KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH NOMOR : 188.4/ 03 /DISPERSIPDA TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PADA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA Menimbang : Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas - tugas kedinasan pada Unit Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menetapkan Tim Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Kepala Dinas. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah TK. II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
131
Embed
Dinas Perpustakaan dan Kearsip Daerah · / & 0 ,(, 0 ,(, -('/ -(' 1 -) % 0 )
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
NOMOR : 188.4/ 03 /DISPERSIPDA
TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 DAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PADA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
Menimbang : Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas - tugas kedinasan pada Unit
Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu
Utara, maka perlu menetapkan Tim Penyusunan Laporan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan
Kepala Dinas.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah
TK. II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 215);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 69 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta
Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 69);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2016 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2016 Nomor 93).
Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018
Kegiatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun
2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 pada Kegiatan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun Anggaran 2018 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan
Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 ;
b. Mengelola data dan melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator
kinerja yang telah ditetapkan didalam dokumen perencanaan; dan
c. Menyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 dan
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 serta data pendukung lainnya.
KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan
ini dibebankan pada DPA Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 Kode Rekening :
2.17.2.17.01.01.06.01.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Ditetapkan di : Masamba
Pada Tanggal : 04 Januari 2018
KEPALA DINAS,
Drs. MAHARUDDIN
NIP: 19621231 198901 1 037
Tembusan, disampaikan kepada yth :
1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara di
Masamba.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR : 188.4/ 03 /DISPERSIPDA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PERJANJIAN KINERJA PADA KEGIATAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2018
SUSUNAN KEANGGOTAN TIM
I. PENANGGUNGJAWAB : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Luwu Utara
II. KETUA : Sekretaris
III. SEKRETARIS : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
IV. ANGGOTA : 1. Kabid Pengolahan, Layanan dan Pelestarian
Bahan Perpustakaan
2. Kabid Pengembangan Perpustakaan dan
Pemberdayaan Kegemaran Membaca
3. Kabid Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan
Arsip
4. Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan
5. Kasi Pelestarian dan Layanan Arsip
6. Kasi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran
Membaca
7. Kasi Layanan, Otomasi dan Kerjasama
Perpustakaan
8. Kasi Pelestarian Bahan Perpustakaan
9. Kasi Pembinaan dan Pengembangan
Perpustakaan
10. Kasi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga
Perpustakaan
11. Kasi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan
Bahan Perpustakaan
12. Kasi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip
13. Kasi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan
14. YUSMAENIH
KEPALA DINAS,
Drs. MAHARUDDIN
NIP: 19621231 198901 1 037
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
NOMOR : 188.4/19/DISPERSIPDA
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2016 - 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu
menetapkan Keputusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah
TK. II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 215);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 69 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta
Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 69);
Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017
Kegiatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 Tahun 2017
sebagaimana pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan.
KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3. Penyusunan Laporan Kinerja Serta Melakukan Evaluasi Pencapaian
Kinerja Sesuai Dokumen Rencana Strategis.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Ditetapkan di : Masamba
Pada Tanggal : 04 Januari 2017
KEPALA DINAS,
Drs. MAHARUDDIN
NIP: 19621231 198901 1 037
Tembusan, disampaikan kepada yth :
1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara di
Masamba.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH LUWU UTARA
NOMOR : / /DISPERSIPDA/2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016 – 2021
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Utara
Tahun 2016 – 2021
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
Utama
Satuan
Meningkatkan Kinerja
Administrasi
Pemerintah
Terwujudnya
pengelolaan
keuangan daerah
yang akuntabel dan
berorientasi publik
Laporan Keuangan
Tepat Waktu dan
sesuai SAP
Tepat
Waktu
Terwujudnya laporan
kinerja administrasi
pemerintahan yang
transparan dan dapat
diakses oleh public
Status laporan kinerja
berkate
gori baik
B
Meningkatnya
Kualitas Pengelolaan
Kearsipan Daerah
Meningkatnya
pengelolaan arsip
secara baku pada
SKPD dan pemerintah
desa
Rasio SKPD dan desa
yang menerap
kan Arsip Secara Baku
%
Rasio SKPD yang
diakuisisi arsipnya
%
Meningkatnya
kualitas dan kuantitas
sumber daya
pengelola arsip pada
instansi pemerintah
Rasio pengelola arsip
instansi pemerin
tah yang profesional
%
Meningkatnya Minat
Baca dan Belajar
Masyarakat
Meningkatnya
pengunjung
perpustakaan
Rasio pengun
jung perpustakaan
dengan Jumlah
Populasi yang harus
dilayani.
%
Meningkatnya
kualitas pelayanan
dan sarana literasi
masyarakat
Rasio perpustakaan
yang aktif sesuai
standar nasional
%
Persentase Aparatur
yang mengikuti
bimbingan teknis
pengelo
laan perpusta
kaan
%
KEPALA DINAS,
Drs. MAHARUDDIN
NIP: 19621231 198901 1 037
i
Kata Pengantar
Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan izin Nya,
Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun berdasarkan
target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah berdasarkan target kinerja RPJMD 2016-2021
yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021, Rencana Kerja Tahun
2017 dan penganggaran program dan kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Utara.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
disusun untuk memenuhi kewajiban setiap instansi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
Perlunya akuntabilitas kinerja dalam proses pemerintahan merupakan prinsip dasar dari good
governance dan clean government. Makna dari akuntabilitas sendiri adalah setiap program dan kegiatan
dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Oleh karena itu, sebagai
salah satu asas umum dalam penyelenggaraan daerah maka asas dalam pengelolaan keuangan Negara
adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Kewajiban perangkat daerah melaporkan akuntabilitas
keuangan dan kinerja salah satunya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penetapan Kinerja, Pelaporan
Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review.
Sebagai perangkat daerah yang berorientasi kepada pelayanan publik, dokumen Laporan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Utara juga merupakan bentuk transparansi dan
pertanggungjawaban institusi kepada publik yang telah menggunakan dana publik melalui APBD Tahun
Anggaran 2017, sehingga apa yang menjadi kinerja Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2017
dapat dilihat dalam laporan ini. Dalam menyajikan laporan, masih banyak terdapat kekurangan atau
kelemahan dalam penyusunannya baik data maupun bahasa, dan tentunya kritik, saran serta
tanggapan yang konstruktif sangat diharapkan untuk kinerja dan kesempurnaan laporan ini. Lebih dan
kurangnya diucapkan terima kasih.
Masamba, 2 Januari 2017 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH,
Drs. MAHARUDDIN NIP. 196212311989011037
ii
Ringkasan Eksekutif
Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun Anggaran 2017
kepada publik. Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya
merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah
kepada masyarakat.
Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menentukan
kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas,
produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, tetapi juga bermanfaat sebagai
alat pengukuran kinerja (keberhasilan/kegagalan organisasi), media pemberian reward/punishment,
memudahkan proses evaluasi, perbaikan untuk perencanaan berikutnya serta mempercepat
pelaksanaan budaya kinerja.
Dalam Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Perjanjian
Kinerja Tahun 2018 ini, disajikan beberapa hal yang dapat berupa keberhasilan maupun
ketidakberhasilan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara secara
menyeluruh baik dari Bidang Perpustakaan maupun Bidang Kearsipan . Keberhasilan itu antara lain :
1. Terlaksananya dengan baik tugas-tugas administarasi perkantoran dan pelaksanaan fungsi bidang
perpustakaan dan kearsipan diantaranya :
a. Penatausahaan, pengolahan dan pelaporan tata administrasi perkantoran, kepegawaian,
keuangan dan asset dengan baik dan tepat waktu;
b. Terlaksananya proses perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu
sesuai tahapan perencanaan pembangunan daerah.
c. Terlaksananya pemeliharaan/perbaikan gedung dan memelihara kebersihan/keindahan tempat
kerja/kantor dalam rangka penciptaan suasana kerja yang kondusif;
d. Penataan arsip dinamis aktif dan inaktif;
e. Keberhasilan pelaksanaan inovasi atas paradigma baru pelayanan perpustakaan yaitu Ruang
Baca Mandiri .
iii
f. Peningkatan jumlah pengunjung yang cukup signifikan Tahun 2017 dibanding tahun
sebelumnya.
2. Selain keberhasilan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan yang belum dapat diatasi
sepenuhnya dan menyebabkan efektifitas kerja organisasi belum optimal diantaranya yaitu :
a. Kuantitas SDM yang masih belum memadai;
b. Rendahnya Minat dan Budaya Baca masyarakat;
c. Pengelolaan Perpustakaan berbasis e- Library belum optimal;
d. Pengelolaan Kearsipan berbasis TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) belum optimal;
e. Belum terlaksananya akuisisi arsip SKPD;
f. Dan belum adanya gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah serta Depot Arsip yang
representatif.
Kelemahan terakhir ini masih sangat berdampak pada kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah, karena mempengaruhi efektifitas tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang Perpustakaan dan
Kearsipan yaitu meningkatkan akses, kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat serta
menerapkan sistem dan proses tata kelola yang konsisten dengan prinsip pemerintahan yang
baik.Semoga Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2017 dan Perjanjian Kinerja
2018 ini memberikan arti bagi optimalisasi pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan menuju masyarakat
Luwu Utara yang berkualitas dan cerdas di masa datang.
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1 A. Latar Belakang ..................................................................... 1 B. Aspek Strategi Organisasi ..................................................... 2 C. Isu Strategis Organisasi ....................................................... 7 BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................... 8 A. Rencana Strategi ................................................................. 8 B. Perjanjian Kinerja 2017 ........................................................ 12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................. 17 A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................... 17 B. Pengukuran Kinerja dan Analisisnya ...................................... 19 C. Realisasi Anggaran ............................................................... 36 BAB IV PENUTUP ............................................................................. 38
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
1
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri
dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan
kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisi
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.
Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara yang merupakan
prinsip dasar dari good governance dan cleant government yang dimaknai sebagai upaya dalam
pelaksanaan suatu program dan kegiatan dari penyelenggaraan Negara harus dapat
dipertanggungjawabkan hasilnya. Kewajiban Pemerintah Daerah melaporkan Akuntabilitas Keuangan
dan Kinerja sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Azas dalam pengelolaan keuangan
Negara adalah akuntabilitas beririentasi pada hasil yang berdasarkan pada peraturan perundangan terkait
dengan pengelolaan keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
Kewajiban Perangkat Daerah dalam melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sebagai dasar dan petunjuk teknis penyusunan
Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Perjanjian Kinerja juga mewajibkan instansi pemerintah mulai
dari Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan Pejabat Pengawas untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penjelasan sumber daya dan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya, sedangkan
pengintegrasian sistem manajemen keuangan dan kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan mengacu hal tersebut di atas, penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Perjanjian Kinerja memiliki tujuan yaitu :
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
2
1. Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan masyarakat).
2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai upaya untuk memperbaiki
kinerja di masa datang.
Dua tujuan utama Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja tersebut merupakan cerminan dari
maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja oleh setiap
instansi Pemerintah.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Utara sebagai salah satu perangkat daerah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana pada
pasal 12 yang menyatakan bahwa Bidang Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Urusan Pemerintahan
Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar. Sebagai perangkat daerah yang berorientasi
kepada pelayanan publik maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Utara
melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangannya sebagai
wujud pertanggungjawaban kepada Pimpinan Daerah, DPRD dan masyarakat terkait pelaksanaan
program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan kinerja dan perencanaan anggarannya.
B. Aspek Strategis Organisasi
1. Kedudukan Organisasi
Kedudukan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dibentuk berdasarkan amanah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Utara. Perpustakaan merupakan salah satu sarana pemerintah dalam mewujudkan
tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana telah diamanatkan dalam
Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai kebijakan telah diambil
pemerintah dalam mewujudkan tujuan tersebut, salah satunya dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2007 tentang Perpustakaan. Sedangkan Kearsipan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
kearsipan dengan fungsi yang sangat vital sebagai memori kolektif bangsa sekaligus Pembina Kearsipan
Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Sejalan dengan semangat otonomi daerah dan implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut,
dibentuklah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya adalah
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara, yang
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
3
merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu lembaga yang dibentuk
dan mendapat mandat untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat Luwu Utara dalam
bidang perpustakaan dan kearsipan. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 39 Peraturan Daerah Kab. Luwu
Utara Nomor 13 Tahun 2016 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 69 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Utara. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam mewujudkan perpustakaan dan kearsipan daerah
sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat melalui program dalam membudayakan
arsip sebagai alat bukti akuntabilitas kerja aparatur negara serta membudayakan masyarakat gemar
membaca dan belajar.
2. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas pokok dan
fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Luwu Utara yaitu :
a. Tugas Pokok
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik dibidang
perpustakaan dan arsip daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
b. Fungsi
Untuk penyelenggaraan tugas tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
menyelenggarakan fungsi :
1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan arsip daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perpustakaan dan
arsip;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perpustakaan dan arsip;
4) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian,
perlengkapan dan peralatan;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Struktur Organisasi.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
mempunyai susunan struktur organisasi seperti tergambar di bawah ini :
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
4
Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Utara
Sumber : Dispersipda 2017
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Luwu Utara di dukung oleh sumber daya aparatur yang cukup memadai. Hal ini dapat
dilihat dari jumlah Aparatur Sipil Negara sebanyak 31 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 15
orang dan perempuan sebanyak 16 orang.
Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara
berdasarkan data Daftar Urut Kepangkatan Aparatur Sipil Negara keadaan bulan Desember 2017
dapat memberikan penjelasan antara lain terkait dengan Tingkat Pendidikan, Pangkat Golongan
Ruang, maupun tingkat Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
5
Tabel 1 Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
Kab. Luwu Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan/ Jurusan
Jumlah Pegawai Jumlah
% Laki-Laki Perempuan
1. Master (S2) Manajemen Pendidikan
2 - 2 6,45
2. Sarjana (S1) Ilmu Matematika (1) Ilmu Administrasi (8) Administrasi Negara (2) Ilmu Pendidikan (1) Ekonomi Manajemen (4) Ekonomi Pembangunan (1) Sastra Arkeologi (1) Ilmu Perpustakaan (1)
11 8 19 61,3
3. Doploma III (D3) Pemerintahan (1) Manajemen Produksi dan Pemasaran (1) Ilmu Perpustakaan (1) Kesekretariatan (1) Komputer (1)
-
5 5 16,12
4. SMA/SMEA/MA 2 3 5 16,12
Jumlah 31 100
Berdasarkan tabel 1 diatas dapat digambarkan bahwa dengan melihat tingkat pendidikan yang dimiliki
oleh aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara sangat menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsinya dimana 67,75 % aparaturnya berpendidikan sarjana. Hanya saja
sebagai perangkat daerah yang berorientasi kepada pelayanan publik yang bergerak di bidang
perpustakaan dan kearsipan masih memerlukan aparatur yang jenjang pendidikannya berlatar
belakang Sarjana (1) minimal D3 untuk diangkat menjadi fungsional khusus pustakawan dan
arsiparis.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
6
Tabel. 2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
Kab. Luwu Utara Berdasarkan Pangkat/Golongan
Pangkat/Golongan Jumlah Pegawai
Jumlah
% Laki-Laki Perempuan
1. Pembina Utama Muda/IV c
1 - 1 3,22
2. Pembina Tingkat I/IV b
1 - 1 3,22
3. Pembina/IV a 3 - 3 9,67
4. Penata Tk. I/III d 2 5 7 22,6
5. Penata /III c 1 2 3 9,67
6. Penata Muda Tk.I/III b 1 2 3 9,67
7. Penata Muda /III a 5 1 6 19,35
8. Pengatur Tk.1/ II d - 3 3 9,67
9. Pengatur Muda Tk.1 /II b - 2 2 6,45
10. Pengatur Muda /II a 1 1 2 6,45
Jumlah 31 100
Berdasarkan tabel 2 diatas dapat digambarkan bahwa dengan melihat pada pangkat dan golongan
yang dimiliki oleh aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang
paling banyak adalah aparatur yang mempunyai pangkat dan golongan Penata Muda /III a sebanyak
19,35 % dan yang paling tinggi adalah pangkat dan golongan Pembina Utama Muda/ IV c sebesar
3,22 % serta pangkat dan golongan yang paling rendah adalah Pengatur Muda /II a sebesar 6,45 %
Tabel.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
Kab. Luwu Utara Berdasarkan Tingkat Jabatan
Tingkat Jabatan Jumlah Pegawai
Jumlah
% Laki-Laki Perempuan
1. Pejabat Tinggi Pratama
1 - 1 3,22
2. Pejabat Administrator (Sekretaris)
1 - 1 3,22
3. Pejabat Administrator (Kepala Bidang)
1 - 1 3,22
4. Pejabat Pengawas 3 8 11 35,48
5. Pejabat Pelaksana 12 38,70
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
7
6. Pejabat Pelaksana Khusus (Pustakawan dan Arsiparis )
- 3 3 9,67
Jumlah
31 100
Berdasarkan tabel 3 diatas dengan melihat Tingkat Jabatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Kabupaten Luwu Utara dapat diperoleh penjelasan bahwa tingkat jabatan berdasarkan
struktur organisasi telah terisi sepenuh oleh aparatur yang memenuhi syarat kepangkatan.
C. Isu Strategis Organisasi
Penekanan pencapaian target pada perencanaan kinerja dan proses penganggaran Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Utara berdasarkan indicator sasaran baik bidang
perpustakaan maupun kearsipan berfokus kepada laporan keuangan tepat waktu sesuai SAP, status
laporan kinerja berkategori baik, SKPD dan Desa yang menerapkan arsip secara baku, SKPD yang telah
diakuisisi arsipnya, pengelola kearsipan yang lebih professional, pengunjung perpustakaan yang
meningkat dari tahun ke tahun, jumlah perpustakaan yang aktif sesuai standar nasional, serta
peningkatan kualitas pengelola perpustakaan.
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Utara tetap mempertimbangkan isu-isu
penting sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja pelayanan baik itu dari bidang perpustakaan
maupun bidang kearsipan. Adapun isu strategis tahun 2017 adalah :
1. Kuantitas SDM pengelola perpustakaan dan kearsipan masih belum memadai;
2. Rendahnya minat dan budaya baca serta literasi masyarakat;
3. Belum optimalnya Pengelolaan Perpustakaan berbasis e- Library;
4. Belum optimal Pengelolaan Kearsipan berbasis TIK (Teknologi Informasi Komunikasi)
5. Belum terlaksananya akuisisi arsip SKPD dan yang paling mendasar adalah
6. Belum adanya gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah serta Depot Arsip yang
representatif.
Dengan belum adanya Depot Arsip yang representatif, hal ini menyebabkan akuisisi arsip SKPD
belum dapat dilaksanakan terutama terhadap beberapa arsip SKPD yang kewenangannya telah
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan seperti Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kab. Luwu Utara serta menyebabkan adanya salah satu program bidang kearsipan belum
dapat dilaksanakan yaitu Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Berbasis TIK dan
terintegrasi dengan SKPD yang akan mendukung program pemerintah daerah yaitu SMART CITY
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
8
BAB II Perencanaan
Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan
program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang mencakup periode tahunan.
Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dengan
target kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target
kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya.
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategic merupakan langkah
awal yang harus dilakukan oleh perangkat daerah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategic,
sehingga dengan menggunakan pendekatan perencanaan strategic yang dan sinergi, perangkat daerah dapat
lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya
meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Perencanaan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disusun
berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2016-2021 yang mengacu kepada RPJMD Kab. Luwu Utara 2016-
2021.
A. Rencana Strategis
1. Pernyataan Visi dan Misi
Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan
mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Luwu Uta
ra yaitu “Luwu Utara yang religius dengan pembangunan berkualitas dan merata yang
berlandaskan kearifan lokal” yang memuat makna sebagai berikut :
a. Luwu Utara yang Religius, dapat dimaknakan sebagai masyarakat yang sangat memegang
teguh, menjunjung tinggi, tunduk dan patuh pada nilai-nilai agama. Dengan terwujudnya
masyarakat yang religius, diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap keberlangsungan
pembangunan di Kabupaten Luwu Utara.
b. Pembangunan Berkualitas dan Merata, dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu, pelayanan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
9
publik yang sanggup menjangkau seluruh warga, dan pembangunan yang lebih merata di seluruh
kecamatan.
c. Berlandaskan Kearifan Lokal, lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan
yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan
kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kab. Luwu Utara.
Berdasarkan hal tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara
merumuskannya dalam sebuah visi yaitu :
Terwujudnya perpustakaan dan kearsipan daerah
sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu
Utara menjabarkannya dalam beberapa misi sebagai berikut :
1. Membudayakan arsip sebagai alat bukti akuntabilitas kerja
aparatur negara; 2. Membudayakan masyarakat gemar membaca dan belajar.
2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Strategi Pencapaian
a. Tujuan Strategis
Dalam rangka mencapai visi dan misi di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Kabupaten Luwu Utara merumuskannya kedalam bentuk yang lebih terarah dan
operasional berupa tujuan strategis (strategic goal) organisasi. Tujuan strategis merupakan
implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.
Tujuan strategis dimaksud adalah :
Tujuan 1 Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan daerah
Tujuan 3 Meningkatkan minat baca dan belajar masyarakat
b. Sasaran Strategis
Berdasarkan 3 tujuan dalam upaya mewujudkan misi maka ditetapkalah sasaran
beserta indikator sasaran. Sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan secara spesifik dan terukur dengan
indikator kinerja sasaran. Indikator-indikator sasaran ini akan dicapai atau dihasilkan
secara nyata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang dialokasikan ke dalam 5 (lima)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
10
periode secara tahunan melalui serangkaian program kegiatan yang akan dijabarkan lebih
lanjut dalam suatu rencana kinerja (performance plan). Penetapan sasaran strategis ini
diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi
sumber daya organisasi dalam kegiatan.
Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis
dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja
organisasi. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan
strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah
dicapai diharapkan tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai. Sasaran strategis
dimaksud adalah :
Tabel. 4 Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Berdasarkan Tujuan Strategis
Tujuan 1
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik
Laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP
2. Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik
Status laporan kinerja berkategori baik
Tujuan 2
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
7. Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku pada SKPD dan pemerintah desa
1.1 Rasio SKPD dan desa yang menerapkan arsip secara baku
1.2 Rasio SKPD yang diakuisisi arsipnya
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola arsip pada instansi pemerintah
Rasio pengelola arsip instansi pemerintah yang profesional
Tujuan 3
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1. Meningkatnya pengunjung perpustakaan
Rasio pengunjung perpustakaan dengan jumlah populasi yang harus dilayani
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan sarana literasi masyarakat
2.1 Rasio perpustakaan yang aktif sesuai standar
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
11
nasional 2.2 Persentase aparatur yang
mengikuti bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan
c. Strategi Pencapaian
Guna mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif, maka disusunlah
program kegiatan sebagai implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan dalam
pencapaian indikator-indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Namun penyusunan
program kegiatan tetap dengan pertimbangan prioritas karena keterbatasan sumber daya
dan anggaran. Karena itu dalam pencapaian tujuan dan sasaran ini dilakukan secara
bertahap. Pada Tahun Anggaran 2017, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat
dilaksanakan untuk pencapaian sasaran karena keterbatasan tersebut.
Berikut adalah kebijakan dan program prioritas yang dapat dilaksanakan sebagai
strategi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2017.
Tabel.5 Sasaran dan Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Kab. Luwu Utara Berdasarkan Program Prioritas
Sasaran Kebijakan Program Prioritas
1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik Peningkatan kualitas
sistem pelaporan keuangan dan kinerja
Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2. Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik
3. Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku pada SKPD dan pemerintah desa
Meningkatkan pemahaman instansi terhadap pentingnya pengelolaan arsip, peningkatan kualitas pengelolaan dengan berbasis TIK
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola arsip pada instansi pemerintah
Peningkatan SDM pengelola arsip
5. Meningkatnya pengunjung perpustakaan
Peningkatan minat baca pelajar dan masyarakat dengan mendekatkan bentuk layanan
Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 6. Meningkatnya kualitas
pelayanan dan sarana literasi masyarakat
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
12
perpustakaan ke desa/kelurahan
B. Perjanjian Kinerja 2017
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah,
telah disusun suatu rencana kinerja (performance plan) setiap tahunnya dalam rangka pencapaian
sasaran strategis yang telah ditetapkan. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang
menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis
dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap
akhir periode pelaksanaan.
Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja tingkat sasaran sebagaimana telah ditetapkan
dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (terlampir).
1. Indikator Kinerja Sasaran
Indikator kinerja sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu
Utara yang telah dikemukakan dalam rencana strategis di atas merupakan indikator kinerja yang
akan direalisasikan. Indikator-indikator inilah yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama
(IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara setelah ditetapkan
dengan Keputusan Kepala SKPD.
Pencapaian indikator-indikator ini menjadi tolak ukur kinerja keberhasilan atau kegagalan
organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan program kegiatan setiap
tahunnya. Untuk mengarahkan pencapaian sasaran secara efektif, skala prioritas tetap menjadi
pertimbangan mengingat sumber daya dan anggaran daerah yang sangat terbatas. Sehingga
pencapaian indikator kinerja utama dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak seluruhnya dapat
direalisasikan.
Indikator Kinerja Sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2017 mengacu pada indikator
kinerja berdasarkan RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Utara 2016-
2021 yang sesuai dengan indikator kinerja sasaran dan target Tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel.6
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
13
Penetapan Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2017
Tujuan
Sasaran Indikator Knerja Satuan
Target
Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik
Laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP
Tepat Tepat waktu
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik
Status laporan kinerja berkategori baik
B B
Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan daerah
Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku pada SKPD dan pemerintah desa
Rasio SKPD dan desa yang menerapkan arsip secara baku.
% 77/202
Rasio SKPD yang diakuisisi arsipnya.
