2016
2016
PENDAHULUAN
ii
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dirancang dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun dan dituangkan dalam buku ini. Buku ini berisikan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Tahun 2016, dan merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang penyusunannya mengacu pada Rencana
Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019, dan disesuaikan dengan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 serta Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019.
Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2016 ini maka diharapkan tidak hanya memberikan arahan kepada seluruh jajaran
Ditjen, akan tetapi juga dapat memberikan informasi kepada unit lainnya di lingkup KLHK, maupun di luar KLHK, mitra pembangunan
dan masyarakat luas.
Jakarta, Januari 2016 Direktur Jenderal�Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Rasio Ridho Sani
1
BAB I PENDAHULUAN
I. Kondisi Umum Rencana Kerja Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Tahun 2016 adalah
dokumen perencanaan tahunan kedua
yang merupakan penjabaran dari
Peraturan Direktur Jenderal
Penegekan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehuanan No: P.4/PHLHK-
SETDIT/2015 tentang Rencana
Strategis Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum LIngkungan Hidup
dan Kehutanan. Penyusunan Rencana
Kerjaja Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahun 2016 dilaksanakan
setelah dikeluarkannya Rancangan
Awal RKP yang di dalamnya
mencakup Matrik Rencana Tindak
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Matrik Rencana Tindak Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
merupakan rencana program dan
kegiatan K/L berdasarkan Pagu
Indikatif 2016.
Rencana Kerja Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan memuat sasaran-
sasaran yang akan dicapai oleh
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
arah kebijakan, program, kegiatan
pembangunan, dan kebutuhan
pendanaannya baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah, maupun
yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Penjelasan
Umum Rencana Kerja Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini
diharapkan dapat memberikan
gambaran singkat mengenai sasaran
yang akan dicapai, kebijakan yang
akan digunakan serta program dan
kegiatan yang diprioritaskan oleh
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
untuk mencapai Sasaran Strategis dan
Pencapaian Indikator Kinerja Unit
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Bagi Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan yang terkait langsung
dengan pencapaian Indikator Kinerja
Utama pada tahun 2016, maka
program dan kegiatannya harus dapat
secara langsung mencerminkan
pencapaian Indikator Kinerja Utama
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang telah ditetapkan.
2
(1)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.78/MenLHK/Setjen/Set.1/9/2016 tanggal 15 September 2016
II. Kondisi Khusus
Berdasarkan tujuan pembangunan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tahun 2015-2019(1) untuk memastikan
kondisi lingkungan berada pada
toleransi yang di butuhkan untuk
kehidupan manusia dan sumber daya
berada pada toleransi yang dibutuhkan
untuk kehidupan manusia dan
sumberdaya berada pada rentang
populasi yang aman, serta secara
paralel meningkatkan kemampuan
sumber daya alam untuk memberikan
sumbangan bagi perekonomian
nasional.
Tujuan pembangunan ini memiliki
makna
Pertama, berada pada toleransi yang
dibutuhkan untuk kehidupan manusia.
Kedua, berada pada rentang populasi
aman. Ketiga, kemampuan sumber
daya alam untuk perekonomian
nasional bermaksud hendak
mengaktualisasikan manfaat
sumberdaya alam agar tak terhenti
pada wacana saja.
