PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA NOMOR : 188 / 2885.7 / 08 / 2014 TANGGAL : 02 Agustus 2014 TENTANG KEBIJAKAN ADMINISTRASI PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA JL. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres
21
Embed
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH …rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2015/... · Web viewPEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PERATURAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAHRUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PERATURANDIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
NOMOR : 188 / 2885.7 / 08 / 2014 TANGGAL : 02 Agustus 2014
TENTANG
KEBIJAKAN ADMINISTRASIPADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTAJL. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres
Surakarta
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAHRUMAH RUMAH SAKIT SAKIT JIWAJIWA DAERAH DAERAH
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTAPROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188/ 2885.7 / 08 / 2014
TENTANG
KEBIJAKAN ADMINISTRASI
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTAPROVINSI JAWA TENGAH
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta diperlukan regulasi dalam bentuk kebijakan direktur pada tataran strategis dan/atau berskala makro yang bersifat mengikat;
b. bahwa tugas pokok dan fungsi rumah sakit yang bersifat administratif perlu diatur dalam bentuk Kebijakan administrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Kebijakan AdmInistrasi Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa
kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
6. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1974 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai negeri Sipil;12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil;13.Peraturan………………(2)
-2-
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri SipilKe Dalam Jabatan Struktural;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil;
18. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Thun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah 96 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penomeran Kode Lokasi SKPD Dan penomeran Kode Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
33.Peraturan………………(3)
-3-
33. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/235/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
M E M U T U S K A N
Menetapkan
PERTAMA : Peraturan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tentang Kebijakan Administrasi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
KEDUA : Kebijakan Adiministrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama merupakan regulasi bidang administrasi pada tataran strategis dan/atau kerangka makro yang bersifat mengikat.
KETIGA : Ruang Lingkup Kebijakan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama meliputi
1. Subag Kepegawaian, Tata Usaha Dan Hukum;2. Subag Rumah Tangga Dan Umum;3. Subag Perbendaharaan Dan Verifikasi;4. Subag Akuntasnsi;5. Subag Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi; dan6. Subag Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan
KEEMPAT : Kebijakan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
DITETAPKAN DI : SURAKARTA PADA TANGGAL : 2 AGUSTUS 2014
-----------------------------------------------------------------------DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
ENDRO SUPRAYITNO
Lampiran 01Peraturan Direktur RS.Jiwa Daerah SurakartaProvinsi Jawa TengahNomor: 188 / 2885.7 / 08 / 2014Tanggal: 02 Agustus 2014
KEBIJAKAN PELAYANAN SUBAG PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASIRUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
1. Pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Perbendaharaan & Verifikasi meliputi :
a. Pembayaran Gaji, Tambahan Penghasilan, Jasa Pelayanan, tunjangan lain,
Honor-honor kegiatan, Pembayaran SPPD/ Transport dan pembayaran
seluruh pengadaan barang /jasa Rumah Sakit.
b. Menerima pembayaran perawatan dan pengobatan pasien serta tindakan
lain baik rawat jalan, rawat inap dan penerimaan lain yang sah.
c. Melaksanakan penghitungan dan administrasi keuangan.
d. Melaksanakan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran Rumah
Sakit.
e. Melakukan pemungutan dan pembayaran pajak sesuai ketentuan perpajakan.
f. Mengelola data dan informasi untuk keperluan Subag Perbendaharaan &
Verifikasi.Membuat laporan penerimaan, realisasi keuangan dan pengetikan
dokumen-dokumen keuangan lainnya.
g. Melakukan penagihan tunggakan pasien BPJS/ Jamkesda /PKMS maupun
pasien umum.
h. Memverifikasi semua dokumen keuangan untuk semua pembayaran/pencairan
dana.
i. Mengambil uang dan menyetor uang ke Bank serta menyimpan uang di
brankas Rumah Sakit.
2. Sub Bagian Perbendaharaan & Verifikasi bertanggung jawab atas kebenaran
laporan penerimaan dan realisasi keuangan.
3. Sub Bagian Perbendaharaan & Verifikasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
Perbendaharaan & Verifikasi.
4. Kepala Sub bagian Perbendaharaan & Verifikasi bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Keuangan.
5. Kegiatan di Sub Bagian Perbendaharaan &Verifikasi dilaksanakan mulai dari
penerimaan data untuk realisasi keuangan, pengajuan dana, pembayaran
kepada pihak ke tiga dan penyusunan laporan untuk Pimpinan dan Provinsi serta
pihak-pihak terkait.
DITETAPKAN DI : SURAKARTA PADA TANGGAL : 02 AGUSTUS 2014