% 0/0
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola arsip pada instansi pemerintah
Rasio pengelola arsip instansi pemerintah yang profesional
% 41/208
Meningkatkan minat baca dan belajar masyarakat
Meningkatnya pengunjung perpustakaan
Rasio pengunjung perpustakaan dengan jumlah populasi yang harus dilayani.
% 95/250
Meningkatnya kualitas pelayanan dan sarana literasi masyarakat
Rasio perpustakaan yang aktif sesuai standar nasional;
% 3/173
Persentase aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan.
% 40%
2. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
Berdasarkan fungsi pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Utara yang
ditinjau dari Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan terdapat program yang digunakan untuk
pencapaian sasaran dengan melihat indikator kinerja. Ada beberapa program prioritas yang
dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam
mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada periode pelaksanaan anggaran Tahun 2017 yaitu :
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
14
Tabel.7 Program Kerja Pendukung Pencapaian Sasaran
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2017
No.
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Ket.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 673.491.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Rp. 209.365,000,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp. 131.000.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp. 45.400.000,-
5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Rp. 66.500.000,-
6. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
Rp. 96.980.000,-
7. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Rp. 21.150.000,-
8. Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Informasi
Rp. 171.540.000,-
9. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Rp. 417.574.000,-
Jumlah Anggaran
Rp.1.833.000.000,-
Kegiatan merupakan bagian dari program Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan dengan
memanfaatkan sumber daya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan ditetapkan yaitu
masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact),
namun demikian pada tahun yang bersangkutan, belum seluruhnya dapat diukur khususnya
indikator benefit (manfaat) dan impact (dampak). Pengukuran kedua indikator tersebut tidak
dapat diimplementasikan hanya pada satu kegiatan saja, tetapi akan sangat erat kaitannya
dengan kegiatan lainnya.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
15
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Jumlah surat terkirim.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Jumlah Jumlah tagihan telepon dan air.
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
- Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional.
4) Penyediaan Jasa kebersihan Kantor;
- Jumlah Petugas Kebersihan Kantor
5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
- Jumlah Instalasi Listrik dan Alat-Alat Listrik
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah dan Buku Bacaan Lainnya
7) Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar
- Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti
8) Penatausahaan Keuangan,Administrasi Kepegawaian dan Aset
- Jumlah Dokumen/laporan administrasi keuangan, kepegawaian dan aset
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Berdasarkan gambaran pada indikator Laporan Keuangan Tepat Yang Sesuai Dengan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai upaya pencapaian targetnya dilakukan melalui 2 program dan 2
kegiatan dengan masing-masing capaian target 100 % dan 88,57 %.
Selanjutnya pencapaian sasaran yang kedua dapat digambarkan sebagai berikut:
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
21
Tabel. 11 Perbandingan Realisasi Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini Berdasarkan Sasaran
Terwujudnya Laporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Yang Transparan Dan Dapat Diakses Oleh Publik
Sasaran 2 Terwujudnya Laporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Yang
Transparan Dan Dapat Diakses Oleh Publik
Indikator Satuan Target Realisasi %
Status Laporan Kinerja Berkategori Baik
Kategori B C 61 %
Berdasarkan hasil penilaian evaluasi kinerja terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Utara Tahun 2016 oleh Inspektorat
Kab. Luwu Utara memperoleh penilaian kategori C (42,48). Jika hasil penilaian pada kategori 42,48 di
bandingkan dengan target capaian yaitu B (60-70) maka akan diperoleh hasil perbandingan yaitu 61
%. Interpretasi untuk kategori C adalah kurang, dengan keterangan sistem dan tatanan kurang dapat
diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan
yang mendasar. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu
Utara berupaya melakukan pembenahan dan perbaikan kualitas laporan dimasa akan datang terhadap
aspek yang menjadi penilaian antara lain :
1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi internal
5. Capaian Kinerja.
Pencapaian indikator pada sasaran 2 yaitu Terwujudnya Laporan Kinerja Administrasi
Pemerintahan Yang Transparan Dan Dapat Diakses Oleh Publik ini didukung oleh :
Tabel. 12 Dukungan Capaian Program dan Kegiatan Terhadap Sasaran Terwujudnya Laporan Kinerja
Administrasi Pemerintahan Yang Transparan Dan Dapat Diakses Oleh Publik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian Target
%
Target 2018
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-Jumlah LKIP dan LPPD -Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah
Dokumen Dokumen
2 6
2 6
100
100
2 6
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
22
(Renja,Renja-P, RKA.RKA-P, DPA,DPA-P) -Sinkronisasi Program Perencanaan
Dokumen 8 8 100 8
Pada sasaran ini, berdasarkan program dan kegiatan yang menunjang dan mendukung pelaksanaannya
pada capaian target sesuai dengan hasil evaluasi maka diperoleh hasil sebesar 100%. Hal ini menggambarkan
bahwa sasaran tersebut hasilnya sesuai apa yang di rencanakan dalam perencanaan kinerja sebanding
dengan hasil yang telah dicapai.
Pada sasaran 3 berdasarkan capaian kinerja layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kab.Luwu Utara digambarkan sebagai berikut :
Tabel. 13 Perbandingan Realisasi Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini Berdasarkan Sasaran
Meningkatnya Pengelolaan Arsip Secara Baku Pada SKPD Dan Pemerintah Desa Sasaran 3 Meningkatnya Pengelolaan Arsip Secara Baku Pada SKPD Dan
Pemerintah Desa
Indikator Satuan Target Realisasi %
Rasio SKPD dan Desa Yang Menerapkan Arsip Secara Baku
% 77/202 52/202 68%
Rasio SKPD yang di akuisisi Arsipnya
% 0/0 0/0 0
Terminologi baku dalam penataan arsip dimaksud adalah penataan arsip sesuai dengan klasifikasi
dan kodefikasi standar kearsipan yang berlaku. Pencapaian indikator sasaran ini ditentukan dengan
pelaksanaan beberapa kegiataan antara lain adalah kegiatan pendataan dan penataan dokumen arsip
daerah dan monitoring dan evaluasi situasi dan kondisi data yang dilaksanakan secara komprehensif
disetiap SKPD. Tahun 2017, Rasio SKPD/Desa/Kelurahan/UPTD/Sekolah berdasarkan target yang
ditentukan yaitu 77 dengan capaian realisasi 52 diperoleh hasil sebesar 68 %. Capaian indikator Rasio
SKPD/Desa yang menerapkan arsip secara baku dan Rasio SKPD Yang diakuisisi Arsipnya dilaksanakan
melalui program dan kegiatan :
Tabel. 14
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
23
Dukungan Capaian Program dan Kegiatan Terhadap Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Arsip Secara Baku Pada SKPD Dan Pemerintah Desa
Program Peningkatan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian Target
%
Target 2018
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah SKPD Yang Ditata sesuai Pedoman Pola Klasifikasi Arsip
% 52
52
100
40
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian Target
%
Target 2018
Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip
Jumlah Produk Hukum Tentang JRA
Peraturan Bupati
1 1 100 2
Program dan kegiatan yang mendukung pelaksaaan sasaran meningkatnya pengelolaan arsip
secara baku pada SKPD dan pemerintah desa dengan indikator Rasio
SKPD/Desa/Kelurahan/UPTD/Sekolah yang menerapkan arsip secara baku diperoleh gambaran bahwa
target yang ditentukan di dalam dokumen penganggaran yaitu 52 dengan rincian 2 SKPD, 2 Sekolah, 35
Desa, 5 Kecamatan, 2 Kelurahan dan 2 UPTD terealisasi 100%. Sedangkan pencapaian indikator Rasio
SKPD Yang diakuisisi Arsipnya dilaksanakan melalui program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
dengan Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip. Walaupun Indikator tersebut belum
mempunyai target di tahun 2017 akan tetapi persiapan terkait penyiapan regulasi sebagai dasar
pelaksanaan akuisisi dilaksanakan terlebih dahulu sebagai daya dukung pencapaian target SKPD yang
akan diakuisisi arsipnya di tahun 2018 mendatang.
Pada sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Pengelola Arsip Pada Instansi
Pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel. 15 Perbandingan Realisasi Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini Berdasarkan Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Pengelola Arsip Pada Instansi Pemerintah
Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Pengelola Arsip Pada Instansi Pemerintah
Indikator Satuan Target Realisasi %
Rasio Pengelola Arsip Instansi Pemerintah Yang Profesional
Rasio 41/208 41/208 100
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
24
Peningkatan kualitas pengelola kearsipan merupakan strategi dalam Pencapaian indikator sasaran
ini. Sebanyak 208 pengelola kearsipan dari beberapa SKPD dan Desa/Kel diharapkan menjadi pengelola
arsip yang profesional sampai dengan 2021. Untuk Tahun 2017 berdasarkan Renstra 2016-2021 target
indikator ini ditetapkan sebesar 41 orang dengan target capaian realisasi mencapai 100 %. Pada tahun
2017 program kegiatan yang mendukung upaya pencapaian target indikator kinerja sasaran yaitu
kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi/Swasta tidak dilaksanakan karena
keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Kab. Luwu Utara. Akan tetapi dalam upaya pencapaian target sasaran yang dimaksud
maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah melaksanakan pembinaan kepada pengelola
kearsipan melalui kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah serta kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data.
Pada sasaran kelima capaian kinerja pelayanan bidang perpustakaan dapat terlihat sebagai
berikut :
Tabel. 16 Perbandingan Realisasi Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini Berdasarkan Sasaran
Rasio Pengunjung Perpustakaan Dengan Jumlah Populasi Yang Harus Dilayani
% 95/250 107/250 112,8
Capaian indikator dari beberapa sasaran strategis kelima Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Strategis 2016-2021 yang bermuara pada
peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Populasi yang menjadi target pelayanan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sampai 2021
sebanyak 125.000 orang atau 50% dari jumlah populasi yang harus dilayani yaitu 250.000 orang.
Angka populasi didapatkan berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 dengan
rentang usia 5-59 tahun. Penetapan target pada tahun 2017 sebesar 95.000 dengan capaian realisasi
target sebesar 107.200 pemustaka dengan data yang diperoleh dari jumlah kunjungan pemustaka pada
Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Keliling, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Khusus,
Perpustakaan Desa dan Ruang Baca Mandiri yang terletak di Kecamatan Rongkong. Jika dibandingkan
antara target dengan capaian hasil realisasi maka diperoleh data bahwa kunjungan pemustaka untuk
Tahun 2017 melebih target yang ditentukan dengan perolehan 112,8 %.
Pencapaian target kinerja sasaran dan indikator sasaran ini dilakukan melalui :
Tabel. 17
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
25
Dukungan Capaian Program dan Kegiatan Terhadap Sasaran Meningkatnya Pengunjung Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian Target
%
Target 2018
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar dalam bentuk perpustakaan keliling
Jumlah Sekolah yang terlayani perpustakaan keliling
Desa/ Sekolah
30 Desa 50 Sekolah
30 Desa 50 Sekolah
100 30 Desa 50 Sekolah
Pengembangan Minat dan Budaya
Jumlah Siswa Yang Berpastisipasi dalam Lomba/Lomba Perpustakaan Desa
pelajar Desa
120 pelajar 10 Desa
120 pelajar 10 Desa
100 20 Sekolah
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Jumlah alat publikasi yang tercetak dan terpasang
lembar set banner
700 lembar 50 set banner
700 lembar 50 set banner
100 25 set 35 profil perpusta
kaan
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
Jumlah Perpustakaan yang dimonitoring dan dievaluasi
Desa/Kec/sek
8 Desa/Kec/Sek
8 Desa/Kec/
Sek
100 17 Desa 25
Sekolah
Daya dukung beberapa program dan kegiatan diatas terhadap pencapaian sasaran
Meningkatnya Pengunjung Perpustakaan dapat meningkatkan jumlah kunjungan pemustaka Tahun
2017 yang mencapai 107.200 orang. Data ini berdasarkan akumulasi jumlah pengunjung dari beberapa
perpustakaan antara lain Perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, desa/kelurahan dan
perpustakaan khusus serta Ruang Baca Mandiri di 3 Wilayah Terpencil (Kec. Rongkong, Kec. Seko, Kec.
Rampi), sebagai berikut :
Tabel. 18
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
26
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Sampai dengan Tahun 2017
Tahun Jumlah
perpustakaan
Jumlah koleksi
judul buku
Jumlah pengunjung
Ket. Target renstra
Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7
2017 422 232.113 95.000 107.200 112,8
Mempertahankan jumlah pengunjung tahun sebelumnya merupakan tantangan terberat Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Oleh karena itu, pada Tahun 2017 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah mencanangkan inovasi layanan perpustakaan sekaligus menjawab tantangan
perubahan paradigm baru layanan perpustakan yaitu Perpustakaan Bukan Untuk Dikunjungi Tetapi
Mengunjungi Masyarakat. Maka dari itu, perpustakaan daerah saat ini berupaya mendekatkan buku
dengan masyarakat melalui inovasi layanan perpustakaan dengan pencanangan program layanan
Ruang Baca Mandiri di Wilayah 3 T (Terpencil, Terpencar dan Terisolir).
Tabel. 19 Perbandingan Realisasi Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini Berdasarkan Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dan Sarana Literasi Masyarakat. Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dan Sarana Literasi Masyarakat.
Indikator Satuan Target Realisasi %
Rasio Perpustakaan Yang Aktif Sesuai Standar Nasional
% 3/173 3/173 100
Persentase aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan.
% 20 20 100
Indikator Rasio Perpustakaan Yang Aktif Sesuai Standar Nasional dan Persentase aparatur yang
mengikuti bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan merupakan upaya dukungan terhadap sasaran 6
Meningkatnya Pengunjung Perpustakaan. Indikator pertama merupakan indikator sasaran Renstra
2016-2021 yang memiliki terminologi berbeda dengan indikator renstra sebelumnya, sehingga tidak
data awal untuk indikator ini dan dianggap nol. Yang menjadi ukuran indikator ini adalah perpustakaan
desa yang aktif yang memiliki standar nasional dengan kriteria :
a. Memiliki koleksi buku yang beragam
b. Mempunyai ketetapan hukum dengan Surat Keputusan pendirian perpustakaan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
27
c. Ruang Baca yang representatif
d. Sarana dan prasarana penunjang perpustakaan ada.
e. Memiliki pengelola perpustakaan
f. Memiliki Struktur organisasi.
Dari indikator Perpustakaan Yang Aktif Sesuai Standar Nasional berdasarkan target capaian layanan
untuk 2017 ditentukan 3/173. Angka 173 ini merupakan jumlah Desa/Kelurahan yang menjadi acuan
dalam menentukan pembanding angka target. Dengan melaksanakan pembinaan melalui beberapa
kegiatan maka capaian target yang ditentukan dapat terealisasi 100% yaitu 3 Desa/Kelurahan sekaligus
sebagai pemenang Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan yang diadakan pada tahun 2017. Adapun desa
tersebut adalah 1) Desa Arusu 2)Kelurahan Bone-Bone dan 3) Desa Terpedo Jaya.
Untuk indikator Persentase Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan
berdasarkan target capaian layanan untuk 2017 ditentukan 20 orang pengelola perpustakaan.
Pencapaian indikator Perpustakaan Yang Aktif Sesuai Standar Nasional dilaksanakan melalui program
dan kegiatan :
Tabel. 20 Dukungan Capaian Program dan Kegiatan Terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Dan Sarana Literasi Masyarakat. Program Peningkatan Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian Target
%
Target 2018
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
Jumlah Bahan Pustaka Yang diadakan Jumlah Bahan Pustaka Yang Diolah Jumlah Bahan Pustaka Yang DiPelihara
Eksamplar Eksamplar Eksamplar/Jenis
1.000 2.000 500 buku,
2 surat kabar
1.000
2.000
500 buku, 2 surat kabar
100
100
100
-
Pada sasaran 5 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dan Sarana Literasi Masyarakat pada
indikator Perpustakaan Yang Aktif Sesuai Standar Nasional pencapaiannya dilaksanakan melalui
program Peningkatan Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan Penyediaan Bahan
Pustaka Perpustakaan Umum Daerah. Di dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab.
Luwu Utara bahwa dukungan pencapaian untuk indikator ini, pada kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka
Perpustakaan Umum Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan dan Pelestarian Bahan Pustaka merupakan
kegiatan yang berdiri sendiri. Akan tetapi sesuai saran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab.
Luwu Utara dan keterbatasan alokasi anggaran, maka dua kegiatan tersebut digabung kedalam
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
28
Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah. Untuk capaian realisasi kegiatan
tersebut terealisasi 100%.
Untuk sasaran 6 pada Pencapaian indikator Persentase aparatur yang mengikuti bimbingan teknis
pengelolaan perpustakaan dilaksanakan melalui program dan kegiatan :
Tabel. 21 Dukungan Capaian Program dan Kegiatan Terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Dan Sarana Literasi Masyarakat. Program Peningkatan Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi
Capaian Target
%
Target 2018
Supervisi, Pembinaan dan Simulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
Jumlah aparatur pengelola perpustakaan yang mendapatkan bimbingan teknis
orang 32 27 84 -
Pada sasaran 5 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dan Sarana Literasi Masyarakat pada indikator
Persentase aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan pencapaiannya
dilaksanakan melalui program Peningkatan Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan
Supervisi, Pembinaan dan Simulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan
Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat dengan target 32 dan capaian realisanya sebesar 84 %. Sasaran
dari kegiatan ini adalah para pengelola perpustakaan khusus yaitu Ruang Baca Mandiri di wilayah
terpencil, terpencar dan terisolir di 3 Kecamatan yaitu Kec. Rongkong, Kec. Seko dan Kecamatan
Rampi.
2. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Ini Dengan Tahun
Lalu berdasarkan Target Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Daerah
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
29
Tabel .22 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Ini Dengan Tahun
Lalu berdasarkan Target Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Indikator Kinerja Realisasi
2016 Realisasi
2017 Cacatan Penting
Laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP
Tepat waktu Tepat waktu
Status laporan kinerja berkategori baik
- C 2016 tidak di nilai
Rasio SKPD dan desa yang menerapkan arsip secara baku
0/202 52/202
Rasio SKPD yang diakuisisi arsipnya
0/0 0/0 Belum dilaksanakan
Rasio pengelola arsip instansi pemerintah yang profesional
30/208 41/208
Rasio pengunjung perpustakaan dengan jumlah populasi yang harus dilayani
89/250 107/250 Jumlah Pemustaka Meningkat sesuai target
Rasio perpustakaan yang aktif sesuai standar nasional
0/173 3/173
Persentase aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan
0 27
Pada Indikator kinerja Laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP pencapaian realisasi untuk
2016 tetap terealisasi sama dengan hasil capaian realisasi tahun 2017. Berdasarkan audit pemeriksa,
baik internal inspektorat dan BPK perwakilan Sulawesi Selatan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
kedua lembaga auditor tersebut laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara beberapa tahun terakhir tidak pernah tercatat sebagai temuan
yang berimplikasi pelanggaran hukum.
Pada indikator kinerja Status Laporan Kinerja Berkategori Baik, pencapaian realisasi untuk 2016
tidak dapat disampaikan karena belum mendapatkan penilaian dari Inspektorat Kabupaten. Sedangkan
Tahun 2017, Berdasarkan hasil penilaian evaluasi kinerja terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Utara Tahun 2016 oleh
Inspektorat Kab. Luwu Utara memperoleh penilaian kategori C (42,48). Hal ini tidak sesuai target yang
ditentukan, akan tetapi untuk penilaian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk
Tahun 2017 ini telah melaksanakan semua administrasi dan laporan pendukung yang telah
dipersyaratkan antara lain Perjanjian Kinerja 2018, Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017,
Rencana Aksi Daerah 2018, Evaluasi RAD 2017, Perjanjian Penetapan Kinerja 2017, Tahapan Capaian
Kinerja 2017 dan Pengukuran Kinerja 2017.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
30
Pada Indikator kinerja Rasio SKPD dan desa yang menerapkan arsip secara baku pencapaian
realisasi untuk 2016 adalah nol, karena Tahun 2016 target indikator ini belum ditetapkan. Hal ini
disebabkan Pencapaian indikator sasaran ini ditentukan dengan pelaksanaan beberapa kegiataan antara
lain adalah kegiatan pendataan dan penataan dokumen arsip daerah dan monitoring dan evaluasi
situasi dan kondisi data yang dilaksanakan secara komprehensif disetiap SKPD. Tahun 2016, kegiatan
pendataan dan penataan dokumen arsip daerah tidak dilaksanakan karena target Renstra 2010-2015
telah terealisasi 100%. Sampai dengan Tahun 2015, jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara
baku sebanyak 46 SKPD dari 46 SKPD yang direncanakan sampai 2015. Capaian ini menjadi data dasar
dalam penetapan target Restra 2016-2021. Dan untuk tahun 2017 terealisasi sesuai target yang
ditentukan yaitu 52 SKPD/Desa/Kelurahan/Kecamatan/UPTD yang menerapkan arsip secara baku.
Pada Indikator kinerja Rasio SKPD Yang Diakuisisi Arsipnya belum ada realisasinya baik Tahun
2016 maupun 2017. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut belum ditentukan targetnya.
Pada Indikator kinerja Rasio pengelola arsip instansi pemerintah yang profesional pencapaian
realisasi untuk Tahun 2016 adalah 30 orang dan Tahun 2017 adalah 41 orang dan mengalami
peningkatan sebesar 73 %.
Pada Indikator kinerja Rasio pengunjung perpustakaan dengan jumlah populasi yang harus
dilayani pencapaian realisasi untuk Tahun 2016 adalah 89.998 orang pemustaka yang mengunjungi
perpustakaan dan Tahun 2017 adalah 107.200 orang dan mengalami peningkatan sebesar 84 %. Data
kunjungan ini berdasarkan akumulasi jumlah pengunjung dari beberapa perpustakaan antara lain
Perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, desa/kelurahan dan perpustakaan khusus serta Ruang
Baca Mandiri.
Pada Indikator kinerja Rasio Perpustakaan Yang Aktif Sesuai Standar Nasional pencapaian
realisasi untuk Tahun 2016 belum ada target. Sedang untuk Tahun 2017 terealisasi sesuai target yang
ditentukan yaitu 3 desa/keluarahan yang memenuhi syarat perpustakaan yang aktif sesuai standar.
Pada Indikator kinerja Persentase Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan
Perpustakaan pencapaian realisasi untuk Tahun 2016 adalah nol karena belum ditargetkan. Sedang
untuk Tahun 2017 terealisasi sesuai target yang di ditentukan yaitu 20 0rang dengan realisasi pada
kegiatan pendukung yaitu 27 orang pengelola perpustakaan khusus di 3 Kecamatan di wilayah
pegunungan yaitu Kec. Rongkong, Kec, Seko dan Kecamatan Rampi.
3. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sampai Tahun Ini dengan
Target Jangkah Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis
Organisasi.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
31
Tabel .23 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sampai Tahun Ini dengan Target Jangkah Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis
Organisasi
Indikator Kinerja Kondisi Akhir
RPJMD s.d 2021
Realisasi S.d 2017
% Capaian
Ket.
Laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP
Tepat waktu Tepat waktu 40
Status laporan kinerja berkategori baik
B C C 2016 tidak di nilai
Rasio SKPD dan desa yang menerapkan arsip secara baku
202/202 52/202 26 %
Rasio SKPD yang diakuisisi arsipnya
3/29 0 0% Belum dilaksanakan
Rasio pengelola arsip instansi pemerintah yang profesional
208/208 71/208 34 %
Rasio pengunjung perpustakaan dengan jumlah populasi yang harus dilayani
125/250 196/250 78 % Kondisi Kinerja akhir
periode 50%
Rasio perpustakaan yang aktif sesuai standar nasional
11/173 3/173 1,7 % Kondisi Kinerja akhir
periode 6,36%
Persentase aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan
100 20
Berdasarkan gambaran di atas perbandingan realisasi capaian indikator kinerja sasaran sampai tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
dengan pengukuran indikator sasaran strategis RPJMD Kab. Luwu Utara 2016-2021, maka indicator
tersebut rata-rata atau sebahagian besar sudah mencapai target jangka menengah.
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta
Alternatif Solusi yang telah dilakukan
1. Hambatan / Kendala
Target indikator sasaran rata-rata telah dapat terealisasi sesuai tingkat capaian yang
ditetapkan, namun dalam sasaran terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
pelayanan.Adapun hambatan-hambatan itu antara lain :
a. Kuantitas SDM yang masih belum memadai;
b. Rendahnya Minat dan Budaya Baca masyarakat;
c. Pengelolaan Perpustakaan berbasis e- Library belum optimal;
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
32
d. Pengelolaan Kearsipan berbasis TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) belum optimal;
e. Belum terlaksananya akuisisi arsip SKPD;
f. Dan belum adanya gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah serta Depo Arsip yang
representatif.
Kelemahan terakhir ini masih sangat berdampak pada kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah, karena mempengaruhi efektifitas tugas dan fungsi pelayanan bidang Perpustakaan dan
Kearsipan yaitu meningkatkan akses, kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat serta
menerapkan sistem dan proses tata kelola yang konsisten dengan prinsip pemerintahan yang baik.
2. Strategi Pemecahan Masalah
Strategi atau langkah-langkah yang telah dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah dalam menyikapi permasalahan tersebut antara lain :
a. Telah diusulkan pengangkatan tenaga teknis Pustakawan dan Arsiparis;
b. Pelaksanaan inovasi atas paradigma baru pelayanan perpustakaan yaitu Ruang Baca
Mandiri di Wilayah 3 T (Terpencil, Terpencar dan Terisolir) yaitu Kec. Rongkong, Seko dan
Rampi), Ruang Baca Mandiri Pasar Sentral Masamba serta pengembangan Ruang Baca
Mandiri di Wilayah Desa Pesisir yang aksesnya jauh dari Layanan Perpustakaan Umum
Daerah ;
c. Penyediaan Jaringan Pendukung Library Smart berupa Jaringan AstiNET (Jaringan Server)
dan Indihome (Wife untuk pemustaka) dengan perangkat keras pendukung Library e-
smart yaitu Barcode Buku, Print Id-Card Pemustaka dan Scanner Buku.
