DAMPAK PENERAPAN SISTEM INFORMASI e-KSKUL DALAM PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA BOS DI KABUPATEN WONOGIRI Skripsi Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri Surakarta Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi Oleh : Sunardi Ariyanto NIM. 16010030 i
123
Embed
Dinas · Web viewLaporan ini dibuat tiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah, disimpan di sekolah, dan diperlihatkan kepada pengawas …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DAMPAK PENERAPAN SISTEM INFORMASI e-KSKUL DALAM
PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA BOS
DI KABUPATEN WONOGIRI
Skripsi
Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Strata
Satu (S1) Program Studi Akuntansi
Oleh :
Sunardi Ariyanto
NIM. 16010030
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWASTA MANDIRI
SURAKARTA
2018
i
SKRIPSI
DAMPAK PENERAPAN SISTEM INFORMASI e-KSKUL DALAM PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA BOS
DI KABUPATEN WONOGIRI
Oleh :
Sunardi AriyantoNIM. 16010030
Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada tanggal , 24 Agustus 2019
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratanuntuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri
SUSUNAN DEWAN PENGUJI :
PembimbingMerangkap Anggota Dewan Penguji
DR. Drs. Abu Bakar Akbar, MM
Anggota Dewan Penguji
Slamet Santoso, SE., MM
Amru Sukmajati, SP, MM
Surakarta, ..........................Mengetahui
AMRU SUKMAJATI, SP, MMKetua STIE Swastamandiri
ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Sunardi Ariyanto
Nim : 16010030
Judul Skripsi : DAMPAK PENERAPAN SISTEM INFORMASI
e-KSKUL DALAM PENGELOLAAN DAN
PELAPORAN DANA BOS DI KABUPATEN
WONOGIRI
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar
merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-
ringkasan yang semua telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari
terbukti/dapat dibuktikan skripsi ini jiplakan, maka gelar dan ijazah yang
diberikan oleh STIE Swastamandiri batal saya terima
Surakarta, 24 Agustus 2019Yang Membuat Pernyataan
Sunardi AriyantoNIM. 16010030
iii
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWASTA MANDIRI
Dengan ini saya menyatakan bahwa, Skripsi dengan judul
DAMPAK PENERAPAN SISTEM INFORMASI e-KSKUL DALAM PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA BOS
DI KABUPATEN WONOGIRI
Oleh :
Sunardi AriyantoNIM. 16010030
Telah saya baca dengan seksama dan saya telah dinyatakan memenuhi standar ilmiah, baik jangkauannya maupun kualitasnya, s
ebagai kripsi jenjang sarjana (S1)
Pembimbing :
DR. Drs. Abu Bakar Akbar, MM
Tugas akhir ini telah diserahkan kepada Program Sarjana Jurusan Akuntansi STIE Swastamandiri dan telah diterima sebagai syarat memenuhi jenjang
pendidikan Sarja (S1)
Surakata, 24 Agustus 2019Ketua Program Studi Akuntansi
Yuni Pristiwati NW., SE., Msi
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan
karunia-Nya maka skripsi dapat selesai dengan bak dan tepat pada waktunya.
Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana
Jurusan Akuntansi pada STIE Swastamandiri Surakarta.
Berbagai pihak telah membatu di dalam penulisan ini, oleh karena itu
penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Amru Sukmajati, SP, MM, selaku ketua STIE Swastamandiri
Surakarta yang telah memberi kesempatan untuk menempuh Program Sarjana
Jurusan Akuntansi.
2. Ibu Yuni Pristwati NW, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi
STIE Swastamandiri yang telah memberikan kesempatan dan arahan.
2. Bapak DR. Drs. Abu BakarAkbar, MM, selaku dosen pembimbing yang telah
banyak membantu, mengarahkan dan membimbing sampai dengan penulisan
skripsi ini selesai.
3. Semua dosen Program Sarjana Jurusan Akuntansi yang telah banyak
memberikan motivasi, inspirasi, serta menambah wawasan maupun
memperoleh cakrawala pengetahuan penullis.
4. Bapak Drs. Siswanto, M.Pd, selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wonogiri yang telah memberikan izin sebagai tempat bahan
penulisan skripsi.
v
Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya
kepada kita semua. Amin. Kritik dan saran yang sifatnya membangun demi
kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan
Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi
dunia pendidikan umumnya dan terwujudnya laporan BOS yang cepat dan akurat.
Wonogiri, Agustus 2019
Penulis
vi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ................................................. iii
HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................................................... v
HALAMAN MOTTO ..................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ....................................................................................
DAFTAR ISI ...................................................................................................
DAFTAR TABEL ...........................................................................................
DAFTAR GAMBAR .....................................................................................
Gambar 2.3. ........................................................................................... 38
Gambar 3.2. ........................................................................................... 41
Gambar 3.3. ........................................................................................... 42
Gambar 3.3.1. ........................................................................................... 43
Gambar 3.3.2. ............................................................................................ 44
Gambar 3.3.3. ............................................................................................ 44
Gambar 3.3.3.1. ............................................................................................ 45
Gambar 3.3.3.2. ............................................................................................. 46
Gambar 3.3.3.3. ............................................................................................. 46
Gambar 3.3.3.4. ............................................................................................ 47
Gambar 3.3.3.5. ............................................................................................. 47
xi
ABSTRAK
Sistem indormasi pengelolaan dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) saat ini masih menggunakan system semi komputerisasi, hal tersebut sering menimbulkan kesalahan yang merepotkan pihak sekolah dalam pembuatan rencana kegiatan dan anggaran sekolah serta buku kas umum.pengertian dana BOS sendiri adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai sarana pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Program BOS bertujuan untuk membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa SD, SMP negeri dan swasta di Indonesia dari biaya operasional sekolah. e-Kskul merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dibuat untuk menyedikan layanan lengkap dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah. Dimana Sistem ini mengutamakan proses yang tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi dan Handal. Sistem informasi ini dapat membantu sekolah dalam proses penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RAKS) setiap tahun, dan penyusunan laporan dalam bentuk buku kas umun (BKU).
Kata Kunci: Dana BOS, e-Kskul, Sistem
xii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15
tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan
bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib
belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya,
sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan
tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat
undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat
pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak
bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan
pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009
pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi
program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.
Pada tahun 2012 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
mengalami perubahan mekanisme penyaluran dan. Pada tahun anggaran
2011 penyaluran dana BOS dilakukan melalui mekanisme transfer ke
daerah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan
1
2
Operasional Sekolah, mulai tahun anggaran 2012 dana BOS disalurkan
dengan mekanisme yang sama tetapi melalui pemerintah provinsi.
Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya
operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk
membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai
bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat
melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai
Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada
dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia
bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia
yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.
BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK,
dan SLB dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang
memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan
program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.
Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan
dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan
BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah.
Penyaluran BOS dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret,
April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember.Bagi wilayah yang
secara geografis sangat sulit dijangkau sehinggaproses pengambilan BOS
3
mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal,
maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap
semester, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.
Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan
keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite
Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam
bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan
penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah,
khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Dalam pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun pembukuan
secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan
pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan.
Dengan adanya peraturan tersebut maka diperlukannya peran sistem
informasi berbasis komputer sebagai solusi atas peraturan dan pemasalahan
yang kerap terjadi dalam pengelolaan keuangan sekolah. Selain menjadi
solusi permasalahan, peranan teknologi informasi juga dapat mempersingkat
waktu pekerjaan dengan hasil yang akurat atau valid.
