DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR : 421/491/DISDIK/KPTS/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019 SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, yang objektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminatif maka diperlukan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau; b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17
Embed
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU KEPUTUSAN …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 421/491/DISDIK/KPTS/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru, yang objektif, akuntabel, transparan, tanpa
diskriminatif maka diperlukan keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta
Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 Sekolah Menengah Atas
(SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar
Biasa (SLB);
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Nomor 60/P tahun 2016 tentang
Pengesahan dan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan
Riau masa jabatan tahun 2016-2021 dan Pengesahan
Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau sisa masa jabatan
tahun 2016-2021;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah
Menengah Atas Madrasah Aliyah ( SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah
Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009
tentang Pendidikan Inklusif;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80
Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan
Khusus;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi
Peserta Didik Baru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19
Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75
Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan
Bidang Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14
Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
TK/SD/SMP/SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
20. Keputusan Gubenur Kepulauan Riau Nomor 2245 Tahun 2016
tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : tahun 2018
Tentang Pedoman penerimaan peserta didik baru Tahun
Pelajaran 2018/2019 pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019 PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN SEKOLAHLUAR BIASA (SLB).
KESATU : Mekanisme PPDB SMA, SMK dan SLB sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini
21
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 421/491/DISDIK/KPTS/2018 Tanggal : 21 Mei 2018
2
PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
PROVINSI KEPULAUN RIAU
I. KETENTUAN UMUM
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK dan SLB selanjutnya disingkat
dengan sebutan PPBD.
4. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan penerima peserta didik
baru SMA,SMK dan SLB.
5. PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru yang dilakukan secara
daring dan luring.
6. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi
peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan menengah.
7. Nilai Ujian Nasional adalah nilai yang diperoleh dari Ujian Nasional (UN).
8. Nilai Sekolah adalah nilai yang di peroleh dari ujian sekolah (US).
9. Sertifikat Hasil Ujian Nasional selanjutnya disingkat SHUN adalah surat
keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang mengikuti ujian
nasional.
10. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa
seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan
diberikan setelah lulus ujian sekolah.
11. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi pilihan bagi calon peserta
didik.
12. Rasio Kelas adalah jumlah maksimum peserta didik suatu kelas.
13. Zonasi adalah wilayah calon peserta didik tinggal dengan sekolah
terdekat.
14. Tim Pengendali adalah tim yang dibentuk atau ditetapkan oleh Kepala
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan tugas mengendalikan,
memantau dan menerima laporan PPDB.
15. Panitia PPDB sekolah adalah panitia seleksi yang dibentuk atau
ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
II. TUJUAN, PRINSIP DAN AZAS
1. PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru, secara
objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga
mendorong peningkatan akses pelayanan pendidikan.
2. Pelaksanaan PPDB memiliki prinsip:
a. Setiap anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk
memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi;
b. Tidak ada penolakan PPDB bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika
daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan