Phone: (0717) 439080, 439082 Fax: (0717) 439098 E-mail: [email protected]Website: wsww.dinkesos.babelprov.go.id Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
83
Embed
Dinas Kesejahteraan Sosial Kompleks Perkantoran dan ...bappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/perencanaan... · keterpaduan penanganan yang kolaboratif dan sinergisitas,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
19
diidentifikasi dan memiliki substansi dengan visi dan misi organisasi,
sebagaimana tabel di bawah ini :
TTaabbeell 55
Faktor Eksternal
FFAAKKTTOORR EEKKSSTTEERRNNAALL
PPEELLUUAANNGG
1. Adanya UU RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial;
3. Adanya dana sosial dari dunia usaha (CSR) yang belum dimanfaatkan secara optimal;
4. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang relatif stabil;
5. Adanya kerja sama lintas sektoral; 6. Terbitnya Perda Tentang CSR
AANNCCAAMMAANN
1. Tingginya arus migrasi (pendatang) ke pulau Bangka dan Belitung;
2. Berkembangnya sarana dan prasarana sosial ekonomi khususnya diibukota provinsi, yang berkaibat pula terjadinya perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat;
3. Ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki keterampilan (life skill) rendah;
4. Pasca penambangan timah (tambang rakyat /inkonvensional) akan berdampak pada munculnya berbagai permasalahan sosial baru;
5. Semakin melemahnya peran dan fungsi pranata-pranata sosial, nilai-nilai kearifan lokal dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi dan kebersamaan masyarakat dalam kehidupan sosial setempat.
6. Semakin berkurangnya areal lahan pertanian dan perkebunan masyarakat akan memicu terjadinya permasalahan sosial.
22..33.. KKiinneerrjjaa PPeellaayyaannaann
Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2012
melalui program-program pembangunan kesejahteraan sosial, capaian kinerja
sasaran yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi
Ketersediaan database PMKS yang valid; Sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi
yang memadai sebagai pelaku pembangunan kessos; Komitmen politik dan dukungan anggaran (APBD Provinsi dan
Kabupaten/Kota) rendah; Pendayagunaan sumber ekonomi dan potensi lokal yang masih
lemah dan kurang memiliki daya saing; Aksesibilitas pangsa pasar terhadap produk/hasil warga binaan
lokal; Sinergisitas dan sinkronisasi program / anggaran yang kurang
konsisten, efektif, berkelanjutan dan terfokus serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya.
KETERLANTARAN Belum tersedianya tempat pelayanan sosial yang representatif; Kerja sama antar provinsi dengan kabupaten/kota, lintas sektoral
dan antar provinsi belum efektif dan terintegrasi dengan baik.
KECACATAN
Masih rendahnya orang dengan kecacatan (ODK) yang memperoleh pelayanan sosial dan bantuan sosial terutama jaminan sosial bagi ODK;
Aksesibiltas bagi ODK baik dalam panti maupun luar panti.
KETERPENCILAN
Terbatasnya akses transportasi/jalan dan informasi ke lokasi daerah tertinggal;
Belum terintergrasinya pelayanan dan pemberdayaan sosial yang diberikan kepada warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di daerah tertinggal;
KETUNAAN SOSIAL DAN PENYIMPANGAN PERILAKU
Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan baik di wilayah perkotaan maupun pesisir;
Jumlah korban pengidap HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA semakin tinggi;
Meningkatnya permasalahan sosial korban tindak kekerasan, trafiking, KDRT, dan ekspolitasi terhadap anak dan perempuan.
KORBAN BENCANA
Ancaman bencana alam dan sosial akibat rusaknya bentang alam dan kondisi geografis daerah kepulauan seperti puting beliung, gelombang pasang dan lain sebagainya;
Konflik sosial/keresahan sosial akibat terjadinya pergesekan kepentingan yang berlatar ekonomi, budaya, politik dan sosial.
Sumber: Diolah dari Bidang Bina Program Dinas Kesejahteraan Sosial 2012.
Pembangunan dibidang kesejahteraan sosial terus menerus diupayakan
agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan. ketelantaran, kecacatan,
ketunaansosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta
korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana,
terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen baik
pemerintah maupun pemerintah daerah yang harus dilakukan lebih baik lagi
1. Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan
Persentase PMKS penerima manfaat;
Persentase PSKS mampu berperan dalam penyelenggaraan kessos melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial
- Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pemberdayaan sosial dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar
a. Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan
- Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha serta pelayanan sosial dasar melalui pendekatan bantuan usaha ekonomi produktif kelompok dan perorangan;
Tersedianya pendamping sosial bagi keluarga miskin dalam membantu memberikan motivasi, pembinaan dan pendampingan sosial.
Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh bantuan stimulan UEP;
Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan teknis berusaha;
Jumlah Pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis dan melaksanakan tugasnya.
b. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
- Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha serta pelayanan sosial dasar melalui pendekatan bantuan usaha ekonomi produktif kelompok dan perorangan bagi keluarga miskin di perkotaan;
Tersedianya pendamping sosial bagi keluarga miskin di perkotaan dalam membantu memberikan motivasi, pembinaan dan pendampingan sosial.
