DINAS KESEHATAN KOTA PADANG - bappeda.padang…bappeda.padang.go.id/.../09012015115223RENSTRA-DKK... · Dinas Kesehatan Kota Padang ... kembali terhadap kebijakan pembangunan kesehatan

i

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2019

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

i

- 1 -

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA PADANG TAHUN 2014-2019

Pada hari Rabu tanggal 26 bulan November tahun 2014 bertempat di Hotel Diniya Suaso, Jl. Asahan Komplek GOR Agus Salim Padang, telah diselenggarakan verifikasi Rencana Strategis SKPD yang dihadiri oleh unsur SKPD dan Tim Verifikasi Renstra SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Verifikasi dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019.

2. Untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Padang dengan program pembangunan daerah yang diterapkan dalam RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019.

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan terhadap Dinas Kesehatan Kota Padang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program / Kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan Program dalam RPJMD Kota Padang 2014-2019

2. Indikator kinerja dan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan indikator kinerja dan target kinerja dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019.

3. Sistematika penyusunan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kota Padang, telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Hasil Verifikasi, KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA PADANG

( Drg. Hj. EKA LUSTI, MM )

NIP. 19630710 199003 2 001

Padang, tanggal 26 November 2014

KETUA TIM VERIFIKASI BIDANG.......................................................

(...............................................................)

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG

(Ir. H. HERVAN BAHAR, MM)

Pembina Utama / Nip. 19581218 199108 1 001

Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass Air Pacah Padang Telp.( 0751) 462619

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

NOMOR Tahun 2014

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG 2014-2019

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renstra-SKPD) Kota Padang memuat arah

kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama

kurun waktu 5 (lima) Tahun telah ditetapkan dengan

Keputusan Walikota Padang Nomor 537 Tahun 2014

tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2014-2019;

b. bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota

Padang disusun untuk memberikan kepastian

kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan

Dinas Kesehatan Kota Padang;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD

ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah

disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Kota Padang tentang Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Kota Padang Tahun 2014-2019;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS KESEHATAN

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang

Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah

Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4405);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

mayarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.

8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun

2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun

2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah

Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);

19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008

Nomor 01);

20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran

Daerah Tahun 2014 Nomor 6).

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

KESATU : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun

2014-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada dictum

Kesatu merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan

Dinas Kesehatan Kota Padang dalam melaksanakan

Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi SKPD yang telah ditetapkan dan bahan acuan dalam

evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 17 Desember 2014

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA PADANG

EKA LUSTI

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah, SWT karena telah selesainya

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2014-2019.

Dokumen ini memuat informasi mengenai rencana pembangunan bidang

kesehatan selama lima tahun, disusun sebagai pedoman bagi pemangku

kepentingan dalam mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Padang.

Renstra Dinas Kesehatan Kesehatan Kota Padang ini masih jauh dari kata

sempurna, hal ini disebabkan karena kurangnya sumber baik sumber daya data

maupun sumber daya manusia. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan

saran demi penyempunaannya dimasa mendatang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan rasa terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam

penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Desember 2014

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang

Drg. Hj. Eka Lusti, MM

NIP. 19630710 199003 2 001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i

DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ................................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ............................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................ 3

1.3 Maksud dan Tujuan.......................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan ....................................................... 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG ...... 6

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD ........................... 6

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Padang ........................... 10

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang ...................... 12

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

Kota Padang ................................................................. 15

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ....... 18

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Kesehatan Kota Padang ............................................ 18

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih .............................................................. 21

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Barat ...................................... 25

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis ............................................... 27

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN ........................................................................................ 28

4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Padang ............................. 28

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ........................... 29

4.3 Strategi dan Kebijakan ..................................................... 31

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ................ 36

iii

5.1 Rencana Program ........................................................... 36

5.2 Rencana Kegiatan........................................................... 37

5.3 Indikator Kinerja ............................................................ 40

5.4 Kelompok Sasaran .......................................................... 41

5.5 Pendanaan indikatif......................................................... 42

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD .............................................................................. 43

BAB VII PENUTUP .......................................................................................... 48

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.

Tabel 2.2.

Tabel 2.3.

Kebutuhan tenaga medis dan paramedis

Perkembangan sarana dan prasarana kesehatan

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun

2009-2013

10

11

13

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi membawa implikasi perubahan mendasar dalam

tatanan pemerintahan, sehingga terjadi juga perubahan peran dan fungsi

birokrasi mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah.Perubahan yang

mendasar itu memerlukan juga pengembangan kebijakan yang mendukung

penerapan desentralisasi dalam mewujudkan pembangunan kesehatan

sesuai kebutuhan Daerah dan diselenggarakan secara efisien, efektif dan

berkualitas.

Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu

sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan

pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya

peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan

rehabilitasi sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Selain itu

pembangunan bidang kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan dan

memelihara mutu lembaga pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan

sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan sarana prasarana dalam

bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh

masyarakat. Dalam kerangka desentralisasi, pembangunan bidang

kesehatan ditujukan untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang

kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan

cara memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan potensi daerah

untuk kepentingan daerah dan prioritas Nasional dalam mencapai

pembangunan kesehatan jangka menengah tahun 2020 dan jangka

panjang pada tahun 2025.

2

Selain hal-hal di atas, berbagai perubahan dan perkembangan dalam

skala luas turut mempengaruhi perubahan arah pembangunan kesehatan

di masa yang akan datang, sebagai berikut :

1. Perubahan-perubahan mendasar pada dinamika kependudukan yang

mendorong lahirnya transisi demografis dan epidemiologis.

2. Temuan-temuan substantial dalam ilmu dan teknologi kedokteran yang

membuka cakrawala baru dalam memandang proses hidup sehat, sakit

dan mati.

3. Tantangan global sebagai akibat kebijakan perdagangan bebas, serta

pesatnya revolusi dalam bidang informasi, telekomunikasi dan

transportasi.

4. Perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap derajat dan upaya

kesehatan.

5. Demokratisasi disegala bidang yang menuntut pemberdayaan dan

kemitraan dalam pembangunan kesehatan.

6. Jaminan Kesehatan Nasional dengan sasaran semua penduduk

mendapat jaminan kesehatan (total caverage) pada tahun 2019.

Untuk dapat meningkatkan daya tangkal dan daya juang

pembangunan kesehatan yang merupakan modal utama pembangunan

nasional, tinjauan kembali terhadap kebijakan pembangunan kesehatan

merupakan suatu keharusan. Perubahan pemahaman akan konsep sehat

dan sakit serta makin kayanya khasanah ilmu pengetahuan dengan

informasi tentang determinan penyebab penyakit yang multifaktorial, telah

menggeser paradigma pembangunan kesehatan yang lebih mengutamakan

pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Pentingnya

penerapan PARADIGMA SEHAT merupakan upaya untuk lebih

meningkatkan kesehatan bangsa yang bersifat proaktif. Paradigma sehat

tersebut merupakan model pembangunan kesehatan yang dalam jangka

panjang mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri dalam

menjaga kesehatan mereka sendiri, melalui kesadaran yang lebih tinggi

pada pentingnya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif

.

3

1.2 Landasan Hukum

Berbagai peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum

dalam penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Kota

Padang Tahun 2015 - 2019, yaitu :

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) tentang hak untuk

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan

lingkungan yang baik dan sehat dan hak mendapatkan pelayanan

kesehatan.

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014.

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Kepmenkes RI No.32/Menkes/SK/I/2013 Tentang Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014

10. Kepmenkes No. 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota

11. Peraturan Daerah Kota Padang No. 09 Tahun 2009 tentang RPJMD

Tahun 2009 - 2014.

12. Peraturan Daerah Kota Padang No. 6 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Padang

Tahun 2014-2019

4

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Kota Padang Tahun

2014-2019 bertujuan menguraikan langkah terpilih untuk mencapai tujuan-

tujuan Program Pembangunan Daerah sub sektor kesehatan. Langkah

terpilih tersebut diformulasikan sebagai Strategi Program Intervensi untuk

menjadi acuan dalam penyusunan program/kegiatan yang berkaitan

dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan

demikian, rencana pembangunan tahunan daerah sub sektor kesehatan

yang akan disusun, mencerminkan prioritas pembangunan kesehatan

daerah yang sejalan dengan visi Kementerian Kesehatan yaitu “Masyarakat

Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota

Padang Tahun 2014 – 2019 :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hkum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Padang

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Kesehatan Kota Padang

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang

5

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota

Padang

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Perwako Padang Nomor 54 Tahun 2012, Kepala Dinas

mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan

pengelolaan Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan demi terwujudnya pengelolaan dinas yang akuntabel untuk

mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Menyusun kebijakan teknis Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pengelolaan

kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna

2. Merumuskan sasaran strategis berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk pencapaian pengelolaan Dinas Kesehatan

demi terwujudnya pengelolaan kesehatan yang akuntabel

3. Merumuskan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan Dinas Kesehatan

dapat terukur secara tepat dan optimal

4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas

Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

agar penyelenggaraan urusan dinas kesehatan dapat terukur secara

tepat dan optimal

5. Menyelenggarakan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya

kesehatan daerah

6. Mengendalikan penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-

tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran

7

7. Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas

Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif

8. Mengarahkan penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi

tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran

9. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna

mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif

10. Melaporkan penyelenggaraan urusan pengelolaan Dinas Kesehatan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai

bentuk akuntabilitas kinerja

11. Pengguna anggaran dinas

12. Pengguna barang dinas diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Aset

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Kepegawaian

3. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :

a. Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus

b. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak

c. Seksi Gizi

4. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :

a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

b. Seksi Wabah dan Bencana

c. Seksi Kesehatan Lingkungan

8

5. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan, terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan SDM dan Diklat

b. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat

c. Seksi Registrasi dan Akreditasi

6. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari :

a. Seksi Jaminan Kesehatan

b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan

c. Seksi Kefarmasian

9

10

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Padang

1. Dana

Dana untuk pembiayaan program kesehatan pada tahun 2014 adalah

Rp. 133.347.449.942,35 atau 16% dari total dana APBD Belanja Langsung

tahun 2014 (Rp. 830.839.415.009,60), jumlah ini telah melebihi minimal

10% dari dana APBD di luar gaji (UU No.36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan)

2. Sumber daya manusia (Tenaga)

Jumlah tenaga di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2014

sebesar 1.005 orang dengan perbandingan jabatan fungsional tertentu

dan jabatan fungsional umum masing-masing 84% dan 16%. Dengan

adanya program Jaminan Kesehatan Nasional, maka tenaga yang ada

belum mencukupi untuk melakukan pelayanan kesehatan yang optimal

Kurangnya jumlah tenaga yang tersedia untuk beberapa jenis tenaga

kesehatan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Kebutuhan tenaga medis dan paramedis

No Jenis Tenaga Kebutuhan Yang

tersedia

Kekurangan

1 3

4 5 6

7 8 9

Dokter Apoteker

Perawat Bidan Perawat Gigi

Sanitarian Petugas Gizi Rekam Medis

100 7

300 300 44

44 44 22

47 3

207 240 32

41 39 11

53 4

93 60 8

3 5 11

Sumber : Subag Kepegawaian Tahun 2014

3. Sarana dan Prasarana

Perkembangan sarana dan prasarana kesehatan dapat dilihat pada tabel

berikut :

11

Tabel 2.2. Perkembangan sarana dan prasarana kesehatan

No Sarana dan Prasarana 2012 2013

1

2

3

5

6

7

Puskesmas

Puskesmas Pembantu

Puskesmas Keliling roda 4

Posyandu

Poskeskel

Desa Siaga

22

62

22

864

29

104

22

63

22

867

29

104

Sarana dan Prasarana Lain :

1. Rumah Sakit Umum Kemenkes : 1 buah

2. Rumah Sakit Umum Kota : 1 buah

3. Rumah Sakit Umum TNI/POLRI : 2 buah

4. Rumah Sakit Umum BUMN : 1 buah

5. Rumah Sakit Umum Swasta : 7 buah

6. Rumah Sakit Jiwa : 1 buah

7. Rumah Sakit Jiwa Swasta : 1 buah

8. Rumah Sakit Bersalin : 10 buah.

9. Rumah sakit Khusus Lainnya : 5 buah

10. Rumah Bersalin : 28 buah

11. Balai Pengobatan/ Klinik : 44 buah

12. Praktek Dokter Perorangan : 592 buah

13. Praktek Pengobatan Tradisional : 46 buah

14. Posyandu : 864 buah

15. Apotek : 151 buah.

16. Toko Obat : 29 buah.

17. GFK : 1 buah

12

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang

Berdasarkan Kepmenkes No. 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota, terdapat 18

indikator yang wajib dipenuhi seperti terlihat pada tabel 1.

