LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI Jl. Kapten Cok Agung Tresna I No.1 Telp. (0361) 224436, 227730 Fax. (0361) 222436 Denpasar (Bali), 80235 DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI BALI
33
Embed
DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN ... - …103.43.45.136/siki/assets/dokumen/Laporan_Akuntabilitas_Kinerja... · Tugas Pokok ... Kinerja dan Tata cara Review atas ... Nomor 15 Tahun
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2015
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI
DAN KOMUNIKASI Jl. Kapten Cok Agung Tresna I No.1
Telp. (0361) 224436, 227730 Fax. (0361) 222436
Denpasar (Bali), 80235
DINAS PERHUBUNGAN,
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROVINSI BALI
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………………….. 1
1. UMUM………………..……………………………………………………………. 1
2. KONDISI ORGANISASI………………………………………………………..... 3
a. Struktur Organisasi…………………………………………………………… 3
b. Tugas Pokok…………………………………………………………………… 3
c. Fungsi………………………………………………………………………… 4
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA………………………… 5
8. Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011, tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Bali;
2. KONDISI ORGANISASI
a. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas sebagai Pejabat Eselon II dibantu 9 Pejabat Eselon III. Eselon III teridi dari seorang
Sekretaris, 5 ( Lima ) Kepala Bidang yaitu : Bidang Pengkajian dan Pengembangan, Bidang
Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan Laut, Bidang Perhubungan Udara, Bidang Informasi dan
Bidang Komunikasi dan 3 ( Tiga ) Unit Pelaksanaan Teknis ( UPT ) yaitu : UPT Sarbagita, UPT
Jembatan Timbang dan UPT Pusat Pengendalian Lalu Lintas Terpadu, dengan Struktur Organisasi
sebagai berikut :
b. Tugas Pokok Dinas
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KASUBAG KEUANGAN DAN
SUNPROG KASUBAG
UMUM KASUBAG
KEPEGAWAIANN
KABID JIBANG KABID PHB
DARAT
KABID PHB
LAUT
KABID PHB UDARA
KABID INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KASI POS DAN
TELEKOMUNIKASI
KASI SARANA KOMUNIKASI
DAN DISEMINASI INFORMASI
UPT
SARBAGITA
JABATAN
FUNGSIONAL
UPT JEMBATAN TIMBANG
UPT PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS TERPADU
KASI DATA DAN
PENGKAJIAN
KASI
PENGEMBANGAN
KASI MONITORING
EVALUASI DAN
PELAPORAN
KASI LALU LINTAS
KASI
ANGKUTAN
KASI TEKNIK SARANA DAN PRASARANA
KASI
ANGKUTAN LAUT
KASI KEPELA
BUHANAN
KASI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
KASI ANGKUTAN
UDARA
KASI KEBAN
DARUDARAAN
KASI KESELAMATAN PENERBANGAN
Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 66 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok SKPD
Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali adalah melaksanakan sebagian urusan
rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, serta melaksanakan
kewenangan desentralisasi dan tugas dekosentrasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
c. Fungsi Dinas
Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
Pengelolaan sarana prasarana bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang perhubungan, komunikasi
dan informatika;
Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
Pelaksanaan urusan tata usaha
BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
1. RENCANA STRATEGIS 2014 – 2018
Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses usaha untuk
mencapai tujuan dengan menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan
Sasaran, dengan demikiaan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu
memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Ekternal (Peluang dan
Tantangan), sehingga strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran tahunan yang ditetapkan melalui
program kegiatan dapat diantisipasi secara realistis sesuai potensi yang dimiliki, termasuk hambatan,
peluang dan tantangan yang mungkin perlu dihadapi dimasa depan.
Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali, telah
menyusun Rencana Strategis Tahun 2014 – 2018 sebagai perwujudan Rencana Pembangunan Jangkah
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018, sekaligus sebagai landasan dan pedoman
dalam melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai kewenangan tugas pokok
dan fungsi yang dilaksanakan setiap tahun.
Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Provinsi Bali, pemahaman terhadap produk – produk tata
ruang wilayah yang ada di Kabupaten/Kota serta kebijakan umum pembangunan daerah provinsi bali
diarahkan pada pembangunan pertanian dalam arti luas, infrastruktur, industri kerajinan dan
kepariwisataan, dengan tetap berlandaskan pada aspek budaya daerah yang dijiwai Agama Hindu
dengan Konsepsi Tri Hita Karana dan Tri Mandala, sehingga jati diri kehidupan masyarakat Bali masa
dulu, kini dan masa depan tetap dapat dipertahankan, dan menjadikannya sebagai potensi pariwisata
yang mempunyai daya saing tersendiri secara berkesinambungan.
Memperhatikan posisi dan kondisi geografis, potensi lingkungan internal dan eksternal maupun
perkembangan tatanan kehidupan masyarakat lokal, nasional maupun global, maka guna menunjang
pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan hidup sehingga peran serta sektor
transportasi sangat penting sebagai penggerak untuk dinamika pembangunan, mendukung mobilitas barang
dan jasa serta pola distribusi nasional. Dalam mewujudkan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat
berbudaya yang berkelanjutan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,teknologi informasi dan
komunikasi yang sangat pesat serta tuntutan aspirasi masyarakat terhadap kualitas maupun kuantitas
pelayanan jasa transportasi yang baik dan terpadu, maka Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi
Provinsi Bali , menetapkan Visi dan Misi yang sesuai dengan kewenagan tugas pokok dan fungsi sebagai
berikut :
TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN JASA TRANSPORTASI YANG TERPADU, SELAMAT, LANCAR, TERTIB DAN EFISIEN SERTA PENINGKATAN AKSES INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI PROVINSI BALI
VISI dan MISI
Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka agar pembangunan perhubungan informasi dan
komunikasi mempunyai arah yang jelas dan tepat, dapat dijabarkan kedalam Misi sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan jasa transportasi yang terpadu
2. Penyelenggaraan transportasi yang selamat, lancar, tertib dan efisien
3. Penyelenggaraan akses informasi dan komunikasi
Pencapaian Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis ( Renstra ) apabila dalam penyelenggaraan
transportasi, informasi, dan komunikasi berjalan dengan baik serta terjadi interaksi antara pemerintah dalam
hal ini Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali sebagai regulator dan masyarakat
sebagai pengguna jasa transportasi, telekomunikasi dan informasi, maka untuk mentaati tata laksana
pemanfaatan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsi
masing-masing sehingga dapat meminimalisasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan
sarana prasarana transportasi, informasi dan komunikasi.
Dengan demikian, misi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali secara jelas akan
terlihat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik
dan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.
Penetapan Tujuan Strategis didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (Critical
Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi . Penetapan Tujuan Strategis tersebut
akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan
Visi dan Misi. Adapun Tujuan Strategis yang ingin dicapai pada masing-masing Misi dalam Rencana
Strategis Provinsi Bali Tahun 2014-2018, seperti tersebut dibawah ini :
1. Tujuan Misi Pertama (Penyelenggaraan jasa transportasi yang terpadu) adalah terwujudnya
kapasitas sarana dan prasarana layanan transportasi yang memadai untuk menuju keseimbangan
pembangunan insfrastruktur Bali.
2. Tujuan Misi Kedua (Penyelenggaraann jasa tranportasi yang selamat, lancar, tertib, dan efisien),
terbagi atas 2 tujuan sebagai berikut :
- Terjaminnya Kehandalan penyedian pelayanan jasa transportasi untuk menunjang aksesibilitas
kawasan Pariwisata dan Industri Kecil.
- Meningkatnya Kualitas pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita
3. Tujuan Misi Ketiga (Penyelenggaraan akses informasi dan komunikasi) adalah Terwujudnya
layanan pos, telekomunikasi dan informasi pembangunan serta keterbukaan informasi publik yang
memadai.
