DINAMIKA POLITIK ISLAM ASIA TENGGARA: PERAN …

i

DINAMIKA POLITIK ISLAM ASIA TENGGARA:

PERAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN MNLF

DENGAN FILIPINA TAHUN 1993-1996

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum.)

Oleh :

Budi Rachmatsyah P

NIM : 109022000002

JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H/2016 M

1)INAMIKA POLITIK ISLAM ASIA TENGGARA:

PERAN INDONESIA DALAR/1PERDAMAIAN卜 lNLF

DENGAN FILIPINA TAHUN 1993‐1996

SKRIPSI

IDittukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora

untuk Mcnlcnulli Pcrsyaratan Mcmpcrolch Gdar Sattana Humaliora(S.Hum)

Olcll:

Budi Rachmatsvah PNIⅣI:109022000002

JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAⅣ l

FAKULTAS ADAB DAN HUⅣ IANIORA

UNIVERSITAS ISIレ A卜I NEGEIRI

SYARIF HII)AYATULLAH

JAKARTA

1437H/2016M

Pembilllbing

a ｀

/′

´つ

/SImas Emalia M,Hunl

NIP:197302081998032001

V°I俎・Iセ3011s IIむBIIllpIIIIIOd・I⊂

<〃しだクノ

II ]lnBuedI Ilh8110d

€]033uV

100 1 COん661シτん06961・dIN

qufsobuunlN SuupIS

7LOZ lqd:y 0Z'nq€U'1e1nd13

'ruelsl ueu.(epnqs) uup qerefeg lpnts ue;3or6 eped

(umU'S) €Joru€runH uuefrug rBIeD qelorsdusu {n}un 1ure,(s n}€s qulus re8eqes

€rulretlp qelel 1ul ISdIDIS '9102 llrdv 0Z 1e33u4 eped 'eyenef {egnle,(upr11

JIrc{S us8e51 urelsl se}rsrelrun uroruerunH uep qep17 s?lln>I€C qe.(sobeun141

Sueprs trrulep uogfnp qeloJ '$966t-866t NIIHVI yNI4ITI.{ NyCNtr11 .{TNI I

NYTYn[Y(nIfld r{vTV(I Yrsf,No(NI N\'ufd,, lnpnlreq 8ue'( IsdlDIS

100 τ E〔珀6611)τ00乙6丁・dIN

τ001COシ661 SI106S61°dIN

Surqurque4

1001CO τ661

ん00τ10S00τんIシOSι61pd・1/1・ЧセIp`じS Snlじ

e1o33uy du13uu-rey,q suelaDlo S

Nvlfn vIェINVd NVⅡVSIDNttd

iv

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli dari saya sendiri yang diajukan

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana dalam

jenjang strata satu (S1) di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 20 April 2016

Budi Rachmatsyah P

v

ABSTRAK

Budi Rachmatsyah

Dinamika Politik Islam Asia Tenggara:

Peran Indonesia Dalam Perdamaian MNLF Dengan Pemerintah Filipina

Tahun 1993-1996 Peralihan kekuasaan dari bangsa Spanyol kepada Amerika Serikat membuat

situasi semakin pelik bagi kaum muslim minoritas Filipina selatan. Hingga

akhirnya mereka mampu membuat gerakan-gerakan radikal yaitu Islam

separatis.Organisasi ini muncul bukan tanpa sebab organisasi ini muncul karena

adanya gencatan atau tekanan yang dilakukan terhadap kaum mayoritas terhadap

kaum minoritas yang membuat mereka geram sehingga lahirlah gerakan yang

tujuannya menghindari tindasan-tindasan yang dilakukan kaum mayoritas.Lahir

Organisasi MNLF yang secara mengejutkan mampu menyatukan umat Muslim

dari kesenjangan dan mendapat respon yang positif dari dampak munculnya

organisasi ini.

Kemudian sisi lainnya munculnya MNLF adalah rezim marcos membenarkan

dan menindas para rakyat muslim yang berada di wilayah Filipina selatan, serta

penghapusan kebudayaan nenek moyang yang telah lama berkembang dan

menggantikannya dengan kebudayaan barat atau peradaban barat dari spanyol

maupun dari amerika. Serta mengintegrasikan secara total dan penuh apa yang

pemerintah namakan sebagai minoritas-minoritas kebudayaan. Kenyataanya isu-

isu kejam sendiri adalah buah dari kesan awal dari para bangsa Spanyol yang

mencap bangsa Filipina sebagai bangsa yang kejam dan tidak berperi

kemanusiaan

Pada Akhirnya kedua kubu ini menunjuk Indonesia sebagai Juru damai

diantara keduanya.Maka terselanggaralah Perjanjian Damai yang dilakukan pada

tahun 1996 di Istana Negara.Indonesia bukan tanpa tujuan ikut serta dalam

perdamaian ada beberapa aspek kesamaan yang identik problematikanya yang

hampir mirip dengan kedua kubu ini.Melalui proses yang cukup panjang karena

harus mengikuti alur diplomasi atau tahapan-tahapan yang mengharuskan kedua

kubu ini pada akhirnya berembuk dan menunjuk Indonesia sebagai Juru damai.

Kata Kunci: Pemerintah Filipina, Indonesia, Moro, MNLF, Politik, 1993-1996

vii

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT semata

yang telah memberikan rahmat dan inayahNya kepada penulis, sehingga penulis

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya. Shalawat serta

salam senantiasa tercurahkan kepada muara ilham, lautan ilmu, yang tidak pernah

larut yakni keharibaan baginda nabi Muhammad saw, serta keluarga, para

sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Amin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak semata-mata berhasil

dengan tenaga dan upaya sendiri, namun banyak pihak yang telah berpartisipasi

dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini baik yang bersifat moril maupun

materil, karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih atas kerjasama dan

dorongannya. Ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada :

1. Prof Syukron Kamil, selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta. Yang telah memberikan persetujuan atas judul skripsi

ini.

2. Nurhasan MA, dan Sholikatus Sa‟diyah, M.Pd selaku Ketua Jurusan dan

Sekretaris Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta. Yang telah banyak membantu dalam memproses berjalannya

pembuatan skripsi ini.

3. Imas Emalia, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang banyak sekali

membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Seluruh dosen Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam yang memberikan

sumbangsih ilmu dan pengalamannya.

viii

5. Kedua orangtuaku tercinta, Bpk. Ir, Buchary Adnan Panggabean dan

khususnya untuk ibuku tersayang Dewi Ariwiati Beserta Nini Enok

Marhamah dan Kedua adik, Siti Amalia Fauziyah dan Siti Nurlathifa di rumah

yang telah memberikan perhatian dan curahan kasih sayangnya yang luar

biasa, serta doa yang tulus sehingga penulis selalu dapat termotivasi dan dapat

menyelesaikan penelitian ini.

a. Seluruh kawan-kawan di Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam,

Mughni Labib yang telah “memperkenalkan” saya dengan atmosfer

wilayah Filipina. Kepada Akhmad Yusuf, M. Kholik Bahrudin dan

Ahmad Fuazan Baihaqi yang telah membantu saya sebagai guide

dalam mencari sumber skripsi dan kepada anak SKI khususnya

angkatan 2009, khususnya Gorby Zumroni kawan lintas jurusan yang

membantu penulis dalam pemahaman Surat Perjanjian damai

,konsentrasi SKI kawasan Asia Tenggara, Rakhmat Hidayatullah, Ali

Nurdin, Meilanih, Syamsu Alfin, Angga Maulana,dan Hani Humairoh,

dan lain-lainnya serta kawan-kawan kawasan Asia Tenggara yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala

bantuan, semangat, kritik, dan saran yang semuanya terangkum dalam

sebuah kenangan indah.

b. Andung Rahmani yang selalu mendesak penulis agar segera

menyelesaikan studi ini serta Karib dekat penulis sejak kecil H.Rizky

Akbar yang membantu penulis dalam pengeditan karya ini sehingga

karya ini mudah dibaca dan dipahami oleh para penikmatnya

kemudian kelak.

viiii

c. Isti Februari Afifah, S.S yang tidak mengenal lelah mengingatkan,

menemani, membantu, hingga memberi dukungan serta kasih sayang

dan doa yang tiada hentinya kepada Penulis ketika menyusun karya

ini.

d. Gans Photocopy aka Min yang selalu sigap dalam hal percetakan serta

memperbanyak dokumen

Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penulis menyerahkan segalanya,

semoga amal kebaikan yang telah mereka berikan akan mendapat balasan yang

setimpal dari Allah SWT. Amin ya Robbal „alamin.

Ciputat, 5 April 2016

Penulis

xi

DAFTAR ISI

Halaman Judul ....................................................................................................... i

Lembar Pengesahan .............................................................................................. ii

Lembar Pernyataan ............................................................................................ iv

Abstrak .................................................................................................................... v

Kata Pengantar ................................................................................................. viii

Daftar Isi ............................................................................................................... xi

Daftar Istilah ....................................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1

B. Pokok Permasalahan .............................................................................. 6

C. Tujuan Penulisan .................................................................................... 7

D. Tinjauan Pustaka .................................................................................... 8

E. Metode Penelitian ................................................................................... 9

F. Sistematika Penulisan ........................................................................... 10

BAB II DINAMIKA SOSIAL-POLITIK MUSLIM DI FILIPINA PADA

MASA REZIM FERDINAND MARCOS HINGGA FIDEL RAMOS ........... 12

A. Kehidupan Sosial Politik ......................................................................... 12

1. Masa Pasca-Kemerdekaan hingga sekarang ........................................ 12

2. Dalam Bidang Perdagangan, Ekonomi, dan Keuangan ....................... 17

3. Dalam Bidang Pendidikan .................................................................... 18

4. Dalam Bidang Kebudayaan dan Hukum Islam .................................... 18

B. Pemerintah Filipina Menyikapi Kaum Muslim .................................... 19

1. Kebijakan Politik .................................................................................. 19

2. Kebijakan Agama ................................................................................. 22

3. Kebijakan Pendidikan .......................................................................... 25

xii

C. Sikap Muslim Filipina terhadap Kebijkan Pemerintah Filipina Pada

Tahun 1972-1992 ...................................................................................... 28

1. Organisasi-Organisasi Islam di Filipina dan Aliansi Politik ............... 30

2. Berdiri dan Berkembangnya MNLF (Moro National Liberation Front) .

............................................................................................................. 34

BAB III HUBUNGAN POLITIK LUAR NEGERI FILIPINA ...................... 46

A. Hubungan Politik Filipina Dengan Negara-Negara Tetangga Di Asia

Tenggara ................................................................................................... 46

B. Kerja Sama Politik:Filipina dengan Indonesia ..................................... 49

1. Hubungan Politik Indonesia dengan Filipina ....................................... 49

2. Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Filipina (ASEAN) ................ 53

C. Peran Indonesia dalam Politik Perdamainan antara MNLF dan

Pemerintah Filipina .................................................................................. 63

BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 69

A. Kesimpulan ............................................................................................... 69

B. Saran ......................................................................................................... 71

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 73

LAMPIRAN…………………………………………………………………….76

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam buku Niels Mulder yang berjudul “Wacana Publik Asia Tenggara

Menuju Masyarakat Madani” dijelaskan bahwa sampai sekarang di Negara

Filipina terdapat kesenjangan antara masyarakat mayoritas yang beragama kristen

dengan masyarakat minoritas umat islam. Seperti diungkapkan juga bahwa

terdapat perbedaan pembelajaran yang selalu saja mengedepankan eksistensi umat

Nasrani, porsi pelajaran umum yang lebih dominan dibandingkan dengan

pelajaran agama memunculkan sifat sentimen antar umat beragama. Sistem

pengajaran yang ada di sekolah-sekolah di Filipina, menganut sistem keterampilan

dan pengetahuan, maksudnya adalah pemerintah Filipina mengacu para individu

untuk melanjutkan merintis secara bertahap. Fenomena ini dalam kacamata

pandangan kita jelas menimbulkan kejenuhan umat muslim yang selalu saja

terpinggirkan sejak terjadinya kristenisasi di tahun 1940 setelah Filipina mendapat

kemerdekaan dari Amerika Serikat1.

Dalam bab selanjutnya menggunakan sumber yang sama penulis akan

mengupas tentang identitas bangsa Filipina dari puluhan ribu tahun silam, bangsa

Filipina yang mengalami gegar nasionalisme sejak adanya perseteruan dengan

Spanyol. Ini merupakan suatu peristiwa bagi bangsa Filipina yang hingar-bingar

atas dasar perbuatan bangsa Eropa2. Ini merupakan titik saat keabsahan bangsa

Filipina dalam jangka panjang mengalami sebuah trauma yang sangat buruk, yang

1 Niels Mudler,Wacana Publik Asia Tenggara, Yogyakarta, Kanisius, 2005, hal.29-30

2Niels Mudler Wacana Publik Asia Tenggara h. 91-93

2

berakibat pada kurang padunya keberagamaan antar masyarakat yang

menimbulkan minimnya rasa nasionalisme, pasca kedatangan bangsa Eropa dan

Amerika. Implikasinya adalah suatu cambuk bagi warga Filipina di masa

mendatang yang berimbas hingga saat ini dengan munculnya berbagai gerakan

separatis Islam, yang seharusnya Islam bersatu, terlebih lagi status mereka sebagai

kesatuan yang minoritas semestinya mampu mengontrol dan berkordinasi secara

baik, bukan membuat suatu dualisme organisasi yang membuat umat Islam

bimbang.

Munculnya sebuah gerakan pembaharu Islam dengan nama Moro National

Liberation Front. Bangsa Moro adalah tanah muslim yang penduduknya

mengikuti mazhab Syafi’i. Mereka dijajah oleh Filipina sejak 1940 hingga saat

ini. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Amerika, penduduk asli pulau-pulau

sebelah utara yang telah dipaksa menjadi Katolik oleh Spanyol, terus melakukan

kebijakan dengan melancarkan pembunuhan orang-orang Muslim yang telah

mereka wariskan dari penguasa kolonial Spanyol dan yang telah didorong oleh

Amerika Serikat. Begitu Amerika Serikat menyempurnakan kedudukannya atas

bangsa Moro pada 1915, mereka membuat imigrasi orang-orang Kristen dari

utara3.

