencatatan dan pelaporan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

43. Masyarakat dan/atau konsumen pemakai air dapat menyampaikan laporan atau keluhan atas pelayanan depot air minum dan/atau meminta konfirmasi tentang depot air minum yang laik higiene kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum

44. Pengenaan sanksi administrasi merupakan tindakan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan penyelenggaraan administrasi usaha air minum yang tidak sesuai peraturan.

45. Penyelenggara air depot air minum tidak melaksanakan tindak lanjut dikenakan sanksi administratif.

46. orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha depot air minum dengan tidak berizin, dikenakan sanksi administratif.

47. Sanksi administratif dapat berupa:a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara kegiatan;c. penutupan lokasi;d. pencabutan izin;e. pembatalan izin;f. pelarangan distribusi air; dan/ataug. denda administratif.

48. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.

32

49. Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan air minum yang tidak sehat dan aman, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

50. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua usaha penyelenggaraan depot air minum harus mengikuti pedoman yang diatur dalam peraturan daerah ini.

51. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah peraturan daerah ini berlaku, setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha depot air minum wajib mengajukan permohonan izin usaha penyelenggaraan Depot Air Minum yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Selama berlakunya jangka waktu peralihan, tidak dapat dilakukan penertiban secara paksa. Penertiban secara paksa dilakukan pada saat masa transisi berakhir dan penyelenggara usaha air minum tidak dilakukan upaya penyesuaian dengan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan.

52. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

33

BAB VIPENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan tentang penyelenggaraan depot air minum bertujuan untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Arah pengaturannya adalah bahwa Pemerintah menjamin setiap orang untuk mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal tubuh guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif dan setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Air yang ada di bumi umumnya tidak dalam keadaan murni (HO), melainkan mengandung berbagai zat baik terlarut maupun tersuspensi, termasuk mikroba. Oleh karena itu, sebelum dikonsumsi, air harus diolah lebih dahulu untuk menghilangkan atau menurunkan kadar bahan tercemar sampai tingkat yang aman. Air bersih adalah air yang jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau.

Meskipun demikian, air yang jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau belum tentu aman dikonsumsi. Persyaratan kualitas air minum (air yang aman untuk dikonsumsi langsung), diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 651/MPP/Kep/L0/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya.

Pelaku usaha air minum isi ulang mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin air yang disediakan olehnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pada peraturan Menteri Kesehatan serta melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari Penyelenggara.

34

Salah satu dasar pertimbangan dibentuknya peraturan ini, bahwa dalam rangka menjamin mutu produk air minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum yang memenuhi persyaratan kualitas air minum dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat serta dalam upaya memberi perlindungan kepada konsumen perlu adanya ketentuan yang mengatur keberadaan Depot Air Minum.

B. Saran

Bahwa berdasarkan uraian pada Naskah Akademik ini perlu disusun materi penormaan yang lengkap terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan usaha depot air minum. Rumusan norma ini dapat dijadikan dasar hukum pengaturan dan penegakan peraturan tentang Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum di Kabupaten Gresik.

Bahwa dengan disusunnya Naskah akademik ini, maka Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012.

35