Jumlah Keluarga Miskin perkotaan yang memperoleh bantuan stimulan UEP;
Jumlah Keluarga Miskin perkotaan yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan teknis berusaha;
Jumlah Pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis dan melaksanakan tugasnya.
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial Warga KAT purna bina
Jumlah warga KAT yang memperoleh pembinaan sosial
Jumlah sarana dan Prasarana sosial
yang dibantu
2. Rehabilitasi Sosial Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial
- Meningkatnya fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial
a. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
- Jumlah korban penyalah gunaan Napza yang berhasil dilayani, diberi bantuan, dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti;
Jumlah Korban penyalah gunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial;
Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial korban penyalah gunaan Napza yang dapat dikembangkan /dibantu;
Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha.
b. Rehabiltasi Sosial
Orang Dengan Kecacatan
- Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi, direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti.
Jumlah Orang dengan kecacatan tubuh, bekas penderita penyakit kronis, cacat rungu wicara, cacat netra, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mendapatkan pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial;
Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial orang dengan kecacatan yang dpat dikembangkan/dibantu
Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha.
- Jumlah tuna sosial yang berhasil dilayani, diberi bantuan, dan direhabilitasi baik dalam panti maupu luar panti.
Jumlah Gepeng, pemulung, tuna susila, korban trafiking perempuan, berkas warga binaan LP, orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial;
Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial yang dapat dikembangkan/ dibantu;
Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha.
d. Rehabilitasi
danPerlindungan Anak
- Jumlah anak yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti
Balita /Anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti;
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dapat dikembangkan/dibantu
SDM yang mendapat bimbingan teknis dan ketrampilan berusaha.
e. Pelayanan Sosial
Lanjut Usia (lansia) -
Jumlah lanjut usia terlantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti
Lanjut usia yang memperoleh pelayanan sosial;
Lanjut usia yang memperoleh bantuan stimulan atau jaminan/ santuan sosial;
SDM yang mendapatkan bimbingan teknis/ keterampilan teknis;
Lembaga pelayanan lansia yang dapat dikembangkan/ dibantu.
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaporan, serta fungsi pengawasan dan pengendalian program/ kegiatan teknis yang tepat waktu dan akuntabel;
Persentase peningkatan efektifitas dan jangkauan pelayanan, penyebaran informasi, dan penyuluhan sosial
- Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu dan tepat guna;
Laporan akuntabilitas dan manajerial program /kegiatan;
Efektifitas pelayanan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan.
a. Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran
- Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran SKPD ;
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan kesejahteraan sosial antara provinsi dengan kabupate/kota dan kementeriaan sosial RI;
Laporan hasil kegiatan pembangunan kessos;
Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran dalam bentuk RKA/DPA dan dokumen lainnya yang dapat disusun;
Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi antara provinsi dengan kabupate/kota dan kementeriaan sosial RI;
Terkoordinasinya penyusunan program dan kegiatan bidang teknis dengan kabupaten/kota.
b. Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
- Jumlah laporan kinerja, manajerial dan akuntabilitas secara berkala yang dapat disusun;
Tersusunnya laporan Lakip, LPPD, LKPJ dan Renstra serta laporan capaian kinerja lainnya;
Tersusunnya laporan realisasi anggaran secara berkala setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan;
Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
52
BBAABB VVIIII
PPEENNUUTTUUPP
Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 disusun dengan melakukan berbagai
pertimbangan dari aspek-aspek yang menyangkut kebutuhan dan masalah-masalah
yang mempengaruhinya.
Komitmen dan arah kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dalam rentang waktu 5
(lima) tahun ke depan dituangkan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) ini
merupakan pedoman pelaksanaan berbagai program kerja sebagai penjabaran dari
tugas dan fungsi unit kerja di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.
Memperhatikan situasi dan kondisi serta berbagai perubahan sosial yang
mungkin berkembang, Perencanaan Strategis (RENSTRA) ini lebih bersifat fleksibel
dan memberi celah perubahan sesuai tuntutan dan kebutuhan riil yang diharapkan
semua pihak terkait.
Demikian Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Kesejahteraan Sosial
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2017 disusun, dengan harapan
dapat terimplementasi dengan maksimal dan berhasil.
KEPALA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
HARYOSO, SH. Pembina Utama Muda
NIP. 19641222 199603 1 001
53
LAMPIRAN I
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN RENSTRA SKPD DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013-2017
a. GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
VISI : Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Mandiri, Maju, Berkeadilan Dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal Melalui Pengembangan Sinergitas Dan Konektivitas Perkotaan Dan Perdesaan
MISI : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
PROGRAM PRIORITAS : Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan
b. SKPD DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
VISI : Terwujudnya Keberfungsian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menuju Masyarakat Yang Bermartabat dan Mandiri
MISI 1 : Membangun dan memperkuat kekuatan sosial dan tanggung jawab sosial masyarakat
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Peningkatan kesadaran, kesetiakawanan, kebersamaan, kepedulian, dan partisipasi sosial
Pemberdayaan, kemitraan, dan pembinaan terhadap komunitas lokal, pranata sosial, lembaga kesejahteraan sosial serta potensi dan sumber yang tersedia di lingkungan kehidupan masyarakat setempat
1. Peningkatan peran dan jejaring sosial dengan mengembangkan pola kemitraan guna mempercepat dan menjangkau pelayanan sosial yang lebih luas dan merata
Meningkatkan partisipasi, tanggung jawab sosial dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam membantu memecahkan masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya melalui program-program pemberdayaan masyarakat atau CSR dunia usaha
MISI 2 : Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan usaha-usaha kesejahteraan sosial
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Menekankan efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial yang mendesak
Pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta pemberdayaan dan pembinaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang berbasis kepada kekuatan dan potensi lokal
1. Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
1. Memberikan pelayanan dan bantuan stimulan (UEP) , bantuan sosial lainnya serta penguatan permodalan usaha baik perorangan, keluarga, kelompkok/komunitas maupun masyarakat
2. Perluasan dan pemerataan pemberiaan bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar
2. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PMKS
Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
54
MISI 3 : Meningkatkan profesionalisme dan kualitas serta kuantitas pelaku pembangunan dibidang usaha-usaha kesejahteraan sosial bagi PMKS
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dengan melaksanakan berbagai pelatihan, bimbingan dan pembekalan teknis kepada tenaga kesejahteraan sosial, generasi muda dan organisasi sosial
1. Pemantapan dan pembinaan organisasi sosial, dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan secara proaktif, koordinatif dan saling mendukung
Mencegah PMKS dari kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan akbiat kemiskinan,keterlantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana
2. Penguatan dan pelibatan aktif peran pemuda dan tenaga sukarela dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan berbagai masalah sosial
MISI 4 : Menumbuhkembangkan semangat dan nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan dan pengorbanan
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Peningkatan kesadaan dan rasa memiliki antar sesama dengan memperkokoh ketahanan sosial dan integritas sosial diberbagai sisi kehidupan masyarakat
1. Penyadaran dan pemahaman terhadap tanggung jawab sosial dan rasa kesetiakawanan sosial dengan melibatkan secara aktif serta memberikan kesempatan kepada seluruh potensi masyarakat untuk mengambil peran serta dan inisiatif guna memecahkan persoalan kehidup
Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS
MISI 5 : Mengembangkan sistem jaminan dan perlindungan sosial
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial kepada PMKS
1. Peningkatan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga atau PMKS
Mencegah PMKS dari kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan akbiat kemiskinan,keterlantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana
2. Pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
56
LAMPIRAN II
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013-2017
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
(1) (2) (3) (4)
MISI 1 : Membangun dan memperkuat kekuataan sosial dan tanggung jawab sosial masyarakat
Peningkatan kesadaran, kesetiakawanan, kebersamaan, kepedulian, dan partisipasi sosial
Pemberdayaan, kemitraan, dan pembinaan terhadap komunitas lokal, pranata sosial, lembaga kesejahteraan sosial serta potensi dan sumber yang tersedia di lingkungan kehidupan masyarakat setempat
1. Teratasinya berbagai masalah sosial oleh masyarakat setempat secara sinergis dan efektif
Program Pemberdayaan Sosial
1. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan
2. Banyaknya lembaga-lembaga sosial dan kelompok sosial kemasyarakatan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1. Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
2. Kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial
3. Perhatian dan kepedulian dunia usaha kepada PMKS semakin kuat melalui pengalokasian dana CSR perusahaan
MISI 2 : Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan usaha-usaha kesejahteraan sosial
Menekankan efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial yang mendesak
Pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan pemberdayaan serta pembinaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang berbasis kepada kekuatan dan potensi lokal
1. Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan dan pelayanan sosial semakin bertambah & meningkat
Program Pemberdayaan Sosial
1. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan
2. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
2. Berkurangnya masalah yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya
3. Kegiatan Pemberdayaan Keluarga 4. Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
(KAT)
3. Berkurangnya masalah keterlantaran, ketunaan sosial, keterbelakangan, kerentanan sosial
Program Rehabilitasi Sosial
1. Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia
2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan
3. Kegiatan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak
4. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
57
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
(1) (2) (3) (4)
MISI 3 : Meningkatkan profesionalisme dan kualitas serta kuantitas pelaku pembangunan dibidang usaha-usaha kesejahteraan sosial bagi PMKS
Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dengan melaksanakan berbagai pelatihan, bimbingan dan pembekalan teknis kepada tenaga kesejahteraan sosial, generasi muda dan organisasi sosial
1. Tersedianya tenaga kesejahteraan sosial dan sukarelawan yang memadai dan terampil
Program Pemberdayaan Sosial
1. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan 2. Kualitas pelayanan sosial kepada PMKS
semakin cepat dan mudah serta dapat dijangkau
Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Lainnya
1. Penyuluhan Sosial
MISI 4 : Menumbuhkembangkan semangat dan nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan dan pengorbanan
Memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Peningkatan kesadaan dan rasa memiliki antar sesama dengan memperkokoh ketahanan sosial dan integritas sosial diberbagai sisi kehidupan masyarakat
1. Rasa saling peduli dan memiliki dalam menjaga nilai-nilai dan norma-norma sosial kemasyarakatan semakin kuat
Program Pemberdayaan Sosial 1. Kegiatan Pelestarian dan Peningkatan Kualitas Taman
Makam Pahlawan 2. Ketahanan dan integritas sosial dapat terjaga
dan terpelihara dengan baik
MISI 5 : Mengembangkan sistem jaminan dan perlindungan sosial
Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial kepada PMKS
1. Jumlah sasaran program jaminan kesejahteranan sosial semakin banyak
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 2. Jenis dan distrubusi pelayanan sosial yang
diberikan semakin berkualitas 2.
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
3. Bantuan dan perlindungan sosial kepada korban KTK dan bencana semakin efektif dan bermanfaat
3. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan PM
4. Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
5. Kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial 6.
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Tim PKH Provinsi Kep. Babel
MISI 6 : Membangun dan meningkatkan sarana/prasarana penunjang pelayanan sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial
Peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Perluasan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bermutu, transparan dan akuntabel.
1. Bertambahnya sarana dan prasarana fisik dan penunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Program Rehabilitasi Sosial
1. Kegiatan Pelayanan Psikososial Bagi PMKS
2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS 2. pelayanan sosial mmenjadi terarah, terintegrasi
dan dan efektif Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 2. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
58
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
(1) (2) (3) (4)
MISI 7 : Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan manajemen berusaha kepada PMKS
Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dengan melaksanakan berbagai pelatihan, bimbingan dan pembekalan teknis kepada tenaga kesejahteraan sosial, generasi muda dan organisasi sosial
1. Meningkatnya kemampuan penerima manfaat dalam mengelola bantuan yang diberikan
Program Rehabilitasi Sosial
1. Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kerja Bagi PMKS
2. Kemandirian penerima manfaat dalam menjalankan bantuan usaha
2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan
3. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
4. Kegiatan Rehabilitasi Tuna Sosial
Program Pemberdayaan Sosial
2. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan
3. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
4. Kegiatan Pemberdayaan Keluarga
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan PM
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) 43.899 16.682 38 40.562 37.226 33.890 30.553 27.217
1. Jumlah Penduduk Miskin (KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM)**
65.055* 46.325**
15.613 24 3.100 3.125 3.125 3.125 3.131
2. Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Purna Bina Yang Diberdayakan (KK) 1.119 448 40 80 90 95 95 92
3. Jumlah Klien Yang Memperoleh Pelayanan Sosial di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun (Orang)
574*** 574 100 100 120 118 118 118
4. Jumlah Orang Dengan Kecacatan Yang Memperoleh Bantuan dan Diberdayakan (Orang) 5.779 2.890 50 500 585 590 600 600
5. Jumlah Lanjut Usia Non Potensial Yang Dilayani (Orang) 4.505 2.253 50 400 465 460 463 465
6. Jumlah Anak Terlantar/Kurang Mampu/Anak Bermasalah Sosial Yang Memperoleh Pelayanan Sosial (Orang)
2.370 948 40 100 200 213 215 220
7. Jumlah korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan trafficking yang dilayani dan dibina (Orang) 386 347 90 65 70 70 70 72
9. Jumlah Pekerja Sektor Informal/mandiri Yang Masuk Dalam Program Jaminan Sosial / Askessos (KK)
8.883 8.883 100 - 2.779 2.600 1.752 1.752
10. Jumlah Lokasi Penertiban Penyakit Sosial (Lokasi) 78 54 70 10 12 12 10 10
11. Korban Penyalahgunaan NAPZA/AIDS/HIV dan Eks Warga Binaan LP Yang Memperoleh Pelayanan Sosial/Dibina (orang)
943 471 50 71 100 100 100 100
Keterangan : Sumber Data Diolah oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung * Data BPS Tahun 2011 ** Data PPLS BPS Maret 2012 *** Data Estimasi
1. Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
1. Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan, dengan sub kegiatan :
Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainya Bantuan Pengembangan KUBE Pelatihan Keterampilan berusaha bagi
Masyarakat Miskin
15.613 KK
1. Warga kurang Mampu /keluarga miskin pedesaan 2. Warga kurang/keluarga miskin perkotaan
1.000 KK
561 KK
2.000 KK
1.123 KK
2.000 KK
1.123 KK
2.000 KK
1.123 KK
3.000 KK
1.684 KK
2. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, dengan sub kegiatan :
Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainya Bantuan Pengembangan KUBE Pelatihan Keterampilan berusaha bagi
Masyarakat Miskin Bantuan & Perbaikan pengadaan Sarana / Prasarana Lingkungan Sosial Pelatihan Keterampilan berusaha bagi
Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
62
No. PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
TARGET SASARAN (2013 – 2017)
TARGET CAPAIAN PER TAHUN
TARGET SASARAN 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3. Pemberdayaan Keluarga, dengan sub kegiatan :
Pelayanan & Bantuan Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga
Pemberdayaan Keluarga Rentan, WRSE dan Keluarga Bermasalah Psikologis
Bimbingan dan Pelatihan Teknis Pemberian bantuan usaha ekonomi
produktif Pembentukan dan pembinaan LK3
683 Keluarga Rentan dan Wanita Rawan Sosial
Ekonomi 136 KK
136 KK 1 LK3
137 KK 2 LK3
137 KK 2 LK3
137 KK 2 LK3
4. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), dengan sub kegiatan :
Pelatihan Keterampilan berusaha bagi warga KAT Purna Bina
Bantuan & Perbaikan pengadaan Sarana / Prasarana Lingkungan Sosial Pemberian bantuan usaha ekonomi
produktif
448 KK Warga Komunitas Adat
Terpencil (KAT) purna bina 80 KK 90 KK 93 KK 93 KK 92 KK
5. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat, dengan sub kegiatan :
Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Orsos/yayasan, lembaga sosial kemasyarakatan
/kearifan lokal, dan dunia usaha
Pemberdayaan Karang Taruna 185 KT 25 KT 40 KT 40 KT 40 KT 40 KT Pemberdayaan PSM 185 orang 25 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang Pemberdayaan Orsos/yayasan 42 orsos 6 orsos 8 orsos 9 orsos 9 orsos 10 orsos Pemberdayaan WKSBM 153 lembaga 15 lembaga 25 lembaga 33 lembaga 40 lembaga 40 lembaga Penguatan Kapasitas TKSK 104 orang 46 orang 46 orang 46 orang 46 orang 46 orang
Peningkatan Peran Aktif
masyarakat dan dunia usaha 100 lembaga 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang
6. Pelestarian dan Peningkatan Kualitas TMP, dengan sub kegiatan :
Peningkatan Kualitas Taman Makam Pahlawan Nasional
Pemberian Santuan dan Penghargaan Kepada Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan atau Janda Perintis Kemerdekaan
Peringatan Hari Pahlawan
7 TMP dan 100 orang
Taman Makam Pahlawan dan Para veteral/janda atau keluarga pahlawan/perintis
Petugas/Relawan Bencana 25 orang 230 orang 230 orang 230 orang 231 orang
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dengan sub kegiatan :
Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Sosial
Pemetaan daerah rawan bencana Pemberian lauk pauk korban bencana Pembentukan forum keserasian sosial Pengerahan petugas kemanusian Pelaksanaan operasi fisik gudang Pemetaan potensi kearifan lokal
711 orang Korban Bencana dan
Petugas/Relawan Bencana 142 orang 142 orang 142 orang 142 orang 143 orang
3. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan, dengan sub kegiatan :
Bantuan Penguatan UEP Bagi Korban Tindak Kekerasan
Pelatihan KeterampilanTeknis Berusaha dan Kewirausahaan
Pemulangan klien
347 orang Korban Tindak
Kekerasan/KDRT/Trafiking 65 orang 70 orang 70 orang 70 orang 72 orang
Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
66
No. PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
TARGET SASARAN (2013 – 2017)
TARGET CAPAIAN PER TAHUN
TARGET SASARAN 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
8. Bimbingan dan Pelatihan Kerja Bagi Warga Binaan UPTD Panti Sosial Bina Serumpun
100 orang PMKS - 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
1. Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran, dengan sub kegiatan: Rapat Koordinasi Teknis Forum SKPD Penyusunan Usulan Program dan
Anggaran Koordinasi dan Konsultasi Program dan
anggaran
Program dan kegiatan APBD
Program dan dokumen perencanaan
32 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 Orang
2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
Program dan kegiatan
APBD/APBN
Program dan anggaran SKPD
4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan
3. Penyuluhan Sosial 210 lokasi PMKS/PSKS 42 lokasi 42 lokasi 42 lokasi 42 lokasi 42 lokasi 4. Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Monev Program dan Kegiatan APBD/APBN Pelaksanaan Monev Penerima Manfaat Program APBD/APBN Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan manajerial
Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
67
No. PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
TARGET SASARAN (2013 – 2017)
TARGET CAPAIAN PER TAHUN
TARGET SASARAN 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
6. Penyusunan kebijakan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Desa Sosial (ADES), dengan sub kegt : Sosialisasi Program ADES Bimbingan Teknis Pendampingan sosial Pemetaan potensi dan sumber daya desa
(calon desa ADES) Advokasi Program & Penguatan
kelembagaan kemasyarakatan desa ADES
210 desa Desa 42 desa 42 desa 42 desa 42 desa 42 desa
7. Pengembangan desa ADES, dengan sub kegiatan :
Pengembangan kebijakan program ADES Rakor teknis program ADES Penyusunan laporan capaian kinerja
program ADES Pembinaan lanjutan
168 desa Desa - 42 desa 42 desa 42 desa 42 desa
8. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Yang responsif Gender, dengan sub kegiatan : Analisis Pengarustamaan Gender Penyusunan Term Of Reference (TOR) Penyusunan Gender Budgeting
Statement (GBS) Pemantauan dan Evaluasi
120 orang Petugas kabupaten/kota dan
instansi terkait lainnya - 40 orang 40 orang 40 orang -
- 46 orang 200 46 orang 250 46 orang 300 46 orang 300
Jumlah TKSK yang aktif dan memperoleh tali asih
20 orang
- 20 orang 150 20 orang 150 20 orang 150 20 orang 150
Jumlah dunia usaha yang peduli dan menyelenggarakan UKS melalui dana CSR
-
- -
75 -
75 -
75 -
75
6 Pelestarian dan Peningkatan Kualitas TMP
1 TMP 400 1 TMP dan 25 orang
400 1 TMP dan 25 orang
400 2 TMP dan 25 orang
500 2 TMP dan 25 orang
500
TMPN/MPN yang direnovasi dan dipelihara dengan baik;
Diperingatinya hari Pahlawan setiap tahunnya; Tersantuninya keluarga pahlawan, perintis
kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan.
II Perlindungan Dan Jaminan Sosial Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial
1 Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam 25 org 250 230 orang 400 230 orang 400 230 orang 400 231 orang 400
Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibina dan disiagakan;
Jumlah SDM yang mendapat pelatihan dan bimbingan dalam melakukan pendampingan sosial;
Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana alam
2 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
142 org 350 142 orang 350 142 orang 350 142 orang 350 143 orang 350 Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi
korban bencana sosial;
Jumlah bantuan rehabilitasi yang diberikan bagi korban bencana sosial;
Jumlah daerah rawan bencana sosial yang dipetakan;
Jumlah wilayah yang memiliki kearifaan lokal dan diberikan bantuan keserasian sosial.
Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
71
No. PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target Rp.(dalam juta)
Target Rp.(dalam juta)
Target Rp.(dalam juta)
Target Rp.(dalam juta)
Target Rp.(dalam juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
III Rehabilitasi Sosial Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial
1 Pelayanan Sosial Lanjut Usia
400 orang
250 465 orang 600 460 orang 600 463 orang 600 465 orang 600
Lanjut usia yang memperoleh pelayanan sosial;
Lanjut usia yang memperoleh bantuan stimulan atau jaminan/ santuan sosial;
SDM yang mendapatkan bimbingan teknis/ keterampilan teknis;
Lembaga pelayanan lansia yang dapat dikembangkan/ dibantu.
2 Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan
500 orang
600 600 orang 700 590 orang 700 600 orang 750 600 orang 750
Jumlah Orang dengan kecacatan tubuh, bekas penderita penyakit kronis, cacat rungu wicara, cacat netra, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mendapatkan pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial;
Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial orang dengan kecacatan yang dpat dikembangkan/dibantu
Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha.
3 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak
100 orang
300 200 orang 500 213 orang 550 215 orang 550 220 orang 570
Balita /Anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti;
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dapat dikembangkan/dibantu
Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
72
No. PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target Rp.(dalam juta)
Target Rp.(dalam juta)
Target Rp.(dalam juta)
Target Rp.(dalam juta)
Target Rp.(dalam juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
71 orang
300 100 orang 350 100 orang 350 100 orang 350 100 orang 350
Jumlah Korban penyalah gunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial;
Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial korban penyalah gunaan Napza yang dapat dikembangkan /dibantu;
Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha.
5 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
40 orang
150 40 orang 200 40 orang 200 40 orang 200 40 orang 200
Jumlah Gepeng, pemulung, tuna susila, korban trafiking perempuan, berkas warga binaan LP, orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial;
Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial yang dapat dikembangkan/ dibantu;
Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha.
6 Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun
100 orang
500 120 orang 500 118 orang 500 118 orang 500 118 orang 500
Warga binaan sosial yang memperoleh pelayanan sosial dasar di RPRS;
Warga binaan sosial yang dapat dikembalikan ke pihak keluarganya.
7 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS
1 unit 1.000 1 unit 500 1 unit 500 - 400 - 300
Meningkatnya fungsi dan jangkauan serta kualitas pelayanan sosial di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun
Kualitas sarana/ prasarana penunjang di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun
8 Bimbingan dan Pelatihan Kerja Bagi Warga Binaan UPTD Panti Sosial Bina Serumpun
Jumlah warga binaan sosial yang memperoleh bimbingan dan pelatihan kerja
-
-
25 orang 100 25 orang 100 25 orang 100 25 orang 100
Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
73
No. PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target Rp.(dalam juta)
Target Rp.(dalam juta)
Target Rp.(dalam juta)
Target Rp.(dalam juta)
Target Rp.(dalam juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
IV Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaporan, serta fungsi pengawasan dan pengendalian program/ kegiatan teknis yang tepat waktu dan akuntabel;
Persentase peningkatan efektifitas dan jangkauan pelayanan, penyebaran informasi, dan penyuluhan sosial
1 Koordinasi Penyusunan
Perencanaan dan Penganggaran
32 orang
75 35 orang 75 35 orang 75 35 orang 75 35 Orang 75
Laporan hasil kegiatan pembangunan kessos; Tersusunnya dokumen perencanaan program
dan anggaran dalam bentuk RKA/DPA dan dokumen lainnya yang dapat disusun;
Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi antara provinsi dengan kabupate/kota dan kementeriaan sosial RI;
Terkoordinasinya penyusunan program dan kegiatan bidang teknis dengan kabupaten/kota.
2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
1 Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
1. Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan
Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainya Bantuan Pengembangan KUBE Pelatihan Keterampilan berusaha bagi
Masyarakat Miskin
Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh bantuan stimulan UEP;
Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan teknis berusaha;
Jumlah Pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis dan melaksanakan tugasnya.
Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha serta pelayanan sosial dasar melalui pendekatan bantuan usaha ekonomi produktif kelompok dan perorangan;
Tersedianya pendamping sosial bagi keluarga miskin dalam membantu memberikan motivasi, pembinaan dan pendampingan sosial.
900 4.000 4.000 4.000 4.000
2. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, dengan sub kegiatan :
Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainya Bantuan Pengembangan KUBE Pelatihan Keterampilan berusaha bagi
Masyarakat Miskin Bantuan & Perbaikan pengadaan Sarana / Prasarana Lingkungan Sosial Pelatihan Keterampilan berusaha bagi
Masyarakat Miskin
Jumlah Keluarga Miskin perkotaan yang memperoleh bantuan stimulan UEP;
Jumlah Keluarga Miskin perkotaan yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan teknis berusaha;
Jumlah Pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis dan melaksanakan tugasnya.
Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha serta pelayanan sosial dasar melalui pendekatan bantuan usaha ekonomi produktif kelompok dan perorangan bagi keluarga miskin di perkotaan;
Tersedianya pendamping sosial bagi keluarga miskin di perkotaan dalam membantu memberikan motivasi, pembinaan dan pendampingan sosial.
450 2.000 2.000 2.000 2.000
3. Pemberdayaan Keluarga, dengan sub kegiatan :
Pelayanan & Bantuan Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga
Pemberdayaan Keluarga Rentan, WRSE dan Keluarga Bermasalah Psikologis
Bimbingan dan Pelatihan Teknis
Jumlah Keluarga Rentan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang memperoleh bantuan UEP;
Jumlah keluarga rentan/WRSE/miskin yang memperoleh pelatihan dan bimbingan teknis usaha
Tersedianya bantuan usaha ekonomi produktif bagi keluarga dan perorangan dalam rangka meningkatkan fungsi sosialnya;
Terlatihnya keluarga rentan/WRSE/Miskin dalam pengelolaan usaha
Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibina dan disiagakan;
Jumlah SDM yang mendapat pelatihan dan bimbingan dalam melakukan pendampingan sosial;
Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana alam
Jumlah korban bencana alam yang dibantu.
250 400 500 500 500
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dengan sub kegiatan :
Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Sosial
Pemetaan daerah rawan bencana Pemberian lauk pauk korban bencana Pembentukan forum keserasian sosial Pengerahan petugas kemanusian Pelaksanaan operasi fisik gudang Pemetaan potensi kearifan lokal Bantuan sarana dan prasarana keserasian
sosial Lokakarya kearifan local Pemantapan petugas pelopor perdamaian
Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana sosial;
Jumlah bantuan rehabilitasi yang diberikan bagi korban bencana sosial;
Jumlah daerah rawan bencana sosial yang dipetakan;
Jumlah wilayah yang memiliki kearifaan lokal dan diberikan bantuan keserasian sosial.
Jumlah forum keserasian sosial yang dibentuk
Jumlah petugas pelopor perdamaian yang dibina
Jumlah korban bencana sosial yang dibantu dan dipulihkan.
350 350 500 500 500
3. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan, dengan sub kegiatan :
a. Bantuan Penguatan UEP Bagi Korban Tindak Kekerasan
b. Pelatihan KeterampilanTeknis Berusaha dan Kewirausahaan
Jumlah korban tindak kekerasan yang memperoleh perlindungan sosial melalui bimbingan teknis dan advokasi sosial;
Jumlah Korban tindak kekerasan yang mendapatkan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP);
Petugas pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis.
Jumlah korban tindak kekerasan yang terpulihkan kondisi psikologisnya
Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
79
No. PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA (IKK)
ALOKASI PENDANAAN APBD PER TAHUN (dalam juta Rp.)
Output Outcome 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan, dengan sub kegiatan : Pendayagunaan Para Penyandang Cacat Pembentukan Pusat Informasi
Penyandang cacat dan trauma center Pengembangan Kebijakan Tentang akses
sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat
Pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif
Pemberian Bantuan Alat Bantu Perlindungan sosial ODK
Jumlah Orang dengan kecacatan tubuh, bekas penderita penyakit kronis, cacat rungu wicara, cacat netra, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mendapatkan pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial;
Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial orang dengan kecacatan yang dpat dikembangkan/dibantu
Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha.
Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi, direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti.
600 700 700 750 750
3. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak, dengan sub kegiatan : Pelatihan keterampilan & praktek belajar
bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, dan anak nakal
Bantuan Penguatan Kelembagaan Orsos Anak
Peningkatan Kesejahteran Sosial Anak Pendataan Sasaran PKSA dan anak dari
Komunitas Adat Terpencil (KAT) Peningkatan Keterampilan Tenaga
Pembina Anak Telantar Pelayanan dan Perlindungan Sosial dan
Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan & Anak (Trafficking)
7. Balita /Anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti;
8. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dapat dikembangkan/dibantu
9. SDM yang mendapat bimbingan teknis dan ketrampilan berusaha.
Jumlah anak yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti
300 500 550 550 570
4. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, dengan sub kegiatan : Penyebaran informasi dan publikasi ke
masyarakat Pemberian bantuan stimulan usaha
ekonomi produktif Pelatihan dan Bimbingan Teknis
Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
Jumlah Korban penyalah gunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial;
Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial korban penyalah gunaan Napza yang dapat dikembangkan /dibantu;
Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha.
Jumlah korban penyalah gunaan Napza yang berhasil dilayani, diberi bantuan, dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti;
Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
80
No. PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA (IKK)
ALOKASI PENDANAAN APBD PER TAHUN (dalam juta Rp.)
Output Outcome 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dengan sub kegiatan : Pelatihan dan Bimbingan Teknis
Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
Penertiban dan pembinaan bagi Tuna Sosial
Pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif
Pemulangan klien
Jumlah Gepeng, pemulung, tuna susila, korban trafiking perempuan, berkas warga binaan LP, orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial;
Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial yang dapat dikembangkan/ dibantu;
Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha.
Jumlah tuna sosial yang berhasil dilayani, diberi bantuan, dan direhabilitasi baik dalam panti maupu luar panti.
150 200 200 200 200
6. Pelayanan Psikososial Bagi PMKS Di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun
Warga binaan sosial yang memperoleh pelayanan sosial dasar di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun
Warga binaan sosial yang dapat dikembalikan ke pihak keluarganya.
Jumlah warga binaan sosial yang dapat dilayani, direhabilitasi, dan difungsikan secara manusiawi
500 500 500 500 500
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS
Meningkatnya fungsi dan jangkauan serta kualitas pelayanan sosial di RPRS;
Kualitas sarana/ prasarana penunjang di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun
Kualitas dan kuantitas pelayanan dan sarana/prasarana di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun
1.000 500 500 400 300
8. Bimbingan dan Pelatihan Kerja Bagi Warga Binaan UPTD Panti Sosial Bina Serumpun
Jumlah warga binaan sosial yang memperoleh bimbingan dan pelatihan kerja
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan berusaha warga binaan sosial
Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
82
No. PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA (IKK)
ALOKASI PENDANAAN APBD PER TAHUN (dalam juta Rp.)
Output Outcome 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Monev Program dan Kegiatan APBD/APBN Pelaksanaan Monev Penerima Manfaat Program APBD/APBN Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD Penyusunan Laporan Akuntabilitas
dan manajerial
Jumlah program dan kegiatan yang dapat dikendalikan dan dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan;
Kualitas pelayanan sosial yang diberikan semakin baik dan sesuai petunjuk teknis.
Meningkatnya kualitas pelayanan sosial yang diberikan kepada PMKS dan PSKS;
Terkendalinya pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di kab/kota;
Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan.
100 200 200 200 200
5. Pemuktahiran Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Pemukhtahiran Data Base PMKS dan
PSKS Pengadaan Sistem Informasi dan
Pengolahan Database
Tersedianya database PMKS dan PSKS disetiap kabupaten/kota yang valid dan berspektif gender;
Tersedinya sistem informasi kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi.
Database PMKS dan PSKS yang valid disetiap kabupaten /kota;
350 300 250 250 250
6. Penyusunan kebijakan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Desa Sosial (ADES), dengan sub kegt : Sosialisasi Program ADES Bimbingan Teknis Pendampingan sosial Pemetaan potensi dan sumber daya desa
(calon desa ADES) Advokasi Program & Penguatan
kelembagaan kemasyarakatan desa ADES.
Terpetakannya profil desa miskin (ADES) di 6 kab;
Terintegrasinya program pembangunan kessos di desa miskin (ADES) melalui pemberian pelayanan,pembinaan, pemberdayaan dan bantuan sosial.
Jumlah desa miskin yang dipetakan dan diadopsi menjadi Desa Binaan Sosial (ADES)
450 450 450 450 450
7. Pengembangan desa ADES, dengan sub kegiatan :
o Pengembangan kebijakan program ADES o Rakor teknis program ADES o Penyusunan laporan capaian kinerja
program ADES o Pembinaan lanjutan
Jumlah Adopsi Desa Sosial (ADES) yang berkembang dan mandiri
Meningkatnya peranan dan fungsi sosial PMKS/PSKS dan kelembagaan desa dalam mengatasi masalah sosial setempat;
Kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat ADES semakin sejahtera dan mandiri;
Dinas Kesejahteran Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
83
No. PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA (IKK)
ALOKASI PENDANAAN APBD PER TAHUN (dalam juta Rp.)
Output Outcome 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
8. Penyusunan Perencanan dan Penganggaran Yang responsif Gender, dengan sub kegiatan : Analisis Pengarustamaan Gender Penyusunan Term Of Reference (TOR) Penyusunan Gender Budgeting Statement
(GBS) Pemantauan dan Evaluasi
Jumlah dokumen program/kegiatan yang responsif gender