KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL Nomor Sifat Lampiran Hal GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 TELEPON (021) 3504452; FAKSIMILE (021) 3847742 S- 930 /kn. 1/2014 Sangat Segera 1 (satu) set Perubahan Alokasi Penghematan dan Pemotorjgan Unit Direktorat Jenderal Kekayaan Negara TA.2014 Yth. 1. Para Kepala Kanwil 2. Para Kepala KPKNL di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara II LANTAI 10 JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169 SITUS www.djkn.depkeu.go.id /7 Juni 2014 Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-347/MK.02/2014 tanggal 14 Juni 2014 tentang Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN^P TA2014 serta Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR Rl tanggal 16 Juifii 2014, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Terdapat perubahan alokasi penghematan dan pemotongan anggaran untuk Kementerian Keuangan menjadi sebesar Rp1.313.414.606.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga belas miliar empat ratus empat belas juta enam ratus enam ribu rupiah). Dari besaran angka tersebut, alokasi penghematan dan pemotongan untuk DJKN adalah sebesar Rp83.204.638.000,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). 2. Berdasarkan perubahan tersebut, maka alokasi pemotpngan untuk seluruh satuan kerja vertikal DJKN juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I meliputi besaran belanja barang yang hafus dipotong pada masing-masing satker dan perhitungannya telah mempertimbangkah realisasi anggaran yang telah dilaksanakan serta kebutuhan minimal operasional perkantoran. Adapun besaran tersebut wajib dipenuhi oleh masing-masing satker. Terhadap pemotongan belanja modal adalah belanja yang belum dilaksanakan atau hasil optimalisasi. Alokasi belanja modal yang dipotong sesuai dengan hasil identifikasi dan usulan yang Saudara sampaikan, tidak mengurangi alokasi belanja barang yang telah ditetapkan. 3. Oleh karena itu, diminta kepada Saudara untuk segera: a. Melakukan penyesuaian terhadap masing-masing ADK di website rkakldipa.anggaran.depkeu.qo.id revisi terakhir. Penyesuaian dilakukan dengan cara memotong anggaran yang belum direalisasikan sehingga tidak terjadi pagu minus dan total nilai pemotongan sesuai dengan Lampiran I. b. Melakukan monitoring terhadap kode Digital Stamp semula (sebelum melakukan penyesuaian) pada ADK RKA-K/L yang telah diunduh dan kode dimaksud hams sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II. c. Memastikan bahwa apabila terjadi pengurangan volume output sebagai akibat dari pemotongan anggaran, maka volume output terakhir setelah pengurangan hams dicantumkan dalam perubahan ADK RKA-K/L. Selanjutnya mengirim back-up ADK yang telah divalidasi. d. Mencetak... RKA-K/L satker yang dapat diunduh
15
Embed
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ... Kepala Kanwil 2. Para Kepala KPKNL di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara II LANTAI 10 JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169 SITUS /7 Juni2014
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
Nomor
Sifat
LampiranHal
GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4
TELEPON (021) 3504452; FAKSIMILE (021) 3847742
S- 930 /kn. 1/2014Sangat Segera1 (satu) setPerubahan Alokasi Penghematan dan PemotorjganUnit Direktorat Jenderal Kekayaan Negara TA.2014
Yth. 1. Para Kepala Kanwil2. Para Kepala KPKNL
di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
II LANTAI 10
JAKARTA 10710 KOTAK POS 3169
SITUS www.djkn.depkeu.go.id
/7 Juni 2014
Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-347/MK.02/2014 tanggal 14 Juni 2014
tentang Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN^P TA 2014 serta Hasil Rapat Dengar
Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR Rl tanggal 16 Juifii 2014, dengan ini kami sampaikan
hal-hal sebagai berikut:
1. Terdapat perubahan alokasi penghematan dan pemotongan anggaran untuk Kementerian
Keuangan menjadi sebesar Rp1.313.414.606.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga belas miliar
empat ratus empat belas juta enam ratus enam ribu rupiah). Dari besaran angka tersebut,
alokasi penghematan dan pemotongan untuk DJKN adalah sebesar Rp83.204.638.000,00
(delapan puluh tiga miliar dua ratus empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
2. Berdasarkan perubahan tersebut, maka alokasi pemotpngan untuk seluruh satuan kerja
vertikal DJKN juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I meliputi besaran belanja barang yang hafus dipotong pada masing-masing
satker dan perhitungannya telah mempertimbangkah realisasi anggaran yang telahdilaksanakan serta kebutuhan minimal operasional perkantoran. Adapun besaran tersebut
wajib dipenuhi oleh masing-masing satker. Terhadap pemotongan belanja modal adalah
belanja yang belum dilaksanakan atau hasil optimalisasi. Alokasi belanja modal yang dipotong
sesuai dengan hasil identifikasi dan usulan yang Saudara sampaikan, tidak mengurangi
alokasi belanja barang yang telah ditetapkan.