4
e-Kskul adalah Aplikasi yang dibangun dengan fitur utama untuk
mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang meliputi proses
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) hingga ke proses
pelaksanaan/penatausahaan dan menghasilkan cetakan terkait dengan
laporan pertangungjawaban penggunaan dana BOS.
e-Kskul terdapat 3 (tiga) tahapan Proses yaitu : Perencanaan,
Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pertangungjawaban. Proses Perencanaan
yaitu setiap sekolah menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)
hingga dokumen RKAS di sahkan, selanjutnya Pelaksanaan/Penatausahaan
meliputi Pencatatan penggunaan dana BOS sesuai dengan RKAS yang telah
dibuat. Dan proses terakhir pertangungjawaban pengunaan dana BOS yang
dibuktikan dengan printout (Cetakan) sesuai dengan format dan peraturan
yang berlaku.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik
untuk menyusun skripsi dengan judul “Dampak Penerapan Sistem
Informasi e-Kskul Dalam Pengelolaan Dan Pelaporan Dana BOS
di Kabupaten Wonogiri”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah
5
Tahun 2018 maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1.2.1. Bagaimanakah penerapan Sistem Informasi e-Kskul di sekolah ?
1.2.2. Kendala-kendala apa yang dihadapi sekolah dalam penerapan
Sistem Informasi e-Kskul dalam pembuatan laporan keuangan
BOS?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan
penelitian ini yaitu:
1.3.1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan Sistem Informasi
Pengelolaan e-Kskul di sekolah.
1.3.2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi sekolah di
Kabupaten Wonogiri dalam penerapan Sistem Informasi e-Kskul
dalam pelaporan keuangan BOS.
1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1.4.1. Bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan evaluasi
pemakaian Sistem Informasi e-Kskul di tingkat sekolah dalam
pengelolaan dan pelaporan dana BOS.
6
1.4.2. Bagi peneliti
Dapat memperluas wawasan penulis mengenai penerapan
Sistem Informasi e-Kskul di tingkat sekolah dalam pengelolaan
dan dana BOS.
1.4.3. Bagi Pihak Lain
Sebagai bahan referensi serta dapat menambah
pengetahuan, menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan
untuk peneliti selanjutnya.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN GAMBARAN UMUM
OBYEK PENELITIAN
2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1 Pengertian Sistem
Memahami pengertian sistem tentunya bukan hal yang asing
lagi. Pengertiaannya pun disesuaikan dengan bidang. Jadi
pengertian sistem dengan banyak definisi menurut beberapa pakar.
Namun pada intinya, definisi sistem tersebut menekankan pada
elemen yang bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jenis
komponennya sangat beragam bergantung dimana istilah tersebut
dipakai.
Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang
digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem
adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk
mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu
kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda
dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Jogianto ( 2005 :
2 ).
Sedangkan menurut Indrajit (2001:2), Sistem adalah
kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki
dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang
pendidikan anak usia dini yang meliputi penyediaan kebijakan
Daerah untuk penyelenggaraan program pendidikan anak usia
dini, penyediaan satuan pendidikan anak usia dini,
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan anak usia
dini, perizinan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang
35
diselenggarakan oleh masyarakat, penetapan kurikulum, bahasa
dan sastra.
o. Kepala Seksi Pendidikan dan Formal
Mempunyai tugas pokok : melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan
pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang
pendidikan non formal yang meliputi penyediaan kebijakan
Daerah untuk penyelenggaraan program pendidikan non formal,
pendidikan masyarakat, pendidikan keluarga, pendidikan kesetaraan,
penyediaan satuan pendidikan non formal, penyelenggaraan
dan/atau pengelolaan pendidikan non formal, perizinan
penyelenggaraan pendidikan non formal, pendidikan masyarakat,
pendidikan keluarga, pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan
oleh masyarakat, penetapan kurikulum, bahasa dan sastra.
p. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Mempunyai tugas pokok : melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan
pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang layanan
penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal.