Gambar 1. Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3
1. Kegiatan Prioritas Presiden, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tabel 1 . Matrik Kator Staff Presiden, Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan tahun 2016
No Kegiatan Prioritas (AKSI)
Instansi Terkait
Kriteria Keberhasilan
Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B04,B06,B09,B12
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RA Pencegahan dan Pengamanan Terhadap gangguan dan ancaman Bidang Kehutanan
Ditjen PHPL, Ditjen PSKL, BP2HLHK, UPT, Ditjen KSDAE, Pemda, TNI, Kepolisian
Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap gangguan dan ancaman Bidang Kehutanan di 34 Propinsi
Jumlah lokasi dilaksanakannya Pencegahan dan Pengamanan hutan di 20 lokasi
B04 Jumlah lokasi dilaksanakannya Pencegahan dan Pengamanan hutan di 2 lokasi
B06 Jumlah lokasi dilaksanakannya Pencegahan dan Pengamanan hutan di 10 lokasi (komulatif B.04 + B.06)
B09 Jumlah lokasi dilaksanakannya Pencegahan dan Pengamanan hutan di 17 lokasi
B12 Jumlah lokasi dilaksanakannya Pencegahan dan Pengamanan hutan di 20 lokasi
4
2. Kegiatan Prioritas Presiden, Direktorat Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi. Tabel 2 . Matrik Kantor Staff Presiden, Penanganan dan Pengawasan ijin Lingkungan Hidup pada Unit/Kegitatan Usaha tahun 2016
No Kegiatan Prioritas (AKSI)
Instansi Terkait Kriteria Keberhasilan
Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B04,B06,B09,B12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) RA Penanganan
dan Pengawasan Ijin Lingkungan Hidup pada Unit/Kegiatan Usaha
Kementerian KumHam, ESDM, Perhubungan, ATR,PURP,KP, Provinsi/Kab/Kota
Meningkatnya efektivitas pengawasan Ijin Lingkungan Hidup
Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya sebesar 100% atau n ijin
B04 Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya hasil s.d Bulan Maret adalah 10%
B06 Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya hasil s.d Bulan Mei adalah 30% (komulatif B.04 + B.06)
B09 Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya hasil s.d Bulan Agustus adalah 70%
B12 Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya hasil s.d Bulan Desember adalah 100%
5
3. Kegiatan Prioritas Presiden, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Tabel 3 . Matrik Kantor Staff Presiden, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup tahun 2016
No Kegiatan Prioritas (AKSI)
Instansi Terkait Kriteria Keberhasilan
Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B04,B06,B09,B12
1 2 3 4 5 6 RA Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup
Kejaksaan Agung,Mabes Polri, Polda, BLH Prov/Kab/Kota, Akademisi, Praktisi Hukum,Ahli,LSM
Meningkatnya efektivitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Persentase PSLH melalui pengadilan sebesar 75% pertahun dari sengketa LH yang telah diverifikasi didaftarkan dan diselesaikan melalui pengadilan
B04 Penyusunan dan pendaftaran gugatan/upaya hukum serta koordinasi persidangan sebesar 1 gugatan
B06 Penyusunan dan pendaftaran gugatan/upaya hukum serta koordinasi persidangan sebesar 5 gugatan (komulatif B.04 + B.06)
B09 Penyusunan dan pendaftaran gugatan/upaya hukum serta koordinasi persidangan sebesar 8 gugatan
B12 Penyusunan dan pendaftaran gugatan/upaya hukum serta koordinasi persidangan sebesar 10 gugatan
6
4. Kegiatan Prioritas Presiden, Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Table 4 . Matrik Kantor Staff Presiden, Penyelesaian Kasus Tidak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016
No Kegiatan Prioritas (AKSI)
Instansi Terkait
Kriteria Keberhasilan
Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B04,B06,B09,B12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) RA Penyelesaian
Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah
Tertanganinya perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terselesaikannya berkas perkara Tindak Pidana LHK sampai dengan P.21
B04 Terselesaikannya berkas perkara Tindak Pidana LHK sampai dengan P.21 sebesar 15% dari perkara yang disidik
B06 Terselesaikannya berkas perkara Tindak Pidana LHK sampai dengan P.21 sebesar 30% dari perkara yang disidik (komulatif B.04 + B.06)
B09 Terselesaikannya berkas perkara Tindak Pidana LHK sampai dengan P.21 sebesar 55% dari perkara yang disidik
B12 Terselesaikannya berkas perkara Tindak Pidana LHK sampai dengan P.21 sebesar 75% dari perkara yang disidik
7
5. Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (PUG);
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor
9 tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender (PUG)
dalam Pembangunan Nasional,
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
perlu mengintegrasikan
Pengarusutamaan Gender dalam
pelaksanaan pembangunan lingkungan
hidup dan kehutanan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi.
Berkenaan dengan hal tersebut,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dalam pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender akan
melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Pengarusutamaan
gender di lingkup Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum LHK.
Di Indonesia, isu kesetaraan gender
menjadi isu yang tidak ada habisnya
dan masih berusaha terus
diperjuangkan baik ditingkat eksekutif
maupun legislatif.
