1 PETA FISKAL DAERAH PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN 2005-2007 SECARA NASIONAL TAHUN 2005-2007 DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DALAM RAPBN 2008 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DEPARTEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DEPARTEMEN KEUANGAN KEUANGAN Senin, 10 September 2007 Senin, 10 September 2007 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN PERWAKILAN DAERAH - RI DEWAN PERWAKILAN DAERAH - RI
16
Embed
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DEPARTEMEN KEUANGAN Senin, 10 September 2007
PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN 2005-2007 DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008. DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN PERWAKILAN DAERAH - RI. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DEPARTEMEN KEUANGAN Senin, 10 September 2007. DJPK. PEMERINTAH PUSAT. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PETA FISKAL DAERAHPETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN 2005-2007 SECARA NASIONAL TAHUN 2005-2007
DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKALDAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DALAM RAPBN 2008
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DEPARTEMEN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DEPARTEMEN KEUANGANSenin, 10 September 2007Senin, 10 September 2007
DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IVDISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IVDEWAN PERWAKILAN DAERAH - RI DEWAN PERWAKILAN DAERAH - RI
2
APBNAPBN
Belanja UntukBelanja UntukDaerahDaerah
DAKDAK
DAUDAU
Dana PenyesuaianDana Penyesuaian
DBHDBH
Dekon / TPDekon / TP
Belanja PusatBelanja PusatDi DaerahDi Daerah
PEMERINTAH PUSAT
Dana Vertikal Dana Vertikal Melalui K/L
POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH(Sesuai UU 33/2004 dan UU 32/2004)
APBDAPBD
PendapatanDaerah Belanja Daerah
PAD DAPERLain-Lain
Pendapatanyang sah Operasional
Surplus /Defisit Daerah
PembiayaanDaerah
DesentralisasiDesentralisasi
Pinjaman (termasukObligasi Daerah)
• Pajak• Retribusi• Bag. Laba BUMD• Lain-PAD
Penggunaan SILPA
PEMERINTAH DAERAH
• B. Pegawai• B. Barang• B. Lainnya
Dana OtsusDana Otsus6 UrusanDi luar
6 Urusan
Mendanai Kegiatan Desentralisasi Mendanai Kegiatan
Dekon/TP dan Instansi Vertikal
PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG
11 22 33 44
Pembiayaan Lainnya
Modal
DJPKDJPK
PROPORSI PROPORSI BELANJA APBN KE DAERAHBELANJA APBN KE DAERAH
TAHUN 2005-2008 TAHUN 2005-2008
DJPKDJPK
PROPORSIREALISASI BELANJA APBN
TAHUN 2005 *(Dalam Triliun Rupiah)
PROPORSIREALISASI BELANJA
KE DAERAHTAHUN 2005 *
(Dalam Triliun Rupiah)
• Total Belanja APBN : 511,7• Total ke Daerah : 220,2 (43,0%)
* Berdasarkan LKPP (Audited)
PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PUSAT
DJPKDJPK
Total : 150,5 (29,4%)
DJPKDJPK
PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PUSAT
Total : 226,2 (34,0%)
PROPORSIREALISASI BELANJA APBN
TAHUN 2006 *(Dalam Triliun Rupiah)
• Total Belanja APBN : 666,6• Total ke Daerah : 307,1 (46,1%)
* Berdasarkan LKPP (Audited)
PROPORSIREALISASI BELANJA
KE DAERAHTAHUN 2006 *
(Dalam Triliun Rupiah)
* Berdasarkan APBN-P 2007
DJPKDJPK
PROPORSIALOKASI BELANJA
KE DAERAHTAHUN 2007 *
(Dalam Triliun Rupiah)
PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PUSAT
Total : 254,2 (33,8%)
PROPORSIALOKASI BELANJA APBN
TAHUN 2007 *(Dalam Triliun Rupiah)
• Total Belanja APBN : 752,2• Total ke Daerah : 353,5
