Nomor Sifat Lampiran Hal KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Ill, LANTAI 1-2, JL BUOi UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710 TELEPON: (021) 3847068, 3449230 EXT 5500 FAKSIMILE (021) 3864776 S- &723 /PB.6/2018 Sangat Segera Satu Berkas Rekonsiliasi Data Transaksi Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga 9 Nopember 2018 Yth. Kepala Biro Keuangan/Umum/Kapusku Kementerian Negara/Lembaga (Terlampir I) Sehubungan dengan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2017 terkait selisih Transaksi Antar Entitas, sea memperhatikan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6263/PB/2018 tanggal 10 Agustus 2018 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat KPPN bulan Juli sampai dengan Nopember 2018 dan upload ulang Saide Awai Data BMN ke e-rekon&LK, dengan ini disampaikan hal- hal sebagai berikut: 1. Dalam penyusunan LKPP tahun 2017 ditemukan selisih nilai transaksi antar entitas (TAE) yang cukup signifikan antara akun Pengesahan Hibah Langsung yang dicatat oleh Kementerian Negara/Lembaga dengan akun DDEL/DKEL dari pendapatan hibah langsung yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) selaku UA BUN Hibah. Hal tersebut disebabkan terdapat KIL yang belum membukukan persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS). 2. Dalam rangka menjamin keandalan data penerimaan hibah langsung Barang/Jasa/Surat Berharga yang dicatat oleh KIL dan yang dicatat oleh DJPPR, diperlukan penyempurnaan pelaksanaan rekonsiliasi eksternal tingkat KPPN, yakni dengan menambahkan rekonsiliasi pencatatan Pengesahan Hibah Langsung Barang /Jasa /Surat Berharga. 3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, rekonsiliasi eksternal antara UAKPA/Satker dengan KPPN agar dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Rekonsiliasi eksternal tingkat KPPN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga. b. Terdapat penambahan elemen data yang direkonsiliasi yaitu Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga. c. Rekonsiliasi Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga dilakukan dengan membandingkan data Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga yang dicatat oleh satker KIL mitra KPPN dengan data Pendapatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga yang dicatat oleh DJPPR (999.02.977263) untuk pengesahan hibah tahun anggaran berjalan maupun pengesahan hibah tahun anggaran ...
13
Embed
DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN DIREKTORAT … · Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan ... dengan membandingkan elemen data berupa
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Ill, LANTAI 1-2, JL BUOi UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
*) Nomor Dokumen pada SiAP yang berasal dari SPAN tidak terbentuk karena
persetujuan MPHL-BJS diproses melalui Modul GL.
Laporan hasil rekonsiliasi dihasilkan dari menu Proses Rekon > Rekon Bulanan
pada aplikasi e-Rekon&LK. Laporan hasil rekonsilasi dapat berupa file PDF maupun file
excel. Untuk kepentingan analisis selisih hasil Rekonsiliasi, user e-rekon&LK dapat
menelusuri melalui kolom tanggal dokumen dan jumlah rupiah.
C. Pengenaan Sanksi Rekonsiliasi
Pengenaan sanksi atas rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor
104/PMK.05/2017 belum diterapkan untuk elemen data Rekonsiliasi transaksi
Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga sampai terdapat ketentuan
lebih lanjut. Dengan demikian, apabila sampai dengan batas akhir rekonsiliasi masih
ditemukan perbedaan data Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga,
BAR ...
- 10 -
BAR diterbitkan dengan penjelasan. Namun demikian, satuan kerja dan KPPN harus
berupaya maksimal untuk menyelesaikan perbedaan dimaksud agar laporan keuangan
dapat disajikan secara wajar.
D. Monitoring Transaksi dalam Konfirmasi (TDK)
Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi Pengesahan Hibah Langsung
bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga melalui aplikasi e-Rekon&LK, telah dilaksanakan
penyesuaian beberapa menu terkait Monitoring TDK, yakni Rekap TDK Semua, Rekap
TDK Rupiah, Rekap TDK Satker, Transaksi Dalam Konfirmasi, Rekap Per Jenis Rekon.
Dengan demikian pengguna aplikasi e-rekon&LK dapat memantau pencatatan transaksi
Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga oleh BUN dan KIL melalui
menu-menu tersebut.
LAMPIRAN Ill Surat Oirektur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S- �7g� /PB.6/2018 Tanggal ') Nopember 2018
A. FORMAT SERITA ACARA REKONSILIASI TINGKAT KPPN ANTARA KPPN
DENGANUAKPNUAKPABUN
SERITA ACARA REKONSILIASI
NOMOR: BAR-
Pada hari ini ... tanggal ... bu Ian ... tahun ... telah diselenggarakan rekonsiliasi data transaksi keuangan antara satuan kerja ...... kode ( ... ), yang selanjutnya disebut UAKPA/UAKPA BUN dengan KPPN ..... kode ( ... ), yang selanjutnya disebut UAKBUN-Daerah untuk periode ..... .
Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, denqan hasil sebaqai berikut:
No. Uraian SiAP SAI/SABUN Perbedaan
1 Pagu Belanja
2 Belanja
3 Pengembalian Belanja
4 Pagu Transfer
5 Transfer
6 Pengembalian Transfer
7 Estimasi Pendapatan Bukan Pajak
8 Pendapatan Bukan Pajak
9 Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak
10 Pengembalian Pendapatan Pajak
11 Mutasi Uang Persediaan
12 Kas di Bendahara pengeluaran
13 Kas pada Sadan Layanan Umum
14 Kas Lainnya di KIL dari Hibah
15 Pengesahan Hibah Langsung 8/J/S
Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara, a.n. Kuasa Pengguna Anggaran,Kepala Seksi Verifikasi dan �--------, Kepala Seksi/Subbagian ...... . Akuntansi/ Kepala Seksi Verifikasi Selaku Pejabat
Akuntansi dan Kepatuhan Internal QR Penanggungjawab
CODE NIP ....................... .
Rekonsiliasi UAKPA
NIP ...................... .
- 12 -
Laporan Hasil Rekonsiliasi
Satker: ........................... .
Lampiran Serita Acara Rekonsiliasi Nomor : Tanggal:
Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SABUN dengan SiAP bulan ... 2XXX dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: I . Pagu Anggaran Belanja
SiAP = Rp .. .
SAI/SABUN = Rp .. .
Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan
data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
2. Pagu Anggaran Transfer
SiAP = Rp .. . SABUN = Rp .. .
Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
3. Estimasi Pendapatan Bukan Pajak
lidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan
data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
4. L..aporan Realisasi Belanja
SiAP = Rp .. . SAI/SABUN = Rp .. . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
s. Pengembalian Belanja
SiAP = Rp ... SAI/SABUN = Rp ... Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data
SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
6. L..aporan Realisasi Transfer
SiAP = Rp .. .
SABUN = Rp .. . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
7. Pengembalian Transfer
SiAP = Rp .. .
SABUN = Rp .. . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data
SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
8. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak
SiAP =Rp .. .
SAI/SABUN = Rp .. . lidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan
- 13 -
data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
9. Pengembalian Pendapatan Bukan PajakSiAP = Rp .. . SAI/SABUN = Rp .. . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
Io. Pengembalian Pendapatan Pajak SiAP = Rp .. . SAI/SABUN = Rp .. . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
I I . Mutasi Uang Persediaan. Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>. SiAP =Rp .. . SAI/SABUN = Rp .. . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
I 2. Kas di Bendahara Pengeluaran SiAP = Rp .. . SAI/SABUN = Rp .. . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
13. Kas pada Sadan Layanan UmumSiAP =Rp .. . SAI/SABUN = Rp .. . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
14. Kas Lainnya di KIL dari HibahSiAP = Rp .. . SAI/SABUN = Rp .. . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SABUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
15. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga
SiAP = Rp .. .
SAI/SABUN = Rp .. .
Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SABUN <sebutkan seturuh unsur-unsur yang berbeda>.
a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara, a.n. Kuasa Pengguna Anggaran,Kepala Seksi Verifikasi dan �-------� Kepala Seksi/Subagian ....... Akuntansi/ Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal