RENCANA STRATEGIS REVIEW DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018-2023 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS KESEHATAN Jalan Ahmad Yani No. 100 Selong Telp. (0376) 2921033, Fax. (0376) 2922926, Kode Pos 83612 Email: dinkeskablotim@ gmail.com
122
Embed
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018 …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENCANA STRATEGISREVIEW
DINAS KESEHATANKABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2018-2023
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMURDINAS KESEHATAN
Jalan Ahmad Yani No. 100 Selong Telp. (0376) 2921033, Fax. (0376) 2922926, Kode Pos 83612Email: [email protected]
i |Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018 - 2023
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah
sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur dapat menyelesaikan Dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 - 2023
ini dengan baik.
Keberadaan dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan arahan tentang Rencana
Pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Lombok Timur 5 (lima) tahun ke depan, juga
memberikan gambaran tentang keadaan umum kondisi kesehatan masyarakat Lombok
Timur, serta potret yang lebih detail tentang situasi dan kondisi pembangunan kesehatan dan
masalah kesehatan di Kabupaten Lombok Timur pada saat ini.
Renstra Dinas Kesehatan ini disusun berdasarkan pada kebijakan dan arah
pembangunan kesehatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun
2018-2023 yang telah dibahas di berbagai forum baik di tingkat tekhnis program maupun di
level pimpinan melalui Rapat Koordinasi Program OPD yang difasilitasi oleh Bappeda dan
pada saatnya nanti kegiatan secara lebih detail akan disinkronkan kembali dalam forum
penganggaran program pembangunan kesehatan.
Akhirnya kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini. Kami menyadari bahwa dokumen ini
masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami
harapkan. Semoga apa yang ada dalam dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak
yang memerlukan sehingga dapat mendukung tercapainya visi pembangunan kesehatan,
meningkatkan IPM dan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di
Kabupaten Lombok Timuran.
Selong, Juni 2021 Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Timur Dr. H. PATHURRAHMAN, SKM, M.AP
Pembina Tk. I – IV/b
ii |Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018 - 2023
NIP. 19681231 199003 1 109
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ........................................................................................................ iii DAFTAR GRAFIK ...................................................................................................... iv BAB I. PENDAHULUAN....................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang………………………………………………………….. 1 1.2. Landasan Hukum……………………………………………………….. 2 1.3. Maksud dan Tujuan…………………………………………………….. 5 1.4. Sistematika Penulisan………………………………………………….. 6 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH……………….......... 8 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.............. 8 2.1.1. Tugas dan Fungsi ………….….............................................. 8 2.1.2 . Susunan Organisasi…………………………………………… Susunan Organisasi Susunan Organisasi 24 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah………………............................... 24 2.2.1. Sumber Daya Manusia………………….................................. 24 2.2.2. Sarana dan Prasarana........................................................... 27 2.2.3 Anggaran Kesehatan………………….................................... 28 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.............................................. 29 2.3.1 Kinerja Layanan dan Program................................................ 29 2.3.2. Kinerja Anggaran.................................................. .............. 33
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3.1. Permasalahan Pembangunan Kesehatan…………………………….. 84 3.2. Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
85 3.3. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan……..................................... 86 3.4. Telaan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi.......................................... 88 3.5. Telaah Keterkaitan dengan Perangkat Daerah Lainnya..................... 90 3.6. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah-Kajian Lingkungan Hidup
Strategis…………………………………………………………………… 90
3.7. Analisis Isu Strategis Global…………………………………………….. 91 3.8. Penentuan Isu Strategis…………………………………………………. 92 BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN……………........................................................ 93 BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN……………………………………….. 95 BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA
PENDANAAN…………………………………………………………………..
99 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN………………………………. 127
iii |Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018 - 2023
BABVIII PENUTUP……………………………………………………………………… 129
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020
25
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020
26
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Pangkat dan Golongan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020
26
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020
26
Tabel 2.5 Data Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020
27
Tabel T-C. 23 Kinerja Layanan dan Program Tahun 2016-2020 29
Tabel T-C.24 Alokasi dan Realiasai Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur tahun 2016-2020
33
Tabel 3.1 Keterkaitan outcame sasaran Dinas Kesehatan Dengan Organisasi Perangkat Daerah Lainnya
90
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023
94
Tabel T-C.26 Strategi dan Arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur tahun 2018-2023
96
Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan 99
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Penyelenggaran Urusan Kesehatan Kabupaten Lombok Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023
127
iv |Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018 - 2023
DAFTAR GRAFIK
Grafik 2.1 Capaian Umur Harapan Hidup Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
34
Grafik 2.2 Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
35
Grafik 2.3 Perkembangan Kunjungan Ibu Hamil (K1 dan K4) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
37
Grafik 2.4. Perkembangan Cakupan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
38
Grafik 2.5 Perkembangan Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
39
Grafik. 2.6 Perkembangan Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi Ditangani di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
40
Grafik. 2.7 Perkembangan Cakupan Peseta KB Aktif di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
41
Grafik. 2.8 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Lombok Timur 2016 – 2020
43
Grafik. 2.9 Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
43
Grafik 2.10 Perkembangan Cakupan Neonatal dengan Komplikasi Ditangani di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
45
Grafik 2.11 Perkembangan Kasus Bayi BBLR di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
46
Grafik. 2.12 Perkembangan Cakupan Kunjungan Neonatus (KN) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
47
Grafik 2.13 Perkembangan Cakupan Bayi Mendapat ASI Eksklusif di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
48
Grafik 2.14 Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
49
Grafik 2.15. Perkembangan Cakupan Desa UCI di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
50
Grafik 2.16. Prevalensi Gizi Buruk di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 -2018 53
v |Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018 - 2023
Grafik 2.17 Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
57
Grafik 2.18. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Pneumonia pada Balita di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
61
Grafik 2.19 Perkembangan Penemuan Penderita HIV-AIDS di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
62
Grafik 2.20 Cakupan Penemuan Penyakit Diare di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
64
Grafik 2.21 Perkembangan AFP Rate Per 100.000 Penduduk Usia <15 Tahun di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
65
Grafik 2.22 Perkembangan Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
69
Grafik 2.23 Perkembangan Angka Kesakitan Malaria Per 1.000 Penduduk Beresiko di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020
71
Grafik 2.24 Capain Indikator Akses Air Minum Sehat di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 - 2020
77
Grafi 2.25 Perkembangan penduduk dengan akses sanitasi yang layak Tahun 2016-2020
78
1 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan adalah suatu upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan
sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
Pembangunan kesehatan dilaksanakan memperhatikan dinamika
kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan
IPTEK, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan
kerjasama lintas sektoral serta dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
Kelangsungan pembangunan yang berkesinambungan membutuhkan sistem dan
mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, serasi,
selaras dan seimbang antara sektoral, regional dan daerah, antar berbagai kegiatan
pemerintah dan kegiatan masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi
dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan.
Sesuai Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daera (OPD) harus menyusun Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
Sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa tujuan penyusunan Renstra Organisasi Perangkat
2 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
Daerah adalah untuk mewujudkan target indikator kinerja daerah dan target sasaran
pembangunan nasional.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah (RPJMD) Kabupate
Lombok Timur Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2018, dimana pembangunan kesehatan menjadi bagian integral dari
pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam misi ke 2 yaitu Meningkatkan
mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdayasaing dengan biaya
terjangkau.
Rencana Strategis (Renstra) OPD dapat dikategorikan sebagai dokumen
manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-
program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup
OPD.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur adalah
merupakan penjabaran teknis di bidang kesehatan dari visi,misi,dan program Bupati
Lombok Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2018-2023.
Fokus Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 ditekankan pada upaya-
upaya untuk meningkatkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Lombok Timur yang berada pada urutan nomor ke- 8 dari 10 Kabupaten/Kota se-
Provinsi NTB.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 - 2023
memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Dinas Kesehatan disusun dengan
berpedoman pada RPJMD 2018 -2023 Kabupaten Lombok Timur dan bersifat
indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur dengan mendorong
peran aktif seluruh komponen masyarakat.
B. Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten
Lombok Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);
3 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok
Timur 2005-2025;
5 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
24. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 35 tahun 2016 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2018-2023.
C. Maksud dan Tujuan
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 - 2023 disusun dan
ditetapkan dengan maksud sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan
pembangunan kesehatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk secara
bersama mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan khususnya dalam rangka
mendukung visi dan misi pembangunan daerah.
Tujuan penyusunan Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur
tahun 2018-2023 adalah :
1. Menetapkan, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan kesehatan jangka menengah serta indikator kinerja
pembangunan kesehatan daerah;
2. Menetapkan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dan
perencanaan penganggaran;
3. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam
rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan fokus
program/kegiatan di bidang kesehatan Tahun 2018-2023.
6 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
D. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok
Timur NTB Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:
● Bab I PENDAHULUAN
Menguraikan : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta
Sistematika Penulisan.
● BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Menguraikan : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber
Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Anggaran,
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
● BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Menguraikan : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Renstra Kementerian Kesehatan,
Telaah Renstra Dinas Kesehatan Propinsi NTB, Telaah Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.
● BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Menguraikan : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
● BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Menguraikan : Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.
● BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Menguraikan : Program prioritas mengacu Permendagri Nomor 13 tahun 2006
dan Permendari Nomor 59 tahun 2007 sesuai urusan beserta target kinerja dan
kebutuhan pendanaan dalam pencapaian visi dan misi serta indikator kinerja
● BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
Menguraikan indikator kinerja pembangunan kesehatan beserta target capaian
indikator kinerja per tahun
● BAB VIII PENUTUP
7 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
a. Tugas dan Fungsi
Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu Dinas
Daerah dengan Type A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lombok Timur . Selanjutnya tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas
Kesehatan Kabupaten Lombok Timur dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lombok
Timur Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dengan uraian sebagai berikut:.
Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan operasional dan rencana program di bidang kesehatan
masyarakat
2. Perumusan kebijakan operasional dan rencana program dibidang pencegahan,
pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan
3. Perumusan kebijakan operasional dan rencana program dibidang pelayanan
kesehatan
4. Perumusan kebijakan operasional dan rencana program dibidang sumber daya
kesehatan
1. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris Dinas Kesehatan
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan program, pelaporan,
pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris Dinas Kesehatan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat dan Rencana Kerja Dinas;
b. Penyusunan Konsep Rencana Strategis Dinas;
8 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
c. Penyusunan Konsep Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan;
d. Penyusunan Konsep Kebijakan Dinas untuk pengelolaan program dan
pelaporan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
e. Pengorganisasian tugas dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
f. Pengorganisasian tugas dan program Sekretariat dengan bidang di lingkup
Dinas;
g. Penyelenggaraan pembinaan administrasi program dan pelaporan, keuangan
serta administrasi urusan umum dan kepegawaian di lingkup Dinas;
h. Pembinaan administrasi dan aparatur pada Sub Bagian Program dan
Pelaporan, Sub Bagian Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
i. Penyelenggaran penilaian kinerja di lingkupDinas;
j. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi
kegiatan Sekretariat;
k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Sekretariat secara rutin
dan berkala;
l. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program di lingkup Dinas secara rutin dan
berkala;
m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian
Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum
dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan;
b. Penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk
pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan;
c. Pengkoordinasian tugas dan kegiatan Sub Bagian Program dan
Pelaporan dengan Sub Bagian lainnya di lingkup Sekretariat;
9 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;
e. Pelaksanaan kegiatan urusan umum, pengelolaan administrasi
kepegawaian dan administrasi perkantoran;
f. Pelaksanaan urusan keperotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan
rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas;
g. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
h. Pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan
di lingkungan kerja;
i. Pemeliharaan dan perawatan kendaraan Dinas, peralatan dan
perlengkapan kantor dan asset lainnya;
j. Penyiapan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana,
pengurusan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang
inventaris Dinas;
k. Pengumpulan, pengelolaan, pemutahiran dan penyimpanan data dan
kartu kepegawaian di lingkunganDinas;
l. Penyiapan data dan dokumen administrasi kepegawaian sebagai bahan
pembinaan untuk peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur, penjabaran
standar kompetensi, kenaikan pangkat, daftar penilaianpekerjaan, daftar
3) Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4) Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
5) Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
6) Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi
7) dan Alat Kesehatan
8) Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
9) Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia
10) Kesehatan
11) Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
12) Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi
13) Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang
Kesehatan
91 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018 - 2023
14) Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
Program Kemenkes ada dua yaitu program generik dan program teknis.
Program generik meliputi:
1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
2) Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu
3) Indonesia Sehat (KIS).
4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian
5) Kesehatan.
6) 4). Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
Program teknis meliputi:
1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
2) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan dan Lingkungan.
3) Program Pembinaan Upaya Kesehatan.
4) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
D. Telaah Renstra Dinas Kesehatan Propinsi
Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan dapat dilihat dari
berbagai indikator, salah satunya adalah angka harapan hidup yang dapat
menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2013-2017, Provinsi NTB
berhasil meningkatkan 0,65 tahun harapan hidup penduduk dari 64,90 tahun menjadi
65,55 tahun. Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan kondisi nasional, angka
harapan hidup NTB masih berada di bawah nilai capaian nasional yang sudah berada
pada angka 71,06 tahun. Oleh karena itu meskipun sudah menunjukan progres yang
cukup baik, namun masih perlu adanya perbaikan dalam sektor kesehatan.
Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam sektor kesehatan yaitu
sebagai berikut:
▪ Kesehatan ibu dan anak belum optimal, hal ini ditandai dengan: (1) masih adanya
kematian bayi dan ibu melahirkan, pada tahun 2017 AKB sebesar 9 per 1.000
kelahiran hidup dan AKI sebesar 82 per 100.000 kelahiran hidup; (2) masih adanya
kelahiran ditolong non tenaga kesehatan (8,17%)
▪ Gizi masyarakat belum optimal yang ditandai dengan: (1) angka stunting pada balita
usia 0-23 bulan tahun 2017 sebesar 7,40% nasional 6,90%; (2) Masih ditemui balita
gizi buruk, pada tahun 2017 sebesar 4,30% nasional 3,80%; (3) persentase balita 0-
92 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018 - 2023
23 bulan dengan status gizi sangat pendek (wasting) sebesar 2,50% nasional
3,90%;
▪ Belum optimalnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, ditandai
dengan: (1) Success Rate/Angka Keberhasilan Pengobatan tuberkulosis semua tipe
61,48% nasional 77,57%; (2) pada penyakit DBD dengue incidence rate per 100.000
penduduk sebesar 26,86 di atas angka nasional 22,55% dan Case Fatality Rate
0,15%; (3) angka morbiditas 2016 sebesar 20,81% masih di atas nilai nasional
(15,18%); (4) persentase merokok pada penduduk ≥ 15 tahun pada tahun 2017
sebesar 30,88% di atas nilai nasional 28,97%
▪ Akses dan mutu pelayanan kesehatan belum optimal yang ditandai dengan
beberapa permasalahan: (1) Persentase puskesmas yang terakreditasi masih 55%;
(2) Persentase rumah sakit terakreditasi baru 65,63%; (3) Masih cukup rendahnya
Posyandu yang aktif yaitu 51,11% (nasional 56,57%);
▪ Sitem Jaminan Sosial belum seluruhnya dinikmati oleh seluruh penduduk Provinsi
NTB (71,42% pada tahun 2017)
▪ Mutu dan penyebaran tenaga kesehatan belum merata, permasalahan diantaranya:
(1) persentase Puskesmas dengan kecukupan dokter dengan status kurang sebesar
35,44%; (2) persentase Puskesmas dengan kecukupan dokter gigi dengan status
kurang sebesar 40,51%; (3) persentase Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga
kesehatan promotif preventif 50,63%; (4) Jumlah tenaga kesehatan belum optimal,
terutama di daerah terpencil.
▪ Ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas (Berdasarkan profil kesehatan NTB
tahun 2016 tercatat 84,44%)
Isu strategis pembangunan kesehatan Provinsi NTB tahun 2019-2023 adalah
Derajat Kesehatan Masyarakat Relatif Rendah dengan indikator antara lain :
a. Angka harapan hidup saat lahir masih relatif rendah
b. Angka kematian ibu, bayi dan balita relatif masih tinggi
c. Tingginya prevalensi kurang gizi dan stunting
d. Belum meratanya fasilitas kesehatan yang terakreditasi dan terstandar
e. Belum meratanya SDM kesehatan antar daerah
f. Akses terhadap layanan kesehatan belum optimal
g. Upaya promotif dan preventif masalah kesehatan belum optimal
h. Masih relatif mudanya usia kawin pertama perempuan <21 tahun
93 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018 - 2023
E. Telaah Keterkaitan dengan Perangkat Daerah Lainnya
Keberhasilan pelayanan kesehatan tidak akan maksimal tanpa adanya koordinasi
lintas sektor dengan perangkat daerah lainnya.
Tabel.3.1 Keterkaitan outcame sasaran Dinas Kesehatan Dengan Organisasi Perangkat
Daerah Lainnya
Outcame Sasaran Strategis
Isu Lintas Sektor OPD Terkait
Kasus Kematian Ibu Angka Kematian Bayi
Pernikahan Dini Kemenag, DP3AKB, Pemerintahaan Desa, Dinas PMD
KB DP3AKB
Pembangunan dan rehabilitasi jalan menuju Fasyankes
Dinas PU PR
Kepesertaan JKN Maskin Dinas Sosial Dinas DukCapil
Pencemaran air bersih dan air minum
Dinas LHK
Gizi buruk dan Stunting Penyediaan sarana air bersih Penyediaan sarana air minum Pemeberian makanan Tambahan Pemberdayaan masyarakat
Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang PDAM Pemerintahan Desa, DKP Dinas PMD
TB paru Pembangunan rumah layak huni
Dinas Perkim
F. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah-Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lombok
Timur diperlukan sarana dan prasarana seperti bangunan gedung puskesmas,
poskesdes/polindes, puskesmas pembantu, listrik, air bersih dan sarana sanitasi lainya.
Sasaran pembangunan kesehatan Kabupaten Lombok Timur pada akhir tahun 2023
adalah mengatasi masalah pokok kesehatan yaitu kematian ibu melahirkan, kematian
bayi, Status gizi masyarakat, penyakit menular dan tidak menular,kesehatan lingkungan,
perilaku hidup bersih dan sehat serta jaminan asuransi kesehatan masyarakat.
94 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018 - 2023
G. Analisis Isu Strategis Global
Millenium Development Goals (MDGs) merupakan deklarasi milenium hasil
kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara pada tahun 2015.
Sejak disepakatinya pada bulan September 2000, MDGs telah menjadi suatu paradigma
pembangu nan hampir seluruh negara-negara di dunia. MDGs sendiri memiliki 8
goal, 18 target dan 67 indikator dan telah berakhir pada tahun 2015. Selanjutnya sebagai
tindak lanjut pelaksanaan MDGs muncul istilah baru yang disebut dengan Sustainable
Development Goals (SDGs) atau dikenal juga dengan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB).
Pada bulan September 2015, Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala
Negara, termasuk Indonesia, telah menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi agenda global 2030.
TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan
tahun 2015-2030. Sejalan dengan perumusan TPB/SDGs di tingkat global, Indonesia
juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMN) tahun
2015-2019, sehingga substansi yang terkandung dalam TPB/SDGs telah selaras dengan
RPJMN yang merupakan penjabaran Nawacita sebagai Visi dan Misi Presiden. Hal ini
diperkuat dengan ditetapkannya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Berikut ini 17 goals yang diusung dalam SDGs yang harus dijadikan perhatian
dalam perencanaan pembangunan di daerah termasuk indikator yang digunakan.
1) Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan (No Poverty-End poverty in all its forms everywhere)
2) Tujuan 2. Tanpa Kelaparan (zero hunger- End hunger, achieve food security and
improved nutrition and promote sustainable agriculture)
3) Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and well-being- Ensure
healthy lives and promote well-being for all at all ages)
4) Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas (Quality Education- Ensure inclusive and quality
education for all and promote lifelong learning)
5) Tujuan 5. Kesetaraan Gender (Gender Equality- Achieve gender equality and
empower all women and girls)
6) Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (Clean Water and Sanitaton- Ensure access
to water and sanitation for all)
95 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018 - 2023
7) Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy- Ensure
access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all)
8) Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic
Growth- Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and
decent work for all)
9) Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Industri, Innovation and Infrastructure-
Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster
innovation)
10) Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan (Reduced Inequalities- Reduce inequality
within and among countries)
11) Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (Sustainable Cities and
Communities- Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable)
12) Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan (Responsible Consumption
and Production- Ensure sustainable consumption and production patterns)
13) Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action- Take urgent action to
combat climate change and its impacts)
14) Tujuan 14. Ekosistem Lautan (Life Below Water- Conserve and sustainably use the
oceans, seas and marine resources)
15) Tujuan 15. Ekosistem Daratan (Life on Land- Sustainably manage forests, combat
desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss)
16) Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (Peace, Justice
and Strong Institution- Promote just, peaceful and inclusive societies)
17) Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals- Revitalize
the global partnership for sustainable development)
H. Penentuan Isu Strategis
Faktor-faktor dari pelayanan Dinas Kesehatan yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan pada Dinas Kesehatan ditinjau dari gambaran pelayanan
OPD,sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah Renstra
Dinas kesehatan propinsi/Kabupaten,implikasi RTRW pagi pelayanan OPD, implikasi
KLHS bagi pelayanan OPD adalah sebagai berikut :
a. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat (masih tingginya AKB,AKI, status gizi
balita masih rendah, angka kesakitan pada beberapa penyakit masih tinggi)
96 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018 - 2023
b. Penanggulangan penyakit tidak menular dan gangguan jiwa yang masih belum
optimal.
c. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan
kesehatan.
d. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya manusia
kesehatan sesuai standart kebutuhan SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan
e. Belum optimalnya penggunaan obat yang tidak rasional dan
penyelenggaraanpelayanan kefarmasian yang berkualitas.
f. Kuantitas dan kualitas sarana prasana penunjang untuk pelayanan kesehatan
masyarakat masih kurang
97 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kesehatan 2018-2023 tidak ada visi dan
misi, namun mengikuti visi dan misi Bupati Lombok Timur yaitu “Lombok Timur yang Adil,
Sejahtera dan Aman”.
Untuk mewujudkan visi tersebut ada 6 misi pembangunan yaitu :
1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang
transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan.
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdayasaing dengan
biaya terjangkau
3. Menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pembangunan
potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan,
kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya
4. Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam sosial, politik,pencegahan kekerasan
dalam rumah tanggga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan
kepemudaan dan olah raga.
5. Menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis dalam masyarakat dengan
meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan yang lebih baik dan religius
6. Meningkatkan reformasi birokrasi melalui pemekaran pemerihan desa, kecamatan dan
kabupaten untuk menuju aparatus yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan publik.
Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan-pernyataan tentang hal-
hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu
strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah dalam bidang kesehatan.
Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari
suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tahun
2018 – 2023 adalah sebagai berikut :
97 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023
RPJMD RENSTRA
No Misi Bupati ke 2
Tujuan RPJMD
Indikator Tujuan
Sasaran RPJMD
Indikator sasaran RPJMD
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator sasaran
Kondisi awal 2018
Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-
2019 2020 2021 2022 2023
1 Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing dengan biaya terjangkau
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses dan pelayanan kesehatan dan rujukan serta pendidikan yang bermutu dan terjangkau
Indeks pembangunan manusia (IPM)
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui ketersediaan akses pelayanan kesehatan dan rujukan serta pendidikan yang bermutu, terjangkau sesuai kemampuan masyarakat
Angka harapan hidup (AHH)
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Menurunnya angka kematian
Angka kematian ibu
102 100 196 192 188 184
Angka kematian bayi
20 18 22 20 18 16
99 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran
dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan
sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan .
Strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif mengacu kepada bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan
sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan.
Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif
tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar
lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun
dan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan
pelaksanaannya, diperlukan pedoman berupa arah kebijakan.
Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan
kesehatan daerah dalam kurun waktu 5 tahun secara lebih jelas dapat dilihat melalui
penjabarannya pada tabel dibawah ini :
100 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
Visi : Lombok Timur yang Adil, Sejahtera dan Aman
Misi: Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdayasaing
dengan biaya terjangkau
Tabel T-C.26
Strategi dan Arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur tahun 2018-2023
Tujuan
Sasaran
Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berdaya saing dengan biaya terjangkau
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- Menjalin kerjasama dengan dokter spesialis untuk melakukan kunjungan ke puskesmas ( melakukan pelayanan kesehatan bergerak) terutama daerah terpencil
- Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas dan pelaksanaan dan pelaksanaan akreditasi
- Meningkatkan ketersedian obat yang rasional dan BMHP
- Peningkatan kualitas sarana, prasarana serta pemenuhan alat kesehatan sesuai standar
- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
Peningkatan Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin
- Membuat regulasi yang bisa menjamin agar masyarakt miskin mendapat pelayanan kesehatan
- Advokasi dengan pemerintahan desa agar berperan aktf dalam masalah kesehatan
- Sosialisasi, advokasi dan validasi data penerima bantuan iuran (PBI) bagi masyarakat miskin dan dan kurang mampu dalam pelaksanaan sistem pembiayaan melalui Jaminan Kesehatan Nasional
101 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN
Tabel T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN
NO PROGRAM INDIKATOR SUB KEGIATAN TAHUN
2019 2020 2021 2022 2023
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
55.068.915.378
135,552,484,000 140,974,579,000
A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
103.045.000 43,050,000 44,772,000
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Laporan 30.000.000 29,080,000 30,243,000
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan 73.045.000 13,970,000 14,529,000
B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
250.779.675
97,317,291,000 101,209,982,000
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan AS
Gaji ASN Terbayar 96,967,283,000 100,845,974,000
2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Penatausahaan dan Verifikasi Keungan
247.670.000 235.779.675
339,112,000 352,677,000
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Tahunan
15.000.000
10,896,000 11,331,000
102 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
C Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 55,744,000 57,973,000
1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Tersedianya Dokumen Aset BMD Dikes
- 55,744,000 57,973,000
D Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
19,772,000 20,563,000
1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Dokumen Kepegawaian - 19,772,000 20,563,000
E Administrasi Umum Perangkat Daerah
58.125.146
270,254,000 281,063,000
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik
189.000.000 189.000.000 16.537.500
1,121,000 1,165,000
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kantor
30.515.546
262,466,000 272,965,000
3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kantor
7.500.000 4,343,000 4,516,000
4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Jumlah bahan bacaan 3.572.100
2,324,000 2,417,000
F Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
232.130.000 1,200,784,000 1,248,815,000
1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Operasiona
232.130.000 1,200,784,000 1,248,815,000
G Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
180.682.500
349,622,000 363,606,000
103 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Tagihan 189.000.000 189.000.000
168.682.500
260,832,000 271,265,000
2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Jasa Pelayanan 19.100.000
18.075.000 12.000.000 88,790,000 92,341,000
H Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera
91.099.575
639,392,000 664,967,000
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan
29.500.000
12,480,000 12,979,000
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
17.000.000 61.599.575
13,312,000 13,844,00
3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Yang diRehab
- 613,600,000 638,144,000
I Peningkatan Pelayanan BLUD
54.153.053.482
35,656,575,000 37,082,838,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah Puskesmas BLUD 54.153.053.482
35,656,575,000 37,082,838,000
II PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
203.743.241.102
159,665,140,000 165,951,781,000
A Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
85.448.185.548 28,003,418,000
29,163,555,000
104 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot
1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
Jumlah Rumah Sakit Yang di Bangun
10,000,000,000 10,000,000,000
2 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas Yang dibangun
35.875.545.266
3,118,117,000 3,242,842,000
3 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Pustu Yang di Bangun
1.650.000.000
780,000,000 811,200,000
4 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
Jumlah Rumah Dinas Yang Dibangun
418.275.000
1.800.000.000
1,872,000,000 1,946,880,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
1.201.426.750
5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Pustu Yang diRehabilitasi
5.351.339.510 416,000,000 432,640,000
6 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 0 0
7 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Prasarana Pendukung Fasyankes
3.483.754.313
2,271,869,000 2,362,744,000
8 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan 20.008.849.832
2,049,121,000 2,531,086,000
9 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
Jumlah Alat Terkalibrasi - 208,000,000 216,320,000
10 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Item Obat Yang Diadakan
13.111.136.420
3,459,858,000 3,638,252,000
11 Pengadaan Bahan Habis pakai
Jumlah Item BMHP Yang diadakan
2.966.133.457
3,828,453,000 3,981,591,000
B Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
118.191.614.042
129,982,955,000 135,042,309,000
105 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil Yang Dilayani
250.000.000 171,145,000 177,991,000
2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin Yang dilayani
2.680.177.500 5,509,959,000 5,730,357,000
3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir Yang dilayani
250.000.000 138,372,000 143,906,000
4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Jumlah Balita Yang dilayani 350.000.000
88,816,000 92,386,000
5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Usia Pendidikan Dasar Yang dilayani
200.000.000
99,715,000 103,704,000
6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Usia Produktif Yang dilayanai
200.000.000
178,360,000 185,494,000
7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah ODGJ Yang dilayani 100.000.000
104,583,000 108,766,000
11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Penderita TB Yang dilayani
350.000.000
112,507,000 117,007,000
12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Penderita HIV Yang dilayani
300.000.000
108,077,000 112,400,000
13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Jumlah Penduduk Yang Dilayani
7,253,967,000 7,253,967,000
14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Jumlah Korban Bencana Yang Mendapat Pelayanan
282.710.000
54,595,000 56,799,000
106 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Kesehatan
15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Kasus Stunting 193.046.096
921,232,000 958,081,000
16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Puskesmas Melaksanakan Kesehatan Kerja dan Olahraga
88.200.000
78,000,000 81,120,000
17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
jumlah Akses Air Minum,Jamban Keluarga,Jumlah TTU,dan TPM Yang di Bina
289.406.250
312,000,000 324,480,000
18 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
Puskesmas Yang Memberikan Pelayanan Kestrad
16.537.500
38,006,000 39,527,000
19 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Terpantaunya Trend Penyakit Potensial Wabah
68.906.250
390,310,000 405,923,000
20 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang bahaya narkotika bagi masyarakat
81.715.000
219,189,000 219,189,000
21 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
Jumlah Calon Jamaah Haji Yang dilayani
177.641.966
34,694,000 36,082,000
22 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular Yang dilayani
220.500.000
197,773,000 205,684,000
23 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Pengembangan kepesrtaan PBI dalam JKN/KIS
62.872.917.513
87,672,430,000 91,179,327,000
24 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Upaya Kuratif dan Rehabilitatif
223.250.000 1,000,000,000 1,000,000,000
25 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Promotif dan Preventif
45.388.509.916
23,052,110,000 24,173,120,000
107 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
26 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
Jumlah Puskesmas Terakreditasi
2.492.548.538 2,043,954,000 2,125,712,000
27 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Semua Sasaran Imunisasi Bayi, Baduta, Anak Sekolah dan Bumil Mendapat Pelayanan Imunisasi
115.547.513 79,773,000 82,964,000
C Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
103.441.512 83,595,000 86,938,000
1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah Pelaporan Tepat Waktu
51.720.756
63,814,000 66,366,000
2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah Puskesmas Menggunakan Sistem Informasi Kesehatan
51.720.756
19,781,000 20,572,000
D Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1,595,172,000 1,658,979,000
1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu
1,595,172,000 1,658,979,000
III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
300.440.000 1,244,275,000 1,294,046,000
A Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
100.000.000 998,083,000 1,038,006,000
108 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tenaga Kesehatan, Dokumen Deskripsi Profil SDMK Kabupaten Lombok Timur dokumen Desk Tenaga Nusantara Sehat/Desk Program PIIDI
50.000.000
54,439,000 56,617,000
2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
Terbayarnya Jasa Petugas Kesehatan
50.000.000
943,644,000 981,389,000
B Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
200.440.000
246,192,000 256,040,000
1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
200.440.000
246,192,000 256,040,000
IV PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
