Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Gedung Madiun Lt.6 Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310, Telp: (+6221) 31934511 Email: [email protected]EDISI II - Semester 1 - 2013 Daya Saing Koperasi dan UMKM
15
Embed
Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM Daya Saing ... · PDF fileDesain unik lainnya misalnya “My Emptiness” yang terinspirasi ... dan “Asian Fashion Jewelry &...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Warta KUMKM adalah media informasi yang menjadi bagian dari upaya pengenalan dan
peningkatan pemahaman tentang perkembangan koperasi dan UMKM yang disajikan secara
ringkas, padat, dan terkini. Media informasi ini terbit dua kali dalam setahun. Edisi kedua Semester I
2013 ini memuat data perkembangan koperasi dan UMKM, hasil Kajian Penyusunan Indikator Daya
Saing UMKM dan Kajian Meningkatkan Akses Keuangan bagi UMKM: melalui Penguatan dan
Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam serta informasi peraturan
perundangan terbaru terkait kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM, seperti Undang-
Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan info peraturan perundangan lain. Selain itu,
edisi kali ini juga dilengkapi dengan kisah sukses pelaku UMKM di Indonesia. Tim Redaksi berharap
dengan terbitnya media ini dapat memenuhi keingintahuan pembaca mengenai koperasi dan
UMKM.
Jakarta, Mei 2013
Redaksi
D I R E K T O R A T P E M B E R D A Y A A N K O P E R A S I D A N U K M , K E M E N T E R I A N P P N / B A P P E N A S 2 D I R E K T O R A T P E M B E R D A Y A A N K O P E R A S I D A N U K M , K E M E N T E R I A N P P N / B A P P E N A S 2 9
menekankan pentingnya peran Pemerintah dalam mendukung
pengembangan usaha lokal dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang
saling sinergi dan tidak tumpang tindih. Selly sendiri tidak khawatir bersaing
dengan produsen perhiasan negara lain. Menurutnya, daya saing perak
Indonesia cukup baik. Sejauh ini, Borobudur Silver telah mendapatkan ISO
dan SNI untuk kualitas peraknya. Ini merupakan sebuah kebanggaan karena
hanya Borobudur Silver yang memperoleh sertifikat ini dimana produsen
perak lainnya di Yogyakarta belum memperoleh sertifikat tersebut.
Dalam hal pemasaran, Selly mengaku produknya telah menembus pasar
ekspor dan memiliki niche market.Pelanggan setia Borobudur Silver
utamanya berasal dari benua Eropa dan Amerika.Untuk mempertahankan
loyalitas pelanggan, Selly selalu berkreasi dengan desain. Setiap desain
perhiasannya memiliki filosofi yang unik dan menarik. Salah satu desain
perhiasaan Selly adalah “Imperfect” yang menyiratkan bahwa segala sesuatu
tidaklah sempurna namun ketidaksempurnaan itulah yang membuat sesuatu
menjadi unik. Desain unik lainnya misalnya “My Emptiness” yang terinspirasi
dari emosi yang dirasakan Selly ketika pembuatannya. Filosofi di balik sebuah
perhiasan ternyata menjadi salah satu faktor yang menarik minat pelanggan.
Bagi Selly, seorang designer harus rajin mencari inspirasi dan ide dari
manapun, “Designer itu harus terbuka” katanya. Selly yakin permintaan
dapat diciptakan, hanya bagaimana seorang designer mendesain perhiasan
dengan sepenuh hati dan menyematkan sebuah filosofi di balik karyanya.