3. Oleh karena itu, diminta kepada Saudara untuk segera:
a. Melakukan penyesuaian terhadap masing-masing ADK
di website rkakldipa.anggaran.depkeu.qo.id revisi terakhir. Penyesuaian dilakukan dengan
cara memotong anggaran yang belum direalisasikan sehingga tidak terjadi pagu minus dan
total nilai pemotongan sesuai dengan Lampiran I.
b. Melakukan monitoring terhadap kode Digital Stamp semula (sebelum melakukan
penyesuaian) pada ADK RKA-K/L yang telah diunduh dan kode dimaksud hams sesuai
dengan yang tercantum dalam Lampiran II.
c. Memastikan bahwa apabila terjadi pengurangan volume output sebagai akibat dari
pemotongan anggaran, maka volume output terakhir setelah pengurangan hams
dicantumkan dalam perubahan ADK RKA-K/L. Selanjutnya mengirim back-up ADK yang
telah divalidasi.
d. Mencetak...
RKA-K/L satker yang dapat diunduh
d. Mencetak RKA Satker yang telah disesuaikan pada Aplikasi RKAKL-DIPA 2014
(menu RKAKL 2014 kemudian RKA Satker pilih Bagian A dan Bagian B) seperti contoh
dalam Lampiran III, serta mencetak Matrik Perubahan Semula-Menjadi (menu RKAKL 2014
kemudian Matrik Usulan Revisi pilih Perubahan) seperti contoh dalam Lampiran IV, dengan
mencantumkan tanggal yaitu 18 Juni 2014 dan ditandatangani serta stempel basah olehKuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing lampiran dimaksud.
e. Menerbitkan 2 (dua) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditanda
tangani di atas materai 6.000 dan stempel basah oleh Kuasa Pengguna Anggaran seperti
contoh dalam Lampiran V dan Lampiran VI.
4. Berdasarkan jadwal penyelesaian RKA-K/L APBN-P TA.2014 yang telah ditetapkan oleh
Menteri Keuangan, maka kami meminta agar kelengkapan dokumen tersebut di atas (ADK-
Revisi RKA-K/L, RKA Satker, Matrik Usulan Revisi, SPTJiyi) dapat kami terima paling lambat
hari Rabu, 18 Juni 2014, Pukul 17.00 WIB. Softcopy (hasil scanning dokumen) dapati
dikirimkan melalui alamat surat elektronik Subbagian Perencanaan Anggaran, Bagian
47. DIPA Petikan KPKNL Purwo; I i 0/2014 kod die ?J -
0330-7215-0701-8376;