Masa pemerintahan Ferdinand Marcos merupakan masa pemerintahan paling

represif bangsa Moro. Pembentukan Muslim Independent Movement pada 1968

dan Moro Liberation Front pada 1971 tak bisa dilepaskan dari sikap politik

Marcos yang lebih dikenal dengan presidential proclamation no.1081. Namun

3 Ali Kettani Minoritas muslim di dunia Jakarta Grafindo 2005 hal.196-197

3

patut dicatat, pada masa ini perjuangan bangsa Moro memasuki babak baru

dengan dibentuknya kelompok perlawanan yang lebih terorganisir dan maju

seperti MIM (Muslim Independent Movement), Anshar el Islam, MNLF (Moro

National Liberation Front), MILF (Moro Islamic Liberation Front), MNLF

Reformis (Moro National Liberation Front), BMIF (Bangsa Moro Islamic

Freedom Fighter) atau sering disebut dengan Petarung Kemerdekaan Islam bangsa

Moro. Namun pada saat yang sama juga sebagai masa terpecahnya kekuatan

bangsa Moro menjadi faksi-faksi yang melemahkan perjuangan mereka secara

keseluruhan4.

Lumads merupakan etnis asli Mindanao yang tidak melakukan konversi adat

dan keberagamaan meskipun telah bersentuhan tradisi baru, baik tradisi Katolik-

Spanyol ataupun tradisi Islam. Masyarakat Lumads masih memegang teguh tradisi

lama dalam keberagamaan yang masih mengembangkan tradisi paganisme.

Meskipun secara politik dan ekonomi, masyarakat Lumads mengalami

marginalisasi sebagaimana dialami oleh masyarakat Muslim Mindanao, namun

ada kecenderungan masyarakat Lumads tidak melakukan perlawanan ataupun

pemberontakan seperti yang dilakukan masyarakat Muslim di Mindanao. Namun

pasca Final Peace Agreement 1996,5 masyarakat Lumads sebagai bagian tak

4 Helmiati Sejarah Islam Asia Tenggara Pekanbaru Zanafa Publishing hal.265

5 Diakses Selasa 4 November 2014 Pukul 14.00. Peace Agreement merupakan klimaks

dari beberapa perseturuan lama yang melibatkan umat muslim dengan pemerintah pusat Filipina,

Mediasi antara dua kubu ini melibatkan Indonesia yang notabene Negara netral statement ini

diutarakan oleh pelaku sejarahnya sendiri yakni Hassan Wirayuda yang merupakan bagian dari

kepanitiaan rangkaian damai munculnya perjanjian tersebut.

http://www.tempo.co/read/news/2013/09/24/118516294/Indonesia-Dipercaya-Sebagai-Mediator-

karena-Netral diakses Selasa 4 November 2014 Pukul 14.00

4

terpisahkan dalam komunitas penduduk Mindanao mulai menuntut diberikan

ruang yang besar dalam konteks ekonomi dan politik.

NPA (National People Army) merupakan sekelompok masyarakat di bagian

tenggara Mindanao yang melakukan aksi perlawanan terhadap kebijakan Manila

yang cenderung memarginalkan Mindanao. Namun ada kecenderungan pula

bahwa munculnya NPA sebenarnya sebagai respon terhadap gejolak politik yang

ada di Manila. Pilihan Mindanao sebagai basis utama gerakan NPA tidak bisa

dilepaskan untuk membangun independensi terhadap berbagai penetrasi yang

dilakukan oleh regim Manila sekaligus melakukan perang gerilya untuk

mendestruksi legitimasi pemerintah Filipina.

NPA merupakan organisasi perlawanan Mindanao yang didirikan oleh Jose

Sison tahun 1968, seorang aktivis mahasiswa kiri dari Universitas Filipina dan

satu generasi dengan Nur Misuari, menggunakan idiologi komunis dalam proses

perjuangannya. Keanggotaan NPA ada kecenderungan berasal dari kelompok

politik yang terpinggirkan dalam politik di Manila, termasuk di antaranya adalah

kalangan militer yang mengalami disersi. Pasca Final Peace Agreement 1996,

NPA mulai mengidentifikasi diri sebagai representasi dari masyarakat miskin

Mindanao, terutama kaum Lumads yang tidak mendapatkan posisi signifikan

dalam ARMM (Autonomus Region In Muslim Mindanao).6

Oleh karena itu strategi umum pemerintahan terhadap kaum muslim adalah

mengintegrasikan kaum muslim,kedalam proses demokrasi nasional.Semua

6Diulas dalam laman resmi kementrian luar negeri terkait isu-isu fase damai Filipina

http://kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=26&l=id

5

program pembangunan pemerintah yang ditujukan kepada kaum muslim pada

dasarnya dikaitkan dengan falsafah integrasi dan asimilasi kaum muslim pada

budaya nasional yang dalam hal ini adalah umat nasrani7.

Kenyataanya bangsa Moro menguasai separuh daerah kepulauan itu.Imigrasi

pada permulaannya berjalan lambat, tetapi sesudah 1939, tumbuh sampai

menghawatirkan perimbangan dan bahkan lebih didorong oleh pemerintah

Filipina merdeka.Pemerintah mendorong dan dengan diam-diam mendukung

gerombolan kriminal yang membunuh muslim dan membakar desa-desa

mereka,kemudian mengambil tanah-tanah yang dikosongkan untuk pemukiman

kristen.Gereja katolik tetap sebaga kekuatan penggerak di belakang de-islamisasi

dan kristenisasi yang brutal di selatan dengan cara yang sama sepertitelah menjadi

kekuatan penggerak di belakang inkuisisi Spanyol8.

Organisasi ini bergerak dalam bidang yang memperjuangkan moral-moral

islam yang harus di tegakkan. Awal mulanya gerakan ini mendapat respon yang

baik dari berbagai kalangan namun mengingat banyaknya kepentingan beberapa

oknum yang terlibat mengakibatkan gerakan ini berseparasi Atau Pecah menjadi 2

bagian yakni MNLF kemudian muncul MILF.

Dua organisasi ini mengundang berbagai respon dar masyarakat sipil mereka

jelas bertanya-tanya gerakan mana yang paling mendukung keberlangsungan

aktivitas keagamaan.Mengingat 1 organisasi saja belum dianggap legal oleh

pemerintah pusat sebagai organisasi militak atau gerakan islam yang meskipun

sifatnya pembaharu.

7. Helmiati Sejarah Islam Asia Tenggara h.266

8 M Kettani Ali Minoritas Muslim di Asia h.197

6

Kebijakan-kebijakan pemerintah filipina banyak sekali mengundang protes

dan perlawanan dari kaum muslim. Dari sinilah kemudian muncul dan terbentuk

front-front perlawanan yang dua diantaranya yakni MILF dan MNLF.