q. Kepala Bidang Kebudayaan
36
Mempunyai tugas pokok : melaksanakan perumusan kebijakan
teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada Daerah bidang kebudayaan
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Kebudayaan
menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis
bidangkebudayaan yang meliputi kebudayaan, Kesenian
Tradisional, Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman
pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang kebudayaan yang meliputi kebudayaan, Kesenian
Tradisional, Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang kebudayaan yang meliputi kebudayaan,
Kesenian Tradisional, Sejarah, Cagar Budaya dan
Permuseuman
pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan
kebijakan teknisbidang kebudayaan yang meliputi
kebudayaan, Kesenian Tradisional, Sejarah, Cagar Budaya
dan Permuseuman; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
37
2.3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Wonogiri
Gambar 1 Struktur Organisasi
38
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Pembukuan
Pembukuan Dalam pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun
pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan
pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan.
a. Buku Kas Umum
Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk masing-masing rekening bank
yang dimiliki oleh sekolah. BKU harus diisi tiap transaksi (segera
setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu
minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat di dalam buku kas umum juga
harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu buku pembantu kas, buku
pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Formulir yang telah diisi
ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.
b. Buku Pembantu Kas
Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh
Bendahara dan Kepala Sekolah.
c. Buku Pembantu Bank
Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro
maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.
38
39
d. Buku Pembantu Pajak
Buku pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi yang harus
dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang
dipungut selaku wajib pungut pajak.
e. Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas
Setiap akhir bulan BKU ditutup dan ditandatangani oleh Kepala
Sekolah dan Bendahara. Sebelum penutupan BKU, Kepala Sekolah
melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada
di sekolah (kas tunai) maupun kas yang ada di bank (rekening sekolah).
Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir
BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus
dijelaskan penyebab perbedaannya.
Setelah pelaksanaan opname kas, maka Kepala Sekolah dan Bendahara
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas.
f. Bukti pengeluaran
1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi
yang sah.
2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai bea materai.
3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai
dengan peruntukannya.
40
4) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam
bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi.
5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan
dibayar lunas oleh Bendahara.
6) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara
sebagai bahan bukti dan bahan laporan.
3.2. Pelaporan
Pelaporan ini merupakan rekapitulasi penggunaan BOS berdasarkan
standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan BOS.
Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh
belanja/penggunaan dana yang bersumber dari BOS yang diterima sekolah
pada tahun berkenaan. Sisa BOS tahun sebelumnya tidak dilaporkan pada
laporan BOS tahun ini, akan tetapi tetap tercatat sebagai penerimaan sekolah
dari sumber lain dan tetap tercatat penggunaannya pada pembukuan
anggaran sekolah.
Laporan ini dibuat tiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara,
Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah, disimpan di sekolah, dan
diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota
(pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan
pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan. Namun
laporan yang harus secara cepat dan tepat masih belum dapat selesai seperti
apa yang diinginkan hal ini masih terkendala karena masih kurang
41
pahamnya kepala sekolah dan bendahara khususnya yang ada di tingkat SD
dalam memahami pentingnya RKAS sebagai acuan dalam belanja BOS di
sekolah selain itu Pengelola BOS di tingkat SD biasanya adalah guru kelas
atau bidang studi, sehingga dalam pelaporan sering terhambat oleh tugas
utama pengelola BOS sebagai guru serta Pengelola dana BOS dalam
membelanjakan dana belum sesuai dengan pembagian belanja, sehingga
dalam pelaporan masih terdapat belanja yang salah rekening.
3.3. e-Kskul atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah
e-Kskul merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dibuat
untuk menyedikan layanan lengkap dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah.
Dimana Sistem ini mengutamakan proses yang tertib administrasi,
akuntabilitas, transparansi dan Handal. e-Kskul berbasis WEB yang bisa di
akses kapanpun, dimana pun dan oleh siapapun dengan ketentuan yang ada.
Pengelolaan Keuangan Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 26 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Pengunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana
Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014, harus menjadi lebih informatif,
cepat dan lebih akurat atau valid.
