Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [LAKIP] TAHUN 2015
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah[LAKIP]
TAHUN 2015
i
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
[LAKIP]
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2014
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2014
ii
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul ………………………… i
Daftar Isi ……………………….. ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ……………………….. iii
BAB I PENDAHULUAN ……………………….. 1
A. Latar Belakang ……………………….. 1
B. Gambaran Umum ……………………….. 3
C. Tugas Pokok dan Fungsi ……………………….. 5
D. Struktur organisasi ……………………….. 7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……………………….. 8
A. Visi dan Misi ……………………….. 9
B. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah ……………………….. 11
C. Strategi dan Kebijakan ……………………….. 13
D. Indikator Kinerja utama ……………………….. 15
E. Program dan Kegiatan Tahun 2014 ……………………….. 17
F. Rencana Kinerja tahun 2014 ……………………….. 26
G. Penetapan Kinerja ……………………….. 27
………………………..
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2014 ……………………….. 30
A. Capaian Kinerja tahun 2014 ……………………….. 31
B. Analisis capaian Kinerja Anggaran ……………………….. 51
BAB IV PENUTUP ……………………….. 55
Lampiran
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam
penetapan Kinerja tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Hasil atas penilaian pelaksanaan kinerja tahun 2014 menunjukkan bahwa dari 21 indikator
kinerja 7 indikator telah tercapai dan terdapat 14 indikator kinerja yang belum tercapai. Indikator
outcome yang ditargetkan dalam tahun 2014 adalah indikator yang ditetapkan dalam Tapkin
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014. Capaian masing – masing indikator
sebagai berikut :
1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani belum target dengan capaian kinerja
86,19%
2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tercapai dengan capaian 101,79%
3. Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Antenatal (Cakupan K4) belum
tercapai dengan capaian kinerja 99,85%
4. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) belum tercapai dengan belum capaian
kinerja 97,55%
5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi belum tercapai dengan capaian kinerja 98,66%
6. Persentase Rumah sakit terakreditasi belum tercapai dengan capaia kinerja 83,33%
7. Persentase RS Prov / Kab yang menerapkan SPM rumah sakit belum tercapai dengan
capaian kinerja 66,66%
8. Persentase Puskesmas rawat jalan Inap mampu Poned tercapai dengan capaian 125%
9. Persentase balita ditimbang berat badannya belum tercapai dengan capaian Kinerja
94,46%
10. Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan tercapai dengan capaian kinerja 100%
11. Persentase RT ber-PHBS belum mencapai dengan capaian kinerja 72,76%
12. Persentase Persentase Desa Siaga Aktif belum mencapai dengan capaian kinerja 75,86%
iv
13. Angka penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk telah mencapai target walaupun
capaian kinerja 19. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang sifatnya negative
sehingga semakin kecil nilai capaian maka semakin baik
14. Persentase kasus TB baru (BTA+) yang ditemukan belum mencapai target dengan capaian
65,33%
15. Persentase desa UCI belum mencapai target dengan capaian 70,5%
16. Persentase Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
belum mencapai target dengan capaian kinerja 61%
17. Persentase ketersediaan Obat dan vaksin belum mencapai target dengan capaian kinerja
60%
18. Dokumen Perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar tercapai dengan capaian
kinerja 100%
19. Persentase Kab yang melaksanakan Jaminan Kesehatan Daerah mencapai target dengan
capaian kinerja 100%
20. Teregistrasinya SDM Kesehatan belum mencapai target dengan capaian kinerja 33,33%
21. Persentase kabupaten dan provinsi memiliki profil kesehatan menurut Jenis kelamin
mencapai target dengan capaian kinerja 100%
BAB I PENDAHULUAN
2
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan
Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk
mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara
berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian
integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya
pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan
masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945
pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan
Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu
komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain
pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan
merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia,
yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.
Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dimasa mendatang
diperlukan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2014, yang berisi visi, misi serta tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam
rangka mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan.
3
B. Gambaran Umum
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas untuk membantu Kepala
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dalam rangka
mewujudkan visi Provinsi Sulawesi Barat yaitu “Terwujudnya percepatan pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Barat tahun 2016” dan Misi Provinsi
Sulawesi Barat sebagai berikut :
1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Daerah. Misi ini terfokus
pada peningkatan kapasitas, kompetensi dan etos profesional aparatur pemerintah
daerah dalam melaksanakan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan
pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi yang diemban SKPD.
2. Memperluas dan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Ekonomi. Misi ini
terfokus pada pengembangan sarana ekonomi vital yang memiliki dampak
signifikan terhadap pengembangan agroindustri, industri pertambangan minyak,
gas dan mineral serta volume perdagangan yang kesemuanya dapat menstimulasi
pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dan berkelanjutan yang dapat dinikmati
berbagai unsur masyarakat.
3. Meningkatkan Akses, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Hidup. Misi ini
terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas
hidup terkait dengan pembentukan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Berbagaii
upaya tersebut bermuara pada perbaikan kualitas hidup khususnya dengan
memperkecil angka penduduk miskin dan pengangguran.
4. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan. Misi ini terfokus pada
upaya melaksanakan peningkatan kualitas pendidikan yang utuh dan terpadu,
khususnya pada penerapan kurikulum nasional berbasis sekolah, pembinaan moral,
budi pekerti, karakter, bahasa, emosional, estetika serta sikap beragama dan
4
spiritual, apresiasi seni-budaya dan pengembangan kreativitas pemuda dan olahraga
serta kesetaraan gender.
5. Penerapan Kebijakan yang Berpihak pada Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Misi ini terkait dengan upaya
pemanfaatan sumberdaya alam yang bijaksana dan kebijakan yang menjamin daya
dukung lingkungan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan
Berdasarkan pada visi dan misi diatas maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
akan mendukung sepenuhnya pencapaian visi Pemerintah Sulawesi Barat tahun 2011-
2016 serta mendukung pelaksanaan misi tersebut diatas.
Berdasarkan Tupoksi SKPD maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat akan
mendukung pelaksanaan misi Meningkatkan Akses, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan
Kualitas Hidup. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas
kesehatan dan kualitas hidup terkait dengan pembentukan keluarga kecil, bahagia dan
sejahtera. Berbagai upaya tersebut bermuara pada perbaikan kualitas hidup khususnya
dengan memperkecil angka penduduk miskin dan pengangguran.
Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
tahun 2015, disusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015 sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Hal ini semata-mata untuk menunjukkan kepada masyarakat
bahwa Dinas Kesehatan Kota Provinsi Sulawesi Barat mempunyai komitmen dan tekad
yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik
berupa output maupun outcome, disisi yang lain, penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Barat juga dimaksudkan sebagai aplikasi prinsip transparansi dan
akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi
5
cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat
melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek
perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi
pelaksanaannya.
C. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh :
1. Sekretaris
2. Bidang Bina Gizi dan KIA
3. Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar
4. Bidang Bina P2KL
5. Bidang Pelayanan Farmasi dan Jaminan Kesehatan
Sekretaris dan Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya. Dinas
Kesehatan Provinsi juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang
bertanggungjawab langsung kepada kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat yaitu
Intalasi Farmasi dan Poliklinik Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi barat.
Dalam Perda tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
kesehatan dan menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2. Penyelenggaraan bidang urusan kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan
kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan,
6
bina penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit serta sumber daya
kesehatan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan
kesehatan bina pelayanan kesehatan, bina penyehatan lingkungan dan
pengendalian penyakit serta sumber daya kesehatan
4. Penyelenggaran pengkoordinasian dan pembinaan UPTD
D. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuaii
Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Kepala Dinas kesehatan dibantu oleh :
1. Sekretariat, membawahi Sub bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian
penyusunan program dan pelaporan, dan sub bagian keuangan dan perlengkapan.
2. Bidang Bina gizi dan Kesehatan Ibu Anak membawahi Seksi gizi dan Seksi kesehatan
ibu anak, dan Seksi kestrad, alternatif, komplementer dan kesehatan kerja.
3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dasar membawahi Seksi Pelayanan Kesehatan
Dasar, Seksi Pelayanan Kesehatan, Rujukan khusus dan Pengembangan, Seksii
Sarana, Prasarana, B. Alkes
4. Bidang Bina Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan lingkungan membawahi Seksii
Pengendalian Penyakit, Seksi Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Matra, dan Seksii
Kesehatan Lingkungan.
5. Bidang Pelayanan Farmasi dan Jaminan Kesehatan membawahi Seksi Kefarmasian
makanan dan minuman, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksii
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
7
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
a. UPTD Instalasi Farmasi Provinsi, membawahi Subag Tata Usaha, Seksii
Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, dan Seksi Pelayanan, Distribusi dan
Penyimpanan.
b. UPTD Poliklinik Gubernur, membawahi Subag Tata Usaha.
