STUDI EVALUASI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS KEJAHATAN KEMANUSIAAN (GENOSIDA) Tugas ini disusun sebagai salah satu syarat nilai UAS mata kuliah Hukum Internasional Dosen Pengajar : Aria Rangga Kusumah Dewi Febriani 1042500858 HJ FISIP 2010 UNIVERSITAS BUDI LUHUR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
32
Embed
file · Web viewSTUDI EVALUASI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS KEJAHATAN KEMANUSIAAN ... tetapi juga dilakukan terhadap penguasa-penguasa otoriter dan ... yang diterapkan oleh
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
STUDI EVALUASI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
KASUS KEJAHATAN KEMANUSIAAN (GENOSIDA)
Tugas ini disusun sebagai salah satu syarat nilai UAS mata kuliah Hukum Internasional
Dosen Pengajar : Aria Rangga Kusumah
Dewi Febriani
1042500858
HJ
FISIP 2010
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
HUBUNGAN INTERNASIONAL
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI....................................................................................................................................i
BAB I...............................................................................................................................................1
II.1 GENOSIDA DALAM PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL...........................8
II.2 EVALUASI PENYELESAIAN KASUS GENOSIDA DALAM HUKUM INTERNASIONAL.....................................................................................................................9
BAB III..........................................................................................................................................19
DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................................21
Hak Asasi Manusia: Aplikasi Hukum Internasional Terhadap Kasus Genosida | i
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Genosida merupakan sebuah kejadian tragis yang sangat menarik perhatian para
masyarakat dunia. Dalam hal ini genosida merupakan sebuah usaha suatu etnik untuk
menghancurkan suatu etnik lainnya dengan cara pembunuhan massal.1 Kasus ini merupakan
pelanggaran HAM yang sangat berat dalam yurisdiksi International Criminal Court,2 karena hal
ini merupakan kejahatan kemanusiaan dengan cara pembunuhan massal atau disebut juga
sebagai pembantaian.
Bukan hanya pemusnahan terhadap suatu etnik tertentu, tetapi juga dilakukan terhadap
penguasa-penguasa otoriter dan diktator terhadap para mahasiswa, politisi, dan semua yang kritis
terhadap pemerintah, menghilangkan lawan-lawan politik pemerintah, kebijaksanaan apartheid 3
yang menghina dan menderitakan sejumlah besar manusia, dan sebagainya dengan cara yang
berbeda-beda.4
Kasus genosida ini banyak terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Namun,
penanganannya tidak dilakukan secara tuntas. Salah satu faktornya karena hukum internasional
yang terkait masalah tersebut pun baru didirikan pada tahun 2002, padahal aksi tindakan
pembantaian atau genosida ini telah terjadi di abad sebelum masehi.
Menurut rentetan sejarahnya, genosida muncul oleh pembantaian kaum yahudi terhadap
bangsa Kanaan di abad sebelum masehi, kemudian disusul oleh pembantaian bangsa Helvetia
yang dilakukan oleh Julius Caesar pada abad ke-1 SM, kemudian pembantaian suku bangsa
1 John McCain dan Mark Slater, Karakter-Karakter Yang Menggugah Dunia, 2009, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 692 International Criminal Court atau ICC ialah Mahkamah Pidana Internasional yang dapat mengadili kasus pelanggaran terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahaan perang.3 Apartheid (arti dari bahasa Afrikaans: apart memisah, heid sistem atau hukum) adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990.4 Antonio Cassese, Hak Asasi Manusia Yang Berubah, 2005, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm xiii
Hak Asasi Manusia: Aplikasi Hukum Internasional Terhadap Kasus Genosida | 1
Menurut Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
(CPPCG), genosida didefinisikan sebagai:11
“…any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a
national, ethnical, racial or religious group, as such:
(a) Killing members of the group;
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about
its physical destruction in whole or in part;
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
(e) Forcibly transferring children of the group to another group.”
Genosida merupakan salah satu jenis pelanggaran berat yang menarik perhatian dunia
internasional. Karena genosida telah menjadi sebuah ancaman yang melanggar berat Hak Asasi
Manusia terhadap suatu kelompok yang menjadi korban pembantaian. Pelanggaran ini juga
termaktub dalam yurisdiksi International Criminal Court bersamaaan dengan kejahatan terhadap
kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan Agresi.
Menurut hukum internasional dalam pasal II konvensi,12 genosida merupakan sebuah
kejahatan yang menurut hukum internasional harus dicegah dan dihukum yang berdasarkan
dengan kesepakatan meraka dalam Convention on the Prevention and Punishment of the Crime
of Genocide (CPPCG) tanggal 9 Desember 1948.
Dalam pencegahan dan penghukuman yang tertuang dalam konvensi genosida tersebut,
dalam konvensi menyetujui suatu pengadilan internasional yang mempunyai yurisdiksi untuk
mengadili individu-individu yang melakukan genosida, dapat dibentuk di negara-negara peserta
kelak, namun pasal itu juga mengharuskan pengadilan yang berwenang dari negara-negara yang
11 http://www.preventgenocide.org/ab/1998/ diakses pada tanggal 06/12/2011 07:1012 http://www.preventgenocide.org/id/hukum/konvensi.htm diakses pada tanggal 06/12/2011 07:15
Hak Asasi Manusia: Aplikasi Hukum Internasional Terhadap Kasus Genosida | 8
ikut serta dalam konvensi untuk menyetujui yurisdiksi atas pelanggaran sebelum adanya
pengadilan internasional, apabila kejahatan itu dilakukan di wilayahnya. Demikianlah genosida
dianggap sebagai kejahatan dalam hukum internasional yang menarik yuridiksi universal dan
norma ius cogens.13
II.2 EVALUASI PENYELESAIAN KASUS GENOSIDA DALAM HUKUM
INTERNASIONAL
Beberapa kejadian yang dianggap sebagai tindakan genosida adalah :14
1. Pembunuhan massal terhadap etnis Kurdi oleh Turki di wilayah Dersim pada tahun 1937-
1938;
2. Pembunuhan massal terhadap suku Hutu oleh suku Tutsi di Burundi 1972
3. Pembunuhan massal oleh Khmer Merah di Kamboja pada pertengahan 1970
4. Kebijakan melawan Kurdi yang dikeluarkan oleh Anfal pada tahun 1988.
5. Okupasi Indonesia terhadap Timor Timur selama tahun 1975 sampai 1999.
6. Pembunuhan massal Sabra dan Shatila yang terjadi pada September 1982, ketika terjadi
konflik bersenjata antara milisi Lebanon yang didukung oleh Israel melawan Palestina.
7. Invasi Uni Soviet terhadap Afghanistan selama tahun 1979-1989.
Kejadian-kejadian diatas tidak pernah diproses secara hukum, baik melalui pengadilan
nasional ataupun International Court of Justice (ICJ). Namun dalam perkembangannya, ada
beberapa kasus yang kemudian diadili oleh badan peradilan internasional baik permanen maupun
adhoc15, yaitu :13 Ius cogen (mengandung asas-asas umum dan berlaku umum) norma yang diterima dan diakui seluruh komunitas negara-negara internasional sebagai norma yang tidak boleh ada pengurangan apa pun dan yang hanya dapat dimodifikasi oleh norma hukum internasional selanjutnya yang memiliki karakter yang sama. Reservations to the Genocide Convention Case, dipost pada tanggal 27-05-2011, 06:33 PM, oleh rajagodzila diakses pada 11/12/2011 pukul 13:4414 Ibid, http://pirhot-nababan.blogspot.com/2007/09/perlindungan-ham-dalam-kerangka-hukum.html15 Adhoc adalah sementara, namun dalam bahasa latin ialah untuk tujuan tertentu
Hak Asasi Manusia: Aplikasi Hukum Internasional Terhadap Kasus Genosida | 9
1. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Pengadilan ad hoc ini didirikan oleh
Dewan Keamanan PBB untuk mengadili pelaku pembunuhan massal terhadap suku Tutsi
dan Hutu moderat oleh Hutu pada perang saudara di Rwanda. Selama sekitar 100 hari
pada tahun 1994, sekitar 937.000 suku Tutsi dan Hutu moderat dibunuh oleh suku Hutu.
Sampai sejauh ini ICTR telah menyelesaikan 21 pengadilan dan menjatuhkan tuntutan
kepada 28 orang. Pengadilan pertama di ICTR dilangsungkan pada tahun 1997, dengan
tertuduh Jean-Paul Akayesu.
2. Konflik bersaudara di Darfur (Sudan), yang diadili oleh ICC.
3. Perang Saudara di Yugoslavia, yang diadili oleh International Criminal Tribunal for the
Former Yugoslavia (ICTY), dan khusus untuk kejadian Srebrenica Massacre atau yang
lebih dikenal dengan Bosnian Genocide sempat menjadi perkara di ICJ pada tahun 2007.
Dari berbagai peristiwa genosida diatas, dapat dikatakan bahwa peran mahkamah
pengadilan hukum internasional tidak menjalankan pencegahan serta pengadilan yang adil
terhadap kasus genosida. Alasannya karena beberapa negara menolak amnesti yang diberikan
oleh mahkamah pengadilan bagi para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia. Mereka
menilai bahwa mengadili pelaku kejahatan tidak menjamin akan terulangnya kejadian yang
serupa di masa depan.
Beberapa sumber kewajiban untuk mengadili terdapat dalam konvensi internasional yang
menyatakan bahwa Hak negara untuk memberikan amnesti terhadap suatu kejahatan dapat
dilangkahi oleh perjanjian yang ditandatangani negara tersebut. Seperti dijelaskan Pasal 27
Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, “salah satu pihak tidak boleh menggunakan
ketentuan hukum nasionalnya sebagai justifikasi atas kegagalannya menaati sebuah perjanjian.”
Beberapa konvensi yang diberlakukan diantaranya adalah konvensi jenewa 1949, konvensi
genosida, dan konvensi penyiksaan.16 Konvensi-konvensi tersebut diberlakukan untuk pemberian
amnesti terhadap orang-orang yang memiliki kriteria sesuai definisi dalam konvensi tersebut
yang dinegosiasikan dalam konteks perang dingin, jadi konvensi tersebut diberlakukan hanya
dalam situasi tertentu saja.
Konvensi Jenewa 1949
16 Ifdhal Kasim, Pengadilan HAM dalam konteks nasional dan internasional, ...
Hak Asasi Manusia: Aplikasi Hukum Internasional Terhadap Kasus Genosida | 10
Dalam konvensi ini, telah mengkodifikasi aturan internasional tentang perlakuan terhadap
tawanan perang dan warga sipil di wilayah konflik. Dalam konvensi ini memuat pernyataan
spesifik tentang pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan perang di bawah hukum internasional
yang memiliki liabilitas individual dan wajib diadili oleh negara. Pelanggaran berat tersebut
mencakup pembunuhan, penyiksaan dan segala perlakuan tidak manusiawi.
Para negara yang menandatangani konvensi Jenewa ini memiliki hak untuk menyelidiki,
mengadili serta menghukum para pelanggar HAM berat tersebut, kecuali mereka menyerahkan
hak tersebut kepada pihak negara lainnya. Commentary to the Conventions, merupakan bukti
yang mewajibkan untuk mengadili para pelaku pelanggar HAM tersebut dan bersifat mutlak
memberikan imunitas atau amnesti dari pengadilan terhadap pelanggaran berat. Namun,
kewajiban untuk mengadili tersebut terbatas untuk konteks konflik bersenjata internasional.
Kemudian dalam memberikan amnesti terhadap pelanggar HAM tersebut, dalam
konvensi Jenewa terdapat kriteria yang mewajibkan negara-negara yang menandatangani
konvensi ini sebagai berikut:
perlu ada jumlah kekerasan yang amat besar untuk bisa disebut sebagai konflik
bersenjata, untuk membedakannya dari gangguan dengan tingkat lebih rendah seperti
kerusuhan atau pertempuran sporadis yang terisolir.
kekerasan di negara-negara tersebut tidak memiliki karakter internasional seperti yang
dimuat dalam Konvensi Jenewa.