Berkat keterampilannya dalam mendesain, Selly berhasil menyabet berbagai
penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional, antara lain:
“Best Craftsmanship Award” dari Indonesian Good Design Selection (IGDS)
Kementerian Perindustrian; “Indonesian Contemporary Design Contest” dari
Mutumanikam Nusantara; dan “Asian Fashion Jewelry & Accessories Design
Competition”dari CMP Hong Kong. Tidak hanya itu, prestasi Selly sebagai
seorang designer perhiasaan juga dibuktikan lewat karyanya berupa buku
berjudul “Indonesian Filigri”. Buku ini berisi pengetahuan mengenai teknik
seni pembuatan perhiasan filigri dan portofolio desain perhiasan Selly yang
telah mendapatkan berbagai penghargaan. Melalui buku ini Selly juga
mengungkapkan mengenai ambisinya untuk membuat filigri sebagai ikon
Indonesia. Ia mempunyai harapan besar filigri Indonesia dikenal di mata
dunia. Sebuah cita-cita yang diyakininya akan dapat terwujud dengan
dukungan kebijakan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia sendiri.
PROFIL UMKM
D I R E K T O R A T P E M B E R D A Y A A N K O P E R A S I D A N U K M , K E M E N T E R I A N P P N / B A P P E N A S 2 8
dari sentra perak Kotagede.Sejalan dengan perkembangan usahanya, pada
tahun 1992 Selly mulai mendesain dan memproduksi sendiri peraknya.
Produk perak
Borobudur Silver
tak terbatas pada
perhiasan, tapi
juga miniatur
objek untuk
dekorasi ruangan
hingga peralatan
makan berbahan
perak. Semua
produk ini dibuat
secara tradisional melalui tangan terampil pegawainya.Dalam sebulan,
kapasitas produksi Borobudur Silver mencapai 40 kg perak berkualitas
tinggi.Berkat perkembangan usahanya, Selly saat ini mampu mempekerjakan
200 orang pekerja, 40 orang di antaranya adalah pengrajin.
Perkembangan Borobudur Silver tidak kebal dari masalah dan
tantangan.Ketersediaan pengrajin perak di Yogyakarta semakin menurun
merupakan tantangan yang seriuskarena tidak adanya regenerasi.Hal ini
sangat disayangkan mengingat Yogyakarta, khususnya Kotagede terkenal
dengan kerajinan peraknya. Kendala produksi lainnya yaitu alat-alat yang
digunakan untuk produksi perak tergolong masih primitif dan kurang
menunjang kualitas produk.Nihilnya pemasok alat modern untuk membuat
perhiasan di sekitar Yogyakarta mengharuskan Selly membeli peralatan
tersebut dari Jakarta, Surabaya, atau bahkan impor. Akan tetapi impor
peralatan ini sangat sulit dilakukan karena terbentur beberapa kebijakan
yang tidak berpihak pada pengembangan UMKM.
Ketika dimintai pendapat perihal daya saing produsen perak Indonesia dalam
menghadapi gempuran perhiasan imitasi dari China, Selly berkata
“Masyarakat Indonesia harus mulai merubah mindset-nya untuk mencintai
dan menggunakan produksi lokal buatan anak bangsa. Indonesia harus
menjadi pasar bagi produknya sendiri. Kita harus mengedukasi masyarakat
Indonesia untuk menggunakan dan berbangga dengan produk lokal. Hanya
dengan cara ini kita mampu menghadapi arus perdagangan bebas”. Selly juga
PROFIL UMKM
PERKEMBANGAN KOPERASI
Koperasi sebagai wahana usaha produktif masyarakat terus mengalami
perkembangan yang positif dari sisi kelembagaan dan usahanya. Jumlah
koperasi pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 3,2 persen dari
tahun sebelumnya. Persentase koperasi aktif juga meningkat dari 71,0 per-
sen menjadi 71,7 persen. Jumlah anggota dan karyawan koperasi juga men-
ingkat masing-masing sebesar 9,8 persen dan 4,3 persen. Dari sisi usaha, vol-
ume usaha koperasi pada tahun 2012 meningkat sebesar 25,4 persen dari
volume usaha pada tahun sebelumnya. Jenis koperasi masih didominasi oleh
koperasi konsumen.
Meskipun terjadi peningkatan secara kuantitatif, kualitas koperasi masih
perlu diperbaiki; dimulai dari penataan koperasi yang sudah tidak aktif, serta
pendampingan bagi koperasi agar akuntabel dalam melaporkan kinerja usa-
hanya dan disiplin dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).Tahun
2012 pencapaian RAT koperasi aktif cukup membaik, terbukti dari peningka-
tan persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT dari 43,4 persen men-
jadi 47,4 persen. Penguatan manajemen koperasi juga masih perlu terus
PERKEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
D I R E K T O R A T P E M B E R D A Y A A N K O P E R A S I D A N U K M , K E M E N T E R I A N P P N / B A P P E N A S 3
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2013)
ditingkatkan, karena berdasarkan data tahun 2012,hanya 18,6 persen
koperasi yang sudah memiliki manajer. Anggota koperasi juga perlu dididik
tentang hak dan kewajibannya sehingga mampu berpartisipasi dalam mema-
jukan koperasi. Pelaksanaan Gerakan Sadar Koperasi (Gemaskop), penyulu-
han perkoperasian,
dan revitalisasi
koperasi diharapkan
mampu meningkat-
kan kualitas dan
kinerja koperasi,
s e r t a m i n a t
masyarakat untuk
m e n j a d i k a n
koperasi sebagai
wahana peningka-
tan efisiensi dan
posisi tawar usaha
mereka.
PERKEMBANGAN UMKM
Pada tahun 2012, UMKM tetap berkontribusi besar dalam perekonomian
Indonesia. Jumlah UMKM masih mendominasi dengan proporsi 99,9 persen
dari keseluruhan jumlah unit usaha. Pertumbuhan unit terbesar pada tahun
2012 terdapat pada usaha menengah yang tumbuh hingga 10,7 persen. Dari
sisi penyerapan tenaga kerja, UMKM juga mendominasi dengan menyerap
97,2 persen dari keseluruhan jumlah tenaga kerja. Peningkatan penyerapan
tenaga kerja dari tahun sebelumnya mencapai 5,8 persen. Peranan penting
UMKM dalam sumbangan terhadap pembentukkan PDB nasional tahun 2012
juga cukup tinggi, dengan proporsi sebesar 59,1 persen dari PDB Harga Ber-
laku.Namun proporsi PDB tersebut tidak cukup sebanding, mengingat pro-
porsi unit usaha UMKM yang sangat dominan.Hal ini berpengaruh terhadap
tingkat produktivitas UMKM yang sangat jauh di bawah produktivitas usaha
besar.Produktivitas per unit UMKM pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 24,8
juta, sedangkan produktivitas per unit usaha besar pada tahun yang sama
PERKEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
D I R E K T O R A T P E M B E R D A Y A A N K O P E R A S I D A N U K M , K E M E N T E R I A N P P N / B A P P E N A S 4
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2013)
D I R E K T O R A T P E M B E R D A Y A A N K O P E R A S I D A N U K M , K E M E N T E R I A N P P N / B A P P E N A S 2 7
berjalan optimal melalui berbagai mekanisme pemberdayaan. Saat ini,
Zuhudi merupakan salah satu mitra dari PKBL yang difasilitasi oleh Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi DIY, serta Pemerintah Kota yang
memberikan berbagai pelatihan keterampilan SDM, seperti manajemen,
keuangan sederhana dan penggunaan internet.
Menutup perbincangan tim redaksi sore itu, Zuhudi, mengusulkan perlunya
melibatkan UMKM sebagai kontributor utama dalam kegiatan-kegiatan
pemberdayaan UMKM didaerah, karena bagaimanapun juga UMKM-lah yang
paling memahami dan berpengalaman dalam seluk-beluk berusaha.
Perbincangan ini membuka wacana tentang pentingnya kemampuan
kompetisi/daya saing dalam pasar domestik dan global, yang tidak saja
ditentukan oleh kerja keras pengusaha itu sendiri, namun juga kontribusi dan
kerja samamasyarakat, UMKM, swasta besar, dan pemerintah.