8
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA
9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2015
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan reformasii
Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Dalam menyikapi perubahan
lingkungan strategis yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2012 – 2016
dan telah selaras dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2012 – 2016 yang ditetapkan
dalam Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2013.
Dalam tahun 2015, Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai Satuan Perangkat
Kerja Daerah yang membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan bidang
kesehatan.
A. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Dilandasi dengan pemikiran di atas maka selayaknya Dinas Kesehatan bertanggung
jawab untuk mewujudkan 3 misi : meningkatkan Akses, kualitas Pelayanan kesehatan
dan lingkungan hidup.
Untuk menjalankan peran penting kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsii
Sulawesi Barat memiliki visi yaitu
“Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan Mandiri pada tahun 2016”.
Untuk mendukung Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 4 (empat) misi :
1. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang
bermutu, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat
2. Mengupayakan pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan
3. Menjamin Ketersediaan obat esensial sesuai standar
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
10
Dalam mempercepat terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mandirii
pada tahun 2016 maka dijabarkan dalam beberapa tujuan :
Misi 1 : Menurunkan Angka kematian Ibu dari 185/100.000 kelahiran menjadii
102/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016; Menurunkan Angka Kematian Bayi dari
11,6 /1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 9,93/1000 Kelahiran hidup pada
tahun 2016; Menurunkan Angka Kematian Balita dari 12,1 /1000 kelahiran hidup pada
tahun 2011 menjadi 10,3/1000 Kelahiran hidup pada tahun 2016; Menurunkan prevalensii
Gizi buruk dari 20,5 pada tahun 2011 menjadi 15,4 pada tahun 2016; Meningkatnya
Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat
Misi 2 : Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular
serta masalah kesehatan lainnya;
Misi 3 : Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan
terjangkau oleh masyarakat.
Misi 4 : Meningkatnya kualitas manajemen dan perencanaan bidang kesehatan;
Meningkatnya kualitas Sumber daya kesehatan; Tersusunnya data dan informasi
kesehatan yang akurat, akuntabel,lengkap dan tepat waktu
B. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah
Tujuan Sasaran
Tujuan 1
Menurunkan Angka kematian Ibu dari
185/100.000 kelahiran menjadi 102/100.000
kelahiran hidup pada tahun 2016
Angka Kematian Ibu menurun hingga
50% pada tahun 2016
Tujuan 2
Menurunkan Angka Kematian Bayi dari 11,6
Angka kematian Bayi menurun hingga
20% pada tahun 2016
11
/1000 kelahiran hidup pada tahun 2011
menjadi 9,93/1000 Kelahiran hidup pada
tahun 2016
Tujuan 3
Menurunkan Angka Kematian Balita dari 12,1
/1000 kelahiran hidup pada tahun 2011
menjadi 10,3/1000 Kelahiran hidup pada
tahun 2016
Angka kematian Balita menurun hingga
27% pada tahun 2016
Tujuan 4
Menurunkan prevalensi Gizi buruk dari 20,5
pada tahun 2011 menjadi 15,4 pada tahun
2016
Prevalensi gizi buruk menurun hingga
25% pada tahun 2016
Tujuan 5
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan
Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat
Tujuan 6
Terselenggaranya Standarisasi dan
peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan Dasar
dan rujukan
Perilaku hidup bersih dan Sehat (PHBS)
pada tingkat Rumah Tangga 80 % pada
tahun 2016
Persentase Desa Siaga Aktif 70% pada
tahun 2016
Persentase sekolah dasar 35% yang
mempromosikan kesehatan pada tahun
2016
Persentase Puskesmas Rawat inap
mampu poned menjadi 52% pada tahun
2016
Persentase Rumah Sakit Provinsi / Kab
yang menerapkan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Rumah Sakit
12
Persentase RS Provinsi/Kab terakreditasi
Tujuan 7
Mencegah,menurunkan dan mengendalikan
penyakit menular dantidak menular serta
masalah kesehatan lainnya.
Menurunkan Angka Penemuan kasus malaria menjadi 1,5 per 1000 penduduk pada tahun 2016 Meningkatkan Persentase kasus TB baru (BTA) positif yang disembuhkan menjadi 75% pada tahun 2016
Persentase desa UCI menjadi 100% pada tahun 2016
Tujuan 8
Meningkatnya sediaan farmasi dan alat
kesehatan yang memenuhi standar dan
terjangkau oleh masyarakat.
Persentase ketersediaan obat dan vaksin
sebesar 100%.
Tujuan 9
Meningkatnya kualitas manajemen dan
perencanaan bidang kesehatan
100% dokumen perencanaan dan
anggaran tersusun sesuai standar.
100% Kabupaten melaksanakan Jaminan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
Meningkatnya kualitas Sumber daya kesehatan Persentase tenaga kesehatan yang lulus
uji kompetensi berizin
Tersusunnya data dan informasi kesehatan
yang akurat, akuntabel,lengkap dan tepat
waktu
100% Kabupaten dan provinsi
menyusun Profil Kesehatan dan memiliki
Sistem Informasi Kesehatan
13
C. Strategi dan Kebijakan
Strategi pembangunan kesehatan dalam mempercepat tercapainya indikator kinerja
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana kinerja Tahunan (RKT)
Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan cakupan pemeriksaan dan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan
2. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan yang berkualitas ditingkat dasar maupun rujukan terutama bagi bayi
3. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya
pemeriksaan balita di sarana pelayanan kesehatan
4. Peningkatan cakupan kunjungan balita ke Sarana Pelayanan Kesehatan
5. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai perubahan Perilaku dan
kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
6. Meningkatkan keterpaduan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
7. Fasilitasi Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
8. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman penyakit
9. Peningkatan upaya pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan dan
pencegahan penyakit.
10. Meningkatkan peran lembaga pemerintah, media, non pemerintah NGO) dalam
kegiatan mengurangi faktor risiko.
11. Meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensiall
generik.
12. Peningkatan manajemen kesehatan
13. Registrasi tenaga kesehatan
14. Pengumpulan data Kesehatan dan pengembangan jaringan Sistem Informasi
Kesehatan berbasis tekhnologi
14
Arah kebijakan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan bagian dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2016. Arah
kebijakan pembangunan kesehatan adalah :
1. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
2. Pemenuhan sarana dan tenaga kesehatan
3. P4K
4. Imunisasi
5. Peningkatan pelayanan persalinan normal dan komplikasi dasar dengan peran
PONED dan PONEK
6. Peningkatan kunjungan balita ke sarana kesehatan
7. Pemantauan pertumbuhan dan deteksi dini melalui penimbangan berat badan
secara rutin
8. Pemberian makanan pendamping ASI
9. Mendorong kerja sama dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pembangunan wawasan kesehatan
10. Pencegahan dan pengendalian penyakit diselenggarakan dalam upaya untuk
pencegahan dan pengendalian penyakit yang sinergis, komprehensif dan bermutu
11. Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat melalui peningkatan
akses obat bagi masyarakat luas
12. pengembangan kebijakan dan manajemen kesehatan
13. Mendayagunakan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan.
14. Penyusunan Profil Kesehatan berbasis data terpilah dan pengembangan Jaringan
Sisten Informasi Kesehatan
15
D. Indikator Kinerja Utama
Indikator sasaran Indikator Kinerja Program
Menurunnya Angka Kematian Ibu Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki komptensi kebidanan
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan
antenatal (Cakupan K4)
Menurunnya Angka Kematian Bayi Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
Persentase RS yang terakreditasi
Persentase RS Provinsi/Kab yang menerapkan
SPM-RS
Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED
Menurunnya Angka Kematian Balita Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)
Prevalensi Gizi buruk menurun Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)
Persentase Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat meningkat menjadi 80 pada tahun
2016 Persentase RT ber –PHBS
70% Persentase Desa Siaga Aktif pada tahun 2016
Persentase Desa Siaga Aktif
Angka penemuan kasus malaria berkurang
Angka penemuan Kasus Malaria per 1000 penduduk
16
Kasus TB Paru (BTA +) ditemukan berkurang
Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan
Persentase Desa UCI mencapai 100 persen pada tahun 2016
Persentase desa UCI meningkat
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum
berkualitas meningkat tiap tahunnya
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
Tersedianya obat dan vaksin disarana kesehatan
Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin
Dokumen perencanaan dan anggaran tersususn sesuai standar
Meningkatnya manajemen kesehatan
Tenaga kesehatan yang lulus uji komptetensi berisin
Teregistrasinya tenaga kesehatan
Kabupaten dan Provinsi meyusun Profil kesehatan tiap tahun dan memiliki bank data kesehatan
100 % Kab memilki profil kesehatan menurut Jenis Kelamin
17
E. Program Dan Kegiatan Tahun 2014
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Monitoring Farmasi Komunitas dan Klinik di Rumah Sakit
Pertemuan Penggunaan Antibiotika yang Rasional
Penyediaan Data Stok Obat di Instalasi Farmasi
Pengadaan Obat Buffer Stock IFP Sulawesi Barat
Pemantauan dan Penulisan Penggunaan Obat Generik dan Obat Indikator UKP4
di Kabupaten
Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Obat
Distribusi Obat
Pemantauan Indikator Peresepan Obat
Pelayanan Kefarmasian
2. Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Pembinaan petugas promosi kesehatan
Penilaian dan pemilihan kader kesehatan berprestasi
Penyebaran informasi rumah tangga ber-PHBS
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Program Gizi di PKM
Pengembangan KP-ASI dan POJOK ASI
18
Penyusunan Perda ASI
Training Of Trainer (TOT) MP-ASI
Rakor Gugus Gemas Percepatan Perbaikan Gizi
Pengumpulan Data Pemantauan Status Gizi
Pelatihan Konseling Pemberian Makanan Pada 1000 HPK
Peningkatan Pelayanan Gizi Partisipatif pada 1000 Hari Pertama Kehidupan
Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pemetaan Masalah Gizi di Daerah
Bangun Mandar
5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Penilaian dan Pembinaan dalam Rangka Lomba Desa/Kelurahan Tingkat
Provinsi
Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Air
Pemicuan Jamban Sehat
Penilaian Sekolah Dasar Peduli santai
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Sero survey
VCT program HIV AIDS
Bimbingan teknis PD3I
Pertemuan sosialisasi kesehatan Matra
19
Peningkatan kemampuan petugas imunisasi dalam melaksanakan DQS dan
EVM
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pertemuan evaluasi TGC petugas surveilans dan respon KLB
Peningkatan pengetahuan kader Posbindu
Peningkatan kapasitas tenaga pengelola TB di fasyankes
Profil Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (P2KL)
Sosialisasi pelaksanaan penilaian eliminasi malaria
Pertemuan Koordinasi Pos Maides
Peningkatan kapasitas pengelolaan TB ( Tes Tuberkulin)
Investigasi dan penanggulangan KLB
Fasilitasi cool room
Monitoring dan evaluasi program kesehatan Matra
Sweeping program imunisasi
Peningkatan penemuan kasus program pengendalian Infeksi Saluran
Pernafasan Akut (ISPA)
Dukungan operasional program imunisasi
Bimbingan teknis surveilans
Pembinaan kesehatan Matra
Pelacakan kasus malaria di DTPK
20
Ravid Village Survey (RVS) program penyakit kusta
7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Penilaian lomba Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi
Peningkatan kapabilitas petugas listrik di fasilitas pelayanan kesehatan
Workshop kesiapan fasilitas kesehatan
Monev terpadu kesiapan pelayanan kesehatan
Sosialiasi institusi wajib lapor pengguna NAFZA
Rapat koordinasi dalam rangka pembentukan jejaring SPGDT Regional
Peningkatan pelayanan kesehatan pada UPTD Poliklinik Kantor Gubernur
Sulawesi Barat
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Poliklinik
Peningkatan kapasitas petugas institusi penerima wajib lapor pengguna Napza
Pemutakhiran data rekapitulasi Laporan Rumah Sakit dalam rangka
penyusunan profil pelayanan kesehatan rujukan di Sulawesi Barat
Rapat koordinasi teknis pelaksanaan alur rujukan di tingkat primer dan sekunder
Visitas standar pelayanan kesehatan rujukan
Validasi data workshop kesiapan fasilitas kesehatan dalam JKN
Evaluasi pasca pelatihan Poned
Layanan kesehatan Daerah Bermasalah Kesehatan
Pelatihan laboratorium Tingkat Dasar
21
Layanan kesehatan Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan
(DBK)
Pelayanan kesehatan bergerak di Desa Bangun Mandar dan DTPK
Emergency Nursing Intermediate Level
Pertemuan koordinasi perencanaan dan evaluasi program BUK
Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan
Advokasi sosialisasi orientasi penerapan BLUD di P5
Pelatihan ambulance kegawatdaruratan
Pelatihan teknis pengoperasian dan pemeliharaan peralatan medis
Visitasi penetapan dan peningkatan kelas rumah sakit
Monev dan bintek program bina dan upaya kesehatan
Standar pelayanan minimal pelayanan radiologi di RS
Workshop penyusunan rencana strategik bisnis dan laporan keuangan
Peningkatan kapasitas teknis tim PONED
Penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi ((PPI)
Peningkatan mutu dan keselamatan pasien
Bimbingan dan survey akreditasi RS
Workshop pelaksanaan Collaborative Improvement Poned Ponek
Rapat koordinasi dalam rangka persiapan pembangunan RSUD Provinsi
Sulawesi Barat
22
Peningkatan kapasitas dokter dan perawat dalam penanganan Keswa
komunitas
Peningkatan kapasitas perawat pelaksana puskesmas di PKM
Pembangunan RSUD Provinsi Sulawesi Barat
8. Program Pelayanan kesehatan penduduk Miskin
Pelayanan Sunatan massal
9. Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan Anak
Peningkatan kemampuan petugas dalam asuhan persalinan normal
Pemeriksaan berkala bagi ibu hamil dan wanita usia subur
Workshop peningkatan kesehatan reproduksi
Pemeriksaan ibu hamil dan wanita subur
Sosialisasi penggunaan Buku KIA dan Buku Seri Kesehatan Anak bagi kader
Peningkatan kemampuan petugas dalam manajemen asfiksia dan BBLR
Sosialisasi rujukan dan tumbuh kembang balita
Peningkatan kemampuan petugas dalam SDIDTK
Peningkatan kemampuan petugas dalam KB Pasca persalinan
Peningkatan kemampuan petugas dalam kelas Ibu Balita
Peningkatan kemampuan petugas dalam penanganan komplikasi kebidanan
dan neonatal
23
10. Program Kebijakan dan Management Pembangunan Kesehatan
Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesehatan Se Propinsi
Sulawesi Barat
Kalakarya Kesehatan
Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Pemerintah Sulawesi Barat
Rapat Kerja Kesehatan
Evaluasi Publik Pelayanan Kesehatan
Operasional Fasilitator Kesehatan Bangun Mandar
Rapat Koordinasi Keluarga Sehat Desa Bangun Mandar
Workshop Analisis Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013
Rapat Evaluasi Pelaporan Data Pengendali
11. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Pelatihan Bidang Penyusunan Profil Kesehatan
Percetakan Booklet Indikator Kesehatan
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
24
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan RKA/DPA-SKPD
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD
Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD
Pertemuan Evaluasi Pengelolaan Keuangan
Bimbingan Teknis Penyusunan Pertanggungjawaban Bulanan Bendahara
Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut LHP
13. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan AlatTulis kantor
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
25
Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah
Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah
Penyediaan jasa Publikasi Media Cetak
14. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
15. Program Kesehatan kerja dan Kesehatan Tradisional
Penyusunan Profil Program Kesehatan Kerja dan Tradisional
Pelatihan Selfcare Ramuan dan Toga
Pelatihan Akupressure bagi Petugas Kesehatan
16. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
17. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pembekalan Para Tenaga Kesehatan
Penilaian Bagi Tenaga Teladan
Monitoring dan Evaluasi Program Sumber Daya Kesehatan
Pengkajian Kebutuhan Pelatihan SDM Kesehatan
18. Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Jaminan Kesehatan Kabupaten
Pengamanan Pelaksanaan JKN Tingkat Propinsi
Pengamanan Pelaksanaan PHA/DHA tingkat Provinsi
26
Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan.
F. RENCANA KINERJA TAHUN 2014
Sasaran umum pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sejalan dengan sasaran
pembangunan kesehatan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN.
Sasaran indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 terdapat
penambahan indikator kinerja disesuaikan dengan Rencana strategis tahun 2012 – 2016
yang di susun dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2012 – 2016
Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014
Indikator sasaran Indikator Kinerja Program 2014
Menurunnya Angka Kematian Ibu
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 65
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki komptensi kebidanan
81,8
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (Cakupan K4)
69,91
Terselenggaranya Standarisasi dan peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan
Persentase RS yang terakreditasi 60
Persentase RS Provinsi/Kab yang menerapkan SPM-RS 75
Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED 44
Menurunnya Angka Kematian Bayi
Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 80
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi 89,5
Menurunnya Angka Kematian Balita
Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) 85
27
Persentase Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 100
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat meningkat menjadi 80 pada tahun 2016
Persentase RT ber -PHBS 71
70% Persentase Desa Siaga Aktif pada tahun 2016
Persentase Desa Siaga Aktif 65
Angka penemuan kasus malaria berkurang
Angka penemuan Kasus Malaria per 1000 penduduk 2
Kasus TB Paru (BTA +) ditemukan berkurang
Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan
75
Persentase Desa UCI mencapai 100 persen pada tahun 2016
Persentase desa UCI meningkat 100
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas meningkat tiap tahunnya
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
70
Tersedianya obat dan vaksin disarana kesehatan
Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin 100
Dokumen perencanaan dan anggaran tersususn sesuai standar
Meningkatnya manajemen kesehatan 100
Tenaga kesehatan yang lulus uji komptetensi berisin
Teregistrasinya tenaga kesehatan 60
Kabupaten dan Provinsi meyusun Profil kesehatan tiap tahun dan memiliki bank data kesehatan
100 % Kab memilki profil kesehatan menurut Jenis Kelamin 100
G. Penetapan Kinerja Tahun 2015
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2015
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 67
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki komptensi kebidanan
% 84
28
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan
antenatal (Cakupan K4)
% 74,09
Persentase RS yang terakreditasi % 60
Persentase RS Provinsi/Kab yang menerapkan SPM-RS % 75
Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED % 48
Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) % 85
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi % 90
Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) % 83,76
Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) % 83,76
Persentase Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100
Persentase RT ber –PHBS % 75
Persentase Desa Siaga Aktif % 68
Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan
Kesehatan
% 30
Angka penemuan Kasus Malaria per 1000 penduduk per
1000
1,5
Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang
ditemukan
% 75
Persentase desa UCI meningkat % 100
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air
minum berkualitas
% 75
Persentase kabupaten melaksanakan pembinaan
kesehatan kerja dan obat tradisional
% 100
Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin % 100
Dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai % 100
29
standar
Persentase kabupaten dengan daerah bermasalah
Kesehatan (DBK) mendapat fasilitasi Penanggulangan DBK
% 100
Persentase Kabupaten melaksanakan Jaminan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat miskin
% 83
Persentase provinsi dan kabupaten menyusun PHA dan
DHA setiap tahunnya
% 67
Teregistrasinya tenaga kesehatan % 65
100 % Kab memilki profil kesehatan menurut Jenis Kelamin % 100
30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014
31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2014
Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasii
dalam mencapai tujuan, sasaran dan sasaran program yang telah ditetapkan. Uraian
akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 berikut ini :
A. CAPAIAN KINERJA
Sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Tahun 2014 untuk mendukung
10 sasaran strategik. Capaian kinerja (perfomance results) selama tahun 2014 terdapat 21
indikator kinerja, yang belum tercapai 14 indikator dan yang telah tercapai 7 indikator
kinerja. Capaian untuk masing- masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 3.2
Capaian Indikator kinerja Utama
No. Indikator Kinerja Utama Sat Target Realisasi Capaian (%)
1 Sasaran Strategis : Menurunnya Angka
Kematian ibu dan bayi
1. Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani
% 67 57,75 86,19
2. Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan
% 86,2 87,75 101,79
3. Persentase ibu hamil yang mendapatkan
pelayanan antenatal (Cakupan K4)
% 78,3 78,19 99,85
32
4. Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama
(KN1)
% 90 87,80 97,55
5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi % 90 88,80 98,66
2 Sasaran Strategis 2 : Terselenggaranya
Standarisasi dan peningkatan Mutu pelayanan
Kesehatan Dasar dan rujukan
1. Persentase RS yang terakreditasi % 60 50 83,33
2. Persentase RS Provinsi/Kab yang
menerapkan SPM-RS
% 75 50 66,66
3. Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu
PONED
% 44 55 125
3 Sasaran strategis 3 : Menurunkan prevalensi
Gizi buruk dari 20,5 pada tahun 2011 menjadi
15,4 pada tahun 2016
1. Persentase Balita ditimbang berat badannya % 79,92 75,5 94,46
2. Persentase Balita Gizi Buruk mendapat
Perawatan
% 100 100 100
4 Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Perilaku
Hidup bersih dan sehat
1. Persentase RT ber-PHBS % 71 51,66 72,76
2. Persentase Desa Siaga Aktif % 65 49,30 75,86
5 Sasaran Strategis 5 : Menurunnya Angka
Penyakit Menular dan tidak menular serta
masalah kesehatan lainnya
1. Angka penemuan Kasus Malaria Per 1000
Penduduk
Per
1000
2 0,38 19
33
2. Persentase Kasus TB Baru (BTA +) yang
ditemukan
% 75 49 65,33
3. Persentase Desa UCI % 100 70,5 70,5
4. Persentase penduduk yang memiliki akses
terhadap air minum berkualitas
% 70 42,7 61
6 Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya
ketersediaan farmasi dan alat kesehatan yang
memenuhi standard dan terjangkau oleh
masyarakat
1. Persentase ketersediaan Obat dan vaksin % 100 60 60
7 Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya kualitas
Manajemen dan Perencanaan Bidang
Kesehatan
1. Dokumen Perencanaan dan anggaran
tersusun sesuai standar
% 100 100 100
2. Persentase Kab yang melaksanakan Jaminan
Kesehatan Daerah
% 80 100 100
8 Meningkatnya kualitas Sumber Daya kesehatan
1. Teregistrasinya SDM kesehatan % 60 20 33,33
9 Tersusunnya data dan informasi Kesehatan
yang akurat, akuntabel, lengkap dan tepat
waktu
1. Persentase Kab dan prov memiliki Profil
Kesehatan menurut jenis Kelamin
% 100 100 100
34
1. Sasaran 1 : Menurunnya Angka Kematian Ibu dan bayi dengan 5 (lima) indikator dan 4
(empat) indikator belum mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Indikator kinerja 1 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Komplikasi yang
dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat
mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Capaian tahun 2014 yang mendapat pelayanan
komplikasi sebanyak 3369 ibu hamil dari 5.833 ibu hamil yann di targetkan atau
sekitar 20% dari sasaran ibu hamil pada tahun 2014. Persentase ibu hamil dengan
komplikasi ditangani sebesar 57,75% dengan target 67%. Capaian kinerja pada
indikator ini sebesar 86,19% dan belum mencapai hasil maksimal yang diharapkan.
Kegiatan yang dilakukan Oleh Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam
peningkatan cakupan Komplikasi kebidanan pada tahun 2014 adalah Peningkatan
kemampuan petugas dalam asuhan persalinan normal, Pemeriksaan berkala bagi
ibu hamil dan wanita usia subur, Pemeriksaan ibu hamil dan wanita subur,
Peningkatan kemampuan petugas dalam penanganan komplikasi kebidanan dan
neonatal.
35
b. Indikator Kinerja 2 : Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan.
Pada tahun 2014 Jumlah sasasaran ibu hamil di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak
29.253 ibu hamil dan 24.880 ibu bersalin. Sebanyak 21.834 ibu bersalin ditangani
oleh tenaga Kesehatan terlatih atau sebesar 87,75% lebih besar dari target yang
ditentukan 86,2%.
Capaian Kinerja telah tercapai dengan capaian kinerja sebesar 101,79%. Salah satu
hal yang mendorong tercapainya kinerja ini adalah karena ibu hamil telah
menyadari pentingnya melakukan persalinan dengan tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan dan semakin dekatnya tenaga kesehatan yang
ditempatkan di desa sebagai bidan desa yang mendorong ibu hamil untuk
memeriksakan dan bersalin dii pelayanan Kesehatan oleh bidan yang ditempatkan
di desa. Pada akhir tahun 2014 sebanyak 519 bidan desa ditempatkan di desa –
desa di wilayah Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat. Upaya ini menjadi salah satu
pendongkrak utama meningkatnya cakupan persalinan ditenaga kesehatan.
36
c. Indikator kinerja 3 :Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal
Cakupan kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal pada tahun
2014 sebesar 78,19% sama dengan target pada tahun 2014 yaitu 78,3%
Dimana pada tahun 2013 realisasi K4 77,19% dan meningkat pada tahun 2014
yaitu 78,19%. Dalam mendukung peningkatan Hal ini dikarenakan sudah
meningkatnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kesehatan
kehamilannya dan membaiknya kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil di
fasilitas kesehatan. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
dalam mendukung peningkatan cakupan K4 adalah Sosialisasi penggunaan
Buku KIA dan Buku Seri Kesehatan Anak bagi kader, Pemeriksaan berkala bagi
ibu hamil dan wanita usia subur, Workshop peningkatan kesehatan reproduksi,
Pemeriksaan ibu hamil dan wanita subur.
37
d. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)
Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) adalah pelayanan kesehatan neonatal
dasar, kunjungan ke-1 pada 6 – 24 jam setelah lahir. Pelayanan kesehatan neonatall
dasar meliputi ASI ekslusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat,
pemberian Vitamin K1 injeksi bila tidak diberikan pada saat lahir, Pemberian
imunisasi hepatitis B1 bila tidak diberikan pada saat lahir, dan manajemen terpadu
bayi muda. Dilakukan sesuai standar sedikitnya 3 kali pada 6-24 jam setelah lahir
dan dilakukan di fasilitas kesehatan dan kunjungan rumah. Pada tahun 2014 target
neonatus yang diharapkan berkunjung pertama kali ke sarana kesehatan adalah
sebesar sedangkan yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan sebesar 87,80
% (23.345 neonatus), dimana seperti tabel diatas persentase realisasi tahun 2013
yaitu 82,05% dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 yaitu 87,8.
