Dinas Perhubungan Kabupaten Paser...BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran 4.3 Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA

Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

Rencana Kerja Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Perhubungan sebagai salah satu bagian dari sistem organisasi

pemerintah daerah Kabupaten Paser dituntut untuk menjalankan tugas dan

fungsinya secara maksimal dan mengacu pada sistem Good Govermance untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan harus dapat

dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk meminta

penjelasan atau jawaban atas kinerja. Untuk mewujudkan hal tersebut maka harus

ada sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legimite, sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangun dapat berdaya guna, berhasil,

bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Oleh karena itu, kegiatan pada Dinas Perhubungan harus memenuhi asas

akuntabilitas yang menuntut setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus

dapat dipertanggung jawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Rencana Kerja ( RENJA) Dinas Perhubungan kab.Paser disusun dengan

menggunakan acuan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah

rujukan utama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32

tahun 2004, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) serta

beberapa Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang relevan antara lain

dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah.

Sebagai konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan

perlunya keterkaitan erat antara penyusunan Renja dan Renstra SKPD dengan

RPJMD Kabupaten.



Atas dasar peraturan tersebut diatas tersurat kewajiban bagi setiap SKPD

di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser untuk menyusun Rencana Kerja Tahun

2018. Sebagai arah program atau kegiatan secara terpadu yang akan dilaksanakan

dalam kurun waktu satu tahun, selain itu, merupakan pedoman terarah dan

antisipasi terhadap perubahan lingkungan, untuk memberikan strategi yang tepat

dalam menghadapinya, serta mengacu pada Renstra dan RPJM Daerah, RPJP

Nasional, RPJM Nasional dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah

dan Pemerintah Provinsi, dengan tujuan penetapan tolak ukur pencapaian kinerja

SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA) Dinas Perhubungan kab.Paser

merupakan suatu kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

namun sudah merupakan suatu kebutuhan. Dengan adanya Renja, penetapan

suatu kegiatan pembangunan diharapkan akan sinergi terarah dan terencana.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan kab.Paser merupakan bagian tak

terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan kab.Paser

perencanaan internal SKPD seperti diuraikan di atas, juga untuk merealisasikan

tugas pembangunan kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, Dan secara

sinergi bertujuan untuk mensukseskan Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA) Dinas Perhubungan kab.Paser melalui

tahapan proses tersebut secara umum dan penyusunan Rencana Kerja ( RENJA)

Dinas Perhubungan kab.Paser memperhatikan dan mengacu pada beberapa

dokumen perencanaan lainnya.



Gambar 1.1. Posisi Renstra dalam Sistem Perencanaan



1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Perhubungan

Kabupaten Paser Tahun 2018 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor

32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor

209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);

7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaa Keuangan Daerah

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4817);

10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Ringkasan APBD Kabupaten

Paser tahun 2017;

11. Peraturan Pemerintan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4833);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2015;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

14. Peraturan Bupati Paser nomor 56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan

Fungsi Dinas Perhubungan kabupaten Paser;

15. Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021

Tanggal Penetapan dan Pengundangan 23 Oktober 2017.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun

2018 disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas

Perhubungan dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun

dan sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser sekaligus merupakan

acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan

dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

secara berjenjang sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang



berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi. Oleh karena

itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara

lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Kabupaten. Berdasarkan

pertimbangan ini, maka Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Perhubungan Kabupaten

Paser ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran SKPD dalam menentukan

prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD

Kabupaten, APBD Provinsi dan sumber pembiayaan APBN.

2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja

tahunan setiap tahun setiap satuan kerja perangkat daerah.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam

konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang

ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas.

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur SKPD dalam mencapai tujuan dengan

cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur SKPD untuk memahami dan menilai arah

kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang

waktu 1 (satu) tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Perhubungan

Kabupaten paser, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya Manusia



2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan, Peluang dan Pengembangan Program SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Analisis Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan SKPD

3.2 Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala daerah

3.3 Kajian Dokumen Penunjang

3.4 Analisis Isu-Isu Strategis SKPD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Deskripsi/Penjelasan

5.2 Matriks

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Form Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD Dinas

Perhubungan Kabupaten Paser.

2. Form 5.1. Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Paser.

3. Form Tabel 5.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2016-2021 Dinas Perhubungan

Kabupaten Paser.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PASER

2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Paser

Dinas Perhubungan Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Paser Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Paser perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Uraian

Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Paser.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Paser



Dinas Perhubungan Kabupaten Paser ditunjang dengan rincian struktur

organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :

1) Seksi Angkutan;

2) Seksi Lalu Lintas; dan

3) Seksi Sarana dan Prasarana.

d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, membawahi :

1) Seksi Kepelabuhanan;

2) Seksi Keselamatan Perairan dan Keselamatan Pelayaran; dan

3) Seksi Angkutan Udara dan Sistem Oprasional.

e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian, membawahi :

1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;

2) Seksi Pengendalian dan Operasional; dan

3) Seksi Keselamatan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

2.2. TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA DINAS PERHUBUNGAN

Adapun Penjabaran rincian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

Kabupaten Paser dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 56 Tahun 2016 tentang

Uraian Tugas Jabatan struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser adalah

sebagai berikut :

2.2.1 Kepala Dinas

Uraian Tugas Jabatan Kepala Dinas Perhubungan, sebagai berikut :



a. Merumuskan sasaran kebijakan pengelolaan Sekretariat, bidang

perhubungan darat, perhubungan laut dan udara, Pengendalian

operasional dan manajemen lalu lintas dengan berpedoman kepada

norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai

dasar pelaksanaan tugas;

b. Menetapkan rencana program sekretariat, bidang perhubungan darat ,

bidang perhubungan laut dan udara, bidang pengendalian operasional dan

manajemen lalu lintas dengan berpedoman kepada rencana strategis

pemerintah daerah guna terwujudnya visi dan misi daerah;

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas dapat diselesaikan

tepat waktu;

d. Membina bawahan dengan memberikan motivasi, apresiasi dan

menerapkan sanksi agar kinerja bawahan meningkat;

e. Mengkoordinasikan kinerja bawahan dalam proses pengelolaan

Sekretariat, bidang perhubungan darat, bidang perhubungan laut dan

udara, bidang pengendalian operasional dan manajemen lalu lintas

melalui rapat, diskusi dan temu konsultasi untuk keterpaduan pelaksanaan

program;

f. Menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program dengan

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar tidak terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

g. Menanda tangani naskah dinas untuk keabsahan dokumen;

h. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan mempelajari dokumen kerja

dan anggaran agar program dapat tercapai tepat waktu dan tepat mutu

i. Mengevaluasi pengelolaan sekretariat, bidang perhubungan darat, bidang

perhubungan laut dan udara, bidang pengendalian operasional dan

manajemen lalu lintas untuk mengetahui hambatan/kendala dan

keberhasilan yang telah dicapai agar hasil kerja menjadi lebih baik dan

dapat dipertanggung jawabkan;

j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati secara tertulis maupun lisan

sebagai bahan evaluasi dalam proses pengambilan keputusan;



k. Menilai kinerja dan menanda tangani SKP bawahan dengan memeriksa

hasil kerja sebagai acuan guna peningkatan kumpetensi dan pembinaan

karir; dan

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan yang memiliki

relevansi dengan tugas dan fungsi Kepala Dinas.

2.2.2 Sekretaris

Uraian Tugas Jabatan Sekretaris Dinas Perhubungan , sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program,

kepegawaian, penatausahaan keuangan dan rumah tangga dinas, dan

memberikan pelayanan administratif pada satuan kerja di lingkungan

dinas.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana program kegiatan dinas;

b. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja

untuk setiap program/kegiatan;

c. pembantuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas ;

d. pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi

perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan

pendayagunaan;

e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program dan

kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi

kepegawaian dan kediklatan;

g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan

dokumentasi;

h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan

fungsi Sekretariat.

2.2.2.1Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rencana program, melakukan pengumpulan penyiapan bahan



koordinasi dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta

pengelola administrasi keuangan yang meliputi penganggaran,

perbendaharaan, verifikasi, pembukuaan, dokumentasi dan pertanggung

jawaban terhadap pelaporan keuangan kegiatan Dinas Perhubungan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian

Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan keuangan kegiatan

dinas sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) dinas;

c. pelaksanaan penyusunan dan penetapan indikator kinerja untuk setiap

program dan kegiatan;

d. pelaksanaan penyusunan pelaksanaan program kegiatan, mengevaluasi

dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara

periodik (bulan, triwulanan,semester dan tahunan);

e. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan

dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);

f. pelaksanaan penyusunan anggaran belanja yang meliputi belanja

langsung dan tidak langsung termasuk perubahannya;

g. pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan

dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA)

h. pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM)

i. pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah pembayaran

langsung (SPP-LS), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-

UP), surat perintah pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat

perintah pembayaran tambah uang (SPP-TU);

j. pelaksanaan verifikasi surat perintah pem pembayaran (SPP);

k. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;

l. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan;

m. Melaksanaan pembinaan, penilaian dan mengevaluasi pelaksanaan

tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan; dan



n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi

Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

2.2.2.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

urusan rumah tangga, mengelola barang milik daerah dan administrasi

kepegawaian.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan

pemeliharaan barang milik daerah pada dinas;

b. pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan

pemanfaatan, penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan

pelaporan) pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di

lingkungan dinas;

c. pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB), pengusulan formasi jabatan

fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan

kualifikasi jabatan, evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan

peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan dinas;

d. pelaksanaan penempatan, pemindahan, kepangkatan, penggajian, usul

pengangkatan dalam jabatan, diklat, dan pembinaan disiplin, serta

peningkatan kesejahteraan PNS di lingkungan dinas;

e. pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional

umum/fasilitatif;

f. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan

kerja di lingkungan dinas;

g. pelaksanaanpenerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan,

pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan

dinas;

h. pelaksanaan tugas lain yang relevan tugas dan fungsi Subbagian Umum

dan Kepegawaian.



2.2.3 Bidang Perhubungan Darat

1. Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan

pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan

program kegiatan perhubungan darat meliputi Angkutan, lalu lintas serta

sarana dan prasarana;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perhubungan

Darat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaanperumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program

kegiatan teknis angkutan, lalu lintas serta sarana dan prasarana sesuai

dengan rencana strategis pemerintah daerah;

b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program

kegiatan angkutan, lalu lintas serta sarana dan prasarana sesuai

dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;

c. pelaksanaan penyusunan jaringan trayek, jaringan jalan, kelas jalan

dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang

wilayah pelayanannya dalam satu Kabupaten;

d. pelaksanaan penerbitan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas

parkir;

e. pelaksanaan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan

dalam 1 (satu) daerah;

f. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;

g. pelaksanaan angkutan baik orang maupun barang, manajemen dan

rekayasa lalu lintas serta sarana dan prasarana;

h. pelaksanaan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan usaha

angkutan;

i. pelaksanaan penyusunan tarif angkutan kota dan angkutan pedesaan;

j. pelaksanaan penyusunan dan penetapan rambu lalu lintas, marka jalan,

alat pemberian isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman

pemakai jalan serta fasilitas lalu lintas lainnya;



k. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

penyelenggaraan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam

trayek serta angkutan barang;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

bidang perhubungan Darat; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan

fungsi Bidang Perhubungan Darat.

2.2.3.1 Seksi Angkutan

1. Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional

urusan Angkutan baik angkutan orang, barang maupun angkutan khusus;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Angkutan

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatanAngkutan

sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;

b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan

kebijakanAngkutan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan

kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan

Angkutan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang

ditetapkan pemerintah;

d. pengelolaan terminal tipe C dan penyediaan perlengkapan jalan

angkutan;

e. penyiapan bahan penyusunan jaringan trayek dan jaringan lintas

angkutan barang;

f. pelaksanaan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan usaha

angkutan;

g. pelaksanaan penyusunan tarif angkutan;

h. pelaksanaan penyusunan data dan prakiraan kebutuhan angkutan;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan diseksi

Angkutan; dan



j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi

Angkutan.

2.2.3.2 Seksi Lalu Lintas

1. Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional

urusan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi lalu lintas

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatanLalu lintas



kebijakanlalu lintassesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria

yang ditetapkan Pemerintah;

c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan lalu

lintas sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang


d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan manajemen dan

rekayasa lalu lintas;

e. pelaksanaan penetapan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi

isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat

penerang jalan serta fasilitas lalu lintas lainnya;

f. penyiapan penyusunan kelas jalan dan nama jalan kabupaten;

g. Pelaksanaan análisis dampak lalu lintas terhadap suatu pembangunan

infrastruktur;

h. Pelaksanaan penyusunan data dan prakiraan kebutuhan lalu lintas;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

kegiatan lalu lintas; dan


Lalu Lintas.

2.2.3.3 Seksi Sarana dan Prasarana

1. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

operasional urusan sarana dan prasarana;



2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi sarana dan

prasarana menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatansarana dan

prasarana sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;


kebijakansarana dan prasaranasesuai dengan norma, standar, prosedur

dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan sarana

dan prasarana sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria

yang ditetapkan pemerintah;

d. pelaksanaan perawatan lampu jalan, lampu taman dan lampu hias serta

penetapan jenis pemasangan lampu penerangan jalan;

e. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan terkait kebutuhan

sarana dan prasarana;

f. pelaksanaan identifikasi terhadap ruas jalan/ kawasan transportasi yang

mengalami kerusakan;

g. pelaksanaan penyusunan jaringan transportasi jalan dalam kota dan

Kabupaten;

h. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan dalam

kegiatan penerangan jalan, pembangunan dan pengoperasian sarana

dan prasarana jalan;

i. pelaksanaan análisis terhadap pengembangan kawasan lokasi niaga

yang memerlukan sarana dan prasarana;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penerangan

jalan;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sarana dan

prasarana; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi

Sarana dan Prasarana.



2.2.4 Bidang Perhubungan Laut dan Udara

1. Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai tugas melaksanakan


program kegiatan perhubungan laut dan udara meliputi kepelabuhan,

angkutan perairan dan keselamatan pelayaran, serta angkutan udara dan

sistem operasional;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perhubungan

Laut dan Udara menyelenggarakan fungsi :


kegiatan teknis pelaksanaan kepelabuhan, angkutan perairan dan

keselamatan pelayaran, serta angkutan udara dan sistem operasional



kegiatan kepelabuhan, angkutan perairan dan keselamatan pelayaran,

serta angkutan udara dan sistem operasional sesuai dengan norma,

standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan kepelabuhan,

angkutan perairan dan angkutan udara;

d. pelaksanaan proses penerbitan izin dibidang transportasi laut dan

udara:

e. pelaksanaan pelayanan operasional pelabuhan;

f. pelaksanaan penetapan tarif jasa pelabuhan;

g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan teknik bandar udara;

h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis perhubungan laut dan

udara;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

bidang perhubungan laut, asdp, udara, perkeretaapian dan sistem

operasionalnya dalam daerah kabupaten; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan

fungsi Bidang Perhubungan Laut dan Udara.



2.2.4.1 Seksi Kepelabuhan

1. Seksi Kepelabuhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional

urusan Kepelabuhan;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kepelabuhan


a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatanKepelabuhan



kebijakanKepelabuhansesuai dengan norma, standar, prosedur dan

kriteria yang ditetapkan Pemerintah;


Kepelabuhan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang


d. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan penggunaan tanah lokasi

pelabuhan laut, pengelolaan pelabuhan lokal lama dan pengelolaan

pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten; pelaksanaan penyiapan

bahan Penetapan rencana induk pelabuhan lokal dan rekomendasi

penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub,

internasional dan nasional;

e. pelaksanaan pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan

umum dan khusus, rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka

bagi perdagangan luar negeri;

f. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan keputusan pelaksanaan

pembangunan pelabuhan laut lokal, Penetapan pelaksanaan

pembangunan pelabuhan khusus lokal. Penetapan keputusan

pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.

g. pelaksanaan penyiapan bahan Penetapan izin pengoperasian pelabuhan

khusus lokal, Izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah

perairan pelabuhan khusus lokal, dan Izin kegiatan pengerukan di

dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;



h. pelaksanaan penyiapan bahan Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut

lokal, Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional,

Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional,

Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.

Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional;

i. pelaksanaan penyiapan bahan Pertimbangan teknis terhadap

penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut

local, dan Penetapan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di

pelabuhan lokal;

j. pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan

dengan pelayaran lokal (kabupaten/kota);

k. pelaksanaan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam

pelabuhan laut lokal dan ) jam pelabuhan khusus lokal;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

kegiatan; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi

Kepelabuhan.

2.2.4.2 Seksi Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran

1. Seksi Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan operasional urusan Angkutan Perairan dan

Keselamatan Pelayaran;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Angkutan

Perairan dan Keselamatan Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Angkutan Perairan dan

Keselamatan Pelayaran sesuai dengan renstra pemerintah daerah;


kebijakan Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran sesuai dengan

norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;


Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran sesuai dengan norma,




d. pelaksanaan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat

pengawasan dan alat pengaman (rambu) danau dan sungai;

e. pelaksanaan pelaporan pengoperasian kapal dan secara tidak tetap dan

tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili

dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten

setempat; pelaksanaan pelaporan penempatan kapal dalam trayek

tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap

dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang

berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah

kabupaten setempat;

f. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan lokasi pemasangan dan

pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu),

danau dan sungai lintas kabupaten;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan angkutan

perairan dan keselamatan pelayaran; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi

Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran.

2.2.4.3 Seksi Angkutan Udara dan Sistem Operasional

1. Seksi Angkutan Udara dan Sistem Operasional mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan operasional urusan angkutan udara dan sistem

operasional;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Angkutan Udara

dan Sistem Operasional menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatanangkutan

udara dan sistem operasional sesuai dengan rencana strategis

pemerintah daerah;


kebijakanangkutan udara dan sistem operasionalsesuai dengan

norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;




angkutan udara dan sistem operasional sesuai dengan norma,


d. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan udara

dan sistem operasional;

e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sistema operasional dan

keselamatan penerbangan;

f. pelaksanaan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan

dan lepas landas pesawat;

g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan teknik bandar udara;

h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis transportasi udara;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan angkutan

udara dan sistem operasional; dan


Angkutan Udara dan Sistem Operasional.

2.2.5 Bidang Pembinaan dan Pengendalian

1. Bidang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan


program kegiatan pembinaan dan Pengendalian meliputi pembinaan dan

penyuluhan, Pengendalian operasional serta keselamatan;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pembinaan dan

Pengendalian menyelenggarakan fungsi :


kegiatan teknispembinaan dan Pengendalian meliputi pembinaan dan

penyuluhan, Pengendalian operasional dan keselamatan sesuai dengan

rencana strategis pemerintah daerah;


kegiatan pembinaan dan Pengendalian meliputi pembinaan dan

penyuluhan, Pengendalian operasional dan keselamatan sesuai dengan

norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;



c. pelaksanaan pengoordinasian, kegiatan pembinaan dan pengendalian

terhadap lalu lintas dan angkutan jalan;

d. pelaksanaan pemberian layanan penyuluhan dan sertifikasi pengemudi

angkutan dan pengguna jalan;

e. pelaksanaan pembinaan operasional pengujian kendaraan bermotor

dan terminal;

f. pelaksanaan pengendalian operasional perhadap pengguna jalan;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

kegiatan Pembinaan dan Pengendalian; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan

fungsi Bidang Pembinaan dan Pengendalian.

2.2.5.1 Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan operasional urusan pembinaan dan penyuluhan transportasi dan

penggunaan jalan;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembinaan


a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatanpembinaan

dan penyuluhan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;


kebijakanpembinaan dan penyuluhansesuai dengan norma, standar,

prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;


pembinaan dan penyuluhan sesuai dengan norma, standar, Prosedur

dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan terkait

operasional pembinaan dan penyuluhan;

e. pelaksanaan kegiatan operasional pembinaan dan penyuluhan terhadap

keselamatan pengguna jalan;

f. sosialisasi peraturan perundang – undangan bidang perhubungan dan

transportasi;



g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang transportasi;

h. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan instansi lain terkait

bimbingan teknis bidang perhubungan dan transportasi;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan

dan penyuluhan; dan


Pembinaan dan Penyuluhan.

2.2.5.2 Seksi Pengendalian dan Operasional

1. Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan pengendalian dan operasional terhadap aktivitas transportasi dan

penggunaan jalan;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengendalian

dan Operasional menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatanpengendalian

dan operasional sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;


kebijakanpengendalian dan operasionalsesuai dengan norma, standar,



pengendalian dan opearsional sesuai dengan norma, standar, Prosedur

dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan terkait urusan

pengendalian dan operasional;

e. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan operasional terhadap

penggunaan jalan;

f. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian terhadap perizinan di

bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

g. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan dan

transportasi;



h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengendalian

dan Operasional; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi

Pengendalian dan Operasional.

2.2.5.3 Seksi Keselamatan

1. Seksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional

urusan keselamatan terhadap aktivitasi transportasi dan penggunaan

jalan;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

keselamatan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatanurusan

keselamatan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;


kebijakanterkait urusan keselamatan sesuai dengan norma, standar,


c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan urusan

keselamatan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang


d. pelaksanaan pemantauan dan pencegahan terhadap potensi

kecelakaaan lalu lintas dan daerah rawan kecelakaan;

e. pelaksanaan pengaturan dan kelancaran lalu lintas di jalan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keselamatan;

g. pelaksanaan pencegahan terjadinya kemacetan lalu lintas di jalan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi

Keselamatan.

2.3 Sumber Daya Dinas Perhubungan.

Sumber Daya Manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Paser. Sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten

Paser terdiri dari :



2.3.1 Sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten

Paser, didukung oleh sebanyak 142 orang pegawai dengan perincian sebagaimana

yang tertera dalam tabel berikut ini:

Berdasarkan tabel 2.1 sebaran pegawai laki-laki sebanyak 119 orang atau

83,80% dan pegawai perempuan sebanyak 23 orang atau 16,20%, dan

mencerminkan bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak jika dibandingkan

dengan pegawai perempuan.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jabatan/Bidang Jenis Kelamin (orang) Jumlah (orang) Laki-laki Perempuan

1 Kepala 1 1

2 Sekretariat 15 12 27

3 Bidang Perhubungan Darat 26 2 28

4 Bidang Perhubungan Laut 11 3 14

5 Bidang Perhubungan Pengendalian 27 2 29

6 UPTD Terminal Kota 9 1 10

7 UPTD Terminal Kuaro 10 - 10

8 UPTD Dermaga Senaken 8 1 10

9 UPTD PKB 13 2 14

Total 119 23 142 Persentase (%) 83,80 16,20 100

Sumber Data: Subbag Kepegawaian Umum dan Aset Dinas Perhubungan per Januari 2018



Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Berdasarkan tabel 2.2 menggambarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Paser, dimana tingkat pendidikan pegawai

merupakan salah satu faktor yang sangat penting didalam pelaksanaan unit

organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka

profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Tingkat pendidikan pegawai

Dinas Perhubugan Kabupaten Paser rata-rata S1 sebanyak 42 orang

(29,59%) dan S2 sebanyak 7 orang (4,92%).

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana

karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data

yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Paser terlihat

dalam tabel berikut ini :

No Jabatan/Bidang Pendidikan Jumlah

(org) SD SMP SMA D2 D3 S1 S2

1 Kepala 1 1

2 Sekretariat 1 13 1 12 27

3 Bidang Perhubungan Darat 2 17 2 4 2 27

4 Bidang Perhubungan Laut 11 1 1 2 14

5 Bidang Pembina Pengendalian 2 18 9 1 30

6 UPTD Terminal Kota 6 1 3 10

7 UPTD Terminal Kuaro 7 3 10

8 UPTD Dermaga Senaken 5 5 10

9 UPTD PKB 1 7 5 1 14

Total 1 5 82 1 4 42 7 142

Persentase (%) 0,70 3,52 57,75 0,70 2,82 29,59 4,92 100



Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

Berdasarkan Golongan

No Jabatan/Bidang Golongan Jumlah (orang) I II III IV

1 Kepala 1 1

2 Sekretariat 7 7 1 15

3 Bidang Perhubungan Darat 1 3 3 2 9

4 Bidang Perhubungan Laut 2 3 2 7

5 Bidang Pembinaan Pengendalian 2 2 5 1 9

6 UPTD Terminal Kota 3 2 5

7 UPTD Terminal Kuaro 5 4 9

9 UPTD Demaga Senaken 2 3 5

10 UPTD PKB 1 3 4 8

Total 4 26 31 7 68

Persentase (%) 5,89 38,24 45,58 10,29 100


Berdasarkan tabel 2.3 jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Paser yang

Golongan I sebanyak 4 orang (5,89%), Golongan II sebanyak 26 orang (38,24%),

golongan III sebanyak 31 orang (45,58%) sedangkan golongan IV sebanyak 7 orang

(10,29%).

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan

antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural serta PTT.

Semua pegawai tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam

mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan

baik struktural, non struktural maupun PTT pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Paser ditunjukkan dengan tabel berikut ini :



Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Berdasarkan Jabatan

No Jabatan/Bidang

Jabatan Jumlah

(orang) Struktural Non

Struktural PTT

1 Kepala 1 1

2 Sekretariat 3 11 12 27

3 Bidang Perhubungan Darat 4 5 18 27

4 Bidang Perhubungan Laut 4 4 7 15

5 Bidang Pembinaan Pengendalian 4 5 20 29

6 UPTD Terminal Kota 2 3 5 10

7 UPTD Terminal Kuaro 2 7 1 10

8 UPTD Dermaga Senaken 2 3 5 10

9 UPTD PKB 2 6 6 14

Total 24 44 74 142

Persentase (%) 16,90 30,69 52,11 100


Berdasarkan jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Paser yang memegang

jabatan Struktural sebanyak 24 orang (16,90%) dan Non Struktural sebanyak 44

orang (30,69%) sedangkan PTT sebanyak 74 orang (52,11%).

2.3.2 Sumber daya Aset.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten

Paser, didukung oleh aset yang berupa sarana dan prasarana pendukung dengan

perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.5 Jumlah Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung


No SARPRAS JUMLAH SATUAN

1 Tanah dan Bangunan

- Tanah dan Bangunan Gedung Dinas Perhubungan 31,824.00 m2 - Tanah dan Bangunan Gedung Terminal Kota 6.998.00 m2

- Tanah dan Bangunan Gedung Terminal Kuaro 444.00 m2

- Tanah dan Bangunan Gedung Dermaga Senaken 8.000.00 m2

- Tanah dan Bangunan Gedung PKB 76.692.00 m2 - Tanah dan Bangunan Gedung Terminal Tepian

Batang 124.488.00 m2 2 Alat-Alat Besar

- Recycle 2 Unit

3 Alat-Alat angkutan - Stasion Wagon 4 Unit

- Kendaraan Dinas Bermotor lain-lain 6 Unit - Pick Up 1 Unit

- Sepeda Motor 15 Unit

- Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-Lain 2 Unit

- Gerobak Tarik 1 Unit

4 Alat Bengkel dan Alat Ukur

- Cermin Besar (200x75cm) 3 Unit - Test Intelegensi Blac Passalon 2 Unit

- Timbangan Pegas Kapasitas 25 Kg 1 Unit

5 Alat Pertanian

- Lemari Penyimpanan 1 Unit

6 Alat Kantor dan Rumah Tangga - Mesin Ketik manual portable (11-13) 6 Unit

- Mesin hitung elektronik 1 Unit

- Mesin fotocopy dengan kertas folio 1 Unit

- Lemari besi 1 Unit - Rak kayu 11 Unit

- Felling besi/metal 6 Unit

- Filling kayu 10 Unit - Band cas 2 Unit

- Kardek Besi/metal 42 Unit

- Perkakas kantor 3 Unit

- Papan nama instansi 2 Unit - Papan pengumuman 6 Unit

- Papan Tulis 5 Unit

- White broard 4 Unit - Peta 5 Unit

- Globe 1 Unit




- Overhead Projektor 1 Unit

- Alat kantor lainnya (lain-lain) 33 Unit - Lemari Kayu 1 Unit

- Rak kayu 2 Unit

- Meja kayu/rotan 6 Unit

- Kursi besi/metal 36 Unit - Kursi kayui/rotan/bamboo 7 Unit

- Meja rapat 14 Unit

- Kursi rapat 49 Unit - Kursi tamu 11 Unit

- Kursi Putar 74 Unit

- Kursi lipat 24 Unit

- AC Split 9 Unit - Kipas angin 5 Unit

- Teko listrik 1 Unit

- Alat dapur lainnya 31 Unit - Baki Bundar 15 Unit

- Radio 3 Unit

- Televisi 4 Unit

- Amplifiler 2 Unit - Megaphone 2 Unit

- Microphone 2 Unit

- Camera Video 1 Unit - Camera Film 6 Unit

- Lambang Garuda Pancasila 3 Unit

- Gambar presiden/wakil presiden 3 Unit

- Tiang bendera 1 Unit - Dispenser 1 Unit

- Handy Cam 3 Unit

- Mixer 1 Unit - Alat rumah tangga lain-lain 6 Unit

- Gorden dan perlengkapannya 1 Unit

- Lampu Hias 1 Unit

- Alat Pemadan Portable 3 Unit - Alat pembantu pemadam kebakaran 1 Unit

- P.C Unit 19 Unit

- Note book 17 Unit - Peralatan komputer mainframe lain-lain 2 Unit

- Printer 14 Unit

- Viewer 1 Unit

- CPU 2 Unit - Printer 6 Unit

- Server 1 Unit




- Meja Kerja Pejabat Eleson II 1 Unit

- Meja Kerja Pejabat Eleson III 3 Unit - Meja Kerja Pejabat Eleson IV 25 Unit

- Meja Kerja Pegawai Non Struktural 32 Unit

- Meja Kerja Pejabat lain-lain 1 Unit

- Meja rapat pejabat eselon II 1 Unit - Meja Tamu ruangan unggu pejabat II 1 Unit

- Meja Tamu ruangan unggu pejabat III 1 Unit

- Meja Market/Peta 1 Unit - Kursi Kerja Pejabat Eselon II 4 Unit

- Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 Unit

- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 3 Unit

- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 8 Unit - Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 16 Unit

- Kursi Rapat Pejabat Eselon II 11 Unit

- Kursi Rapat Ruangan rapat staff 17 Unit - Lemari Arsip untuk arsip dinamis 25 Unit

- Lemari dan arsip pejabat lain-lain 3 Unit

7 Alat Studio dan alat komunikasi

- Telepon (PABX) 11 Unit

- Pesawat Telepon 3 Unit

- Handy Talky 33 Unit

- Alat Komunikasi radio SSB Lain-lain 11 Unit

- Alat Komunikasi radio HF/FM lain-lain 22 Unit

- Alat Komunikasi social lain-lain 1 unit

8 Alat-alat kedokteran

- Senter 7 unit

- Motoary Refrigerator 2 unit

9 Alat Laboratorium

- Alat uji gas 1 unit

- Tandon Air 4 unit

- Personal computer 1 unit

- Meja Kerja 47 unit

- Papan panel 1 unit

- Bingkai Plastik 1 unit

- Peta 4 unit

- Printer 3 unit

10 Alat-alat perenjatan/keamanan

- Alat khusus Bahari 12 unit




Memperhatikan aset yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten

Paser seperti tersebut diatas guna meningkatkan kinerja pelayanan dimasa yang

akan datang perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari sisi peralatan dan perlengkapan kantor perlu ada penambahan perangkat

seperti Laptop dan perangkat komputer lebih kurang 15 (lima belas) set,

terutama untuk menunjang kegiatan pada UPTD-UPTD dan pengganti perangkat


11 Terminal Tepian Batang

Alat Kantor dan rumah tangga

- Mesin Tik Manual Portable(11-13) 1 unit

- Kursi Besi/Metal 5 unit

- Kursi Putar 2 unit

- Meja Biro 4 unit

- AC Split 1 unit

- P.C Unit 2 unit

- Lemari Arsip 1 unit

Alat Studio dan Alat Komunikasi

- Handy Talky 2 unit

Alat Laboratorium

- Meja Kerja 2 unit

12 UPTD Terminal Kuaro

Alat Kantor dan rumah tangga

- P.C Unit 1 unit

- Printer 1 unit

13 UPTD Dermaga

Alat kantor dan Rumah tangga

- Lemari kayu 1 unit

- P.C. Unit 1 unit

- Printer 1 unit

- Meja Kerja Pejabat Eselon IV 5 unit

13 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Alat kantor dan Rumah tangga

- P.C Unit 4 unit

- Printer Dot Matrix 1 unit

- Printer Ink Jet 2 unit



komputer yang ada pada bagian bidang perhubungan laut, bidang darat,bidang

pengendalian, bidang sekretariat pada bagian perencanaan program dan

keuangan, bagian umum dan kepegawaian.