42
Dengan adanya peraturan tersebut maka diperlukannya peran
sistem informasi berbasis komputer sebagai solusi atas peraturan dan
pemasalahan yang kerap terjadi dalam pengelolaan keuangan sekolah.
Selain menjadi solusi permasalahan, peranan teknologi informasi juga dapat
mempersingkat waktu pekerjaan dengan hasil yang akurat atau valid.
Spesifikasi Teknologi
1. Aplikasi berbasis web;
2. Database Microsoft SQL Server 2008;
3. Windows Server 2008 atau lebih baru;
4. Internet Explorer 7 atau lebih baru.
Fitur Aplikasi e-Kskul adalah :
1. Installation : Instalasi cukup dilakukan sekali di PC/Server yang
digunakan.
2. Maintenance : Aplikasi Web bersifat tersentral, jadi setiap perubahan
kode program cukup update aplikasi yang berada di PC/Server.
3. Platform : Aplikasi e-skul berbasis web, selama masih terhubung
dengan jaringan internet aplikasi ini dapat di akses dimana saja dan
kapan saja.
4. Performance : kecepatan dalam pengelolaan data dan menghasilkan
laporan yang dibutuhkan dengan hasil yang akurat, serta adanya proses
integrasi dengan aplikasi lain yang juga berbasis web.
43
3.4. Analisa sistem e-Kskul
Analisis sistem yang sedang berjalan adalah melakukan pembuatan
laporan anggaran dana BOS dan penyampaian bahwa penarikan dana BOS
sudah dapat dicairkan. Kemudian dilakukan pembagian dana yang telah
dianggarkan, sehingga mempermudah dalam pembelanjaan atau pembelian
barang yang telah dibuat. Setelah membelanjakan dana BOS yang telah di
anggarkan akan ada lembar kwitansi, nota pesanan, faktur barang, dan
pembayaran pajak sebagai bukti bahwa dana yang telah diterima sudah di
belanjakan. Laporan yang telah dibuat oleh bendahara, akan diserahkan
secara berjenjang, Kepala Sekolah menandatangani hasil laporan yang telah
dibuat, setelah itu bendahara menyetor laporan dana BOS sebagai LPJ
(Laporan Pertanggung Jawaban) ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan
menyimpan satu format LPJ yang telah dibuat untuk menjadikan sebagai
arsip di Sekolah.
44
Gambar 3.4 Flowcart Analisasa sistem
3.5. Fitur Utama e-Kskul
e-Kskul terdapat 3 (tiga) tahapan Proses yaitu : Perencanaan,
Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pertangungjawaban. Proses Perencanaan
yaitu setiap sekolah menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)
hingga dokumen RKAS di sahkan, selanjutnya Pelaksanaan/Penatausahaan
meliputi Pencatatan penggunaan dana BOS sesuai dengan RKAS yang telah
dibuat. Dan proses terakhir pertangungjawaban pengunaan dana BOS yang
dibuktikan dengan printout (Cetakan) sesuai dengan format dan peraturan
yang berlaku.
e-Kskul adalah Aplikasi yang dibangun dengan fitur utama untuk
mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang meliputi proses
45
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) hingga Ke proses
pelaksanaan/penatausahaan dan menghasilkan cetakan terkait dengan
laporan pertangungjawaban penggunaan dana BOS.
Gambar 3.5 Halaman Utama
Menu Login digunakan bagi sekolah atau user untuk masuk ke halaman
menu utama utuk memulai segala proses transaksi yang berhubungan
dengan pengaturan administrator, RKAS-Penganganggaran dan Realisasi
BOS
3.5.1. Administrator
Modul administrator berisi tentang pengaturan yang berhubungan
dengan master data sekolah dan nama bendahara serta pengaturan
hak akses user
46
Gambar 3.5.1. Halaman Utama Modul Administrator
3.5.2. RAKS-Penganggaran
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya
disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau
kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis
ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
Untuk mengatur dan membantu satuan pendidikan dalam
perencanaan program dan pelaksanaannya secara transparan dan
akuntabel, khususnya dalam menyusun RKAS.
