ISUSTRATEGISDANPROGRAMAKSITAHUN2015DITJENPENGEMBANGANPERWILAYAHANINDUSTRI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Disampaikan pada Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Jakarta, 5 Februari 2015 I KESENJANGAN WILAYAH ANTARA JAWA DAN LUAR JAWA 3 II PERWILAYAHAN INDUSTRI DALAM PERPRES NO.2/2015 TENTANG RPJMN 2015‐2019 4 III PERWILAYAHAN INDUSTRI 8 IV PROGRAM QUICK WINS 2015‐2019 24 DAFTARISI 2
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ISU STRATEGIS DAN PROGRAM AKSI TAHUN 2015 DITJEN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
Disampaikan pada Rapat Kerja Kementerian Perindustrian
Jakarta, 5 Februari 2015
IKESENJANGAN WILAYAH ANTARA JAWA DANLUAR JAWA
3
IIPERWILAYAHAN INDUSTRI DALAM PERPRESNO.2/2015 TENTANG RPJMN 2015‐2019 4
III PERWILAYAHAN INDUSTRI 8
IV PROGRAM QUICK WINS 2015‐2019 24
DAFTAR ISI
2
I. KESENJANGAN WILAYAH ANTARAJAWA DAN LUAR JAWA
3
71,99
83,91
58,18
64,67
74,11
83,04
72,78
57,99
28,01
16,09
41,82
35,33
25,89
16,96
27,22
42,01
0 20 40 60 80 100
Luas Lahan Kawasan Industri
Impor Sektor Industri
Ekspor Sektor Indutri
Investasi Sektor Industri (PMDN)
Investasi Sektor Industri (PMA)
Jumlah Unit Usaha Industri BesarSedang
Kontribusi Sektor Industri Non Migas
Kontribusi Ekonomi
Jawa
Luar Jawa
II. PERWILAYAHAN INDUSTRI DALAM PERPRES NO.2/2015 TENTANG RPJMN 2015-2019
SASARANPertumbuhan industri Tahun 2015-2019 ditargetkan lebih tinggi dari pertumbuhan PDBdengan sasaran sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut. Untuk mencapaisasaran tersebut, jumlah industri berskala menengah dan besar perlu meningkatsekitar 9.000 unit usaha selama 5 tahun ke depan
4
1. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa: (a) Wilayah PusatPertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Koridor ekonomi; (b) KawasanPeruntukan Industri; (c) Kawasan Industri; dan (d) Sentra IKM. Strategipengembangan perwilayahan industri adalah:a. Memfasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI) yang mencakup: (i) Bintuni -
Papua Barat; (ii) Buli - Halmahera Timur-Maluku Utara; (iii) Bitung – SulawesiUtara, (iv) Palu - Sulawesi Tengah; (v) Morowali - Sulawesi Tengah; (vi) Konawe –Sulawesi Tenggara; (vii) Bantaeng - Sulawesi Selatan; (viii) Batulicin - KalimantanSelatan; (ix) Jorong - Kalimantan Selatan; (x) Ketapang - Kalimantan Barat; (xi)Landak – Kalimantan Barat, (xii) Kuala Tanjung, Sumatera Utara, (xiii) Sei Mangke– Sumatera Utara; dan (xiv) Tanggamus, Lampung.
b. Membangun paling tidak satu kawasan industri di luar Pulau Jawa.c. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di
Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, NusaTenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia.
d. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membanguninfrastruktur utama (jalan, listrik, air minum, telekomunikasi, pengolah limbah, danlogistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukungkualitas kehidupan (Quality Working Life) bagi pekerja.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
5
6
PEMBANGUNAN 14 KAWASAN INDUSTRI
2. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambahpaling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskalabesar dan sedang dimana 50 persen tumbuh di luarJawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribuunit usaha. Strategi utama penumbuhan populasiadalah dengan mendorong investasi baik melaluipenanaman modal asing maupun modal dalamnegeri,
3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (NilaiEkspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)
7
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (2)
III. PERWILAYAHAN INDUSTRI (Berdasarkan UU No.3/2014 tentang Perindustrian)
8
Perwilayahan Industri
WPPI
Masterplan Pengembangan Perwilayahan Industri
Infrastruktur Pendukung (Soft dan Hard)
KPI
Tata Ruang(lokus industri)
REPIDA(fokus industri)
KI Pembangunan/Pengembangan
Sentra IKM Pembangunan/Revitalisasi di Luar Jawa
Keterangan :Wilayah NKRI terbagi dalam 10 (Sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI)WPPI : Wilayah Pusat Pertumbuhan IndustriKPI : Kawasan Peruntukan IndustriKI : Kawasan IndustriSentra IKM : Sentra Industri Kecil dan Menengah
Didukung dengan Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengembangan Industri Daerah
WILAYAH PENGEMBANGAN INDUSTRI (WPI)
a. Definisi : WPI adalah pengelompokan wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia berdasarkan keterkaitanbackward dan forward sumberdaya dan fasilitaspendukungnya, serta memperhatikan jangkauanpengaruh kegiatan pembangunan industri
b. Kriteria : Pengelompokkan tersebut didasarkan atasbeberapa kriteria seperti : (1) kedekatan rantai pasokandari suatu sumberdaya alam, (2) kedekatan dari sisispasial, (3) konektivitas antar daerah, dan (4) jangkauanpengaruh pembangunan sektor industri di suatu daerahterhadap peningkatan PDRB di daerah lain.
9
PEMBAGIAN 10 (SEPULUH)WILAYAH PENGEMBANGAN INDUSTRI
(Dalam RPP Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional/RIPIN)
10
1.WILAYAH PUSAT PERTUMBUHAN INDUSTRI
11
a. Definisi : WPPI adalah wilayah yang dirancang dengan pola berbasispengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumberdayawilayah melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yangmemiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan wilayah di sekitarnya
b. Kriteria:
No. Uraian
1 Potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas)
2 Kelengkapan sistem logistik dan transportasi
3 Kebijakan affirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa
4 Penguatan dan pendalaman rantai nilai
5 Kualitas dan kuantitas SDM
6 Memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air)
7 Memiliki potensi sumber daya air industri
8 Potensi pewujudan industri hijau
9 Kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi & inovasiCatatan : Daerah yang sudah memiliki pusat‐pusat pertumbuhan industri berupa kawasan industri dan yang
mempunyai rencana pengembangan kawasan industri yang telah didukung oleh industri pendorongutama (anchor industry) dapat langsung ditetapkan sebagai WPPI.
B. DAERAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI WPPI (DALAM RPP RENCANA INDUKPEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL/RIPIN)
No Lokasi Provinsi1 Mimika Papua
2 Teluk Bintuni Papua Barat
3 Halmahera Timur‐Halmahera Tengah ‐ Pulau Morotai
Maluku Utara
4 Bitung‐Manado‐Tomohon‐Minahasa‐Minahasa Utara (termasuk KAPET MANADO BITUNG)
Sulawesi Utara
5 Kendari‐Konawe‐Konawe Utara‐Konawe Selatan‐Kolaka‐Morowali (termasuk KAPET BANK SEJAHTERA SULTRA)
a. Definisi : Kawasan Peruntukan Industri adalah bentanganlahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industriberdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkansesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan
b. Kriteria :No Uraian
1 Ketersediaan sumber air : Memiliki akses ke sumber air permukaan
2 Akses jaringan transportasi : Memiliki akses ke jaringan transportasi (jalan dan
pelabuhan)
3 Ketersediaan energi : Memiliki akses ke sumber energi (listrik dan gas)
4 Ketersediaan tenaga kerja : Memiliki akses ke sumber tenaga kerja
5 Lingkungan hidup : Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan
hidup
6 Kondisi lahan : Tidak mengubah lahan produktif; Relatif tidak subur;
Peruntukan lahan non pertanian, non permukiman
dan non konservasi
KI TERTENTU Industri Kecil Industri
Menengah
KAWASAN INDUSTRI
Industri Kecil dan Industri MenengahMencemari LingkunganIndustri Menengah (IM)Industri Besar (IB)
2% Luas Dialokasikan untuk IKM
LOKASI INDUSTRI DI DALAM SUATU WILAYAHLOKASI INDUSTRI DI DALAM SUATU WILAYAH
IPLK IK IBKK
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
DI LUAR KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
Keterangan :
IK = Industri Kecil ; IM =Industri Menengah; IBKK = Industri yang menggunakan bahan bakukhusus; IPLK = Industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus 15
IM
IKIK
IKIK
KEWAJIBAN BERLOKASI DI DALAM KAWASAN INDUSTRI
16
Dasar Hukum (Pasal 106 UU No.3/2014 tentang Perindustrian)
(1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.(2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi didaerah kabupaten/kota yang:a. belum memiliki Kawasan Industri;b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan
Industrinya telah habis;(3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) juga berlaku bagi: a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidakberpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau b.Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinyamemerlukan lokasi khusus.