TUJUAN STRATEGIS
Untuk mengukur sejauh mana Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali dalam
mencapai Tujuan Strategis yang telah ditetapkan, maka disusun suatu Indikator Kinerja dan Target
Kinerja Sasaran yang ditargetkan terdicapai pada akhir tahun kelima (2018). Indikator kinerja masing-
masing Tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan, Informasi dan
Komunikasi Provinsi Bali. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2018
dijabarkan sebagai berikut :
TUJUAN
URAIAN INDIKATOR TUJUAN TARGET 2018
1 2 3
1.Terwujudnya kapasitas sarana dan prasarana layanan transportasi yang memadai untuk menuju keseimbangan pembangunan infrastruktur Bali
1.1. Pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana layanan transportasi
80%
2. Terjaminnya Keandalan penyediaan pelayanan jasa transportasi untuk menunjang aksesibilitas kawasan Pariwisata dan Industri Kecil
2.1. Keselamatan jasa transportasi sesuai standar
70%
3. Meningkatnya Kualitas pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita
3.1. Kelancaran penyelenggaraan kendaraan angkutan umum Trans Sarbagita
26 km/jam
4. Terwujudnya layanan pos, telekomunikasi dan informasi pembangunan serta keterbukaan informasi publik yang memadai
4.1. Terwujudnya penyelenggaraan layanan pos, telekomunikasi dan keterbukaan informasi public
100%
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan indikator sasaran harus selaras dan
mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat
spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya. Dalam
penetapan sasaran strategis diperlukan Rencana Kerja Tahunan yang dialokasikan dalam 5 (lima) periode
berdasarkan kebijakan yang berlaku dengan menyusun program/kegiatan, sumber daya organisasi dalam
kegiatan atau operasional organisasi pada sampai akhir kurun waktu 5 (lima) tahun.
Sasaran Strategis sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya bahwa penjabaran dari apa tujuan strategis
yang terkait sehingga diharapkan pula sasaran strategis telah dapat dicapai. Sasaran strategis pada Dinas
Indikator Kinerja Tujuan dan TARGET JANGKA MENENGAH
Sasaran Strategis dan INDIKATOR KINERJA SASARAN
Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali yang mendukung dalam pelaksanaan pembangunan
daerah tersusun dalam rencana/kegiatan pengembangan jaringan sarana dan prasarana transportasi yang lebih
selektif sesuai dengan potensi daerahnya. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada masing-masing misi dalam
Rencana Strategis Provinsi Bali dapat dijabarkan lebih spesifik adalah sebagai berikut :
1. Pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana layanan transportasi
SASARAN STRATEGIS
URAIAN INDIKATOR KINERJA
1 2
1.1.1. Pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana layanan transportasi
1.1.1.1. Load Faktor /BOR Dermaga Pelabuhan
1.1.1.2. Load Faktor/Frekwensi Landasan Pacu Bandara I Gusti Ngurah Rai
1.1.1.3 Load Faktor Angkutan Umum Trans Sarbagita
2. Keselamatan jasa transportasi sesuai standar
SASARAN STRATEGIS
URAIAN INDIKATOR KINERJA
1 2
2.1.1. Keselamatan jasa transportasi sesuai standar
2.1.1.1.Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut
2.1.1.2. Jumlah penurunan Insident Penerbangan sesuai kewenangan Dishub.infokom Prov Bali
2.1.1.3. Persentase penurunan angka kecelakaan kendaraan bermotor di Provinsi Bali
3. Kelancaran penyelenggaraan angkutan umum Trans Sarbagita di Persimpangan yang berbasis ATCS
SASARAN STRATEGIS
URAIAN INDIKATOR KINERJA
1 2
3.1.1. Kelancaran penyelenggaraan angkutan umum Tras Sarbagita di Persimpangan yang berbasis ATCS
3.1.1.1. Kecepatan rata-rata Angkutan umum trans Sarbagita di Persimpangan yang berbasis ATCS