Fungsi RKAS itu sendiri adalah :
1. Pedoman kerja (kerangka acuan) dalam mengembangkan
sekolah/madrasah;
2. Dasar untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan
pengembangan sekolah/ madrasah;
47
3. Bahan acuan untuk mengidentifikasi dan mengajukan
sumberdaya pendidikan yang diperlukan dalam
pengembangan sekolah/madrasah.
Gambar 3.5.2. Halaman utama Modul Penganggaran
3.5.3. Modul Belanja
Modul ini digunakan oleh bendahara BOS untuk menginput seluruh
transaksi atau belanja.
Gambar 3.5.3. Halaman utama Modul Belanja
48
3.5.3.1. Pegeseran Uang
Pergeseran uang adalah proses pemindahan kas
dari saldo rekening kas bendahara BOS menjadi kas
tunai ataupun sebaliknya. Pergeseran uang menjadi kas
tunai dilakukan apabila terdapat transaksi belanja yang
pembayarannya tunai.
Untuk mencatat kegiatan pergeseran Uang seperti
gambar berikut ini:
Gambar 3.5.3.1. Pergeseran Uang
3.5.3.2. Belanja
Untuk penginputan belanja/BPK (Bukti
Pengeluaran Kas) yang menggunakan UP dapat
dilakukan dengan menu Penatausahaan BP, submenu
Belanja bagian Belanja Langsung seperti gambar di
bawah ini:
49
Gambar 3.5.3.2. Belanja
3.5.3.3. Pemungutan dan Penyetoran Pajak
Bendahara wajib mencatat pemungutan dan
penyetoran atas pajak yang dipungutnya. Untuk
pencatatan pajak, aplikasi menyediakan submenu Pajak
di menu Bendahara BOS.
Gambar 3.5.3.3. Input Pajak
3.5.3.4. Pertanggungjawaban SPJ
Kegiatan belanja BOS harus dibuatkan SPJ (Surat
Pertanggungjawaban), kemudian Bendahara BOS
mencatat SPJ tersebut.
50
Gambar 3.5.3.4. Pengajuan dan Persetujuan SPJ
3.5.3.5. Buku Kas Umum
Karena semua transaksi belanja mempengaruhi
jumlah kas, maka bendahara BOS harus melakukan
pencatatan di BKU. Untuk mencatat BKU melalui menu
Bendahara BOS di submenu BKU Bendahara
Pengeluaran seperti gambar berikut:
Gambar 3.5.3.5. BKU Bendahara
3.6. Output yang Dihasilkan
Proses terakhir pertangungjawaban pengunaan dana BOS yang
dibuktikan dengan printout (Cetakan) dapat diperoleh melalui menu cetak.
51
3.6.1. Buku Kas Umum
Tabel 3.6.1.
52
3.6.2. Buku Pembantu Kas Tunai
Tabel 2.6.2.
3.6.3. Buku Pembantu Kas Bank
Tabel 3.6.3.
53
3.6.4. Buku Pembantu Pajak
Tabel 3.6.4.
3.6.5. Buku Pembantu ROB (Rincian Obyek Belanja)
Tabel 3.6.5.
54
3.6.6. Laporan Realisasi Dana BOS
Tabel 3.6.6.
55
56
3.6.7. Laporan Realisasi BOS Fungsional
57
Tabel 3.6.7.
58
59
60
BAB IV
TEMUAN DAN REKOMENDASI
4.1. Temuan
1. Kurang pahamnya kepala sekolah dan bendahara khususnya yang ada
di tingkat SD dalam memahami pentingnya RKAS sebagai acuan dalam
belanja BOS di sekolah.
2. Pengelola BOS di tingkat SD biasanya adalah guru kelas atau bidang
studi, sehingga dalam pelaporan sering terhambat oleh tugas utama
pengelola BOS sebagai guru.