Beberapa indikator yang belum mencapai target diantaranya :

1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

3. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

4. Cakupan kunjungan bayi

5. Capaian cakupan kelurahan UCI

6. Capaian cakupan pelayanan anak Balita

7. Capaian cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

8. Capaian cakupan peserta KB aktif

9. Capaian penemuan pasien baru BTA positif

10. Capaian cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

13

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2009-2013

No Indikator Kinerja Target SPM Realisasi Capaian Rasio Capaian

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

1 Cakupan kunjungan ibu hamil K4

94 90 91 91 93

89,26 90,30 94,04 92,23 92,15 94,96 100,33 103,34 101,35 99,09

2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

90 60 63 67 72

50,30 77,81 100,00 97,97 37,17 55,89 129,68 158,73 146,22 51,63

3

Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

89 88 90 91 92

87,83

90,57 93,10 92,25 91,42 98,69 102,92 103,44 101,37 99,37

4 Cakupan pelayanan nifas 50 84 86 88 90

54,88 90,57 86,38 88,32 88,45 109,76 107,82 100,44 100,36 98,28

5 Cakupan neonatus dengan

komplikasi yang ditangani 85 89 89 89 89

88,46 97,30 82,68 100,00 21,59 104,07 109,33 92,90 112,36 24,26

6 Cakupan kunjungan bayi 89 90 91 92 93

89,77 96,75 77,37 81,44 91,67 100,87 107,50 85,02 88,52 98,57

7 Ckupan desa/ kelurahan Universal Child

90 87 90 92 95

86,54 100,00 95,19 75,00 69,23 96,16 114,94 105,77 81,52 72,87

8 Cakupan pelayanan anak balita

60 78 80 82 84

53,19 79,71 63,18 63,42 81,33 88,65 102,19 78,98 77,34 96,82

9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI

pada anak usia 6-24 bln

100 100 100 100 100

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 Cakupan balita gizi buruk

mendapat perawatan 100 100 100 100 100

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100 100 100 100 100 2,31 92,88 94,53 93,51 92,80 92,31 92,88 94,53 93,51 92,80

14

12 Cakupan peserta KB aktif

70 73 74 75 75

72,94 75,84 66,73 81,66 66,21 104,20 103,89 90,18 108,88 88,28

13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

a. AFP Rate per 100.000

penduduk < 15 tahun

1

100 100 100 100

120 100,00 270,50 120,00 350 12000 100,00 270,50 120,00 350,00

b. Penemuan penderita pneumonia balita

90 60 70 80 90

9,47 9,71 6,76 4,02 1,26 10,52 16,18 9,66 5,03 1,40

c. Penemuan pasien baru TB BTA positif

85 70 70 70 70

56,54 61,99 70,13 65,68 64,69 66,52 88,56 100,19 93,83 92,41

d. Penderita DBD yang ditangani

80 100 100 100 100

100 100,00 100,00 100,00 100,00 125,00 100,00 100,00 100,00 100,00

e. Penemuan penderita diare

100 100 100 100 100

123 35,16 35,74 48,80 23,53 123,00 35,16 35,74 48,80 23,53

14

Cakupan pelayanan

kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

100 100 100 100 100

100 121,91 91,37 52,24 58,56 100,00 121,91 91,37 52,24 58,56

15

Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100 100 100 100 100

100 0,92 11,34 8,95 15,80 100,00 0,92 11,34 8,95 15,80

16

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberiakn sarana kesehatan

RS di kab/kota

85 100 100 100 100 100

100,00 27,71 112,50 100,00 117,65 100,00 27,71 112,50 100,00

17

Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan

epidemiologi < 24 jam

97 97 98 99 100 100

100,00 96,00 100,00 100,00 103,09 103,09 97,96 101,01 100,00

18 Cakupan desa siaga aktif 40 50 55 80 65

38,46 23,08 27,88 100,00 100,00 96,15 46,16 50,69 125,00 153,85

15

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Kesehatan Kota Padang

1. Tantangan

a. Jaminan Kesehatan Nasional

Sejak 1 Januari 2014 Pemerintah memberlakukan sistem

Jaminan Kesehatan Nasional bekerja sama dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk memberikan pelayanan

kesehatan, Dinas kesehatan sebagai penyelenggara pemerintahan

di bidang kesehatan harus lebih meningkatkan mutu pelayanan

kesehatan dengan melengkapi sarana dan prasarana di

Puskesmas. Kualitas dan kuantitas SDM juga perlu diperhatikan

sehingga pelayanan yang diberikan lebih bermutu dan proporsi

antara jumlah penduduk dengan tenaga kesehatan terpenuhi.

b. Target MDG’s 2015

Masih tersisa satu tahun lagi untuk mencapat target MDG’s,

sementara hingga tahun 2013 masih ada beberapa indikator yang

belum mencapai target. Bukan hanya tugas dinas kesehatan

semata tetapi butuh keterlibatan banyak pihak dalam upaya

percepatan pencapaian target MDG’s.

c. Puskesmas terakreditasi

Pemerintah merencanakan seluruh Puskesmas akan diubah

statusnya menjadi terakreditasi, rencana tersebut dapat dipahami

karena dengan menjadi akreditasi, Puskesmas dapat memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan

kesehatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Masalahnya adalah

bagaimana mempercepat proses pengusulan Puskesmas untuk

memperoleh izin untuk mengelola keuangannya.

16

d. Puskesmas ISO

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 128/Menkes/SK/2004 dijelaskan bahwa Puskesmas adalah

unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang

bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan

di wilayah kerja.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan

kabupaten/kota, Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian

dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kab/kota dan

merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak

pembangunan kesehatan di Indonesia.

Dalam menghadapi tuntutan pelayanan bagi pasien, dinas

kesehatan kota terus berusaha untuk dapat meningkatkan

pelayanan guna memuaskan pasien dan membangun

kesetiaannya, salah satu dengan menjadikan Puskesmas ISO.

Sertifikat ISO seakan sudah menjadi kebutuhan bagi institusi

yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat,

termasuk pelayanan kesehatan publik. Sebenarnya fungsi utama

eksistensi puskesmas sebagai unit public servise adalah upaya

promotif dan preventif terhadap resiko kesakitan di tengah

masyarakat yang dilayaninya. Sedangkan sertifikat ISO

berhubungan dengan fungsi kuratif Puskesmas. Bila fungsi kuratif

berhubungan dengan upaya kesehatan perorangan (UKP), maka

fungsi promotif dan preventif berkaitan dengan upaya kesehatan

masyarakat (UKM). Jadi, relevansi sertifikat ISO lebih ditujukan

pada Puskesmas plus yakni puskesmas yang menjalankan fungsi

kuratif berupa rawat inap dan rawat jalan secara simultan

2. Peluang

Yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan kesehatan

adalah adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN dimulai

secara serempak di seluruh Indonesia sejak 1 Januari 2014. Dalam

pelayanannya di fasilitas kesehatan tingkat pertama, JKN sudah

17

menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada saat

pendaftaran. SIM JKN dijalankan secara online yang mengharuskan

penggunaan provider internet. Aplikasi ini jelas memberikan manfaat

bagi Puskesmas dalam menjalankan manajemen program dan

manajemen pasien.

BPJS memberikan kapitasi kepada Puskesmas berdasarkan jumlah

peserta yang terdaftar di wilayah kerja Puskesmas. Besaran kapitasi

yang diterima diperuntukan 60% untuk jasa pelayanan dan 40% untuk

biaya operasional pelayanan kesehatan. Hal ini menjadi peluang bagi

Puskesmas untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam mendukung

pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.

18

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang

Dari 18 (delapan belas) indikator kinerja yang harus dicapai setiap

tahunnya, beberapa indikator yang belum mencapai target diantaranya :

a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menurun dari 89,26% di

tahun 2009 menjadi 37,17% di tahun 2013, sementara target yang

harus dicapai adalah 72%. Perbedaan ini disebabkan karena penyebut

yang berbeda, dimana pata tahun 2012 sasarannya adalah ibu hamil

komplikasi yang datang berkunjung ke sarana kesehatan, sementara

sasaran pada tahun 2013 adalah estimasi 20% dari total ibu hamil.

Masalah dalam pencapaian target ini adalah :

- Pemantauan wilayah setempat belum berjalan dengan baik di setiap

Puskesmas

- Defenisi operasional tentang komplikasi kebidanan belum dipahami

oleh petugas pengelola KIA di Puskesmas

b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun

2013 adalah 91,42%, masih di bawah target 92%. Masalah dalam

pencapaian target ini adalah :

- Masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun

- Masih ada persalinan pada suku tertentu ditolong oleh keluarga

sendiri

- PWS yang belum berjalan maksimal pada setiap Puskesmas

c. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani pada tahun 2013

adalah 21,59 % jauh di bawah target 89%, capaian ini turun dari tahun

2009 karena perbedaan sasaran. Tahun 2009 sasaran adalah semua

kasus yang ditemukan, sementara tahun 2013 sasaran yang digunakan

adalah sasaran estimasi 15% dari bayi baru lahir. Masalah dalam

19

pencapaian target ini adalah :

- Pemantauan kohort bayi belum berjalan dengan baik di tiap

Puskesmas

- Pemantauan petugas KIA tentang definisi operasional cakupan

neonatus komplikasi masih kurang

d. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2013 adalah 91,67%, cakupan ini

sedikit di bawah target 93%, terjadi peningkatan cakupan sebesar 1,9%

dari tahun 2009. Masalah yang ditemukan dalam pencapaian target ini

adalah :

- Dari 4 indikator pelayanan kesehatan bayi, jika ada salah satu tidak

terlaksana maka tidak bisa di catat sebagai kunjungan bayi

- Petugas ada yang belum paham tentang teknik dan cara SDIDTK

- Peran serta masyarakat masih rendah untuk membawa bayi imunisasi

dan penimbangan pada bayi

e. Capaian cakupan kelurahan UCI menurun dari 86,54% di tahun 2009,

menjadi 69,23% di tahun 2013, sementara target yang harus dicapai

adalah 95%. Masalah dalam pencapaian target ini adalah :

- Tingkat partisipasi masyarakat untuk imunisasi anak masih rendah

- Untuk tahun 2013 ada tambahan jenis imunisasi bayi sehingga jika

imunisasi tersebut tidak lengkap maka kelurahan belum bisa

dikategorikan UCI

f. Capaian cakupan pelayanan anak Balita tahun 2013 meningkat dari

53,19% di tahun 2009 menjadi 81,33% di tahun 2013, tetapi masih

rendah dari target yaitu 84%. Masalah dalam pencapaian target ini

adalah :

- Jika salah satu indikator pelayanan kesehatan balita tidak terpenuhi,

maka tidak bisa dicatat sebagai kunjungan balita

- Petugas ada yang belum paham tentang teknik dan cara SDIDTK

- Peran serta masyarakat masih rendah untuk membawa Balita ke

sarana pelayanan kesehatan seperti Posyandu, Pustu atau ke

Puskesmas untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan

perkembangan Balita nya

20

g. Capaian cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

meningkat dari 92,31% di tahun 2009, menjadi 92,80% di tahun 2013.

Sementara target yang dicapai adalah 100%. Masalah dalam pencapaian

target ini adalah :

- Sekolah kurang perhatian terhadap program UKS

- Tenaga pengelola UKS di Puskesmas sering berganti

- Minimnya UKS KIT

- Dukungan dana operasional yang kurang memadai

h. Capaian cakupan peserta KB aktif menurun dari 72,94% di tahun 2009

menjadi 66,21% di tahun 2013, sementara target yang harus dicapai

adalah 75%. Masalah dalam pencapaian target ini adalah :

- Pemantauan dan pelaksanaan kohort KB belum berjalan maksimal

- Pendataan akseptor KB belum dilakukan secara baik oleh petugas KB

Puskesmas

- Pengetahuan masyarakat tentang penggunaan alat kontrasepsi masih

rendah

i. Capaian penemuan pasien baru BTA positif meningkat dari 56,54% di

tahun 2009 menjadi 64,69% di tahun 2013, sementara target yang

harus dicapai adalah 70%. Masalah dalam pencapaian target ini adalah :

- Penjaringan kasus masih rendah

- Penderita lalai minum obat OAT

j. Capaian cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

menurun dari 100% di tahun 2009 menjadi 58,56% di tahun 2013.

Namun capaian ini masih di bawah target 100%. Masalah yang

ditemukan adalah kurangnya kesadaran masyarakat miskin untuk

membawa kartu sehat berobat ke Puskesmas sehingga pasien yang

seharusnya tercatat sebagai kunjungan maskin menjadi kunjungan

umum.

21

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat mempunyai

fungsi dan peran cukup penting sebagai pusat pemerintahan, pusat jasa

dan perdagangan serta pusat pelayanan berbagai fasilitas seperti

pendidikan, kesehatan dan perbankan. Sebagai Kota yang sedang

berkembang, Kota Padang dengan dinamika pembangunan yang cukup

dinamis terus berpacu untuk meningkatkan fungsi dan peran tersebut.

Pembangunan di semua sektor terus diupayakan untuk sebesar-besarnya

bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang sesuai

amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “masyarakat adil dan makmur”

Gempa bumi tanggal 30 September 2009 di Kota Padang yang

berkekuatan 7,6 SR menyebabkan permasalahan di berbagai bidang, mulai

dari perekonomian, pendidikan, kesehatan, pariwisata. Disamping itu juga

mengahambat jalannya sektor pemerintahan. Berbagai upaya telah

dilakukan, rehabilitasi dilakukan di berbagai sektor, bantuan terus mengalir.

Di bidang ekonomi dan perdagangan, pemerintah telah membangun

Pasar Raya Inpres II yang ditujukan untuk kenyamanan pelaku usaha

mikro, kecil dan menengah. Tetapi hingga saat ini masih belum difungsikan

dengan baik. Di bidang pemerintahan, Pemerintah Kota Padang telah

berhasil memindahkan pusat pemerintahan ke komplek Air Pacah Padang

sehingga urusan pemerintahan lebih kondusif. Di bidang pendidikan,

pembangunan gedung sekolah mulai tingkat SD hingga SMA telah

dilakukan melalui kerjasama Pemko Padang dengan JICA (Japan

International Cooperation Agency). Pembangunan SMA 1 Negeri Padang

(bantuan Budha Suci) di kawasan belanti dilengkapi dengan Shelter yang

berfungsi untuk tempat evakuasi masyarakat bila terjadi tsunami.

Di bidang agama, pemerintah Kota Padang mewajibkan anak sekolah

untuk mengikuti pesantren ramadhan se bulan penuh dan program

keagamaan lainnya bagi penganut agama lain. Di bidang sosial telah

menganggarkan bantuan kematian sebesar 1 juta rupiah per orang dan

22

ambulan jenazah bagi masyarakat miskin, selain itu pemberian zakat yang

dikelola oleh Bazda Kota Padang.

Di bidang pariwisata, pemerintah kota Padang telah melakukan

rehabilitasi pantai Purus dan rekontruksi pantai Air Manis. Di bidang

infrastruktur, pemerintah telah membuat jalan jalur evakuasi, termasuk

yang dibangun tahun 2013 jalur evakuasi dari Alai ke By Pass.

Di bidang kesehatan, pemerintah menyediakan program Jamkesmas

dan Jamkesda yang pelaksanaannya bekerja sama dengan PT. Askes.

Program ini sudah berjalan sejak tahun 2008. Program ini bertujuan untuk

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan

kurang mampu.

Namun, dalam upaya peningkatan fungsi dan peran Kota Padang,

berbagai masalah timbul dan harus dihadapi. Hal ini menuntut peran dan

kapasitas pemerintah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota beserta

segenap aparaturnya sebagai pelaksana dan penyelenggara pembangunan.

Kapasitas kelembagaan yang didukung oleh aparatur pemerintah yang

berorientasi kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) sangat diperlukan sehingga akuntabilitas layanan publik sesuai

harapan masyarakat

Dalam rangka menjawab peran dan tugas pemerintah tersebut maka

Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2014 - 2019 menetapkan visi

dan misi yang akan menjadi landasan bagi pencapaian tujuan

pembangunan Kota Padang yaitu :

Visi

“ Mewujudkan Padang menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan dan

Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya ”

23

Misi tersebut dijabarkan dalam enam misi :

1) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang

beriman, kreatif dan berdaya saing

2) Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat

Sumatera

3) Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman

dan berkesan

4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi

kerakyatan

5) Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat

dan menghargai kearifan local

6) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani

Dalam visi walikota terdapat kata “sejahtera”. Menurut kesehatan

sejahtera adalah sehat secara fisik, mental, dan sosial. Dari enam misi

walikota Padang terpilih terdapat 2 misi yang terkait dengan Dinas

Kesehatan yakni misi nomor 4 dan misi nomor 6.

Dalam mendukung pelaksanaan misi nomor 4 yakni “Meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan”,

sudah semua usulan program dan kegiatan mencakup misi 4. Usulan

tersebut terdiri dari 20 program dan 56 kegiatan untuk lima tahun

mendatang baik kegiatan yang bersifat rutin maupun kegiatan baru yang

mendukung isu strategis bidang kesehatan (Bab V).

Misi 6 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan

melayani” berkaitan dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD). Dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan, ada satu bidang

membawahi Seksi Sumber Daya Manusia (SDM). Program dan kegiatan di

seksi ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM baik di

lingkungan Dinas Kesehatan dan jajarannya maupun SDM pada institusi

pendidikan kesehatan.

24

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan

kepada masyarakat, Dinas Kesehatan dan Puskesmas menaikkan status

menjadi instansi yang teraktreditasi dalam bentuk Dinas Kesehatan dan

Puskesmas ISO. Pada tahap awal ini di tahun 2015 diusulkan ISO untuk

Dinas Kesehatan dan 2 buah Puskesmas.

Sedangkan 10 program unggulannya adalah :

1) Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan

trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air

2) Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan

keagamaan, seni, olahraga dan budaya yang lebih berkualitas, serta

gratis pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri serta pemberian

beasiswa bagi semua pelajar/ mahasiswa berprestasi dari keluarga

miskin.

3) Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun,

serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik

4) Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni per tahun dan pelayanan

kesehatan gratis di Puskesmas/RSUD serta ambulan gratis bagi warga

miskin

5) Membangun Pasar Raya Padang dalam dua tahun dan revitalisasi

pasar-pasar pembantu

6) Meningkatkan dana operasional kecamatan, kelurahan, RW, RT dan

Garin Masjid/Mushalla menjadi 200%

7) Memberikan santunan kematian 1 juta untuk warga kota Padang

8) Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan

baru di kota Padang, pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, serta

pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan

9) Merevitalisasi objek wisata kota Padang menjadi wisata keluarga dan

konvensi yang layak dan ramah

10) Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS

Program yang berkaitan dengan bidang kesehatan adalah program

unggulan nomor 4 “Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni per tahun

25

dan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas/RSUD serta

ambulan gratis bagi warga miskin”. Namun harus ada aturan yang

jelas terhadap program ini, misalnya dengan membatasi masyarakat miskin

yang mempunyai KTP Padang. Dilihat dari kunjungan Puskesmas di daerah

perbatasan, kunjungan pada Puskesmas Bungus dan Lubuk Buaya banyak

yang berasal dari luar wilayah (kabupaten tetangga). Oleh sebab itu perlu

dikaji kembali agar ada batasan yang jelas untuk pemanfaatan ambulan

tersebut. Selain itu, program ini berdampak pada penurunan pendapatan

dari ambulan, sehingga Perda Kota Padang tentang retribusi perlu direvisi.

Untuk meningkatkan jangkauan sarana pelayanan kesehatan bagi

masyarakat, dibutuhkan Puskesmas sebanyak 31 unit karena 1 Puskesmas

dapat melayani 30.000 penduduk. Sedangkan jumlah penduduk Kota

Padang menurut estimasi Badan Pusat Statistik pada tahun 2014 sebanyak

876.880 jiwa. Sementara Puskesmas yang telah ada hingga tahun 2013

sebanyak 22 unit. Oleh karena itu, direncanakan penambahan Puskesmas

terutama untuk di Kecamatan Padang Barat dan Padang Timur. Khusus di

Padang Barat, diusulkan kantor DKK lama di jalan Diponegoro dapat

dibangun menjadi Puskesmas baru.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang mengacu pada RPJMN

Kementerian Kesehatan dan RPJMD Propinsi Sumatera Barat. Dalam draft

RPJMN kementerian kesehatan 2014-2019 tertuang visi “derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya”. Sasaran dari visi tersebut adalah Usia

Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi

(AKB) dan Gizi. Visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) misi yaitu :

a. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, anak dan keluarga berencana

serta lanjut usia

Pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular

dan penyehatan lingkungan

26

b. Pemenuhan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia

kesehatan

c. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperkuat upaya

promotif preventif

d. Peningkatan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan pengawasan

obat dan makanan

e. Penguatan status gizi masyarakat

f. Penguatan pemberdayaan masyarakat

g. Mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional

h. Penguatan manajemen kesehatan

Misi tersebut sekaligus menjadi rancangan arah kebijakan pembangunan

kesehatan 2014-2019.

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor,

yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan,

melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya;

disamping tanggung jawab individu dan keluarga.

Masyarakat masih ditempatkan sebagai objek dalam pembangunan

kesehatan, promosi kesehatan sangat diharapkan mampu merubah

perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

(UKBM) perlu ditingkatkan, begitu pula peningkatan upaya kesehatan

sehingga angka kesakitan yang diserita oleh masyarakat bisa ditekan.

Masih kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan

distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, disamping itu juga

menimbulkan permasalahan pada kasus tertentu.

Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan

menuntut kesiapan pelayanan kesehatan seperti fasilitas pelayanan

kesehatan, tenaga kesehatan, dukungan obat dan vaksin, sistem rujukan

serta sistem informasi.

27

Di dalam draft Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat

tahun 2015-2019 tertuang visi “Terwujudnya Masyarakat Sumbar Peduli

Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan” dengan empat misi yaitu 1)

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani, 2) Melindungi

kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan

yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan, 3) Menjamin

ketersediaan dan pemerataan sumber dana kesehatan, 4) Menciptakan tata

kelola kepemrintahan yang baik.

Dengan melihat visi dan misi Renstra Kemenkes dan Renstra Dinas

Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, jelas pembangunan kesehatan lebih

mengarah pada upaya promotif dan preventif.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada bulan Maret

2014, pemerintah menetapkan isu-isu strategis di bidang kesehatan yang

meliputi :

a. Mempercepat status kesehatan masyarakat (upaya-upaya kesehatan

sesuai tahapan kehidupan (life cycle) secara berkesinambungan

b. Peningkatan status gizi masyarakat

c. Percepatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

d. Penguatan implemementasi Sistem Kesehatan Nasional untuk

mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya

e. Peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang

komprehensif dan bermutu dengan penekanan pada layanan

kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas

28

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Padang

1. Visi

Visi Pembangunan kesehatan Kota Padang yakni ” Mewujudkan

Mayarakat Kota Padang Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas dan

Berkeadilan Tahun 2019” yang mengacu pada RPJP-K Tahun 2005-

2025 dan rancangan awal RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019.

Pernyataan visi tersebut, mengandung empat point yaitu sehat,

mandiri, berkualitas dan berkeadilan. Masyarakat kota Padang yang

sehat adalah gambaran masyarakat kota Padang masa depan yang ingin

dicapai melalui pembangunan kesehatan yakni masyarakat yang hidup

dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk

menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu serta memiliki derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya.

Hal tersebut selaras dengan pengertian kesehatan menurut UU

Kesehatan No 36 tahun 2009, yang menyatakan bahwa sehat adalah

keadaan sehat baik fisik, mental, spritual maupun sosial yang

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun

ekonomis. Hampir sama sehat menurut Badan Kesehatan Dunia/ World

Health Organization (WHO), yang menyatakan bahwa sehat adalah

keadaan sejahtera secara fisik, mental dan sosial bukan hanya sekedar

tidak adanya penyakit maupun cacat. Dari definisi sehat diatas, dpat

disimpulkan bahwa sehat adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial

yang terbebas dari suatu penyakit sehingga seseorang dapat melakukan

aktivitas secara optimal sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

29

Mandiri dalam hal ini adalah masyarakat yang menyadari, mau

dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan

kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan

kesehatan.

Berkualitas yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya kesehatan

yang ditujukan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan

kesehatan untuk mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi

masyarakat antar wilayah, gender dan antar tingkat sosial ekonomi.

Sedangkan berkeadilan mengandung pengertian diperolehnya

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang yang

merupakan hak azazi manusia tanpa membedakan suku, golongan,

agama dan status sosial ekonomi.

2. Misi

Visi ini dituangkan menjadi empat misi yaitu :

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani

b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya

upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan

c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan yang

berkualitas

d. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan

melayani.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

1. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi maka tujuan yang akan dicapai

adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

upaya kesehatan masyarakat yang dapat menjangkau semua lapisan

masyarakat.

30

2. Sasaran

Sasaran pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan yang

telah disepakati diatas adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

1) Meningkatnya umur harapan hidup

2) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan

3) Menurunnya angka kematian bayi

4) Menurunnya angka kematian neonatal

5) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi kurang

dan gizi buruk pada anak balita

6) Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting)

7) Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga

kesehatan terlatih (cakupan PN)

2) Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit

menular, dengan :

1) Menurunnya prevalensi Tuberculosis

2) Menurunnya kasus Malaria (Annual Paracite Index-API)

3) Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa

4) Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11

bulan

5) Menurunnya angka kesakitan DBD dan penyakit menular lainnya

3) Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak

menular

4) Meningkatnya surveilance penyakit berpotensi wabah dan

penanggulangan bencana

5) Meningkatnya penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar

masyarakat

1) Pengembangan lingkungan sehat

2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

6) Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar

wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender

31

7) Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam

rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi

seluruh penduduk, terutama penduduk miskin

8) Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di

masyarakat

9) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

1) Cakupan kelurahan siaga aktif

2) Cakupan Posyandu aktif

3) Cakupan UKBM aktif

4.3 Strategi dan Kebijakan

Berkaitan dengan isu strategis pada Bab III, maka perlu ditetapkan

Strategi dan Kebijakan dengan menggunakan Analisis SWOT (Strenghts,

Weakness, Opportunitis dan Treats). Analisis SWOT merupakan metode

untuk menentukan perencanaan strategi.

Dengan mengidentifikasi beberapa aspek, Internal

(Strenghts/Kekuatan dan Weakness/Kelemahan) dan Ekternal

(Opportunities/Peluang dan Threats/Ancaman), analisis SWOT akan

menghasilkan empat strategi utama :

- SO yaitu menggunakan kekuatan internal untuk mengambil peluang

yang ada diluar

- WO yaitu menggunakan peluang eksternal yang ada untuk

memaksimalkan kesempatan yang ada

- ST yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari

ancaman yang ada di luar

- WT yaitu meminimalkan kelemahan dan ancaman yang mungkin

ada

32

1. Strategi

Matrik SWOT

Internal

Eksternal

Kekuatan (S)

1. Jumlah tenaga kesehatan cukup

2. Akses terhadap pelayanan mudah dijangkau

3. Dana pengembalian jasa JKN meningkat

4. Komitmen Pemko tinggi

Kelemahan (W)

1. Beberapa jenis tenaga kesehatan masih kurang

2. Distribusi tenaga kesehatan tidak merata

3. Sarana masih kurang 4. Dana pendukung operasional

masih kurang 5. Besarnya jumlah penduduk usia

muda 6. Masih kurangnya kerjasama

lintas sektor

Peluang (O)

1. Ibu kota Propinsi 2. Komitmen

Pemda 3. LSM banyak 4. BUMN banyak 5. Institusi

kesehatan banyak

Strategi SO

1. Pendistribusian tenaga sesuai dengan pemetaan dan kebutuhan

2. Pelayanan yang terakreditasi

3. Melaksanakan Sistem Informasi JKN

4. Adanya dukungan dana

Strategi WO

1. Penempatan tenaga kesehatan yang merata sesuai kebutuhan

2. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan

3. Peningkatan koordinasi lintas sektor

Ancaman (T)

1. Mobilitas tinggi 2. Tingkat

urbanisasi tinggi 3. Pintu masuk

penyakit baru tinggi (pelabuhan)

4. Daerah rawan bencana

Strategi ST

1. Memanfaatkan teknologi dalam peningkatan kualitas SDm

2. Pemerataan distribusi tenaga kesehatan

Strategi WT

1. Memanfaatkan tenaga kesehatan berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk

2. Pengadaan sarana dan prasarana dengan dana JKN

Dinas Kesehatan sebagai unit kerja Pemerintah Kota Padang

memiliki arah kebijakan pembangunan kesehatan untuk mencapai visi dan

misi dalam upaya mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan

memanfaatkan peluang- peluang yang ada, mengatasi berbagai

kelemahan dan meminimalkan faktor-faktor yang mengancam. Beberapa

strategis yang dihasilkan adalah :

a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat

madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional

dan global

33

b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau,

bermutu dan berkeadilan serta berbasis bukti dengan pengutamaan

pada upaya promotif–preventif.

c. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk

mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional.

d. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan

yang merata dan bermutu.

e. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat

dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan,

dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.

f. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan,

berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi

kesehatan yang bertanggung-jawab.

2. Kebijakan

Untuk melaksanakan strategi tersebut diperlukan arah kebijakan

pembangunan yang meliputi pengembangan Jaminan Kesehatan

Masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan di daerah yang kurang

diminati, ketersediaan, keterjangkauan obat di seluruh fasilitas

kesehatan, pelaksanaan reformasi birokrasi, pemenuhan biaya

operasional kesehatan (BOK), penanganan daerah bermasalah

kesehatan. Arah kebijakan pembangunan kesehatan mempunyai tema

prioritas “Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan” melalui

delapan fokus prioritas, yaitu:

a. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, Balita dan Keluarga Berencana

(KB);

b. Perbaikan status gizi masyarakat;

c. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti

penyehatan lingkungan;

d. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan;

e. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan,

mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;

34

f. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

g. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana & krisis

kesehatan;

h. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.

35

Tabel 4.1. Matriks hubungan strategi dan kebijakan

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan upaya kesehatan masyarakat

yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat 1) Meningkatnya umur harapan hidup 2) Menurunnya angka kematian ibu

melahirkan 3) Menurunnya angka kematian bayi 4) Menurunnya angka kematian neonatal 5) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi

(terdiri dari gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita

6) Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting)

7) Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN)

b. Menurunnya angka kesakitan dan angka

kematian akibat penyakit menular, dengan

: 1) Menurunnya prevalensi Tuberculosis 2) Menurunnya kasus Malaria (Annual

Paracite Index-API) 3) Terkendalinya prevalensi HIV pada

populasi dewasa 4) Meningkatnya cakupan imunisasi dasar

lengkap bayi usia 0-11 bulan

5) Menurunnya angka kesakitan DBD dan penyakit menular lainnya

c. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular

d. Meningkatnya surveilance penyakit berpotensi wabah dan penanggulangan bencana

e. Meningkatnya penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar masyarakat

1) Pengembangan lingkungan sehat 2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

f. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar

tingkat sosial ekonomi serta gender g. Meningkatnya penyediaan anggaran publik

untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan

bagi seluruh penduduk, terutama penduduk

miskin h. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS) di masyarakat i. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

di bidang kesehatan 1) Cakupan kelurahan siaga aktif 2) Cakupan Posyandu aktif 3) Cakupan UKBM aktif

a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan

masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui

kerja sama nasional dan global

b. Meningkatkan pelayanan

kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan

berkeadilan, serta

berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif–

preventif. c. Meningkatkan

pembiayaan pembangunan

kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial

kesehatan nasional.

d. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan

SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

e. Meningkatkan

ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat

kesehatan serta

menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan

farmasi, alat kesehatan, dan makanan.

f. Meningkatkan

manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan,

berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi

kesehatan yang bertanggung-jawab.

a. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, Balita dan Keluarga

Berencana(KB);

b. Perbaikan status gizi

masyarakat; c. Pengendalian

penyakit menular serta

penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan;

d. Pemenuhan,

pengembangan, dan pemberdayaan SDM

kesehatan; e. Peningkatan

ketersediaan, keterjangkauan

, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan

obat serta pengawasan obat dan makanan;

f. Pengembangan

Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas); g. Pemberdayaan

masyarakat dan

penanggulanga

n bencana & krisis kesehatan;

h. Peningkatan

pelayanan kesehatan primer, sekunder dan

tersier.

36

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Perencanaan yang baik harus mempunyai program prioritas yang jelas

sehingga kegiatan pembangunan daerah khususnya kesehatan dapat difokuskan

pada sasaran yang sangat strategis. Hal ini diperlukan agar dampaknya terhadap

pembangunan Kota Padang akan menjadi lebih optimal, meskipun ketersediaan

dana sangat terbatas. Kriteria program prioritas mencakup 10 program unggulan

yang terkait langsung dengan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih.

Untuk keberhasilan program prioritas, perlu adanya perencanaan program

pendukung yang dituangkan ke dalam beberapa kegiatan.

5.1 Rencana Program

1. Program Prioritas

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

c. Program Pengawasan Obat dan Makanan

d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

h. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

k. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

l. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

n. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah

37

p. Program Asuransi Kesehatan

2. Program Pendukung

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

5.2 Rencana Kegiatan

1. Kegiatan Prioritas

a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

b. Pengadaan bahan logistik (bahan habis pakai medis)

c. Peningkatan kesehatan masyarakat

d. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

e. Peningkatan Perawatan Kesehatan Masyarakat

f. Penilaian tenaga kesehatan berprestasi

g. P3K

h. Peningkatan kesehatan olahraga dan kesehatan kerja

i. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

j. Skrining narkoba

k. Peningkatan pengawasan keamanan obat, pangan dan bahan

berbahaya

l. Pengawasan peredaran obat, obat tradisional dan Kosmetik

m. Pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan

n. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

o. Peningkatan fungsi pokjanal posyandu

p. Pengembangan ORSOS kemasyarakatan (UKBM)

q. Penerapan kawasan tanpa rokok dan penanggulangan bahaya rokok

r. Pembinaan pengobatan tradisional

s. Hari Kesehatan Nasional (HKN)

38

t. Penanggulangan KEP, Anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang

Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro

lainnya

u. Pendataan balita kurang gizi

v. Pemberdayaan untuk mencapai keluarga sadar gizi

w. Penyediaan PMT bagi balita gizi buruk dan ibu hamil KEK

x. Penanggulangan balita gizi buruk rawat inap

y. Pembentukan klinik laktasi di sarana kesehatan

z. Pengawasan kualitas air dan lingkungan

aa. Pengawasan Tempat-Tempat Umum/ Tempat Pengolahan

Makanan (TTU/TPM)

bb. Penyehatan Lingkungan

cc. Program Studi EHRA

dd. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

(Pemicuan)

ee. Penyemprotan/ Fogging sarang nyamuk

ff. Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging

gg. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

hh. Peningkatan imunisasi

ii. Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah

serta akibat bencana

jj. Pelayanan kesehatan jemaah haji

kk. Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik

ll. Evaluasi, pembangunan dan pemutakhiran data standar pelayanan

kesehatan

mm. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

nn. Rapat kerja kesehatan daerah (Rakerkesda)

oo. Akreditasi Puskesmas

pp. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas

Pembantu

qq. Rehabilitasi sedang Puskesmas Pembantu

rr. Pengadaan alat kedokteran dan alat laboratorium

ss. Pembangunan Puskesmas Pembantu

39

tt. Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas

uu. Pembangunan Puskesmas

vv. Pengadaan kendaraan roda 4

ww. Pembangunan rumah dinas

xx. Rehabilitasi sedang Puskesmas

yy. Rehabilitasi rumah dinas paramedis

zz. Pengadaan obat-obatan

aaa. Penunjang Gudang Farmasi Kota

bbb. Penyediaan farmasi dan perlengkapannya

ccc. Pembangunan Pos Kesehatan Pedesaan

ddd. Rehabilitasi Poskeskel

eee. Kemitraan asuransi jamkes sumbar sakato

fff. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

ggg. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

hhh. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan AMP

iii. Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan anak sekolah

jjj. Jaminan Kesehatan Nasional pada BPJS

2. Kegiatan Pendukung

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

e. Penyediaan alat tulis kantor

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

i. Penyediaan makanan dan minuman

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

k. Penyediaan alat kebersihan

l. Penyediaan jasa pelayanan publik

m. Penyediaan jasa pengamanan kantor

40

n. Pengadaan meubiler

o. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

p. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

q. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

r. Pemeliharaan rutin/ berkala alat listrik, air dan telepon

s. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

t. Penyediaan jasa perkantoran

u. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

v. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

w. Pembinaan aset dan manajemen keuangan di Puskesmas

x. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kesehatan

y. Penilaian angka kredit jabatan fungsional kesehatan

z. Pembinaan ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam rangka peningkatan

kinerja

aa. Workshop pelayanan kesehatan prima

bb. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja

SKPD

5.3 Indikator Kinerja

Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan, adapun

yang menjadi indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang adalah :

1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4

2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

a. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

b. Cakupan pelayanan nifas

c. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

d. Cakupan kunjungan bayi

e. Cakupan desa/ kelurahan Universal Child

f. Cakupan pelayanan anak balita

g. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24

bulan

41

h. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

i. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

j. Cakupan peserta KB aktif

k. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

a. AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

b. Penemuan penderita pneumonia balita

c. Penemuan pasien baru TB BTA positif

d. Penemuan penderita diare

l. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

m. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

n. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana

kesehatan RS di kab/kota

o. Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan

epidemiologi <24 jam

p. Cakupan desa siaga aktif

5.4 Kelompok Sasaran

Yang menjadi kelompok sasaran pada kegiatan Dinas Kesehatan Kota

Padang mencakup kelompok umur semua tahapan kehidupan meliputi bayi,

balita, usia sekolah, remaja, usia produktif, ibu hamil dan lansia :

a. Bayi : 17.564 jiwa

b. Balita : 89.793 jiwa

c. Baduta : 37.713 jiwa

d. Anak Balita : 70.501 jiwa

e. Batita : 55.594 jiwa

f. Apras : 33.058 jiwa

g. Remaja : 155.208 jiwa

h. WUS : 256. 794 jiwa

i. PUS : 172.055 jiwa

j. Bumil : 19.320 jiwa

k. Bulin : 18.442 jiwa

l. Bufas dan Busui : 18.442 jiwa

m. Usia Produkti : 571.375 jiwa

42

n. Lansia : 73.307 jiwa

o. Lansia Resti : 28.499 jiwa

5.5 Pendanaan indikatif

Pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran tabel C.28

43

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Adapun yang menjadi indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2014-2019 adalah :

1. Jumlah kegiatan pembinaan tenaga puskesmas dalam pengelolaan

administrasi puskesmas

2. Persentase kegiatan pembinaan dan pertemuan sumber daya aparatur

kesehatan

3. Persentase sarana pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan pembinaan

ASN

4. Persentase penilaian angka kredit jabatan fungsional

5. Jumlah SDM kesehatan yang telah mengikuti workshop

6. Persentase ketersediaan obat esensial

7. Persentase pendistribusian obat

8. Jumlah pengadaan bahan habis pakai medis

9. Persentase tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan

mempunyai Surat Izin Praktek atau Surat Izin Kerja

10. Persentase sarana pelayanan kesehatan mempunyai Surat Izin Operasional

11. Jumlah sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang dibina

12. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana

kesehatan RS di kab/kota

13. Jumlah KK yang dilakukan perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas)

14. Jumlah Puskesmas berprestasi

15. Jumlah tenaga kesehatan berprestasi

16. Cakupan pelayanan P3K

17. Persentase pemeriksanaan kebugaran masyarakat

18. Persentase perusahaan yang mempunyai pos UKK

19. Persentase faktor resiko PTM

44

20. Persentase pembentukan Posbindu PTM

21. Jumlah masyarakat yang dilakukan skrining narkoba

22. Jumlah sarana distribusi pangan tidak memenuhi syarat yang dilakukan

pembinaan dan pengawasan

23. Jumlah sarana pelayanan farmasi dan sarana kosmetik yang dilakukan

pembinaan dan pengawasan

24. Persentase obat dan perbekalan kesehatan yang dimusnahkan

25. Jumlah tema dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat

26. Persentase kunjungan Posyandu (D/S)

27. Cakupan kelurahan siaga aktif (purnama dan mandiri)

28. Cakupan UKBM aktif lainnya

29. Jumlah kawasan yang dibina KTR

30. Persentase kegiatan penanggulangan akibat rokok

31. Persentase Battra yang dibina

32. Terlaksananya kegiatan dalam rangka HKN

33. Cakupan balita kurang gizi

34. Persentase kasus gizi buruk

35. Persentase bumil KEK

36. Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium

37. Cakupan balita yang ditimbang berat badan (D/S)

38. Cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan

39. Jumlah dokumen pemetaan rawan gizi

40. Jumlah dokumen pendataan keluarga sadar gizi

41. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan

42. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

43. Jumlah klinik sanitasi yang dibentuk

44. Cakupan sarana air bersih yang memenuhi syarat kesehatan

45. Jumlah lokasi pemicuan yang dibina

46. Cakupan TTU/TPM yang memenuhi syarat kesehatan

47. Cakupan rumah sehat

48. Terlaksananya survey studi EHRA

49. Jumlah lokasi Pemicuan yang dibina

45

50. Cakupan fogging focus

51. Tersedianya bahan fogging focus

52. AFP rate per 100.000 penduduk <15 tahun

53. Penemuan penderita pneumonia balita

54. Penemuan pasien baru TB BTA positif

55. Penderita DBD yang ditangani

56. Penemuan penderita diare

57. Indeks parasit

58. Prevalensi HIV

59. Cakupan kelurahan Universal Child

60. Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan

epidemiologi <24 jam

61. Jumlah tim kesiapsiagaan bencana yang dibentuk

62. Persentase angka kematian pada jemaah haji

63. Terlaksanya kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik

64. Jumlah dokumen informasi kesehatan

65. Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kesehatan

66. Jumlah dokumen koordinasi lintas sektor dan lintas program

67. Jumlah Puskesmas ISO

68. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas dan Pustu

69. Jumlah Pustu yang direhab

70. Jumlah pengadaan alat kedokteran dan alat laboratorium

71. Jumlah Pustu yang dibangun

72. Jumlah Pustu yang dijadikan Puskesmas

73. Jumlah Puskesmas yang dibangun

74. Jumlah pengadaan kendaraan roda empat

75. Jumlah rumah dinas dokter yang dibangun

76. Jumlah Puskesmas yang direhab

77. Jumlah rumah dinas paramedis yang direhab

78. Jumlah pengadaan obat-obatan

79. Jumlah pengadaan penunjang gudang farmasi kota

80. Jumlah penyediaan farmasi dan perlengkapannya

46

81. Jumlah gudang farmasi kota yang dibangun

82. Jumlah Poskeskel yang dibangun

83. Jumlah Poskeskel yang direhab

84. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

85. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

86. Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)

87. Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN lengkap) K19

88. Cakupan penanganan neonatal komplikasi

89. Cakupan pelayanan kesehatan bayi

90. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

91. Persentase kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam tata laksana

bayi muda dan anak sakit sesuai MTBS/MTBM

92. Umur harapan hidup

93. Cakupan kunjungan ibu hamil K4

94. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

95. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

96. Cakupan pelayanan nifas

97. Cakupan peserta KB aktif

98. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB

sesuai standar

99. Persentase kematian ibu dan anak dilaksanakan audit kematian dan

pengkajian

100. Cakupan Puskesmas rawat inap yang mampu PONED

101. Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial

(PKRE) terpadu

102. Puskesmas mampu tatalaksana Pencegahan dan Penanggulangan

Kekerasan terhadap Perempuan (PPKtp) termasuk korban Pemberantasan

Tindak Pidana dan Perdagangan Orang (PTPPO)

103. Pelayanan terhadap ibu dengan kebutuhan penanganan jiwa khusus

(depresi pasca persalinan)

47

104. Cakupan SD/MI, SMP, SMA dan sederajat melaksanakan penjaringan

siswa kelas 1

105. Persentase minimal 2 Puskesmas yang mampu tata laksana kasus

Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

106. Cakupan pelayanan terhadap anak dengan kebutuhan penanganan

khusus

107. Puskesmas mampu tata laksana PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli

Remaja)

108. Cakupan pelayanan peserta JKN

48

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2014 –

2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat

ditentukan oleh kesiapan SKPD, ketatalaksanaan, SDM dan sumber

pendanaannya serta komitmen pimpinan dan staf Dinas Kesehatan Kota Padang.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra 2014 – 2019,

setiap tahun akan dievaluasi dan bila diperlukan akan dilakukan perubahan/

revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang

pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tidak mengubah

tujuan yang mengacu pada RPJMD.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang 2014 – 2019 harus dijadikan acuan

kerja bagi bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-

masing. Diharapkan semua bidang dapat melaksanakannya dengan akuntabel

serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance)

Dinas Kesehatan dan kinerja pegawai.

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat

melalui

peningkatan

upaya

kesehatan

masyarakat

yang dapat

menjangkau

semua lapisan

masyarakat

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

perkantoran

Pengelolaa

n dan

pelayanan

administrasi

perkantoran

meningkat

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tercapainya

pelayanan

administrasi

perkantoran di

lingkungan DKK

Padang

3,143,559,773 2,172,691,900 2,281,000,000 2,395,400,000 3,854,890,000 5,011,360,000

Penyediaan jasa

surat menyurat

Tersedianya

materai dan

perangko untuk

surat menyurat di

lingkungan DKK

Padang

270 lbr 250 lbr 1,050,000 250 lbr 892,500 350 lbr 920,000 500 lbr 1,650,000 750 lbr 2,677,500 1500 lbr 5,355,000 DKK

Padang

DKK

Padang

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Tersedianya air,

listrik dan telepon

sesuai kebutuhan

operasional kantor

di lingkungan DKK

Padang

100% 100% 707,220,273 100% 707,220,000 100% 722,128,000 100% 741,910,000 100% 1,000,000,000 100% 1,500,000,000 DKK

Padang

DKK,

Pusk

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan dinas/

operasional

Terlaksananya

pengurusan dan

perpanjangan

STNK kendaraan

dinas/operasional

di lignkungan DKK

Padang

80 unit 70 unit 36,000,000 70 unit 36,000,000 80 unit 45,000,000 80 unit 50,000,000 80 unit 110,000,000 80 unit 150,000,000 DKK

Padang

DKK,

Pusk

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Tersedianya jasa

kebersihan kantor

di lingkungan DKK

Padang

100% 100% 307,000,000 100% 307,000,000 100% 327,000,000 100% 340,000,000 100% 600,000,000 100% 700,000,000 DKK

Padang

DKK

Padang

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017

Tabel C.28

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan

Kota Padang

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Page 1

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Penyediaan alat

tulis kantor

Tersedianya alat

tulis kantor di

lingkungan DKK

Padang dan

Puskesmas

1 pkt 1 pkt 118,024,000 1 pkt 100,320,400 1 pkt 150,000,000 1 pkt 160,000,000 1 pkt 250,000,000 1 pkt 356,205,000 DKK

Padang

DKK

Padang

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Tersedianya

barang cetakan

dan penggandaan

untuk DKK Padang

dan Puskesmas

100% 100% 115,000,000 100% 97,750,000 100% 100,000,000 100% 120,000,000 100% 250,000,000 100% 350,000,000 DKK

Padang

DKK

Padang

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/ penerangan

bangunan kantor

Tersedianya

komponen listrik

dan penerangan

kantor di

lingkungan DKK

Padang

100% 100% 15,000,000 100% 12,750,000 100% 17,500,000 100% 20,000,000 100% 90,000,000 100% 150,000,000 DKK

Padang

DKK,

Pusk

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor di

lingkungan DKK

Padang

100% 100% 720,315,500 DKK

Padang

DKK,

Pusk

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Tersedianya bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

100% 100% 75,000,000 100% 40,040,000 100% 45,000,000 100% 65,000,000 100% 150,000,000 100% 200,000,000 DKK

Padang

DKK

Padang

Penyediaan

makanan dan

minuman

Tersedianya

makan minum

rapat dan tamu di

lingkungan DKK

Padang

100% 100% 39,000,000 100% 36,890,000 100% 36,890,000 100% 40,000,000 100% 200,000,000 100% 250,000,000 DKK

Padang

DKK

Padang

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Terpenuhinya

kebutuhan rapat-

rapat koordinasi

dan konsultasi ke

luar daerah di

lingkungan DKK

Padang

100% 100% 127,250,000 100% 157,266,500 100% 160,000,000 100% 180,000,000 100% 400,000,000 100% 500,000,000 DKK

Padang

Penyediaan alat

kebersihan

tersedianya

peralatan dan

bahan kebersihan

di lingkungan DKK

Padang

1 paket 1 paket 51,250,000 1 paket 43,562,500 1 paket 43,562,000 1 paket 43,840,000 1 paket 152,412,500 1 paket 200,000,000 DKK

Padang

DKK

Padang

Peningkatan jasa

pelayanan publik

Terlaksananya

pembayaran jasa

pegawai

honorer/tidak tetap

31 org 31 org 449,700,000 31 org 432,900,000 31 org 432,900,000 31 org 432,900,000 31 org 449,700,000 31 org 449,700,000 DKK

Padang

DKK

Padang

Page 2

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Peresmian gedung

pemerintahan

Peresmian gedung

pemerintahan

100% 100% 181,650,000

Penyediaan jasa

pengamanan

kantor

Tersedianya jasa

pengamanan

kantor untuk

gedung kantor

DKK Padang

1 paket 1 paket 200,100,000 1 paket 200,100,000 1 paket 200,100,000 1 paket 200,100,000 1 paket 200,100,000 1 paket 200,100,000 DKK

Padang

DKK

Padang

Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas

sarana

prasarana

aparatur

Tersedianya

sarana dan

prasarana

pendukung

untuk

kelancaran

penyelengg

araan

urusan

perencanaa

n

pembangun

an daerah

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Tercapainya

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

4,188,862,000 1,808,310,000 1,808,000,000 1,993,660,000 3,207,620,000 4,169,910,000

Pembangunan

Gedung Kantor

Jumlah gedung

kantor yang

dibangun

1 pkt 200,000,000

Pengadaan

perlengkapan

kantor

Persentase

pengadaan

perlengkapan

kantor

100% 100% 200,276,000

Pengadaan

meubiler

Tersedianya

meubiler untuk

kantor DKK

Padang

100% 100% 198,000,000 100% - 100% - 100% - 100% 200,000,000 100% 200,000,000 DKK

Padang

DKK

Padang

Pemeliharaan rutin/

berkala gedung

kantor

Terlaksananya

pemeliharaan

halaman dan

gedung kantor

DKK Padang

100% 100% 123,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 DKK

Padang

DKK

Padang

Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

di lingkungan DKK

Padang

100% 100% 1,904,850,000 100% 1,619,122,500 100% 1,619,122,000 100% 1,650,000,000 100% 2,000,000,000 100% 2,389,660,000 DKK

Padang

DKK,

Pusk

Page 3

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Pemeliharaan rutin/

berkala peralatan

gedung kantor

Tersedianya

pemeliharaan

peralatan gedung

kantor di

lingkungan DKK

Padang

121 unit 121 unit 151,250,000 121 unit 100,937,500 121 unit 100,628,000 121 unit 120,000,000 121 unit 160,000,000 121 unit 165,000,000 DKK

Padang

DKK,

Pusk

Pemeliharaan

rutin/berkala alat

listrik, air dan

telepon

Tersedianya

instalasi dan daya

listrik di lingkungan

DKK Padang

sesuai dengan

kebutuhan

100% 100% 65,000,000 100% 38,250,000 100% 38,250,000 100% 40,000,000 100% 80,000,000 100% 140,000,000 DKK

Padang

DKK,

Pusk

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor di

lingkungan DKK

Padang

100% 100% - 100% - 100% 133,660,000 100% 264,120,000 100% 570,000,000 DKK

Padang

DKK,

Pusk

Penyediaan jasa

perkantoran

Terlaksananya

pindah kantor di

lingkungan DKK

Padang

1 paket 1 paket 146,486,000 - - - - - - DKK

Padang

GFK

Pembuatan

Landscape Kantor

Jumlah lanscape

yang dibuat

1 paket 1,200,000,000

Pengadaan

kendaraan dinas/

operasional

Tersedianya mobil

angkut jenazah

- - - 2 paket 403,500,000 3 paket 605,250,000 DKK

Padang

Kota

Padang

PROGRAM

PENINGKATAN

DISIPLIN

APARATUR

Tercapainya

peningkatan

disiplin aparatur

526,250,000 - 526,250,000 718,330,000 933,830,000 1,213,970,000

Pengadaan

Pakaian Dinas

beserta

perlengkapannya

Jumlah pengadaan

pakaian dinas dan

perlengkapannya

1044 stel 526,250,000 1044 stel 526,250,000 1189 stel 718,330,000 1334 stel 933,830,000 1479 stel 1,213,970,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Meningkatnya

status

kesehatan

masyarakat

ROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

SUMBER DAYA

APARATUR

Tercapainya

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

153,459,000 131,750,000 138,340,000 - -

Pembinaan Aset

dan Manajemen

Keuangan di

Puskesmas

Jumlah kegiatan

pembinaan tenaga

puskesmas dalam

pengelolaan

administrasi

puskesmas

22 Pusk 22 Pusk 25,000,000 22 Pusk 21,250,000 22 Pusk 21,250,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Page 4

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

kesehatan

Persentase

kegiatan

pembinaan dan

pertemuan sumber

daya aparatur

kesehatan

100% 100% 70,000,000 100% 59,500,000 100% 66,090,000 100% 100% 100% DKK

Padang

Kota

Padang

Penilaian angka

kredit jabatan

fungsional

kesehatan

Persentase

penilaian angka

kredit jabatan

fungsional

100% 58,459,000 100% 51,000,000 100% 51,000,000 100% 100% 100%

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja &

Keuangan

Tercapainya

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

DKK Padang

10,000,000 8,500,000 8,900,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

Penyusunan

laporan capain

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD

Tersedianya

laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD

1 buku 10,000,000 1 buku 8,500,000 1 buku 8,900,000 1 buku 10,000,000 1 buku 10,000,000 1 buku 10,000,000 DKK

Padang

Meningkatnya

status

kesehatan

dan gizi

masyarakat

PROGRAM OBAT

DAN

PERBEKALAN

KESEHATAN

Tercapainya

pemenuhan

kebutuhan obat

dan perbekalan

kesehatan

190,000,000 263,500,000 263,500,000 377,730,000 509,930,000 662,910,000

Pengadaan Obat

dan Perbekalan

Kesehatan

Persentase

ketersediaan obat

esensial

100% 100% 130,000,000 100% 127,500,000 100% 127,500,000 100% 127,500,000 100% 188,000,000 100% 250,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Perencanaan serta

Pendistribusian

Obat dan

Perbekalan

Kesehatan

Persentase

pendistribusian

obat

100% 100% 85,000,000 100% 85,000,000 100% 120,000,000 100% 150,000,000 100% 182,910,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Pengadaan Bahan

Logistik (Bahan

Habis Pakai Medis)

Persentase

pengadaan bahan

habis pakai medis

100% 100% 60,000,000 100% 51,000,000 100% 51,000,000 100% 130,230,000 100% 171,930,000 100% 230,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Page 5

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Menurunnya

disparitas

status

kesehatan

dan status gizi

antar wilayah

dan antar

tingkat sosial

ekonomi serta

PROGRAM

UPAYA

KESEHATAN

MASYARAKAT

Tercapainya

peningkatan

upaya kesehatan

masyarakat

385,000,000 463,250,000 463,250,000 602,230,000 813,000,000 1,056,900,000

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat

70,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Persentase tenaga

kesehatan yang

melaksanakan

pelayanan

kesehatan

mempunyai Surat

Izin Praktek atau

Surat Izin Kerja

70% 70%

Persentase sarana

pelayanan

kesehatan

mempunyai Surat

Izin Operasional

70% 70%

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan Dasar

dan Rujukan

90,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 143,000,000 166,900,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Jumlah sarana

pelayanan

kesehatan dasar

dan rujukan yang

dibina

102

sarana

102

sarana

102

sarana

102

sarana

102

sarana

102

sarana

102

sarana

Cakupan

pelayanan gawat

darurat level 1

yang harus

diberikan sarana

kesehatan RS di

kab/kota

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan

Perawatan

Kesehatan

Masyarakat

(Perkesmas)

Jumlah kegiatan

perawatan

kesehatan

masyarakat

(Perkesmas)

22 Pusk 22 Pusk 25,000,000 22 Pusk 34,500,000 22 Pusk 34,500,000 22 Pusk 50,000,000 22 Pusk 100,000,000 22 Pusk 100,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Page 6

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Penilaian

Puskesmas dan

tenaga kesehatan

berprestasi

20,000,000 50,500,000 50,500,000 50,500,000 75,000,000 80,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Jumlah

Puskesmas

berprestasi

3 3 3 3 3 3

Jumlah tenaga

kesehatan

berprestasi

12 12 12 12 12 12

Pelaksanaan

kegiatan/

pelayanan P3K

Cakupan

pelayanan P3K

100% 100% 25,000,000 100% 50,500,000 100% 50,500,000 100% 86,730,000 100% 125,000,000 100% 150,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Sosialisasi dan

Pembinaan

perizinan bidang

kesehatan

59,500,000 59,500,000 65,000,000 65,000,000 130,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Persentase tenaga

kesehatan yang

melaksanakan

pelayanan

kesehatan

mempunyai Surat

Izin Praktek atau

Surat Izin Kerja

70% 75% 75% 80% 85% 85% 85%

Persentase sarana

pelayanan

kesehatan

mempunyai Surat

Izin Operasional

70% 75% 75% 80% 85% 85% 85%

Peningkatan

Kesehatan

Olahraga dan

Kesehatan Kerja

34,500,000 34,500,000 50,000,000 65,000,000 75,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Persentase

pemeriksaan

kebugaran

masyarakat

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase

perusahaan yang

mempunyai pos

UKK

20% 20% 25% 30% 35% 40%

Page 7

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Menurunnya

angka

kesakitan dan

kematian

akibat

penyakit tidak

menular

Pencegahan dan

Pengendalian

Penyakit Tidak

Menular

80,000,000 85,000,000 85,000,000 140,000,000 160,000,000 200,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Persentase faktor

resiko PTM

0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase

pembentukan

Posbindu PTM

21% 38% 38% 77% 100% 100% 100%

Skrining Narkoba Jumlah

masyarakat yang

dilakukan skrining

1000

orang

1000

orang

75,000,000 1000

orang

63,750,000 1000

orang

63,750,000 1000

orang

75,000,000 1000

orang

80,000,000 1000

orang

155,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Meningkatnya

status

kesehatan

dan gizi

masyarakat

PROGRAM

PENGAWASAN

OBAT DAN

MAKANAN

Tercapaianya

peningkatan

pengawasan obat

dan makanan

30,000,000 102,000,000 102,000,000 132,600,000 179,010,000 232,710,000

Peningkatan

pengawasan

keamanan obat,

pangan dan bahan

berbahaya

Pembinaan &

pengawasan pada

sarana distribusi

pangan yang tidak

memenuhi syarat

dan penerbitan

sertifikat PKP serta

registrasi P-IRT

40 sarana

(2,67%)

300 srn

(10%)

30,000,000 300 srn

(10%)

42,500,000 200 srn

(13,3%)

42,500,000 175 srn

(16,67%) 45,000,000 200 srn

(20%)

70,000,000 200 srn

(23,3%)

90,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Pengawasan

Peredaran Obat

dan Makanan

Jumlah sarana

kesehatan &

kosmetik yang

dilakukan

pembinaan dan

pengawasan

30 sarana

(7,77%)

148 srn

(38,3%)

148 srn

(38,3%)

34,000,000 60 srn

(15,54%)

34,000,000 60 srn

(15,54%

)

50,000,000 60 srn

(15,54%)

70,000,000 60 srn

(15,54%)

90,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Pemusnahan obat

dan perbekalan

kesehatan

Jumlah obat dan

perbekalan

kesehatan yang

dimusnahkan

0 1 pkt 1 pkt 25,500,000 25,500,000 1 pkt 37,600,000 39,010,000 1 pkt 52,710,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Page 8

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Meningkatnya

pemberdayaa

n masyarakat

di bidang

kesehatan

PROGRAM

PROMOSI

KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

Meningkatnya

pengetahuan,

kemauan,

kesadaran dan

pemberdayaan

masyarakat Kota

Padang untuk

280,583,334 315,083,334 315,083,334 409,610,000 552,970,000 718,860,000

Meningkatnya

Perilaku Hidup

Bersih dan

Sehat (PHBS)

di masyarakat

Pengembangan

Media Promosi dan

Informasi Sadar

Hidup Sehat

Jumlah tema

dalam komunikasi,

informasi dan

edukasi kepada

masyarakat

4 tema 5 tema 40,000,000 5 tema 42,500,000 5 tema 42,500,000 5 tema 42,500,000 5 tema 72,970,000 5 tema 90,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Peningkatan

Fungsi Pokjanal

Posyandu

Persentase

kunjungan

Posyandu (D/S)

60% 85% 30,000,000 85% 42,500,000 85% 42,500,000 85% 42,500,000 85% 65,000,000 85% 75,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Pengembangan

ORSOS

Kemasyarakatan

(UKBM)

25,000,000 42,500,000 42,500,000 42,500,000 65,000,000 80,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Peresentase

kelurahan siaga

aktif (purnama dan

mandiri)

10.58% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Cakupan UKBM

aktif lainnya

40% 50% 50% 60% 70% 75% 80%

Penerapan

kawasan tanpa

rokok

170,583,334 170,583,334 100,000,000 172,110,000 200,000,000 253,860,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Jumlah kawasan

yang dibina KTR

39 lokasi 50

lokasi

50

lokasi

50 lokasi 50

lokasi

50 lokasi 50 lokasi

Persentase

kegiatan

penanggulangan

akibat rokok

20% 40% 40% 50% 60% 70% 80%

Pembinaan

Pengobatan

Tradisional

Persentase Battra

yang dibina

10% 20% 15,000,000 20% 17,000,000 30% 17,000,000 40% 20,000,000 50% 50,000,000 60% 70,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Hari Kesehatan

Nasional (HKN)

Terlaksananya

kegiatan dalam

rangka HKN

100% 100% - 100% 70,583,334 100% 90,000,000 100% 100,000,000 100% 150,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Meningkatnya

status

kesehatan

dan gizi

masyarakat

PROGRAM

PERBAIKAN GIZI

MASYARAKAT

Menurunnya

prevalensi gizi

buruk di Kota

Padang

340,000,000 964,750,000 714,750,000 1,004,180,000 1,443,140,000 1,951,080,000

Page 9

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Menurunnya

disparitas

status

kesehatan

dan status gizi

antar wilayah

dan antar

tingkat sosial

ekonomi dan

gender

Penanggulangan

Kurang Energi

Protein (KEP),

Anemia Gizi Besi,

Gangguan Akibat

Kurang Yodium

(GAKY), Kurang

Vitamin A dan

Kekurangan Zat

Gizi Mikro Lainnya

190,000,000 170,000,000 170,000,000 300,000,000 350,000,000 400,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Cakupan balita

kurang gizi

14% <15% <15% <15% <15% <15% <15%

Persentase kasus

gizi buruk

0.80% <5% <5% <5% <5% <5% <5%

Persentase bumil

KEK

<5% <5% <5% <5% <5% <5%

Cakupan rumah

rangga yang

mengkonsumsi

garam beryodium

88.39% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Balita yang

ditimbang berat

badan (D/S)

60.20% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Pemberian ASI

eksklusif pada bayi

0-6 bulan

64.34% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Pendataan balita

kurang gizi

Jumlah dokumen

pemetaan rawan

gizi

0 1 bh 1 bh 170,000,000 1 bh 54,750,000 1 bh 100,000,000 1 bh 100,000,000 1 bh 281,080,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Pemberdayaan

untuk mencapai

keluarga sadar gizi

Jumlah dokumen

pendataan

keluarga sadar gizi

0 1 bh 1 bh 242,250,000 1 bh 150,000,000 1 bh 150,000,000 1 bh 200,000,000 1 bh 350,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Penyediaan PMT

bagi balita gizi

buruk dan ibu

hamil KEK

Cakupan

pemberian

makanan

pendamping ASI

pada anak usia 6-

24 bulan

100% 100% 100% 127,500,000 100% 127,500,000 100% 150,000,000 100% 393,140,000 100% 450,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Penanggulangan

balita gizi buruk

rawat inap

Cakupan balita gizi

buruk mendapat

perawatan

100% 100% 100% 170,000,000 100% 170,000,000 100% 219,180,000 100% 230,000,000 100% 300,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Pembentukan klinik

gizi buruk

Jumlah klinik gizi

buruk yang

dibentuk

1 bh 1 bh 50,000,000

Pembentukan klinik

laktasi di sarana

kesehatan

Jumlah klinik

sanitasi yang

dibentuk

2 buah 100,000,000 2 buah 85,000,000 1 buah 42,500,000 2 buah 85,000,000 3 buah 170,000,000 3 buah 170,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Page 10

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Meningkatnya

penyehatan

lingkungan

dan sanitasi

dasar

masyarakat

PROGRAM

PENGEMBANGA

N LINGKUNGAN

SEHAT

Tercapainya

pengembangan

lingkungan sehat

119,500,000 385,810,750 385,810,750 501,550,000 677,100,000 880,230,000

Sanitasi

Total

Berbasis

Masyarakat

Pengawasan

Kualitas Air dan

Lingkungan

Cakupan sarana

air bersih (SAB)

yang memenuhi

syarat kesehatan

82% 84% 31,500,000 84% 32,890,750 86% 32,890,750 88% 121,550,000 90% 150,000,000 92% 210,230,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Pengemban

gan

lingkungan

sehat

Pengawasan

Tempat-tempat

Umum/tempat

Pengolahan

Makanan

(TTU/TPM)

Cakupan

TTU/TPM yang

memenuhi syarat

kesehatan

78.50% 80% 31,500,000 80% 26,775,000 82% 26,775,000 84% 100,000,000 86% 152,100,000 88% 210,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Sosialisasi dan

Pembinaan

Penyehatan

Lingkungan

Cakupan rumah

sehat

77.80% 80% 31,500,000 80% 28,645,000 82% 28,645,000 84% 130,000,000 86% 175,000,000 88% 210,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Review Studi

EHRA

Terlaksananya

survey studi EHRA

70% 255,000,000 70% 255,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Pembinaan

Kegiatan

Penyediaan Air

Minum dan

Sanitasi Berbasis

Masyarakat

(Pamsimas)

Jumlah lokasi

Pemicuan yang

dibina

52 bh 58 bh 25,000,000 63 bh 42,500,000 73 bh 42,500,000 83 bh 150,000,000 93 bh 200,000,000 104 bh 250,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Menurunnya

angka

kesakitan dan

angka

kematian

akibat

penyakit

menular

PROGRAM

PENCEGAHAN

DAN

PENANGGULANG

AN PENYAKIT

MENULAR

Tercapainya

pencegahan dan

penanggulangan

penyakit menular

605,750,000 704,203,750 704,210,000 915,460,000 1,235,870,000 1,606,630,000

Penyemprotan /

Fogging Sarang

Nyamuk

Cakupan fogging

focus

100% 100% 216,000,000 100% 187,000,000 100% 187,000,000 100% 250,000,000 100% 400,000,000 100% 450,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Pengadaan Alat

Fogging dan

Bahan-bahan

Fogging

Tersedianya bahan

fogging focus

100% 100% 60,000,000 100% 69,806,250 100% 69,807,000 100% 100,000,000 100% 156,370,000 100% 175,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Pelayanan

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

99,750,000 106,250,000 106,250,000 165,460,000 199,500,000 281,630,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Page 11

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

AFP Rate per

100.000 penduduk

<15 tahun

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penemuan

penderita

pneumonia balita

12.60% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Menurunny

a prevalensi

Tuberculosi

s

Penemuan pasien

baru TB BTA

positif

64.60% 80% 80%

Menurunny

a angka

kesakitan

DBD

Penderita DBD

yang ditangani

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penemuan

penderita diare

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Indeks parasit 0.15 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Terkendalin

ya

prevalensi

HIV pada

populasi

dewasa

Prevalensi HIV 0.20% <0,5% <0,5% <0,5% <0,5% <0,5% <0,5%

Meningkatn

ya cakupan

imunisasi

dasar

lengkap

bayi usia 0-

11 bulan

Peningkatan

Imunisasi

Cakupan

kelurahan

Universal Child

69.20% 100% 25,000,000 100% 37,697,500 100% 37,703,000 50,000,000 55,000,000 100,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Meningkatnya

surveilance

penyakit

berpotensi

wabah dan

penanggulang

an bencana

Peningkatan

Surveilance

Epideminologi dan

Penanggulangan

Wabah

Cakupan

kelurahan

mengalami KLB

yang dilakukan

penyelidikan

epidemiologi <24

jam

100% 100% 100,000,000 100% 170,000,000 100% 170,000,000 100% 160,000,000 100% 200,000,000 100% 300,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Jumlah tim

kesiapsiagaan

bencana yang

dibentuk

115 tim

TRC,

RHA,

Bankes,

Logistik,

Informas

i

115 tim

TRC,

RHA,

Bankes,

Logistik,

Informas

i

115 tim

TRC,

RHA,

Bankes,

Logistik,

Informasi

115 tim

TRC,

RHA,

Bankes,

Logistik,

Informas

i

115 tim

TRC,

RHA,

Bankes,

Logistik,

Informasi

115 tim

TRC,

RHA,

Bankes,

Logistik,

Informasi

Pelayanan

Kesehatan Jemaah

Haji

Persentase angka

kematian pada

jemaah haji

CFR < 2% CFR <

2%

80,000,000 CFR <

2%

68,000,000 CFR <

2%

68,000,000 CFR <

2%

90,000,000 CFR <

2%

100,000,000 CFR <

2%

100,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Page 12

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Pencegahan

penularan penyakit

endemik/ epidemik

Terlaksananya

kegiatan

pencegahan

penularan penyakit

endemik/ epidemik

Mikrofilaria

rate 1,2%

Mikrofila

ria rate

<1%

25,000,000 Mikrofila

ria rate

<1%

65,450,000 Mikrofilar

ia rate

<1%

65,450,000 Mikrofila

ria rate

<1%

100,000,000 Mikrofilari

a rate

<1%

125,000,000 Mikrofilari

a rate

<1%

200,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Meningkatnya

status

kesehatan

dan gizi

masyarakat

PROGRAM

PELAYANAN

KESEHATAN

MASYARAKAT

MISKIN

Meningkatnya

derajat kesehatan

masyarakat miskin

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000

Meningkatnya

penyediaan

anggaran

publik untuk

kesehatan

dalam rangka

mengurangi

risiko finansial

akibat

gangguan

kesehatan

bagi seluruh

penduduk,

terutama

penduduk

miskin

PROGRAM

STANDARISASI

PELAYANAN

KESEHATAN

Tercapainya

evaluasi dan

pengembangan

standar

pelayanan

kesehatan

238,250,000 969,000,000 1,069,000,000 1,359,700,000 1,800,600,000 2,310,770,000

Evaluasi dan

Pengembangan

Standar Pelayanan

Kesehatan

Jumlah dokumen

informasi

kesehatan

9 9 155,000,000 9 131,750,000 9 172,420,500 9 250,000,000 9 270,000,000 9 400,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Pengembangan

Sistem Informasi

Kesehatan

Terlasksanya

pengelolaan

sistem informasi

kesehatan

- 22 Pusk 70,000,000 22 Pusk 163,750,000 22 Pusk 204,650,000 22 Pusk 254,820,000

Rapat kerja

kesehatan daerah

(RAKERKESDA)

Jumlah dokumen

koordinasi lintas

sektor dan lintas

program

1 bh 1 bh 83,250,000 1 bh 45,719,500 1 bh 50,000,000 1 bh 90,000,000 1 bh 170,000,000 1 bh 200,000,000 DKK

Padang

Sumbar

Badan Layanan

Umum Daerah

(BLUD)

Puskesmas

Jumlah

Puskesmas BLUD

3 bh 3 bh 70,629,500 2 bh 70,629,500 2 bh 150,000,000 2 bh 450,000,000 2 bh 750,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Penyusunan

Standar Pelayanan

Kesehatan

Jumlah Dokumen

Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

1 bh 1 bh 14,951,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Page 13

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

The International

Organization of

Standarization

(ISO) Puskesmas

Jumlah

Puskesmas ISO

3 bh 3 bh 705,950,000 2 bh 705,950,000 2 bh 705,950,000 2 bh 705,950,000 2 bh 705,950,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Meningkatnya

status

kesehatan

PROGRAM

PENGADAAN,

PENINGKATAN

DAN PERBAIKAN

SARANA DAN

PRASARAN

PUSKESMAS /

PUSTU DAN

JARINGANNYA

Meningkatnya

pelayanan

kesehatan

masyarakat di

sarana pelayanan

kesehatan dasar

21,661,508,824.35 2,975,062,500 2,975,062,500 3,867,580,000 5,221,330,000 6,787,600,000

Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Puskesmas dan

Pustu

Jumlah pengadaan

sarana dan

prasarana

Puskesmas dan

Pustu

1 paket 1 paket 1,010,479,996 1 paket 1,020,000,000 1 paket 1,020,000,000 1 paket 900,000,000 1 paket 1,000,000,000 1 paket 1,087,600,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Rehablitasi Sedang

Puskesmas

Pembantu

Jumlah Pustu yang

direhab

4 unit 2,919,068,550 3 unit 691,050,000 3 unit 691,050,000 - 1 unit 200,000,000 1 unit 200,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Pengadaan Alat

Kedokteran dan

Alat Laboratorium

Jumlah pengadaan

alat kedokteran

dan alat

laboratorium

1 paket 1 paket 1,296,381,000 1 paket 900,000,000 1 paket 900,000,000 1 paket 797,580,000 1 paket 921,330,000 1 paket 1,000,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Pembangunan

Puskesmas

Pembantu

Jumlah Pustu yang

dibangun

1 unit 364,012,500 1 unit 364,012,500 DKK

Padang

Kota

Padang

Pembangunan

Puskesmas

Jumlah

Puskesmas yang

dibangun

22 unit 1 unit 1,106,868,800 1 unit DKK

Padang

Kota

Padang

Pengadaan

kendaraan roda 4

Jumlah pengadaan

kendaraan roda 4

1 unit 270,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Pembangunan

Rumah Dinas

Jumlah rumah

dinas dokter yang

dibangun

1 unit 500,000,000 1 unit 500,000,000 1 unit 600,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Rehabilitasi

Sedang

Puskesmas

Jumlah

Puskesmas yang

direhab

12 unit 2,583,552,700 1 unit 200,000,000 1 unit 200,000,000 1 unit 200,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Rehabilitasi Rumah

Dinas Paramedis

Jumlah rumah

dinas paramedis

yang direhab

1 unit 200,000,000 1 unit 200,000,000 1 unit 200,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Page 14

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Pengadaan Obat-

Obatan

Jumlah pengadaan

obat-obatan

1 paket 1 paket 1,000,000,000 1 paket 1,000,000,000 1 paket 3,000,000,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Pembangunan Pos

Kesehatan

Pedesaan

Jumlah Poskesdes

yang dibangun

29 unit 1 unit 600,000,000 1 unit 500,000,000

Rehabilitasi

Poskeskel

Jumlah Poskeskel

yang direhab

5 pkt 1,106,709,800 3 unit 600,000,000

Pengadaan Alat

Kedokteran dan

Alat Laboratorium

(DAK)

1 paket 1 pkt 1,334,331,000

Pembangunan

Gudang Farmasi

Kota (Luncuran

DAK 2013)

1 pkt 3,783,750,328.35

Rehabilitasi

Sedang/ Berat

Puskesmas

Pembantu (DAK)

3 unit 683,956,500

Penyediaan

Farmasi dan

perlengkapannya

(DAK)

1 pkt 3,918,653,500

Rehabilitasi rumah

dinas medis dan

paramedis

Puskesmas (DAK)

3 pkt 683,956,500

Lanjutan

Pembangunan

Rumah Dinas

Medis dan

Paramedis

6 pkt 1,233,800,150

Meningkatnya

penyediaan

anggaran

publik untuk

kesehatan

dalam rangka

mengurangi

risiko finansial

akibat

gangguan

kesehatan

bagi seluruh

penduduk,

terutama

penduduk

miskin

PROGRAM

KEMITRAAN

PENINGKATAN

PELAYANAN

KESEHATAN

Tercapainya

kemitraan

asuransi

kesehatan

Jamkes Sumbar

Sakato

12,961,235,160 13,609,735,160 11,568,280,000 15,038,400,000 20,301,840,000 26,392,390,000

Page 15

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Kemitraan

Asuransi Jamkes

Sumbar Sakato

100% 12,961,235,160 100% 13,609,735,160 100% 11,568,280,000 100% 15,038,400,000 100% 20,301,840,000 100% 26,392,390,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Cakupan

pelayanan

kesehatan dasar

pasien masyarakat

miskin

58.56% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan

pelayanan

kesehatan rujukan

pasien masyarakat

miskin

15.80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya

status

kesehatan

dan gizi

masyarakat

Menurunny

a angka

kematian

bayi dari 23

menjadi 19

per 1000

kelahiran

hidup

PROGRAM

PENINGKATAN

PELAYANAN

KESEHATAN

ANAK BALITA

Tercapainya

pelayanan

kesehatan anak

balita yang

bermutu dan

terpantaunya

kasus kematian

neonatus/bayi/

anak balita

74,800,000 102,000,000 102,000,000 132,600,000 179,010,000 232,710,000

Menurunny

a angka

kematian

neonatal

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan Anak

Balita

74,800,000 102,000,000 102,000,000 132,600,000 179,010,000 232,710,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Cakupan

Kunjungan

Neonatal Pertama

(KN1)

97% 97.20% 97.20% 97.50% 97.70% 97.70% 98%

Cakupan

Kunjungan

Neonatal Lengkap

(KN Lengkap)

89.80% 89% 89% 89.5% 89.70% 90% 90%

Cakupan

penanganan

neonatal

komplikasi

21.60% 75% 75% 76% 77% 78% 79%

Cakupan

pelayanan

kesehatan bayi

94.80% 95% 95% 96% 96.50% 96.50% 97%

Cakupan

pelayanan

kesehatan anak

balita

84.10% 84% 84% 84.50% 85% 85% 85%

Page 16

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Persentase

kemampuan

fasilitas pelayanan

kesehatan dalam

tata laksana bayi

muda dan anak

sakit sesuai

10% 60% 60% 65% 70% 75% 75%

Meningkatnya

status

kesehatan

masyarakat

PROGRAM

PENINGKATAN

PELAYANAN

KESEHATAN

LANSIA

Meningkatnya

derajat kesehatan

lansia di Kota

Padang

56,000,000 51,000,000 51,000,000 66,300,000 89,510,000 116,360,000

Meningkatn

ya umur

harapan

hidup

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan Lansia

Umur harapan

hidup

72 tahun 56,000,000 72 tahun 51,000,000 73 tahun 51,000,000 66,300,000 89,510,000 116,360,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Menurunny

a angka

kematian

ibu

PROGRAM

PENINGKATAN

KESELAMATAN

IBU MELAHIRKAN

DAN ANAK

Tercapainya

peningkatan

pelayanan

kesehatan ibu

dan AMP

768,400,000 653,140,000 653,140,000 849,080,000 1,146,260,000 1,490,140,000

Menurunny

a angka

kematian

ibu

melahirkan

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan Ibu dan

AMP

768,400,000 653,140,000 653,140,000 849,080,000 1,146,260,000 1,490,140,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Meningkatn

ya

persentase

ibu bersalin

yang

ditolong

oleh tenaga

kesehatan

terlatih

(cakupan

PN)

Cakupan

kunjungan ibu

hamil K4

92.10% 93% 93% 95% 95% 96% 96%

Cakupan

komplikasi

kebidanan yang

ditangani

37.20% 65% 65% 65% 70% 70% 75%

Page 17

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Cakupan

pertolongan

persalinan oleh

tenaga kesehatan

yang memiliki

kompetensi

kebidanan

72.60% 75% 75% 80% 85% 90% 95%

Cakupan

pelayanan nifas

88.30% 90% 90% 90% 91% 92% 93%

Cakupan peserta

KB aktif

59.80% 60% 60% 62% 63% 64% 65%

Persentase

fasilitas pelayanan

kesehatan yang

memberikan

pelayanan KB

sesuai standar

65% 70% 70% 70% 75% 75% 75%

Persentase

kematian ibu dan

anak dilaksanakan

audit kematian dan

pengkajian

70% 90% 90% 90% 95% 95% 100%

Cakupan

Puskesmas rawat

inap yang mampu

PONED

60% 70% 70% 80% 90% 100% 100%

Persentase

Puskesmas

mampu Pelayanan

Kesehatan

Reproduksi

Esensial (PKRE)

terpadu

50% 60% 60% 65% 70% 75% 80%

Puskesmas

mampu

tatalaksana

Pencegahan dan

Penanggulangan

Kekerasan

terhadap

Perempuan (

PPKtP) termasuk

korban

Pemberantasan

Tindak Pidana dan

Perdagangan

Orang (PTPPO)

40% 50% 50% 60% 60% 65% 65%

Page 18

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Pelayanan

terhadap ibu

dengan kebutuhan

penanganan jiwa

khusus (depresi

pasca persalinan)

40% 60% 60% 70% 80% 90% 100%

Meningkatnya

status

kesehatan

dan gizi

masyarakat

PROGRAM

PENINGKATAN

PELAYANAN

KESEHATAN

ANAK SEKOLAH

Tercapainya

peningkatan

derajat kesehatan

anak sekolah

67,600,000 66,955,350 66,955,350 87,040,000 117,510,000 152,760,000

Peningkatan

Jangkauan

Pelayanan

Kesehatan Anak

Sekolah

67,600,000 66,955,350 66,955,350 87,040,000 117,510,000 152,760,000 DKK

Padang

Kota

Padang

Cakupan SD/MI,

SMP, SMA dan

sederjat

melaksanakan

penjaringan siswa

kelas 1

86.60% 90% 90% 92% 93% 94% 95%

Persentase

minimal 2

Puskesmas yang

mampu

tatalaksana kasus

kekerasan

terhadap anak

(KTA)

0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan

pelayanan

terhadap anak

dengan kebutuhan

penanganan

khusus

0 70% 70% 70% 72% 73% 74%

Puskesmas

mampu laksana

PKPR (Pelayanan

Kesehatan Peduli

Remaja)

0 60% 60% 65% 70% 80% 90%

Page 19

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Meningkatnya

status

kesehatan

dan gizi

masyarakat

PROGRAM

ASURANSI

KESEHATAN

Tercapainya

asuransi

kesehatan

BPJS/JKN

36,316,000,000 43,268,107,000 43,268,107,000 58,248,400,000 73,122,920,000 95,059,800,000

Jaminan

Kesehatan

Nasional pada

BPJS

Cakupan

pelayanan peserta

JKN

100% 100% 36,316,000,000 100% 100% 100% 100%

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas

Padang Pasir

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Padang Pasir

100% 100% 100% 4,629,143,970 100% 4,629,143,970 100% 5,310,020,925 100% 5,986,135,470 100% 6,983,266,379 DKK

Padang

Kota

Padang

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas Ulak

Karang

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Ulak Karang

100% 100% 100% 1,034,580,000 100% 1,034,580,000 100% 1,715,456,955 100% 2,391,571,500 100% 3,388,702,409 DKK

Padang

Kota

Padang

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas Alai

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Alai

100% 100% 100% 1,382,208,400 100% 1,382,208,400 100% 2,064,085,355 100% 2,740,199,900 100% 3,737,330,809 DKK

Padang

Kota

Padang

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas Air

Tawar

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Air Tawar

100% 100% 100% 1,920,471,400 100% 1,920,471,400 100% 2,601,348,355 100% 3,277,462,900 100% 4,274,593,809 DKK

Padang

Kota

Padang

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas

Seberang Padang

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Seberang Padang

100% 100% 100% 1,238,190,000 100% 1,238,190,000 100% 1,919,066,955 100% 2,595,181,500 100% 3,592,312,409 DKK

Padang

Kota

Padang

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas

Pemancungan

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Pemancungan

100% 100% 100% 996,752,000 100% 996,752,000 100% 1,677,628,955 100% 2,353,743,500 100% 3,350,874,409 DKK

Padang

Kota

Padang

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas

Rawang Barat

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Rawang Barat

100% 100% 100% 992,296,000 100% 992,296,000 100% 1,673,172,955 100% 2,349,287,500 100% 3,346,418,409 DKK

Padang

Kota

Padang

Page 20

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas Lubuk

Begalung

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Lubuk Begalung

100% 100% 100% 2,532,168,000 100% 2,532,168,000 100% 3,213,044,955 100% 3,889,159,500 100% 4,886,290,409 DKK

Padang

Kota

Padang

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas

Pagambiran

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Pagambiran

100% 100% 100% 1,977,684,000 100% 1,977,684,000 100% 2,658,560,955 100% 3,334,675,500 100% 4,331,806,409 DKK

Padang

Kota

Padang

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas

Andalas

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Andalas

100% 100% 100% 3,408,713,358 100% 3,408,713,358 100% 4,089,590,313 100% 4,765,704,858 100% 5,762,835,767 DKK

Padang

Kota

Padang

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas Lubuk

Buaya

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Lubuk Buaya

100% 100% 100% 3,725,394,040 100% 3,725,394,040 100% 4,406,270,995 100% 5,082,385,540 100% 6,079,516,449 DKK

Padang

Kota

Padang

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas Air

Dingin

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Air Dingin

100% 100% 100% 1,943,203,400 100% 1,943,203,400 100% 2,624,080,355 100% 3,300,194,900 100% 4,297,325,809 DKK

Padang

Kota

Padang

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas

Nanggalo

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Nanggalo

100% 100% 100% 1,504,000,000 100% 1,504,000,000 100% 2,184,876,955 100% 2,860,991,500 100% 3,858,122,409 DKK

Padang

Kota

Padang

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas Lapai

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Lapai

100% 100% 100% 1,411,523,120 100% 1,411,523,120 100% 2,092,400,075 100% 2,768,514,620 100% 3,765,645,529 DKK

Padang

Kota

Padang

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas Kuranji

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Kuranji

100% 100% 100% 1,704,610,000 100% 1,704,610,000 100% 2,385,486,955 100% 3,061,601,500 100% 4,058,732,409 DKK

Padang

Kota

Padang

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas

Belimbing

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Belimbing

100% 100% 100% 1,922,092,469 100% 1,922,092,469 100% 2,602,969,424 100% 3,279,083,969 100% 4,276,214,878 DKK

Padang

Kota

Padang

Page 21

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (20) (21)

Lokasi

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

(4)

Tahun 2014

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja

SKPD

Penanggun

g jawab

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

Kondisi Kinerja pada Tahun

2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2018Tahun 2017Tujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas

Ambacang

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Ambacang

100% 100% 100% 2,052,046,000 100% 2,052,046,000 100% 2,732,922,955 100% 3,409,037,500 100% 4,406,168,409 DKK

Padang

Kota

Padang

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas Pauh

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Pauh

100% 100% 100% 2,596,900,000 100% 2,596,900,000 100% 3,277,776,955 100% 3,953,891,500 100% 4,951,022,409 DKK

Padang

Kota

Padang

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas

Bungus Teluk

Kabung

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Bungus Teluk

Kabung

100% 100% 100% 1,537,012,000 100% 1,537,012,000 100% 2,217,888,955 100% 2,894,003,500 100% 3,891,134,409 DKK

Padang

Kota

Padang

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas Lubuk

Kilangan

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Lubuk Kilangan

100% 100% 100% 2,179,612,643 100% 2,179,612,643 100% 2,860,489,598 100% 3,536,604,143 100% 4,533,735,052 DKK

Padang

Kota

Padang

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas Anak

Air

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Anak Air

100% 100% 100% 1,179,131,200 100% 1,179,131,200 100% 1,860,008,155 100% 2,536,122,700 100% 3,533,253,609 DKK

Padang

Kota

Padang

Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Puskesmas Ikur

Koto

Cakupan

pelayanan peserta

JKN Puskesmas

Ikur Koto

100% 100% 100% 1,400,375,000 100% 1,400,375,000 100% 2,081,251,955 100% 2,757,366,500 100% 3,754,497,409 DKK

Padang

Kota

Padang

Jumlah 82,116,758,091 69,014,849,744 67,614,638,934 88,859,850,000 115,546,340,000 150,207,090,000

-

Page 22