(4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danPerusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajibberlokasi di kawasan peruntukan Industri.
(5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
3. KAWASAN INDUSTRI
IMPLEMENTASI STANDAR KAWASAN INDUSTRI
17
Dasar Hukum (Pasal 105, UU No.3/2014 tentang Perindustrian)a. Setiap kegiatan usaha kawasan industri wajib memiliki izin
usaha kawasan industrib. Izin usaha kawasan industri diberikan oleh Menteri
Perindustrianc. Menteri Perindustrian dapat melimpahkan sebagian
kewenangan pemberian izin usaha kawasan industri kepadaGubernur dan Bupati/Walikota
d. Perusahaan kawasan industri wajib memenuhi standarkawasan industri yang ditetapkan oleh Menteri
e. Setiap perusahaan kawasan industri yang melakukanperluasan wajib memiliki izin perluasan kawasan industri.
GENERASI KAWASAN INDUSTRI
18
G‐1
•1970‐1989
•Permendagri No. 5/1974 ttg penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan
•Kawasan industri hanya dapat dimiliki dan dikelola oleh BUMN/BUMD
G‐2
• 1989‐2009
• Keppres No.53/1989 diperbaharui menjadi Keppres No. 41/1996 ttg kawasan industri
• Membuka kesempatan kepada swasta nasional/asing berusaha kawasan industri
• Pemerintah berperan dalam pengawasan dan pengendalian
G‐3
• Mulai tahun 2010
• PP No.24/2009 ttg Kawasan Industri, diperkuat dengan UU No.3/2014 tentang Perindustrian
• Mewajibkan industri berlokasi di kawasan industri, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
• Berorientasi bukan pada penjualan lahan, tetapi ke arah pelayanan (services)
• Fokus pada pengembangan industri tertentu
• Didukung oleh fasilitas infrastruktur terpadu
• Berwawasan lingkungan
• Inovatif dengan ketersediaan lembaga litbang industri
• Didukung lembaga pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia
• Dilengkapi dengan fasilitas sarana penunjang (kawasan pemukiman, komersial, rekreasi dan penghijauan) yang dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
ARAH PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
19
LUAR JAWA Kawasan industri berbasis sumberdaya alam (terbarukan dan
tidak berbarukan)
Meningkatkan efisiensi sistem logistik
Kawasan industri sebagai penggerak utama pusat-pusatpertumbuhan ekonomi baru
JAWA Kawasan industri berbasis teknologi tinggi
Kawasan industri padat karya
Kawasan industri yang berorientasi pada industri yangmenghasilkan Consumer Goods
20
Ketersediaan Lahan
Daya dukung lingkungan
Isu perburuhan
Relokasi industri
Isu Strategis Kawasan Industri di Jawa
Lahan yang sesuai untuk lokasi KI sulit didapat karena masalah harga, luasan danperuntukan lahan.
Kondisi lingkungan di Jawa untuk mendukung keberadaan kawasan industri relatifmendekati ambang kritis, terkait ketersediaan air akibat kerusakan lingkungan,kepadatan penduduk, dan prioritas peruntukan lahan akibat kepadatan penduduk.
Konsentrasi KI di Jawa Barat menimbulkan dampak terhadap tuntutan kenaikan upahburuh (UMR) setiap tahun yang umumnya dipaksakan melalui demo buruh dan mogokkerja secara besar-besaran.
Dampak terjadinya peningkatan UMR industri padat karya yang relatif tinggi setiap tahunnya dikawasan industri di Jawa Barat dan Banten, mengakibatkan adanya kecenderungan relokasiindustri ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki lahan KI yang masih luas dantingkat UMR nya lebih rendah.
Pendirian industri yang lahap sumberdaya air atau mengolah hasil tambang atau industri yangmenghasilkan polutan tinggi pada kawasan industri di Jawa akan berdampak pada makinmenurunnya daya dukung lingkungan di Jawa. Untuk itu seyogyanya pendirian jenis industritersebut diarahkan/direlokasi ke kawasan industri di Luar Jawa.
20
Infrastrutkur
Tata Ruang
SDM
Minat Pembangunan
Isu Strategis Kawasan Industri di Luar Jawa
Infrastruktur pendukung seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan dan sebagainyadirasa kurang memadai.
Belum semua Kabupaten/Kota telah mempersiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya kawasan peruntukan industri
Kemampuan tenaga kerja dan SDM industrial yang terlatih di daerah kurang baik
Minat swasta untuk membangun kawasan industri masih kurang
21
22
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
Standar Kawasan Industri, Menjamin mutu kawasan industrisesuai dengan ketentuan pemerintah sehingga memberikankepastian kualitas kawasan industri di Indonesia
Kawasan Industri Award, Memacu pengelola kawasanindustri untuk meningkatkan mutu kawasan industri
Kawasan Industri Halal, Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, dalam mencari lokasi, sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan halal. Produk halal tidak lagi diasosiasikan sebagai isu agama, tetapi juga aspek kebersihan, kesehatan dan kualitas.
Eco Industrial Park, Meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan pembangunan industri
Penetapan Kawasan Industri sebagai Objek Vital Nasional Industri (OVNI)
4.SENTRA IKM
23
a. Definisi : Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SentraIKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil danindustri menengah yang menghasilkan produk sejenis,menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakanproses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasaranapenunjang.
b. Tujuan : Mendorong daya saing IKM melalui pemanfaatanteknologi, inovasi dan kreativitas dalam suatu lokasi yangterintegrasi.
c. Daerah : Dalam periode 2015‐2019, pemerintah memprioritaskanpembangunan 22 Sentra IKM baru di luar Pulau Jawa (Papua 3sentra, Maluku 2 Sentra, Nusa Tenggara 4 Sentra, Sulawesi 2Sentra, Kalimantan 5 Sentra dan Sumatera 6 Sentra)
IV. PROGRAM QUICK WINS 2015-2019
A. PEMBANGUNAN 13 KAWASAN INDUSTRI DI LUAR PULAU JAWA
1. Kawasan Industri Teluk Bintuni (Papua Barat)
2. Kawasan Industri Bitung (Sulawesi Utara)
3. Kawasan Industri Palu (Sulawesi Tengah)
4. Kawasan Industri Morowali (Sulawesi Tengah)
5. Kawasan Industri Konawe (Sulawesi Tenggara)
6. Kawasan Industri Halmahera Timur (Maluku Utara)
7. Kawasan Industri Bantaeng (Sulawesi Selatan)
8. Kawasan Industri Batulicin (Kalimantan Selatan)
9. Kawasan Industri Ketapang (Kalimantan Barat)
10. Kawasan Industri Landak (Kalimantan Barat)
11. Kawasan Industri Kuala Tanjung (Sumatera Utara)
12. Kawasan Industri Sei Mangkei (Sumatera Utara)
13. Kawasan Industri Tanggamus (Lampung)
24
B. PEMBANGUNAN 22 SENTRA IKM DI LUAR PULAU JAWA
Rencana Alokasi APBN-P Tahun 2015 untuk Pembangunan 13 Kawasan Industri
Rencana Alokasi APBN-P Tahun 2015 untuk Pembangunan 13 Kawasan Industri
Ada 5(Lima) jenis kegiatan dalam pengalokasian APBN‐Ptahun 2015:1. Pembebasan lahan2. Pembangunan infrastruktur di dalam kawasan industri
(jalan poros).3. Pembangunan fasilitas pendukung di dalam kawasan
industri4. Penyiapan SDM untuk mendukung kawasan industri5. Fasilitasi penyusunan RDTR di sekitar kawasan industri
25
Profil 1. Desa Onar Baru, Distrik Sumuri, Kabupaten TelukBintuni Papua Barat
2. Luas Lahan ±2112 Ha3. Basis Industri Pupuk dan Petrokimia4. Nilai Investasi ± Rp 31,4 T5. Pengelola kawasan PT Pupuk Indonesia
Progres 1. Status lahan sudah dalam bentuk APL (Area Penggunaan Lain);
2. Sudah dilakukan pengukuran lahan oleh BPN Propinsi Papua Barat;
3. Penyusunan Perda tentang penetapan tanah hakulayat marga agofa;
Masalah 1. Penyelesaian Hak Ulayat2. Relokasi Penduduk setempat sebanyak 88 KK3. Belum ada akses jalan ke Kawasan Industri ±30 Km4. Belum ada ketersediaan jaringan listrik dan power
plant ±200 MW5. Belum ada ketersediaan air baku ± 2000 L/detik6. Belum ada penugasan dari Menteri BUMN kepada
PT Pupuk Indonesia sebagai pengelola kawasan
Rencana Aksi 2015
1. Pendidikan dan Pelatihan SDM lokal dan bantuan peralatan pengelasan, electrical, dan permesinan
2. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri
PRODUK
TENAGA KERJA
LANGSUNGTDK
LANGSUNGPENDUKUNG
Polipropilena 3.000 4.500 15.000
Urea 4.000 5.000 20.000
Jumlah 7.000 9.500 35.000
Total 51.500
KAWASAN INDUSTRI TELUK BINTUNI
26
KAWASAN INDUSTRI BITUNG
Penyerapan tenaga kerjasebanyak 90.000 TK
Profil 1. Kelurahan Tanjung Merah Bitung2. Luas Lahan ±534 Ha3. Basis Industri Kelapa, Perikanan dan Logistik4. Nilai Investasi ± Rp 2 T5. Pengelola kawasan PT Sulut Membangun
Progres 1. Status lahan 92,6 Ha Ex HGU milik Propinsi Sulawesi Utara sedang dalamproses dari HGU ke HPL oleh BPN.
2. Sedang dilakukan pembangunan jalan Tol Manado‐Bitung ±43Km olehPemerintah Pusat
3. Penyelesaian penyediaan tenaga listrik ±150 MW4. Penyelesian rencana reklamasi seluas ±247 Ha
Masalah 1. Kajian Amdal di bakal areal reklamasi untuk perluasan Kawasan Industriseluas 247 Ha pada DPA APBD Kota Bitung belum dilakukan.
2. Belum ada infrastruktur jalan menuju kawasan ±5 Km maupun di dalamkawasan.
3. Belum ada ketersediaan air baku ± 1200 L/detik4. Belum selesainya pembebasan seluruh lahan sesuai kebutuhan Masterplan
Rencana Aksi 2015
1. Pembebasan lahan jalan masuk 400 m dan lahan 100 Ha2. Pembangunan infrastruktur kawasan
a. Pematangan lahan 50 Hab. Pembangunan kantor Administrator KEKc. Pembangunan jalan masuk KI 400 meterd. Pembangunan pagar sayap kanan dan kirie. Drainase dan trotoarf. Pembangunan pos jagag. Pembangunan pintu gerbangh. Pembangunan Portal
3. Studi perencanaan detail KI Bitung a. RDTR di sekitar kawasan industrib. DED Kawasan Industri (100 Ha)
27
Profil 1. Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Luas Lahan ±1500 Ha3. Basis Industri Rotan, Rumput laut, kakao dan Mineral 4. Nilai Investasi ± Rp 12,5 T5. Pengelola kawasan PT Bangun Palu Sulteng
Progres 1. Status lahan seluas 110 Ha telah dikuasai oleh PemkotPalu
2. Pembangunan konstruksi pabrik industri karet dan minyakatsiri
3. Sudah terbangun infrastruktur jalan menuju kawasan4. Sudah ada interkoneksi jaringan listrik Sulawesi
Masalah 1. Belum selesainya pembebasan seluruh lahan sesuaikebutuhan Masterplan
2. Belum ada infrastruktur jalan di dalam kawasan.3. Belum ada ketersediaan air baku4. Belum ada jalan layang dari kawasan menuju pelabuhan
Rencan aAksi 2015
1. Pembebasan Lahan 2. Pembangunan infrastruktur kawasan :
a. Pembangunan jalan poros (jalan utama) dalam kawasan 9,96 km
b. Pembangunan komplek manajemen perkantoran pengelola dalam kawasan
3. Studi Perencanaan Detail Kawasan Industri Palua. RDTR di sekitar kawasan industrib. DED Kawasan Industri (300 Ha)
KAWASAN INDUSTRI PALU
Penyerapan tenaga kerjasebanyak 165.000 TK
Port Of Pantoloan
LogisticZone
28
29
Profil 1. Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali2. Luas Lahan ±1200 Ha3. Integrated Industri Ferronikel, Stainles Steel dan Produk
hilirnya4. Nilai Investasi ± Rp 49,7 T5. Pengelola kawasan Tsinghang Industrial Morowali
Industrial Park
Progres 1. Status lahan seluas 1200 Ha telah dikuasai oleh TIMIP2. Pembangunan konstruksi pabrik ferronikel tahap I
kapasitas 300.000 ton/tahun sudah 90% dan Tahap II kapasitas 600.000 ton/tahun telah dilakukanpemancangan dan konstruksi dasar
3. Pembangunan power plant 65x2 MW sudah 90%4. Pembangunan pelabuhan dan bandara sedang dalam
proses perijinan
Masalah 1. Belum tersedianya instalasi air baku 16.500 Liter/detik2. Belum tersedianya transmisi listrik menuju kawasan
industri3. Kurangnya jumlah dan kualitas SDM Lokal4. Belum tersedianya perumahan untuk buruh yang saat ini
mencapai 3.000 tenaga kerja5. Belum tersedianya rumah sakit tipe C
Rencana Aksi 2015
1. Pembangunan infrastruktur kawasana. Pembangunan gedung pusat layanan manufaktur
industri dan peralatannyab. Pembangunan gedung politeknik industri
2. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri
INDONESIA MOROWALI INDUSTRIAL PARK
Penyerapan TK sebanyak80.000 TK
29
30
Profil 1. Kecamatan Buli, Kabupaten Halmahera Timur2. Luas Lahan ±300 Ha3. Integrated Industri Ferronikel, Stainles Steel dan Produk
hilirnya4. Nilai Investasi ± Rp 4,4 T5. Pengelola kawasan PT FeNi Haltim
Progres 1. Status lahan seluas 300 Ha telah dikuasai oleh PT AntamPersero
2. Terselesaikannya pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri.
3. Telah terbangunnya fasilitas kawasan industri antara lain: mess, kantor pengelola dan oxygen plant.
4. Permohonan tax holiday PT FeNi Haltim dalam prosespembahasan di tim fiskal Kementerian Keuangan.
Masalah 1. Belum tersedianya instalasi air baku ± 1.000 L/dtk2. Belum tersedianya unit pengolahan air limbah dan TPA3. Belum tersedianya jalan akses pelabuhan ke kawasan
sepanjang 1 Km dan Kawasan ke Town site sepanjang 2 Km
4. Belum tersedianya PLTU sebesar 2x110 MW
Rencana Aksi 2015
1. Pembangunan jalan kawasan industri2. Research and Training Centre Building dan Peralatannya3. Studi perencanaan detail kawasan industri :
a. RDTR di sekitar kawasan industrib. DED Kawasan Industri (1900 ha)c. Studi potensi sumber daya air kawasan industri
KAWASAN INDUSTRI HALMAHERA TIMUR
Penyerapan tenaga kerjasebanyak 10.000 TK
30
31
Profil 1. Kecamatan Bondoiala dan Kapoiala Kabupaten Konawe2. Luas Lahan ±5500 Ha3. Integrated Industri Ferronikel, Stainles Steel dan Produk
hilirnya4. Nilai Investasi ± Rp 28,7 T5. Pengelola kawasan PT Konawe Putra Propertindo
Progres 1. Sudah dilakukan tahap land clearing dan kontruksi awalberupa pembangunan kantor dan mess serta penyelesaianpelabuhan
2. Telah ada surat dukungan Gubernur Sultra dan BupatiKonawe
Masalah 1. Belum disesuaikannya RTRW Kabupaten Konawe dalamRTRW Propinsi Sulawesi Tenggara
2. AMDAL Kawasan Industri telah disetujui oleh komiteAMDAL Kabupaten namun belum diajukan di KomiteAMDAL tingkat Propinsi
3. Belum keluarnya rekomendasi ijin pelabuhan dariGubernur Sulawesi Tenggara
4. Belum tersediannya tenaga listrik untuk pembangunanawal konstruksi industri sebesar 10 MW
Rencana Aksi 2015
1. Penyiapan SDM lokal (200 orang)2. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri
KAWASAN INDUSTRI KONAWE
Penyerapan tenaga kerjasebanyak 18.200 TK
32
Profil 1. Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng2. Luas Lahan ± 3000 Ha3. Integrated Industri Ferronikel, Stainles Steel dan
Produk hilirnya4. Nilai Investasi ± Rp 24,4 T5. Pengelola kawasan PT Bantaeng Industrial Persada
Progres 1. Telah diselesaikannya penyusunan Masterplan dan Renstra Kawasan Industri untuk lahan perencanaan seluas 3000 ha.
2. Telah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan PLTU 2x300MW oleh PT Hwadi (China‐Malaysia) dan PT Bantaeng Sigma Energi.
3. Telah dilakukan Land Clearing oleh PT Titan untukindustri Ferronickel seluas 300 Ha
Masalah 1. Belum terselesaikannya AMDAL untuk Kawasanindustri.
2. Belum tersedianya pelabuhan untuk kawasan industri.3. Belum tersedianya pengolahan air baku untuk kawasan
industri.4. Terhalangnya koneksi jalan ke pelabuhan oleh jalan
propinsi
Rencana Aksi 2015
Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri dan perencanaan kawasan lainnya
KAWASAN INDUSTRI BANTAENG
Penyerapan tenaga kerjasebanyak 163.200 TK
32
Kawasan Industri Kuala Tanjung(Sumatera Utara)
Rencana Aksi 20151. Koordinasi dalam penyiapan lahan, infrastruktur logistik dan penunjang kawasan industri seluas 1000 Ha
2. Pembebasan lahan (100 Ha)3. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri
- Lokasi : Kec. Sei Suka, Kab. Batubara- Luas : 1.000 Ha- Fokus: Industri Alumina- Estimasi Penyerapan TK : ± 113.239 TK
33
Kawasan Industri Sei Mangkei(Sumatera Utara)
Rencana Aksi 20151. Koordinasi dalam penyiapan lahan, infrastruktur logistik dan penunjang kawasan industri
2. Pembangunan tangki timbun CPKO3. Pembangunan tangki timbun CPO4. Pembangunan jalur kereta api5. Pembangunan Instalasi Air Bersih6. Pembangunan jalan poros (1,9km)7. Pembangunan infrastruktur pendukung berupa dry port
- Lokasi : Kab. Simalungun- Luas : 2.002 Ha- Fokus : Industri Pengolahan CPO- Estimasi Penyerapan TK : ± 83.300 TK
34
Kawasan Industri Tanggamus(Lampung)
Rencana Aksi 20151. Koordinasi dalam penyiapan lahan, infrastruktur logistik dan penunjang kawasan industri seluas 3500 Ha
2. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri
- Lokasi : Kec. Kota Agung Timur, Kec.Limau dan Kec. Cukuh Balak
- Luas : 3.500 Ha- Fokus : Industri Maritim- Estimasi Penyerapan TK : ± 104.800 TK
35
Kawasan Industri Batulicin (Kalimantan Selatan)
Rencana Aksi 20151. Koordinasi dalam penyiapan lahan, infrastruktur logistik dan penunjang kawasan industri seluas 530 Ha
2. Penyusunan DED Kawasan Industri
3. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri
- Lokasi : Kec.Simpang Empat dan Kec.Karang Bintang
- Luas : 530 Ha- Fokus : Industri Besi Baja- Estimasi Penyerapan TK : ± 10.000 TK
36
Kawasan Industri Ketapang(Kalimantan Barat)
Rencana Aksi 20151. Koordinasi dalam penyiapan lahan, infrastruktur logistik dan penunjang kawasan industri seluas 1000 Ha
2. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri
- Lokasi : Kec. Matan Hilir Selatan- Luas : 1.000 Ha- Fokus : Industri Alumina- Estimasi Penyerapan TK : ± 10.000 TK04
04
03
01
01
02
08
06
05
07
25
25
25
25
12
13
13
25
12
04
11
03
01
02
1009
07
08
22
23
2419
2021
18
1814
25
25
15
1716
14
(Ketapang - K
endawangan)
Selat Karimata
Ke
Pe
lab
uh
an
Jalan Propinsi
UMKM
ANEKA INDUSTRI
INDUSTRI SEDANG
INDUSTRI BESAR
PEMADAM KEBAKARAN
POWER STATION
FUEL STATION
IPAL
PENGELOLAAN LIMBAH KERING
INDUSTRI
PERGUDANGAN
LIQUID STORAGE CENTER
PENGELOLAAN AIR BERSIH
PUSAT PENGEPAKAN
INFRASTRUKTUR KAWASAN
FASILITASPENUNJANG
PENGGUNAAN LAHAN LUAS (Ha)
01
02
03
04
25,41
61,44
101,63
270,58
05
06
07
08
09
10
11
12
13
5,93
10,70
12,45
42,24
10,12
7,11
11,27
15,86
17,23
PERUMAHAN
SARANA OLAH RAGA
SARANA PERIBADATAN
AREA KOMERSIAL
KANTOR MANAJEMEN
PERKANTORAN
TRADE CENTER
MEDICAL CENTER
IPAL
TAMAN, MEDIAN, JALUR HIJAU JALAN, BUFER, KOLAM
PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN
MEDIA CENTER
CONVENTION CENTER
FASILITAS PENUNJANG
RUANG TERBUKA HIJAU
LUAS KAWASAN INDUSTRI
JALAN DAN SALURAN1.009,90
13
14
16
17
15
18
19
20
21
22
23
24
25
,
22,92
2,94
1,19
3,83
21,69
2,52
2,16
13,68
2,68
6,04
3,70
217,40
117,12 37
Kawasan Industri Mandor(Kalimantan Barat)
Rencana Aksi 20151. Koordinasi dalam penyiapan lahan, infrastruktur logistik dan penunjang kawasan industri seluas 306 Ha
2. Penyusunan DED Kawasan Industri
3. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri
- Lokasi : Kec. Mandor- Luas : 306 Ha- Fokus : Industri Pengolahan Karet- Estimasi Penyerapan TK : ± 33.600 TK
0 7
I N D U S T R I K E C I L
M E N E N G A H
I P A L
P E N G E L O L A A NL I M B A H K E R I N G
P E M A D A M K E B A K A R A N
K A N T O R M A N A J E M E N
P U S A T P E N G E P A K A N
C O N V E N T I O NC E N T E R
M E D I C A L C E N T E R
P O W E R S T A T I O N
I N O V A T I O NC E N T E R
P E M A K A M A N
F U E L S T A T I O N
M E D I A C E N T E R
E X H I B I T I O NC E N T E R
P E N G E L O L A A N A I R
B E R S I H
P E R K A N T O R A N
S A R A N A P E R I B A D A T A N
C O M M U N I T Y C E N T E R
P E R K A N T O R A N
P A R K I R A N G K U T A N
K A R Y A W A N
P E R D A G A N G A N
A R E A K O M E R S I A L
P E R U M A H A N
I N D U S T R I K A R E T
I N D U S T R I S E D A N G
I N D U S T R I B E S A R
I N D U S T R I B E S A R
I N D U S T R I S E D A N G
I N D U S T R I S E D A N G
A N E K AI N D U S T R I
A N E K AI N D U S T R I
A N E K AI N D U S T R I
A N E K AI N D U S T R I
I N D U S T R I K A R E T
I N D U S T R I K A R E T
I N D U S T R I K E C I L
M E N E N G A H
KIM I
KIM II
38
Rencana Alokasi APBN‐P Tahun 2015 untuk Pembangunan 6 Sentra IKM
Rencana Alokasi APBN‐P Tahun 2015 untuk Pembangunan 6 Sentra IKM
Mekanisme : kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengansyarat Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai komitmen yang tinggiantara lain:1. Menyediakan lahan untuk pembangunan sentra IKM (minimal 5 Ha)
dengan status clear and clean.2. Menyiapkan rencana bisnis untuk pengelolaan sentra IKM.3. Menyiapkan SDM dan anggaran yang memadai untuk pengelolaan
sentra IKM setelah diserahterimakan dari Ditjen PPI.4. Melakukan pembinaan terhadap IKM yang berlokasi di sentra, yang
difasilitasi oleh Ditjen IKM.
Kegiatan Fisik Pembangunan Sentra IKM:1. Pembangunan landscape dan jalan lingkungan di dalam sentra;2. Pembangunan gedung standar tempat produksi;3. Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sederhana;4. Pembangunan ruang pamer produk‐produk IKM5. Kantor pengelola sentra
39
Lokasi Pembangunan Sentra IKM Tahun 2015
No Wilayah Jumlah Sentra Lokasi Industri Unggulan
1 Sumatera danKalimantan
3 Kabupaten Ogan Komering Ulu
Industri kerajian batu aji
Kota Tanjung Pinang Industri pengolahan hasil laut
Kota Pontianak Industri pengolahan lidahbuaya
2 Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
3 Kota Palu Industri Mebel Rotan
Kota Bitung Pengolahan hasil lautKabupaten Konawe Industri Mebel Rotan
40
Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan IndustriGedung Kementerian Perindustrian Lt. 13-14Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12950