Dalam rangka mendukung percepatan
pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender
di lingkup Direktorat
Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
diperlukan Sosialisasi,
Advokasi dan
Implementasi
Pengarusutamaan
Gender, sehingga untuk
memenuhi pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender,
Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum LHK
membentuk Sub Kelompok Kerja
Pengarusutamaan Gender di bawah
naungan Kelompok Kerja (POKJA)
Pengarusutamaan Gender
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
8
BAB II INDIKATOR
KINERJA I. Indikator Kinerja Program (IKP)
Satu diantara 13 Program Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
adalah “Program Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan”,
yang pengelolaannya dikuasakan
kepada Ditjen PHLHK. Sasaran
Program dari “Program Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan” ini secara substantif di
tahun 2016 tidak mengalami
perubahan Indikator Kinerja Program
dan disesuaikan Sasaran Strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan di tahun 2016, Indikator
Kinerja Program yang ditetapkan di
tahun 2016 terdiri atas 2 (dua) sasaran
yaitu Sasaran Program (S1)
Meningkatnya Penanganan
Pengaduan, Penyelesaian
Sengketa dan Penegakan
Hukum, dengan Target 75%
Penanganan Kasus
Pengaduan, Penyelesaian
Sengketa dan Penegakan
Hukum Meningkat Setiap
Tahun.
Sasaran Program (S3)
Meningkatnya Pencegahan
dan Pengamanan Hutan
dengan Target 5.000.000
Hektar Luas Hutan yang
dapat dipertahankan dari
gangguan keamanan hutan
meningkat setiap tahun.
Gambar 2. Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P7)
9
a. Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi (K1);
Kebijakan Penangangan
Pengaduan, Pengawasan dan
Penerapan Sanksi Administratif
dalam Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dengan Upaya
Perlindungan dan Pengelolaan
Hutan.
1. Upaya Preventif dalam
pengendalian dampak
lingkungan dari perizinan dan
instrument pengawasan;
2. Upaya represif apabila
pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup sudah terjadi;
Penegakan Hukum yang
efektif, konsekuen, dan
konsisten
3. Sistem hukum perlindungan
dan pengelolaan lingkungan
hidup:
- Hukum Administrasi
- Hukum Perdata (penyelesaian
sengketa)
- Hukum PIdana
4. Efek jera dan peningkatan
kesadaran seluruh pemangku
kepentingan pentingnya
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Gambar. Mandat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dari total kasus ditangani
11
Dari Total Penanganan Pengaduan
yang Selesaian di tangani dalam
proses Penanganan Pengaduan ada
data data direkomendasikan untuk
Subdirektorat Pengawasan, Direktorat
Penegakan Hukum Pidana, Direktorat
Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup, dan ada bentuk Data
Pengaduan yang Tidak Terbukti, Data
Tidak Lengkap, ada Pengaduan yang
di rekomendasikan ke Unit Terkait, Ada
Pengaduan Kasus Non Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, ada Pengaduan
yang dilakukan Operasi dan
Pengumpulan Barang Bukti, Ada yang
di Rekomendasikan Ke Pemerintah
Daerah dan Ada Pengaduan yang
dilakukan Penerapan Sanksi
Administrasi.
Didalam Proses Penanganan akan
dilakukan Penyusunan Rekomendasi
dan Proses Telaah.
12
13
b. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (K2);
Ditahun 2016, Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa, dan Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Bidang Sumber Daya Alam mempunyai target 75% dari jumlah sengketa yang diverifikasi dan mencapai kesepakatan; Penyelesaian Sengketa LH di luar pengadilan Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Prasarana dan Jasa melakukan Verifikasi sengketa lingkungan hidup, klarifikasi sengketa lingkungan hidup, penghitungan kerugian lingkungan hidup, negosiasi PSLH di luar pengadilan. Dan Untuk Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan, yaitu Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan minimal 10 Gugatan per tahun, melakukan Penyusunan Gugatan, Penyusunan Kontra dan Memori Banding, Penyusunan Kontra Memori PK, Koordinasi Persidangan dan Eksekusi.
Gambar Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LIngkungan Hidup dan Kehutanan
14
Upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Dan gugatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pengadilan apabila upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil dilaksanakan. Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: (1) bentuk dan besarnya ganti rugi; (2) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; (3) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusahaan; dan atau (4) tinndakan tertentu mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan.
Upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dilakukan jika terbukti adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan dan adanya tuntutan untuk membayar ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan/atau melaksanakan tindakan tertentu.
15
c. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (K3);
Meningkatnya jumlah dan kompleksitas kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan saat ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan usaha di berbagai sektor yang cukup pesat dalam memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dampak dari aktivitas pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut adalah dihasilkannya air limbah, emisi udara, limbah B3, asap dari kebakaran hutan dan lahan, kerusakan lingkungan, illegal logging dan perdagangan illegal tumbuhan dan satwa liar. Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati peraturan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan maka diperlukan tindakan tegas dalam penanganan kasus tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan paradigma pemerintahan yang pro rakyat mendorong pemerintah untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat yangs aat ini mempunyai harapan yang besar untuk
keadilan, sehingga pemerintah memerlukan strategi baru dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Antara lain denga memperluas kewenangan Kementerian LHK, merubah cara kerja dan
meningkatkan sumber daya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pejabat PPNS) Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Gambar, Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016
16
Di dalam Penanganan Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2016 perlu dipahami beberapa Tipologi Kasus Lingkungan HIdup dan Kehutanan, seperti Pembalakan Liar, Perambahan Hutan, Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi, Pencemaran Lingkungan Hidup, dan Kerusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dengan modus seperti berikut ini: a.Modus Modus Kerusakan
Lingkungan Sektor Minerba
- Melakukan penambangan batu bara tanpa Dokumen Lingkungan.
- Melakukan penambangan pasir timah di Kawasan Mangrove tanpa Dokumen Lingkungan
- Melakukan penambangan galian Gol.C yang merusak lingkungan
- Tidak melakukan reklamasi dan rehabilitasi pasca penambangan.
b. Modus Sektor Kehutanan dan Perkebunan - Penebangan hutan tanpa memiliki Dokumen Lingkungan;
17
c. Modus Kebakaran Lahan dan Hutan - Cara yang paling mudah dan murah untuk pembukaan lahan/pembuatan kebun. - Cara pengolahan lahan
masyarakat untuk berkebun - Konfloik masyarakat dengan
perusahaan (hutan dan perkebunan).
- Pembukaan lahan baru oleh perusahaan perkebunan.
d. Modus Perambahan Hutan - Adanya klaim masyarakat adat - Adanya kegiatan perkebunan terorganisir oleh pemodal besar atas nama lembaga koperasi/kelompok tani. - Adanya sertifikat HM dalam kawasan hutan. - Adanya tumpang tindih kewenangan perijinan, seperti BP Batam mengeluarkan ijin Hak Pengusahaan Lahan dalam kawasan Konservasi. - Adanya pembangunan fasos, fasum dan kantor pemerintah dalam kawasan. - Adanya keterlibatan oknum penegak hukum lainnya.
e. Modus Pencemaran Lingkungan Sektor Energi - Membuang limbah B3 (fly ash)
ke media lingkungan tanpa izin. - Menempatkan limbah B3(fly
ash) tanpa izin. Sektor Minerba - Membuang air limbah (air asam
tambang) ke media lingkungan tanpa izin;
Sektor Industri dan Manufaktur - Pembuangan air limbah
kegiatan pengalengan ikan - Melakukan Impor Limbah B3 - Melakukan pengelolaan limbah
B3 (penyimpanan, pengangkutan, pengumpulan dan/atau pemanfaatan) tanpa izin.
f. Modus Pencemaran Lingkungan Sektor Jasa - Rumah Sakit tidak memiliki izin
pengelolaan limbah B3 (TPS dan Incinerator)
- Hotel tidak memiliki izin pengelolaan limbah b3 (TPS limbah b3)
- Pengelola Limbah B3 tidak memiliki izin pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan.
- Pengelola limbah b3 memiliki izin palsu (pengangkutan limbah b3).
g. Modus Pembalakan Liar - Adanya “Cukong” yang
memberikan “Uang Muka” kepada masyarakat lokal untuk menebang kayu di dalam kawasan.
- Adanya kebutuhan/pesanan sawmill (pembuatan profil).