B. Borobudur Silver
Ada yang istimewaketika
Tim Redaksi Warta
KUMKM berkunjung ke
showroom utama
Borobudur Silver.
Showroom yang berlokasi
di Jl. Menteri Supeno 41
Yogyakarta ini terintegrasi
dengan workshop
pembuatan perak yang
dapat dilihat langsung
oleh pengunjung selama jam operasional. Selain itu, showroom juga
dilengkapi dengan restoran dimana pengunjung bisa bersantai sambil
menikmati sajian yang menggugah selera.Kenyataan bahwa showroom ini
sukses berkembang di luar sentra kerajinan perak Kotagede pun semakin
menimbulkan rasa penasaran.
Selly Sagita, pendiri sekaligus pemilik tunggal Borobudur Silver, adalah tokoh
utama di balik kesuksesan usaha perak ini.Selly mendirikan Borobudur Silver
pada tahun 1989 setelah memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai
dosen di sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta.Dengan modal sendiri yang
cukup terbatas, Selly memulai usaha jual beli perak yang pasokannya berasal
PROFIL UMKM
Nama Perusahaan: Borobudur Silver
Kontak Person: Selly Sagita
Workshop dan Showroom:
Jl. Menteri Supeno 41 Yogyakarta 55162 Indone-
sia Tel. +62-274-374037 Fax. +62-274-375439
Jl. Mayor Kusen Km 2,4 Mungkid, Magelang
56511 Indonesia Tel. +62-293-789322 Fax. +62-
293-789321
Jenis Produk: perhiasan perak, miniatur dekorasi
perak, peralatan makan perak.
D I R E K T O R A T P E M B E R D A Y A A N K O P E R A S I D A N U K M , K E M E N T E R I A N P P N / B A P P E N A S 2 6
kota Medan dan pulau dewata. Pemasaran juga dilakukan melaluipameran
dengan membuat konsep stan yang menarik, apalagi ditambah dengan
menampilkan proses pembatikan yang dapat menarik minat lebih banyak
pembeli.
Diluar keberhasilkan dari strategi pemasarannya, Ryan’s Group juga pernah
mengalami kerugian seperti yang dialami saat mengekspor produknya ke
negara tetangga. Persaingan timbul karena produk Ryan’s Groupmulai ditiru
dan diproduksi secara masal, kemudian diakui sebagai karya lokal oleh mitra
usahanya. Hal ini menjadi keprihatinan Zuhudi karena belum ada aturan
yang melindungi pengusaha kecil di industri kreatifdari tindakan pencurian
paten semacam ini. Kendala dalam ekspor juga masih dialami, terutama saat
Letter of Credit yang tidak dapat dijaminkan padaperbankan di Indonesia.
Kendala produksi batik juga meningkat dengan adanya regulasi global yang
melarang penggunaan pewarna sintetis berbahaya untuk pewarnaan tekstil,
dan pada saat yang sama ketergantungan produsen batik terhadap pewarna
batik impor dari Jepang dan Jerman juga cukup tinggi. Alternatif pewarnaan
alam memang tersedia, namun belum dapat diproduksi secara masal dan
prosesnya memakan waktu yang lama sehingga berimbas pada harga yang
mahal.Kondisi ini diakui sebagai akibat dari kelemahan posisi tawar UMKM
untuk meyakinkan konsumen global mengenai sistem pewarnaan yang
menurutnya aman, disamping akibat dari kurangnya dukungan legal dari
pemerintah.Keadaanya seperti ini tentu memperlambat laju daya saing
UMKM Indonesia di kancah persaingan pasar global.
“Pemerintah seyogyanya bisa menjadi penengah dalam permasalahan dalam
dunia usaha dengan membuat kebijakan yang mempermudah akses pasar
dan permodalan. Misalnya dengan peningkatan plafon pinjaman dan
perpanjangan periode kredit KUR”, tukas Zuhudi. Namun Zuhudi juga
menyadari, tidak semua kebutuhan UMKM dapat diakomodir seluruhnya
oleh pemerintah. Kemitraan seperti melalui Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL)akan sangat membantu untuk mewujudkan UMKM yang
maju. Tidak hanya persoalan pemasaran dan permodalan, kemitraan juga
dapat menjadi solusi permasalahan sumber daya manusia (SDM) yang masih
rendah. Seperti dikatakan Zuhudi, ketersediaan pembatik saat ini semakin
menurun, sementara perkembangan pasar batik kian pesat. Melalui
kerjasama dan kemitraan diharapkan bimbingan dan pembinaan SDM dapat
PROFIL UMKM
mencapai Rp 203,5 miliar. Kon-
tribusi UMKM pada nilai
ekspor non migas pada tahun
2011 (16,44 persen) juga ma-
sih lebih rendah dari rata-rata
kontribusi nilai ekspor non
migas UMKM pada periode
2005-2007 (20,0 persen).
Rendahnya produktivitas
UMKM tersebut mencer-
minkan daya saing UMKM
yang masih rendah.Kondisi ini
membutuhkan adanya aksel-
erasi peningkatan kapasitas
UMKM dalam memanfaatkan
peluang usaha yang dicipta-
kan dari pertumbuhaneko-
nomi, pasar yang semakin
terbuka, dan peningkatan
investasi.Upaya tersebut perlu didukung perbaikan iklim usaha, peningkatan
akses ke sumber daya produktif, dan peningkatan partisipasi pemangku ke-
pentingan, baik publik maupun swasta.Berbagai upaya tersebut sangat dibu-
tuhkan UMKM terutama dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin
tinggi, termasuk terkait rencana penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN
pada tahun 2015.
AKSES KOPERASI DAN UMKM KE PEMBIAYAAN
Pembiayaan bagi koperasi dan UMKM (KUMKM) masih menjadi salah satu
perhatian terkait upaya untuk meningkatkan kinerja koperasi dan produk-
tivitas UMKM. Pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi dibu-
tuhkan oleh KUMKM untuk pengadaan bahan baku dan proses produksi,
penanganan pasca produksi, pemasaran, dan standardisasi produk. Namun
PERKEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
D I R E K T O R A T P E M B E R D A Y A A N K O P E R A S I D A N U K M , K E M E N T E R I A N P P N / B A P P E N A S 5
Pertumbuhan Unit Usaha dan Tenaga Kerja
Sumber: BPS, Kementerian Koperasi dan UKM (2013)
akses KUMKM pada sumber-sumber pembiayaan formal pada umumnya ma-
sih rendah karena adanya masalah agunan, prosedur untuk mendapatkan
kredit yang masih rumitdan suku bunga.
Program Kredit
Usaha Rakyat
(KUR) meru-
pakan salah satu
upaya untuk
meningkatkan
akses KUMKM
pada sumber
pembiayaan
formal (bank)
melalui fasilitasi
penjaminan
kredit yang dis-
ediakan Pemer-
intah.Saat ini
bank penyalur KUR terdiri dari 7 bank umum (BNI, BRI, Mandiri, BTN, Bu-
kopin, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah) dan 26 Bank Pembangunan
Daerah (BPD). KUR juga disalurkan melalui pola linkage yang melibatkan
kerja sama antara bank dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro.
Kinerja penyaluran KUR mencapai Rp 34,2 triliunpada tahun 2012, atau
melampaui target tahun 2012 sebesar Rp 30 triliun. Jumlah debitur KUR pada
periode yang sama mencapai 1,96 juta debitur, sehingga rata-rata KUR per
debitur adalah sebesar Rp 17,4 juta. Tingkat non-performing loan (NPL) KUR
rata-rata sebesar 3,6 persen. Sementara itu penyaluran KUR pada tahun
2013 (hingga 31 Maret 2013) telah mencapai lebih dariRp 10,7 triliun untuk
570.146 debitur, dengan rata-rata KUR sebesar Rp18,9 juta per debitur. Pen-
yaluran KUR pada tahun 2012 dan 2013ini meningkatkan total volume KUR
(akumulasi) sejak November 2007 sampai dengan Maret 2013sehingga men-
capai Rp 108,4 triliun, yang disalurkan untuk 8,2 jutadebitur. Sebagian besar
KUR disalurkan kepada KUMKM di sektor perdagangan (57,2persen) dan per-
tanian (16,7persen). Provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi hingga Maret
2013 adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Su-
matera Utara.
PERKEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
D I R E K T O R A T P E M B E R D A Y A A N K O P E R A S I D A N U K M , K E M E N T E R I A N P P N / B A P P E N A S 6
Realisasi Penyaluran KUR
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2013)
D I R E K T O R A T P E M B E R D A Y A A N K O P E R A S I D A N U K M , K E M E N T E R I A N P P N / B A P P E N A S 2 5
A. Ryan’s Batik Kontemporer
Pada suatu sore di Kota
Yogyakarta, tim redaksi Warta
KUKM menemui Zuhudi,
pemilik Ryan Handicraft. Kami
berkesempatan berbincang-
bincang mengenai usaha
kerajinan yang sudah
dirintisnya sejak tahun 1996.
Pada awalnya penerapan motif batik masih terbatas pada kain, namun
Ryan’s Groupmencoba berinovasi dengan menuangkannya dalam media
kayu, bambu, dan terakota (gerabah). Seiring dengan meluasnya peluang
pasar internasional, Ryan’s Grouppun mencoba merambah pasar negara
tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, dan meraih kesuksesan.
Inovasi produk rupanya menjadi proses yang tidak pernah berakhir bagi
Ryan’s Groupmenjadikannya menjadi pemain yang kuat dalam industri
kerajinan. Zuhudi memberanikan diri untuk mencoba terobosan baru dengan
menciptaan kain dan pakaian bermotif batik abstrak dan kontemporer
dengan keyakinan batik bisa diterima semua kalangan bila desain motif dan
warnanya lebih modern. Zuhudi juga bereksperimen mengembangkan
pewarnaan gradasi pada batik dengan menggunakan teknik airbrush. Berkat
inovasinya, produk batik fashion dariRyan’s Groupmenjadi semakin populer
tidak hanya dikalangan dewasa, tetapi juga remaja dan anak-anak.
Keunikan produk Ryan’s Groupselain terletak pada motif dan warna, juga
pada proses pengerjaanya yang dilakukan dengan sangat hati-hati oleh
tangan-tangan luwes para pembatik dari Bantul dan Klaten. Membatik di atas
katun dan sutra dilakukan oleh satu orang, sehingga tidak ada motif yang
identik dan menciptakan eksklusivitas bagi pemakainya. Pun, koleksi Ryan’s
Groupselalu menghadirkan motif yang baru setiap tiga (3) bulan untuk selalu
menghadirkan tren busana bagi para pelanggannya.
Berbicara tentang pemasaran, Zuhudi mengaku kewalahan memenuhi
permintaan pasar domestik. Walaupun tidak memiliki showroom sendiri,
produk Ryan’s Groupdapat diperoleh dengan mudah melalui online shop
(http://www.ryans-group.com)atau membeli langsung di pusat-pusat
perbelanjaan terkemuka di ibukota, seperti di Sarinah dan Grand Indonesia,
D I R E K T O R A T P E M B E R D A Y A A N K O P E R A S I D A N U K M , K E M E N T E R I A N P P N / B A P P E N A S 2 4
C. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan
Inkubator Wirausaha
Penetapan aturan ini dinilai penting dalam rangkah menumbuhkembangkan
jiwa kewirausahaan, kemampuan, jejaring, dan wawasan berusaha
wirausaha baru. Aturan ini diharapkan dapat menjadi acuan dari pemangku
kepentingan dalam mendukung pengembangan inkubator wirausaha.Dalam
peraturan ini inkubator wirausaha merupakan suatu lembaga intermediasi
yang melakukan proses inkubasi atau pembinanaan, pendampingan dan
pengembangan terhadap peserta Inkubasi (wirausahawan atau calon
wirausahawan yang menjalani proses inkubasi).