Jaringan Server berupa jaringat astiNET merupakan jaringan untuk Layanan Sirkulasi,
Layanan Pengolahan Perpustakaan, Pendaftaran Anggota Perpustakaan Secara On-Line
dan Layanan OPAC ( Online Public Access Catalog) serta Sistem On-line Ruang Baca
Mandiri dengan Perpustakaan Umum Daerah. Layanan OPAC ini berfungsi untuk
memudahkan pemustaka memenuhi kebutuhan informasi layanan seperti judul koleksi
buku, pengarang, lokasi penempatan buku dan keterangan lainnya terkait dengan
keberadaan buku tersebut.
d. Pencanangan inovasi bidang kearsipan melalui penguatan sistem kearsipan berupa Central
File dan Record Center. Implementasi Central File dan Record Center ke depannya akan
terintegrasi dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang dibangun setelah
ketersediaan perangkat yang mendukung antara lain terbangunnya Depo Arsip yang
representatif.
e. Pengusulan permohonan pembangunan Depo/Gedung Arsip Statis melalui APBN di Direktur
Sinkronisasi Wilayah IV Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
33
f. Mengoptimalkan anggaran pemeliharaan gedung kantor untuk menjaga kenyamaan ruang
baca perpustakaan;
g. Mengikutsertakan staf dalam diklat teknis perpustakaan dan kearsipan;
h. Telah diusulkan pengangkatan tenaga teknis Pustakawan dan Arsiparis.
Semoga Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2017 dan Perjanjian
Kinerja 2018 ini memberikan arti bagi optimalisasi pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan
menuju masyarakat Luwu Utara yang berkualitas dan cerdas di masa datang.
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 2017 ini seluruhnya dibiayai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 3.925.030.000,-(Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta tiga
Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi APBD sebesar Rp. 3.891.910.668,- (Tiga Milyar
Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Enam ratus
Enam Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 99,15 % yang terdiri dari :
Tabel .24 Jumlah Dan Realisasi Anggaran
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2017
Uraian Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) %
Belanja Tidak Langsung -Belanja Pegawai
2.092.030.000,- 2.092.030.000,-
2.092.026.333,- 2.092.026.333,-
99,99 99,99
Belanja Langsung -Belanja Pegawai -Belanja Barang & Jasa -Belanja Modal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kunjungan Kerja Bersama/Wakil Bupat/DPRD/Muspida/Pejabat pemerintah tingkat atas/Unit Pekerja terkait dan pihak lainya
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pendataan dan Penataan
Dokumen/Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data
Program Peningkatan Kualitas Pelayan Informasi Penyusunan Penertiban Naskah Sumber Arsip
Penyusunan dan Penertiban Naskah Sumber Arsip
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - Pemasyarkatan Minat dan kebisaan
membaca untuk mendorong terwujudnya masyarak pembelajar
- Pengembangan minat dan Budaya Baca
- Supervisi,Pembinaan dan simulasi pada perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
- Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
- Penyedian Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
- Monitoring,Evaluasi dan pelaporan
131.000.000
131.000.000
45.400.000
45.400.000
66.500.000
66.500.000
96.980.000, 96.980.000
21.150.000
21.150.000
171.540.000
171.540.000
417.574.000
108.325.000
122.479.000
73.095.000
23.325.000
45.000.000
45.350.000
130.968.151
130.968.151
44.936.700
44.936.700
66.315.000
66.315.000
96.980.000 96.980.000
21.040.000
21.150.000
160.716.499
160.716.499
338.314.000
108.300.000
121.404.000
71.381.000
23.325.000
40.000.000
45.285.000
99,97
99,97
98.97
98.97
99.72
99.72
100 100
99.47
100
93.69
93.69
81.01
99,97
99.12
97.65
100
88,88
99.85
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017
38
BAB IV
Penutup aporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi selama
Tahun Anggaran 2017. Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini
disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya berpedoman kepada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
tentang Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review.
Selain hal tersebut di atas, Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini
juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pembanding dalam menilai keberhasilan SKPD pada periode
tertentu dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang. Dari uraian bab-bab
sebelumnya pada Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini, ada beberapa
kesimpulan yang dapat ditarik terkait dengan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten
Luwu Utara Tahun 2017 ini antara lain :
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten
Luwu Utara telah diselenggarakan secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa
mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Semua kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2017 telah menjadi tugas
baru yang harus dilaksanakan dalam upaya perbaikan kinerja.
Sangat disadari informasi yang disajikan dalam Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2017 ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait karena berbagai
kekurangan dan keterbatasannya, untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk
penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja di masa datang. Semoga laporan ini
memberikan arti bagi optimalisasi kinerja sasaran dan kegiatan menuju masyarakat Luwu Utara yang religius,
berkualitas dan cerdas di masa datang.
L
LAMPIRAN
I. Error! Reference source not found.
II. Error! Reference source not found.
III. Error! Reference source not found.
IV. Error! Reference source not found.
V. Error! Reference source not found.
VI. Error! Reference source not found.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorienstasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : Drs. MAHARUDDIN
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dearah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.IP., M.Si.
Jabatan : BUPATI LUWU UTARA
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Masamba, 19 Januari 2018 PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.IP., M.Si. Drs. MAHARUDDIN Pangkat : Pembina Utama Muda / IV c NIP. 19621231 198901 1 037
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorienstasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : Drs. ANTON, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : Drs. MAHARUDDIN
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dearah
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Masamba, 19 Januari 2018 PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, Drs. MAHARUDDIN Drs. ANTON, M.Si. Pangkat : Pembina Utama Muda / IV c Pangkat : Pembina Tk. I / IV b NIP. 19621231 198901 1 037 NIP. 19620305 198903 1 015
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorienstasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : Ahmad Rivai, S.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pelestarian Bahan
Perpustakaan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : Drs. MAHARUDDIN
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dearah
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Masamba, 19 Januari 2018 PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, Drs. MAHARUDDIN AHMAD RIVAI, S.Pd Pangkat : Pembina Utama Muda / IV c Pangkat : Pembina / IV a NIP. 19621231 198901 1 037 NIP. 19611009 198411 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorienstasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : YUNUS, S.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pemberdayaan
Kegemaraan Membaca
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : Drs. MAHARUDDIN
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dearah
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Masamba, 19 Januari 2018 PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, Drs. MAHARUDDIN YUNUS, S.Pd Pangkat : Pembina Utama Muda / IV c Pangkat : Pembina NIP. 19621231 198901 1 037 NIP.19650819 198511 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorienstasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : BORAHIMA, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan,Pengelolaan dan Pelayanan Arsip
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : Drs. MAHARUDDIN
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dearah
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Masamba, 19 Januari 2018 PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, Drs. MAHARUDDIN BORAHIMA, S.Sos Pangkat : Pembina Utama Muda / IV c Pangkat : Penata Tk.I NIP. 19621231 198901 1 037 NIP. 19651231 199712 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorienstasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : SITTI FATIMAH, SE
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : Drs.ANTON,M.Si
Jabatan : Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Masamba,19 Januari 2018 PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, Drs.ANTON, M.Si SITTI FATIMAH, SE Pangkat :Pembina Tk.I / IV b Pangkat : Penata Tk.I NIP. 19620305 198903 1 015 NIP.19750603 200003 2 004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorienstasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : Drs. BACO NGUNTUNG
Jabatan : Kepala Sub.Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : Drs.ANTON,M.Si
Jabatan : Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Masamba, 19 Januari 2018 PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, Drs.ANTON, M.Si Drs. BACO NGUNTUNG Pangkat :Pembina Tk.I / IV b Pangkat : Pembina / IV a NIP. 19620305 198903 1 015 NIP. 19660707 199312 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorienstasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : YAMIN
Jabatan : Kepala Seksi Pelestarian dan Layanan Arsip
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : BORAHIMA, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan,Pengelolaan dan Pelayanan Arsip
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Masamba, 19 Januari 2018 PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, BORAHIMA, S.Sos YAMIN Pangkat :Penata Tk.I Pangkat : Penata Tk.I NIP. 19651231 199712 1 002 NIP. 19621231 198903 1 187
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorienstasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : SYAMSIAR
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : YUNUS, S.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pemberdayaan