4. Persentase penyelenggaraan pos yang terkoordinasi, persentase desa yang terkoneksi layanan
telekomunikasi dan penyiaran dan keterbukaan informasi publik
SASARAN STRATEGIS
URAIAN INDIKATOR KINERJA
1 2
4.1.1. Terwujudnya penyelenggaraan layanan pos, telekomunikasi dan keterbukaan informasi publik
4.1.1.1. Persentase penyelenggaraan pos yang terkoordinasi
4.1.1.2. Persentase desa yang terkoneksi layanan telekomunikasi dan penyiaran yang terkoordinasi
4.1.1.3. Persentase Keterbukaan Informasi public
2. PENETAPAN KINERJA 2015
Penetapan Kinerja Tahun 2015 untuk Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali,
sebagai berikut :
SASARAN STRATEGIS SKPD INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
1 2 3
1. Pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana layanan transportasi
1.1. Load Faktor /BOR Dermaga Pelabuhan 75%
1.2. Load Faktor/Frekwensi Landasan Pacu Bandara I Gusti Ngurah Rai 57%
1.3. Load Faktor Angkutan Umum Trans Sarbagita 30%
2. Keselamatan jasa transportasi sesuai standar
2.1. Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut 5%
2.2. Jumlah penurunan Insident Penerbangan sesuai kewenangan Dishub.infokom Prov Bali 12,5%
2.3. Persentase penurunan angka kecelakaan kendaraan bermotor di Provinsi Bali
5%
3. Kelancaran penyelenggaraan kendaraan angkutan umum Trans Sarbagita
3. 1. Kecepatan kendaraan umum trans Sarbagita
20 km/jam
4. Terwujudnya penyelenggaraan layanan pos, telekomunikasi dan keterbukaan informasi publik
4.1. Persentase penyelenggaraan pos yang terkoordinasi 65%
4.2. Persentase desa yang terkoneksi layanan telekomunikasi dan penyiaran yang terkoordinasi 65%
4.3. Persentase Keterbukaan Informasi publik 70%
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan
Program/Kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui pengukuran indikator
kinerja. Pelaksanaan atas mandat yang telah ditetapkan guna mendukung Kinerja Instansi Pemerintah
diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan akuntabilitas instansi, umpan balik peningkatan kinerja
instansi Pemerintah, meningkatkan perencanaan di segala bidang maupun perencanaan sumber daya
organisasi instansi, meningkatkan kredibilitas instansi dimana instansi yang lebih tinggi dan akhirnya
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi, serta yang paling terpenting adalah mendorong
instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabel).
Guna mendukung Kinerja Instansi Pemerintah, secara menyeluruh SKPD harus menyajikan data dan
informasi yang relevan dalam keterkaitannya dalam pencapaian kinerja Program/Kegiatan yang sudah
direncanakan. Dalam tahun anggaran 2015 Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali telah
menetapkan 4 ( empat ) sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
dituangkan dalam Renstra SKPD dan penjabaran ditahun 2015 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2015. Program/Kegiatan tersebut selanjutnya
akan diukur sesuai dengan indikator kinerja.
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali Tahun
2015 dapat dicapai dari target kinerja dan realisasi fisik di masing-masing Indikator Kinerja Sasaran.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran berdasarkan pelaksanaan Program/Kegiatan tahun anggaran 2015,
Monitoring dan Penyusunan Profil Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali
139.247.400
112.022.500
88,12
Fasilitasi, koordinasi perencanaan dan pengembangan sector Perhubungan dan infokom
112.407.000
85.426.400
76,00
K Perencanaan
Pengembangan Jaringan Prasarana dan Jaringan Pelayanan Transportasi.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan Perkeretaapian Bali
742.340.400
654.124.800
88,12
L Peningkatan Perilaku Pengguna jalan yang berkeselamatan (Inpres 4 Tahun 2013).
Pelaksanaan aksi keselamatan jalan Provinsi Bali
218.043.700
168.399.400
77,23
Penyelenggaraan Forum lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) dan Wahana Tata Nugraha
413.763.000 362.966.984 87,72
Penyidikan pelanggaran perundang-undangan di bidang Perhubungan Darat
296.469.500 281.138.513 94,83
Monitoring, pengendalian dan pelayanan perijinan angkutan umum dan angkutan penyeberangan serta pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan umum teladan
440.622.180 390.900.150 88,72
M Optimalisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan
Penyusunan DED pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan
139.378.900 118.675.302 85,15
Kajian Distribusi dan jaringan lintas angkutan barang di Provinsi Bali
392.918.000 372.836.800 94,89
N Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Pameran Pembangunan dan Pameran Margarana
351.786.000
326.028.586
92,68
O Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
Operasional Komisi Informasi 500.000.000
472.635.350
94,53
Seleksi anggota Komisi Informasi Provinsi Bali
365.542.000 218.665.645 59,82
P Pelayanan
Sarana Komunikasi
Pelayanan Sound Sistem 121.400.000 84.178.700 69,34
Q Pembinaan pengawasan dan/atau penertiban di bidang perposan dan telekomunikasi
Pembinaan dan pengawasan jasa telekomunikasi dan penyiaran
35.300.000 28.993.200 82,13
Pengawasan dan pembinaan
jasa perposan 50.000.000 47.567.400 95,13
UPT. JEMBATAN TIMBANG
A Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
85.000.000
55.701.358
65,53
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
75.000.000
18.624.000
24,83
Penyediaan jasa kebersihan
kantor.
160.000.000
159.700.000
99,81
Penyediaan alat tulis kantor
8.000.000
7.657.000
95,71
Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
10.000.000
10.000.000
100,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.000.000 5.000.000 100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
7.000.000
7.000.000
100
Penyediaan makanan dan
minuman 15.000.000
14.875.000 99,17
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah.
46.950.000
44.276.100
94,30
Upacara Keagamaan
15.000.000
15.000.000
100,00
B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
30.000.000
30.000.000
100
Pengadaan Peralatan gedung
kantor 40.000.000
39.000.500 97,50
Pengadaan Mebeleur
100.000.000
88.879.000
88,88
Rehab gedung
150.000.000
147.521.095
98,35
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
63.937.920
63.112.600
98,71
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
50.000.000 48.350.000 96,70
C Peningkatan
Kualitas dan Penyebarluasan Informasi
Pengawasan Pelaksanaan Penegakan Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Angk. Barang.
49.624.000
48.409.750
97,55
D Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor
313.002.420
309.351.950
98,83
E Perencanaan Makro Bidang Perhubungan dalam kawasan hutan
Pelaksanaan Tata Batas dan reboisasi lahan kompensasi
92.000.000 0 0
UPT. PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS TERPADU
A Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
58.476.960
43.732.000
74,79
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
24.000.000
21.356.500
88,99
Penyediaan alat tulis kantor
10.000.000
9.495.900
94,96
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.000.000 5.949.900 85,00
Penyediaan makanan dan
minuman
9.000.000
6.055.000
67,28
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi
40.000.000
24.665.800
61,66
B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
30.000.000
21.970.000
73,23
Pengadaan mebeleur 20.000.000
19.580.000 97,90
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
9.450.000
6.800.000
71,96
Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Kawasan
685.732.150
626.726.830
91,40
C Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Pengembangan Inteligent Transport Sistem
264.050.000
196.308.980
74,35
UPT. TRANS SARBAGITA
A Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
82.000.000
26.517.858
32,34
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas.
146.476.960 132.637.300
90,55
Penyediaan jasa kebersihan
kantor. 30.000.000
5.258.000 17,53
Penyediaan alat tulis kantor 31.000.000
30.088.200 97,06
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
47.420.000
46.120.000
97.26
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
2.500.000
2.494.100
99,76
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
4.200.000
4.200.000
100
Penyediaan makanan dan
minuman. 30.975.000
30.970.000 99,98
Upacara Keagamaan 10.000.000 6.300.000 63,00
B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
8.500.000 7.850.000
92,35
Pengadaan Mebeleur 10.000.000 9.920.000 99,20
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
75.630.880
73.922.400
97,74
C Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Penataan Angkutan Umum Trans Sarbagita
1.508.885.500
1.390.224.251
92,14
Perhubungan
D Peningkatan Pelayanan Angkutn
Pengenalan Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita
13.303.600.000
12.271.918.834
92,25
Biaya Pengelolaan Angkutan Umum Trans Sarbagita
1.793.240.720
1.409.659.071
78,61
Rekapitulasi Pagu Belanja Langsung Tahun 2015 Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi
Provinsi Bali terdiri atas 6 Bidang dan 3 UPT sebesar Rp. 32.586.615.410,00- dengan alokasi anggaran
sebagai berikut : Dinas sebesar Rp. 13.028.962.900,00 (39,98%), UPT Trans Sarbagita sebesar Rp.
17.084.429.060,00,- (52,42%), UPT Pusat Pengendalian Lalu Lintas Terpadu sebesar Rp.
1.157.709.110,00,- (3,5%), dan UPT Jembatan Timbang sebesar Rp. 1.315.514.340,00,- (4,03%).
Adapun anggaran yang dikelola berdasarkan program kegiatan tahun anggaran 2015 secara keseluruhan
telah terlaksana dengan baik sesuai Target dan Realisasi Fisik Keuangan yang direncanakan.
Sumber Pendapatan SKPD diperoleh dari 3 Sumber Pendapatan meliputi :
1. Retribusi Perijinan Tertentu ( Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2015 ) yakni perijinan Angkutan
Orang, Target pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. 70.666.000,- dengan Realisasi s/d Desember 2015
Rp. 705.076.080,- atau 997,76% telah melampui dari Target. Terlampauinya Realisasi dikarenakan
kembalinya wewenang untuk pengurusan perijinan angkutan sewa dan taxi ke Dinas Perhubungan,
Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali, sehingga per 1 Juli 2015 terjadi kenaikan yang signifikan dalam
penerimaan.
2. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Kantin ( Pergub Nomor 68 Tahun 2014 )
Target pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. 3.600.000,- dengan Realisasi s/d bulan Desember 2015 Rp.
3.600.000,- atau 100 % dari Target.
3. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yakni Hasil Penjualan Tiket Bus Trans Sarbagita hingga
akhir Tahun 2015 sebesar Rp. 2.677.732.000,- (83,23%) dari target Rp.3.224.462.500,-.
C. PERMASALAHAN UMUM ATAS PELAKSANAAN PROGRAM /KEGIATAN
Beberapa permasalahan umum dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam tahun anggaran 2015 adalah
sebagai berikut :
a. Masih dibutuhkan penambahan fasilitas keselamatan lalu lintas di ruas jalan Provinsi, mengingat
dalam tahun 2015 alokasi anggaran dari APBD Provinsi masih minim dibandingkan dengan dana
DAK.
Dalam mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran, diharapkan penempatan Fasilitas
Keselamatan dapat lebih diefektifkan pada Daerah Rawan Kecelakaan untuk terwujudnya
penurunan angka kecelakaan.
b. Kegiatan Prioritas Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa Tahap VI yang bersumber
dari dana APBD secara keseluruhan berjalan dengan baik, tetapi yang perlu diperhatikan adalah
koordinasi terhadap Rencana penyelesaian pekerjaan kedepan mengingat belum adanya akses
jalan dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk Terminal, sehingga dikhawatirkan
rencana operasional pada tahun 2016 tidak dapat terlaksana.
c. Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo, secara umum berjalan dengan baik tapi
permasalahan yang muncul terjadi kerusakan – kerusakan terutama perangkat elektronik yang
disebabkan terjadinya korosi akibat hembusan angin laut. Disamping itu belum jelasnya status
pengelolaan Pelabuhan Tanahampo terkait masih menunggu hasil terbentuknya Kerjasama
Pemerintah Swasta ( KPS ) di Kementerian Perhubungan mengakibatkan pembebanan biaya
pemeliharaan terminal masih menjadi beban dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi.
d. Kegiatan Pengenalan Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita, dalam hal ini ada beberapa
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini baik secara teknis maupun non
teknis, sebagai berikut ;
Belum tercapainya ketepatan waktu tempuh Angkutan Umum Trans Sarbagita antar masing-
masing halte sangat besar dipengaruhi oleh kemacetan yang diakibatkan semakin
meningkatnya volume kendaraan pada ruas jalan yang dilalui.
Masih terjadi keluhan penumpang terhadap Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita.
Masih sering terjadi kerusakan bus pada waktu jam operasional, dan lambatnya penanganan
teknis dikarenakan terbatasnya suku cadang di pasaran dan ATPM untuk Merk Hyundai
belum ada di Denpasar Bali.
e. Kegiatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Angkutan Barang dan
Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor, dalam pelaksanaan masih terdapat
pelanggaran lebih muat namun dapat ditekan dalam jumlah kecil. Sejauh mana kesadaran hukum
para pengemudi dan/atau perusahan angkutan barang dan/atau pemilik barang terhadap
peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku menjadi target utama, sehingga diharapkan
kondisi dan kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor angkutan barang yang
melebihi muatan serta tingkat kecelakaan dapat ditekan.
f. Masih terjadinya keterlambatan proses lelang yang sering terjadi dan berulang setiap tahun agar
menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
Terhadap permasalahan tersebut diatas, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Dalam memaksimalkan upaya pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan secara prioritas
untuk menurunkan angka kecelakaan dijalan, telah dilakukan sinkronisasi antara hasil kajian
Rencana Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan dan alokasi pagu yang diberikan
pada tahun berikutnya sehingga dapat dipetakan skala prioritas pemasangan sesuai dengan
pagu anggaran yang disediakan.
b. Dengan terselesaikannya pelaksanaan pekerjaan fisik pada tahun 2015 oleh Dinas
Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali, maka perencanaan selanjutnya harus
tetap dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait yakni Kementerian Perhubungan dan Pemkab
Klungkung sesuai MoU yang telah disepakati. Sehingga sinergitas perencanaan selanjutnya
dapat terus terlaksana dan penyelesaian pekerjaan dapat segera dituntaskan.
c. Telah dilaksanakan koordinasi ke Kementerian Perhubungan terkait KPS Tanah Ampo, namun
hingga berakhirnya tahun 2015 belum dapat ditentukan.
d. Dengan sosialisasi secara terus menerus dan peningkatan mutu pelayanan Trans Sarbagita
melalui pembinaan petugas, peningkatan fasilitas, peningkatan kualitas perlengkapan dan
peralatan maka pada tahun – tahun mendatang sangat optimis akan memberikan pelayanan
yang maksimal kepada pengguna Angkutan Umum Trans Sarbagta.
e. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali melalui UPT. Jembatan Timbang
akan berusaha terus melaksanakan penindakan terhadap lebih muat kendaraan angkutan
barang, sehingga dapat mencegah terjadinya kejadian kecelakaan yang dialami kendaraan
angkutan barang.
f. Evaluasi terhadap paket pengadaan barang/jasa pada tahun 2015 digunakan sebagai
pembanding rencana pengadaan tahun 2016, sehingga diharapkan pada tahun 2016 kegiatan
pengadaan barang/jasa tidak terjadi lagi keterlambatan dalam proses lelang.
BAB IV
PENUTUP
1. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil evaluasi internal melalui Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir PKK) dan
Pengukuran Pencapaian Sasaran (Formulir PPS), pelaksanaan program kegiatan dan sasaran yang ingin
dicapai dalam tugas Pemerintahan dan Pembangunan pada SKPD Dinas Perhubungan, Informasi dan
Komunikasi Provinsi Bali, secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, efisien, transparan dan
akuntable sesuai kebijakan yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam arti:
1. Dokumen teknis, administrasi dan biaya pelaksanaan kegiatan telah disusun sesuai target sasaran
fisik, dan spesifikasi teknis yang direncanakan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran.
2. Proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan melalui pelelangan umum, pemilihan langsung,
dan atau penunjukan langsung, sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan proses Pelelangan telah dilaksanakan secara transparan melalui pengumuman di koran
nasional, koran daerah maupun media elektronik/website, sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa.
4. Mekanisme, prosedur, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah diatur dan ditetapkan dalam
dokumen kontrak/surat perjanjian antara pengguna anggaran/pengguna barang dan jasa dengan
penyedia barang dan atau jasa peraturan perundang-undangan, dengan prinsip efektif, efisien,
transparan, akuntable dan adil berdasarkan target sasaran fisik, spesifikasi teknis dan keuangan
sesuai dokumen penetapan pemenang hasil proses pelelangan.
5. Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran telah dilaksanakan oleh pihak-
pihak terkait sesuai dokumen kontrak, dengan dibuktikan laporan berkala pelaksanaan pekerjaan,
berita acara pemeriksaan prestasi hasil pelaksanaan pekerjaan, berita acara pembayaran maupun
berita acara serah terima pekerjaan, sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak/Surat perjanjian
pelaksanaan pekerjaan.
6. Pelaksanaan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia Rp. 32.586.615.410,- Telah dilaksanakan
secara efektif yaitu sesuai target volume dan sasaran spesifikasi fisik jenis barang yang direncanakan,
efisien yaitu harga yang wajar sesuai kualitas barang, jasa dan harga pasar, transparan sesuai acuan,
pedoman, kriteria, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.186.465.935,- Atau 89,56 %.
7. Realisasi pendapatan keseluruhan sebesar Rp.3.386.408.080,- atau 102,65%, secara keseluruhan
telah melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.298.728.500,-. Namun disarankan dalam
penentuan Target Pendapatan Tahun berikutnya dapat menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki
sesuai Peraturan yang berlaku.
2. SARAN
Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi di Provinsi Bali, adalah
melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan dan Pembangunan dibidang Perhubungan, Informasi dan
Komunikasi meliputi kelancaran, keamanan, dan keselamatan mobilitas distribusi barang dan jasa dalam
menunjang pemerataan dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Dengan demikian keberhasilan
pelaksanaan program kegiatan sebagaimana tersebut diatas, akan dibarengi dengan peningkatan tuntutan
kuantitas dan kualitas pergerakan orang dan barang antar wilayah baik secara lokal, regional maupun
nasional.
Mengingat kondisi tersebut, maka agar keberhasilan pelaksanaan program kegiatan bidang
Perhubungan, Informasi dan Komunikasi dapat lebih ditingkatkan maka koordinasi dan komunikasi antar
instansi terkait perlu terus ditingkatkan, utamanya dalam pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut :
1. Dalam pembangunan simpul transportasi seperti Angkutan Umum Trans Sarbagita, Pelabuhan
Penyeberangan Gunaksa, Pelabuhan Tanah Ampo, dipandang perlu terus dilaksanakan koordinasi
secara intensif agar kedepannya menjadi pedoman dalam penetapan arah kebijakan, acuan dan
pedoman bagi instansi terkait dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pengawasan sesuai
kewenangan, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan target fisik sarana,
prasarana dan waktu.
2. Untuk mengantisipasi permasalahan kegiatan pengadaan barang dan jasa, maka penyusunan
dokumen teknis, administrasi dan biaya dipersiapkan dan dikoordinasikan dan dikomunikasikan
dengan instansi / pihak terkait sebelum kegiatan diusulkan.
3. Untuk meningkatkan kelancaran dan profesionalisme kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas
pengawasan, pembinaan dan penertiban pelayanan dan operasional perijinan di bidang Perhubungan,
Informasi dan Telekomunikasi, maka kualitas teknis fungsional aparatur perlu terus ditingkatkan melalui
program pendidikan dan latihan teknis fungsional dan PPNS bidang Perhubungan.
4. Pengendalian dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan, ketertiban, dan keselamatan
pelayanan jasa Perhubungan, Informasi dan Komunikasi serta lingkungan perlu terus ditingkatkan.