(47,0%)
* Berdasarkan RAPBN 2008
DJPKDJPK
PROPORSIALOKASI BELANJA
KE DAERAHTAHUN 2008 *
(Dalam Triliun Rupiah)
PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH PUSAT
Total : 271,8 (32,5%)
PROPORSIALOKASI BELANJA APBN
TAHUN 2008 *(Dalam Triliun Rupiah)
Total Belanja APBN : 836,4
20,0
60,3
0,7
24,9
69,2
0,6
31,4
77,0
2,7
36,7
82,1
4,0
50,4
88,8
4,0
64,9
145,7
11,6
62,8
164,8
17,1
64,5
176,6
21,2
0,0
40,0
80,0
120,0
160,0
200,0
240,0
280,0
Trili
un R
p
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
REALISASI APBN APBN-P RAPBN
TREN DANA PERIMBANGAN (DBH, DAU dan DAK)TAHUN 2001-2008
DBH DAU DAKKeterangan : - Realisasi 2001 s.d 2003 berdasarkan PAN, 2004, 2005, dan 2006 berdasarkan LKPP (audited). - Tahun 2007 menggunakan angka APBN-P 2007 ; - Tahun 2008 angka RAPBN 2008
% dari Tahun sebelumnya - 16,8% 17,3% 10,6% 16,5% 55,1% 10,1% 7,2%
RAPBN 2008
REALISASI APBN APBN-P 2007
DJPKDJPK
9
KEBIJAKAN BELANJA KEBIJAKAN BELANJA KE DAERAH TAHUN 2008KE DAERAH TAHUN 2008
DJPKDJPK
10
Kebijakan AlokasiKebijakan AlokasiBelanja ke Daerah Tahun 2008 Belanja ke Daerah Tahun 2008
(1)(1)Kebijakan alokasi belanja ke daerah yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian tahun 2008 diarahkan untuk: • mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat
dan daerah, dan kemampuan keuangan antardaerah;
• meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
• meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah;
DJPKDJPK
11
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (1)KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (1)KKebijakan alokasi DAK diprioritaskan untuk: ebijakan alokasi DAK diprioritaskan untuk: ■ membantu daerahmembantu daerah dengan kemampuan keuangan dengan kemampuan keuangan
di bawah rata-rata nasional;di bawah rata-rata nasional;■ menunjang percepatan pembangunan sarana dan menunjang percepatan pembangunan sarana dan
prasarana diprasarana di::■ daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, ■ daerah perbatasan dengan negara lain, daerah perbatasan dengan negara lain, ■ daerah tertinggal/terpencil, daerah tertinggal/terpencil, ■ daerah rawan banjir dan longsor, daerah rawan banjir dan longsor, ■ daerah yang termasuk kategori daerah daerah yang termasuk kategori daerah
ketahanan panganketahanan pangan dan daerah pariwisata; dan daerah pariwisata;
DJPKDJPK
12
■ mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, dan dan mendorong mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah; pertumbuhan ekonomi di daerah;
■ menghindari tumpang tindih kegiatan yang didanai menghindari tumpang tindih kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan lain yang didanai dari dari DAK dengan kegiatan lain yang didanai dari anggaran kementerian/lembaga; anggaran kementerian/lembaga;
■ mengalihkan kegiatan-kegiatan yang didanai mengalihkan kegiatan-kegiatan yang didanai dengan dengan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang Pembantuan yang sudah sudah menjadi urusan daerah menjadi urusan daerah ke DAKke DAK Tahun 2008 Tahun 2008 dari alokasi yang bersumber dari alokasi yang bersumber dari anggaran K/L Depdiknas, Depkes, dan Depdari anggaran K/L Depdiknas, Depkes, dan Dep.. PUPU..
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (2)KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (2)
DJPKDJPK
13
DANA ALOKASI KHUSUS (3)DANA ALOKASI KHUSUS (3)
■ Penambahan 2 (dua) Bidang DAK (Kependudukan dan Kehutanan)
■ DAK Provinsi untuk Infrastruktur Jalan dan Irigasi