DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN … · Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini memuat tujuan, sasaran, indicator kinerja, program dan kegiatan pembangunan yang disusun

TAHUN ANGGARAN 2020

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN MALUKU TENGAH

i.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepadaTuhan Yang Maha Esa karena atas

berkat dan rahmat-Nya penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021

dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap perangkat daera wajib menyusun

Dokumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan perangkat

daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini memuat tujuan,

sasaran, indicator kinerja, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Maluku Tengah serta berpedoman kepada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Tahun 2017-2022 untuk mewujudkan sistem perencanaan

pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan

yang baik dan akuntabel.

Demikian Renja ini dibuat dan diharapkan pada saatnya dapat terlaksana

secara utuh melalui komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun

komponen terkait lainnya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Masohi, 2020

Plt KEPALA DINAS

AGAN PELU, ST, MT

NIP. 19620318 199803 1 001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................ iii

BAB.I PENDAHULUAN ......................................................................................... I. 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................................ I. 1

1.2. Landasan Hukum ........................................................................................ I. 2

1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................................... I. 4

1.4. Sistimatika Penulisan .................................................................................. I. 5

BAB.II EVALUASI PERENCANAAN KERJA DINAS PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU 2020 ………………………… ........ II. 1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah ............................................ II. 1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman . II. 8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman …………. ............................. II. 17

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II. 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II. 25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………….. ................ III. 1

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ………………. III. 1

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah III. 5

3.3 Program dan Kegiatan III. 5

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV. 1

4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2020 ............................................................... IV. 1

BAB V PENUTUP ……………………………………………………………………… V. 1

I.1

Rencana Kerja (Renja) 2020 |Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan

kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu

tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana di jelaskan dalam pasal 7

dan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017

dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.

Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD. Sedangkan

Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah dan

Renca Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi,

dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja serta pendanaan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra

Perangkat Daerah dan RKPD. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Maluku Tengah sebagai salah satu organisasi perangkat daerah dengan

bidang tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di

bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan berkewajiban

menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan

program dan kegiatan perangkat daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Proses Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana tahapannya dilakukan

sebagai berikut :

a) persiapan penyusunan, meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah

tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; orientasi mengenai

I.2


Renja Perangkat Daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat

Daerah; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah

berdasarkan SIPD;

b) penyusunan rancangan awal;

c) penyusunan rancangan;

d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e) perumusan rancangan akhir; dan

f) penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah

Sebagai suatu kesatuan yang utuh dan integral, Renja Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020 memiliki keterkaitan

dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya antara lain yaitu RKPD Kabupaten

Maluku Tengah Tahun 2020, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Renja K/L dan RKPD Provinsi Maluku. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman ini juga menjadi bahan dalam merumuskan RKPD Kabupaten Maluku

Tengah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang kemudian menjadi dasar dalam

penyusunan RAPBD Kabupaten Maluku Tengah. Keterkaitan Renja Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah dengan dokumen perencanaan

lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1. Keterkaitan Antar Dokumen perencanaan

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

RENSTRA SKPD

RPJM Nasional

RKP Nasional

RPJPD &

RTRW

RPJM Daerah

RKP Daerah

Renja SKPD

RAPBD

RKA SKPD

APBD

DPA SKPD

Pedoman

Diperhatikan

Pedoman Bahan

Diacu

Pedoman

Bahan

Dijabarkan

Diacu

Pedoman

I.3


1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman

Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

I.4


9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat 2015-2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-

2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 04 Tahun 2016 Tentang

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2018

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017-2022;

14. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Maluku Tengah;

15. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Maluku Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah :

Menjabarkan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun

2017 – 2022 yang meliputi rencana kerja, program dan kegiatan beserta

sumber pendanaannya untuk Tahun 2020.

I.5


Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah :

1. Merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam

bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah;

3. Sebagai landasan dan sekaligus tolak ukur kinerja Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja

Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah,

keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD,

Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang

mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penyusunan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan

Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

I.6


BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemrukiman tahun 2018 dan perkiraan

capaian tahun berjalan (tahun 2019).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra

Perangkat Daerah, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan

dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan

Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat

Daerah; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dampaknya

terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian

program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs

(Suistanable Development Goals); tantangan dan peluang dalam

meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan formulasi isu-isu penting

berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti

dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan

antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

I.7


penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; penjelasan

temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap

perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Memuat uraian Program dan Kegiatan yang direncanakan, dilengkapi

penjelasan tentang faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai

rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program

dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

II. 1

Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2020 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019, mengacu

pada APBD tahun 2019. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat

Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun

lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan

Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

Berdasarkan hasil review pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, diketahui bahwa

pada tahun 2018, sebagian besar kegiatan yang di anggarkan dapat diselesaikan sesuai target

yang ditetapkan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

g. Penyediaan Makanan dan Minumam

h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

c. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

3. Program Pengembangan Perumahan

a. Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan

b. Biaya Operasional Proyek ( BOP ) Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya

II. 2


c. Biaya Penunjang BSPS ( DAK )

4. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

a. Pembangunan PSU Permukiman Kumuh

b. Identifikasi, Survey dan Pendataan Kawasan Permukiman

5. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman

a. Sosialisasi Program Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Permukiman

b. Biaya Operasional Proyek ( BOP ) Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU )

c. Penerbitan Ijin Lokasi

6. Program Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan

a. Penyusunan Perda Tentang Pertanahan

Sedangkan, kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2018 akan tetapi tidak mencapai target

sebagaimana yang ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Rapat Forum SKPD

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

3. Program Pengembangan Perumahan

a. Identifikasi, Survey dan Pendataan Perumahan

4. Program Lingkungan Sehat Perumahan

a. Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan

5. Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

a. Sosialisasi Pengadaan Tanah

Tidak terealisasinya program dan kegiatan tersebut diatas sebagaimana mestinya disebabkan

karena kurangnya Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,

serta tumpang tindihnya pengelolaan pertanahan pada Kabupaten Maluku Tengah.

Implikasi yang timbul akibat program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja adalah

target kinerja yang direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk dicapai pada tahun

berjalan menjadi tidak tercapai. Hal ini juga berdampak pada program dan kegiatan lain yang

berhubungan langsung dengan kegiatan – kegiatan tersebut.

II. 3


Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil oleh Dinas Perumahan

Dan Kawasan Permukiman dalam mengatasi penyebab tidak terealisasinya target kinerja

beberapa program dan kegiatan adalah dengan memaksimalkan perencanaan dan

penganggaran pada program dan kegiatan tahun – tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

II. 2


Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2019 Kabupaten Maluku Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output Satuan

Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun

Realisasi target kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD Target

program /

kegiatan Renja SKPD

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d

dengan tahun

Catatan Penting

Target Realisasi Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

2022 2017 2018 2019 2019

-1 -2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.04. 1.04.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor

%

70.00

75.00

75.00

100.00

85.00

85.00

100.00

1.04. 1.04.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jasa Surat Menyurat Jenis

1.00

2.00

2.00

100.00

2.00

2.00

100.00

1.04. 1.04.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jenis

3.00

3.00

1.00

33.33

3.00

3.00

100.00

1.04. 1.04.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jasa Kebersihan Kantor Jenis

-

1.00

1.00

100.00

1.00

1.00

100.00

1.04. 1.04.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jenis

1.00

3.00

3.00

100.00

3.00

3.00

100.00

1.04. 1.04.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor Jumlah

36.00

33.00

33.00

100.00

40.00

40.00

100.00

1.04. 1.04.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah

2.00

3.00

3.00

100.00

3.00

3.00

100.00

1.04. 1.04.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah

3.00

3.00

3.00

100.00

3.00

3.00

100.00

1.04. 1.04.01. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minumam

Makanan dan Minuman Jumlah

-

300.00

300.00

100.00

300.00

300.00

100.00

1.04. 1.04.01. 01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Tahun

1.00

1.00

1.00

100.00

1.00

1.00

100.00

1.04. 1.04.01. 01.19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Tahun

1.00

1.00

1.00

100.00

1.00

1.00

100.00

II. 3





(output Satuan



program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun


SKPD Target

program /

kegiatan Renja SKPD



dengan tahun

Catatan Penting


Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

2022 2017 2018 2019 2019

-1 -2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.04. 1.04.01. 01.22 Rapat Forum SKPD Jumlah Rapat Forum SKPD Kegiatan

-

1.00

-

-

1.00

1.00

100.00

1.04. 1.04.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

%

70.00

75.00

75.00

100.00

85.00

85.00

100.00

1.04. 1.04.01. 02.02 Pembangunan Rumah Dinas Jumlah Rumah Dinas yang dibangun

Unit

-

-

-

2.00

2.00

100.00

1.04. 1.04.01. 02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

Unit

-

8.00

8.00

100.00

5.00

5.00

100.00

1.04. 1.04.01. 02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan kantor yang tersedia

Unit

-

-

-

-

1.00

1.00

100.00

1.04. 1.04.01. 02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan kantor yang tersedia

Unit

8.00

10.00

10.00

100.00

2.00

2.00

100.00

1.04. 1.04.01. 02.10 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang tersedia

Unit

-

-

-

-

2.00

2.00

100.00

1.04. 1.04.01. 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Unit

-

-

-

-

1.00

1.00

100.00

1.04. 1.04.01. 02.41 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas yang direhab

Unit

9.00

5.00

5.00

100.00

2.00

2.00

100.00

1.04. 1.04.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

%

70.00

75.00

75.00

100.00

85.00

85.00

100.00

1.04. 1.04.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Orang

-

4.00

-

-

3.00

3.00

100.00

1.04. 1.04.01. 15 Program Pengembangan

Perumahan

Cakupan ketersediaan

rumah layak huni %

86.00

87.62

87.99

100.42

88.64

89.84

101.35

1.04. 1.04.01. 15.01 Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan

Jumlah Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan yang disuusn

Dokumen

-

1.00

1.00

100.00

1.00

1.00

100.00

1.04. 1.04.01. 15.04 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perumahan

Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perumahan

Kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

1.04. 1.04.01. 15.06 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Jumlah RLH Yang Dibangun Unit

300.00

-

-

-

-

-

-

II. 4





(output Satuan



program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun


SKPD Target

program /

kegiatan Renja SKPD



dengan tahun

Catatan Penting


Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

2022 2017 2018 2019 2019

-1 -2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.04. 1.04.01. 15.09 Biaya Operasional Proyek ( BOP ) Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya

Jumlah Biaya Operasional Proyek ( BOP ) Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya

Kegiatan

5.00

5.00

5.00

100.00

5.00

5.00

100.00

1.04. 1.04.01. 15.11 Identifikasi, Survey dan Pendataan Perumahan

Data Perumahan Dokumen

1.00

1.00

-

-

1.00

1.00

100.00

1.04. 1.04.01. 15.13 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS )


-

162.00

155.00

95.68

99.00

100.00

101.01

1.04. 1.04.01. 15.14 Bantuan Stimulan Perumahan Sawadaya ( BSPS ) ( DAK AFFIRMASI )


-

220.00

214.00

97.27

242.00

242.00

100.00

1.04. 1.04.01. 15.15 Biaya Penunjang BSPS ( DAK )

Jumlah Biaya Penunjang BSPS ( DAK ) yang tersedia

Kegiatan

-

5.00

5.00

100.00

6.00

6.00

100.00

1.04. 1.04.01. 15.16 Pembuatan Sistem Informasi Rumah Swadaya ( SIMRUSWA )

Jumlah sistem yang tersedia Sistem

-

-

-

-

1.00

1.00

100.00

1.04. 1.04.01. 15.17 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (

BSPS ) ( Lanjutan )


-

-

-

-

5.00

5.00

100.00

1.04. 1.04.01. 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Cakupan Lingkungan

Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

%

88.20

89.40

88.20

98.66

90.60

89.00

98.23

1.04. 1.04.01. 16.03

Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas

Lingkungan Sehat Perumahan

Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas

Lingkungan Sehat Perumahan

Kegiatan

-

1.00

-

-

4.00

3.00

75.00

1.04. 1.04.01. 18 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

Persentase Warga negara korban bencana yang memperoleh rumah yang layak huni

%

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.04. 1.04.01. 18.01 Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam

Jumlah rumah korban bencana yang ditangani

Unit

-

-

-

-

2.00

6.00

300.00

II. 5





(output Satuan



program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun


SKPD Target

program /

kegiatan Renja SKPD



dengan tahun

Catatan Penting


Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

2022 2017 2018 2019 2019

-1 -2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.04. 1.04.01. 21 Program Peningkatan Kualitas Permukiman

Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan

perkotaan

%

0.11

0.86

(581.82)

0.10

0.35

(150.00)

1.04. 1.04.01. 21.02 Pembangunan PSU Permukiman Kumuh

Jumlah PSU yang dibangun Unit

4.00

2.00

2.00

100.00

4.00

7.00

175.00

1.04. 1.04.01. 21.03 Identifikasi, Survey dan Pendataan Kawasan Permukiman

Data Kawasan Permukiman Dokumen

-

1.00

1.00

100.00

1.00

1.00

100.00

1.04. 1.04.01. 21.04 Pembangunan PSU Permukiman Kumuh ( Lanjutan )

Jumlah PSU yang dibangun Unit

-

-

1.04. 1.04.01. 21.05 Penetapan Kebijakan, Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman

Jumlah Kebijakan, Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman yang ditetapkan

Dokumen

-

-

-

-

-

-

-

1.04. 1.04.01. 22 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman

Persentase lingkungan pemukiman kumuh

%

2.91

2.59

111.00

2.82

2.32

117.73

1.04. 1.04.01. 22.01 Penyediaan Kasiba dan Lasiba untuk Kawasan Permukiman

Jumlah kasiba dan lasiba yang disediakan

Unit

1.00

-

-

-

-

-

-

1.04. 1.04.01. 22.03 Sosialisasi Program Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan

Permukiman

Jumlah Kegiatan Sosialisasi Program Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan

Permukiman

Kegiatan

-

1.00

1.00

100.00

1.00

-

-

1.04. 1.04.01. 22.04 Penyusunan Rencana Pengembangan Pemanfaatan Kawasan Permukiman

Dokumen Rencana Pengembangan Pemanfaatan Kawasan Permukiman

Dokumen

-

-

-

-

1.00

-

-

1.04. 1.04.01. 22.05 Biaya Operasional Proyek ( BOP ) Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU )

Jumlah Biaya Operasional Proyek ( BOP ) Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU )

Kegiatan

-

5.00

5.00

100.00

5.00

5.00

100.00

1.04. 1.04.01. 23 Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Cakupan penguasan dan penggunaan tanah PEMDA

%

65.00

65.00

50.00

76.92

75.00

75.00

100.00

1.04. 1.04.01. 23.01 Penerbitan Ijin Lokasi Ijin lokasi yang diterbitkan Ijin

II. 6





(output Satuan



program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun


SKPD Target

program /

kegiatan Renja SKPD



dengan tahun

Catatan Penting


Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

2022 2017 2018 2019 2019

-1 -2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- 3.00 3.00 100.00 3.00 - -

1.04. 1.04.01. 23.02 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Kegiatan

1.00

-

-

-

-

-

2.04. 1.04.01. 15 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

Persentase ketersediaan sistem pendaftaraan tanah

%

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

2.04. 1.04.01. 15.03 Sosialisasi Pengadaan Tanah

Jumlah kegiatan sosialisasi pengadaan tanah

Kegiatan

-

1.00

1.00

100.00

2.04. 1.04.01. 15.04 Survey Pengumpulan dan Penataan Data Fisik Tanah Pemda

Data Fisik Tanah Pemda Dokumen

1.00

-

-

-

1.00

1.00

100.00

2.04. 1.04.01. 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Penyelesaian kasus tanah Negara

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

2.04. 1.04.01. 17.01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi penyelesaiannya

-

-

-

-

5.00

5.00

100.00

2.04. 1.04.01. 19 Program Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan

Persentase pengawasan dan pengendalian pertanahan

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

2.04. 1.04.01. 19.01 Penyusunan Perda Tentang Pertanahan

Perda Pertanahan yang disusun

Perda

-

1.00

1.00

100.00

-

-

2.12. 1.04.01. 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Cakupan peningkatan promosi kegiatan OPD

%

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

2.12. 1.04.01. 15.16 Masohi Expo

Jumlah kegiatan masohi expo yang dilaksanakan

Kegiatan

-

-

-

-

1.00

1.00

100.00

4.03. 1.04.01. 15 Program Pengembangan Data/Informasi

Cakupan ketersediaan data/informasi OPD

%

100.00

-

-

-

-

-

-

4.03. 1.04.01. 15.30 Pameran Pembangunan Daerah

Jumlah kegiatan pameran pembangunan daerah yang dilaksanakan

Kegiatan

1.00

-

-

-

-

-

4.05. 1.04.01. 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur

%

-

-

-

-

100.00

100.00

100.00

II. 7





(output Satuan



program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun


SKPD Target

program /

kegiatan Renja SKPD



dengan tahun

Catatan Penting


Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

2022 2017 2018 2019 2019

-1 -2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4.05. 1.04.01. 30.04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Jumlah sistem kenaikan pangkat otomatis PNS yang disediakan

Sistem

-

-

-

-

1.00

1.00

100.00

II. 8


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Bupati Bupati Maluku Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Maluku Tengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Lembaga teknis

Daerah yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati Maluku Tengah melalui

Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang kepala Dinas dan

mempunyai tugas: “membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang

perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada

Kabupaten Maluku Tengah”.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat organisasi pada Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah seperti diuraikan di bawah ini :

KEPALA DINAS

Tugas :

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu

Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman agar

dapat berjalan dengan optimal.

Fungsi :

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas : 1. Menghimpun dan

melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas

II. 9


Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Membagi tugas kedinasan kepada bawahan; 6.

Mengendalikan pembinaan administrasi dan aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman; 7. Mengendalikan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perumahan dan

kawasan permukiman; 8. Membagi tugas kedinasan kepada bawahan; 9. Memberikan penilaian

terhadap pelaksanaan tugas bawahan; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

dan 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

SEKRETARIAT

Tugas :

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas. Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan teknis serta administrasi dinas agar

berjalan optimal.

Fungsi :

1. Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berhubungan

dengan bidang tugas;

2. Mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan;

3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan pemberian dukungan teknis untuk

mendukung kelancaran tugas dinas;

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat;

5. Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;

6. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;

7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala Kepala Dinas;

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BIDANG PERUMAHAN

Tugas :

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perumahan yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perumahan mempunyai Tugas pokok

membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas

di bidang perumahan.

Fungsi :

II. 10




2. Menyelenggarakan pendataan dan perencanaan di bidang perumahan;

3. Menyelenggarakan penyediaan dan rehabilitasi perumahan rakyat, fasilitasi penyediaan

rumah bagi korban dampak relokasi, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan

perumahan serta penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);

4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan;



7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dinas; dan


BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Tugas :

Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepada Bidang yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan

tugas di bidang Kawasan Permukiman.

Fungsi :



2. Menyelenggarakan pendataan dan perencanaan di bidang kawasan permukiman;

3. Menyelenggarakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh;

4. Menyelenggarakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;

5. Menyelenggarakan penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan

permukiman;



8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ole Kepala Dinas

II. 11


BIDANG PERTANAHAN

Tugas :

Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas

di bidang perijinan dan penyelesaian sengketa pertanahan serta pengawasan dan

pengendalian pertanahan.

Fungsi :



2. Mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk untuk perumusan perencanaan;

3. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pertanahan;

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;


6. Memberikan penilaian terhadap penilaian tugas bawahan;

7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan


Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman telah menetapkan target-target kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan

pelayanan perangkat daerah. Adapun review terhadap pencapaian kinerja pelayanan Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman hingga tahun 2019 dapat digambarkan sebagaimana

table di bawah ini :

II. 12


Tabel. 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah

No Tujuan / Sasaran Indikator Tujuan

dan Sasaran SPM / Standar

Nasional Satuan

Target Kinerja Sasaran Realisasi Capaian

Proyeksi

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I TUJUAN

Meningkatkan Kualitas Perumahan, Lingkungan Permukiman, serta sistem pengelolaan pertanahan

Cakupan ketersediaan rumah layak huni


% 87.62 88.64 89.66 90.68 91.70 87.99 88.64 90.75 91.66

Persentase Penurunan Kawasan Kumuh

Persentase Penurunan Kawasan Kumuh

% 2,91 2,82 2,73 2,64 2,55 2.59 2.32 2.12 2.00

Persentase Luas Lahan Bersertifikat

% 15.19 15.38 15.57 15.76 15.95 15.00 15.00 15.57 15.76

I.1 SASARAN Terpenuhinya Rumah Layak Huni Yang Terjangkau

Rasio Rumah Layak Huni

% 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.19 0.20 0.20 0.20

Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU

% 89.40 90.60 91.80 93.00 94.20 88.20 89.00 90.00 91.00


% 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 85.00 87.50 100.00 100.00

II. 13


No Tujuan / Sasaran Indikator Tujuan

dan Sasaran SPM / Standar

Nasional Satuan

Target Kinerja Sasaran Realisasi Capaian

Proyeksi

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni

% 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

I.2 SASARAN Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan

Persentase Permukiman Yang Tertata

% 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00

Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

% 2.91 2.82 2.73 2.64 2.55 2.59 2.32 2.12 2.00

Rasio Permukiman Layak Huni

% 0.89 0.91 0.92 0.93 0.94 0.89 0.91 0.92 0.93

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

% 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.86 0.00 0.00 0.00

I.3 SASARAN Meningkatnya tata kelola sistem pertanahan

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Penyelesaian Izin Lokasi

% 85.50 85.75 86.00 86.25 86.50 85.00 100.00 100.00 100.00

SASARAN

Meningkatkan akuntabilitas Kinerja OPD

Nilai SAKIP

Nilai B B BB BB A B B BB A

II. 14


Berdasarkan capaian kinerja yang telah dicapai oleh perangkat daerah hingga tahun 2018 dan

perkiraan capaian tahun 2019, dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebesar

87,99 %. Perkiraan maju cakupan ketersediaan rumah layak huni sampai dengan akhir

tahun 2019 adalah sebesar 88,64%. Direncanakan cakupan ketersediaan rumah layak huni

sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebesar 89,66%.

2. Persentase Penurunan Kawasan Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan

bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana

dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Luas kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati

Maluku Tengah Nomor 600.700 Tahun 2014 adalah sebesar 5,82 Ha, sehingga

penanganan kawasan kumuh di fokuskan untuk mengentaskan luas wilayah kawasan

kumuh yang ditetapkan dalam SK tersebut. Tahun 2016, penurunan kawasan kumuh

adalah sebesar 3,08 persen dan mengalami penurunan lagi di tahun 2017 hingga

mencapai 3,00 persen. Pada Tahun 2018 persentase penurunan kawasan kumuh sebesar.

Penurunan wilayah permukiman kumuh ini menunjukkah adanya komitmen pemerintah

daerah dalam mendukung target pencapaian universal akses 100 0 100 (100 persen akses

air minum, 0 persen kumuh dan 100 persen akses sanitasi). Penanganan kumuh di

Kabupaten Maluku Tengah, dilakukan melalui beberapa pola penanganan antara lain

pemugaran; peremajaan; pemukiman kembali dan pengelolaan.

3. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Penetapan atau pemberian sertifikat terhadap suatu lahan merupakan upaya penegasan

terhadap status penguasaan suatu lahan. Seringkali konflik terkait tanah terjadi, sebagai

akibat dari ketidakjelasan status lahan. Tahun 2018, luas lahan bersertifikat mencapai 15%

dan diperkiraan di tahun 2019 kondisi nya masih seperti itu. Minimnya lahan yang memiliki

sertifikat harus menjadi perhatian serius, khususnya jika berkaitan dengan aset tanah

pemerintah daerah. karena seringkali proses pembangunan atau pelaksanaan suatu

pekerjaan fisik menjadi terhambat akibat ketidakjelasan status lahan. Hal ini tentu saja

dapat memberikan kerugian bagi daerah, sehingga di tahun-tahun mendatang penataan

terhadap penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah harus terus

dilakukan.

II. 15


4. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni, menunjukkan kondisi perbandingan antara rumah layak huni

terhadap jumlah penduduk. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin baik realisasi

dan ketersediaan rumah layak huni untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Tahun 2018,

rasio rumah layak huni Kabupaten Maluku Tengah adalah sebesar 0,19 dan diperkirakan

melalui kegiatan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, rasio

rumah layak huni pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,20.

5. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU

PSU merupakan kebutuhan suatu perumahan atau kawasan permukiman atas

ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas penunjang. Cakupan lingkungan yang sehat

dan aman yang didukung PSU menunjukan seberapa besar kawasan perumahan dan

pemukiman yang sehat dan aman dilengkapi dengan PSU yang memadai. Tahun 2018,

cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU adalah sebesar 88,20%

dan diperkirakan pada tahun 2019 meningkat menjadi 89%. Pencapaian indikator ini, tidak

hanya dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana, akan tetapi juga dilakukan

melalui pendekatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tergerak untuk membentuk

dan turut serta dalam penyediaan sarana pelayanan dasar perumahannya agar lebih sehat

dan aman.

6. Persentase Warga negara korban bencana yang memperoleh rumah yang layak huni

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, faktor

non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Kerugian yang

ditimbulkan oleh terjadinya bencana dapat berupa bermacam hal, salah satunya adalah

kerusakan ataupun kehilangan tempat tinggal. Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman secara maksimal mengupayakan agar setiap warga Negara yang terkena

dampak bencana berupa rusak dan hilangnya tempat tinggal, agar dapat memperoleh

rumah layak huni. Tahun 2018, Persentase Warga negara korban bencana yang

memperoleh rumah yang layak huni mencapai 85% dan diperkirakan tahun 2019

meningkat menjadi 87.5%.

8. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang

memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni

II. 16


9. Dalam berbagai aktifitas pembangunan, seringkali terjadi kondisi-kondisi yang menuntut

adanya relokasi masyarakat ke lokasi lain yang lebih baik. Hal ini dikarenakan masyarakat

menempati lahan yang tidak seharusnya di tempati seperti lahan yang tidak diperuntukkan

untuk permukiman atau lahan yang memiliki resiko bencana yang tinggi. Tahun 2018,

persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang

memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni sebesar 100% dan diperkirakan tahun

2019 juga mencapai 100%.

10. Persentase Permukiman Yang Tertata

Persentase permukiman yang tertata menunjukkan perbandingan antara luas kawasan

permukiman yang tertata terhadap keseluruhan luas areal permukiman yang ada. Tahun

2018, permukiman yang tertata mencapai 97% dan dipertahankan dengan kondisi tersebut

hingga tahun 2019.

11. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Tahun 2018, persentase lingkungan permukiman kumuh mencapai 2,59% dan diperkirakan

menurun hingga 2,32% di tahun 2019. Penurunan lingkungan permukiman kumuh yang

ada menunjukkan komitmen yang baik dari pemerintah daerah khususnya Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam upaya pengentasan kekumuhan.

12. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni pada tahun 2018 adalah sebesar 0,89% dan diperkirakan

meningkat menjadi 0,91 di tahun 2019

13. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan tahun 2018 adalah sebesar

0,86% dan diperkirakan menurun hingga 0,35% di tahun 2019.

14. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman juga memiliki kewenangan dalam menangani urusan pertanahan.

Dalam hal ini salah satu tanggung jawab tersebut adalah memfasilitasi dan melaksanakan

mediasi terkait kasus-kasus tanah Negara. Tahun 2018, penyelesaian kasus tanah Negara

yang difasilitasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 100% dan

diperkirakan tahun 2019 juga dengan kondisi yang sama.

II. 17


15. Penyelesaian Izin Lokasi

Penyelesaian ijin lokasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman pada tahun 2018 adalah sebesar 85% dan diperkirakan tahun 2019 mencapai

100%.

16. Nilai SAKIP

Semakin meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan

bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

jelas, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem

penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas

serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

SAKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi

pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan,

mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak

yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan

akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan

terpercaya. Sedangkan sasaran dari SAKIP antara lain : menjadikan instansi pemerintah

yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap

aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya transparansi instansi pemerintah,

terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional,

terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Tahun 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah

mendapat predikat “B” untuk nilai SAKIP dan diperkirakan masih akan sama hingga tahun

2019.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman.

Capaian kinerja sebagaimana yang dijelaskan di atas, tentunya tidak terlepas dari kerja

keras Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah. Pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat

II. 18


untuk tinggal dan menetap secara permanen. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memiliki

kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Akan tetapi

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, ditemukan beberapa

capaian kinerja yang belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut tentu

saja harus menjadi perhatian serius dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perangkat

daerah dan percepatan pencapaian target pembangunan. Berikut beberapa permasalahan dan

hambatan utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman yang mempengaruhi pencapaian kinerja perangkat daerah :

1. Masih Tingginya jumlah rumah tidak layak huni

2. Masih tingginya backlog kepemilikan rumah

3. Tingginya luasan kawasan permukiman kumuh

4. Masih terjadinya ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan

tanah

Adanya permasalahan – permasalahan di atas tentu berdampak terhadap pencapaian

kinerja perangkat daerah yang kemudian mempengaruhi capaian visi dan misi kepala daerah

serta target-target pembangunan yang telah ditetapkan, baik di tingkat daerah maupun

nasional. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017-2022, telah ditetapkan

Visi Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah periode 2017 -2022 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Maluku tengah yang lebih maju sejahtera berkeadilan, dalam

semangat hidup orang basudara”.

Dalam pencapaian visi tersebut, Kabupaten Maluku tengah memiliki 6 Misi, yaitu :

1) Membangun Masyarakat Maluku tengah yang lebih sehat, cerdas, dan professional.

2) Meningkatkan perekonomian Maluku Tengah yang mandiri, berdaya saing, kuat, yang

berpihak pada masyarakat miskin.

3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasaran wilayah yang berwawasan

lingkungan.

4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

5) Mewujudkan kehidupan masyarakat Maluku Tengah yang berahlak mulia, rukun, harmonis,

dan seni budaya.

6) Memperkuat peran perempuan dan pemuda serta peningkatan prestasi olahraga.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana disebutkan di

atas, sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

II. 19


fokus pada Misi Kabupaten Maluku Tengah yang ke-3 yaitu “Meningkatkan ketersediaan dan

kualitas sarana dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan”.

Program yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk

mendukung misi tersebut adalah :

1) Program Pengembangan Perumahan

2) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

3) Program Lingkungan Sehat Perumahan

4) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

5) Program Peningkatan Kualitas Permukiman

6) Program Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman.

Program – program tersebut diatas, selain mempengaruhi capaian kinerja pembangunan

daerah, juga sangat berdampak terhadap capaian program nasional terutama untuk mencapai

standar pelayanan minimal seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2018.

Dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman menghadapi beberapa tantangan dan peluang. Berikut beberapa

tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya :

1. Masih banyaknya jumlah masyarakat yang menempati RTLH

2. Masih terbatasnya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki rumah

sejahtera

3. Masih rendahnya daya beli MBR pada sektor perumahan, baik untuk membeli rumah yang

sudah disediakan pengembang maupun untuk meningkatkan RTLH.

4. Terbatasnya dan mahalnya harga bahan bangunan untuk pembangunan perumahan

5. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelanggaraan pembangunan perumahan masih

kurang maksimal.

6. Masih tingginya backlog kepemilikan rumah

7. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan perumahan perlu

dikembangkan.

8. Koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan kurang optimal.

9. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati RTLH belum seluruhnya di dukung

oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu

meluasnya permukiman kumuh.

II. 20


10. Belum ada hak guna bangunan yang jelas terkait tanah pemda

11. Masih adanya konflik pertanahan antara masyarakat dan pemerintah daerah terkait dengan

kepemilikan tanah

12. Belum ada pembagian tugas yang jelas terhadap bidang pertanahan dengan instansi yang

berhubungan dengan bidang pertanahan lainnya

Secara umum peluang yang dapat diperoleh untuk menghadapi tantangan di atas yaitu :

Peluang :

1. Adanya dukungan dari elemen pemerintahan yaitu eksekutif maupun legislatif.

2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung pengembangan kualitas pekerjaan

konstruksi.

3. Regulasi berbasis teknologi mendukung proses-proses pelaksanaan tugas-tugas

pelayanan.

4. Dukungan Pemerintah pusat untuk mendukung penyediaan perumahan, pengembangan

infrastruktur perumahan dan permukiman di daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses

penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun

rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan

partisipatif. Review terjadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan melakukan

perbandingan antara program dan kegiatan yang telah tertuang di dalam Rancangan Awal

RKPD dengan hasil analisa kebutuhan perangkat daerah. Perbandingan ini dilakukan untuk

melihat kembali kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan program

dan kegiatan di tahun berkenaan. Hasil analisa kebutuhan, didasarkan pada realisasi

pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun sebelumnya, perubahan standar biaya/harga yang

diperlukan dalam melaksanakan rincian suatu kegiatan dan target-target kinerja pelayanan

perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa perbedaan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisa

kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi pelayanan perangkat daerah pada

Tahun 2020. Berikut perbandingan Program/Kegiatan OPD yang disusun berdasarkan

Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan perangkat daerah :

II. 21


Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Kabupaten Maluku Tengah

KODE

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan Penting Urusan/Bidang Urusan


Lokasi Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan


Program /Kegiatan

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana

(Rp)

Vol Satuan Vol Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.04 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

10,013,527,000.00 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

14,234,047,000.00

1.04. 1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

10,013,527,000.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

14,234,047,000.00



669,927,000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


700,213,000.00


Kota Masohi

Jasa Surat Menyurat 2 Jenis 1,998,000.00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kota Masohi

Jasa Surat Menyurat

2 Jenis 1,998,000.00


Kota Masohi


3 Jenis 13,800,000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Masohi


3 Jenis 10,000,000.00


Kota Masohi

Jasa Kebersihan Kantor

1 Jenis 1,500,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kota Masohi

Jasa Kebersihan Kantor

1 Jenis 1,500,000.00

1.04. 1.04.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kota Masohi


3 Paket 7,500,000.00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kota Masohi


3 Paket 2,500,000.00


Kota Masohi

Alat Tulis Kantor 40 Jenis 30,929,000.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kota Masohi

Alat Tulis Kantor 40 Jenis 20,000,000.00


Kota Masohi


3 Paket 10,000,000.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kota Masohi


3 Paket 10,000,000.00


Kota Masohi


3 paket 8,800,000.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kota Masohi


3 Paket 7,500,000.00


Tersebar


15 Kali 300,000,000.00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Tersebar


15 Kali 300,000,000.00


Tersebar


40 paket 225,000,000.00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Tersebar


40 Paket 265,000,000.00

II. 22


KODE





Program /Kegiatan




Program /Kegiatan


(Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.04. 1.04.01. 01.21 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor dan Teknis Lainnya

Kota Masohi

Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor dan Teknis Lainnya yang tersedia

3 Org 50,400,000.00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor dan Teknis Lainnya

Kota Masohi


3 Org 50,400,000.00

1.04. 1.04.01. 01.22 Rapat Forum SKPD Kota

Masohi Jumlah Rapat Forum SKPD

50 Org 20,000,000.00 Rapat Forum SKPD Kota

Masohi Jumlah Rapat Forum SKPD

50 Org 31,315,000.00



154,000,000.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


151,973,000.00


Kota Masohi

Jumlah peralatan gedung kantor

10 Unit 154,000,000.00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kota Masohi

Jumlah peralatan gedung kantor

10 Unit 151,973,000.00



155,000,000.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


30,000,000.00

1.04. 1.04.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersebar


3 Org 155,000,000.00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersebar


3 Org 30,000,000.00

1.04. 1.04.01. 15 Program Pengembangan Perumahan


6,160,000,000.00 Program Pengembangan Perumahan


7,671,920,000.00


Kota Masohi

Jumlah Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan yang ditetapkan

1 Dok 500,000,000.00 Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan

Kota Masohi


1 Dok 500,000,000.00

1.04. 1.04.01. 15.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersebar

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perumahan

3 Lap 180,000,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersebar

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perumahan

3 Lap 150,000,000.00


Tersebar

Biaya Operasional Proyek ( BOP ) Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya yang tersedia

1 Paket 230,000,000.00

Biaya Operasional Proyek ( BOP ) Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya

Tersebar


1 Paket 405,318,000.00

1.04. 1.04.01. 15.11 Identifikasi, Survey dan Pendataan Perumahan

Tersebar Data Perumahan 1 Paket 175,000,000.00 Identifikasi, Survey dan Pendataan Perumahan

Tersebar Data Perumahan 1 Paket 175,000,000.00


Tersebar Jumlah RLH Yang Dibangun

1 Paket 2,537,500,000.00 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS )


1 Paket 1,225,000,000.00

II. 23


KODE





Program /Kegiatan




Program /Kegiatan


(Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.04. 1.04.01. 15.14

Bantuan Stimulan Perumahan Sawadaya ( BSPS ) ( DAK AFFIRMASI )


1 Paket 2,537,500,000.00

Bantuan Stimulan Perumahan Sawadaya ( BSPS ) ( DAK AFFIRMASI )


1 Paket 5,216,602,000.00


135,000,000.00 Program Lingkungan Sehat Perumahan

100,690,000.00

1.04. 1.04.01. 16.01

Penyuluhan dan Penyusunan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan

Tersebar

Jumlah Penyuluhan dan Penyusunan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan

1 Kegiatan 135,000,000.00

Penyuluhan dan Penyusunan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan

Tersebar


1 Kegiatan 100,690,000.00


Cakupan perumahan korban bencana yang ditangani

400,000,000.00 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

Cakupan perumahan korban bencana yang ditangani

334,251,000.00


Leihitu Jumlah rumah korban bencana yang ditangani

1 Paket 400,000,000.00 Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam

Leihitu Jumlah rumah korban bencana yang ditangani

1 Paket 334,251,000.00


Persentase pemukiman yang tertata

2,189,600,000.00 Program Peningkatan Kualitas Permukiman

Persentase pemukiman yang tertata

5,120,000,000.00


Kota Masohi

Data Kawasan Permukiman

1 Lap 150,000,000.00 Identifikasi, Survey dan Pendataan Kawasan Permukiman

Kota Masohi


1 Lap 150,000,000.00


Kota Masohi


3 Lok 500,000,000.00 Penetapan Kebijakan, Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman

Kota Masohi


3 Lok 500,000,000.00

1.04. 1.04.01. 21.07 Pembangunan Infrstruktur Kawasan Permukiman

Tersebar Jumlah PSU yang dibangun

1 Pkt 1,539,600,000.00 Pembangunan Infrstruktur Kawasan Permukiman

Tersebar Jumlah PSU yang dibangun

1 Pkt 4,470,000,000.00



150,000,000.00 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman


125,000,000.00


Kota Masohi

Biaya Operasional Proyek ( BOP ) Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU )

1 Paket 150,000,000.00


Kota Masohi


1 Paket 125,000,000.00

2.04 Urusan Pertanahan 250,000,000.00 Urusan Pertanahan 123,924,000.00

II. 24


KODE





Program /Kegiatan




Program /Kegiatan


(Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


250,000,000.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

123,924,000.00


Persentase penyelesaian konflik pertanahan

100,000,000.00 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan


48,924,000.00


Kota Masohi


5 Dok 100,000,000.00 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Kota Masohi


5 Dok 48,924,000.00

2.04. 1.04.01. 16

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

150,000,000.00

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

75,000,000.00


Kota Masohi

1 Dok 150,000,000.00 Survey Pengumpulan dan Penataan Data Fisik Tanah Pemda

Kota Masohi

1 Dok 75,000,000.00

2.12 Urusan Penanaman Modal

17,252,000.00 Urusan Penanaman Modal

17,200,000.00


17,252,000.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

17,200,000.00


17,252,000.00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

17,200,000.00

2.12. 1.04.01. 15.16 Masohi Expo Kota

Masohi Jumlah kegiatan masohi expo

1 Kegiatan 17,252,000.00 Masohi Expo Kota

Masohi Jumlah kegiatan masohi expo

1 Kegiatan 17,200,000.00

10,280,779,000.00 14,375,171,000.00

II. 25


Berdasarkan review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Maluku Tengah

Tahun 2020, diketahui bahwa terdapat beberapa perubahan yang terjadi dalam program dan

kegiatan tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Perubahan ini meliputi

penyesuaian anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan tersebut.

Perubahan ini terjadi setelah dilakukan analisa lebih lanjut terkait kebutuhan anggaran yang

dibutuhan oleh perangkat daerah pada tahun 2020. Perubahan tersebut antara lain :

1. Perubahan yang terjadi dalam rangka efisiensi anggaran kegiatan, dimana terjadi

pengurangan anggaran di beberapa kegiatan tanpa mengurangi target kegiatan.

2. Perubahan yang terjadi dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pencapaian kinerja,

sehingga terjadi penambahan pagu di beberapa kegiatan prioritas perangkat daerah dalam

rangka percepatan pencapaian target pembangunan daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kegiatan terkait kebutuhan

dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta

kebutuhan pembangunan tahunan yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi

perangkat daerah.

Sebagai salah satu kebutuhan masyarakat yang mendasar, penyediaan perumahan dan

infrastruktur permukiman tentu saja menjadi hal yang akan diusulkan oleh masyarakat untuk

mendapatkan penanganan pemerintah daerah. Usulan program dan kegiatan oleh masyarakat,

didapatkan melalui beberapa mekanisme seperti : pengajuan proposal ke Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman, Usulan pada Musrenbang Kecamatan dan RKPD Kabupaten

Maluku Tengah dan Usulan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten

Maluku Tengah.

Sebagian besar usulan masyarakat yang ditujukan ke Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman untuk tahun 2020 adalah terkait bantuan stimulan perumahan untuk penanganan

rumah tidak layak huni dan pembangunan infrastruktur permukiman yang merupakan isu

strategis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat sesuai dengan tugas

dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku

Tengah:

II. 26


Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku tengah

Kode Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran / Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6

1.04. 1.04.01. 02.42 Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor

- ***) Rehabilitasi Sedang bangunan gedung kantor (tidak sederhana) Kantor Camat, Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah (Kolektif) (0,01 M2) (Rp. 16.750)

Kecamatan Teon Nila

Serua

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi

1 Unit Musrenbang Kecamatan


***) Pembangunan perumahan layak huni neg. ouw, RW 000, Kelurahan Ouw, Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah (80 Unit) (Rp. 80)

Kecamatan Saparua Timur,

Jumlah RTLH yang tertangani


1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni neg. SSA, RW 000, Kelurahan Siri Sori Amalatu, Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah (100 Unit) (Rp. 100)

Kecamatan Saparua Timur



1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni neg. Ullath, RW 000, Kelurahan Ullath, Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah (50 Unit) (Rp. 50)

Kecamatan Saparua Timur



1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni -, RW 000, Kelurahan Lisabata Timur, Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah (20 Unit) (Rp. 20)

Kecamatan Seram

Utara Barat



II. 27



Besaran / Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6

1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni -, RW 000, Kelurahan Warasiwa, Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah (12 Unit) (Rp. 12)

Kecamatan Seram

Utara Barat



1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni Laha, RW 000, Kelurahan Laha, Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah (20 Unit) (Rp. 20)

Kecamatan Telutih



1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni Desa Bumey, RW 000, Kelurahan Bumey, Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah (25 Unit) (Rp. 25)

Kecamatan Teon Nila

Serua



1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni Desa Issu, RW 000, Kelurahan Issu, Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah (25 Unit) (Rp. 25)

Kecamatan Teon Nila

Serua



1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni Desa Jerili, RW 000, Kelurahan Jerili, Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah (25 Unit) (Rp. 25)

Kecamatan Teon Nila

Serua



1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni Desa Layeni, RW 000, Kelurahan Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah (0 Unit) (Rp. 0)

Kecamatan Teon Nila

Serua


Musrenbang Kecamatan

II. 28



Besaran / Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6

1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni Desa Lesluru, RW 000, Kelurahan Lesluru, Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah (25 Unit) (Rp. 25)

Kecamatan Teon Nila

Serua



1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni Desa Nakupia, RW 000, Kelurahan Nakupia, Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah (25 Unit) (Rp. 25)

Kecamatan Teon Nila

Serua



1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni Desa Sifluru, RW 000, Kelurahan Sifluru, Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah (25 Unit) (Rp. 25)

Kecamatan Teon Nila

Serua



1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni Desa Waru, RW 000, Kelurahan Waru, Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah (25 Unit) (Rp. 25)

Kecamatan Teon Nila

Serua



1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni Desa Watludan, RW 000, Kelurahan Watludan, Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah (25 Unit) (Rp. 25)

Kecamatan Teon Nila

Serua



II. 29



Besaran / Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6

1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni Desa Wotay, RW 000, Kelurahan Wotay, Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah (25 Unit) (Rp. 25)

Kecamatan Teon Nila

Serua



1.04. 1.04.01. 15.13 - Pembangunan perumahan layak huni Assilulu, RW 000, Kelurahan Asilulu, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (0 Unit) (Rp. 0)

Kecamatan Leihitu


Musrenbang Kecamatan

1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni RT. 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 dan RT. 11, RW 000, Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah (330.000 Unit) (Rp. 330.000)

Kecamatan Kota

Masohi



1.04. 1.04.01. 15.13 - Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Desa Kobi, RW 000, Kelurahan Kobi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah (300 unit) (Rp. 300)

Kecamatan Seram

Utara Timur Kobi



1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni Lafa, RW 000, Kelurahan Lafa, Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah (57 Unit) (Rp. 57)

Kecamatan Telutih



II. 30



Besaran / Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6

1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni Ulahahan, RW 000, Kelurahan Ulahahan, Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah (30 Unit) (Rp. 30)

Kecamatan Telutih



1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni Negeri Yamalatu, RW 000, Kelurahan Yamalatu, Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah (30 Unit) (Rp. 30)

Kecamatan Telutih



1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Renovasi rumah tidak layak huni Kaitetu, RW 000, Kelurahan Kaitetu, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (10 Unit) (Rp. 10)

Kecamatan Leihitu



1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni -, RW 000, Kelurahan Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah (15 Unit) (Rp. 15)

Kecamatan Seram

Utara Barat



1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni Desa Kokroman, RW 000, Kelurahan Kokroman, Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah (25 Unit) (Rp. 25)

Kecamatan Teon Nila

Serua



1.04. 1.04.01. 15.13 - Pembangunan perumahan layak huni Desa Kuralele, RW 000, Kelurahan Kuralele, Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah (25 Unit) (Rp.

Kecamatan Teon Nila

Serua



II. 31



Besaran / Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6

25)

1.04. 1.04.01. 15.13 - ***) Pembangunan perumahan layak huni Desa Messa, RW 000, Kelurahan Messa, Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah (25 Unit) (Rp. 25)

Kecamatan Teon Nila

Serua



1.04. 1.04.01. 15.13 ***) Renovasi rumah tidak layak huni gale-gale, RW 000, Kelurahan Gale-gale, Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah (20 Unit) (Rp. 20)

Kecamatan Seram Utara Barat,



1.04. 1.04.01. 15.13 Pembangunan perumahan layak huni Desa Usliapan, RW 000, Kelurahan Usliapan, Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah (25 Unit) (Rp. 25)

Kecamatan Teon Nila

Serua



1.04. 1.04.01. 16.16 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat

- ***) Pembangunan Drainase Lingkungan Titawaai, RW 000, Kelurahan Titawaai, Kecamatan Nusa Laut Kabupaten Maluku Tengah (100 M) (Rp. 20.000.000)

Kecamatan Nusa Laut

Panjang drainase lingkungan yang dibangun

100 Meter Musrenbang Kecamatan

II. 32



Besaran / Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6

1.04. 1.04.01. 16.16 - Pembangunan Drainase Lingkungan Negeri adm. waimusi, RW 000, Kelurahan Waimusi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah (2.000 M) (Rp. 400.000.000)

Kecamatan Seram

Utara Timur Kobi


2 Km Musrenbang Kecamatan

1.04. 1.04.01. 16.16 - ***) Pembangunan Drainase Lingkungan Negeri Hunisi, RW 000, Kelurahan Hunisi, Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah (300 M) (Rp. 60.000.000)

Kecamatan Telutih


300 M Musrenbang Kecamatan

III. 1


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang manjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan

antara lain :

3.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik

Tahun 2020-2024

Berdasarkan RPJMN Teknokratik 2020-2024, Tema Pembangunan Nasional

adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan

Berkesinambungan”. Dalam upaya mewujudkan kondisi tersebut, ada beberapa fokus

pembangunan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah Fokus Pembangunan

Infrastruktur yang meliputi : Pembangunan Transportasi, Telekomunikasi, Sumber Daya

Air, Perumahan dan Permukiman. Sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang

dalam RPJMN Teknokratik, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah juga telah

menetapkan beberapa Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022 yang

diantaranya adalah Meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur daerah,

dimana perumahan dan kawasan permukiman menjadi salah satu fokus pelaksanaan.

Hal ini kemudian diturunkan ke dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Tahun 2017-2022, dengan target-target kinerja yang sesuai dengan fungsi

pelayanan perangkat daerah dalam upaya pencapaian target pembangunan daerah

dan pembangunan nasional.

3.1.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005 -2025.

Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007, Kebijakan Nasional perumahan dan

kawasan permukiman yang termaktub dalam pasal – pasal berikut:

1) Bab II.2 huruf D.5 : Memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat untuk

mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

III. 2


2) Bab V.1.5 Butir 19 : Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana

pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang

terjangkau daya beli masyarakat.

Arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak

dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta di dukung oleh prasarana, sarana

permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara professional,

kredibel, mandiri, efisien.

2) Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana

pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang

berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta

meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan.

3) Pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang

memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

3.1.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan perumahan

tercantum pada pasal 129 huruf a yaitu : Dalam penyelenggaraan perumahan dan

kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau

memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi

dan teratur. Amanat pembangunan perumahan dan kawasan pembangunan untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai Pasal 15 adalah sebagai berikut :

a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota

dibidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada

kebijakan dan strategi nasional dan propinsi.

b) Menyusun dan melaksanakan kebijakandaerah dengan berpedoman pada strategi

nasional dan propinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa.

III. 3


c) Teknologi dibidang perumahan dan kawasan permukiman;

d) Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan

permukiman pada tingkat kabupaten/kota.

e) Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan

kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan,

permukiman,lingkungan hunian dan kawasan permukiman.

f) Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan

serta pemanfaatan.

g) Industri dalam negeri yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan

lokal yang aman bagi kesehatan.

h) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan

perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan

dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.

i) Melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota.

j) Melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat

kabupaten/kota.

k) Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

l) Melaksanakan kebijakan dan strategi daerah propinsi dalam penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan

nasional.

m) Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan

kawasan permukiman.

n) Mengawasai pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang

perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.

o) Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung

terwujudnya perumahan bagi MBR.

p) Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama

bagi MBR.

q) Menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan

III. 4


r) Memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan

pembangunan rumah swadaya.

3.1.4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat 2015-2019

Peraturan Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015

Tahun 2015 tercantum visi, misi, arah kebijakan dan pengembangan kebijakan yang

menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang

handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian

berlandaskan gotong royong.

Misi yang berkaitan dengan bidang perumahan rakyat :

- Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat

untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka

mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip

“infrastruktur untuk semua”.

Sasaran Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat :

1. Meningkatnya Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, data dan

Informasi serta Evaluasi Kinerja Pembangunan Perumahan.

2. Terbangunnya 550.000 unit sarusun (satuan rumah susun) yang dilengkapi PSU

pendukungnya.

3. Terbangunnya 50.000 unit rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim,

dan perbatasan Negara.

4. Terwujudnya keswadayaan untuk peningkatan kualitas dan pembangunan

rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 1.750.000 Masyarakat

Berpenghasilan Rendah.

5. Pembinaan umum dan pengembangan rumah umum dan komersil :

III. 5


a. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan rumah umum dan komersial.

b. Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan Rusun melalui

penyertaan modal Negara untuk Perum Perumnas

c. Terfasilitasinya pengelolaan rumah susun sewa bagi MBR yang dilaksanakan

oleh BUMN.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perumahan, lingkungan permukiman serta sistem

pengelolaan pertanahan.

3.2.2 Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan

tujuan organisasi adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja OPD

2. Terpenuhinya Rumah Layak Huni Yang Terjangkau

3. Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan

4. Meningkatnya tata kelola sistem pertanahan

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada target tujuan dan sasaran pembangunan

daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Berdasarkan telaahan terhadap program/kegiatan di Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Tahun 2020, serta memperhatikan Indikator Kinerja

Utama Perangkat Daerah sebagaimana yang tercantum di dalam Renstra Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022, maka diperoleh

III. 6


rumusan yang terdiri dari 11 Program dengan 28 Kegiatan dengan lokasi

kegiatan tersebar di Kecamatan Kota Masohi dan beberapa kecamatan lainnya

di Kabupaten Maluku Tengah. Berikut tabel Program dan Kegiatan Tahun 2020

dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

seperti disajikan pada Tabel 3.1. berikut :

III. 16


Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana

(Rp) Sumber

Dana

Target capaian kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Volume Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.04 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 14,252,732,000.00 14,234,047,000.00

1.04. 1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 14,252,732,000.00 14,234,047,000.00

1.04. 1.04.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor

648,898,000.00 700,213,000.00

1.04. 1.04.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat Kota

Masohi 2 Jenis 1,998,000.00 APBD 2 Jenis

1,998,000.00



Kota Masohi

3 Jenis 10,000,000.00 APBD 3 Jenis 10,000,000.00

1.04. 1.04.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor Kota


1,500,000.00

1.04. 1.04.01. 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kota Masohi

3 Paket 2,500,000.00 APBD 3 Paket 2,500,000.00

1.04. 1.04.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Kota


20,000,000.00

1.04. 1.04.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kota Masohi

3 Paket 10,000,000.00 APBD 3 Paket 10,000,000.00



Kota Masohi

3 paket 7,500,000.00 APBD 3 paket 7,500,000.00



Tersebar 15 Kali 300,000,000.00 APBD 15 Kali 300,000,000.00



Tersebar 40 paket 225,000,000.00 APBD 40 paket 265,000,000.00

1.04. 1.04.01. 01.21 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor dan Teknis Lainnya


Kota Masohi

3 Org 50,400,000.00 APBD 3 Org 50,400,000.00

1.04. 1.04.01. 01.22 Rapat Forum SKPD Jumlah Rapat Forum SKPD

Kota Masohi

50 Org 20,000,000.00 APBD 50 Org 31,315,000.00

III. 17




Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting




(Rp)

Sumber

Dana

Target capaian

kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Volume Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



151,973,000.00 151,973,000.00

1.04. 1.04.01. 02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor

Kota Masohi

10 Unit 151,973,000.00 APBD 10 Unit 151,973,000.00



70,290,000.00 30,000,000.00

1.04. 1.04.01. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Tersebar 3 Org 70,290,000.00 APBD 3 Org 30,000,000.00

1.04. 1.04.01. 15 Program Pengembangan Perumahan Cakupan ketersediaan rumah layak huni

8,157,253,000.00 7,671,920,000.00



Kota Masohi

1 Dok 500,000,000.00 APBD -

-

500,000,000.00

1.04. 1.04.01. 15.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perumahan

Tersebar 3 Lap 130,000,000.00 APBD 3 Lap 150,000,000.00



Tersebar 1 Paket 320,000,000.00 APBD 1 Paket 405,318,000.00

1.04. 1.04.01. 15.11 Identifikasi, Survey dan Pendataan Perumahan Data Perumahan Tersebar 1 Paket 175,000,000.00 APBD 1 Paket 175,000,000.00

1.04. 1.04.01. 15.13 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) Jumlah RLH Yang

Dibangun Tersebar 1 Paket 1,815,651,000.00 APBD 1 Paket

1,225,000,000.00


Jumlah RLH Yang Dibangun

Tersebar 1 Paket 5,216,602,000.00 APBD 1 Paket 5,216,602,000.00


Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Ddukung Dengan PSU

100,690,000.00 100,690,000.00

1.04. 1.04.01. 16.01 Penyuluhan dan Penyusunan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan


Tersebar 1 Kegiatan 100,690,000.00 APBD 1 Kegiatan 100,690,000.00


Cakupan Ketersediaan Rumah layak huni bagi korban bencana

334,251,000.00 334,251,000.00


Jumlah rumah korban bencana yang ditangani

Leihitu 1 Paket 334,251,000.00 APBD 1 Paket 334,251,000.00

1.04. 1.04.01. 21 Program Peningkatan Kualitas Permukiman Persentase pemukiman yang tertata

4,664,377,000.00 5,120,000,000.00

III. 18




Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting




(Rp)

Sumber

Dana

Target capaian

kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Volume Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Kota Masohi

1 Lap 150,000,000.00 APBD 1 Lap 150,000,000.00



Kota Masohi

3 Lok 500,000,000.00 APBD 3 Lok 500,000,000.00

1.04. 1.04.01. 21.07 Pembangunan Infrstruktur Kawasan Permukiman Jumlah PSU yang dibangun

Tersebar 1 Pkt 4,014,377,000.00 APBD 1 Pkt 4,470,000,000.00



125,000,000.00 125,000,000.00



Kota Masohi

1 Paket 125,000,000.00 APBD 1 Paket 125,000,000.00

2.04 Urusan Pertanahan 105,239,000.00 123,924,000.00

2.04. 1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 105,239,000.00 123,924,000.00



30,239,000.00 48,924,000.00



Kota Masohi

5 Dok 30,239,000.00 APBD 5 Dok 48,924,000.00

2.04. 1.04.01. 16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Cakupan penguasaan dan pemanfaatan tanah pemda

75,000,000.00 75,000,000.00


Dokumen Data Fisik Tanah Pemda

Kota Masohi

1 Dok 75,000,000.00 APBD 1 Dok 75,000,000.00

2.12 Urusan Penanaman Modal 17,200,000.00 17,200,000.00

2.12. 1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 17,200,000.00 17,200,000.00


Persentase peningkatan promosi

17,200,000.00 17,200,000.00

2.12. 1.04.01. 15.16 Masohi Expo Jumlah kegiatan masohi expo

Kota Masohi

1 Kegiatan 17,200,000.00 APBD 1 Kegiatan 17,200,000.00

14,375,171,000.00 14,449,313,000.00

IV. 1

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) 2021 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan Tahun 2020

Rancangan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kabupaten Maluku

Tengah pada tahun 2020 terdiri dari 11 Program dengan 28 Kegiatan dengan total

kebutuhan dana sebesar Rp.14.375.171.000,00. Adapun Rencana Kerja dan

Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

IV. 2


Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

Kebutuhan Dana (Rp)

Sumber Dana Volume Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8


Meningkatnya Kenyamanan dan kelancaran administrasi perkantoran

95 % 619,600,000.00


Jenis jasa surat - menyurat yang disediakan

Kota Masohi 2 Jenis 2,000,000.00

DAU


Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik


DAU


Jumlah jasa kebersihan kantor


DAU

1.04. 1.04.01. 01.09 Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan


DAU


Jumlah ATK yang di sediakan


DAU


Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan


DAU

1.04. 1.04.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Undang-undang

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


DAU

1.04. 1.04.01. 01.17 Penyediaan Makan Minum

Jumlah makan minum yang disediakan

Kota Masohi 30 Orang 5,000,000.00

DAU

IV. 3



(output)

Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

Kebutuhan Dana (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8


Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota Masohi 12 Bulan 300,000,000.00

DAU


Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kota Masohi 12 Bulan 225,000,000.00

DAU

1.04. 1.04.01. 01.22 Rapat Forum SKPD Jumlah Peserta Rapat Kota Masohi 50 Orang 40,000,000.00

DAU

1.04. 1.04.01. 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasana Aparatur

Persentase kebutuhan sarana dan prasarana pendukung aparatur yang terpenuhi

70 % 85,000,000.00


Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan

Kota Masohi 1 Paket 75,000,000.00

DAU

1.04. 1.04.01. 02.28 Pemerliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan

Kota Masohi 1 Paket 10,000,000.00

DAU


Meningkatnya kinerja Aparatur

80 % 30,000,000.00

1.04. 1.04.01. 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan diklat

Kota Masohi 2 Orang 30,000,000.00

DAU

1.04. 1.04.01. 15 Program Pengembangan Perumahan

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

89.66 % 7,846,602,000.00

1.04. 1.04.01. 15.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Laporan Monev Perumahan Tersebar 3 Laporan 150,000,000.00

DAU

IV. 4



(output)

Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

Kebutuhan Dana (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8


Jenis Operasional Proyek Tersebar 5 Jenis 300,000,000.00

DAU

1.04. 1.04.01. 15.11 Indentifikasi, Survey dan Pendataan Perumahan

Jumlah data perumahan yang tersedia

Tersebar 1 Laporan 180,000,000.00

DAU



Tersebar 242 Unit 5,216,602,000.00

DAK

1.04. 1.04.01. 15.18 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Jumlah rumah layak huni yang terbangun

Tersebar 1 Paket 2,000,000,000.00

DAU

1.04. 1.04.01. 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan (***)

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

91.8 % 735,000,000.00

1.04. 1.04.01. 16.03 Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan

Jumlah penyuluhan dan pengawasan lingkungan sehat perumahan yang dilakukan

Tersebar 4 Kali 135,000,000.00

DAU

1.04. 1.04.01. 16.16 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat

Jenis sarana dan prasarana yang dibangun

Tersebar 1 Paket 600,000,000.00

DAU

IV. 5



(output)

Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

Kebutuhan Dana (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8



100 % 400,000,000.00

1.04. 1.04.01. 18.01 Fasilitasi dan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam

Jumlah rumah korban bencana alam yang direhabilitasi

Tersebar 20 Unit 400,000,000.00

DAU



0.08 % 4,150,000,000.00


Jumlah data kawasan permukiman yang tersedia


DAU

1.04. 1.04.01. 21.05 Penyusunan Rencana Penataan Permukiman Kumuh

Jumlah Dokumen Perencanaan

Kota Masohi 1 Dokumen 500,000,000.00

DAU

1.04. 1.04.01. 21.06 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman

Jumlah PSU yang dibangun Kota Masohi 3 Unit 3,500,000,000.00

DAU

1.04. 1.04.01. 22 Program Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Permukiman

Persentase permukiman yang tertata

97 % 720,000,000.00

1.04. 1.04.01. 22.01 Penyediaan Kasiba dan Lasiba Untuk Kawasan Permukiman

Jumlah kasiba dan lisiba yang tersedia

Tersebar 1 Lokasi 450,000,000.00

DAU

IV. 6



(output)

Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

Kebutuhan Dana (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8

1.04. 1.04.01. 22.03 Sosialisasi program pengendalian dan pemanfaatan Kawasan Permukiman

Jumlah sosialisai pengendalian dan pemanfaatan kawasan permukiman

Kota Masohi 1 Kali 70,000,000.00

DAU


Jenis Operasional Proyek Kota Masohi 5 Jenis 200,000,000.00

DAU

2.04. 1.04.01. 16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

Persentase penataan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah

80 % 175,000,000.00

2.04. 1.04.01. 16.03 Penerbitan Izin Lokasi Jumlah ijin lokasi yang diberi rekomendasi

Kota Masohi 1 Dokumen 75,000,000.00

DAU


Jumlah data tanah pemda Tersebar 1 Dokumen 100,000,000.00

DAU

2.04. 1.04.01. 19 Program Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan

Persentase pengawasan dan pengendalian tanah negara

100 % 100,000,000.00

2.04. 1.04.01. 19.02 Fasilitasi dan Mediasi Konflik Pertanahan

Jumlah konflik pertanahan yang dimediasi dan difasilitasi


DAU

4.05. 1.04.01. 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (***)

Persentase Tata Kelola Kepegawaian

100 % 30,000,000.00

IV. 7



(output)

Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target

Kebutuhan Dana (Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8

4.05. 1.04.01. 30.65 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

persentase tata kelola kepegawaian

Kota Masohi 1 Sistem 30,000,000.00

DAU

14,891,202,000.00

V. 1


BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku

Tengah Tahun 2020 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-3, periode

Renstra 2017-2022. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas

dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

dalam mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta

sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2020.

Sebagai upaya untuk memberikan layanan kepada masyarakat pada sektor

perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan, Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman senantiasa berusaha untuk melaksanakan program dan

kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022 dan RKPD

Kabupaten Maluku Tengah. Namun kita menyadari bahwa program dan kegiatan yang

sudah kami tuangkan dalam rencana kerja belum maksimal.

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

(Sustainable Development) yang transparan dan akuntabel serta komprehensif, maka

pembangunan parasarana, sarana dan utilitas pendukung dapat berjalan secara baik

dan optimal sehingga semua pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya dapat mendukung

visi, misi Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman.

Demikian rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020.

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN … · Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini memuat tujuan, sasaran, indicator kinerja, program dan kegiatan pembangunan yang disusun

Documents