3. Pengelola dana BOS dalam membelanjakan dana belum sesuai dengan
pembagian belanja.
4. Pemakaian Aplikasi e-Kskul yang berbasis web dan online belum
maksimal dilaksanakan karena terkendala oleh jaringan dan masih
kurangnya pelatihan dan pemahaman aplikasi.
4.2. Rekomendasi
1. Koordinasi antar tim pelaksana BOS secara internal dan eksternal dinas
pendidikan kabupaten di bawah kendali Sekretariat Dinas Pendidikan
Kabupaten sangat penting dalam memberikan pemahaman dan
pelatihan kepada kepala sekolah dan pengelola dana BOS dalam
penyusunan RKAS sesuai dengan juknis.
2. Pengelola BOS ditingkat SD sebagian besar adalah guru yang memiliki
beban mengajar cukup besar. Maka sebaiknya pengelola BOS adalah
60
61
seorang tenaga administrasi yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Wonogiri.
3. Pengelola dana BOS dalam membelanjakan dana BOS harus sesuai
dengan tiga belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa
serta belanja modal.
4. Memberikan pendidikan dan latihan aplikasi e-Kskul yang
berkesinambungan bagi pengelola dana BOS khususnya dalam
pemakaian Aplikasi e-Kskul yang berbasis web dan online belum
maksimal dilaksanakan karena terkendala oleh jaringan dan masih
kurangnya pelatihan dan pemahaman aplikasi.
BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah
disampaikan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Perencanaan pengelolaan dana BOS meliputi perencanaan anggaran
dana BOS dan perencanaan SDM pengelola dana BOS. Perencanaan
dana BOS disusun dalam bentuk rencana penggunaan dana BOS, yang
disusun oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. Keterlibatan orang tua
siswa dalam perencanaan anggaran dana BOS hanya pada saat
penyusunan RKAS. Perencanaan SDM pengelola dana BOS dengan
membentuk tim manajemen BOS berdasarkan kesepakatan bersama
antara kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah dengan
mempertimbangkan pengalaman bendahara BOS.
2. Kegiatan evaluasi pengelolaan dana BOS dilakukan dalam bentuk
pengawasan dan monitoring. Pengawasan dilakukan oleh kepala
sekolah dalam bentuk pengawasan melekat, yang dilakukan dengan
mengecek pembukuan BOS, serta pemberian arahan dalam pengelolaan
dana BOS. Monitoring dilakukan oleh Tim Manajemen BOS
Kabupaten, dengan mengecek penggunaan dana BOS, memverifikasi
dana BOS dengan jumlah siswa, serta memberikan bimbingan tentang
pengelolaan dana BOS.
62
63
5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah
dilakukan, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:
1. Dalam hal pelaporan penggunaan dana BOS, kepala sekolah, bendahara
BOS, dan guru-guru hendaknya berkoordinasi dengan baik, agar
laporan penggunaan dana BOS dapat berjalan dengan lancar.
2. Ketersediaan aplikasi e-Kskul dalam membantu pertanggungjawaban
dan pelaporan dana BOS sebaiknya dipergunakan semaksimal mungkin
agar dapat memudahkan apabila ada pihak-pihak yang membutuhkan
laporan BOS secara tepat dan akurat.
3. Bendahara BOS ditingkat SD sebagian besar adalah guru yang memiliki
beban mengajar cukup besar. Maka sebaiknya pemilihan pengelola
BOS dengan memperhatikan beban mengajar guru.
DAFTAR PUSTAKA
Adhi Rachdian, Andy Sikumbang. 2008. Mastering CMS dengan Joomla, Elexmedia Komputindo, Jakarta
Akhmad Sofwan. 2010. Pemrograman Web dengan PHP dan MySQL. www. Ilmukomputer.org (diakses tanggal 5 Mei 2019)
Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Perbub Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan .
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009.
Republik Indoesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun anggaran 2011.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Republik Indonesia, Undang-undang No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2018