PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 66/PER-DJPB/2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK KEPADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pendelegasian sebagian tugas sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, perlu meninjau Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 53/PER-DJPB/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Sebagian Kewenangan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Sebagian Tugas Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
43
Embed
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA … · Sertifikat CBIB adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal bagi unit usaha pembudidayaan ikan yang menyatakan bahwa
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 66/PER-DJPB/2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK KEPADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pendelegasian sebagian tugas sertifikasi Cara
Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, perlu meninjau Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 53/PER-DJPB/2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Sebagian Kewenangan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik
kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Sebagian Tugas Sertifikasi Cara Budidaya
Ikan Yang Baik kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.52A/MEN/2014 tentang Persyaratan Jaminan Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK KEPADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI.
Pasal 1
Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Sebagian Tugas Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dimaksudkan
sebagai pedoman bagi Dinas Provinsi untuk melaksanakan Pendelegasian sebagian tugas sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik.
Pasal 2
Ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Sebagian Tugas Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I
dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 3
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 53/PER-DJPB/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Sebagian Wewenang Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 4
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2015
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Ttd
SLAMET SOEBJAKTO
Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas
Agung Witjaksono
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 66/PER-DJPB/2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDELEGASIAN
SEBAGIAN TUGAS SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK KEPADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Persyaratan keamanan pangan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
harus menjadi perhatian pemerintah dan pembudidaya. Pembudidaya sebagai
produsen hasil budidaya mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan
keamanan pangan pada proses produksi, sehingga memberikan kepercayaan dan
jaminan bagi pembeli produk budidaya. Tanggung jawab pemerintah untuk
memastikan keamanan pangan produk perikanan budidaya sejalan dengan
kesadaran dunia akan keamanan pangan pada seluruh rantai produksi pangan,
termasuk perikanan budidaya.
Pengendalian (official control) yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam
hal ini KKP atas penerapan persyaratan keamanan pangan oleh pembudidaya
ikan perlu dilaksanakan bagi semua komoditas dan seluruh unit budidaya di
Indonesia. Upaya pengendalian oleh pemerintah ini dilaksanakan baik bagi
produk yang diekspor namun terutama bagi produk lokal yang akan dikonsumsi
oleh masyarakat dan akan menentukan status gizi dan kesehatan penduduk
Indonesia. Sertifikasi CBIB sebagai bagian dari Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Budidaya mempunyai peranan penting dalam
penyediaan pangan dan bahan baku hasil perikanan budidaya aman pangan dan
bermutu. Sertifikasi CBIB merupakan suatu mekanisme yang disusun sebagai
upaya mewujudkan jaminan akan penerapan persyaratan keamanan pangan dan
budidaya ikan yang bertanggung jawab.
Besarnya jumlah pembudidaya ikan di Indonesia merupakan tantangan
yang mungkin dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antara pemerintah
pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dengan
pemerintah daerah, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Upaya
percepatan pelaksanaan pengendalian dilaksanakan dengan meningkatkan
peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam Sertifikasi CBIB.
Pelimpahan sebagian tugas, atau ‘Pendelegasian’ Sertifikasi CBIB
memungkinkan Dinas Provinsi untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan
budidaya ikan di wilayah kerja masing-masing.
Kelancaran dan keberhasilan proses pelaksanaan pendelegasian dapat
diwujudkan dengan menetapkan Peraturan tentang Petunjuk Pelaksanaan
sebagian Pendelegasian Tugas Sertifikasi CBIB kepada Dinas Provinsi. Direktur
Jenderal menetapkan peraturan tersebut yang mengacu pada sistem dan
prosedur yang telah ditetapkan KKP, untuk menghasilkan proses penilaian
Sertifikasi CBIB yang efektif, efisien dan terdokumentasi dengan baik.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian sebagian tugas Sertifikasi CBIB
Kepada Dinas Provinsi ini ditetapkan sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas
Provinsi, sehingga pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara terkendali dan
efektif serta terdokumentasi dengan baik. Penerapan peraturan ini diharapkan
dapat mendukung percepatan pengendalian penerapan CBIB pada unit
budidaya ikan serta memenuhi tanggung jawab jaminan mutu dan keamanan
hasil perikanan budidaya.
1.3. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi CBIB terdiri dari :
a. persyaratan Dinas yang mendapatkan pendelegasian;
b. prosedur tugas sertifikasi yang didelegasikan; dan
c. pengendalian pelaksanaan pendelegasian.
1.4. KETENTUAN UMUM
Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:
1. Asesmen adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi
untuk mendapatkan rekaman, fakta atau informasi yang relevan, serta kajian
yang obyektif untuk menentukan sejauh mana persyaratan telah terpenuhi.
2. Asesmen Internal adalah Asesmen yang dilakukan oleh atau atas nama
organisasi sendiri untuk tujuan internal.
3. Asesmen Eksternal adalah Asesmen yang dilakukan oleh organisasi mandiri
eksternal seperti badan sertifikasi.
4. Asesi adalah unit usaha pembudidayaan ikan yang diAsesmen.
5. Asesor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan
Asesmen dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal.
6. Bidang Budidaya atau Bidang Perikanan adalah bidang/ bagian yang berada
di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang menangani dan mengelola
kegiatan perikanan budidaya.
7. Cara Budidaya Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CBIB adalah cara
memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam
lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan
keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi,
benih, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis.
8. Otoritas Kompeten adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan yang diberi mandat oleh menteri untuk melakukan
pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
9. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
pembudidayaan ikan.
10. Pengendalian adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh otoritas
kompeten untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara penerapan
sistem mutu oleh pelaku usaha dengan peraturan/ketentuan dalam rangka
memberi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
11. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan,
dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang
terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
dituliskan pada kolom keterangan checklist dengan merinci masalah yang
ditemukan (Problem), personel yang bertanggung jawab atas temuan tersebut
(Location), bukti yang ditemukan (Objective evidence) dan acuan/SPO yang
dilanggar (Reference) atau yang disebut dengan kalimat PLOR;
c. Laporan Hasil Asesmen Lapangan (Format 9) dilengkapi dengan Rincian
temuan (kalimat PLOR) dan tenggat waktu tindakan perbaikan yang
disepakati Asesor dan perwakilan Asesi. Laporan tersebut dibuat 2 (dua)
rangkap yaitu untuk Asesi dan disimpan Asesor untuk proses selanjutnya;
d. Tindakan perbaikan dilakukan Asesi sesuai temuan yang dirinci pada
Laporan Hasil Asesmen. Asesi mengirimkan Laporan tindakan perbaikan
(Format 10) dilengkapi bukti kepada Asesor dalam jangka waktu yang
disepakati paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Asesmen;
e. Asesor melakukan verifikasi atas laporan tindakan perbaikan paling lambat 5
hari kerja setelah laporan tindakan perbaikan diterima, dibandingkan dengan
persyaratan CBIB serta membuat laporan tinjauan tindakan perbaikan.
Tingkat kelulusan CBIB ditentukan berdasarkan Tabel 1.
Tabel 1. Tingkat Kelulusan CBIB
Tingkat Ketidaksesuaian Keterangan
Minor Mayor Serius Kritis
A : Sangat Baik 0 – 6 0 – 3 0 0
B : Baik ≥ 7 4 – 10 1 – 2 0 Kombinasi
mayor dan serius ≥ 10, turun menjadi
C
C : Cukup NA * ≥ 11 3 – 4 0
D : Tidak Lulus NA * NA * ≥ 5 ≥ 1
4.3 Pelaporan Hasil Penilaian
Berdasarkan hasil Asesmen lapangan maka tahapan selanjutnya yaitu :
a. Tim Asesor menyampaikan Laporan Hasil Penilaian (Format 11) kepada
Kepala Dinas dan menyerahkan dokumen penilaian (Permohonan, Checklist,
Laporan Hasil Penilaian Lapangan, Laporan Tindakan Perbaikan dan Review)
kepada Bidang Budidaya c.q Sekretariat CBIB Dinas Provinsi paling lambat 3
(tiga) hari setelah Asesmen dilakukan/Laporan Tindakan Perbaikan diterima.
b. Sekretariat CBIB Dinas Provinsi menyerahkan Dokumen penilaian kepada
Manajer Mutu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Asesor menyerahkan
dokumen.
c. Manajer Mutu Sekretariat CBIB melakukan pemeriksaan validitas dan
akurasi pengisian Checklist, Laporan Hasil Penilaian Lapangan Laporan
Tindakan Perbaikan dan Review. Dokumen yang telah memenuhi persyaratan
diserahkan kembali ke Sekretariat CBIB dan Setelah ditandatangani pada
Bagian Pemeriksaan Dokumen paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima
Dokumen penilaian,
d. Sekretariat Provinsi menyusun Laporan Hasil Penilaian Sertifikasi CBIB yang
mencantumkan Tabel Rekapitulasi Hasil Penilaian Lapangan (Nama, Lokasi,
Komoditas, Jumlah Temuan, Tingkat Kelulusan Sementara, Baru/ulangan)
dan menyerahkan kepada Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) hari setelah
menerima Dokumen yang telah diperiksa Manajer Mutu.
e. Sekretariat menyimpan semua Dokumen penilaian dan Laporan dengan tertib
dan terkendali sebagai bahan verifikasi oleh Otoritas Kompeten dan/atau
Asesmen eksternal oleh badan Inspeksi.
f. Kepala Dinas menyampaikan Surat Laporan Hasil Penilaian Sertifikasi CBIB
(Format 12) dilampirkan Tabel hasil penilaian (Format 13) dilengkapi copy
Data Umum dan Laporan Hasil Asesmen Lapangan dari masing-masing unit
budidaya kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Produksi untuk penerbitan
Sertifikat CBIB oleh Direktur Jenderal;
g. Bagi unit pembudidayaan ikan yang tidak lulus dilakukan pembinaan oleh
Dinas Provinsi/Kab/Kota.