Kegemaraan Membaca
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Masamba, 19 Januari 2018 PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, YUNUS, S.Pd SYAMSIAR Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk.I NIP. 19650819 198511 1 002 NIP. 19630114 198503 2 007
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorienstasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : AHMAD RIVAI,SPd
Jabatan : Kepala Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : TASMAN, S. Pd, M. MPd
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan,Layanan dan Pelestarian Bahan
Perpustakaan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Masamba, 19 Januari 2018 PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, AHMAD RIVAI, S.Pd KISMAN, S.Sos Pangkat : Pembina / IV a Pangkat : Penata Tk.I NIP. 19611009 198411 1 002 NIP. 19710713 200604 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorienstasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : ARHAMI HAMID, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : AHMAD RIVAI, S,Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan,Layanan dan Pelestarian Bahan
Perpustakaan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Masamba, 19 Januari 2018 PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, AHMAD RIVAI, S.Pd ARHAMI HAMID, S.Sos Pangkat : Pembina / IV a Pangkat : Penata Tk.I NIP. 19611009 198411 1 002 NIP. 19710817 200701 2 020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorienstasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : ARDAWATI, SS
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : YUNUS, S.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pemberdayaan
Kegemaran Membaca
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Masamba, 19 Januari 2018 PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, YUNUS, S.Pd ARDAWATI, SS Pangkat :Pembina Pangkat : Penata Tk.I NIP. 19650819 198511 1 002 NIP. 19720131 200003 2 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorienstasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : RAHMAWATI, SE
Jabatan : Kepala Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : BORAHIMA, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan,Pengelolaan dan Pelayanan Arsip
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Masamba, 19 Januari 2018 PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, BORAHIMA, S.Sos RAHMAWATI, SE Pangkat :Penata Tk.I Pangkat : Penata Tk.I NIP. 19651231 199712 1 002 NIP. 19730403 200312 2 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorienstasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : MEGAWATI, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : YUNUS, S.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pemberdayaan
Kegemaran Membaca
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Masamba, 19 Januari 2018 PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, YUNUS, S.Pd MEGAWATI, S.Sos Pangkat :Pembina Pangkat : Penata NIP. 19650819 198511 1 002 NIP. 19620919 198903 2 012
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorienstasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : NANANG ARIANTO, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : BORAHIMA, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan,Pengelolaan dan Pelayanan Arsip
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Masamba, 19 Januari 2018 PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, BORAHIMA, S.Sos NANANG ARIANTO, S.Sos Pangkat :Penata Tk.I Pangkat : Penata Muda Tk. I NIP. 19651231 199712 1 002 NIP. 19780822 200604 1 013
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorienstasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : MEGAWATI, SE
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengelohan Bahan
Perpustakaan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : AHMAD RIVAI, S.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan,Layanan dan Pelestarian Bahan
Perpustakaan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Masamba, 19 Januari 2018 PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, AHMAD RIVAI, S.Pd MEGAWATI, SE Pangkat : Pembina / IV a Pangkat : Penata Muda NIP. 19611009 198411 1 002 NIP. 19761225 200701 2 020
NO SASARAN STRATEGIS
(1) (2)
1 Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik
2 Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik
3 Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku pada SKPD dan pemerintah desa
4 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola arsip pada instansi pemerintah
5 Meningkatnya pengunjung perpustakaan
6 Meningkatnya kualitas pelayanan dan sarana literasi masyarakat
Anggaran
1 498.536.500Rp 8 Kegiatan
2 236.400.000Rp 4 Kegiatan
3 60.000.000Rp 1 Kegiatan
4 21.500.000Rp 1 Kegiatan
5 Peningkatan Pelayanan Kedinasan 34.000.000Rp 1 Kegiatan
6 32.200.000Rp 1 Kegiatan
7 24.550.000Rp 1 KegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Penyelamatan dan Pelestarian Kearsipan Dokumen/Arsip Daerah
KEPALA DINAS
Peningkatan Sarana dan prasarana Kantor
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Keterangan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
(3) (4)
Rasio SKPD dan desa yang menerapkan Arsip Secara Baku
Rasio pengelola arsip instansi pemerintah yang profesional
Rasio pengunjung perpustakaan dengan Jumlah Populasi yang harus dilayani.
Rasio perpustakaan yang aktif sesuai standar nasional
20%
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
INDIKATOR KINERJA TARGET (%)
Persentase Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan
Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP
Status laporan kinerja berkategori baik
Tepat Waktu
B
3 : 173
95 : 250
41 : 208
77 : 202
AnggaranProgram Keterangan
8 103.545.000Rp 1 Kegiatan
9 356.427.500Rp 6 Kegiatan
1.367.159.000Rp
Masamba, 19 Januari 2018
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Drs. MAHARUDDIN
BUPATI LUWU UTARA,
Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.IP., M.Si.
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
NO SASARAN STRATEGIS
(1) (2)
1 Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik
2 Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik
Anggaran
1 498.536.500Rp 8 Kegiatan
2 236.400.000Rp 4 Kegiatan
3 60.000.000Rp 1 Kegiatan
4 21.500.000Rp 1 Kegiatan
5 Peningkatan Pelayanan Kedinasan 34.000.000Rp 1 Kegiatan
850.436.500Rp
Masamba, 19 Januari 2018
SEKRETARIS,
Drs. ANTON, M.Si.
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
INDIKATOR KINERJA TARGET (%)
Program Keterangan
(3) (4)
Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP
Tepat Waktu
Status laporan kinerja berkategori baik
B
KEPALA DINAS
Drs. MAHARUDDIN
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Sarana dan prasarana Kantor
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
NO SASARAN STRATEGIS
(1) (2)
5 Meningkatnya pengunjung perpustakaan
6 Meningkatnya kualitas pelayanan dan sarana literasi masyarakat
Anggaran
1 194.100.000Rp 2 Kegiatan
194.100.000Rp
Masamba, 19 Januari 2018
KEPALA BIDANG,
AHMAD RIVAI, S.Pd
INDIKATOR KINERJA TARGET (%)
Rasio pengunjung perpustakaan dengan Jumlah Populasi yang harus dilayani.
(3)
3 : 173
Program Keterangan
(4)
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018KEPALA BIDANG PENGOLAHAN, LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
Persentase Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan
95 : 250
Drs. MAHARUDDIN
20%
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Pengolahan layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka
KEPALA DINAS
Rasio perpustakaan yang aktif sesuai standar nasional
NO SASARAN STRATEGIS
(1) (2)
1 Meningkatnya pengunjung perpustakaan
2 Meningkatnya kualitas pelayanan dan sarana literasi masyarakat
3
Anggaran
1 162.327.500Rp 4 Kegiatan
162.327.500Rp
Masamba, 17 Januari 2018
KEPALA BIDANG,
YUNUS, S.Pd.Drs. MAHARUDDIN
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Persentase Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan
20%
Program Keterangan
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
KEPALA DINAS
(3) (4)
Rasio pengunjung perpustakaan dengan Jumlah Populasi yang harus dilayani.
95 : 250
Rasio perpustakaan yang aktif sesuai standar nasional
3 : 173
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN
MEMBACA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
INDIKATOR KINERJA TARGET (%)
NO SASARAN STRATEGIS
(1) (2)
3 Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku pada SKPD dan pemerintah desa
4 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola arsip pada instansi pemerintah
Anggaran
1 32.200.000Rp 1 Kegiatan
2 24.550.000Rp 1 Kegiatan
3 103.545.000Rp 2 Kegiatan
160.295.000Rp
Masamba, 19 Januari 2018
KEPALA BIDANG,
BORAHIMA, S.Sos.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
KEPALA DINAS
Drs. MAHARUDDIN
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Penyelamatan dan Pelestarian Kearsipan Dokumen/Arsip Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Program Keterangan
Rasio SKPD dan desa yang menerapkan Arsip Secara Baku
77 : 202
Rasio pengelola arsip instansi pemerintah yang profesional
41 : 208
(3) (4)
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018KEPALA BIDANG PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PELAYANAN ARSIP
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
INDIKATOR KINERJA TARGET (%)
NO SASARAN STRATEGIS
(1) (2)
1 Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik
2 Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik
Anggaran
1 500.000Rp
2 30.000.000Rp
3 6.000.000Rp
4 9.000.000Rp
5 5.000.000Rp
6 6.500.000Rp
7 301.536.500Rp
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 140.000.000Rp
498.536.500Rp
Masamba, 19 Januari 2018
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
Drs. BACO NGUNTUNG
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
INDIKATOR KINERJA TARGET (%)
(3) (4)
Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP
Tepat Waktu
Status laporan kinerja berkategori baik
B
Kegiatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
SEKRETARIS,
Drs. ANTON, M.Si.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian dan Asset
NO SASARAN STRATEGIS
(1) (2)
1 Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik
2 Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik
Anggaran
1 60.000.000Rp
2 21.500.000Rp
3 34.000.000Rp
115.500.000Rp
Masamba, 19 Januari 2018
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN PELAPORAN
SITTI FATIMAH, SE.
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA