ffih tfst[lts KEWENANGAN LEMBAGA ADAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI DI NAGARI BALIMBING, KECAMATAN RAMBATAN, KABUPATEN TANAH DATAR, SUMATERA BARAT Skripsi Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata I Jurusan IImu Pemerintahan Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Penyusun GUSHAMENRI 14010114130089 DE,PARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TIYI\.ERS ITAS DIPONE G ORO 2017
16
Embed
Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR ...eprints.undip.ac.id/59179/1/cover_sampai_daftar_isi.pdf · Created Date: 12/29/2017 11:33:44 PM
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ffih
tfst[lts
KEWENANGAN LEMBAGA ADAT DAN PEMERINTAHANNAGARI DI NAGARI BALIMBING, KECAMATAN
RAMBATAN, KABUPATEN TANAH DATAR, SUMATERABARAT
Skripsi
Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata IJurusan IImu Pemerintahan Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Diponegoro
Penyusun
GUSHAMENRI14010114130089
DE,PARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHANFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TIYI\.ERS ITAS DIPONE G ORO2017
SURAT PERNYATAANKEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI)
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :
Nama Lengkap
Nomor lnduk Mahasiswa
Tempat, Tanggal Lahir
Program Studi
Fakultas
: Gushamenri
: 14010114130089
: Kinawai, 17 Agustus 1995
: S-l llmu Pemerintahan
: llmu Sosialdan llmu Politik Universitas Diponegoro
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) yang saya tulis
berjudul : "Kewenangan Lernbaga Adat dan Pemerintahan Nagari di Nagari
Balimbing, Kecamatan Ranrbatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat".
Adalah benar-benar Hasil lGrya llmiah Tulisan Saya Sendiri, bukan hasil karya ilmiah
orang lain atau jiplakan karya ilmiah orang lain.
Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil
karya ilmiah saya sendiri atau hasil jiplakan karya orang lain, maka saya sanggup
menerima sanksi berupa pmbatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh
implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan
Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan
penuh kesadaran serta tangglrng jawab.
Semarang, Desember 2017
Gushamenri
NIM: 14010141 300089
Judul Skripsi
Nama Penyusun
NIM
Program Studi
PENGESAHAN
: Kewenangan Lembaga Adat dan Pemerintahan Nagari di Nagari
Balimbing. Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar,
Sumatera Barat
: Gushamenri
: l40l0l14130089
: Ilmu Pemer:ntahan
Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I
Semarang, I I Desember 2017
19610510 198902 l 002
Dosen Pembimbing:
l. Dr. Kushandajani, MA.
Dosen Penguji SkriPsi :
(...........
(...........
t.
2.
Wachid AMurrahman, S.lP, Nl.Si
Neny Marlina, S.lP, MA
ill
199203
3. Dr. Kushandajani, MA. ( ..........._-..)
IIALAMAN MOTTO
,,Quality without results is pointless. Results without quality is boring"
---Johan Cruyff-
"L{ets too rnysterious to take too seriaus."
--Mary Engelbreit--
Stop being ss others wanl Because living to serve our self is more meaninglful than
beingfal+eiust to serve the satisfaction of others.
(G)
Berhentilah menjadi seperti yang orang lain inginkan. Karena hidup untuk
melayani diri sendiri lehih bermakna ketimbang herpura-pura hanya untuk
melayani kepuasan orang lain.
(G)
IV
HALAMAN PERSEMBAHAN
Bismi llahirrohmanirrohim.
Perjuangan merupakan pengalaman berharga yang menjadikan kita manusia
berkufllitas.
Alhamdulillahirobbil' alamin'
sujud syukur kepada Allah swT, sebuah persembahan sederhana bagi:
1 . Orang tua tercinta (Bapak Dasrial dan Ibu Nurhadiah) yang tiada pemah hentinya selama
ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan
yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada
didepanku-
Z. Abang tersayang ku Deri Saputra, terimakasih telah menjadi saudara sekaligus sahabat,
tempat membagi cerita dan mengeluarkan uneg-uneg'
3. Sahabat sepermainan yang selalu ada untuk menghibur dikala gundah' PIN ATM
(Muhammad lhsan, Sumitra Abdi Negara Iryanda Pertiwi, NediaNirwanti Putri).
4. Teman-teman jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 yang telah berbagi ilmu
bermanfaat dan pengalaman yang hebaL
5. Almamater kebanggaanku Universitas Diponegoro Semarang'
ABSTRAK
Kewenangan Lembaga Adat dan Pemerintahan Nagari di Nagari Balimbing,Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, sumatera Barat
Kebijakan pemerintah mengenai pemerintahan desa sejak awal kemerdekaan
hingga saat ini selalu mengalami perubahan. Pada tahun 1948 - 1965 berlaku IIU No. 22
tah;; 1948 yang memungkinkan desa sebagai daerah tingkat III, tahun 1965 - 1979 UU
No. 19 tahun 1965 tentang desapraja, dan tahun 1979 - 1999 UU No. 5 tahun 1979 yang
mengatur keseragaman desa. Selanjutnya, pada era reformasi diatur dalam UU No. 22
tah; 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan yang terbaru UU No. 6 tahun 2014 tentang
Desa.
Setelah pada masa Orde Baru pemerintahan desa di seragamkan menjadi desa
administratif, maka pada era Reformasi bergulir Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
mengeluarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 untuk mengembalikan pemerintahan
terendah di Sumatera Barat kebentuk nagari atau desa adat. kebijakan kembali kepemerintahan Nagari menimbulkan dualisme kelembagaan di Nagari. Maka penelitian
ini menjelaskan mtngenai kewenangan lembaga adat dan Pemerintahan Nagari di Nagari
Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat'
penelitian ini bernrjuan turtuk memberikan deskripsi mengenai kewenangan
kelembagaan dan PemerintahanNagari. Teori yangdigunakan dalam penelitian ini adalah
teori otonomi desa dan kewenangan desa adat. Tipe penelitian yang digunakan adalah
tipe penelitian kualitatif-deslaiptif. Sumber data primer dalam penelitian ini dihasilkan
melalui wawancara yang dilakukan dengan inforrnan menggunakan Teknik purposive
sampling. Teknik aualisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian dan
menarik kesimpulan.
Dari hasil penelitian, diketahui bahwa kewenangan Lembaga Adat di nagari
mengalami perubahan. Penrbahan muncul akibat penyeragaman desa melalui UU No. 9
tah; D7g: Kesimpulan dari penelitian ini adalah kewenangan Lembaga Adat Nagari
mengalai pergeseran akibat peraturan pemerintah mengenai desa yang berubah-ubah. .
Kata kunci: Kewenangan' Lembaga Adat, Pemerintahan Nagari
vi
Abstract
Authority of Customary Institution and Nagari Government in Nagari Balimbing'
Rambatan District, Tanah Datar Regency, West Sumatera
Govemment policy on village govemance since the beginning of independence
until now has always changed. In the year 1948 - 1965 applies Law no. 22 of 1 948 which
allowed the village as a third-level area, from 1965 to 1979 Law no. 19 of 1965 on
decentralization, and inl979 - 1999 Lawno. 5 of 1979 which regulates village uniformity'
Furtherrnore, in the reform era regulated in Law no- 22 of I 999 on Regional Government
and the latest Law no. 6 of 2014 on the Village.
After the Orde Baru er4 the village administration was uniformed into an
adminiskative village, in the era of the Reformation rolling West Sumatera Provincial
Govemment issued Local Regulation no. 9 Year 2000 to restore the lowest govemment
in West Sumatra the form of nagari or adat village. the policy of returning to the Nagari
Govemment led to an institutional dualism in Nagari. So this study explains about the
authority of customary institutions ardNagari Government in Nagari Balimbing, District
Rambatan, Tanah Datar regency, West Sumatra.
This study aims to provide a description of the institutional authority and the
Nagari Government. The theory used in this research is the theory of village autonomy
and authority of traditional village. The type of research used is qualitative-descriptive
research type. Primary data source in this research is produced through interviews
conducted with informants using purposive sampling technique. Data analysis techniques
used are data reduction, presentation aud draw conclusions .
From the research result, it is known that the authority of customary institutions
in nagari has changed. Changes arose due to village uniformity through Law no. 9 of1979. The conclusion of this study is that the authority of Nagari Traditional Institution
is shifting due to the changing government regulations on the village-
Keyword : Auth o rity, Custom ary Institutions, Na ga ri Government
vll
1.
2.
J.
4.
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Ailah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan
hidayah-Nya serta shalawat dan salam kepadaNabi Muhammad SAW, sehingga peneliti
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 'Modal Sosial dan Otonomi Desa dalam
pemerintahan Nagari (Studi Kasus di Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan,
Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat
dalam menyelesaikan Pendidikan proglrlm stata satu (S1) pada jurusan Ilmu
pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi tidak terlepas dari bantuan,
bimbingan, petunjuk, motivasi dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti
mengucapkan terimakasih kePada:
Bapak Dr. Sunarto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Diponegoro.
Ibu Dr. Kushandajani, MA selaku Ketua Jurusar Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial
dan I[mu Politik Universitas Diponegoro.
Ibu Dr. Kushandajani, MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu,
tenaga, pikiran dan senantiasa sabar memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi,
dalam menyelesaikan skriPsi ini.
Bapak Wachid Affiurrahman, S.IP, M.Si selaku Dosen Penguji I y*g telah memberikan
pengarahan, bimbingan, dan motivasi dalam kesempumaan skripsi ini.
v1il
5. IbuNeny Marlina, S.IP, MA selaku Dosen Penguji II telah berkenan memberi arahan dan