Konvensi Genosida
Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 1952 dan telah diratifikasi oleh
banyak negara. Dalam konvensi ini, telah memberikan kewajiban mutlak untuk mengadili pelaku
yang bertanggung jawab atas terjadinya tindakan genosida. Namun, dalam konvensi ini juga
terdapat persyaratan untuk mewajibkan negara-negara dalam konvensi ini dalam mengadili
kejahatan genosida, yaitu:
konvensi tersebut hanya berlaku pada mereka yang memiliki tujuan spesifik untuk
menghancurkan sebagian besar populasi kelompok yang menjadi sasaran.
Hak Asasi Manusia: Aplikasi Hukum Internasional Terhadap Kasus Genosida | 11
para korban harus merupakan salah satu kelompok yang dijelaskan dalam Konvensi
Genosida, yaitu nasional, etnik, rasial atau religius.
Konvensi Penyiksaan
Konvensi ini berlaku pada tanggal 26 Juni 1987 dan disahkan oleh 79 negara. Dalam
konvensi ini mensyaratkan kepada semua negara yang menandatangani konvensi ini untuk
menjadikan semua tindakan penyiksaan sebagai pelanggaran hukum domestiknya, menerapkan
yurisdiksinya terhadap pelanggaran tersebut apabila tersangka pelaku adalah warga negara
tersebut, dan bila negara tidak mengekstradisi tersangka penyiksaan, Konvensi mewajibkannya
untuk menyerahkan kasus tersebut pada otoritas yang kompeten untuk proses pengadilan.
Menurut pengamat, konvensi penyiksaan ini tidak memberikan kewajiban mutlak
terhadap pelanggaran HAM dan tidak secara eksplisit mewajibkan terlaksananya pengadilan,
apalagi pemberian sanksi hukuman, karena konvensi penyiksaan hanya mewajibkan negara
untuk memberikan kasus yang berkaitan dengan tuduhan penyiksaan kepada otoritas yang
mampu memproses kasus tersebut dalam pengadilan dan hanya mewajibkan negara untuk
menjadikan penyiksaan itu dapat dihukum dengan sanksi yang tepat sesuai sifat kejahatannya.
Konvensi umum HAM
Dalam konvensi ini, berbeda dengan konvensi-konvensi yang telah disebutkan diatas.
Konvensi umum HAM ini meliputi kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan politik, Konvensi
Eropa untuk perlindungan HAM dan kebebasan mendasar tidak memiliki kewajiban untuk
mengadili para pelaku pelanggaran terhadap hal tersebut, tetapi memang dalam konvensi-
konvensi tersebut mewajibkan negara-negaranya untuk melindungi dan menjamin HAM atas
masyarakatnya.
Hukum Kebiasaan Internasional
Beberapa pendapat menyatakan bahwa tindakan kejahatan merupakan tindakan
pelanggaran terhadap HAM yang sangat berat dan dalam hukum ini terdapat kewajiban untuk
mengadili para pelanggar HAM tersebut dan memberikan amnesti karena hal itu merupakan
pelanggaran hukum internasional.
Hak Asasi Manusia: Aplikasi Hukum Internasional Terhadap Kasus Genosida | 12
Beberapa kriteria yang terdapat dalam hukum ini yang dapat dikatakan sebagai genosida
adalah, antara lain:
Membedakan kejahatan terhadap kemanusiaan dari tindakan yang tidak melanggar
hukum (seperti pemenjaraan atau deportasi) yang dilakukan setelah keputusan hukum
atau administratif yang valid setelah proses yang lengkap dan adil.
Mensyaratkan bahwa tindakan tidak manusiawi tersebut tersebar luas atau sistematis,
bukan hanya tindakan terisolir atau random.
Kejahatan terhadap kemanusiaan dibatasi pada tindakan tidak manusiawi yang dilakukan
terhadap warga sipil, bukan anggota angkatan bersenjata.
Mencakup tindakan yang dilakukan atas dasar politik, menunjukan perbedaan penting
antara kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum kebiasaan internasional dan
Kejahatan genosida yang oleh konvensi genosida dibatasi di luar “kelompok politik.”