2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan program,

kepegawaian pentatausahaan keuangan dan rumah tangga dinas dalam

memberikan pelayanan administratif kiranya dipandang perlu untuk menambah

personil pada bidang Perencanaan program dan Keuangan. sesuai dengan

kebutuhan demi untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan program

kegiatan.

3. Dari sisi ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD PKB juga

perlu diberikan Brankas,yang selama ini belum ada.

4. dalam rangka kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas, begitu juga

perlu adanya pergantian meja kursi dan almari arsip.

5. Untuk menunjang pembangunan infrastruktur Dinas Perhubungan maka perlu

adanya penambahan bangunan untuk penunjang kegiatan tersebut diantaranya:

No

. Nama

Penunjang Jenis Kegiatan Keterangan

1. Kantor Dinas Perhubungan

Pembangunan /Perbaikan Gedung Kantor

Pembangunan/Perbaikan Gedung Kantor

2. UPTD Terminal Kota

Pengecetan gedung kantor terminal, Ruang

Tunggu, Pagar dan Mushollah

Pengecetan gedung kantor terminal, Ruang Tunggu,

Pagar dan Mushollah

3. UPTD Terminal Kuaro

Pembangunan WC umum terminal, Pengecetan

Pagar dan Gapura serta Rehab Kantor dan Ruang Tunggu Penumpang.

Pembangunan WC umum terminal, Pengecetan Pagar

dan Gapura serta Rehab Kantor dan Ruang Tunggu Penumpang.

4. UPTD

Pengujian Kendaraan Bermotor

(PKB)

1. Pembangunan kantor

khusus 2. Pembangunan pos

penjaga

Pembangunan Kantor khusus

dan halaman pembuatan pagar keliling

5. UPTD Dermaga Senaken

Rehab Ruang Loket Retribusi, Rehab WC,

Pembangunan Pagar dan Gedung Kantor

Rehab Ruang Loket Retribusi, Rehab WC,

Pembangunan Pagar dan Gedung Kantor



2.4. KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Adapun jenis kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Perda Nomor 56 Tahun 2016,

dimana Dinas Perhubungan mempunyai kebijakan dan program kegiatan indikator

kinerja dan rencana pencapaian sasaran dengan tujuan tertentu, maka program-

program yang ada diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pelayanan antara lain:

a. Meningkatkan pelayana Uji KIR pada Angkutan Umum seperti Penumpang (orang)

dan barang dalam trayek dan tidak dalam trayek.

b. Untuk dapat mencapai pelayanan angkutan umum yang selamat, tertib, teratur,

tepat waktu, bersih, dan nyaman. maka Dinas Perhubungan Kab. Paser melalui

UPTD PKB melaksanakan tugas memberikan pelayanan pengujian kendaraan

bermotor yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, sehingga angkutan umum yang telah dinyatakan lulus uji KIR senantiasa

menjamin keselamatan pada moda angkutan umum tersebut, masyarakat

pengguna dapat menggunakannya dengan nyaman dan aman.

Dengan jenis kegiatan tersebut diatas, Dinas Perhubungan menerapkan

kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

a. Melaksanakan evaluasi kebutuhan angkutan umum dan perencanaan jaringan

trayek pada angkutan umum yang ada;

b. Melakukan sosialisasi tentang keselamatan dan tertib berlalu lintas kepada

masyarakat, baik melalui media cetak dan elektronik, maupun melalui penyuluhan

yang diselenggarakan secara langsung kepada pengguna jalan;

c. Meningkatkan kwalitas pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman.

Dalam rangka Meningkatkan kwalitas pelayanan angkutan umum yang

aman dan nyaman tersebut, maka Dinas Perhubunban Kab. Paser menerapkan

langkah- langkah kebijakan sebagai berikut :

a. Pengaturan dan perijinan trayek angkutam umum, untuk memajukan sistem

angkutan umum yang efisien;



b. pengendalian lintasan yang dapat digunakan oleh angkutan barang terutama

ditujukan untuk melindungi jalan-jalan dan lingkungan dari kerusakan;

c. Melarang kendaraan berat memasuki perumahan / pemukiman;

d. Mewajibkan kendaraan penumpang umum dan barang (saat ini) dilakukan

pengujian kendaraan.

Menyadari tuntutan tersebut, maka Dinas Perhubungan Kab. Paser

menetapkan langkah- langkah pengembangan untuk meningkatkan pelayanan

transportasi melalui ha-hal sebagai berikut:

a. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat menetapkan kebijakan-

kebijakan pemerintah dibidang transportasi menjadi suatu ketentuan yang

memiliki kekuatan hukum;

b. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat menetapkan kebijakan-

kebijakan pemerintah dibidang transportasi khususnya dalam penataan parkir

yang ada di Kabupaten Paser.

Adapun jenis kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Perda Nomor 43 Tahun 2016,

dimana Dinas Perhubungan mempunyai kebijakan dan program kegiatan indikator

kinerja dan rencana pencapaian sasaran dengan tujuan tertentu, maka program-

program yang ada diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pelayanan antara lain:

2.4.1 Sekretariat

a. Diklat teknis pegawai;

b. Diklat penjenjangan pegawai;

c. Diklat fungsional pegawai;

d. Rapat kerja koordinasi daerah sektor perhubungan;

e. Rapat kerja koordinasi teknis tingkat nasional sektor perhubungan;

f. Penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air, listrik;

g. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional dinas;

h. Penyediaan jasa kebersihan kantor, ATK, barang cetakan dan pengadaan;

i. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor;

j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, makan dan minum;

k. Pelayanan jasa Umum Kantor;



l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

m. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kerja kantor;

n. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor;

o. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD;

p. Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja;

q. Pemerliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan dan Kendaraan Operasional

Lapangan;

r. Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional Lapangan;

s. Pengadaan Pakaian Dinas;

t. Penyusunan Data Statistik Sektoral;

u. Penyusunan Renstra SKPD;

v. Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD;

w. Review Renstra SKPD;

x. Pelaksanaan SPIP di SKPD

2.4.2 Bidang Perhubungan Darat

a. Pengembangan Sarana dan Prasarana pelayanan jasa angkutan umum;

b. Pengadaan rambu lalu lintas;

c. Pemasangan dan pemeliharaan Tiang dan Lampu Jalan;

d. Pengadaan sistem informasi manajeman angkutan umum;

e. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor angkutan umum;

f. Pelaksanaan angkutan baik orang maupun barang, manajemen dan

rekayasa lalu lintas serta sarana prasarana pendukungnya;

g. Pelaksanaan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan usaha angkutan;

h. Pelaksanaan penyusunan tariff angkutan kota dan pedesaan;

i. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan rambu lalu lintas, marka jalan,

alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai

jalan serta fasilitas lalu lintas lannya;

j. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan

orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek serta

angkutan barang;



k. Pelaksaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang

perhubungan darat;

l. Pelaksaan tugas lainnya yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi

Bidang perhubungan darat;

Potensi sarana perhubungan darat yang telah tersedia di Kabupaten Paser

cukup memadai, hanya perlu ditingkatkan baik dari segi fasilitas yang sudah ada

serta dukungan personil lapangan yang memiliki sumber daya kualitas. Hal ini

diindikasi dengan jumlah angkutan kendaraan mobil penumpang umum (MPU) yang

tersedia keseluruhan ada 267 unit serta yang telah siap beroperasi ada 124 unit.

Keseluruhannya digunakan untuk melayani angkutan Antar Kota Kecamatan dalam

Kabupaten (AKDK), Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi

(AKDP).

Dalam memberikan rasa kenyamanan, keamanan dan ketertiban

pengguna jasa angkutan umum, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang cukup memadai dengan jaringan

trayek 15 (lima belas) buah lintasan dengan jumlah 272 unit rambu lalu lintas

terpasang.

Berdasarkan kinerja pelayanan tersebut diastas yang telah dilakukan Dinas

Perhubungan Kabupaten Paser khususnya di Bidang Darat dan Udara terdiri dari

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 18 tahun 2011 tentang izin isidentil,

peraturan Daerah Kabupaten paser Nomor 11 tahun 2011 tentang perubahan sifat

kendaraan, Perda Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 tahun 2011 tentang izin

Tempat Khusus Parkir.

BERDASARKAN HASIL PENDATAAN JUMLAH ARMADA/KENDARAAN PENUMPANG

UMUM YANG TELAH BEROPERASI PER TRAYEK TAHUN 2018

No. TRAYEK/JURUSAN

JUMLAH KENDARAAN

NAMA PERUSAHAAN/

PO KETERANGAN

MPU SIAP

OPERASI

1 2 3 4 5 6

1. Tanah Grogot – Lori PP 13 Unit 4 Unit KSU KARYA

BERSAMA

Perizinan melalui

Dishub Kab. Paser

2. Tanah Grogot – Kerang PP 19 Unit 12 Unit PT.

SARUMBOLUM Perizinan melalui

Dishub Kab. Paser



1 2 3 4 5 6

3. Tanah Grogot – Pondong PP 8 Unit 3 Unit PT.

SARUMBOLUM

Perizinan melalui

Dishub Kab. Paser

4. Tanah Grogot-Payo Klato PP 18 Unit 5 unit PT.

SARUMBOLUM

Perizinan melalui

Dishub Kab. Paser

5. Tanah Grogot – M.Komam PP 54 Unit 16 Unit PT.


Dishub Kab. Paser

6. Dalam Kota Tanah Grogot 18 Unit 10 Unit CV. Pasir Jaya

Transport Perizinan melalui

Dishub Kab. Paser

7. Tanah Grogot-Tanah Merah PP (angkutan Karyawan)

1 unit 1 unit PT. AFRICO

PM Perizinan melalui

Dishub Kab. Paser

8. Tanah Grogot-Tanah Merah

PP (angkutan TKBM) 2 unit 2 unit

KOPERASI

TKBM

Perizinan melalui

Dishub Kab. Paser

9. Angkutan Sewa 8 Unit 8 Unit Sumber Jaya Perizinan melalui

Dishub Kab. Paser

10. Tanah Grogot-Tanah Merah PP

2 unit 2 unit CV. YUNIAR

TRANS Perizinan melalui

Dishub Kab. Paser

11. Tanah Grogot – Bekoso PP 7 Unit 4 Unit CV. Pasir Jaya


Dishub Kab. Paser

12. Kuaro- Longkali PP 58 Unit 0 Unit PT.

SARUMBOLUM

Perizinan melalui Dishub Kab. Paser

(Tidak Diperpanjang)

13. Tanah Grogot – Penajam PP 50 Unit 48 Unit PT.


Dishub Provinsi KalTim

14. Tanah Grogot – KalSel PP (Tanjung, Amuntai, Barabai)

6 Unit 6 Unit CV. Pasir Jaya



15. Tanah Grogot – Batu Licin PP 3 Unit 3 Unit CV. Pasir Jaya



JUMLAH 267 Unit 124 Unit

Sumber Data: Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan per Januari 2018

Data Terminal dan Dermaga beserta Tipe bangunan Gedung Terminal

dan dermaga di Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2017

No. Nama Terminal Tipe

Terminal Lokasi

1. Terminal Kota Tanah Grogot C Kec. Tanah Grogot

2. Dermaga Senaken Kec. Tanah Grogot

3. Terminal Kuaro C Kec. Kuaro

4. Terminal PKB B Kec. Tanah Grogot

Sumber Data: Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan per Januari 2018

2.4.3 Bidang Perhubungan Laut dan Udara

a. Penelitian/survey peta matrik Sungai Kandilo, Sungai Kerang, Sungai Apar

Besar;



b. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;

c. Sosialisasi Kebijakan dibidang Perhubungan;

d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

e. Peningkatan pengelolaan pelabuhan angkutan sungai, danau dan

penyeberangan;

f. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus, pelabuhan umum,

pelabuhan lokal lama, pelabuhan baru yang telah dibangun pemerintah;

g. Rekomendasi penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal;

h. Melakukan pengerukan Sungai Kandilo, Sungai Kerang, Sungai Apar

Besar;

i. Survey titik koordinat dan sejenisnya untuk pemasangan dan

pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu)

sungai dan danau lintas kabupaten;

j. Pemasangan sarana bantuan navigasi muara sungai Kerang dan sungai

Apar Besar;

k. Perluasan pelabuhan/dermaga Sungai Kandilo dalam persiapan untuk

kegiatan kapal perintis dan kapal reguler dari pelni;

l. Pemberian izin usaha bongkar muat/tambat/labuh dan penumpukan;

m. Monitoring/pengawasan kegiatan pelabuhan yang ada di Kabupaten Paser

terhadap Pelabuhan Khusus, Nasional dan lokal;

n. Melakukan kajian Pelabuhan Pondong agar dapat disinggahi kapal printis

rute Kalimantan, Pulau Jawa dan Sulawesi;

o. Melakukan kajian terhadap Pelabuhan Lori (Pelabuhan Lokal) untuk

difungsikan sebagai kegiatan sandar kapal-kapal asing maupun kapal-

kapal nasional.

p. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan lokasi pemasangan dan

pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan (rambu), danau dan

sungai.

Sedangkan kinerja pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada

Bidang Laut berdasarkan Perda Kabupaten Paser Nomor 7 tahun 2004 tantang



penetapan restribusi kapal dan Perda Kabupaten Paser Nomor 10 tahun 2004

tentang izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.

DATA STATUS PELABUHAN LAUT/SUNGAI DI WILAYAH KABUPATEN PASER

No. Nama Pelabuhan Jumlah Keterangan

1. Pelabuhan Umum Nasional (Pelabuhan Umum yang tidak diusahakan)

1 buah UPTD Dirjen

2. Pelabuhan Umum Lokal 4 buah UPTD Dishub Paser

3. Pelabuhan Khusus Lokal (CPO) 2 buah Swasta

4. Pelabuhan Khusus Lokal (Tambang) 28 buah Swasta

5. Pelabuhan Khusus Terpadu 2 buah Pemkab/Swasta

Sumber Data: Bidang Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan per Januari 2018

Kebijaksanaan untuk menanggulangi masalah yang timbul adalah

meningkatkan peranan dan fungsi pelabuhan laut/sungai yang sudah ada secara

maksimal. Disamping itu guna mendukung terciptanya kelancaran transportasi air

tersebut dibutuhkan perhatian dan penanganan yang serius baik dari pembangunan

atau pemeliharaan maupun pendanaannya dari Pemerintah Daerah maupun

Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil laporan dibuat dan dihimbau oleh Dinas

Perhubungan Laut/Sungai selama akhir tahun 2018, dapat disimpulkan kondisi

angkutan laut/sungai yang melayani penumpang dan barang menunjukkan jumlah

dan pertumbuhan cukup signifikan dilihat dari grafik pertahunnya.