48. DIPA...
9724/2014 kode digital stamp 3577-
19511/2014 kode digital stamp 6070-
786/2014 kode digital stamp 3051-
Lampiran 11.3 Surat Nomor: S-^o /KN.1/2014Tanggal: \y Juni 2014
48. DIPA Petikan Kanwil DJKN Jawa Timur Nomor: DIPA-015.09.2.411837/2014 kode digitalstamp 7827-5151-1393-9091;
49. DIPA Petikan KPKNL Surabaya Nomor: DIPA-015.09.2.537791/2014 kode digital stamp 5360-0184-5017-6836;
50. DIPA Petikan KPKNL Sidoarjo Nomor: DIPA-015.09.2.506276/2014 kode digital stamp 5830-6908-0998-8400;
51. DIPA Petikan KPKNL Malang Nomor: DIPA-015.09.2.537810/2014 kode digital stamp 9700-3824-7903-5089;
52. DIPA Petikan KPKNL Jember Nomor: DIPA-015.09.2.538140/2014 kode digital stamp 1273-492.0-5901-0585;
53. DIPA Petikan KPKNL Madiun Nomor: DIPA-015.09.2.537920/2014 kode digital stamp 2105-6426-3809-2760;
54. DIPA Petikan KPKNL Pamekasan Nomor: DIPA-015.09.2.506282/2014 kode digital stamp3320-4405-0763-1834;
55. DIPA Petikan Kanwil DJKN Kalimantan Barat Nomor: DIPA-015.09.2.506291/2014 kode digitalstamp 0752-1780-4619-6000;
56. DIPA Petikan KPKNL Pontianak Nomor: DIPA-015.09.2.604456/2014 kode digital stamp0553-9101-5020-8218;
57. DIPA Petikan KPKNL Singkawang Nomor: DIPA-015.09.2.506302/2014 kode digital stamp2459-2330-8545-8476;
58. DIPA Petikan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan, Tengah Nomor: DIPA-015.09.2. 506327/2014kode digital stamp 5240-7061-9200-7017;
59. DIPA Petikan KPKNL Banjarmasin Nomor: DIPA-015.09.2.537958/2014 kode digital stamp7586-1633-7504-6495;
60. DIPA Petikan KPKNL Palangkaraya Nomor: DIPA-015.09.2.119834/2014 kode digital stamp3630-0994-2072-2380;
61. DIPA Petikan KPKNL Pangkalanbun Nomor: DIPA-015.09.2.506333/2014 kode digital stamp5032-7423-4182-9614;
62. DIPA Petikan Kanwil DJKN Kalimantan Timur Nomor: DIPA-015.09.2.506358/2014 kode
digital stamp 0700-1270-2900-2309;
63. DIPA Petikan KPKNL Samarinda Nomor: DIPA-015.09.2.537941/2014 kode digital stamp0070-7173-2160-8120;
64. DIPA Petikan KPKNL Balikpapan Nomor: DIPA-015.09.2.537962/2014 kode digital stamp
6038-3010-9080-7038;
65. DIPA Petikan KPKNL Tarakan Nomor: DIPA-015.09.2.506364/2014 kode digital stamp 4006-
0300-5500-8078;
66. DIPA Petikan KPKNL Bontang Nomor: DIPA-015.09.2.506370/2014 kode digital stamp 0430-
4109-4033-6477;
67. DIPA Petikan Kanwil DJKN Bali, Nusa Tenggara Nomor: DIPA-015.09.2.538051/2014 kodedigital stamp 1093-2550-3882-9360;
68. DIPA Petikan KPKNL Denpasar Nomor: DIPA-015.09.2.538065/2014 kode digital stamp 2649-
2039-5902-6455;
69. DIPA Petikan KPKNL Singaraja Nomor: DIPA-015.09.2.525591/2014 kode digital stamp 6155-0765-0079-3002;
70. DIPA Petikan KPKNL Bima Nomor: DIPA-015.09.2.538072/2014 kode digital stamp 9298-
5605-1636-0031;
71. DIPA Petikan KPKNL Mataram Nomor: DIPA-015.09.2.538086/2014 kode digital stamp 1
2133-1397-4789;72. DIPA...
Lampiran 11.4 Surat Nomor: S- ^0/KN. 1/2014Tanggal: jV Juni 2014
72. DIPA Petikan KPKNL Kupang Nomor: DIPA-015.09.2.538108/2014 kode digital stamp 7106-
7360-6830-3083;