- Adanya kebutuhan masyarakat (seperti, rumah)
- Mengatasnamankan masyarakat adat
- Adanya keterlibatan oknum penegak hukum yang membeking peredaran kayu
h. Modus Kejahatan Keanekaragaman Hayati
- Adanya sindikat perdagangan TSL
- Nilai ekonomis tinggi - Hobby - Konflik dengan manusia karena
dianggap hama - Pemasangan jerat tradisional
18
d. Kegiatan Pencegahan dan
Pengamanan Hutan (K4);
Pengertian Penegakan hukum
dalam arti sempit, yaitu
penindakan pelanggaran peraturan
perundang-undangan, terutama
melalui proses peradilan
pidana/perdata. Dalam arti Luas
penerapan hukum dan tindakan
hukum terhadap tiap pelanggaran
hukum, melalui prosedur peradilan,
dan dalam arti sangat luas yaitu
segala aktifitas agar hukum
sebagai perangkat kaedah normatif
benar-benar ditaati dan sungguh-
sungguh dijalankan sebagaimana
mestinya.
Beberapa Permasalahan dan
Tantangan Direktorat Pencegahan dan
Pengamanan Hutan, seperti:
• Struktur organisasi dan tupoksi Dit.
PPH tidak ada yang menangani
Sarpras Pamhut , SDM
Pengamanan (Polhut/SPORC) dan
Dukungan Operasi lainnya.
• Dualisme komando Polhut (Ditjen
KSDAE dan PHLHK) à perlu
segera diselesaikan (me-revisi
Permenhut No.75/2014 tentang
Polhut dan Penataan SDM Polhut
(termasuk SPORC) dan PPNS).
• SDM pada 5 UPT Pengamanan
Gakum LHK belum siap (sedang
dalam proses penataan staf oleh
Biro Kepegawaian)
• Sistem pengelolaan keuangan
pada UPT Gakum berpotensi
menghambat pelaksanaan tugas di
Gambar. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan
19
lapangan mengingat seksi wilayah
lintas propinsi.
• Anggaran dalam DIPA PPH pada
77 UPT akan ditarik ke Pusat
(Gakum) à berpotensi akan
menimbulkan jeda waktu
pelaksanaan DIPA Gakum secara
keseluruhan
• Data ancaman dan gangguan,
terutama di kawasan hutan
produksi dan hutan lindung masih
sedikit.
Rekomendasi untuk Kegiatan di
Tahun 2016 yaitu:
• Re-organisasi Direktorat PPH
dari Kewilayahan menjadi
berdasarkan Fungsi.
• Membuat Tahubja mengenai
tugas, fungsi dan peran Polhut
(termasuk SPORC) dan PPNS
antara Ditjen KSDAE dan Ditjen
PHLHK termasuk dengan UPT
nya.
• Penguatan Koordinasi dalam
penanganan permasalahan
tipihut dengan UPT Ditjen
KSDAE (KSDA dan TN).
• Pembentukan SPORC Brigade
Khusus yang bermarkas di
Jakarta dan dapat di-mobilisasi
ke seluruh wilayah Indonesia.
• Keberadaan Polhut di UPT
KSDA dan TN tetap seperti
sekarang namun pembinaan
teknis dan administrasi ada
dibawah Ditjen Gakum
• Pencabutan standar biaya
operasi SPORC sehingga dapat
disamakan dengan standar
biaya pengamanan hutan yang
berlaku saat ini (sistem
lumpsum).
• Penataan staf di Pusat dan UPT
Gakum yang optimal sesuai
dengan beban kerja.
• Mekanisme pengelolaan
keuangan pada UPT Gakum
perlu dibuat se-efektif mungkin
agar tidak menghambat
pelaksanaan tugas di lapangan
• Penguatan peran serta
masyarakat dalam pengamanan
hutan melalui pembentukan dan
pembinaan Masyarakat Mitra
Polhut.
• Penguatan data dan informasi
dengan membuat peta
kerawanan tindak pidana LHK
berdasarkan data ancaman dan
gangguan.
20
21
e. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya (K5)
Didalam Kegiatan Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Teknis Lainnya, Sekretariat
Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan menggunakan Metode
Pelaksanaan Terwujudnya
Reformasi Tata Kelola
Kepemerintahan yang baik di
Lingkungan Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan
HIdup dan Kehutanan, dan di
Tahun 2016 SAKIP DIrektorat
Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dengan nilai 72.
Saat ini ada beberapa isu yang
menjadi fokus utama Setditjen
Penegakan Hukum diantaranya
pembentukan UPT Penegakan
Hukum, Penerapan Revolusi
Mental dan Pencapaian SAKIP dan
Laporan Keuangan yang WTP.
Untuk memberikan dukungan yang
maksimal terhadap seluruh
kegiatan Penegakan Hukum, maka
isu-isu yang perlu segera
diperbaiki melingkupi
1) Perencanaan program, anggaran dan evaluasi yang akuntabel;
2) Penyampaian data dan informasi baik untuk publik, DPR maupun internal KLHK yang akurat dan tepat waktu;
3) Perbaikan kelembagaan baik di pusat maupun UPT yang efektif dan efisien;
4) Penyelesaian Aspek hukum pelaksanaan penegakan hukum yang terpadi;
5) Pemenuhan sumber daya
manusia yang berkompeten;
6) Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai,
7) Pengelolaan aset dan
keuangan termasuk
didalamnya pencatatan,
pembukuan, pelaporan,
penggunaan serta kondisinya
yang lengkap dan transparan.
Gambar Indikator Kinerja . Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Tahun 2016
22
23
II. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan
Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan adalah unit
pelaksana teknis di bidang
pengamanan dan penegakan
hukum lingkungan hidup dan
kehutanan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada
Direktur Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan sesuai dengan
Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.15
tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Pengamanan dan
Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
Untuk Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengamanan dan
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai logic model dibawah ini akan mulai efektif ditahun 2017, dan tidak semua Balai PPH LHK di tahun 2016 melaksanakan Indikator Kinerja Kegiatan, dilihat dari aspek
baru terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Ditjen PHLHK dan Ketersediaan anggaran di akhir tahun pasca transisi UPT KSDAE, dan Pagu Selfblocking akhir tahun 2016.
Gambar : Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24
Gambar.Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25
BAB III KERANGKA PENDANAAN
Skenario pendanaan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Program dan Sasaran Strategis tahun 2017 sebagaimana digambarkan Matrik di bawah ini. Skenario tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan organisasi, SDM, serta pengembangan wilayah, dan hasil evaluasi pelaksanaaan RPJMN 2009-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.
Tabel 5. Pagu Selfblocking Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016
26
Dalam rangka penghematan anggaran, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan para menteri dan pimpinan lembaga untuk secara mandiri melakukan identifikasi program/kegiatan tahun anggaran 2016 yang tidak prioritas, serta memastikan anggaran tersebut tidak dicairkan (self blocking).
Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016. Inpres tersebut telah ditandatangani pada 26 Agustus 2016.
langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka penghematan belanja K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tabel 6 Rincian Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan Ditjen PHLHK TA 2016
27
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja 2016 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah di capai di tahun 2015, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2017.
Dengan demikian, Rencana Kerja 2016 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) dari seluruh unit kerja diharapkan dapa dipastikan kemanfaatannya di dalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja.
Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk audit kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan di tuangkan ke dalam LAKIP Kementerian Tahun 2016.
28
LAMPIRAN-LAMPIRAN
29
Table 7 . Indikator Kinerja Program, Target, Pagu Awal dan Pagu Selfblocking Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016
30
Table 8. . Indikator Kinerja Kegiatan, Target, Pagu Awal dan Pagu Selfblocking Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2016
31
Table 9. Indikator Kinerja Kegiatan, Target, Pagu Awal dan Pagu Selfblocking Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2016
32
Table 10. Indikator KInerja Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016
33
Table 11. Indikator Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2016
34
Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target Awal 2016
Target Revisi 2016
Pagu Awal 2016
Pagu Selfblocking 2016
Penanggung jawab
K5
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya
Sekertaris Direktorat Jenderal PHLHK
Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal PHLHK
SAKIP Direktorat Jenderal PHLHK dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019
72 72 11 11
Table 12. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK tahun 2016
35
Table 13. Indikator Kinerja Unit Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2016
36
Table 14. Indikator Kinerja Unit Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Tahun 2016
37
Table 15. Indikator Kinerja Unit Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Tahun 2016
38
Table 16. Indikator KInerja Unit Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2016
39
Table 17. Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016
40
41
42
43
2016