2.4.4 Bidang Pembinaan dan Pengendalian

a. Perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan

teknis pembinaan penyuluhan, Pengendalian operasional dan

keselamatan di jalan;

b. Pengordinasian, kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap lalu

lintas dan angkutan jalan;

c. Pemberian layanan penyuluhan dan sertifikasi pengemudi angkutan dan

pengguna jalan;

d. Pembinaan operasional pengujian kendaraan bermotor dan terminal;

e. Pengendalian operasional terhadap keselamatan pengguna jalan;



f. Sosialisasi peraturan perundang – undangan bidang perhubungan dan

transportasi;

g. Pemantauan dan pengendalian terhadap perizinan di bidang lalu lintas

dan angkutan jalan;

h. Pemantauan dan pencegahan terhadap potensi kecelakaaan lalu lintas

dan daerah rawan kecelakaan;

i. Pengaturan dan kelancaran lalu lintas di jalan;

2.5 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

selama kurun waktu 5 (lima) tahun terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

No Program Capaian Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 3416 1901 1987 2096 2217 11617

2. Program Peningkatan Sarana dan

prasarana aparatur. 38 45 47 51 53 234

3. Program peningkatan displin aparatur 150 0 0 165 170 485

4. Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur 66 0 0 40 90 196

5.

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0 1 1 1 1 4

6. Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan 41792 267218 280579 2754610 3788174 7132373

7. program peningkatan pelayanan

angkutan 8940 9661 10402 11143 11876 52022

8. Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan 0 10IKK 10IKK 10IKK 10IKK 10IKK

9. Program Peningkatan dan Pengamanan

Lalu Lintas 326 327 331 451 469 471

10. Program Peningkatan Kelaikan

Pengoprasian Kendaraan Bermotor 0 16 17 20 20 73



No Program Capaian Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

11. Program Pengembangan data/informasi 1 1 1 1 1 1

12. Program Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan daerah 2 3 3 3 3 14

13. Program Pengendalian dan Evaluasi

Perencanaan Pembangunan 1 1 1 1 1 5

14. Program Penyelenggaraan Sistem 0 1 1 1 1 4

2.6 TANTANGAN PELUANG DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DINAS

PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER

Sesuai dengan dinamika pelayanan yang dilaksanakan pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Paser tantangan yang dihadapi antara lain

mencakupperhubungan darat dan perhubungan laut sesuai kondisi geografis dan

topografi Kabupaten Paser. Tantangan yang dihadapi antara lain meliputi:

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi yaitu dengan

peningkatan infrastruktur transportasi darat, laut dan sungai yaitu dengan

meningkatkan kualitas jalan dan pembangunan jalan serta peningkatan jumlah

terminal baik untuk transportasi luar daerah maupun dalam wilayah kabupaten

paser agar wilayah Kabupaten Paser bisa terkoneksi;

2. Pemenuhan akan sarana kendaraan angkutan umum yang layak uji untuk

memperlancar transportasi baik dalam kabupaten paser maupun transportasi dan

koneksi dari dan keluar daerah;

3. Pemenuhan akan sarana dan prasarana lalu lintas mencukupi danideal;

4. Sumber Daya Manusia (tenaga teknis) yang dididik masih sangat kurang;

5. Masih kurangnya fasilitas Terminal penumpang, kualitas pelayanan jasa angkutan;

6. Kondisi geografis Kabupaten Paser memerlukan biaya yang tinggi untuk

pembangunan infrastruktur dan pemeliharaannya;

7. Kesadaran hukum masyarakat dan pemakaian jasa, perhubungan masih kurang;

8. Sumber dana masih kurang;

9. Jaringan di daerah belum terintegrasi.



Analisa lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan

kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan tantangan sedang peluang

pengembangan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser antara lain

meliputi:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Paser akan menangani masalah transportasi

terutama masalah infrastruktur dengan meningkatkan kualitas jalan dan

pembangunan jalan, pembangunan terminal angkutan darat, pembangunan

dermaga untuk perahu kecil (ketinting) untuk menghubungkan desa-desa dan

kecamatan yang ada dipesisir sedangkan untuk transportasi sungai dengan

membangunan dermaga bagi perahu motor untuk sarana transportasi ke wilayah-

wilayah pedalaman;

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Paser akan terus melakukan uji kelayakan bagi

kendaraan angkutan umum untuk kelancaran transportasi dan kenyamanan

masyarakat;

3. Aksebilitas antar daerah telah terbuka;

4. Potensi sumber daya alam sangat mendukung;

5. Dukungan Pemerintah Kabupaten Provinsi dan Pemerintah Pusat;

6. Adanya kewenangan untuk melaksanakan di bidang Perhubungan;

7. Tingginya minat aparatur untuk mengikuti pendidikan teknis.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN POKOK DAN FUNGSI

3.1 ANALISA GAMBARAN UMUM DAERAH TERKAIT PELAYANAN SKPD

Perhubungan berkaitan erat dengan mobilisasi dan konektivitas

masyarakat baik dalam wilayah kab. Paser sendiri maupun dengan daerah lain.

Kendala yang paling banyak adalah minimnya moda transportasi serta belum

memadainya sarana dan prasarana. Panjang jalan yang dalam kondisi baik kurang

dari 60 persen dari keseluruhan panjang jalan, sementara sisa panjang ruas jalan

lainnya dalam kondisi sedang, rusak dan rusak berat. Penilaian ini juga mengunakan

standar Kabupaten Paser yang sesungguhnya perlu disesuaikan dengan standar

penilaian nasional, dengan kata lain jalan dalam kondisi baik di kab. Paser belum

tentu baik secara nasional apabila mengacu pada keselamatan bertransportasi.

Hal ini sangat berkaitan erat dengan semakin berkurangnya jumlah

angkutan umum dikarenakan biaya operasional angkutan umum lebih besar dari

keuntungan yang dihasilkan dan belum memuaskan para pengguna jasa angkutan

umum.

Menurunnya jumlah pengguna angkutan umum menjadi bukti

berkurangnya mobilitas masyarakat yang menggunakan fasilitas transportasi umum.

Dari beberapa aspek dari analisa yang dilakukan, maka pemerintah harus beraksi

lebih cepat untuk memperlancar arus mobilitas pengguna transportasi umumdan

meningkatkan jumlah konektivitas antar wilayah dalam Kab. Paser, salah satu kinerja

Kabupaten adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi umum yang

memadai bagi penggunanya. Fungsi dan peran serta pemerintah untuk

menyelesaikan permasalahan akibat transportasi dan konektivitas antar wilayah

dapat menggangu keamanan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, seiring

bertambahnya jumlah pendudukan Kabupaten Paser saat ini

Menurut hasil analisis pendataan penerimaan pendapatan daerah dari

sektor Perhubungan Kabupaten Paser masih mengandalkan dari potensi yang ada

dengan memanfaatkan fasilitas umum yang telah disediakan oleh Pemerintah

Kabupaten Paser seperti;



a. Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor,

b. Jasa Terminal,

c. Jasa Pelayanan Pelabuhan/Dermaga,

d. Jasa Izin Trayek.

Dengan adanya penerimaan pendapatan dari sektor Perhubungan sudah

barang tentu akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli

daerah (PAD) bagi Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Paser. Adapun

realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Perhubungan pada bulan

Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No. Uraian Jenis Retribusi Jumlah

1. Retribusi Jasa Parkir Khusus Rp. 218.481.000,00

2. Retribusi Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 554,345,000,00

3. Retribusi Jasa Terminal Rp. 119,222,000,00

4. Retribusi Jasa Pelayanan Pelabuhan/Dermaga Rp. 16,611,500,00

5. Retribusi Izin Trayek Rp. 5,732,400,00

Total Rp. 914,391,900,00

Permasalahan strategis bukan merupakan permasalahan biasa, oleh

karena itu dijelaskan sebagai permasalahan strategi jika memenuhi salah satu

diantara kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas;

2. Masih kurang fasilitas pendukung transportasi angkutan umum;

3. Perekonomian masyarakat akan sulit karena biaya tinggi untuk melakukan

kegiatan ekonominya;

4. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasana dasar untuk

konektivitas moda transportasi angkutan umum

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka kesalahan strategis pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Paser adalah sebagai berikut;

1. Pembangunan Jalan dan Terminal di Ibukota Kecamatan;

2. Pengelolaan moda Angkutan umum yang lebih baik dan berkualitas;

3. Pembangunan fasilitas pendukung terminal dan pelabuhan yang

berkesinambungan dan efisien.



3.2 TARGET CAPAIAN PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS KEPALA

DAERAH

Bupati Dan Wakil Bupati Paser periode 2016-2021, menetapkan Visi yang

akan menjadikan arahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam 5

(lima) tahun kedepan. Visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu :

“ Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri,

Sejahtera dan Berkeadilan’’

Visi diatas merupakan berkelanjutan dan penegasan dari Visi pembangunan lima

tahun kebelakang.

Visi dimaksud mengandung pengertian :

a. Maju

Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Paser sebagai daerah yang maju

dan mampu sejajar dengan daerah lain. Maju juga berarti berdaya saing, hal yang

dibutuhkan bagi setiap daerah untuk responsive dan dapat unggul ditengah

perkembangan kondisi local, regional dan global yang dinamis

b. Mandiri

Mandiri adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Paser yang mampu

memenuhi kebutuhan sendiri untuk lebih maju dengan mengandalkan kemapuan

dan kekuatan sendiri.

c. Sejahtera

Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang

dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sehingga tercipta kehidupan yang

berakhlak, makmur dan aman.

d. Berkeadilan

Berkeadilan merupakan perwujudan kesamaan hak dan kewajiban dalam segala

aspek kehidupan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Adil juga

bermakna bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonami yang dilaksanakan

secara merata dan terukur.



Visi dimaksud kemudian dijabarkan kedalam 5 (lima) misi utama, Dinas

Perhubungan Kabupaten Paser sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

mendukung misi ke – 1 (satu) yaitu :

“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi,

Air Bersih, dan Pemukiman”

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, dan memiliki relevansi dengan 15 (enam

belas ) program terkait dengan telaahan sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan

No

Misi dan Program KDH

dan Wakil

KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5

I Misi1: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Transportasi, Energi, Air

bersih dan Pemukiman 1 Program

Peningkatan

Sarana dan Prasarana aparatur,

Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja

aparatur SKPD

Masih Kurangnya ketersedian alokasi

sumber dana untuk menunjang kinerja aparatur

Komitmen kepala SKPD dalam mengalokasikan

anggaran untuk mengadaan sarana dan prasarana aparatur

2 Program Peningkatan

disiplin Aparatur

Masih Kurang tertibnya aparatur dishub dalam

berpakaian dinas beserta atribut.

Kurangnya tersedianya pakaian dinas beserta

atribut

Perlunya ketegasan kedisiplinan dalam tertib

berpakaian dinas beserta atribut.

3 Program Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur,

Masih kurangnya pemahaman/pengetahuan sumber daya manusia (SDM)

aparatur tentang manajemen lalu lintas

Masih belum optimalnya pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan

Perlunya peningkatan kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang

peningkatan kapasitas/pengetahuan SDM aparatur dishub

4 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja

di SKPD

Masih kurang memadai kompetensi petugas

penyusun LKJIP

Perlu melaksanakanya bimtek SAKIP

Masih terhambatnya Suplai data kinerja dari bidang-bidang untuk penyusunan

LKJIP

Komitmen yang tidak optimal kepala SKPD dalam penyusuna LKJIP

Komitmen kepala SKPD dalam penyusuna LKJIP

5 Program

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Masih kurangnya moda

fasilitas trasportasi publik untuk memperlancar mobilitas masyarakat

Masih kurangnya

pelayanan terminal angkutan darat

Meningkatkan pelayanan

terminal angkutan darat secara terpadu dengan cara memperluas terminal

angkutan sehingga mampu menampung jumlah kendaraaan

Masih belum memadainya kualitas dan kapasitas daya

tampung pelabuhan rakyat dan dermaga

Masih kurang optimalnya

pembangunan sarana dan prasarana dermaga

Mengoptimalkan pembangunan sarana dan

prasarana dermaga

“Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri,


Sejahtera, dan Berkeadilan”





1 2 3 4 5 6 Program

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Kurangnya alat pengujian kendaraan bermotor

Belum teralokasinya anggaran untuk

pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Menyediakan alat pengujian kendaraan

bermotor

Masih kurangnya kelengkapan fasilitas jalan

seperti penerangan jalan, taman/jalur hijau di sempadan jalan, rambu-

rambu, marka jalan dan lain-lain.

Masih belum meningktakan fasilitas

jalan seperti penerangan jalan, taman/jalur hijau di

sempadan jalan, rambu-rambu, marka jalan dan lan-lain

Meningkatkan fasilitas jalan seperti penerangan jalan,

taman/jalur hijau di sempadan jalan, rambu-rambu, marka jalan dan

lain-lain

7 Program Peningkatan

Pelayanan angkutan

Jaringan pelayanan transportasi yang masih

terisolir

Masih kurangnya akses dan kualitas pelayanan

transportasi publik

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

transportasi publik dengan menyediakan sarana transportasi publik yang

layak bagi Masyarakat

Kurangnya jumlah alat

transportasi air seperti kapal dan sampan dapat memperlancar mobilitas

masyarakat di Daerah terpencil

Meningkatkan jumlah alat

transportasi air seperti kapal dan sampan dapat memperlancar mobilitas

masyarakat

8 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

sarana dan Prasarana Perhubungan yang dibangun belum optimal untuk

membantu meningkatkan kualitas peayanan perhubungan kepada

masyarakat

Masih kurangnya sarana dan Prasarana Perhubungan yang

tersedia, seperti gedung terminal, fasilitas dermaga dll.

Perlu melakukan upaya pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan

secara bertahap

9 Program Peningkat dan Pengamanan lalu lintas

Kurangnya Personil/SDM Dishub untuk pengamanan dan pengendalian hari-hari besar dan kegiatan-kegiatan

penting

Belum adanya penerimaan CPNS yang dilaksanakan

Adanya larangan dari

Pemerintah Pusat untuk rekrotmen Tenaga PTT/Honorer

Perlunya penambahan Personil/SDM Dishub untuk membantu meningkatkan pengamanan lalu lintas

Masih kurangnya tanda zona

selamat sekolah (Zoss) yg tersedia

Belum Teralokasinya

anggaran untuk pengadaan zona selamat sekolah (Zoss)

Perlunya pemasangan Zona

Selamat Sekolah (Zoss) disetiap titik diperlukan

10 Program peningkatan

kelaikan pengoprasian kendaraan

bermotor

Masih Kurang memadainya Gedung Balai pengujian

Kendaraan Bermotor yang tersedia

Belum Teralokasinya anggaran untk

pembangunan Gedung Balai pengujian Kendaraan Bermotor,

namun peenganggarannya sdh direncanakan untuk

Tahun- mendatang

Melakukan Pembangunan Gedung Balai pengujian

Kendaraan Bermotor untuk kelancaran uji KIR dan sebagainya

Belum adanya sosialisasi

kepada masyarakat untuk penggunaanSistem

Infromasi Pelayanan PKB Berbasis Data



1 2 3 4 5

Belum tersedianya Sistem Infromasi Pelayanan PKB

Berbasis Data

Belum Teralokasikannya anggaran untk

pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor untuk tahun

2017

Perlunya komitmen bersama untuk segera menerapkan

Sistem Infromasi Pelayanan PKB Berbasis Data agar pelayanan PKB lebih cepat

dan efektif

Masih Kurangnya Alat

Pengujian Kendaraan Bermotor

Melakukan percepatan

pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor agar pelayanan kepada

masyarakat lebh optimal

11 Program

Pengembangan data/informasi

Belum tersusunya Data

Statistik Sektoral Dinas Perhubungan

Adanya kesulitan

pengumpulan Data-data yang diperlukan, dikarenakan seringnya

mutasi yg dilakuakn kepala daerah dikarenakan....

Melakukan upaya

penyusunan Data Statistik Sektoral Dinas Perhubungan sesegera mungkin untuk

trasnsparansi informasi publik kepada masyarakat

12 Program

pengendalian dan evaluasi pelaksanaa pembangunan

daerah

Masih belum optimalnya

evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dishub yg dilaksanakan

Masih Kurangnya

Sinkronisasi antar Dokumen Perenncanaan dari RPJMD-Renstra-Renja SKPD

Perlunya Meningkatkan

pemahaman SDM Aparatur Perencanaan dengan melaksanakan Pendidikan/Pelatihan terkait

Perencanaan

13 Program

pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan

Indikator Renstra yg disusun

masih belum mencerminkan outcome= hasil tapi masih

Output= Keluaran

Masih Kurangnya

Sinkronisasi antar Dokumen Perencanaan dari RPJMD-Renstra-

Renja SKPD

Perlunya penerapan Sistem

Pengumpulan Data Kinerja Internal SKPD Melakukan Perbaikan-

Perbaikan kedepan serta meningkatkan pengetahuan Aparatur

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

14 Program penyelenggaraan

sistem pengendalian inter pemerintah

Belum adanya maturitas Sistem Pengendalian Inter

Pemerintah (SPIP) pada SKPD

Kurangnya Sosialisai yg dilakukan Inspektorat

Kabupaten terkait Penerapan Sistem Pengendalian Inter

Pemerintah (SPIP) pada SKPD

Adanya Komitmen dari Kepala SKPD untuk

Penyusunan dan Penerapan SPIP yang dilaksanakan

Rumusan visi di atas terbangun dalam satu kesatuan dan saling

melengkapi. Secara substantif, rangkaian visi tersebut bertujuan meningkatkan

pemenuhan kebutuhan infrastruktur, peningkatan perekonomian masyarakat dan

daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta tidak kalah penting,

untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta

mewujudkan kohesi sosial di tengah masyarakat Paser.



Guna mewujudkan visi kabupaten 2016-2021 sebagai Kabupaten Paser

yang semakin maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan diperlukan adanya misi

sebagai perwujudan dari penjabaraan visi. Adapun misi pembangunan yang akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser 2016-2021 adalah:

Berkaitan dengan adanya Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah Pemerintah Kabupaten Paser tersebut diatas, Dinas Perhubungan sebagai

salah satu leading factor dari stake holder juga memiliki Visi dan Misi yang sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi serta tetap mengacu dan mendukung dari Visi dan

Misi Pemerintah Kabupaten Paser.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi ini diperlukan kondisi Good Govermance

(Pemerintah yang baik) posisi Good Govermance sebagai prasyarat terlaksananya

Visi dan Misi sehingga membuatnya tidak menjadi tersendiri atau bagian parsial

lainnya Visi dan Misi.

Bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Paser berperang aktif dalam

menunjang Misi tersebut dengan melakukan kegiatan dibidang transportasi, yaitu :

1. Pengelolaan dan Pengendalian lalu lintas dengan mengunakan prasarana yang

ada dan akan terus dikembangkan secara terukur dan berkelanjutan;

2. Pembangunan sistem transportasi serta peningkatan pelayanan angkutan umum

yang aman, nyaman dan tepat waktu serta murah;

3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung jalan yang memadai dengan

layanan penghubung yang baik.

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pelayanan parkir

yang aman, tertib dan nyaman.

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih, dan Pemukiman.

2. Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan.

3. Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan.

4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

5. Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya, dan Adat Istiadat Lokal



Dengan demikian diharapkan dapat menyediakan sistem transportasi

terpadu dan penyediaan infrastruktur yang nyaman, dengan kemajuan Kabupaten

Paser ditambah tingginya arus urbanisasi mengakibatkan banyaknya masalah-

masalah transportasi, sehingga diharapkan adanya sistem transportasi diatas dapat

menjadi solusi dari masalah yang ada, serta dapat meningkatkan taraf perekonomian

masyarakat kabupate Paser secara umum.

Peran pemerintah sebagai lembaga yang memfasilitasi guna terpenuhinya

kebutuhan masyarakat, menjadi stimulus kegiatan perekonomian masyarakat agar

masyarakat luas dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui pelayanan dibidang

perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kab. Paser harus meningkatkan perannya

tersebut dengan baik. antaranya sebagai berikut :

a. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi umum dan alat pendukung yang

memadai, guna member rasa aman dan nyaman pengguna jalan dan transportasi

umum.

b. Melakukan rekayasa lalu lintas dalam rangka keselamatan di jalan baik

menggunakan transportasi umum maupun pribadi.

c. Kelayakkan alat transportasi sebagai moda angkutan penumpang dan barang.

d. Sosialisasi ke masyarakat luas guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk

mematuhi peraturan berlalu lintas dan bijak memanfaatkan fasiltas umum di idang

transportasi.

Agar Misi yang diagendakan oleh Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten

Paser dapat diimplementasikan secara operasional dan focus diperlukan arahan

umum dalam bentuk tujuan san sasaran. Tujuan merupakan pernyataan arahan

umum dari sebuah perencanaan yang hendak dicapai. Sasaran merupakan kondisi

yang ingin dicapai dengan rujukan yang lebih spesifik dan terarah. Tujuan dan

Sasaran dari ke-5 (lima) Misi Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Paser dijabarkan

sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi ,

Air Bersih dan Pemukiman

Peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi, energi, air bersih

dan pemukiman, misi ini masih memberikan ruang untuk diimplementasikannya








Pembangunan (ketersediaan) Peningkatan (akses dan kualitas) infrastruktur yang

menjadi urusan wajib dasar. Pemerataan pembangunan dari sisi akses dan kualitas

infrastruktur transportasi , energi, air bersih dan pemukiman yang layak dan sehat

masih menjadi suatu yang diprioritaskan, selain peningkatan yang sudah ada.

Beberapa titik kritis di Kabupaten Paser yakni masih membutuhkan ketersediaan

sejumlah infrastruktur tersebut.

Misi ini akan diturunkan ke dalam 4(empat) tujuan besar yang mencakup

bidang infrastruktur darat, laut, sungai, danau dan udara, bidang komunikasi dan

informasi, bidang energi dan air bersih, serta bidang pemukiman dengan poin-poin

tujuan sebagai berikut :

1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan transportasi publik;

2) Meningkatkan akses jaringan komunikas dan informasi;

3) Meningkatkan akses energi dan air bersih;

4) Mengembangkan infrastruktur pemukiman rakyat yang layak dan sehat

Tabel lengkap tujuan dan sasaran dari Misi ke-1 dalam RPJMD

Kabupaten Paser Tahun 2016-2021.

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

transportasi publik

1.1 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan

1.2 Meningkatnya pelayanan transportasi publik

1.3 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan

2. Meningkatkan akses

jaringang komunikasi dan informasi

2.1 Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi

dan informasi

2.2 Meningkatnya jangkauan jaringan internet

3. Meningkatkan akses energi dan air bersih

3.1 Tersedianya akses air bersih dan energi listrik

4. Mengembangkan infrastruktur pemukiman

rakyat

4.1 Tersedianya kawasan pemukiman rakyat yang aman, sehat dan berwawasan lingkungan hidup

Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan

Kesehatan

Pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan adalah pelayanan

dasar wajib Pemerintah Pusat dan sejalan dengan itu maka juga akan menjadi

urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Paser. Kualitas dan Kuantitas layanan



pendidikan dan kesehatan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan Pemerintah

Kabupaten Paser. Misi ini akan diturunkan ke dalam 6(enam) tujuan besar yang

mencakup bidang infrastruktur bidang pendidikan dan bidang kesehatan, sarana

prasarana pendukung bidang pendidikan dan bidang kesehatan dan kualitas dan

kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. dengan poin-poin tujuan sebagai

berikut :

1) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan;

2) Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan;

3) Memperkuat pelayanan pendidikan yang berdaya saing;

4) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan;

5) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas pelayanan kesehatan;

6) Memperkuat pelayanan kesehatan yang berdaya saing;

Tabel lengkap tujuan dan sasaran dari Misi ke-2 dalam RPJMD

Kabupaten Paser Tahun 2016-2021.

Tujuan Sasaran


pelayanan pendidikan

1.1 Meningkatnya angka partisipasi peserta didik

baik di sekolah formal maupun non formal.

1.2 Meningkatnya angka partisipasi belajar anak

usia dini.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan

2.1 Meningkatnya Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Memperkuat pelayanan

pendidikan yg berdaya saing

3.1 Berkembangnya pelayanan pendidikan yang

berdaya saing.


pelayanan kesehatan

4.1 Meningkatnya pelayanan kesehatan primer dan

lanjutan. 4.2 Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan

masyarakat.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

5.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang berorientasi keselamatan pasien.

5.2 Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga dan

masyarakat

6. Memperkuat pelayanan kesehatan yg berdaya saing

6.1 Berkembangnya pelayanan kesehatan yang berdaya saing

Misi 3 : Memperkuat Fondasi Perekonomian yang berbasis potensi lokasl

dan berkelanjutan

Potensi lokal adalah dasar yang kuat untuk menggerakkan dimensi

ekonomi dalam konsep pembangunan berkelanutan di kabupaten paser. Sektor



pertanian, perkebunan dan perikanan adalah beberapa sektor penyumbang PDRB

terbesar di kabupaten paser, kebutuhan akan produk-produk dari sektor ini terus

bertambah seiring dengan pesatnya laju pertumbunhan penduduk, maka misi

pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan

harus diprioritaskan untuk memperkuat produktivitas, kualitas dan kontinutas

produk-produk hasil olahan dari 3 (tiga) sektor dimaksud.

Dengan itu, untuk memenuhi misi ke-3 RPJMD, prioritas dasar

perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan, adalah :

1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan

pertanian;

2) Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan;

3) Meningkatkan kinerja pasar tradisional, koperasi dan UKM;

4) Meningkatkan iklim investasi yang sehat;

5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Tabel lengkap tujuan dan sasaran dari Misi ke-3 dalam

RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021.

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan produksi

dan produktivitas pertanian, perkebunan,

peternakan dan pertanian

1.1 Meningkatnya produksi dan produktivitas

pertanian, perkebunan, peternakan dan pertanian

1.2 Meningkatnya Kualitas produksi hasil olahan pertanian, perkebunan, peternakan dan pertanian

2. Mengembangkan

pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan

2.1 Berkembangnya sektor pariwisata

2.2 Terciptanya kawasan pariwisata yang baru dan berwawasan lingkungan

3. Meningkatkan kinerja pasar tradisional, koperasi

dan UKM

3.1 Meningkatnya Kinerja UKM

3.2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional

3.3 Meningkatnya koperasi aktif

3.4 Meningkatnya kinerja BUMDes

4. Meningkatkan iklim investasi yang sehat

4.1 Meningkatnya iklim investasi

4.2 Meningkatnya kuliatas tenaga kerja yang produktif

5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

5.1 Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup

5.2 Meningkatnya kualitas kawasan konservasi



Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan.

Pelaksanaan pembagunan juga sangat bergantung denga kualitas

penyelenggaraan pemerintahan yang transparansi, akuntabilitas, dan sinergitas

namun partisipasi publik yang baik dalam pengawasaan hasil-hasil kerja dan

pembangunan pemerintah. Maka penjabaran misi ke-4 RPJMD dituangkan dalam

tujuan dan sasaran, sebagai berikut :

1) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintah daerah;

2) Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah;

3) Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah;

4) Meningkatkan partisipasi masyarakat umum dalam proses pengawal dan

mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Tabel lengkap tujuan dan sasaran dari Misi ke-4 dalam

RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021.

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

pengelolaan pemerintah daerah

1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

1.2 Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

1.3 Meningkatnya akses terhadap pelayanan publik

2. Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan

daerah

2.1 Meningkatnya konsistensi Dokumen perencanaan dengan perencanaan dan

penganggarannya

2.2 Meningkatnya sinergitas dokumen dengan perencanaan lainnya

3. Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah

daerah

3.1 Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah

3.2 Meningkatnya kulitas dan produktivitas layanan publik

3.3 Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya

masyarakat serta berintegritas

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat umum dalam proses pengawal dan

mengawasi kinerja pemerintah daerah

4.1 Meningkatnya partisipasi publik dalam pengawas hasil-hasil pembangunan didaerah.

4.2 Terciptanya layanan publik yang cepat dan tetap serta berkualitas tinggi

Misi 5 : Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya dan Adat Istiadat Lokal.

Wilayah kabupaten paser yang luas memiliki penduduk dari pelbagai latar

belakang sosial (suku, ras, agama, dan kebudayaan) yang berbeda. Penyebaran

jumlah penduduk yang tidak seimbang dan pemerataan hasil pembangunan yang



didasarkan azas manfaat dan berdayaguna serta tetap sasaran tidak dapat

diwujudkan oleh pemerintah Daerah, maka hal tesebut dapat menjadikan sebuah

masalah yang menganggu kerukunan dan keharmonisan masyarakat. Misi ke-5 ini

sangat berkaitan dengan suksesnya misi ke-3, penjabaran misi ke-5 RPJMD

dituangkan dalam tujuan dan sasaran, sebagai berikut :

1) Meningkatkan Rekognisi dan Promosi kebudayaan;

2) Meningkatkan Stabilitas Sosial;

3) Meningkatkan Pengeloaan Manajemen Kependudukan.

Tabel lengkap tujuan dan sasaran dari Misi ke-5 dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021.

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan Rekognisi dan Promosi kebudayaan

1.1 Meningkatnya akses masyarakat untuk berpatisipasi diberbagai proses pembangunan

1.2 Meningkatnya akses perempuan untuk

berpatisipasi diberbagai proses pembangunan

1.3 Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam proses pembagunan

1.4 Meningkatnya peran serta pemuda dan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan

2. Meningkatkan Stabilitas

Sosial

2.1 Terciptanya dan terjaganya kerukunan,

keamanan, ketertiban dilingkungan masyarakat

2.2 Meningkatnya kesigapan terhadap bencana alam

2.3 Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat umum

2.4 Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan

hak bagi perempuan dan anak-anak

2.5 Meningkatnya akses bantuan bagi masyarakat terkena bencana sosial

3. Meningkatkan Pengeloaan Manajemen Kependudukan

3.1 Meningkatnya Tata kelola data kependudukan yang baik dan mudah diakses masyarakat

3.2 Meningkatnya pengdalian dan pengelolaan data

migrasi

Dari penjabaran Tujuan dan Sasaran dari setiap Misi-misi diatas dan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, Misi ke-1 yakni “Meningkatkan

Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih dan

Pemukiman” diharapkan mampu mengakomodir kondisi kontektual dan kebutuhan

masyarakat tentang transportasi. Diharapakan dapat meningkatkan pelayanan



transportasi yang transportasi terpadu saling terintegrasi dengan moda transportasi

lainnya dan penyediaan infrastruktur pendukung yang aman dan nyaman, karena

kemajuan Kabupaten Paser ditambah dengan tinggi arus migrasi penduduk dari luar

kabupaten paser yang bermukim dan melakukan aktivitas perekonomian.

Mengakibatkan semakin terlihatnya permasalahan-permasalahan transportasi yang

membutuhkan mobilitas atau pergerakan arus penumpang dan barang yang sangat

tinggi. Sehingga diharapkan adanya sistem transportasi diatas dapat mengatasi

Peran pemerintah sebagai lembaga yang menfasilitasi guna terpenuhinya

kebutuhan masyarakat, serta menstimulasi kegiatan masyarakat untuk dapat

meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan bidang perhubungan, maka dinas

perhubungan menyediakan sarana dan prasarana pendukung transportasi yang

memadai, melakukan rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi kecelakaan lalu

lintas, kelayakan fasilitas transportasi publik dan melakukan sosialisasi yang

bertujuan melibatkan masyarakat dalam mengawal dan mengawasi serta menjadi

pengguna transportasi publik yang sopan dan taat hukum.

3.3 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS SKPD

Analisi lingkungan internal dan eksternal sangat mempengaruhi dinamika

pelaksanaan program kegiatan, maka dinas perhubungan kab. Paser dalam rangka

mengantisipasi tantangan kedepan menuju masyarakat transportasi yang semakin

banyak dengan segala keperluaannya, diperlukan pengembangan dan deteksi dini

kondisi internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai (controllable) yang berguna

untuk mengetahui faktor kekuatan dan faktor kelemahan internal organisasi serta

faktor peluang dan ancaman eksternal organisasi yang bersifat relatif kurang

dikuasai (uncontrollable) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan

ancaman menggunakan pendekatan analisis kekuatan (Strenght), kelemahan

(Weakness), peluang (Opportunity) dan Tantangan/Ancaman (Treats). yang

dikenal dengan Metode Analisis SWOT, analisis ini dimaksudkan untuk menentukan

tingkat Urgensi dan dampak potensi serta prioritas yang dapat menjadi faktor-faktor

kunci keberhasilan. Strategi dirancang melalui analisa lingkungan internal dan



eksternal dengan mempertimbangkan nilai luhur Efesiensi, Ketepatandan

Keunggulan.

Analisa lingkungan internal dengan pencermatan (scanning) terhadap

lingkungan organisasi berdasrkan nilai-nilai tersebut diatas mengindentifikasikan

kekuatan dan kelemahan. Berdasarkan analisa internal dan analisa eksternal maka

strategi uyang dapat mengidentifikasi isu-isu strategis adalah sebagai berikut :

A. Kondisi Internal

1. Kekuatan (strenght);

SDM teknis yang sudah ada berpengalaman;

Sarana dan prasarana yang memadai;

Tersedianya produk hukum;

Kondisi keuangan mendukung.

2. Kelemahan (weaknesses)

Jumlah SDM kurang;

Sarana prasarana kurang;

Belum tersedianya produk hukum;

Pendanaan yang sangat minim.

B. Kondisi Eksternal

1. Peluang

Minat SDM aparatur untuk mengikuti pendidikan teknis tinggi;

Sarana dan prasarana pendukung ada;

Adanya dukungan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta

Anggota DPRD Kabupaten Paser;

Adanya dukungan pihak ketiga dalam penyediaan infrastruktur di Bidang

Perhubungan ;

Adanya kewenangan untuk melakukan pembinaan bidang Perhubungan baik

desentralisasi maupun dekonsentrasi;

Kondisi keuangan Bidang Perhubungan mendukung;

Adanya peluang pengembangan jaringan Transportasi diberbagai Kecamatan

dan desa;



2. Ancaman

Sumber daya manusia yang teknis yang telah dilatih akan dimutasi;

Kondisi geografis Kabupaten Paser memerlukan biaya tinggi untuk

pembangunan infrastruktur dan pemeliharaannya;

Masih banyak Desa dan Kecamatan yang belum tersedia sarana

Perhubungan ;

Fasilitas/sarana Perhubungan di Kecamatan dan Desa belum berfungsi

dengan baik;

Masih banyak pelanggaran terhadap pengguna jasa Perhubungan ;

Ketidakpuasan stakeholder;

3.3.1 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Dengan menggunakan analisis SWOT (Strenght, Weakness,

Opportunitess, Treats), faktor-faktor kunci keberhasilan pada Bidang

Perhubungan Kabupaten Paser, dirancang strategis sebagai berikut :

A. STRATEGI MENGOPTIMALKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN

PELUANG ( S+O )

1. Dengan SDM teknis yang sudah berpengalaman dan dukungan atau

komitmen Kepala Dinas dan Bupati serta adanya dukungan pihak ketiga

dalam penyediaan infrastruktur, maka sarana dan prasarana perhubungan

dapat ditingkatkan;

2. Dengan SDM teknis yang sudah berpengalaman perangkat perhubungan

dan jaringan pendukung yang ada, dukungan keuangan bidang

perhubungan serta adanya kewenangan melaksanakan pembinaan dan

pengawasan sektor perhubungan bisa dilakukan diseluruh wilayah

Kabupaten Paser;

3. Dengan SDM teknis yang sudah berpengalaman dukungan keuangan

bidang perhubungan;

4. Dengan SDM teknis yang sudah berpengalaman dan dukungan keuangan

bidang perhubungan serta tersedianya perundang-undangan yang masih

layak serta sudah adanya koordinasi yang baik dengan Instansi



Perhubungan, Provinsi dan Pusat maka koordinasi yang sudah terjalin bisa

ditingkatkan, baik dalam masalah administrasi maupun operasional;

5. perundang-undangan yang masih layak serta sudah adanya koordinasi yang

baik dengan Instansi Perhubungan, Provinsi dan Pusat maka

pengembangan sarana perhubungan di Kecamatan dan Desa bisa

dimanfaatkan secara optimal;


bidang perhubungan serta tersedianya perundang-undangan yang masih

layak serta sudah adanya koordinasi yang baik dengan Instansi

Perhubungan, Provinsi dan Pusat maka adanya minat yang tinggi dari

Pemerintah Kabupaten Paser untuk mengembangkan Sarana Perhubungan

yang memadai.

B. STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENCEGAH DAN

MENGATASI ANCAMAN KENDALA ( S+T )


Dinas serta adanya komitmen dari Bupati maka kekurangan sarana dan

prasarana Perhubungandi Kabupaten Paser secara bertahap dapat dipenuhi

dengan cara mengusulkan pendanaan melalui APBD atau pihak ketiga;

2. Dengan SDM teknis yang sudah berpengalaman perangkat pendukung

Perhubungan yang memadai, tersedia peraturan perundang-undangan yang

masih layak serta dukungan keuangan dinas, maka dengan melaksanakan

pembinaan dan pengawasan sektor Perhubungan diseluruh wilayah

Kabupaten Paser diharapkan pelanggaran dapat dikurangi atau

diminimalisir;

3. Dengan SDM teknis yang sudah berpengalaman dengan adanya dukungan

Bupati, serta dukungan keuangan bidang Perhubungan makadapat disusun

peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas otonomi serta

dapat memuaskan stakeholder;

4. Dengan SDM teknis yang sudah berpengalaman dengan adanya komitmen

Bupati Paser serta dukungan keuangan Bidang Perhubungan dan dilakukan



nota kesepakatan bersama dengan dinas terkait sehingga penanganan

masalah perhubungan di daerah bisa diintegerasi;

5. Dengan SDM teknis yang sudah berpengalaman dengan adanya dukungan

keuangan Bidang Perhubungan serta adanya komitmen Bupati maka

hambatan pengembangan sarana dan fasilitas perhubungan akibat kondisi

geografis secara bertahap bisa teratasi dengan melibatkan peran serta

pihak ketiga;

6. Dengan SDM teknis yang sudah berpengalaman, dukungan keuangan

Bidang Perhubungan serta tersedianya peraturan perundang-undangan

yang masih layak maka dengan melakukan bimbingan teknis, diharapkan

kekurangan SDM teknis di Bidang Perhubungan dan Bidang di Kabupaten

Paser bisa diminimalkan.

C. STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN

PELUANG ( W+O )

1. Dengan meningkatkan jumlah SDM teknis dan sudah tersedianya peraturan

daerah untuk mengoperasionalkan kewenangan desentralisasi dan

dekonsentrasi sektor Perhubungan maka penyediaan infrastruktur oleh

pihak ketiga dapat dimanfaatkan secara optimal;

2. Dengan meningkatkan jumlah SDM teknis serta melengkapi fasilitas kantor,

maka perlengkapan administratif untuk melakukan pembinaan bisa

dilengkapi sehingga pembinaan sektor Perhubungan sesuai dengan

kewenangan yang ada bisa dilaksanakan;

3. Dengan meningkatkan jumlah SDM teknis dan melengkapi fasilitas kantor

serta sudah tersedianya peraturan daerah untuk mengoperasionalkan

kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor Perhubungan maka

keperluan stakeholder tentang pelayanan sektor Perhubungan dapat

terpenuhi;






koordinasi yang baik dengan instansi Perhubungan, baik yang di Pusat

maupun di Provinsi dapat dilaksanakan;

5. Dengan meningkatkan jumlah SDM teknis dan meningkatkan

pengembangan sektor Perhubungan.

D. STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH DAN

MENGATASI ANCAMAN( W+T )

1. Dengan meningkatkan jumlah SDM teknis dan sudah tersedianya peraturan

daerah untuk mengoperasionalkan kewenangan desentralisasi dan

dekonsentrasi sektor Perhubungan maka penyediaan infrastruktur yang ada

dapat dioptimalkan serta penyediaan infrastruktur secara bertahap;

2. Dengan meningkatkan jumlah SDM teknis serta melengkapi fasilitas kantor,



dapat dilakukan pembinaan dan penertibanguna mengurangi pelanggaran;




kepuasan stakeholder tentang pelayanan sektor Perhubungan terpenuhi;


serta meningkatkan dukungan APBD maka jaringan Transportasi yang ada

di daerah dapat diintegerasikan;


serta meningkatkan dukungan APBD maka hambatan pengembangan

jaringan transportasi karena kondisi geografis secara bertahap dapat

diminimalkan;




kekurangan tenaga teknis di Kabupaten Paser secara bertahap dapat

diminimalkan dengan memberikan bimbingan teknis.



Hasil analisis SWOT tersebut menghasilkan rumusan strategi Bidang

Perhubungan Kabupaten Paser 2016-2021 antara lain;

1. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, melalui berbagai diklat dan bimtek

untuk pemenuhan tenaga teknis sesuai dengan bidang ahlinya;

3. Meningkatkan aksebilitas dan kualitas pelayanan Perhubungan secara cepat,

tepat, akurat dan terpercaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kab. Paser;

4. Meningkatkan sistem dan metode pelayanan Perhubungan yang efisien dan

efektif melalui kerjasama dengan lembaga penyedia Jasa transportasi sesuai

peraturan perundangan yang berlaku;

5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bidang Perhubungan dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat;

6. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapat umum dibidang Perhubungan

sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah dalah upaya merespon atas isu

yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan kebijakan Pemerintah;

7. Memanfaatkan tatralok master plan bagi pengembangan infrastruktur bidang

Perhubungan di Kabupaten Paser melalui menerapan E-Govermment;

8. Melaksanakan penelitian di bidang Perhubungan dan pengembangan aplikasi

yang berkualitas sehingga dapat dijadikan rekomendasi bagi tindak lanjut

kegiatan program di masa yang akan datang;

9. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan di sektor Perhubungan melalui

penyediaan fasilitas Perhubungan yang baik hardware dan software bersertifikasi

legal dan terjamin kualitasnya;

10. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi dan monitoring bidang Perhubungan

sehingga diperoleh hasil koreksi dari penyimpangan pelaksanaan kegiatan

program yang tidak sesuai dengan sasaran tujuan yang telah ditetapkan;

11. Melaksanakan penegakan hukum di bidang Perhubungan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku;

12. Meningkatkan sosialisasi aturan di bidang Perhubungan dan melakukan

desiminasi berbagai kebijakan pemerintah dengan melibatkan stakeholder dan

masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.



3.3.2 KEBIJAKAN-KEBIJAKAN SKPD

Kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan antara lain sebagai

berikut ;

1. Melakukan pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana treansportasi

darat dan air untuk kelancaran mobilitas masyarakat;

2. Pengaturan dan perijinan trayek angkutan umum,untuk memajukan sistem

angkutan umum yang efisien;

3. Pengendalian lintasan yang dapat digunakan oleh angkutan barang terutapa

ditujukan untuk melindungi jalan-jalan dan lingkungan dari kerusakan;

4. Melarang kendaraan berat memasuki perumahan/pemukiman;

5. Mewajibkan kendaraan penumpang umum dan barang (saat ini) dilakukan

pengujian kendaraan.

Berdasarkan strategi diatas ditentukan faktor kunci keberhasilan sebagai

berikut :

1. Tingkatkan tugas pokok dan fungsi organisasi untuk memudahkan distribusi

potensi Sumber Daya Alam.

2. Optimasi Kinerja Terminal da Pelabuhan untuk memanfaatkan terbukanya

hubungan antar daerah.

3. Optimasi Kerjasama internal untuk memanfaatkan wewenang sesuai PP 38 tahun

2008.

4. Minimalkan keterbatasan wewnang dalam penegakkan hukum di Bidang sektor

Perhubungan untuk memanfaatkan kewenangan sebagaimana PP 38 Tahun

2008.

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dengan memanfaatkan dukungan

Pemerintah Kabupaten .

6. Lengkapi Supra Struktur Bidang Transportasi untuk memanfaatkan hambatan

distribusi Sumber Daya Alam.

7. Tingkatkan Perda no. 21 Tahun 2008 untuk mengurangi lemahnya koordinasi

dan dukungan instansi lain.

8. Tingkatkan fungsi Terminal dan Dermaga untuk mengurangi rendahnya

kesadaran pemakai jasa Perhubunga.



9. Tingkatkan kerjasama internal untuk mengurangi rendahnya kesadaran pemakai

jasa Perhubungan.

10. Minimalkan Keterbatasan Wewenang dalam Penegakan Hukum untuk

mengurangi rendahnya kesadaran pemakai jasa Perhubungan.

11. Minimalkan kurangnya Supra Struktur Bidang Transportasi untuk kurangi adanya

kewenangan yang tumpang tindih.

12. Minimalkan kurangnya Supra Struktur Bidang Transportasi untuk mengurangi

rendahnya kesadaran pemakai jasa Perhubungan.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN , STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER

4.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

Pelaksanaan program/rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh suatu

instansi pemerintah tentunya harus mengacun pada visi yang dimiliki oleh instansi

tersebut. Oleh karena sektor perhubungan merupakan sektor yang

terintegrasi/terpadu dengan sektor perhubungan di daerah lain, maka visi Dinas

Perhubungan Kab. Paser harus selaras dengan visi Departemen Perhubungan, Dinas

Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, tentunya dengan tetap mengacu kepada

visi Pemerintah Kabupaten Paser itu sendiri.

Dengan demikian, diharapkan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

sedapat mungkin mendukung program pemerintah daerah dalam membangun

wilayah Kab. Paser dengan mengintegrasikan seluruh potensi bidang lainnya yang

ada di Kab. Paser.

4.1.1 Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan dan berkarakter “penuh

tantangan” tentang ke mana Dinas Perhubungan Kabupaten Paser akan diarahkan

dan apa yang akan dicapai agar dapat bekerja secara konsisten, inovatif serta

produktif. Berkaitan dengan visi Pemerintah Kabupaten Paser :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN PASER YANG MAJU, MANDIRI,

SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”

Sesuai dengan hal tersebut diatas, maka Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

periode 2016 – 2021 sebagai berikut :

”TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS

DAN SISTEM TRANSPORTASI YANG HANDAL’’

Pelaksanaan program/rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh suatu

instansi pemerintah tentunya harus mengacun pada visi yang dimiliki oleh instansi



tersebut. Oleh karena sektor perhubungan merupakan sektor yang

terintegrasi/terpadu dengan sektor perhubungan di daerah lain, maka visi Dinas

Perhubungan Kab. Paser harus selaras dengan visi Departemen Perhubungan, Dinas

Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, tentunya dengan tetap mengacu kepada

visi Pemerintah Kabupaten Paser itu sendiri. diharapkan visi Dinas Perhubungan

Kabupaten Paser sedapat mungkin mendukung program pemerintah daerah dalam

membangun wilayah Kab. Paser dengan mengintegrasikan seluruh potensi bidang

lainnya yang ada di Kab. Paser.

Dengan visi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kab. Paser tersebut,

maka misi yang diemban oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kab. Paser

haruslah mengacu kepada visi yang telah ditetapkan. sebagai berikut :

a. Transportasi Infrastruktur perhubungan yang berkualitas dan menjangkau

seluruh wilayah Kabupaten Paser menjadi prasyarat yang mesti dipenuhi oleh

Pemerintah Kabupaten Paser. Ketersediaan infrastruktur perhubungan ini

mencakup perhubungan darat dan perhubungan laut sesuai kondisi geografis

dan topografi Kabupaten Paser.

b. Sistem yang Handal memiliki arti bahwa pengembangan sistem transportasi di

Kab. Paser mendapat kepercayaan yang sangat besar oleh masyarakat Kab.

Paser karena masyarakat Kab. Paser berharap bahwa dengan sistem transportasi

yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan baik itu transportasi darat, laut dan

sungai dapat memberi kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat Kab. Paser.

4.1.2 Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Paser.

Dengan mengacu kepada visi sebagaimana yang telah dijabarkan

sebelumnya, maka misi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

dalam rangka mewujudkan visi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Transportasi yang layak;

2. Mewujudkan SDM Transportasi yang bermutu, Kreatif dan produktif.

3. Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Peduli transportasi umum;

4. Mewujudkan SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas dan berprestasi.



4.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kab.

Paser

Tujuan adalah suatu langkah keinginan atau harapan untuk mencapai

sesuatu misi yang telah ditetapkan dalam sebuah rencana yang disusun secara

umum. Sedangkan Sasaran adalah pejabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yahg akan

dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Paser dalam jangka waktu

tertentu. Sasaran merupakan bangian integral dalam proses perencanaan strategi

yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktifitas.

Karakteristik dari sasaran terdiri atas SMART (Spesific, Measurablle, Acceptablle,

Result, Timeliness), sasaran yang bersifat Spesifik, terukur baik secara Kualitatif

maupun kuantitatif sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu

baik periode Tahunan, Semester, Triwulan, dan Bulanan.

4.2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja untuk Misi Kesatu

Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana perhubungan

yang memadai.

Sasaran : Terwujudnya sarana dan prasarana fasilitas perhubungan yang memadai

Tabel 4.2.1.

Tujuan sasaran dan indikator kinerja Misi kesatu

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Meningkatkan

Kualitas dan

Kuantitas

sarana dan

prasarana

perhubungan

yang memadai

Terwujudnya

sarana dan

prasarana

fasilitas

perhubungan

yang memadai

1. Jumlah halte bus, gedung terminal yang

dibangun;

2. Tersedianya dokumen perenc. pembangunan

prasarana dan fasilitas;

3. Terlaksananya kelancaran monitoring kapal-

kapal dipelabuhan;

4. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang

terpelihara;

5. Persentase ketersediaan perencanaan

pembangunan jaringan transportasi;

6. Jumlah sarana trasportasi yg dilakukan

pengujian kelaiakan;

7. Jumlah Balai pengujian kendaraan bermotor

yang terbangun;



4.2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja untuk Misi Kedua

Tujuan : Meningkatkan sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman

Sasaran : Terwujudnya sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman

Tabel 4.2.2.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Misi kedua


Meningkatkan

sarana

pelayanan

angkutan umum

yang aman dan

nyaman

Terwujudnya

sarana

pelayanan

angkutan umum

yang aman dan

nyaman

1. Persentase ketertiban angkutan umum dijalan

raya;

2. Jumlah Dokumen Database pelayanan jasa

angkutan;

3. Jumlah Sarana dan prasarana pelayanan jasa

angkutan darat yg dikembangkan;

4. Awak kendaraan umum yg mendapatkan

penghargaan (orang);

4.2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja untuk Misi Ketiga

Tujuan : Meningkatkan partisipasi masyarakat peduli transportasi umum

Sasaran : Terwujudnya partisipasi masyarakat peduli transprotasi umum

Tabel 4.2.3.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Misi ketiga


Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

peduli

transportasi

umum

Terwujudnya

partisipasi

masyarakat

peduli

transprotasi

umum

1. Meningkatnya Pengetahuan

Masyarakat/Pengguna Jasa Transportasi

Tentang Perhubungan

2. Jumlah perijinan di bidang perhubungan yg

difasilitasi

3. Pengguna Transportasi Umum Semakin Sadar

Kesehatan dan keselamatannya

4.2.4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja untuk Misi Keempat

Tujuan : Meningkatkan SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas dan berprestasi

Sasaran : Tersedianya SDM Aparatur Dinas Perhubungan berkualitas dan berprestasi



Tabel 4.2.3.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Misi keempat


Meningkatkan SDM Aparatur Perhubungan

yang berkualitas dan berprestasi

Tersedianya SDM Aparatur Dinas

Perhubungan berkualitas dan

berprestasi

1. Jumlah Data Sektoral yg dibuat 2. Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD yang

tersusun

3. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dishub yang disusun

4. Jumlah Dokumen Renja SKPD yg tersusun 5. Jumlah Dokumen Renstra SKPD yg tersusun

6. Jumlah Dokumen SPIP yg dibuat 7. Jumlah PAD yang Meningkat dari Retribusi

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan

Proses perencanaan strategi merupakan yang menyeluruh tentang segala

upaya yang meliputi Penetapan Kebijakasanaan, Program dan Kegiatan dengan

memperhatikan Sumberdaya Organisasi serta keadaan yang dihadapi, strategi

memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.

Strategi memerlukan persepsi dantekanan khusus yang terjabarkan dalam

bentuk kebijakan, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan

tertentu.

4.3.1 Strategi dan Kebijakan untuk Misi kesatu

Dalam mengeksekusi Misi Mewujudkan Sarana dan Prasarana Transportasi

yang layak, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai 5(lima) tahun

mendatang adalah :

Tabel 4.3.1

Strategi dan arah kebijakan untuk misi kesatu

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas

sarana dan prasarana

perhubungan yang memadai

Terwujudnya sarana dan prasarana

perhubungan yang memadai;

Meningkatkan prasarana dan fasilias

perhubungan sehingga bisa

memberikan kenyamanan bagi masyarakat

Melaksanakan evaluasi kebutuhan angkutan umum dan

perencanaan jaringan trayek pada angkutan umum yang ada.

Melakukan pelayanan uji kir

pada angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek;

Pelayanan angkutan umum yang selamat, tertib, teratur, tepat

waktu, bersih dan nyaman.



4.3.2 Strategi dan Kebijakan untuk Misi kedua

Dalam mengeksekusi Misi Meningkatkan kemampuan SDM Transportasi yang

bermutu, Kreatif dan produktif, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai

5(lima) tahun mendatang adalah :

Tabel 4.3.2

Strategi dan arah kebijakan untuk misi kedua

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan Kulitas sarana pelayanan angkutan

umum yang aman dan nyaman

Terwujudnya Sarana pelayanan angkutan umum

yang aman dan nyaman

Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum

yang aman dan nyaman

Melakukan penilaian Kemampuan& kecakapan

SDM Transportasi. Pelatihan SDM transportasi

yang berprestasi

4.3.3 Strategi dan Kebijakan untuk Misi ketiga

Dalam mengeksekusi Misi Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Peduli Transportasi

Umum, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai 5(lima) tahun

mendatang adalah :

Tabel 4.3.3

Strategi dan arah kebijakan untuk misi ketiga

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Peduli Transportasi

Umum

Terwujudnya Partisipasi Masyarakat

Peduli Transportasi

Umum

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam

kepedulian Masyarakat terhadap

transportasi Umum yang berkulitas dan nyaman.

Melakukan sosialisasi tentang keselamatan dan tertib berlalu

lintas kepada masyarakat Kab. Paser, baik melalui media cetak dan elektronik.

penyuluhan yang

diselenggarakan secara langsung kepada pengguna Transportasi Umum

4.3.4 Strategi dan Kebijakan untuk Misi keempat

Dalam mengeksekusi Misi Meningkatkan kemampuan SDM Transportasi yang

bermutu, Kreatif dan produktif, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai

5(lima) tahun mendatang adalah :



Tabel 4.3.4

Strategi dan arah kebijakan untuk misi keempat

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan SDM

Aparatur perhubungan yang berkualitas dan

berprestasi

Tersediannya

SDM Aparatur Perhubungan yang

berkualitas, dan berprestasi

Meningkatkan Kualitas

Pendidikan dan Keilmuan Teknis;

Meningkatkan jumlah Aparatur yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan secara terukur;

Meningkatkan Sarana

dan prasarana pendukung Kegiatan

Aparatur


Pendidikan dan Keilmuan Teknis;

Meningkatkan jumlah Aparatur yang

mengikuti Pendidikan dan Pelatihan secara terukur;

Meningkatkan Sarana dan prasarana

pendukung Kegiatan Aparatur



BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKAOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan Pembangunan

Dari Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan dan Memperhatikan

Analisis lingkungan Internal dan Eksternal Maka Dinas Perhubungan Kabupaten

Paser menetapkan beberapa program dan kegiatan. Kebijakan terjabar rinci dalam

program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis

sumber yang di perlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Penetapan indikator pada setiap kegiatan dimana pada indicator kegiatan

tersebut berupa masukan (input),keluaran (output), hasil (outcome), Manfaat

(benefit) dan dampak (impact).Penetapan Indicator Kineja dituangkan pada

formulir Pengukuran Kinerja dilanjutkan dengan menggunakan formulir Rencana

Kinerja Tahunan (RKT),Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran

Pencapaian Sasaran (PPS).

Dana kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, sesuai dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)

Tahun Anggaran 2018 yang tersedia untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi berjumlah Rp.21.440.862.546,00 yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 7.797.170.721,00 dan Belanja Langsung sebesar

Rp. 13.643.691.825,00 yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, dan

belanja modal.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

yang tertuang dalam DPA-SKPD Anggaran Tahun 2018, dengan alokasi dana

sebagai berikut:

Pagu Alokasi Anggaran : Rp. 21.440.862.546,00

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 7.797.170.721,00

- Belanja Pegawai Rp. 7.797.170.721,00

2. Belanja Langsung Rp. 13.643.691.825,00

- Belanja Pegawai Rp. 1.188.863.200,00

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.917.129.425,00

- Belanja Modal Rp. 3.537.699.200,00



Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2018, terlihat pada Tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1

Program Pembangunan Bidang Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2019

NO PROGRAM PEMBANGUNAN JUMLAH ANGGARAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Rp. 5.137.491.175,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Rp. 160.500.000,00

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 1.000.000,00

4. Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Rp. 1.553.990.000,00

5. Program pengembangan data/informasi/Statistik

Daerah

Rp. 12.164.350,00

6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp. 1.308.472.400,00

7. Program Pembangunan sarana dan prasarana

Perhubungan

Rp. 4.540.680.200,00

8. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Rp. 289.907.000,00

9. Program Peningkatan Kelaiakan Pengeoperasian

Kendaraan Bermotor

Rp. 17.000.000,00

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 10.297.800,00

11. Program penyelenggaraan sistem pengendalian

inter pemerintah

Rp. 9.062.200,00

Selanjutnya dalam Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Perhubungan

Kabupaten Paser sebagaimana pada tabel 5.1. diatas, Program Pembangunan Dinas

Perhubungan sebanyak 11 (Sebelas) program dengan jumlah kegiatan diuraikan

menjadi 33 (tiga puluh tiga) kegiatan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dengan jumlah anggaran

Rp. 1.050.000,00



Indikator kerja :

Jumlah Materai yang disediakan,

Terlaksananya Kegiatan Jasa Surat Menyurat,

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi.

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Listrik/Air/AC/Internet;

dengan jumlah anggaran Rp. 4.330.000.000,00

Indikator kinerja :

Jumlah jasa komunikasi jaringan komunikasi,

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet,

Kelancaran Administrasi Perkantoran.

3) Kegiatan Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor; dengan jumlah

anggaran Rp. 10.375.000,00

Indikator kinerja :

Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki

Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,

Tersediannya Jasa Perbaikan Peralatan an Perlengkapan Kantor.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional; dengan jumlah anggaran Rp. 16.780.000,00

Indikator kinerja :

Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terpeliharan dan perijinan,

Kendaraan Bermotor yang baik dan ,

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; dengan jumlah anggaran

Rp. 379.362.000,00

Indikator kinerja :

Jumlah jasa pengelolaan administrasi keuangan yang terbayar,

Tersedianya Tenaga Jasa PTT/Non PNS dan Tunjangan Pengelolaan

Keuangan SKPD,

Meningkatkan Kelancaran Pelayan Administrasi Kantor.

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja; dengan jumlah

anggaran Rp. 4.100.000,00



Indikator kinerja :

Jumlah perbaikan peralatan kerja,

Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Terpeliharannya Peralatan Kerja.

7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor; dengan jumlah anggaran

Rp.40.000.000,00

Indikator kinerja :

Jumlah jenis ATK yang disediakan,

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran,


8) Kegiatan Penyedian barang cetakan dan Pengadaan; dengan jumlah

anggaran Rp.64.979.000,00

Indikator Kerja :

Jumlah barang cetakan dan pengadaan.

Kelancaran Penyedian barang cetakan dan pengadaan.


9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor; dengan jumlah anggaran Rp. 4.750.000,00

Indikator kinerja :

Jumlah ruang yang disediakan komponen listrik/penerangan gedung

kantor,

Tersedianya Kelancaran Administrasi,

PerkantoranKelancaran Pelayanan Tugas Kantor.

10) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; dengan jumlah

anggaran Rp. 59.245.000,00

Indikator kinerja:

Jumlah ruang yang disediakan peralatan dan perlengkepan kontor,

Kelancaran pelaksanaan tugas kantor,

Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran.

11) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan;

dengan jumlah anggaran Rp. 2.700.000,00



Indikator kinerja:

Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan,

Pelayanan administrasi Perkantoran,

Kelancaran dan kenyamanan dalam Pelaksanaan Tugas.

12) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman; dengan jumlah anggaran

Rp. 20.850.000,00

Indikator kinerja:

Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan,

Pelayanan administrasi Perkantoran,

Kelancaran Operasional Kantor.

13) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi; dengan jumlah anggaran

Rp. 200.000.000,00

Indikator kinerja:

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah,

Tingkat pencapaian kinerja dan Pengembangan SDM,

Perjalanan Dinas dalam rangka Tolak Ukur Kinerja.

14) Kegiatan Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor; dengan

jumlah anggaran Rp. 3.300.175,00

Indikator kinerja:

Jumlah ruang peralatan dan kebersihan,

Kelancaran pelaksanaan tugas kantor,

Kelancaran Operasional Kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Mobil Jabatan; dengan jumlah

anggaran Rp. 14.500.000,00

Indikator kerja :

Kendaraan Jabatan yang terawat dan baik,

Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pimpinan ( Kadis),

Efektifitas dan Efisiensi Pekerjaan.

16) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kedaraan Operasional; dengan jumlah

anggaran Rp. 146.000.000,00



Indikator kerja :

Jumlah Kendaraan yang terawat dan baik serta laik jalan ,

Kelancaran Pelaksanaan Tugas Petugas,

Efektifitas dan Efisiensi Pekerjaan Petugas.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

17) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKiP);

dengan jumlah anggaran Rp. 1.000.000,00

Indikator kerja :

Jumlah dokumen laporan LKiP yang disusun,

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD,

Tersusunnya LKiP SKPD Dinas Perhubungan tahun 2018.

4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

18) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

dengan jumlah anggaran Rp. 1.413.235.000,00

Indikator kerja :

Jumlah dokumen dan perencanaan bidang perhubungan,

Peningkatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungaan,

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan.

19) Kegiatan Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan; dengan jumlah anggaran Rp. 56.530.000,00

Indikator kerja :

Jumlah Koordinasi pembangunan yang dilaksanakan,

Terakomodirnya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah,

Terlaksanannya Koordinasi dalam Pembangunan dan Fasilitas

Perhubungan .

20) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan; dengan jumlah

anggaran Rp. 44.625.000,00

Indikator kerja :



Jumlah Kebijakan bidang perhubungan yang disosialisasikan,

Peningkatan Pelayanan Keselamatan Penumpang,

Terlaksanannya Keselamatan Penumpang serta Kelayakan Angkutan

Sungai.

21) Kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan; dengan jumlah anggaran

Rp.39.600.000,00

Indikator kerja :

Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan dan pelaporan yang disusun,

Peningkatan Pelayanan Angkutan Terhadap Masyarakat,

Terlaksanannya Kelancaran Monitoring Kapal-kapal di Pelabuhan.

5. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah

22) Kegiatan Penyusunan data statistik sektoral dinas perhubungan; dengan


Indikator Kinerja :

Jumlah data statistik dinas perhubungan,

Terlaksanannya Penyusunan Data Sektoral SKPD,

Tersusunnya Data Sektoral Dinas Perhubungan Kabupaten Paser.

6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

23) Kegiatan Pengendalian Disiplin dan Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan

Raya; dengan jumlah anggaran Rp. 681.679.600,00

Indikator kerja :

penurunan tingkat pelanggaran disiplin angkutan umum dijalan raya,

Terwujudnya Disiplin LaluLintas Angkutan Umum di Jalan Raya,

Terciptanya Lalu Lintas Angkutan Umum Yang Tertib, Aman dan Lancar.

24) Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Darat; dengan jumlah anggaran Rp.430.095.000,00

Indikator Kinerja :

Jumlah sarana dan perasarana pelayanan jasa angkutan darat yang

dikembangkan,

Terciptanya pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa

angkutan darat,



Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa

angkutan darat,

25) Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Manajeman Angkutan Umum; dengan


Indikator Kinerja :

Jumlah sistem informasi manejemen angkutan umum,

Tersedianya data dan informasi angkutan umum,

Efektifitas dan Efisiensi serta Kualitas Pekerjaan yang memadai,

26) Kegiatan data base bidang laut dan udara; dengan jumlah anggaran

Rp.17.800.000,00

Indikator Kinerja :

Presentase kapasitas layanan angkutan Laut dan Udara,

Terwujudnya data angkutan laut dan udara,

Kelancaran Pelaksanaan Tugas,

7. Program Pembangunan Sarana dan Prasana Perhubungan

27) Kegiatan Pembangunan Fasilitas Dermaga; dengan jumlah anggaran

Rp.15.148.000,00

Indikator kerja :

Jumlah fasilitas dermaga yang dibangun (buah),

Terlaksanya pembangunan fasilitas dermaga,

Terbangunnya fasilitas dermaga yang memadai.

28) Kegiatan Pemasangandan pemeliharaan tiang dan lampu jalan; dengan

jumlah anggaran Rp. 4.525.532.200,00

Indikator Kinerja :

Jumlah Pengadaan, pemasangan LPJU dan Pemeliharaan LPJU,

Terlaksananya Pemasangan dan pemeliharaan tiang lampu jalan,

Terciptanya Lalu Lintas Angkutan Umum Yang Tertib, Aman dan Lancar,

8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

29) Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas; dengan

jumlah anggaran Rp.289.907.000,00

Indikator Kinerja :



Jumlah rambu lalu lintas dalam kondisi baik,

Terlaksannya pengadaan dan pemeliharaan rambunlalu lintas,

Terciptanya Lalu Lintas Angkutan Umum Yang Tertib, Aman dan Lancar

9. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Daerah (Realisasi Anggaran)

30) Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor; dengan jumlah anggaran

Rp.17.000.000,00

Indikator Kinerja :

Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik,

Terlaksanannya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan,

Terwujudnya Lalu Lintas Angkutan Umum yang Tertib,Aman dan Lancar.

10. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Daerah (Realisasi Anggaran)

31) Kegiatan Penyusunan Renja SKPD; dengan jumlah anggaran

Rp.6.080.000,00

Indikator kinerja :

Dokumen Renja SKPD,

Pengukuran Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Kedepan,

Tersusunnya Dokumen Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser 2018.

32) Kegiatan Evaluasi Renja SKPD; dengan jumlah anggaran Rp. 4.217.800,00

Indikator Kinerja :

Dokumen Renja SKPD yang dievaluasi,

Pengukuran Laporan Evaluasi Renja SKPD satu tahun,

Tersusunnya Laporan Evaluasi Renja,

11. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

33) Kegiatan Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dengan


Indikator Kinerja :

Jumlah Dokumen SPIP,

Terlaksanannya Penyusunan SPIP,

Tersusunnya Penyusunan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser.



5.2 Indikator Kinerja Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja Untuk Semua Kegiatan di Sajikan Pada Tabel 5.2 dan Uraian

pendanaan Indikator Untuk seluruh Kegiatan tersebut di tunjukkan Pada tabel 5.3

adapun program yang akan di laksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

Tahun 2016-2021.

Tabel 5.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD


No Tujuan Sasaran Indikator

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE Total

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1


dan Kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang

memadai

Terwujudnya

sarana dan prasarana perhubunganyang memadai;

Persentase

terlaksanannya pembangunan halte bus,taxi

gedung terminal

90% 90% 100% 100% 100% 80%

2

Meningkatkan Kulitas sarana pelayanan angkutan umum yang

aman dan nyaman

Terwujudnya Sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan

nyaman;

Persentase Program Kegiatan yang telah

dilaksanakan

80% 90% 100% 100% 100% 70%

3

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Peduli Transportasi

Umum

Terwujudnya

Partisipasi Masyarakat Peduli Transportasi

Umum

Persentase

partisipasi masyarakat peduli

transportasi umum

45% 55% 65% 80% 100% 70%

4

Meningkatkan SDM Aparatur perhubungan yang berkualitas dan

berprestasi

Tersediannya SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas,

dan berprestasi

Jumlah Persentase Aparatur Yang Telah Mengikuti

Diklat Teknis

45% 55% 65% 80% 100% 70%

Tabel 5.3

PAGU INDIKATIF 2016-2021

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER

No Urusan 2016 2017 2018 2019 2020

1.

Urusan Wajib

Dinas Perhubungan

11.727.733.175 355.419.828.750 147.786.802.563 133.164.826.241 146.933.642.643

Sumber dan yang direncanakan untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tahun 2016-2021 dan program transisi tahun 2016 bersumber dari dana APBD,

BANPROV dan APBN.

BAB VI



INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

6.1 Perumusan Indikator Kinerja Hasil Pelayanan SKPD

Pementuan indikator SKPD sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas PerhubunganKabupaten Paser

yang berkaitan dan relevan dengan program-program RPJMD, dengan demikian

implementasi tugas pokok dan fungi Dinas Perhubungan yang dituangkan dalam

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2016-

2021 adalah penjabaran dari sasaran RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021.

Tugas Pokok Yang di selenggarakan Oleh Dinas Perhubungan Adalah

Membantu Bupati/Wakil Bupati Dalam Melaksanakan Urusan Bidang Perhubungan

Fungsi :

a. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan kegiatan Operasional di Bidang

Perhubunga Sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;

b. Penetapan Kebijakan di Bidang Perhubungan;

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan yang Meliputi

Perhubungan darat dan udara, laut, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan

kriteria yang ditetapkan pemerintah;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan

tugasnya;

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Menurut Tupoksi Dinas Perhubungan tersebut diatas, maka kinerja

hasil pelayanan SKPD yang diharapkan adalah dapat memberikan pelayanan jasa

transportasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tolak ukur hasil kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan

Kabupaten Paser untuk menilai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas

maupun ketetapan rumusan program yang ditetapkan untuk menilai tingkat

keberhasilan dalam pelaksanaan tugas terhadap pencapaian sasaran RPJMD dapat

dilihat dalam tabel 6.1. lebih lanjut, dalam upaya penilaian kinerja pembangunan



nasional sesuai dengan Permendagri No... tahun 2010, Dinas Perhubungan

mempunyai peran untuk mewujudkan indikator kinerja pembangunan seperti tertera

pada tabel 6.2.

Tabel 6.1.

Perumusan Indikator Kinerja Hasil Pelayanan SKPD

pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

Sasaran dalam RPJMD yang sesuai dengan pelayanan SKPD

Indikator Kinerja Hasil Pelayanan

Program dalam Renstra SKPD

Terwujudnya sarana dan prasarana

perhubunganyang memadai;

1. Jumlah halte bus, gedung

terminal yang dibangun; 2. Tersedianya dokumen

perenc. pembangunan

prasarana dan fasilitas; 3. Terlaksananya kelancaran

monitoring kapal-kapal dipelabuhan;

4. Jumlah rambu-rambu lalu

lintas yang terpelihara; 5. Persentase ketersediaan

perencanaan pembangunan

jaringan transportasi; 6. Jumlah sarana trasportasi yg

dilakukan pengujian

kelaiakan; 7. Jumlah Balai pengujian

kendaraan bermotor yang

terbangun;

1. Program Pembangunan

prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2. Program Pembangunan sarana

dan prasarana Perhubungan 3. Program peningkatan dan

pengamanan lalu lintas

Terwujudnya Sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman;

1. Persentase ketertiban angkutan umum dijalan raya;

2. Jumlah Dokumen Database

pelayanan jasa angkutan; 3. Jumlah Sarana dan prasarana

pelayanan jasa angkutan

darat yg dikembangkan; 4. Awak kendaraan umum yg

mendapatkan penghargaan

(orang);

1. Program Peningkatan Kelaikan Pengoprasian Kendaraan Bermotor

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Peduli Transportasi Umum

1. Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat/Pengguna Jasa Transportasi Tentang

Perhubungan 2. Jumlah perijinan di bidang

perhubungan yg difasilitasi

3. Pengguna Transportasi Umum Semakin Sadar Kesehatan dan

keselamatannya

1. Program pengembangan data/informasi



Sasaran dalam RPJMD yang sesuai dengan pelayanan SKPD

Indikator Kinerja Hasil Pelayanan

Program dalam Renstra SKPD

Tersediannya SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas, dan

berprestasi

1. Jumlah Data Sektoral yg dibuat

2. Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD yang tersusun

3. Jumlah Dokumen Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Dishub yang disusun

4. Jumlah Dokumen Renja SKPD

yg tersusun 5. Jumlah Dokumen Renstra

SKPD yg tersusun 6. Jumlah Dokumen SPIP yg

dibuat

7. Jumlah PAD yang Meningkat dari Retribusi

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber daya Aparatur

4. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 5. Program pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah 6. Program penyelenggaraan

sistem pengendalian inter

pemerintah

Tabel 6.2.

Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1. Rasio Ijin Usaha

Angkutan

Jumlah kendaraan Taxi/angkutan memiliki ijinx

100% jumlah Taxi/angkutan. Masa berlaku selama masih berusaha di bidang

angkutan jalan.

3. Rasio Ijin Insindentil Masa berlaku selama 1 (satu) kali perjalanan

4. Rasio Ijin Usaha Bongkar Muat/Tambat/Labuh

Jumlah pemilik kapal x 100% jumlah pelabuhan/dermaga. Masa berlaku selama masih beroperasinya

pelabuhan (temporer)/setiap saat.

5. Rasio Ijin Pengujian Kendaraan Bermotor

(KIR)

Jumlah kendaraan yang telah diKIR x 100% jumlah pemilik kendaraan.

Masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

6. Rasio Ijin Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan Umum

Masa berlaku selama 2 (dua) tahun.

7. Rasio Pas Kecil Masa berlaku selama setiap saat akan bersandar.

8. Rasio Ijin Perpanjangan

Kartu Pengawas

Masa berlaku selama 6 ( enam) bulan.



Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat direncanakan target pelayanan

pertahun Selama Lima tahun Masa Kepemimpinan Bupati Paser dan Wakil Bupati

Paser Priode 2016-2021. Sebagai indikator Kinerja hasil Pelayanan Yang

direncanakan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Paser.

Program Transisi

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun

2016-2021 adalah Dokumen Perencanaan yang Menjadi Pedoman Bagi Dinas

Perhubungan Dalam Segala Gerak Langkah Untuk mensukseskan Visi dan Misi

RPJMD tahun 2016-2021 Melalui pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas.

Sebagai Upaya untuk Menjembatani Kekosongan Dokumen

Perencanaan Jangka Menengah SKPD oleh karena Masuk kedalam Periode Masa

Akhir Jabatan Kepala daerah Periode 2016-2021, Dinas Perhubungan Menyusun

Rancangan Program dan Kegiatan indikator Tahun 2018 Sebagaimana Matrik

Terlampir.

Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Merupakan Perencanaan Yang

di Buat Untuk Jangka Waktu Lima Tahun, Dalam Hal ini Renstra Dinas

Perhubungan Berfungsi Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Dinas Perhubungan Yang Berlaku Untuk Setiap Tahun Selama Kurun

Waktu Satu Tahun, Selain Itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan juga

Berfungsi Sebagai piranti Untk Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKiP) dan Sebagai Dasar evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Atas

Kinerja Satu Tahun.

Memperhatikan Begitu Sentralnya Peran Rencana Strategis Dinas

Dalam Gerak Langkah Dinas, Maka Menjadi Kewajiban Seluruh Jajaran Dinas

Perhubungan Kabupaten Paser Untuk Memahami Rencana Kerja (Renja) 2018

Dinas Perhubungan Kabupaten Paser ini.



URUSAN

No Kode Rekening Uraian Program / Kegiatan Anggaran 2018

2.09.2.09.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.137.491.175,00

1 2.09.2.09.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.050.000,00

2 2.09.2.09.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.330.000.000,00

3 2.09.2.09.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor 16.780.000,00

4 2.09.2.09.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.375.000,00

5 2.09.2.09.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 379.362.000,00

6 2.09.2.09.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.100.000,00

7 2.09.2.09.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000,00

8 2.09.2.09.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 64.979.000,00

9 2.09.2.09.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.750.000,00

10 2.09.2.09.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 59.245.000,00

11 2.09.2.09.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 2.700.000,00

12 2.09.2.09.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.850.000,00

13 2.09.2.09.01.01.18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi 200.000.000,00

14 2.09.2.09.01.01.19 Penyedian jasa peralatan dan Perlengkapan kantor 3.300.175,00

2.09.2.09.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 160.500.000,00

1 2.09.2.09.01.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 14.500.000,00

2 2.09.2.09.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 146.000.000,00

2.09.2.09.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan 1.000.000,00

1 2.09.2.09.01.06.01 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKiP) 1.000.000,00



No Kode Rekening Uraian Program / Kegiatan Anggaran 2018

2.09.2.09.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.553.990.000,00

1 2.09.2.09.01.15.01 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.413.235.000,00

2 2.09.2.09.01.15.03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 56.530.000,00

3 2.09.2.09.01.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 44.625.000,00

4 2.09.2.09.01.15.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 39.600.000,00

2.14.2.09.01.16 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 12.164.350,00

1 2.14.2.09.01.16.05 Penyusunan data Statistik Sektoral 12.164.350,00

2.09.2.09.01.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.308.472.400,00

1 2.09.2.09.01.17.05 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 681.679.600,00

2 2.09.2.09.01.17.14 Data Base bidang laut dan udara 17.800.000,00

3 2.09.2.09.01.17.25 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan darat 430.095.000,00

4 2.09.2.09.01.17.26 Pengadaan sistem informasi manajemen angkutan umum 178.800.000,00

2.09.2.09.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 4.540.680.200,00

1 2.09.2.09.01.18.04 Pembangunan Fasilitas Dermaga 15.148.000,00

2 2.09.2.09.01.18.05 Pemasangan dan Pemeliharaan Tiang dan Lampu Jalan 4.525.532.200,00

2.09.2.09.01.19 Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 287.907.000,00

1 2.09.2.09.01.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 287.907.000,00

2.09.2.09.01.20 Program Peningkatan Kelaikan Kendaraan Bermotor 17.000.000,00

2.09.2.09.01.20.04 Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 17.000.000,00

2.09.2.09.01.21 Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi) 10.297.800,00

1 2.09.2.09.01.21.17 Penyusunan RENJA SKPD 6.080.000,00

2.09.2.09.01.21.21 Evaluasi RENJA SKPD 4.217.800,00

2.09.2.09.01.43 Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 9.062.200,00

1 2.09.2.09.01.43.05 Pelaksanaan SPIP di SKPD 9.062.200,00



BAB VII

PENUTUP

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam semesta karena berkat

karuniaNya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 Dinas

Perhubungan Kabupaten Paser

Rencana Kerja Dinas Perhubungan ini disusun dengan memuat analisis

lingkungan internal dan eksternal organisasi, karena merupakan suatu hal yang

penting sebagai fondasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan

datang berdasarkan asas transparasi, efisiensi, efektif dan akuntabel. Analisis

lingkungan internal dan eksternal merupakan suatu kegiatan inventarisasi situasi

dan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Rencana Kerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program termasuk

pembiayaan yang realistis dan nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada

publik melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah masing-masing SKPD. Oleh

sebab itu Sumber Daya Manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital

berfungsi sebagai penentu utama dalam mancapai tujuan dan harus dikelola secara

profesional dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

kebijakan dan prosedur yang tepat. Proses peningkatan dan pengembangan

sumber daya manusia perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Selain itu dukungan dana untuk melaksanakan program dan kegiatan juga

sangat turut menentukan keberhasilan tujuan, sasaran program kegiatan yang akan

dicapai. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun



2003 tentang Keuangan Negara. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan

Rencana Kerja (RENJA) 2018 ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan

saran dari berbagai pihak demi perbaikan kedepan sangat kami harapkan.

Demikian Rencana Kerja ini kami buat semoga ALLAH SWT senantiasa

memberi limpahan rahmad-Nya kepada kita semua dan semoga bermanfaat, terima

kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf apabila dalam penyajiannya terdapat

hal-hal yang kurang berkenan.

Tana Paser, Februari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

H. FADRIANSYAH, ST, M.AP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590226 197903 1 001

Dinas Perhubungan Kabupaten Paser...BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran 4.3 Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA

Documents