73. DIPA Petikan Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, Barat Nomor: DIPA-015.09.2.
411843/2014 kode digital stamp 8553-0453-0404-7059;74. DIPA Petikan KPKNL Makassar Nomor: DIPA-015.09.2.5^8019/2014 kode digital stamp 2145-
4200-5617-3692;
75. DIPA Petikan KPKNL Parepare Nomor: DIPA-015.09.2.538190/2014 kode digital stamp 8100-0066-1396-5078;
76. DIPA Petikan KPKNL Palopo Nomor: DIPA-015.09.2.119944/2014 kode digital stamp 5369-2401-3278-6935;
77. DIPA Petikan KPKNL Kendari Nomor: DIPA-015.09.2.538030/2014 kode digital stamp 0000-
7399-4453-3057;
78. DIPA Petikan Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, Maluku Utara Nomor: DIPA-015.09.2.537979/2014 kode digital stamp 1347-9741-3429-2490;
79. DIPA Petikan KPKNL Manado Nomor: DIPA-015.09.2.537983/2014 kode digital stamp 2496-
7094-7138-5250;
80. DIPA Petikan KPKNL Palu Nomor: DIPA-015.09.2.538002/2014 kode digital stamp 0754-
6284-6381-0301;
81. DIPA Petikan KPKNL Gorontalo Nomor: DIPA-015.09.2.538023/2014 kode digital stamp 6732-
2213-0491-6803;
82. DIPA Petikan KPKNL Ternate Nomor: DIPA-015.09.2.538133/2014 kode digital stamp 6183-
3034-7015-7617;
83. DIPA Petikan Kanwil DJKN Papua, Maluku Nomor: DIPA-015.09.2.506409/2014 kode digitalstamp 2016-2815-0497-0407;
84. DIPA Petikan KPKNL Jayapura Nomor: DIPA-015.09.2.538129/2014 kode digital stamp 9257-9403-4129-0796;
85. DIPA Petikan KPKNL Sorong Nomor: DIPA-015.09.2.537990/2014 kode digital stamp 9933-0439-4832-0610;
86. DIPA Petikan KPKNL Biak Nomor: DIPA-015.09.2.525474/2014 kode digital stamp 5016-
2405-6481-1323;
87. DIPA Petikan KPKNL Ambon Nomor: DIPA-015.09.2.538044/2014 kode digital stamp 7001-
2064-7939-4011;
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
SATUAN KERJA
PROPXNSS
LOKASI
015.09.10
1716
002
003
004
1716.005
1716.01$
Lampiran .1 Surat Nomor: S-^/KN.1/2014Tanggal: |> Juni 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
REN CAN A KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2014
; (015) KEMENTERIAN KEUANGANI (09) DXT3EN KEKAYAAN NEGARA
(119312) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V(01) DKI JAKARTA(51) KOTA JAKARTA PUSAT
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTALOKASI ANGGARAN T.A, 2014
Program Pengelolaan Kekayaan Negara, PenyelesaianPengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
foclJtoter,KipeaQ,,ytMTia,Pmgram,,;
Jumlah Penerimaan Kembali (Recovery) yang Berasal DariPengeiuaran Pernbiayaan APBN
Jumlah Piutang Negara yang Dapat dt Seiesaikan (PNDS)
Persentase Penyelesaian Permohonan penltelan BMN tepat waktu
Persentase penyusunan, penyempurnaan dan harmonises!peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negaradan lelang
Nilaikekayaan negara yang diutiiisasi
Persentase bidang tanah BMN yang direkomendasikan untukdisertifikatkan
Persentasepersetujuan/penolakan permohonan pengelolaankekayaan negara tepat waktu
jumlah pokofc lelang
Outcome-»Terselenggaranya PengelolaanKekayaan Negara, PenyelesaianPengurusanPiutang Negara dan Pelayanan LelangyangPfofesional, Tertib, Tepat Guna, danOptimal Serta Mampu J)MembangunGtra BaikBagi Stakeholder.
Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian PenguiPrutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah KeKPKNL
~~~~~ —
Mtofcor KJngmi&alala&j
Persentase persetujuan/penolakan permohonkekayaan negara tepat waktu
JIilr ' ':i-MMMk,jumlah Biaya Admlnistrasi Pengurusan Piutang Negara
jumlah Sea Lelang
Piutang Negara Yang Dapat DisetesailPokok Lelang
Laporan Kegfatandan Pembina
Laporan Peni&ian
DokumenPelaksanaan Lelang
Dokumen Pengurusan Piutang Negara
lllli
VOLUME/
.Mm
ll||::;
;ill;*'ill
1
Laporan
310
Laporan
250
Risalah
630
Berkas
(4)
4.384,350.000
llljli,
,allllr
4,384.350,000
141.170
20.000.00C
545.550.00L
INISIATIF
8ARU
'im~~i
Halaman
(6)
4.384,350,000
4,384.350.000
208.230,000
141.170.000
20.000.003
5-15,550,000
KEMEN/LEM8
UNIT ORG
SATUAN KERJA
PROPINSI
LOKASI
CD
1716.020
1716,994
1716.996
Lampiran 111.2 Surat Nomor: S-^ /KN.1/2014Tanggal: y^- Juni 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINSRJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2014
(015) KEMENTERIAN KEUANGAN(09) DXTJEN KEKAYAAN NEGARA(119312) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADANLELANG JAKARTAV(01) DKI JAKARTA(51) KOTA JAKARTA PUSAT
RENGANA KERJA ANGGARAN SATKERRINC1AN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2014
(015) KEMENTERIAN KEUANGAN(09) DIT3EN KEKAYAAN NEGARA(015,09,10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN
PELAYANAN LELANG
(119312)(01)(51)
.3 Surat Nomor: S- W /KN.1/2014
Tanggal: ty-Juni 2014
BAGIAM~B
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN
KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTAVDKIJAKARTAKOTA JAKARTA PUSAT
laporanKegiatan dan Pemblnaan[Base line]
lOkasi : KOTA JAKARTA PUSAT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
Pdaksanaan Kegiatandan Pemblnaan
Kegiatan dan Pembinaan
laporan Peniiaian(Base Line]
LOkasi : KQTA JAKARTA PUSAT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
Peiaksanaan Peniiaian
PeteporanHasilPenilaian
Dokumen Pelaksanaan Lelang[Base Line]
LokasI : KOTA JAKARTA PL|
JUMLAH KOMPONEN UTAH.
Pelaporandan pembuatan i < < • i
JUMLAH KOMPONEN PENDUI •
Persiapan Pelaksanaan Lelang
Dokumen Pengurusan Piutang Negara
[Base Line)
lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUN6
Persiapan Pengurusan Piutang Negara
KEMEN/LEMB
UNIT ORGPROGRAM
SATUAN KERJA
PROPINSI
LOKASI
Lampiran III.4 Surat Nomor: S- *)K>/KN.1/2014Tanggal: \\ Juni 2014
RENCAIMA KERJA ANGGARAN SATKERRINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2014
(015) KEMENTERIAN KEUANGAN(09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA(015.09.10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN
PELAYANAN LELANG
(119312) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V(01) DKI JAKARTA(51) KOTA JAKARTA PUSAT
BAGIAN-B
Halaman
:re
visi
_pm
k_20
14
DS
sem
ula
:5
64
98
94
62
66
10
96
7
DS
men
jadi
:09
5658
7043
1790
28
MA
TR
IKS
PER
UB
AH
AN
(SE
MU
LA
-M
EN
JAD
I)P
ER
SA
TU
AN
KE
RJA
[119
312]
KANT
ORPE
LAYA
NAN
KEKA
YAAN
NEGA
RADA
NLE
LANG
JAKA
RTA
V
FO
RM
:R
SM
-DIP
A2
01
4
ferp
inal:
5^
mm
mNIP.196612121991031001
Lampiran V Surat Nomor: S-q% /KN.1/2014Tanggal: \0f Juni 2014
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
REPUBLIK INDONESIA
. ALAMAT.
. ALAMAT .
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR: SPTJM-....../WKN /KNL /2014
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Jabatan
Nama KPA
Kuasa Pengguna Anggaran
Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut
1. Usulan Revisi Anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2014.
2. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun denganlengkap dan benar, disimpan oleh Satuan Kerja, dan siap
3. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalarp TOR/RAB telah disusun mengikutiketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.
4. Persetujuan dari Kementerian Perencanaan/Bappenas dalam hal Revisi Anggaranmenyebabkan pengurangan volume keluaran pada Kegiatan Prioritas Nasional sudahditetapkan.
5. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secarausulan Revisi Anggaran yang diajukan.
6. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara,saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.
7. Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan permasalahcKuasa Pengguna Anggaran.
formal dan material atas kebenaran
an hukum, menjadi tanggung jawab
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.
Jakarta, 1 3 Juni 2014
Kuasa Pengguna Anggaran
Materai
6000
NIP.
Nama
Lampiran VI Surat Nomor: S- ^D/KN.1/2014Tanggal: i^ Juni 2014
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
REPUBLIK INDONESIA
. ALAMAT
. ALAMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR: SPTJM- /WKN /KNL /2014
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Jabatan
NamaKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawabsecara penuh atas hal-hal sebagai berikut:
1. Usulan Revisi Anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2014.
2. Revisi tersebut di atas telah memperhitungkan anggaran yang terealisasi sehingga tidak
mengakibatkan pagu minus.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di