II.3 PERAN INTERNASIONAL : PBB DAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM
MENANGANI GENOSIDA
Untuk menjamin HAM setelah kejadian genosida tersebut, akhirnya PBB berhasil
membuat International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR), dan International
Convention on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) pada tahun 1966 yang mengikat
anggota-anggota negara PBB. Dalam konvensi tersebut telah mengatur berbagai hal hak-hak
manusia secara sama dalam hukum.
Sejalan diberlakukannya kedua konvensi itu, muncul beberapa instrumen yang lain dan
hadir seperti:17
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
Hak Asasi Manusia: Aplikasi Hukum Internasional Terhadap Kasus Genosida | 13
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
Convention on the Elimination of Discrimination against Women
Kemunculan instrumen-instrumen tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar dalam
pencegahan pelanggaran HAM, seperti kejahatan genosida maupun pelanggaran berat terhadap
HAM lainnya. International Criminal Court (ICC), dalam hal ini sebagai wadah untuk mengadili
para pelaku pelanggaran HAM yang didirikan berdasarkan Rome Statue tahun 1998. Dalam
Rome Statute tersebut disebutkan bahwa “the most serious crimes of concern to the international
community as a whole”,18 yang mencakup kejahatan genosida (genocide); kejahatan terhadap
kemanusiaan (crimes against humanity); kejahatan perang (war crimes); dan agresi (agression).
Konsep mengenai genosida sendiri telah dilegalkan dalam dokumen formal pasal 6 (c)
dari piagam Nuremburg pada 8 Oktober 1945. Beberapa pelaku pelanggaran berat mendapatkan
pengadilan dan dituduh melakukan tindak genosida, yaitu ‘the extermination of racial and
national groups, against the civilian populations of certain occupied territories in order to
destroy particular races and classes of people and national, racial or religious groups’. Hal ini
menyebabkan Majelis Umum PBB secara bulat mengeluarkan resolusi yang mengatakan bahwa
Genosida merupakan kejahatan yang melanggar hukum internasional. Berdasarkan resolusi
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dibentuklah ad hoc committee on Genocide yang bertugas
merumuskan rancangan konvensi Genosida. Konvensi ini disetujui oleh Majelis Umum PBB 8
bulan kemudian setelah diajukan.
Dalam konvensi genosida juga telah menyatakan bahwa genosida merupakan suatu
kejahatan internasional yang dapat dihukum, baik ia melakukan di waktu perang maupun damai.
Konvensi genosida telah memiliki 4 mekanisme untuk mengadili pelaku tindak genosida ini,
yaitu:19
(1) Diadili didepan pengadilan negara yang di wilayahnya telah dilakukan tindakan
genosida tersebut.
(2) Pelaku tindakan genosida diajukan didepan pengadilan internasional.
18 http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Pidana_Internasional diakses pada tanggal 06/12/2011 09:1119 ibid, Antonio Cassese, Hak Asasi Manusia Yang Berubah, hlm xiii
Hak Asasi Manusia: Aplikasi Hukum Internasional Terhadap Kasus Genosida | 14
(3) Pelaku tindakan genosida dapat diajukan ke badan-badan PBB yang berwenang.
(4) Diajukan kedepan mahkamah pengadilan internasional.
Tabel perkembangan hukum internasional terhadap pelanggarab HAM yang berat
II.3.1 Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman tindakan genosida20
Dalam mengatur segala hal tentang genosida, Majelis Umum telah meratifikasi resolusi
96 (I) tertanggal 11 Desember 194-6 bahwa genosida adalah merupakan kejahatan menurut
hukum internasional, bertentangan dengan jiwa dan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa,
dan dikutuk oleh dunia yang beradab. Genosida telah menimbulkan banyak kerugian-kerugian
20 ......., Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida, (http://bestbuydoc.com/id/doc-file/6852/konvensi-tentang-pencegahan-dan-penghukuman-kejahatan-genosida.html diakses pada 06/12/2011 09:40
Hak Asasi Manusia: Aplikasi Hukum Internasional Terhadap Kasus Genosida | 15