DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

DAERAH PABEAN

FUNGSI DIJBC :REVENUE COLLECTORTRADE FACILITATIONINDUSTRIAL ASSISTANCECOMMUNITY PROTECTION

BARANG YANG DIMASUKKAN KE DALAM DAERAH PABEAN DIPERLAKUKAN SEBAGAI IMPOR DAN TERUTANG BEA MASUK

KEPABEANAN ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGAWASAN ATAS L;ALU LINTAS BARANG YANG MASUK ATAU KELUAR DAERAH PABEAN SERTA PEMUNGUTAN BEA MASUK DAN BEA KELUAR

KETENTUAN UMUM

2

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN PER BADAN/LEMBAGA/YAYASAN

PMK NO. 70/PMK.04/2012

UU NO. 10/1996jo UU NO. 17/2006

Pasal 25 ayat 1 huruf (d)

DASAR HUKUM

3

SUBJEK FASILITAS

SYARAT :•BERBADAN HUKUM DAN BERKEDUDUKAN DI DALAM WILAYAH NKRI,•PENDIRIAN DENGAN AKTA NOTARIS, DAN • BERSIFAT NON PROFIT

SYARAT :•BERBADAN HUKUM DAN BERKEDUDUKAN DI DALAM WILAYAH NKRI,•PENDIRIAN DENGAN AKTA NOTARIS, DAN • BERSIFAT NON PROFIT

4

OBJEK FASILITAS

1. BARANG UTK MENDIRIKAN/ MEMPERBAIKI BANGUNAN IBADAH, RUMAH SAKIT, POLIKLINIK DAN / ATAU SEKOLAH, SERTA BARANG YANG AKAN MERUPAKAN INVENTARIS TETAPNYA;

2. MOBIL KLINIK, SARANA PENGANGKUT ORANG SAKIT, SARANA PENGANGKUT UNTUK PERPUSTAKAAN KELILING ATAU SEJENISNYA, ATAU SARANA PENGANGKUT PETUGAS KESEHATAN;

3. BARANG YANG DIPERLUKAN UTK PEMAKAIAN TETAP OLEH PERKUMPULAN & BADAN2 UTK TUJUAN KEBUDAYAAN;

4. BARANG YANG DIPERLUKAN UTK IBADAH UNTUK UMUM SEPERTI TIKAR SEMBAHYANG, PERMADANI, ATAU PIALA-PIALA UNTUK PERJAMUAN SUCI, SERTA BARANG HADIAH DALAM RANGKA PERAYAAN HARI BESAR KEAGAMAAN;

5

5. PERALATAN OPERASI ATAU PERKAKAS PENGOBATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK BADAN-BADAN SOSIAL;

6. MAKANAN, OBAT-OBATAN DAN / ATAU PAKAIAN UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT YG MEMERLUKAN; DAN/ATAU

7. BARANG PERALATAN BELAJAR MENGAJAR UNTUK LEMBAGA PENGAJARAN DENGAN MAKSUD UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN MASYARAKAT

OBJEK FASILITAS #2

6

SKEMA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK

DIREKTUR JENDERAL

ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK

7

KEPUTUSAN PEMBEBASAN

REKOMENDASI

PERMOHONAN + REKOMENDASI +

RINCIAN JML, JNS BRG PERKIRAAN NP

PERMOHONAN

PIB

PERMOHONAN

PIB UTK PENYELESAIAN ADM

BADAN/LEMBAGA/ YAYASAN SOSIAL

INSTANSI TERKAIT (KEMSOS, BNPB,

KEMENDAG, KEMEN LAIN)DJBC/ DIT. FASILITAS

KEPABEANANKANTOR PABEAN

SKEMA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK

8

ALUR PROSES PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK

PERMOHONAN DAN LAMPIRANNYA

MEMENUHI KETENTUAN

SURAT PENGEMBALIAN UTK

KELENGKAPAN DATA/DOKUMEN

PENELITIAN DOKUMEN

DJBC

TIDAK MEMENUHI KETENTUAN

SURAT PENOLAKANKMK PEMBEBASAN BM PER BADAN/

LEMBAGA/ YAYASAN

LENGKAP?

NO

YES

9

PENGAWASAN

1. TERHADAP BARANG IMPOR KIRIMAN HADIAH / HIBAH YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK, DILAKUKAN PEMERIKSAAN PABEAN MELIPUTI PENELITIAN DOKUMEN DAN/ ATAU PEMERIKSAAN FISIK;

2. APABILA PENERIMA FASILITAS TIDAK MEMENUHI KETENTUAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH/ HIBAH WAJIB MEMBAYAR BEA MASUK DAN DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

10

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2012, maka :

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 jo.• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.04/2006 jo;• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2006 jo;• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2007 jo;• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2009 jo;• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2011

DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

11

12