Kegiatan – kegiatan yang dilakukan pada tahun 2014 dalam peningkatan cakupan
kunjungan neonatal pertama (KN1) melalui Sosialisasi rujukan dan tumbuh
kembang balita, Peningkatan kemampuan petugas dalam SDIDTK dan
Peningkatan kemampuan petugas dalam kelas Ibu Balita
38
e. Cakupan Pelayanan Kesehatan bayi
Indikator Kinerja Cakupan Kunjungan Bayi adalah Cakupan kunjungan bayi adalah
cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh
dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling
sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Target pada tahun 2014 cakupan pelayanan kesehatan bayi 90% dan persentase
realisasi belum mencapi target 88,80 (23.610 bayi).
Capaian cakupan Kunjungan bayi minimal 4 kali mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2013 95,17% turun menjadi
88,8 pada tahun 2014.
2. Sasaran Strategis 2 : Terselenggaranya Standarisasi dan peningkatan Mutu
pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan
a. Persentase RS yang terakreditasi
Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan meIiputi pelayanan promotif, preventif, kurative dan
rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat
darurat.
39
Rumah sakit terakreditasi adalah rumah sakit dengan standar pelayanan yang telah
mendapatkan pengakuan oleh lembaga khusus yang menangani masalah rumah
sakit.
NO KABUPATEN RUMAH SAKIT PEMILIK KET
1 Majene RSUD Majene Pemda
Kabupaten
2 Polewali Mandar RSUD Polewali Mandar Pemda
Kabupaten
3 Mamasa RSUD Kondosapata
Mamasa
Pemda
Kabupaten
RS Banua Mamasa Gereja
4 Mamuju RS Regional Pemda Provinsi
RSUD Mamuju Pemda
Kabupaten
RS Mitra Manakarra Swasta
5 Mamuju Utara RSUD Mamuju Utara Pemda
Kabupaten
Target Persentase Rumah sakit yang terakreditasi 60% dan pada tahun 2014 belum
mencapai target 50%. Rumah sakit yang baru terakreditasi adalah Rumah Sakit
Umum Daerah Majene, Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dan Rumah
Sakit Umum Daerah Mamuju. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk mendorong Rumah Sakit memiliki
Akreditasi. Kegiatan tersebut Antara lain Bimbingan dan survey akreditasi RS,
Visitasi penetapan dan peningkatan kelas rumah sakit.
40
b. Persentase Rumah sakit provinsi / Kabupaten yang melaksanakan SPM rumah sakit
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit adalah ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh
setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur
pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada
masyarakat.
Rumah sakit yang telah melaksanakan SPM rumah sakit sebesar 50%. Hal ini belum
mencapai target pada tahun 2014 yatu 75%. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan
dalam mendorong Rumah Sakit melaksanakan SPM rumah sakit dengan
melakukan peningkatan kapasitas tenaga Rumah Sakit melalui Pelatihan Petugas
Laboratorium di Rumah Sakit yang ada di provinsi Sulawesi Barat.
c. Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED
Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas atau kemampuan
untuk melakukan penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar,
Sebagai tempat rujukan atau rujukan antara kasus kegawat daruratan obstetri &
neonatal dari Polindes dan Puskesmas Memiliki tenaga kesehatan / tim PONED
yang terdiri dari Dokter, Bidan, Perawat terlatih.
Target Puskemas Rawat Inap mampu Poned pada tahun 2014 sebesar 44% dengan
capaian realisasi 55%. Dimana persentase ini mencapai target 2014 (44%).
Capaian program ini meningkat di bandingkan tahun lalu yang hanya mencapai
kisaran angka 41,86%. Pada tahun ini meningkat dan target tercapai karena
adanya beberapa Puskesmas yang telah dilatih Tim Poned yang dilaksanakan di
Makassar. Hal yang perlu diperhatikan kedepan adalah komitmen dari Pemerintah
Kabupaten untuk menjaga keutuhan Tim Poned yang telah dilatih ditingkat
provinsi. Selain itu peran kabupaten dalam menindaklanjuti kegiatan yang
dilaksanakan oleh provinsi.
41
3. Sasaran strategis 3 : Menurunkan prevalensi Gizi buruk dari 20,5 pada tahun 2011
menjadi 15,4 pada tahun 2016:
a. Persentase balita ditimbang berat badannya
Balita adalah anak dengan usia dibawah 5 tahun dengan karakteristik
pertumbuhan yakni pertumbuhan cepat pada usia 0-1 tahun dimana umur 5 bulan
BB naik 2x BB lahir dan 3x BB lahir pada umur 1 tahun dan menjadi 4x pada umur 2
tahun. Pertumbuhan mulai lambat pada masa pra sekolah kenaikan BB kurang
lebih 2 kg/ tahun, kemudian pertumbuhan konstan mulai berakhir.
Pada tahun 2014 capaian Realisasi penimbangan bagi balita mencapai angka 75,5%
dari target 76,08%. realisasi ini mengalami stagnan dari tahun sebelumya. Capaian
tahun 2013 hanya 75,7%.
Kegiatan – Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Provinsi dalam
mendorong peningkatan balita ditimbang Antara lain, Pengumpulan Data
Pemantauan Status Gizi, Peningkatan Pelayanan Gizi Partisipatif pada 1000 Hari
Pertama Kehidupan, Rakor Gugus Gemas Percepatan Perbaikan Gizi.
42
b. Indikator Kinerja Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan adalah
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang
ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Setiap tahun semua balita gizi buruk
yang ditemukan ditangani. Capaian tahun 2014 sebesar 100%.
Kegiatan – kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan balita gizi buruk
yang mendapat perawatan Antara lain Pengembangan KP-ASI dan POJOK ASI,
Rakor Gugus Gemas Percepatan Perbaikan Gizi, Pengumpulan Data Pemantauan
Status Gizi, Pelatihan Konseling Pemberian Makanan Pada 1000 HPK, Peningkatan
Pelayanan Gizi Partisipatif pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, Peningkatan
Kapasitas Petugas Dalam Pemetaan Masalah Gizi di Daerah Bangun Mandar.
4. Sasaran 4 : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan 1 indikator yang tidak
mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut :
a. Persentase Desa Siaga Aktif
Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan
kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance
43
berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit,
lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS).
Pada tahun 2014 target Desa Siaga Aktif yang akan dibentuk sebesar 65% dan
realisasi sebesar 49,30%. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar 54,35%
Kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu tahun 2014 dalam peningkatan
cakupan desa siaga aktif diantaranya adalah Peningkatan pendidikan tenaga
penyuluh kesehatan Pembinaan petugas promosi kesehatan Penilaian dan
pemilihan kader kesehatan berprestasi dan Penyebaran informasi rumah tangga
ber-PHBS
5. Sasaran Strategis 5 :Menurunnya Angka Penyakit Menular dan tidak menular serta
masalah kesehatan lainnya
a. Angka kesakitan malaria adalah jumlah kasus baru malaria dengan hasil
laboratorium positif malaria di satu wilayah pada kurun waktu 1 (satu) tahun.Angka
penemuan kasus malaria yang ditargetkan tahun 2014 sebesar 2 per 1000
penduduk dan capaian sebesar 0,38 / 1000 penduduk.
44
Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai
angka 0,38% per 1000 penduduk dari 0,55 per 1000 pada tahun 2013. Menurunnya
angka Kesakitan Malaria menjadi salah satu indikator keberhasilan Program
malaria dalam suskesnya Program Eliminasi Malaria.
Keberhasilan eliminasi malaria sangat terkait peran serta masyarakat melalui Pos
Malaria Desa. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Barat antara lain Sosialisasi pelaksanaan penilaian eliminasi malaria,
Pelacakan kasus malaria di DTPK.
b. Persentase Kasus TB Baru (BTA +) yang ditemukan
Persentase kasus TB paru (BTA+) ditemukan adalah jumlah penemuan kasus yang
didapatkan selama tahun 2014. Pada tahun 2014 capaian penemuan kasus BTA+
yang di temukan 49% dari target 75 % yang diharapkan.
Pada tahun 2014 cakupan yang diharapkan masih sangat jauh dari target 75% yang
diharapkan pada tahun yang sama. Hal yang perlu didorong adalag dengan
melakukan penguatan terhadap Upaya Program Pemberantasan Penyakit TBC
yang merupakan penyakit menular dan peningkatan penjaringan suspect/
tersangka serta Penyuluhan tentang TB perlu ditingkatkan kepada masyarakat.
45
Kegiatan – kegiatan yang dilakukan melalui pelatihan Peningkatan kapasitas
tenaga pengelola TB di fasyankes dan Peningkatan kapasitas pengelolaan TB ( Tes
Tuberkulin)
c. Persentase Desa UCI
Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa atau Kelurahan UCI adalah
desa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah
mendapat imunisasi dasar lengkap pada satu kurun waktu tertentu.
Pada tahun 2014 Perlaksanaan Program Imunisasi dalam mendukung UCI di
provinsi Sulawesi Barat belum mencapai target UCI yang ditetapkan sebesar 100%
Capaian Desa dengan UCI pada tahun 2014 sebesar 70,5%, mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2013 sebesar 81,4. Hal ini menandakan penurunan Kinerja
dalam kurun dua tahun terakhir. Perlu peningkatan penyuluhan kepada
masyarakat tentang pentingnya imunisasi dan sweeping program imunisasi oleh
petugas kesehatan kepada masyakat. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam
meningkatkan cakupan Desa UCI melalui Peningkatan kemampuan petugas
imunisasi dalam melaksanakan DQS dan EVM, dan Sweeping program imunisasi
46
d. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
Persentase penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air
minum yang berkualitas adalah perbandingan antara penduduk atau rumah
tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindung dengan
penduduk atau rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.
Pada tahun 2014 Capaian Program sebesar 61% dan belum mencapai target yang
ditentukan 70% serta mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 sebesar
74%.
Kegiatan yang dilakukan oleh Program penyehatan linkgungan pada tahun 2014
adalah pemicuan jamba sehat yang di fokuskan pada daerah yang termasuk dalam
intervensi Program Desa BangunMandar yang dilakukan bersama dengan
fasilitator Program BangunMandar Provinsi dan kabupaten.
6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya ketersediaan farmasi dan alat kesehatan yang
memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat.
Persentase ketersediaan obat dan vaksin adalah tersedianya obat dan vaksin yang
tersedia di sarana pelayanan kesehatan. Capaian kinerja ini belum tercapai. Pada
tahun 2014 target yang diharpan akan dicapai 100% dengan realisasi program
sebesar 60%, mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan dengan
tahun 2013 sebesar 80%.
47
Dalam peningkatan capaian ini diperlukan kerja keras dan kerja sama dengan
lintass program dan lintas sector khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan
kebutuhan obat dan vaksi. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Provinsi
sulawesi Barat pada tahun 2014 diantaranya Pengadaan Obat Buffer Stock IFP
Sulawesi Barat, Pemantauan dan Penulisan Penggunaan Obat Generik dan Obat
Indikator UKP4 di Kabupaten, Distribusi Obat.
7. Sasaran strategis 7 : Dokumen perencanaan dan anggaran sesuai standar dengan 1
(satu) indikator kinerja meningkatnya manajemen kesehatan yang ditandai
dengan tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran sesuai standar dan tepat
waktu. Pada tahun 2014 ditargetkan 100% dokumen tersusun sesuai standar dan
capaia 100%. Dokumen yang tersusun Renstra SKPD, Juknis Satker, RKAL, RKA
/DPA SKPD dan RKAP dan DPPA SKPD, LAKIP dan LPPD dan semuanya tersusun
tepat waktu sesuai standar.
48
8. Sasaran strategis 8 : Sasaran tenaga kesehatan yang lulus uji komptensi dengan
indikator kinerja teregistrasinya tenaga kesehatan. Indikator kinerja ini belum
tercapai. Pada tahun 2014 target yang akan dicapai 60% dengan capaian yang
masih jauh dari target 33,33%. Saat ini tenaga kesehatan yang melakukan registrasi
di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berjumlah 20% .Kewenangan untuk
penerbitan STR dilaksanakan oleh MTKI Kementerian Kesehatan RI Jakarta dan
Provinsi Sulawesi Barat hanya mengusulkan nama – nama yang memasukkan
berkas.
49
9. Sasaran 8 : Kabupaten dan Provinsi Menyusun profil kesehatan tiap tahunnya dan
memiliki Bank Data Kesehatan
Profil Kesehatan adalah dokumen data dan informasi yang disusun setiap tahunnya
untuk menggambarkan situasi pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Pada tahun
2014 ditetapkan 5 kabupaten dan 1 provinsi menyusun profil kesehatan dan
semuanya terlaksana. Selain itu di kabupaten dan provinsi terpasang jaringan
SIKNAS Online yang menjadi Bank Data Kesehatan berbasi teknologi. Kabupaten
dan Provinsi yang menyusunan profil kesehatan sebesar 100%. Kegiatan yang
dilakukan oleh dinas Kesehatan Provinsi adalah dengan memfasilitasi kabupaten
dalam melakukan pengumpulan data kesehatan ke Puskesmas, Pertemuan
pemutakhiran data Kesehatan Provinsi yang dilaksanakan di Mamuju. Selain itu
Provinsi memberikan honor bagi pengelola data kesehatan kabupaten masing-
masing.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROFIL KESEHATAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2013
62.2 65.967.3 72.4
77.15 81.983.9
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
JML
Persalinan Tenaga Kesehatan tahun 2005-2011
Dari 9 sasaran yang ada dan 21 indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan
kinerja utama (IKU) tahun 2014 terdapat 14 indikator kinerja yang belum mencapai
target
50
Langkah – Langka yang dilaksanakan dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
untuk mengatasi kendala :
1. Melakukan pelatihan tenaga Kesehatan untuk pembetukan Tim Poned di Puskesmas
2. Meningkatkan promosi kepada masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup
bersih dan sehat dengan melakukan koordinasi dengan kabupaten, lintas sektor dan
lintas program
3. Mendorong kerja sama dengan lintas sektor khususnya pemerintah desa dan
kecamatan untuk penguatam desa siaga di kabupaten
4. Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat tentang Penyakit TB
5. Peningkatan sweeping imunisasi
6. Advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya akses air bersih dan meningkatkan
kerja sama dengan
7. Mempermantap perencaan kebutuhan obat di provinsi dan kabupaten
8. Melakukan advokasi penggunaan obat kepada petugas pelayanan kesehatan
9. Melakukan advokasi ke MTKI pusat untuk penerbitan Surat Tanda Registrasi tenaga
kesehatan.
51
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
Pembiayaan kesehatan secara garis besar berasal dari tiga sumber yaitu pemerintah,
swasta (termasuk masyarakat), dan Pembiayaaan kesehatan secara garis besar berasall
dari tiga sumber yaitu pemerintah, swasta (termasuk masyarakat), dan bantuan luar
negeri. Di sektor pemerintah pembiayaan kesehatan digunakan untuk pembangunan,
pengadaan fisik dan non fisik. Sumber pembiayaan pembangunan kesehatan SKPD
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2014 berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 10 Tahun
2014 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berjumlah Rp 56.982.744.083,- terdiri dari
:
Tabel 3.3
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2014
No Uraian Anggaran Realisasi %
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
1 Belanja tidak langsung 8.353.443.083 7.520.209.654 90,03 %
2 Belanja langsung 30.915.782.000 24.284.746.664 78,55%
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
1 Dekonsentrasi 17.713.519.000 12.142.696.500 68,55%
Tabel 3.4
Perbandingan realisasi tahun 2014 terhadap target Tahun 2016
Indikator sasaran Indikator Kinerja
Program
Capaian
2014
Target
2016 Keterangan
Menurunnya
Angka Kematian
Cakupan komplikasi
kebidanan yang
70 Belum Mencapai
52
Ibu ditangani 57,75
Cakupan pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan
yang memiliki
kompetensi
kebidanan
87,75
86,2 tercapai
Persentase ibu hamil
yang mendapatkan
pelayanan antenatal
(Cakupan K4)
78,19 78,3 Tercapai
Menurunnya
Angka Kematian
Bayi
Cakupan Kunjungan
Neonatal Pertama
(KN1)
87,80 90 Belum Mencapai
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Bayi
88,80 90 Belum Mencapai
Terselenggaranya
Standarisasi dan
peningkatan Mutu
pelayanan
Kesehatan Dasar
dan rujukan
Persentase RS yang
terakreditasi
50 60 Belum Mencapai
Persentase RS
Provinsi/Kab yang
menerapkan SPM-RS
50 75 Belum Mencapai
Persentase
Puskesmas Rawat
Inap mampu PONED
55 52 Mencapai
Prevalensi Gizi
buruk menurun
Persentase Balita
ditimbang berat
badannya (D/S)
75,5 87,6 Belum Mencapai
53
Persentase Balita Gizi
Buruk mendapat
Perawatan
100 100 Mencapai
Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat
meningkat
menjadi 80 pada
tahun 2016
Persentase RT ber –
PHBS
51,66 80 Belum Mencapai
70% Persentase
Desa Siaga Aktif
pada tahun 2016
Persentase Desa
Siaga Aktif
49,30 70 Belum Mencapai
Menurunnya
Angka Penyakit
Menular dan tidak
menular serta
masalah
kesehatan lainnya
Angka penemuan
Kasus Malaria per
1000 penduduk
0,38 1,5 tercapai
Persentase kasus
baru TB Paru (BTA
Positif) yang
ditemukan
49 75 Belum Mencapai
Persentase desa UCI
meningkat
70,5 100 Belum Mencapai
Persentase penduduk
yang memiliki akses
terhadap air minum
berkualitas
42,7 80 Belum Mencapai
Tersedianya obat
dan vaksin
disarana
kesehatan
Persentase
Ketersediaan Obat
dan vaksin
60 100 Belum Mencapai
54
Meningkatnya
kualitas
Manajemen dan
Perencanaan
Bidang Kesehatan
Dokumen
perencanaan dan
anggaran tersususn
sesuai standar
100 100 Mencapai
Tenaga kesehatan
yang lulus uji
komptetensi
berisin
Teregistrasinya
tenaga kesehatan 20 70 Belum Mencapai
Kabupaten dan
Provinsi meyusun
Profil kesehatan
tiap tahun dan
memiliki bank
data kesehatan
100 % Kab memilki
profil kesehatan
menurut Jenis
Kelamin
100% 100% Mencapai
Dari tabel di atas terlihat masih ada beberapa realisasi indikator kinerja tahun 2014 yang
belum mencapai target bila dibandingkan dengan tahun terakhir Program Lima Tahunan
Rencana Strategis yaitu tahun 2016.
55
BAB IV PENUTUP
56
BAB IV PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategik yang
telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang didukung
indikator setingkat outcome, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja secara mandiri
menunjukan bahwa dari 21 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Tahun 2012, ada 14 indikator kinerja yang belum mencapai target
yaitu Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani belum tercapai dengan capaian
kinerja 86,19%, Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Antenatal (Cakupan
K4) belum tercapai dengan kinerja 99,85%, Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)
tercapai dengan belum capaian kinerja 97,55%, Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
tercapai dengan belum capaian kinerja mencapai 98,66%, Persentase Rumah sakit
terakreditasi tercapai dengan belum capaian kinerja 83,33%, Persentase RS Prov / Kab
yang menerapkan SPM rumah sakit belum tercapai dengan capaian kinerja 66,66%,
Persentase balita ditimbang berat badannya belum mencapai dengan capaian Kinerja
94,46%, Persentase RT ber-PHBS belum mencapai dengan capaian kinerja hanya 72,76%,
Persentase Persentase Desa Siaga Aktif belum mencapai dengan capaian kinerja hanya
75,86%, Persentase kasus TB baru (BTA+) yang ditemukan belum mencapai target dengan
capaian 65,33%, Persentase desa UCI belum mencapai target dengan capaian 70,5%,
Persentase Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
belum mencapai target dengan capaian kinerja 61%, Persentase ketersediaan Obat dan
vaksin belum mencapai target dengan capaian kinerja 60%, Teregistrasinya SDM
Kesehatan belum mencapai target dengan capaian kinerja 33,33%.
57
Pembiayaaan kesehatan dengan sumber pembiayaan dari APBD Tahun 2014 Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2014 terbagi menjadi 2 bagian yaitu
alokasi Belanja Langsung Rp 8.353.443.083,- Belanja Tidak Langsung Rp
30.915.782.000,- dan penyerapan Dana Belanja langsung untuk Tahun 2014 sebesar
24.284.746.664 (78,55)%
Saran:
Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun
mendatang disarankan untuk melakukan koordinasi dan advokasi kepada pihak
terkait untuk peningkatan capaian program di Dinas Kesehatan kabupaten.
FISIK
(%) Rp (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10
30,915,782,000 24,284,746,664 78.55 6,631,035,336
1. 1,655,432,000 1,025,255,486 61.93 630,176,514
` a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Provinsi 77,780,000 100.00 58,043,975 74.63 19,736,025
b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
ListrikProvinsi 303,600,000 100.00 186,990,511 61.59 116,609,489
c.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/OperasionalProvinsi 36,900,000 100.00 13,983,000 37.89 22,917,000
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Provinsi 26,800,000 100.00 24,954,000 93.11 1,846,000
e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Provinsi 31,302,000 100.00 10,735,000 34.29 20,567,000
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor Provinsi 64,625,000 100.00 48,716,500 75.38 15,908,500
g. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Provinsi 30,000,000 100.00 5,930,000 19.77 24,070,000
h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Provinsi 9,195,000 - - - 9,195,000
i.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per
Undang-UndanganProvinsi 5,160,000 100.00 3,442,000 66.71 1,718,000
j. Penyediaan Makanan dan Minuman Provinsi 39,750,000 100.00 16,883,500 42.47 22,866,500
k.Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
DaerahProvinsi 549,570,000 100.00 430,440,000 78.32 119,130,000
l.Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
DaerahProvinsi 420,750,000 100.00 175,137,000 41.62 245,613,000
m. Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Provinsi 60,000,000 100.00 50,000,000 83.33 10,000,000
2. 3,089,758,320 2,830,374,293 91.61 259,384,027
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Provinsi 2,819,488,320 100.00 2,622,196,800 93.00 197,291,520
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Provinsi 153,120,000 100.00 127,390,389 83.20 25,729,611
c.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalProvinsi 117,150,000 100.00 80,787,104 68.96 36,362,896
3. 102,900,000 98,580,000 95.80 4,320,000
a.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
PerlengkapannyaProvinsi 102,900,000 100.00 98,580,000 95.80 4,320,000
4. 60,000,000 51,600,000 86.00 8,400,000
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal Provinsi 60,000,000 100.00 51,600,000 86.00 8,400,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
MASALAH KETKEUANGAN
2
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
SUMBER DANA : APBD PROVINSI SULAWESI BARAT
SKPD : DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
POSISI : DESEMBER 2014
NO. SATUAN KERJA / PROGRAMLOKASI(KAB/K
EC/DESA)
JUMLAH PAGU
(Rp)
REALISASISISA ANGGARAN
(Rp)
5. 399,700,030 355,485,500 88.94 44,214,530
a.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPDProvinsi 2,000,000 100.00 2,000,000 100.00 -
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Provinsi 7,250,000 100.00 6,015,000 82.97 1,235,000
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Provinsi 3,050,000 100.00 3,050,000 100.00 -
d. Penyusunan RKA/DPA-SKPD Provinsi 19,850,000 100.00 17,850,000 89.92 2,000,000
e. Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Provinsi 9,800,000 100.00 9,700,000 98.98 100,000
f.Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan DaerahProvinsi 25,200,000 100.00 25,200,000 100.00 -
g.Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban SKPDProvinsi 2,000,000 100.00 2,000,000 100.00 -
h. Pertemuan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Provinsi 99,600,000 100.00 77,502,500 77.81 22,097,500
i.Bimbingan Teknis Penyusunan
Pertanggungjawaban BelanjaProvinsi 99,010,030 100.00 99,010,000 100.00 30
j. Koordinasi Penyelesaian Hibah Asset Daerah Provinsi 131,940,000 100.00 113,158,000 85.76 18,782,000
6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,542,728,900 2,650,957,157 74.83 891,771,743
a.Monitoring Farmasi Komunitas dan Klinik di
Rumah Sakit6 Kab 77,420,000 100.00 33,470,000 43.23 43,950,000
b. Pertemuan Penggunaan Anti Biotika yang Rasional Provinsi 143,788,300 100.00 143,788,300 100.00 -
c. penyediaan Data Stock Obat di Instalasi Farmasi Provinsi 34,200,000 100.00 8,400,000 24.56 25,800,000
d. Pengadaan Obat Buffer Stock IFP Sulawesi Barat Provinsi 630,830,000 100.00 337,926,840 53.57 292,903,160
e.Pemantauan & Penulisan Penggunaan Obat
Generik dan Obat Indikator UKP4 di Kab.6 Kab 156,240,000 100.00 112,956,000 72.30 43,284,000
f. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kefarmasian Provinsi 53,885,000 83.33 28,210,000 52.35 25,675,000
g. Distribusi Obat Provinsi 53,000,000 83.33 10,770,000 20.32 42,230,000
h. Pemantauan Indikator Peresepan Obat Provinsi 293,240,000 66.67 180,065,000 61.41 113,175,000
i. Pelayanan Kefarmasian Provinsi 2,022,667,000 100.00 1,795,371,017 88.76 227,295,983
j.Pertemuan Evaluasi Program Kefarmasian dan Alat
KesehatanProvinsi 77,458,600 - - - 77,458,600
7. 130,865,000 102,790,000 78.55 28,075,000
a.Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan
Bahan Berbahaya6 Kab 130,865,000 100.00 102,790,000 78.55 28,075,000
8. 534,600,000 429,491,500 80.34 105,108,500
a.Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh
KesehatanProvinsi 65,710,000 100.00 52,800,000 80.35 12,910,000
b. Pembinaan Petugas Promosi Kesehatan Provinsi 150,946,500 100.00 135,623,000 89.85 15,323,500
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
c. Penilaian dan Pemilihan Kader Berprestasi Provinsi 156,946,500 100.00 123,311,500 78.57 33,635,000
d. Penyebaran Informasi Rumah Tangga Ber-PHBS Provinsi 160,997,000 100.00 117,757,000 73.14 43,240,000
9. 2,158,067,000 1,725,575,400 79.96 432,491,600
a.Pelatihan Manajemen Pengelola Program Gizi di
PKM6 Kab 296,880,000 100.00 252,770,000 85.14 44,110,000
b. Pengembangan KP-ASI dan Pojok ASI 6 Kab 80,560,000 100.00 58,560,000 72.69 22,000,000
c. Penyusunan Perda ASI 6 Kab 299,070,000 100.00 132,146,300 44.19 166,923,700
d. Training of Trainer (TOT) MP-ASI Provinsi 154,975,000 100.00 126,251,000 81.47 28,724,000
e. Rakor Gugus Gemas Percepatan Perbaikan Gizi Provinsi 71,600,000 100.00 64,368,100 89.90 7,231,900
f. Pengumpulan Data Pemantauan Status Gizi 6 Kab 234,480,000 100.00 215,440,000 91.88 19,040,000
g.Pelatihan Konseling Pemberian Makanan pada
1000 HPKProvinsi 331,700,000 100.00 292,715,000 88.25 38,985,000
h.Peningkatan Pelayanan Gizi Partisipasi pada 1000
Hari Pertama KehidupanProvinsi 332,692,000 100.00 301,920,000 90.75 30,772,000
i.Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pemetaan
Masalah Gizi di Daerah Bangun MandarProvinsi 356,110,000 100.00 281,405,000 79.02 74,705,000
10. 714,964,500 624,315,000 87.32 90,649,500
a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Provinsi 119,265,000 100.00 114,457,500 95.97 4,807,500
b.Penilaian dan Pembinaan Dalam Rangka Lomba
Desa/Kelurahan Tingkat ProvinsiProvinsi 27,202,000 100.00 18,790,000 69.08 8,412,000
c. Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Air 6 Kab 236,865,000 100.00 232,747,500 98.26 4,117,500
d. Pemicuan Jamban Sehat Provinsi 311,980,000 100.00 245,230,000 78.60 66,750,000
e. Penilaian Sekolah Dasar Peduli Sanitasi Provinsi 19,652,500 100.00 13,090,000 66.61 6,562,500
11. 2,418,647,000 1,740,839,700 71.98 677,807,300
a. Sero Survey Provinsi 155,000,000 100.00 85,410,000 55.10 69,590,000
b. VCT Program HIV AIDS 6 Kab 186,675,000 100.00 123,280,000 66.04 63,395,000
c. Bimbingan Teknis PD3I 6 Kab 46,990,000 100.00 28,250,000 60.12 18,740,000
d. Pertemuan Sosialisasi Kesehatan Matra 6 Kab 87,286,000 100.00 87,286,000 100.00 -
e.Peningkatan Kemampuan Prtugas Imunisasi dalam
melaksanakan DQS dan EVM4 Kab 114,430,000 100.00 75,815,000 66.25 38,615,000
f. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 6 Kab 200,000,000 100.00 123,030,000 61.52 76,970,000
g.Pertemuan Evaluasi TGC Petugas Surveilans dan
Respon KLBProvinsi 98,196,000 100.00 81,686,000 83.19 16,510,000 -
h. Peningkatan Pengetahuan Kader Posbindu Provinsi 168,000,000 100.00 132,255,700 78.72 35,744,300
i.Peningkatan kapasitas Tenaga Pengelola TB di
Fasyankes6 Kab 193,175,000 100.00 168,115,000 87.03 25,060,000
j.Profil Pengendalian Penyakit dan Kesehatan
Lingkungan (P2KL)6 Kab 50,000,000 100.00 45,160,000 90.32 4,840,000
k. Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian Eliminasi Malaria 6 Kab 41,925,000 100.00 28,540,000 68.07 13,385,000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
l. Pertemuan Koordinasi Pos Maldes 6 Kab 145,710,000 100.00 114,170,000 78.35 31,540,000
m.Peningkatan Kapasitas Pengelolaan TB (Test
Tuberkulin)Provinsi 135,550,000 100.00 94,640,000 69.82 40,910,000
n. Investigasi dan Penanggulangan KLB 6 Kab 50,000,000 100.00 8,220,000 16.44 41,780,000
o. Fasilitasi Cool Room 6 Kab 24,300,000 100.00 24,300,000 100.00 -
p.Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan
MatraProvinsi 44,960,000 100.00 31,835,000 70.81 13,125,000
q. Sweeping Program Imunisasi Provinsi 48,480,000 100.00 7,620,000 15.72 40,860,000
r.
Peningkatan Penemuan Kasus Program
Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut
(ISPA)
2 Kab 167,260,000 100.00 132,957,000 79.49 34,303,000
s. Dukungan Operasional Program Imunisasi Provinsi 53,600,000 100.00 52,900,000 98.69 700,000
t. Bimbingan Teknis Surveilans Provinsi 77,100,000 11.11 7,880,000 10.22 69,220,000
u. Pembinaan Kesehatan Matra Provinsi 44,710,000 100.00 40,830,000 91.32 3,880,000
v. Pelacakan Kasus Malaria DTPK Provinsi 162,960,000 100.00 143,340,000 87.96 19,620,000
w. Rapid Survey (RVS) Program Penyakit Kusta 6 Kab 122,340,000 100.00 103,320,000 84.45 19,020,000
12. 7,968,637,700 6,587,383,168 82.67 1,381,254,532
a. Penilaian Lomba RS Sayang Ibu dan Bayi Provinsi 34,431,250 100.00 32,036,000 93.04 2,395,250
b.Pertemuan SAK/SIMAK BMN Program Bina Upaya
Kesehatan (BUK)Provinsi 195,294,000 100.00 181,771,900 93.08 13,522,100
c. Workshop Kesiapan Fasilitasi Kesehatan 6 Kab 598,545,000 100.00 563,858,000 94.20 34,687,000
d. Monev Terpadu Kesiapan Pelayanan Kesehatan 6 Kab 68,730,000 100.00 65,784,500 95.71 2,945,500
e. Sosialisasi Institusi Wajib Lapor Pengguna NAFZA 6 Kab 108,305,000 100.00 102,833,500 94.95 5,471,500
f.Rapat Koordinasi dalam rangka Pembentukan
Jejaring SPGDT Regional1 Kab 138,730,000 100.00 117,213,000 84.49 21,517,000
g.Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD
Poliklinik Kantor Gubernur Sulawesi BaratProvinsi 139,000,000 100.00 54,270,000 39.04 84,730,000
h.Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
UPTD PoliklinikProvinsi 360,000,000 100.00 341,953,968 94.99 18,046,032
i.Peningkatan Kapasitas Petugas Institusi Penerima
Wajib Lapor Pengguna NapzaProvinsi 198,210,000 100.00 183,644,700 92.65 14,565,300
j.
Pemutakhiran Data Rekapitulasi Laporan RS dalam
rangka Penyusunan Profil Pelayanan Kesehatan
Rujukan di Sulbar
6 Kab 181,870,000 100.00 153,220,000 84.25 28,650,000
k.Rakornis Pelaksanaan Alur Rujukan di Tingkat
Primer dan SekunderProvinsi 347,330,000 100.00 275,170,000 79.22 72,160,000
l. Visitasi Standar Pelayanan Kesehatan Rujukan Provinsi 23,091,250 100.00 10,610,000 45.95 12,481,250
m.Validasi Data Workshop Kesiapan Fasilitas
Kesehatan dalam JKNProvinsi 249,500,000 100.00 222,770,000 89.29 26,730,000
n. Evaluasi Pasca Pelatihan Poned Provinsi 50,085,000 100.00 46,625,000 93.09 3,460,000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
o. Layanan Kesehatan Daerah Bermasalah Kesehatan Provinsi 338,900,000 100.00 191,304,600 56.45 147,595,400
p. Pelatihan Laboratorium Tingkat Dasar Provinsi 311,200,000 100.00 304,960,100 97.99 6,239,900
r.Pelayanan Kesehatan Bergerak di Desa Bangun
Mandar dan DTPK6 Kab 894,028,000 100.00 822,036,000 91.95 71,992,000
s. Enmergency Nursing Int