Oleh: Kasminto, Ak., MBA Direktur Pengawasan Wilayah I, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP Bali, 13 Nopember 2013 1
Oleh:
Kasminto, Ak., MBA
Direktur Pengawasan Wilayah I, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP
Bali, 13 Nopember 2013
1
1. GAMBARAN UMUM KORUPSI PBJ (IPK, STATEMENT
MENDAGRI TTG KEPALA DAERAH YG TERJERAT TPK,
DAN KASUS-KASUS TPK TERBARU)
2. KETENTUAN YANG MENDASARI PENGAWASAN PBJ (PP
60 & PERPRES 70/2012)
3. HASIL AUDIT PBJ MELALUI POST AUDIT (MASA LALU
SD SAAT INI)
4. PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PENERAPAN
PROBITY AUDIT
5. PELAKSANAAN PROBITY AUDIT PADA K/L/D
2
85% Kasus Korupsi Yang Melibatkan minimal 176 Gubernur/Bupati/ Walikota adalah Kasus Pengadaan Barang/Jasa
(Statemen Mendagri pada rapat kerja
dengan DPD RI Tahun 2011)
3
Penelitian KPK : >70% Kasus
Korupsi Berasal dari PBJ
90 % Kasus Penyimpangan PBJ
terkait Tahap Perencanaan
Corruption Perception Index 2012 pada 38 Negara (>60)
4
Rank Country Score
1 New Zealand 90
1 Finland 90
1 Denmark 90
4 Sweden 88
5 Singapore 87
6 Switzerland 86
7 Norway 85
7 Australia 85
9 Netherlands 84
9 Canada 84
11 Iceland 82
12 Luxembourg 80
13 Germany 79
14 Hong Kong 77
15 Barbados 76
16 Belgium 75
17 United Kingdom 74
17 Japan 74
19 United States 73
Rank Country Score
20 Uruguay 72
20 Chile 72
22 Saint Lucia 71
22 France 71
22 Bahamas 71
25 Ireland 69
25 Austria 69
27 United Arab Emirates 68
27 Qatar 68
29 Cyprus 66
30 Spain 65
30 Botswana 65
32 Estonia 64
33 Puerto Rico 63
33 Portugal 63
33 Bhutan 63
36 Saint Vincent and the
Grenadines 62
37 Taiwan 61
37 Slovenia 61
Posisi Indonesia dari 176 Negara didasarkan
pada Corruption Perception Index 2012
Rank Country Score
75 Tunisia 41
75 Montenegro 41
75 Liberia 41
75 Bulgaria 41
79 Sri Lanka 40
80 Trinidad and Tobago 39
80 Serbia 39
80 China 39
83 Peru 38
83 Panama 38
83 Jamaica 38
83 El Salvador 38
83 Burkina Faso 38
88 Zambia 37
88 Thailand 37
88 Swaziland 37
88 Suriname 37
88 Morocco 37
88 Malawi 37
Rank Country Score
105 Kosovo 34
105 Gambia 34
105 Bolivia 34
105 Armenia 34
105 Algeria 34
113 Timor-Leste 33
113 Niger 33
113 Guatemala 33
113 Ethiopia 33
113 Albania 33
118 Madagascar 32
118 Indonesia 32
118 Egypt 32
118 Ecuador 32
118 Dominican Republic 32
123 Vietnam 31
123 Sierra Leone 31
174 Korea (North) 8
174 Afghanistan 8
5
China
Year Corruption
Perception Index 1997 28
1998 35
1999 34
2000 31
2001 35
2002 35
2003 34
2004 34
2005 32
2006 33
2007 35
2008 36
2009 36
2010 35
2011 36
2012 39 6
Menerapkan SPIP
Pengawasan Intern yang Efektif
Pengawasan PBJ Sejak
Perencanaan
Mendirikan Lembaga seperti KPK
7
Pada 38 Negara yang Dianggap Bersih
Korupsi (IPK > 60,00) melakukan:
PROBITY AUDIT
(Australia dan Negara2 Persemakmuran)
PRE-AWARD AUDIT & CONTRACT AUDIT (Amerika Serikat dan Negara2 yang
Dipengaruhinya)
Audit dilakukan oleh Internal Auditor (APIP)
8
9
Internal auditing is an independent, objective
assurance and consulting activity designed to
add value and improve an organization's
operations. It helps an organization accomplish
its objectives by bringing a systematic, disciplined
approach to evaluate and improve the
effectiveness of risk management, control, and
governance processes
Institue of Internal Auditors – Definition of Internal Auditing
Internal Auditors Today – Optimizing Function
Internal Audit Function
Assurance
Internal
Control
Risk
Manage
-ment
Governance
Process
Consultancy
Accountability
Improvement
Improving Quality of
Public Services
Minimizing Corruption
(Preemptive, Preventive,
Repressive)
Improving Quality of
Government
Management Process
10
PP Nomor: 60 Tahun 2008 Pasal 11
Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:
11
a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
Perpres 70/2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54/2010
Pasal 1 angka 11 dan Pasal 116
12
– APIP adalah Aparat yang Melakukan Pengawasan Melalui
Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lain Terhadap Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi (K/L/D/I) (pasal 1 angka 11);
– K/ L/D/I Wajib Melakukan Pengawasan Terhadap PPK, ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing-masing, dan menugaskan Aparat Pengawasan Intern ybs untuk Melakukan Audit Sesuai Dengan Ketentuan (pasal 116).
– APIP menerima tembusan sanggahan dan pengaduan dari Peserta Lelang (pasal 81 ayat 2).
TUGAS DAN FUNGSI APIP DALAM PROSES PBJ
Post Audit (melalui Audit Kinerja atau Audit
Operasional PBJ);
Inspektorat Prov/Kab/Kota (Audit
Komprehensif meliputi aspek SDM, Sarana
Prasarana, dan Keuangan) dengan
pendekatan Post Audit.
13
Disisi Lain, Temuan Audit BPK dari tahun
2003 sd 2012 masih didominasi
permasalahan Pengadaan B/J.
14
Ada 23 Pemda melakukan pemutusan kontrak meliputi 171 paket pekerjaan Senilai Rp1,113 T
15
Pengadaan Barang dan Jasa Kurang Terencana dengan Baik
Keterlambatan Diterimanya DIPA (K/L) dan Pengesahan APBD-P
Keterlambatan Penetapan Organisasi Pengadaan, dan Ketakutan
Berlebihan Unsur-unsur Organisasi Pengadaan (KPA/PPK dan ULP)
Penyedia yang Mengikuti Pelelangan tidak mencapai jumlah
minimum disebabkan Terbatasnya Waktu yang Tersisa untuk
Penyelesaian pekerjaan Hingga Akhir Tahun Anggaran
Banyak Pelelangan Gagal karena Jawaban Sanggah Banding oleh
Pejabat yang ditunjuk berlarut-larut hingga memerlukan waktu
cukup lama
5.
3.
2.
1.
4.
6.
16
17
MELAKUKAN PENGAWASAN
SEJAK PERENCANAAN SAMPAI
DENGAN PEMANFAATAN
MELALUI PROBITY AUDIT
18
Probity Audit is an assurance engagement, in
which:
a probity auditor provides an independent
scrutiny of a procurement process
expresses an objective opinion as to whether the
prescribed probity requirements have been
adhered to.
The conclusion expressed should be based on
evidence gathered against prescribed criteria.
Probity Audit
19
Probity Audit PBJ merupakan Audit Tujuan Tertentu (vide penjelasan Pasal 4 (4) UU No.15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara)
Audit dengan Tujuan Tertentu untuk Menilai
Ketaatan terhadap Ketentuan PBJ Audit dilaksanakan dengan pendekatan probity untuk
memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan
Benar, Jujur dan Berintegritas, sehingga dapat mencegah
terjadinya penyimpangan dalam proses PBJ
Probity Audit Dilaksanakan selama Proses Pengadaan Barang/Jasa Berlangsung (Real Time)
Audit dilakukan saat proses PBJ sedang berlangsung
dan/atau segera setelah proses PBJ selesai 20
Probity Audit PBJ
PENGADAAN
BARANG/JASA
Peman-faatan
B/J
Perenca-naan PBJ
Persiapan
Pemilihan
Pemilihan Penyedia
B/J
Pelaksanaan Kontrak
Penyerahan
B/J
Penata-usahaa
n
Pengadaan
Barang/Jasa yang
Kredibel dan Terhindar
dari Korupsi
tup
imp
ina
n27a
pril2
012@
hw
Efisien dan Efektif (Best Value for Money)
Transparan, Terbuka, Adil/Tidak
Diskriminatif, Bersaing
Akuntabel (Accountability)
Bebas Benturan Kepentingan
(Conflict of Interest)
Integrity, Uprightness, Honesty
Probity Audit/Advice
Audit secara Real Time pada Seluruh Tahapan PBJ
Peran APIP (Auditing and Advising) 21
22
Menyakinkan Proses PBJ Telah Sesuai Ketentuan
Memastikan Proses PBJ Mampu Melindungi
Pihak-Pihak Berkepentingan
Memastikan Penawaran yang Masuk Dinilai
Berdasarkan Kriteria yang Sama
Memelihara Tingkat Kepercayaan Publik dan
Peserta Tender
Meyakinkan Keputusan yang Dibuat Terhindar
dari Tuntutan Hukum
Menciptakan Akuntabilitas dalam Proses PBJ
23
Tujuan dan Pandangan Independen terhadap
Honesty/ Uprightness /Integrity dalam Proses PBJ
Menghindari Terjadinya Konflik Kepentingan
Menghindari Terjadinya Praktik Korupsi
Meningkatkan Integritas Sektor Publik melalui
Perubahan Pengorganisasi dan Perilaku
Meyakinkan Publik dan Pelaku Usaha Sektor Publik
bahwa Proses dan Hasil PBJ Dapat Dipercaya
Meminimalkan Kemungkinan Terjadinya Proses
Pengadilan yang Timbul karena Proses PBJ
MANFAAT PROBITY AUDIT
Jenis PBJ yang Dilakukan Probity Audit
Melibatkan
Kepentingan
Masyarakat
Pelayanan Dasar
Masyarakat
Terkait Isu Politis
Melekat Risiko Tinggi/Bersifat
Kompleks/Bernilai Relatif
Besar
Memiliki Sejarah/Latar Belakang Kontroversial/
Berhubungan dengan
Permasalahan Hukum
Probity
Audit
24
Apa Yang Telah dan Sedang Dilakukan ?
1. Penyusunan Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang dan
Jasa Bagi APIP sebagai Tools dalam melakukan audit PBJ sejak
Perencanaan s.d Pemanfaatan (Peraturan Kepala BPKP Nomor
PER-362/K/D4/2012 tanggal 9 April 2012)
2. Penugasan Probity Audit PBJ pada Rencana Pembangunan
Jalan & Jembatan di Kabupaten Bengkalis/Riau (Multi Years)
senilai ±Rp4 triliun
3. Pada Kemendagri:
1) Probity Audit Tahap Perencanaan dan Persiapan Pembangunan
Gedung parkir dan Gedung Kantor Kemendagri senilai Rp178 miliar.
2) Probity Audit Tahap Perencanaan dan Persiapan Pembangunan
Gedung IPDN NTB dan Papua senilai Rp292 miliar.
3) Probity Audit Tahap Pemilihan pada Pembangunan Gedung Bangda
dan Litbang senilai Rp35 miliar 4. Kerjasama dengan KPK dalam kegiatan : Supervisi dan Monitoring Proses PBJ pada Pemda (Provinsi dan Kota)
25
TERIMA KASIH