INFO REGULASI
Target penyaluran KUR pada tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp 36 triliun-
yang difokuskan pada penyaluran ke sentra-sentra produksi dan perbaikan
dari sisi kualitas penyaluran yang ditunjukkan dengan indikator tingkat NPL
tidak lebih dari 5 persen. Peran Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah
dalam penyiapan calon debitur KURmelalui sosialisasi, pembinaan, pendamp-
ingan dan penguatan kelembagaan juga akan ditingkatkan.
Selain KUR, koperasi dan UMKM juga dapat mengakses kredit komersial yang
disediakan oleh bank. Penyaluran kredit bank umum untuk UMKM pada ta-
hun 2012 mencapai sebesar Rp 552,2 triliun, yang mencakup kredit untuk
modal kerja (77,1 persen) dan investasi (22,9 persen). Kredit tersebut se-
bagian besar disalurkan untuk UMKM di sektor perdagangan (47,9 persen)
dan industri pengolahan (10,9 persen). Pemerintah juga menyediakan skema
pembiayaan dana bergulir bagi koperasi dan UMKM melalui Lembaga
Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM). Pada tahun 2012 sekitar
Rp 1,36 triliun dana bergulir telah disalurkan kepada 120.484 UMKM yang
tersebar di 33 provinsi. Penyaluran dana bergulir ini dilaksanakan melalui
kerja sama antara LPDB-KUMKM dan 853 mitra yang terdiri dari Koperasi
Primer, Koperasi Sekunder, Perusahaan Modal Ventura (PMV), bank, serta
kelompok UMKM Strategis. Berbagai skema pembiayaan lainnya koperasi
dan UMKM juga disediakan oleh Pemerintah Daerah, BUMN (melalui Pro-
gram Kemitraan dan Bina Lingkungan/PKBL), dan swasta (melalui Corporate
Social Responsibility) dalam bentuk pinjaman berbunga rendah dan dana
bergulir, yang disalurkan kepada UMKM melalui kerja sama dengan lembaga
keuangan (bank, LKM, koperasi dan lembaga pendamping UMKM).
PERKEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
D I R E K T O R A T P E M B E R D A Y A A N K O P E R A S I D A N U K M , K E M E N T E R I A N P P N / B A P P E N A S 7
Konsep daya saing semakin sering digunakan untuk mengukur peran dan
kinerja usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kondisi ini menunjukkan
pergeseran sudut pandang tentang peran UMKM yang lebih banyak dilihat
dari kontribusinya bagi pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan
kerja, ke arah kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi. Daya saing UMKM
sendiri sebenarnya lebih mudah diamati pada periode dimana suatu negara
sedang mengalami krisis ekonomi dan usaha-usaha besarnya mengalami
kontraksi. Dalam kondisi ini UMKM berperan besar sebagai penyangga
ekonomi melalui penyediaan barang dan jasa yang bervariasi dan terjangkau
sehingga permintaan pasar tetap terjaga dan perekonomian memiliki
momentum untuk bertahan dan pulih.
Namun daya saing UMKM diharapkan dapat terus diamati dari waktu ke
waktu. Adanya suatu indikator atau ukuran mengenai kinerja UMKM dan
kesiapannya untuk bersaing sangat diperlukan untuk dapat mengarahkan
upaya atau kebijakan yang ada menjadi lebih efektif. Hal ini penting
mengingat UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala untuk
berkembang dan bersaing di pasar. Hal ini juga sangat relevan dengan
rencana penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.
Pertanyaannya kemudian yaitu indikator apa yang dapat digunakan untuk
mengukur daya saing UMKM di Indonesia? Berdasarkan berbagai literatur,
ukuran daya saing UMKM yang paling umum digunakan yaitu produktivitas
usaha dan tingkat inovasi dan/atau penerapan teknologi. Indikator daya
saing lain yang dapat digunakan yaitu jenis, nilai dan kualitas produk, pangsa
pasar, biaya, laba, dan nilai ekspor. Namun tidak semua indikator tersebut
dapat digunakan dalam konteks UMKM di Indonesia. Oleh karena itu
dibutuhkan penelaahan yang lebih mendalam mengenai tingkat daya saing
UMKM serta metode pengukurannya, berdasarkan dinamika perkembangan
UMKM. Penggunaan produktivitas sebagai satu-satunya indikator daya saing
UMKM juga dianggap belum memadai untuk menggambarkan kondisi dan
kinerja UMKM yang beragam.
Analisis tentang indikator daya saing UMKM dapat merujuk pada konsep
pengukuran daya saing suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan.
Indikator yang dapat digunakan di antaranya pangsa dan jangkauan pasar,
pertumbuhan volume produksi dan pemasaran, nilai produk, dan respon
konsumen. Beberapa contoh indikator yang sudah umum digunakan yaitu
HASIL KAJIAN PENYUSUNAN INDIKATOR DAYA SAING UMKM
D I R E K T O R A T P E M B E R D A Y A A N K O P E R A S I D A N U K M , K E M E N T E R I A N P P N / B A P P E N A S 8 D I R E K T O R A T P E M B E R D A Y A A N K O P E R A S I D A N U K M , K E M E N T E R I A N P P N / B A P P E N A S 2 3
Berikut ini kebijakan dan regulasi terkait Koperasi dan UMKM yang
dipublikasikan di awal tahun 2013:
A. UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
Undang-undang (UU) ini disahkan mengingat masih terdapat kesenjangan
antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang
memfasilitasi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, yang
bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.Adanya UU ini
diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan pemenuhan kebutuhan
layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan
rendah. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menurut UU yaitu
lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa
pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman
atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat,
pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan
usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.Cakupan wilayah usaha
LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau
kabupaten/kota.
B. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Peraturan Pemerintah (PP)ini utamanya mencakup penjelasan mengenai
aturan-aturan pelasakanaan dari beberapa pasal dalam UU No. 20 Tahun
2008, antara lain:
• persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha;
• tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu
pengembangan usaha khususnya dalam bidang produksi dan pengolahan,
pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi;
• pola kemitraan;
• penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM;
dan
• tata cara pemberian sanksi Administratif kepada Usaha besar dan Usaha
Menengah dalam pola kemitraan dengan Usaha Mikro dan Kecil.
INFO REGULASI
D I R E K T O R A T P E M B E R D A Y A A N K O P E R A S I D A N U K M , K E M E N T E R I A N P P N / B A P P E N A S 2 2
instrumen penghimpunan modal/equity koperasi yang dapat secara
dinamis menangkap setiap peluang usaha bagi koperasi.
7. Koperasi Simpan Pinjam hanya dapat menghimpun simpanan dan menya-
lurkan pinjaman kepada anggota (pasal 89). Non anggota yang meman-
faatkan layanan Koperasi Simpan Pinjam diberikan waktu 3 (tiga) bulan
harus sudah menjadi anggota;
8. Untuk menjamin anggota Koperasi Simpan Pinjam, Pemerintah diama-
natkan untuk membentuk dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan ang-
gota Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP) melalui Peraturan Pemerintah
(Pasal 95 ayat 2); dan
9. Pengawasan dan pemeriksanaan terhadap koperasi akan lebih diinten-
sifkan. Khusus pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam, Pemerin-
tah diamanatkan untuk membentuk Lembaga Pengawasan Koperasi sim-
pan Pinjam (LP-KSP) yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah (Pasal
100).
Sumber: UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Bahan Sosialiasi UU
No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Deputi Bidang Kelembagaan, Ke-