4.4 Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat
Berdasarkan laporan dan rekomendasi Kepala Dinas, maka:
a. Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat CBIB sesuai dengan tingkat
kelulusan masing-masing unit pembudidayan ikan;
b. Sertifikat CBIB dikirimkan kepada unit budidaya melalui Kepala Dinas untuk
selanjutnya diserahkan kepada masing-masing unit pembudidayaan ikan
paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Sertifikat CBIB diterima dengan
mengisi Tanda terima Sertifikat (Format 14).
4.5 Pengendalian Sertifikat
Pengendalian Sertifikat CBIB bagi unit budidaya dilaksanakan dengan
pengawasan dan penilaian ulang. Pengawasan pada unit budidaya bersertifikat
CBIB dilakukan minimal sekali setahun. Penilaian ulang dilaksanakan paling
lambat satu bulan sebelum masa berlaku sertifikat habis.
Sekretariat CBIB Provinsi setiap awal tahun menyusun Jadwal Penilaian
(Format 15). Jadwal penilaian ulang disampaikan kepada Sekretariat pusat
paling lambat pada Minggu ke-2
Januari. Sesuai jadwal, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Tugas
Asesmen Sertifikasi CBIB diterbitkan Kepala Dinas (Format 5) sebagai dasar
pelaksanaan pengawasan oleh Asesor CBIB.
Penilaian Lapangan dan Pelaporan Hasil Penilaian dalam rangka perpanjangan
dan pengawasan Sertifikat CBIB sesuai dengan prosedur penerbitan Sertifikat
CBIB (butir 4.2 dan 4.3)
4.6 Pengelolaan Kompetensi personel
Manajer Mutu menjamin personel yang ditunjuk untuk melaksanakan
asesmen memenuhi kompetensi dan kinerja unjuk kerja dalam setiap tugas yang
diberikan. Kegiatan ini didukung oleh Sekretariat CBIB bagian Pengelolaan
Kompetensi personel yang melaksanakan:
a. Pengelolaan (pengumpulan, penyimpanan, pengkinian) dokumen Asesor:
1) Daftar riwayat hidup;
2) Sertifikat Pelatihan CBIB, dan sistem mutu lain;
3) Riwayat asesmen setiap personel;
4) Dokumen evaluasi asesor.
b. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi Asesor secara rutin bagi
seluruh Asesor anggota Tim Asesor yang ditetapkan Direktur Jenderal.
BAB IV PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENDELEGASIAN
5.1 Verifikasi
Pendelegasian sebagian tugas Sertifikasi CBIB yang dilaksanakan
Sekretariat CBIB daerah, diawasi secara rutin oleh Sekretariat CBIB pusat
melalui kegiatan Verifikasi. Pengawasan tersebut bertujuan untuk
mengendalikan proses pendelegasian, yaitu dengan melaksanakan asesmen
dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun di setiap Dinas Provinsi yang
mendapat pendelegasian, dengan terlebih dahulu diberitahukan melalui Surat
Direktur Produksi.
5.1.1 Pelaksana
Verifikasi dilaksanakan oleh Tim Verifikator yang ditunjuk oleh Direktur
Produksi – Ditjen Perikanan Budidaya. Tim verifikator harus memenuhi kriteria
sebagai berikut:
a. memahami persyaratan ISO 901:2008 khususnya internal audit;
b. memahami prosedur Sertifikasi CBIB dan Mekanisme tugas yang didelegasikan; dan
c. mampu bertindak secara profesional, yaitu antara lain menyampaikan pelaporan dengan lengkap, menjaga rahasia, dan menjamin ketidakberpihakan.
5.1.2 Ruang lingkup verifikasi
Verifikasi bagi Dinas Provinsi dilaksanakan dengan memperhatikan
penerapan persyaratan pendelegasian oleh Dinas Provinsi, khususnya:
a. Kepatuhan terhadap pedoman dan sistem jaminan mutu perikanan
budidaya;
b. Kinerja Sekretariat dalam mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan
Sertifikasi CBIB;
c. Pengelolaan Kompetensi Asesor Sertifikasi CBIB yang berkompeten dengan
jumlah yang memadai serta memelihara dan meningkatkan kompetensinya;
d. Ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan
Sertifikasi CBIB secara tertib;
e. Komitmen untuk menjaga kompetensi dan mutu pelayanan Sertifikasi CBIB
sesuai yang dipersyaratkan oleh Otoritas Kompeten.
5.1.3 Metode verifikasi
Verifikasi dilaksanakan antara lain dengan pemeriksaan dokumen,
interview, pemeriksaan lapangan, pengujian, untuk memperoleh bukti
pemenuhan persyaratan pendelegasian. Pelaksanaan penilaian menggunakan
Checklist Verifikasi (Format 16), yang menjadi pedoman Sekretariat CBIB di
provinsi untuk melakukan perbaikan.
5.2 Tindak Lanjut Verifikasi
Laporan Hasil verifikasi disampaikan verifikator kepada perwakilan Sekretariat
CBIB di provinsi, termasuk kesepakatan tenggat waktu tindakan perbaikan,
maksimal 2 (dua) bulan). Hasil verifikasi perlu ditindaklanjuti Dinas Provinsi
dalam rangka perbaikan manajemen dengan mengisi Laporan Tindakan
Perbaikan (Format 9) dan mengirimkan kepada Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya cq. Direktur Produksi. Laporan tindakan perbaikan kemudian
dijadikan bahan pertimbangan penetapan status pendelegasian pada periode
selanjutnya.
BAB V
PENUTUP
Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik
merupakan pedoman bagi Dinas Provinsi untuk melaksanakan Pendelegasian sebagian tugas sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik serta unit pembudidayaan ikan untuk menjamin proses Sertifikasi CBIB dapat dilakukan
secara efektif, terdokumentasi sesuai dengan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil Perikanan Budidaya.
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Ttd
SLAMET SOEBJAKTO
Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas
Agung Witjaksono
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
BUDIDAYA NOMOR 66/PER-DJPB/2015 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA
IKAN YANG BAIK KEPADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
Format 1
[KOP SURAT PEMOHON]
SURAT PERMOHONAN SERTIFIKASI CBIB
Nomor : ………………, …………
Lampiran :
Hal : Permohonan Sertifikasi CBIB
Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Cq. Direktur Produksi di- JAKARTA Bersama ini kami mengajukan permohonan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) pada: 1. Nama unit budidaya : ...................................................…………………… 2. Komoditas/jenis ikan: ..............................................................……...…. 3. Alamat : ............................................................................ - Desa : …………………....................................................... - Kecamatan : ……………….......................................................... - Kabupaten/Kota : ……………….......................................................... - Provinsi : ………………..........................................................
Sebagai bahan penilaian pendahuluan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:
Copy Izin Usaha Perikanan (IUP) bagi unit usaha berbadan hukum/Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan/Surat Keterangan bagi pembudidaya atau kelompok pembudidaya ikan;
Data Unit Pembudidayaan Ikan (Format 2); Gambar Layout bangunan dan petakan Unit Pembudidayaan ikan
Struktur Organisasi dan uraian tugas*) SPO dan formulir pencatatan budidaya ikan.
Dalam pelaksanaan sertifikasi ini, kami bersedia mengikuti dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam proses penilaian sertifikasi CBIB.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Tembusan : 1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota. Catatan : *) khusus untuk unit budidaya dengan personel ≥3 orang
Pimpinan
( )
Format 2
DATA UNIT USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN Data Umum
1 Nama Unit Pembudidayaan Ikan
2 Nama Pimpinan
3 HP/Telp dan Fax
4 Lokasi Usaha
- Desa
- Kecamatan
- Kab/Kota
- Propinsi
GPS:
5 Luas bersih lahan budidaya
6 Status kepemilikan
7 Surat Keterangan Usaha/Dinas/IUP/TPUPI
(copy dilampirkan)
8 Tahun beroperasi
Data Budidaya dan Produksi
1 Komoditas yang dibudidayakan
2 Asal benih (Nama hatchery & lokasi)
3 Kapasitas produksi 1 x panen (ton)
4 Jumlah siklus pemeliharaan
(kali/th)
5 Pembeli hasil panen (nama & kota)
Data Fasilitas (Gambar tata letak/lay-out bangunan dan unit budidaya dilampirkan)
1 Sumber air*): air tanah/mata air/ sungai ............................./waduk ..............................
Jenis Fasilitas Jumlah Ukuran Konstruksi
2 Tambak/Kolam/KJA/Karamba/...................
3 Gudang
- Pakan
- Peralatan - Sarana lain .........
4 Laboratorium
- Kualitas air - Lainnya ...
5 Sarana Lain
- Akomodasi pekerja
- Tempat ibadah - Fasilitas sosial lain
Rincian fasilitas untuk Tambak/Kolam
6 Tandon
7 Saluran air
- Saluran pasok - Saluran buang
8 Pintu air
- Pintu masuk
- Pintu buang
Data Personel (Struktur organisasi dilampirkan bagi unit budidaya dengan
pekerja ≥ 3 orang)
Bagian Jumlah Pendidikan
1 Penanggung jawab produksi
2 Penanggung jawab mutu
3 Produksi
4 Mesin
5 Laboratorium
Format 3 [KOP SURAT PEMOHON]
SURAT PERPANJANGAN SERTIFIKAT CBIB
Nomor : ………………, …………
Lampiran :
Hal : Permohonan Perpanjangan Sertifikat CBIB
Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi .........................
Sehubungan dengan akan habisnya masa berlaku Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) nomor ..................................... pada tanggal
......................... , maka kami mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat CBIB pada:
Nama Unit Budidaya : ……………………………………………
Komoditas/jenis ikan : ……………………………………………
Alamat : Desa …………………… Kecamatan ………………………
Kab/Kota ……………………… Provinsi …………………………
kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:
Copy Izin Usaha Perikanan (IUP) bagi unit usaha berbadan hukum/Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan/Surat Keterangan bagi pembudidaya
atau kelompok pembudidaya ikan; Data Unit Pembudidayaan Ikan (Format 2); Gambar Layout bangunan dan petakan Unit Pembudidayaan ikan
Struktur Organisasi dan uraian tugas*) SPO dan formulir pencatatan budidaya ikan.
Dalam pelaksanaan sertifikasi ini, kami bersedia mengikuti dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam proses penilaian sertifikasi CBIB.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Pimpinan
cap dan ttd
(Nama lengkap & Jabatan)
Tembusan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota. Catatan :
Berilah tanda pada kotak yang sesuai ( )
Format 4
Tanda Terima Dokumen Permohonan
Telah terima berkas CBIB dari :
Nama Unit Budidaya : Lokasi :
Tempat/tgl :
Pemeriksaan Dokumen, Asesmen Kecukupan & Rencana Kerja
No Uraian Pemeriksaan
Dokumen (ada/tidak)
Asesmen
kecukupan (Cukup/tidak)
Catatan
1 Surat Permohonan (FL/01/PB/01)
2 Copy IUP/TPUPI/Surat
Keterangan
3 Data unit budidaya
4 Struktur Organisasi dan uraian tugas
5 Gambar Layout bangunan dan petakan
Tanggal Pemeriksaan ......../....... /........ ......../....... /........
Nama Penerima/pemeriksa
Tanda tangan Pemeriksa ......................... .......................
KEPUTUSAN:
Proses dilanjutkan/melengkapi dokumen*)
Dilanjutkan/tidak*)
Dilanjutkan/tidak*)
Keterangan: *) Coret yang tidak perlu Hal-hal yang perlu diperiksa dalam penilaian lapangan (sesuai kolom catatan):
1.
2.
3.
Nama Asesor : Corry MP
Tanggal Persiapan : Juli 2013
Tanda Tangan :
Format 5
KOP SURAT DINAS PROVINSI Nomor : tgl, bulan, tahun
Lampiran : Hal : Kelengkapan Persyaratan Sertifikasi CBIB
Yth. Pimpinan Unit Usaha Budidaya……………………….. DI - Tempat
Sehubungan dengan permohonan Saudara untuk Penerbitan/
Perpanjangan*) Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
Nama Unit Budidaya : ……………………………………………
Komoditas : ……………………………………………
Alamat : Desa ..………………… Kecamatan …………………………
Kab/Kota ………………………………………
berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan dokumen tersebut,
mohon untuk melengkapi persyaratan dengan*):
Copy Izin Usaha Perikanan (IUP) /Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan
Ikan/Surat Keterangan bagi pembudidaya atau kelompok pembudidaya ikan;
Data Unit Pembudidayaan Ikan;
Gambar Layout bangunan dan petakan Unit Pembudidayaan ikan;
Struktur Organisasi dan uraian tugas**);
Dokumen tersebut agar disampaikan segera kepada Dinas Kab/Kota
................. untuk dapat diproses lebih lanjut.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi………………..,
…………………………………………
Keterangan : *) Cantumkan persyaratan yang belum lengkap
**) Bagi unit budidaya yang mempunyai ≥ 3 karyawan Tembusan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota ……….
Format 6
[KOP SURAT DINAS PROVINSI]
Nomor : ……………, …………
Lampiran :
Hal : Surat Perintah Tugas
Asesmen Sertifikasi CBIB Yth.
Pimpinan Unit Budidaya …………… Desa ………… Kec ……..……. Kab ……….……
Sehubungan dengan Penerbitan/Perpanjangan/Pengawasan*) Sertifikat
CBIB pada unit budidaya Saudara, maka perlu dilakukan penilaian oleh Asesor:
No Nama /NIP Jabatan/Institusi Keterangan
1. Ketua Tim Asesor
2. Asesor
3. Dst Asesor
Sehubungan dengan hal itu, kami harapkan kesediaan Saudara untuk
mengijinkan dan membantu kelancaran pelaksanaan tugas Asesor dalam
penilaian sertifikasi CBIB pada unit budidaya dimaksud.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara
diucapkan terima kasih.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi………………..,
Tembusan : Tembusan : 1. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktur Produksi; 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota ……….
Format 7
KOP SURAT DINAS PROVINSI
Nomor : ……………, …………
Lampiran :
Hal : Permohonan Bantuan
Asesor Sertifikasi CBIB
Yth. Direktur Produksi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Di - Jakarta
Sehubungan dengan adanya rencana asesmen Sertifikasi CBIB pada
tanggal .....s/d........ pada unit budidaya berikut:
No
Kabupaten/ Kota
Jumlah Unit Pembudidayaan
Komoditas
Keterangan*)
Baru Perpanjangan
Pengawasan
1.
2.
3.
4. Dst
mempertimbangkan keterbatasan Tim Asesor di Daerah, mohon kesediaan
Saudara untuk menugaskan Tim Asesor Sertifikasi CBIB Pusat atau UPT
Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk membantu pelaksanaan
sertifikasi dimaksud.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjsamanya, kami
mengucapkan terima kasih.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi............................,
..................................
Keterangan:
*) berikan tanda √ pada kolom yang sesuai
Format 8 CHECKLIST PENILAIAN CBIB
Nama Unit Budidaya
Lokasi dan Koordinat GPS
Komoditas
Nama Personil Unit Budidaya
Nama Asesor
Tanggal Penilaian
No Persyaratan Kese
suai
an
Ketidaksesuaian Keterangan (diisi asesor dengan kalimat PLOR)
Mn Mj Sr Kr
1. Lokasi
Unit usaha budidaya berada pada lingkungan yang sesuai di mana
resiko keamanan pangan dari bahaya kimiawi, biologis dan fisik diminimalisir.
( ) ( ) ( ) ( )
2. SUPLAI AIR
Unit usaha mempunyai sumber air yang baik dan air pasok terhindar dari sumber polusi.
( ) ( ) ( ) ( )
3 TATA LETAK DAN DESAIN
3.1 Area usaha budidaya hanya digunakan untuk pembudidayaan ikan
( ) ( ) ( ) ( )
3.2 Unit usaha budidaya mempunyai desain dan tata letak yang dapat mencegah kontaminasi silang.
( ) ( ) ( )
3.3 Toilet, septic tank, gudang dan fasilitas lainnya terpisah dan tidak berpotensi mengkonta-minasi produk budidaya.
( ) ( )
3.4 Unit usaha budidaya memiliki fasilitas pembuangan limbah cair ataupun padat yang ditempatkan di area yang sesuai.
( ) ( )
3.5 Wadah budidaya seperti karamba dan jaring di-desain dan dibangun agar menjamin kerusakan fisik ikan yang minimal selama pemeliharaan dan panen
( )
4 KEBERSIHAN FASILI-TAS & PERLENGKAPAN
4.1 Unit usaha budidaya dan lingkungannya dijaga kondisi bersih & higienis.
( ) ( )
4.2
Dilakukan tindakan pencegahan terhadap binatang dan hama yang menyebabkan kontaminasi.
( ) ( )
4.3 BBM, bahan kimia (desinfektan, pupuk, reagen), pakan dan obat ikan disimpan dalam tempat yang terpisah dan aman.
( ) ( )
4.4 Wadah, perlengkapan dan fasilitas budidaya dibuat dari bahan yang tidak menyebabkan kontaminasi.
( ) ( )
4.5 Fasilitas dan perlengkapan dijaga dalam kondisi higienis dan
( ) ( )
No Persyaratan Kese
suai
an
Ketidaksesuaian Keterangan (diisi asesor dengan kalimat PLOR)
Mn Mj Sr Kr
dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan; serta (bila perlu) didesinfeksi dengan desinfektan yang diizinkan.
5 PERSIAPAN WADAH BUDIDAYA
5.1 Wadah budidaya dipersiapkan dengan baik sebelum penebaran benih
( ) ( ) ( )
5.2 Dalam persiapan wadah dan air, hanya mengguna kan pupuk, probiotik dan bahan kimia yang direkomendasikan.
( ) ( )
6 PENGELOLAAN AIR
6.1 Dilakukan upaya filterisasi air atau pengendapan serta
menjamin kualitas air yang sesuai untuk ikan yang dibudidayakan.
( ) ( ) ( )
6.2 Monitor kualitas air sumber secara rutin untuk menja min kesehatan & kebersihan ikan yang dibudidayakan.
( ) ( ) ( )
7 BENIH
7.1 Benih yang ditebar dalam kondisi sehat dan berasal dari unit pembenihan ber sertifikat & tidak mengan dung penyakit berbahaya maupun obat ikan
( ) ( )
8 PAKAN
8.1 Pakan ikan yang digunakan memiliki nomor pendaftaran/ sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau surat jaminan dari Institusi yang berkompeten.
( )
8.2 Pakan ikan disimpan dengan baik dalam ruang yang kering dan sejuk untuk menjaga kualitas serta digunakan sebelum tanggal kadaluarsa
( )
8.3 Pakan tidak dicampur bahan tambahan seperti antibiotik, obat ikan, bahan kimia lainnya atau hormon yang dilarang dan bahan tambahan harus terdaftar.
( ) ( )
8.4 Pakan buatan sendiri harus dibuat dari bahan yang
direkomendasikan oleh DJPB dan tidak dicampur dengan bahan-bahan terlarang (antibiotik, pestisida, logam berat)
( ) ( )
8.5 Pemberian pakan dilakukan dalam efisiensi sesuai dengan dosis yang direkomendasikan.
( ) ( )
8.6 Pakan berlabel/memiliki informasi yang mencantumkan komposisi, tanggal kadaluarsa, dosis dan cara pemberian dengan jelas dalam bahasa Indonesia.
( )
No Persyaratan Kese
suai
an
Ketidaksesuaian Keterangan (diisi asesor dengan kalimat PLOR)
Mn Mj Sr Kr
9 PENGGUNAAN BAHAN KIMIA, BAHAN BIOLO-GI DAN OBAT IKAN
9.1 Hanya menggunakan obat ikan, bahan kimiawi dan biologis yang diizinkan (dengan nomor registrasi dari DJPB)
( ) ( )
9.2 Penggunaan obat yang diizinkan sesuai petunjuk dan pengawasan (obat keras harus digunakan di bawah pengawasan petugas yang berkompeten)
( ) ( )
9.3 Obat ikan, bahan kimia dan biologis disimpan dengan baik sesuai spesifikasi.
( ) ( ) ( )
9.4 Penggunaan obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis sesuai instruksi dan ketentuan/petunjuk pada label.
( ) ( )
9.5 Dilakukan test untuk mendeteksi residu obat ikan dan bahan kimia dengan hasil di bawah ambang batas.
( ) ( )
9.6 Obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi yang digunakan mempunyai label yang menjelaskan: dosis dan aturan pemakaian, tanggal kadaluarsa dan masa henti obat yang ditulis dalam bahasa Indonesia.
( ) ( )
10 PENGGUNAAN ES DAN AIR
10.1 Air bersih digunakan dan tersedia dalam jumlah yang cukup untuk panen, penanganan hasil dan pembersihan.
( ) ( )
10.2 Es hanya berasal dari pemasok yang disetujui dan menggunakan air minum/ bersih
( )
10.3 Es diterima dalam kondisi saniter ( ) ( )
10.4 Es ditangani dan disimpan dalam kondisi higienis
( ) ( )
11 PANEN
11.1 Perlengkapan & peralatan mudah dibersihkan dan dijaga dalam kondisi bersih dan higienis
( ) ( )
11.2 Panen dipersiapkan dengan baik
untuk menghindari pengaruh temperatur yang tinggi pada ikan.
( ) ( )
11.3 Pada saat panen dilakukan upaya untuk menghindari terjadinya penurunan mutu dan kontaminasi ikan
( )
11.4 Penanganan ikan dilakukan secara higienis dan efisien sehingga tidak menim-bulkan kerusakan fisik
( )
12 PENANGANAN HASIL
12.1 Peralatan dan perleng-kapan ( ) ( )
No Persyaratan Kese
suai
an
Ketidaksesuaian Keterangan (diisi asesor dengan kalimat PLOR)
Mn Mj Sr Kr
untuk penanganan hasil mudah dibersihkan dan didisinfeksi (bila perlu) serta selalu dijaga dalam keadaan bersih
12.2 Ikan mati segera didingin-an dan diupayakan suhunya mendekati 0° C di seluruh bagian.
( ) ( )
12.3 Proses penanganan seperti pemilihan, penimbangan, pencucian, pembilasan, dll dilakukan dengan cepat dan higienis tanpa merusak produk.
( ) ( )
12.4 Berdasarkan persyaratan yang berlaku, bahan tambahan & kimia yang dilarang tidak digunakan pada ikan yang diangkut.
( ) ( )
13 PENGANGKUTAN
13.1 Peralatan dan fasilitas pengangkutan yang digunakan mudah dibersihkan dan selalu terjaga kebersihannya (boks, wadah, dll)
( ) ( )
13.2 Pengangkutan dalam kon disi higienis untuk meng-hindari kontaminasi (seper ti udara, tanah, air, bahan kimia, dll) dan kontaminasi silang.
( ) ( ) ( ) ( )
13.3 Suhu produk selama pengangkutan mendekati suhu cair es (0°C) pada seluruh bagian produk
( ) ( )
Tambahan Pertimbangan untuk penanganan dan pengangkutan ikan hidup
13.4 Ikan hidup ditangani dan dijaga dalam kondisi yang tidak menyebabkan kerusakan fisik atau kontaminasi
( )
14 PEMBUANGAN LIMBAH
14.1 Limbah (cair, padat dan berbahaya) dikelola (dikumpulkan & dibuang) dengan cara yang higienis dan saniter untuk mencegah kontaminasi
( ) ( ) ( )
15 PENCATATAN
15.1 Dilakukan rekaman pada jenis
dan asal pakan (pakan pabrikan) serta bahan baku pakan ikan (untuk pakan buatan sendiri).
( ) ( )
15.2
Penyimpanan rekaman penggunaan obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi atau perlakuan lain selama masa pemeliharaan.
( ) ( )
15.3 Penyimpanan rekaman kualitas air (air sumber, air pasok, air pemeliharaan dan limbah cair) sesuai kebutuhan (lihat poin 6).
( ) ( )
No Persyaratan Kese
suai
an
Ketidaksesuaian Keterangan (diisi asesor dengan kalimat PLOR)
Mn Mj Sr Kr
15.4 Penyimpanan rekaman kejadian penyakit yang mungkin berdampak pada keamanan pangan produk perikanan
( ) ( )
15.5 Rekaman panen disimpan dengan baik.
( ) ( )
15.6 Catatan/ Rekaman pengangkutan Ikan disimpan dengan baik
( )
16 TINDAKAN PERBAIKAN
16.1 Tindakan perbaikan (atas bahaya kemanan pangan) dilakukan sebagai kegiatan yang rutin dan terkendali. Tindakan perbaikan dilakukan dengan tepat dan segera sesuai
dengan masalah yang ditemukan.
( ) ( ) ( )
17 PELATIHAN
17.1 Pemilik unit usaha atau pekerja sadar dan terlatih (pelatihan, seminar, workshop, socialization, dsb) dalam mencegah dan mengendalikan bahaya keamanan pangan dalam perikanan budidaya.
( ) ( )
18 KEBERSIHAN PERSONIL
18.1 Pekerja yang menangani ikan dalam kondisi sehat.
Nomor: Yth : Kepala Dinas Dari : Asesor CBIB …………………, .......................... , .......................... Hal : Laporan Penilaian Penerbitan/Perpanjangan/Pengawasan*) Sertifikat CBIB Tanggal : ……………………………………
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penilaian Sertifikasi CBIB pada tanggal ................ berdasarkan SPT No. ................. di kabupaten/ Kota..............................., dapat kami laporkan hasil penilaian sebagai berikut:
No Nama Unit Budidaya
Lokasi Komoditas Wadah
budidaya
JumlahTemuan
Mn My Sr Kr
PENERBITAN (Baru)
1
2
PERPANJANGAN
1
2
PENGAWASAN
1
2
Sebagai dokumen kelengkapan dalam proses Sertifikasi CBIB, 5 hari setelah
proses penilaian kami telah menyerahkan kepada Sekretariat CBIB Provinsi -Bidang
Perikanan Budidaya:
- Dokumen permohonan, termasuk Data Unit Pembudidayaan Ikan - Checklist penilaian lapangan - Hasil penilaian lapangan
Bilamana laporan tindakan perbaikan diterima dari unit budidaya tersebut, maka akan
segera dilakukan peninjauan sesuai mekanisme sertifikasi CBIB, serta hasilnya akan
segera disampaikan kepada Sekretariat CBIB Provinsi.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak selanjutnya,
diucapkan terimakasih
..................................
*) Coret yang tidak perlu Tembusan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya
Format 12
[KOP SURAT DINAS PROVINSI]
Nomor : ……………, …………
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Sertifikasi CBIB
Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq. Direktur Produksi
Di – Jakarta
Berdasarkan hasil penilaian Sertifikasi CBIB oleh Tim Asesor CBIB Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi………………… pada periode tanggal ……s/d……
sebanyak ………unit, terlampir kami sampaikan Hasil Asesmen Lapangan untuk
masing-masing unit pembudidayaan ikan yang dilengkapi dengan Laporan Hasil
Asesmen Lapangan (FL/10/PB/001) dan Data Umum masing-masing Unit
Pembudidaya Ikan, untuk diproses lebih lanjut
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami
Sehubungan dengan penerbitan Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) pada bulan ....................... Tahun ....................... maka telah