113.339.000 166,875,000 173,551,000
A Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
58.419.000
14,532,000 15,114,000
1 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek,
Jumlah Sarana Yang Mendapat Izin
58.419.000
14,532,000 15,114,000
109 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
B Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
44.920.000
101,654,000 105,720,000
1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
44.920.000
101,654,000 105,720,000
C Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
10.000.000
50,689,000 52,717,000
1 Pemeriksaan Post Market pada Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Jumlah Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan dan Minuman
10.000.000
50,689,000 52,717,000
110 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
Pengawasan
V PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
259.056.000 560,147,000 582,552,000
A Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
182.437.500
442,630,000 460,335,000
1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Regulasi dan Dokumen Pencegahan Stunting
182.437.500
442,630,000 460,335,000
B Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
38.309.250
74,315,000 77,287,000
1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pergerakan Masyarakat GERMAS
38.309.250
74,315,000 77,287,000
C Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
38.309.250 43,202,000 44,930,000
1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Posyandu Aktif dan Desa Siaga Aktif Yang dibina
38.309.250 43,202,000 44,930,000
111 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah
pada akhir periode masa jabatan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi
pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian
yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah di
Kabupaten Lombok Timur sebagaimana ditunjukkan pada table berikut :
112 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Penyelenggaran Urusan Kesehatan Kabupaten Lombok Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2018-2023
No Program Indikator Program Satuan Kondisi
Kinerja pada
awal Renstra
Target capaian tiap tahun
2020 2021 2022 2023 Kondisi kinerja pada
akhir periode Renstra
2023
I PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase sarana dan
prasarana
pelayanan yang terawat dan
berfungsi baik untuk
mendukung pelaksanaan
program
% 100 100 100 100 100 100
II PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1. Persentase
cakupanketersediaan
obat dan BMHP di
puskesmas
% 85
85
85
85
85
85
2. Persentase penyediaan
fasilitas UKM untuk
kewenangan kabupaten
% 85 85 85 85 85 85
3. Persentase penyediaan
fasilitas UKP untuk
% 75 75 75 75 75 75
113 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
kewenangan kabupaten
4. Cakupan pelayanan
kesehatan anak balita
sesuai standar
% 100 100 100 100 100 100
5. Cakupan Sanitasi
Memenuhi Syarat
Kesehatan
% 100 100 100 100 100 100
6. Persentase anak usia
pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
% 100 100 100 100 100 100
7. Persentase bayi baru
lahir mendapat
pelayanan kesehatan
sesuai standar
% 100 100 100 100 100 100
8. Persentase bayi usia 0-
11 bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
% 100 100 100 100 100 100
9. Persentase ibu bersalin
yang mendapatkan
pelayanan sesuai
standar
% 100 100 100 100 100 100
10. Persentase ibu hamil
yang mendapatkan
pelayanan sesuai
standar
% 100 100 100 100 100 100
11. Persentase masyarakat % 100 100 100 100 100 100
114 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
menjadi peserta BPJS
12. Persentase ODGJ berat
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standar
% 100 100 100 100 100 100
13. Persentase orang
dengan resiko terinfeksi
HIV mendapatkan
pelayanan deteksi dini
HIV sesuai standar
% 100 100 100 100 100 100
14. Persentase orang
terduga TBC
endapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
% 100 100 100 100 100 100
15. Persentase orang usia
15-59 tahun endapatkan
skrining kesehatan
sesuai standar
% 100 100 100 100 100 100
16. Persentase orang usia
lanjut yang endapatkan
skrining kesehatan
sesuai standar
% 100 100 100 100 100 100
17. Persentase penderita
DM yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar
% 100 100 100 100 100 100
18. Persentase
penderitahipertensi
% 100 100 100 100 100 100
115 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
yang
endapatkanpelayanan
kesehatan sesuaistandar
III PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Persentase tenaga
kesehatan
yang kompeten
% 100 100 100 100 100 100
IV PROGRAM SEDIAAN
FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN
MAKANAN
MINUMAN
Persentase peningkatan
jumlah sediaan farmasi, alat
kesehatan, dan
makananminuman
% 100 100 100 100 100 100
V PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG
KESEHATAN
Persentase UKBM
Posyandu
dan desa siaga aktif yang
mendapatkan upaya
pemberdayaan
% 100 100 100 100 100 100
116 Renstra Review Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023
BAB VIII
PENUTUP
Secara umum dokumen Renstra ini merupakan garis kebijaksanaan yang disusun
sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan
yang berwawasan kesehatan dengan mengembangkan kreatifitas, inovasi dan kemampuan
pemasaran produk/jasa pelayanan kesehatan. Secara teknis Renstra ini dijabarkan lebih
lanjut dalam bentuk program-program kerja, yang selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran
aparatur Dinas Kesehatan agar tercipta sinergi dalam pelaksanaannya.
Dokumen Renstra ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi seluruh
komponen yang terlibat, dan memperjelas rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah,
khususnya bidang kesehatan sehingga diharapkan akan dapat mereduksi setiap deviasi
pelaksanaan dan hambatan yang mungkin timbul, sehingga pada akhirnya pembangunan
kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 dapat terwujud sesuai arah
kebijakan yang telah ditentukan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Lombok
Timur. Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Dinas Kesehatan
2018-2023, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.