Perkembangan berikutnya memperlihatkan bahwa MILF yang notabene sebagai

induk perjuangan bangsa moro akhirnya terpecah. Pertama yakni MNLF yang di

pimpin Nurulhaj Misuari yang berideologikan nasionalis sekuler. Sedangkan yang

kedua ialah MILF pimpinan Salamat Hashim, dia adalah seorang ulama pejuang

yang murni berideologikan islam dan bercita-cita mendirikan negara islam di

filipina selatan. Namun perjalanannya ternyata MNLF pimpinan Nur Misuari

mengalami perpecahan kembali menjadi kelompok MNLF-Reformis pimpinan

Dimas Pundato (1981) dan kelompok Abu Sayyaf pimpinan Abdurrazak Janjalani

pada tahun 1993. Tentu saja perpecahan ini memperlemah perjuangan bangsa

Moro secara keseluruhan dan memperkuat posisi pemerintah Filipiina dalam

menghadapi bangsa Moro9.

a. Bahasan Masalah

Berdasarkan deskripsi diatas yang menjadi permasalahan utama dalam

pengakajian skripsi ini adalah Islam Filipina begitu beragam yang dalam Artian

memiliki kepentingan-kepentingan demi golongannya masing-masing hal ini

membuat masalah semakin Kompleks karena dengan sikap tersebut mereka akan

sulit menemui kata damai atau kata sepakat .Untuk itu dibuat beberapa rumusan

masalah sebagai berikut diantaranya:

9 Helmiati Sejarah Islam Asia Tenggara h.269

7

1. Bagaimana kondisi Pemerintah Filipina pada rezim Fidel Ramos Sampai

Corazon Aquino 1972-1992 Hingga berdiri dan berekembangnya MNLF?

2. Bagaimana Kebijakan Politik Luar Negri Filipina dengan Indonesia begitu

juga sebaliknya dan bagaimana hubungan bersama Negara tetangga

ASEAN yang lain?

3. Bagaimana Peran Indonesia dalam Politik Perdamainan MNLF dan

Pemerintah di Filipina?

B. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk

memaparkan dan menghadirkan apa yang menjadi judul dari penulisan ini, dengan

tujuan yaitu :

1. Menjelaskan Dinamika Politik umat Islam Masa Pemerintahan Fidel

Ramos Sampai Beniqno Aquino

2. Menjelaskan Tentang Peran Pemerintah Indonesia dalam Hubungan Usaha

Organasi MNLF dan Pemerintah Pusat Filipina

3. Menjelaskan Wawasan Kajian Sejarah Asia Tenggara.

4. Menjelaskan Kebijakan Pemerintah Filipina terhadap Umat Islam

Adapun manfaat penelitian ini, akan saya uraikan sebagai berikut :

1. Sebagai tugas akhir mahasiswa dalam mencapai gelar kesarjanaan strata 1

(S1) untuk Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan

Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

8

2. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa, mengenai wawasan intelektual

dan akademisi di bidangnya, serta kontribusi nyata dalam mengaplikasikan

dalam bentuk karya ilmiah.

3. Menambah bahan bacaan dan Sub pembahasan yang baru, berupa karya

ilmiah bagi perustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,

Fakultas Adab dan Humaniora terutama pada Jurusan Sejarah dan

Humaniora Jakarta.

C. Tinjauan Pustaka

Buku dengan judul “Sejarah Islam Asia Tenggara”.Karangan Helmiati

mengutarakan bahwa seluk-beluk terjadinya dualisme Organisasi islam ini cukup

menarik. Di dalam sub-bab pembahasan khusus Filipina dalam judul Dinamika

Islam Filipina.Dalam buku tersebut dijelaskan sekilas tentang terjadinya 2 Induk

Organisasi Islam yang lahir dalam situasi serta posisi umat islam tertekan atau di

bawah bayang-bayang legalisasi serta kredibilitas yang di lakukan oleh

pemerintah pusat.

Sepak terjang Filipina yang di motori oleh Nur Misuari jelas mengundang

simpati dari berbagai pihak maka momentum kebangkitan umat islam inilah

dianggap suatu timing yang tepat terhadap eksistenti serta identitas umat islam

yang disana masih dalam status minoritas.

Judul buku “Dinamika Islam Filipina” yang dikarang oleh Cesar A Majul

mengupas tuntas tentang ke-shahihan umat islam di filipina yang dalam buku

tersebut umat muslim bak disebut seperti tertatih-tatih.Mengapa demikian?,

Karena legitimasi yang di lakukan terhadap umat islam sangatlah kurang fair

9

mengingat sejarah bangsa moro yang sangat pahit tentang nasib tanah tempat

tinggal yang mereka huni.Jelas bukan merupakan sesuatu yang baik bagi muslim

di sana.

Penulis juga mencoba dan berusaha menghadirkan buku-buku yang

sekiranya membantu dalam penulisan tersebut, agar dapat menyajikan sebuah

karya yang baik dan layak untuk menjadi rujukan bagi peneliti kajian bidang lain.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian sejarah oleh karena itu metode yang digunakan

adalah metode sejarah. obyek yang diteliti itu ditempuh melalui metode sejarah

dan menggunakan penelitian deskriptif analisis, Laporan Penelitian ini

menggunakan pendekatan sejarah dan metode yang digunakan adalah metode

historis. Metode historis merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis

rekaman dan peninggalan masa lampau10

. Poin-poin penting yang akan ditulis

dipaparkan sesuai dengan bentuk, kejadian, suasana dan masanya. Penelitian ini

saya fokuskan dalam hubungan Indonesia-Filipina terutama dalam proses

perdamaian antara MNLF dengan Pemerintah Filipina Oleh sebab itu, Langkah-

langkah yang ditempuh adalah: Heruistik atau teknik mencari, mengumpulkan

data atau sumber (dokumen)11

.Dalam hal ini, penulis Berusaha mengumpulkan

data-data dengan melakukan penelitian kepustakaan (Library Research), dengan

menunjungi Kantor Kedutaan Besar Filipina di Jl. Imam Bonjol Jakarta Selatan

10

. Louis Gottschalk. Mengerti Sejarah. terj: Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI

Press.1983), h. 32. 11

Dudung Abdurahman. Metodologi Penelitian Sejarah. Yogyakarta; Ar Ruzz Media. h.

64.

10

untuk mendapatkan data-data primer berupa surat-surat perjanjian antara

pemerintah Indonesia dengan Filipina, surat-surat keterangan duta besar Filipina,

Namun Berhubung Kedutaan ini sedang peralihan tempat lama ke tempat baru

penulis dianjurkan untuk Mengkaji data-data di situs www.ph.gov sebagaimana

situs ini direkomendasikan oleh pihak kedubes sebagai pengganti perpustakaan

yang sedang di renovasi sampai akhir tahun.

Selanjutnya mengunjungi perpustakaan Freedom Institute di Jakarta Pusat Jl.

Proklamasi untuk mencari data-data Primer dan data-data skunder lainnya. Yang

paling utama adalah mengunjungi Perpustakaan ASEAN di Jl.Sisingamangaraja

Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk mengkaji beberapa jurnal-jurnal

pembanding, disamping itu penulis juga dibantu beberapa sumber tambahan yang

berada di Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Perpustakaan

Fakultas Adab dan Humaniora untuk melengkapi sumber-sumber yang dalam

penelitian ini .

Setelah sumber-sumber didapatkan metode selanjutnya dilakukan kritik

terhadap sumber untuk mengetahui apakah sumber itu baik dan objektif sehingga

layak digunakan sebagai sumber sejarah. Sumber-sumber tersebut selanjutnya di

analisa berdasarkan tema kajian dalam penelitian ini.

Langkah selanjutnya adalah tahap terpenting dalam metode sejarah yaitu

rekonstruksi sejarah atau historiografi untuk menjelasakan kembali tentang peran

pemerintah Indonesia dalam usaha antara MNLF dan pemerintah Filipina.

Adapun sumber pedoman yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

buku pedoman penulisan karya ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi yang

http://www.ph.gov/

11

diterbitkan oleh UIN Press, dengan harapan bahwa penulisan ini tidak hanya baik

dari segi isi, tetapi juga baik dari segi metode penulisan12

.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memaparkan Empat (4) Bab, yang

masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab yang merupakan penjelasan dari

bab tersebut. Adapun rinciannya sebagai berikut :

BAB I Berupa pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metode penelitian,tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Pada Bab ini penulis mencoba menjelaskan Dinamika Sosial-Politik

Muslim di Filipina pada masa rezim Ferdinand Marcos hingga Fidel Ramos.

Dalam Bab ini juga membahas bagaimana berdiri serta berkembangnya

Organisasi MNLF dan Organisasi-organisasi Islam lain yang berkaitan.

BAB III Pada Bab ini penulis mencoba mengupas Hubungan Politik Indonesia

dan Filipina. Dibahas Juga bagaimana Politik Luar Negri Indonesia terhadap

Filipina begitu juga sebaliknya dan bagaimana hubungan keduanya terhadap

sesama Negara ASEAN lainnya.

BAB IV Bab terakhir dalam penulisan ini yaitu terdiri atas kesimpulan, saran-

saran, lampiran dan daftar pustaka.

12

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Jakarta; UIN Press

12

12

BAB II

DINAMIKA SOSIAL-POLITIK MUSLIM DI FILIPINA PADA MASA

REZIM FERDINAND MARCOS HINGGA FIDEL RAMOS

A.Kehidupan Sosial Politik Pasca Kemerdekaan

1.Masa Pasca-Kemerdekaan hingga sekarang.

Kemerdekaan yang didapat Filipina Pada tahun 1946 dari Amerika Serikat

ternyata tidak memiliki arti khusus bagi bangsa moro.Keluarnya penjajah pertama

yakni Negara Adidaya Amerika Serikat malah memunculkan penjajah atau musuh

baru yakni Pemerintah Filipina itu sendiri.Pada Masa pemerintahan Ferdinand

Marcos nasib dan status umat Islam tidak juga bertambah baik terbukti pada tahun

1966 terbongkar sebuah kasus pembunuhan Besar-besaran terhadap umat Islam

yang disebut “Persitiwa Jabidah”1, yang melibatkan 180 orang pemuda islam.

Pada waktu yang sama muncul pasukan militer Kristen yang disebut Illaga ,yang

mana pasukan ini telah dilatih secara kemiliteran, yang diketuai oleh Kolonel

Carlos Cajela dan Kapten Manual Tranco.Organisasi Rasialis Illaga ini ditugaskan

untuk menghancurkan umat islam dengan cara merampok dan merampas harta

benda serta membunuh umat muslim itu sendiri. Pada Juni tahun 1971 sebanyak

200 orang umat Islam telah dibunuh oleh Illaga.Illaga sendiri mengklaim mereka

berhasil membunuh setidaknya 50.000 jiwa umat Islam, lalu membakar lebih dari

500 Mesjid,200 Madrasah,dan 20.000 unit rumah.Keganasan yang dilakukan oleh

1Lihat pembahasan oleh okezone tentang fenomena sabah terkait peristiwa Zabidah

http://news.okezone.com/read/2013/03/09/411/773437/rebut-sabah-pengikut-sulu-dilatih-sejak-

1970 diakses 12 JulI 2015

http://news.okezone.com/read/2013/03/09/411/773437/rebut-sabah-pengikut-sulu-dilatih-sejak-1970

http://news.okezone.com/read/2013/03/09/411/773437/rebut-sabah-pengikut-sulu-dilatih-sejak-1970

13

Illaga ini mirip dengan KKK di Amerika Serikat yang membuat masalah ini

diangkat ke tingkat dunia Internasional. Tuanku Abdul Rahman Putera dari

Malaysia dan Tun Mustafa bin Harun membicarakan hal ini pada berbagai

pertemuan International.Hal ini membuka mata dunia, Bahwa di Filipina yang

terjadi bukan hanya sekedar separatism,tetapi juga genosida pemusnah etnik di

bagian selatan wilayah Filipina.Menurut catatan pada bulan September 1971

terjadi pembunuhan sekitar 111 orang di Bual,Tulunan,dan Cotabato.Lalu pada

tanggal 22 September 1971, Terdapat setidaknya 36 orang terbunuh di Tacub,

Kauswaga, dan Lano Del Norte.Semenjak peristiwa pertama pada Maret 1968

hingga 1972 diperkirakan 95.000 jiwa telah terbunuh, 300.000 jiwa orang

kehilangan tempat tinggal,dan lading pertanian yang sangat luas telah di

musnahkan.

Dalam masa ini Filipina memasuki masa-masa dimana umat muslim

ditindas dan dibasmi layaknya orang yang tidak memiliki peri kemanusiaan, Jelas

sekali problematika pergolakan antara umat minoritas yang menganut

kepercayaan muslim dengan umat mayoritas yang beragama nasrani. Usaha-usaha

ini jelas seperti rencana jangka panjang rutin yang akan dilakukan secara terus

menerus sampai pada akhirnya tidak ada lagi umat muslim yang tersisa dan bias

membangun suatu wadah maupun perkumpulan.

Pada masa kini perjuanan bangsa moro memasuki babak baru dengan

dibentuknya front perlawanan yang lebih terorganisasi dan maju seperti MIM,

14

Anshar El Islam, MNLF, MILF, MNLF Reformis, BMIF.2 Pada saat yang sama

sebagai masa terpecahnya bangsa Moro menjadi Faksi-Faksi yang melemahkan

perjuangan mereka secara keseluruhan.

Tekanan semakin terasa hebat dan beerat ketik Ferdinand Marcos berkuasa

di interval tahun 1965-1986. Dibandingkan dengan masa pemerintahan semua

Presiden Filipina,dari Jose Rizal sampai Fidel Ramos, masa pemerintahan

Ferdinand Marcos Merupakan Masa Pemerintahan Paling Represif bagi bangsa

Moro. Pembentukan Muslim Independent Movement atau MIM Pada 1968 dan

Moro National Liberation Front pada 1971 tidak bias dilepaskan dari sikap politik

Marcos yang dikenal dengan Presidential Proclamation No.1081. Kemudian

perkembagan berikutnya adalah MLF sebagai induk perjuangan bangsa moro

akhirnya terpecah.Pertama Moro National Liberation Front atau MNLF.

Organisasi ini dibawah pimpinan Nurulhaj Misuari yang berideologikan

nasionalis sekuler. Lalu yang kedua Moro Islamic Liberation Front atau MILF

dibawah pimpinan Salamat Hashim, seorang ulama pejuang yang beridelogikan

Islam dan bercita-cita mendirikan Negara islam di Filipina Selatan.3

Dalam perjalannnya, MNLF pimpinan Nur Misuari Mengalami

perpecahan kembali menjadi kelompok MNLF-Reformis yang dipimpin oleh

Dimas Pundanto tahun 1981 dan kelompok Abu Sayyaf pimpinan Abdurrazak

Janjalani tahun 1993. Atas sebab ini perpecahan memperlemah perjuangan bangsa

2Kelompok-kelompok aliansi pecahan Organisasi induk yang justru tumbuh setelah

adanya perpecahan dan di setiap golongannya mereka memiliki kepentingan-kepentingan politik

tersendiri untuk menguasai daerah-daerah Filipina ini merupakan suatu bentuk dari ekspansi

mereka demi menyebarkan politik Islam yang menjadi embrio untuk politik di kancah nasional. 3Drs. Asep Ahmad Hidayat,M.Ag dkk,Studi Islam di Asia Tenggara,h 75.

15

Moro secara keseluruhan dan memperkuaat posisi pemerintah Filipina dalam

menghadapi bangsa Moro.

Masa perjalanan atau perjuangan umat Islam di Filipina tidak semudah yang

dibayangkan, Mengapa demikian karena di tengah jalan perjalanan organisasi ini

menimbulkan beberapa gerakan separatis antar anggota seperti bagaimana

dijelaskan paragraf diatas. MNLF yang awalnya diperkirakan bakal menjadi

organisasi tunggal yang akan melawan pemerintah pusat Filipina dalam

perjalanannya justru terpecah menjadi dua kubu. Ini menyebabkan timbulnya

ideologi politik baru yang menganut suatu organisasi.

Berikut Adalah Beberapa Dekrit atau Regulasi Pemerintah Filipina Terhadap

Kaum Muslim Bangsa Moro,Penerbitan kebijakan ini bukan tanpa alasan namun

upaya pendekatan secara diplomasi oleh Pemerintah Filipina guna merangkul

kaum minoritas Moro. Melalui proses panjang ini harapannya adalah mampu

meredam ketegangan diantara keduanya, Beberapa poin-poin yang dibuat sangat

adil dan tidak membebani satu sama lain.

“Menerbitkan Berbagai regulasi (Undang-Undang, proklamasai, Dekrit

Presiden) tentang Agma Islam dan Umat Islam.4

Sudah banyak peraturan, ketentuan, norma (regulasi) diterbitkan yang

menyangkut Islam dan umat Islam, yaitu :

1.Dalam bidang Ideologi,Politik,Pertahanan dan Keamanan:

a. Proklamasi nomor 1628, yang menyatakan pengakuan otonomi di

Filipina selatan.

b. Dekrit Presiden nomor 1092, yang menyerukan plebisit regional

wilayah IX dan XII serta di Provinsi Palawan, Davao del Sur, dan

Cotabato Selatan.

4 Saifullah,Sejarah dan kebudayaan islam di Asia Tenggara,2010,hlm 154

16

c. Dekrit Prsiden nomor 1618, yang menetapkan perorganisasian

Sangguniang Pampook dan Lupong Tagapagpaganap ng Pook di

Wilayah IX dan XII

d. Dekrit Presiden nomor 742, yang menyusun, dan menata organisasi

regional Mindanao, Basilan, Sulu, dan Tawi-Tawi.

e. Dekrit Presiden nomor 773, yang mengubah dan menyempurnakan

Dekrit Presiden nomor 742, tentang pengatursn organisasi regional

Mindanao dan membagi wilayah IX kedalam dua sub-wilayah.

f. Perintah Eksekutif nomor 549, mendirikan Kantor Komisioner Urusan

Islam.

g. Dekrit Presiden nomor 302, pembentukan Provinsi Tawi-tawi.

h. Dekrit Presiden 341, pembentukan Provinsi Cotabato Utara

Manguindanao dan Sultan Kudarat.

i. Dekrit Presiden nomor 356, pembentukan Provinsi Basilan.

j. Dekrit Presiden nomor 1016, untuk menciptakan Integrated Civilian

Home Defence Forces atau Pertahanan Sipil Terpadu.

k. Dekrit Presiden nomor 497, pemberian amnesti kepada semua warga

muslim Filipina yang terlibat dalam menentang kekuasaan yang sah.

l. Perintah Eksekutif nomor 432, pembentukan Badan Pertolongab dan

Kesejahteraan Muslim.ngka Ad

m. Perintah Memorandum nomor 516, dan 541, menyusun sistem

penerimaan dam pemrosesan orang-orang yang sebelumnya

membangkang yang telah menyerahkan diri agar memperlancar

pengintegrasian mereka ke tengah masyarakat.

n. Perintak Eksekutif nomor 411, Gugus Kerja kepresidenan bagi

rekonstruksi dan Pembangunan Mindanao.

o. Dekrit Presiden nomor 975, membentuk Kantor Urusan Islam dalam

Departemen Luar Negeri.

p. Perintah Eksekutif nomor 429, membentuk Dewan Konsultasi Urusan

Muslim.

Pada uraian ini Pemerintah Filipina sangat memberi kebebasan

dalam hal Otonomi daerah, Tujuannya adalah demi memudahkan

system pemerintahan serta mengatur rakyat-rakyatnya dengan

kebijakan-kebijakan sepadan demi kemaslahatan kaum Filipina

Selatan, Dengan demikian maka Filipina akan mudah bernegosiasi

karena sudah dibentuk pemerintahan yang relevan, Ini juga bagian dari

keuntungan bagi Kaum Filipina Selatan karena dengan jalur ini mereka

17

mampu mengeluarkan aspirasi demi masa depan Islam di Filipina

Selatan.

Dalam Bidang Perdagangan, Ekonomi, dan Keuangan5

a. Dekrit Presiden nomor 93, menciptakan jalan bagi perdagangan

tradisional kepulauan Sulu dan daerh-daerh berdekatan.

b. Dekrit Presiden nomor 690, yang menyusun Kerangka Administrasi

Pembangunan Filipina Selatan (APFS) secara menyeluruh dan

menghapuskan Komisi Integrasi Nasional (KIN)

c. Dekrit Presiden nomor 264, kemudian disesuaikan dengan Dekrit

Presiden 542, tentang pendirian Philippine Amanah Bank (Bang Amanah

Filipina). Surat Perintah nomor 144 (mempersiapkan pengoperasian

Philippine Amanah Bank), Surat Perintah nomor 182 (Pembangunan

Kantor Philippine Amanah Bank di Mindanao), Dekrit presiden nomor

313(menyediakan 30juta Peso untuk modal saham Philippine Amanah

Bank).

d. Proklamasi nomor 1195, menjaga pemukiman yang khusus bagi para

pengungsi muslim dan yang tidak memiliki tanah dari daerah-daerah yang

mempunyai masalah di Mindanao.

e. Perintah Eksekutif nomor 474, membentuk Badan Pembangunan dan

kesejahteraan Muslim Filipina.

Jika kita kembali menelaah sejarah Filipina beberapa dasawarsa

lalu yang mengungkapkan bahwa sejak Peralihan bangsa Spanyol kepada

Amerika Serikat ada kejadian keji yang terjadi ketika tanah-tanah umat

muslim secara paksa diambil oleh Amerika Serikat padahal itu adalah

tanah asli pemukiman mereka yang mereka mukim, Namun pada poin ini

justru dikaji yakni poin keempat disebutkan bahwa menjaga pemukiman

yang khusus bagi para pengungsi muslim, Kontradiksi ini berbanding

terbalik dengan yang lebih dulu terjadi justru kali ini mereka membuat

kebijakan yang melindungi umat muslim guna tidak terjadi hal serupa di

masa lampau, Mereka mampu melindungi umat muslim dengan dibuatnya

kebijakan ini.

5 Saifullah, Sejarah dan kebudayaan islam di Asia Tenggara h.156.

18

Dalam Bidang Pendidikan 6

a. Undang-undang Republik nomor 1387, kemudian diubah dengan Undang-

undang nomor 1893, nomor 3791, dan 2868, pembentukan dan

pembangunan Mindanao State University di kota Marawi.

b. Dekrit Presiden nomor 342, mendirikan Philippine Centre for Adcance

Studies di University of Philippines dan merumuskan organisasi,

kekuasaan, fungsi, dan tanggung jawabnya.

c. Dekrit Presiden nomor 1125, mengakui kelayakan persyaratan sebagai

pegawai negeri jenjang kedua bagi warga muslim yang kembali dan telah

menyelesaikan program latihan kepemimpinan.

d. Surat Perintah nomor 82, Pembentukan Centrre for Islamic Studies

University of the Philippines.

Pada Bidang Pendidikan Pemerintah Filipina memberikan program

latihan kepemimpinan sebagaimana disebutkan pada butir ketiga,

Pernyataan ini mempertegas status umat muslim Filipina yang diberikan

kesempatan sampai sejauh ini bukti nyata bahwa Filipina pada dasarnya

ingin merangkul para kaum minoritas ini, Jika mengambil kesimpulan

yang prematur tentang aksi-aksi mereka yang tidak terlepas dari unsur

politik maka kita harus menunda pernyataan itu pasalnya jika melihat

tindakan-tindakan yang dilakukan tak ayal jauh dari unsur terseb

Dalam Bidang Kebudayaan dan Hukum Islam7

a. Dekrit Presiden nomor 291, pengakuan hari-hari libur muslim.

b. Dekrit Presiden nomor 322, perubahan bagian 3 Dekrit Presiden nomor

291, tentang pengaturan jam kerja kantor pada bulan Ramadhan.

c. Proklamasi nomor 1198, Proklamasi Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari

libur nasional yang resmi, sebagai pelaksanaan Dekrit nomor 291.

d. Surat Perintah nomor 126, Mengeluarkan Perangko Sultan Kudarat.

e. Surat Perintah nomor 142, pengakuan atas ciri-ciri khas Kampung

Mararlika dan upaya untuk melestarikannya.

f. Dekrit Presiden nomor 1302, pembentukan Otoritas Perjalanan Haji

Filipina.

g. Surat Perintah nomor 890, peringatan enam abad kedatangan Islam di

Filipina dan masyrakat menyambut abad ke 14 Hijriyah.

6 Saifullah, Sejarah dan kebudayaan islam di Asia Tenggara h.157

7 Saifullah, Sejarah dan kebudayaan islam di Asia Tenggara h.158

19

h. Dekrit Presiden nomor, 1803, persetujuan memasukkan Hukum Islam ke

dalam sistem hukum Filipina.”

Walaupun pemerintah Filipina tampak sangat tidak senang dengan adanya

gerakan radikal ini ternyata mereka memberikan beberapa kebijakan-kebijakan

penting untuk umat Islam, Beberapa kebijakan penting itu dituangkan atau

dijelaskan dalam dekrit presiden yang secara detail dari butir per butirnya di

jelaskan secara eksplisit. Ini merupakan bukti bahwa sebenarnya pemerintah

Filipina tidak sepenuhnya acuh atau sentiment terhadap umat muslim minoritas

Filipina, Berdasakan isi serta penjelasan dekrit yang saya kira cukup jelas di

paparkan, Maka secara tidak langsung anggapan penulis justru pemerintah

Filipina membantu mengorganisir segala macam aspek kegiatan agama dimulai

dari Haji hingga jenjang pendidikan Tinggi. Meskipun demikian saya juga

menampik apakah kegiatan tersebut berjalan semestinya atau melainkan hanya

formalitas belaka. Hal-hal seperti ini tidak hanya melanda umat Islam di Filipina,

Faktanya juga banyak kejadian-kejadian timpang terjadi di Timur Tengah sana

yang tentunya merugikan banyak umat muslim yang hanya memberikan janji dan

harapan kosong.

B.Pemerintah Filipina Menyikapi Kaum Muslim

Kebijakan umum pemerintah filipina terhadap kaum muslim pada

dasarnya tidak berubah,hanya berbeda intensitasnya dari satu presiden presiden

lainnya.Pemerintah Manila mempunyai 4 titik pandang terhadap kaum muslim

yakni Pemerintah masih memegang pandangan kolonial yaitu “Moro yang Baik

adalah Moro yang Mati8”.Ada Tiga Istilah penting yang disematkan kepada umat

8Ali Kettani. Minoritas muslim di dunia. Jakarta; Grafindo 2005 h.12

20

muslim moro, Kaum muslim adalah warga kelas kedua di filipina,Kaum muslim

adalah penghambat pembangunan,Masalah moro adalah masalah integrasi yaitu

bagaimana mengintegrasikan mereka dalam arus utama atau main stream tubuh

politik nasional.Pernyataan diatas membuktikan bahwa dengan adanya istilah dan

sebutan kepada bangsa moro membuat kesan dan makna seorang muslim di mata

semua kalangan memberi label negative.Pernyataan tersebut mengacu kepada

bahwa umat muslim itu barbar, umat muslim itu sadis,serta umat muslim itu

urakan.Padahal pernyataan-pernyataan sumbang ini belum valid nilai kebenarnya.

Dalam dinamika konflik Mindanao telah terjadi pergantian 5 rezim besar,

yang ada kecenderungan rezim satu dengan regim lainnya mengembangkan

kebijakan yang relatif berbeda. Namun yang tak bisa dihindari bahwa regim di

Filipina senantiasa diidentikkan dengan konsep “Filipino” yang senantiasa dekat

dengan makna Katolik. Sehingga tak bisa dihindari bahwa setiap regim di Filipina

difahami oleh masyarakat Mindanao sebagai cerminan Katolik.

Rezim Marcos yang berkuasa semenjak 1970 cenderung menerapkan

kebijakan represif kepada setiap bentuk perlawanan masyarakat Mindanao kepada

pemerintah, baik yang dilakukan oleh kelompok Mindanao muslim ataupun

kelompok komunis. Kebijakan represif ini tercerminkan dalam kebijakan Martial

Law9, Sikap akomodatif rezim Marcos tidak bisa dilepaskan dari tekanan

masyarakat internasional dan dunia Islam terhadap kebijakan represifnya.

9 Martial Law:sebuah kebijakan yang memberikan ruang yang besar bagi tentara Filipina

dan penduduk Katolik melakukan tindakan kekerasan kepada komunitas muslim. Meskipun

demikian, pada akhirnya regim Marcos pada tahun 1976 juga mulai menunjukkan sikap

akomodatifnya terhadap gerakan perlawanan Moro.

21

Rezim Aquino yang menggantikan rezim Marcos di 1992 cenderung

mengembangkan kebijakan akomodatif terhadap kelompok perlawanan Mindanao

daripada kebijakan represif. Pilihan kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari

spectrum politik di Filipina dan dukungan internasional untuk menyelesaikan

konflik Mindanao di meja perundingan. Langkah-langkah yang dilakukan Aquino

adalah dengan melakukan pertemuan informal dan formal dengan elit-elit MNLF

dan beberapa Negara Timur tengah sebagai fasilitator negosiasi.

Sedangkan rezim Fidel Ramos sebagai penerus regim Aquino cenderung

untuk meneruskan gaya kepemimpinan Aquino untuk bersikap akomodatif

terhadap kelompok perlawanan di Mindanao. Sebagai mantan wakil presiden pada

regim Aquino, Ramos telah merintis jalan perdamaian dengan kelompok

perlawanan. Sikap pro peace regim Ramos, membuat MNLF yang sebelumnya

memilih sikap konfrontatif pasca Tripoli Agreement 1976, mulai menunjukkan

sikap akomodatif dan menerima tawaran negosiasi dalam konteks Final Peace

Agreement 1996.

Berbeda dengan regim Aquino dan Ramos yang cenderung

mengembangkan kebijakan akomodatif atau all-out peaces terhadap kelompok

perlawanan Moro, regim Estrada cenderung memilih kebijakan represif (all-out

wars). Kebijakan Estrada keras Estrada melakukan penyerangan langsung dan

menghancurkan camp-camp serta markas MILF, Abu Sayyaf dan MNLF yang

dianggap sebagai kelompok teroris yang harus ditumpas. Sikap represif Estrada

cenderung juga dilanjutkan oleh Arroyo dalam menyelesaikan konflik Mindanao,

untuk mendukung kebijakan tersebut regim Arroyo melakukan mengembangkan

22

kembali kebijakan kerjasama militer dengan Amerika Serikat terutama kerjasama

perang terhadap jaringan terorisme internasional.10

2.Kebijakan Agama

Bangsa Moro yang merupakan muslim di Filipina, mayoritas berprofesi

sebagai nelayan dan petani. Dalam penganutan mazhab, Bangsa Moro mengikuti

mazhab Syafi’i. Sebelumnya mereka tidak memiliki aturan hukum secara tertulis,

ini terjadi pada periode pra-islam,mereka hanya dipimpin oleh seorang kepala

suku atau yang biasa disebut dengan datus. Di akhir abad ke-13, Pulau suku

pemukim muslim terlindung oleh Arab, Kalimantan, Sumatra, dan Malaya yang

bekerja sebagai pedagang dan misionaris, beberapa diantaranya ada yang

mempersunting perempuan lokal sehingga terciptanya hubungan aliansi politik,

dan juga berbagi dalam keyakinan agama.

Islam terus menyebar di Filipina Selatan pra-kolonial melalui sarana

ekonomi dan relasional sebagai pengganti penaklukan, ini mengakibatkan adanya

integrasi hukum adat baru dan yang sudah ada. Ketika pimpinan adat mulai

memeluk islam, kesultanan pun didirikan di Mindanao11

dan Sulu12

. Hal ini

berfungsi seperti “mini-negara” dengan pemerintah yang memiliki kekuatan baik

dalam peradilan administrasi … Agama pengadilan Moro diterapkan menurut

hukum adat, atau dari sistem hukum islam (disebut sebagai agama sara sistem)

yang menjelaskan bahwa pada Muslim awal dilaksanakan “pluralisme hukum

11 Muhammad syamsu as, Ulama Pembawa Islam Di Dindonesia Dan Sekitarnya,

hlm.159 12

Hamka, Sejarah Umat Islam IV, hlm. 46

23

untuk menjalin hubungan dengan orang-orang dari keyakinan yang berbeda …”,13

dan ini menunjukkan bahwa mereka tinggal di ko- eksistensi damai dengan dan

tidak memaksakan iman mereka terhadap non-Muslim.14

Pada masa itu, sudah dikenal sistem pemerintahan dan peraturan hukum,

yaitu Manguindanao Code of Law atau Luwaran yang didasarkan atas Minhaj dan

Fathu-i-Qareeb, Taqreebu-i-Intifa, dan Mir-atu-Thullab. Manguindanao

kemudian menjadi seorang Datuk yang berkuasa di provinsi Davao di bagian

tenggara Pulau Mindanao. Setelah itu, Islam disebarkan ke Pulau Lanao dan

bagian utama Zamboanga serta daerah panyai lainnya. Sepanjang garis pantai

kepulauan Filipina, semuanya berada di bawah kekuasaan pemimpin islam yang

bergelar Datuk atau Raja. Istilah Luwaran, yang dipakai oleh orang Moro

Mindanao dalam kitab hukum, berarti “pilihan” atau “terpilih”. Undang-undang

yang terkandung dalam kitab Luwaran merupakan hukum Arab lama yang

kemudian diterjemahkan dan dikompilasikan untuk digunakan sebagai pegangan

serta informasi bagi para datu, hakim, dan pandita di Mindanao yang tidak

mengerti bahasa Arab. Dalam kitab Luwaran dari Mindanao tidak ada tanggal,

tidak ada seorang pun mengetahui kitab ini dibuat. Sebagian orang berpendapat

bahwa kitab Mindanao disusun beberapa waktu yang lalu oleh para hakim di

Mindanao. Kitab utama yang dirujuk oleh kitab Luwaran adalah Minhaj at-

Thalibin karya ahli hukum mazhab Syaf’i, yaitu Syekh Zakaria Yahya bin Syaraf

Al-Nawawi.15

13

Justin Holbrook 2009 14

Justin Holbrook hlm.77 15

Justin Holbrook hlm.78

24

Kantor Komisi Urusan Agama Islam (Office of the Commisioner for

Islamic Affairs) OCIA yang merupakan salah satu bagian di bawah Presiden.

Komisi ini dibentuk melalui penerbita Executive Order nomor 697 tanggal 28 Mei

1981, yang berisi pembentukan Kementran Urusan Agama Islam Filipina.

Menurut keketapan tersebut, tugas Kementrian ini adalah menetapkan kebijakan

yang menjamin penyatua Filipina muslim ke dalam masyarakat Filipina secara

keseluruhan dengan tetap menghormati keyakina, adat istiadat, tradisi, dan

lembaga-lembaga mereka yang sejalan dengan tujuan spirasi nasional, sejajar

dalamstatus, martabat, dan kesempatan dengan warga Filipina lainnya.

Pembentukan Kementrian ini didasarkan pada pndekatan sosio-ekonomi

dan sosio-kulturan, melalui pengembangan sumber daya manusia. Adapun

program dan keberhasilan Kementrian ini antara lain :

a. Secara bertahap melakukan pembaruan Hukum Nasional, dengan

menempatkan Badan-badan Peradilan Syariah ke dalam bagian Tata

Peradilan Nasional Filipina.

b. Membentuk embaga Peradilan Syariah di daerah-daerah yang memiliki

populasi muslim dalam jumlah tertentu dan membentuk 56 distrik

Peradilan Syariah dalam tempo yang cukup singkat.

c. Untuk mendidik tenaga ahli dalam hukum syariah, dikembangkan Institut

Pendidikan Syariah di tiga lokasi dengan sasaran 120 peserta.

d. Pengakuan pada eksistensi madrasah (Madrasah accreditation Program),

yang merupakan kelanjutan dari Koferensi Madrasah di Western

Mindanao State University pada 24-26 Mei 1982, bekerja sama dengan

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.16

16

Saifullah,Sejarah dan kebudayaan islam di Asia Tenggara,Pustaka

Pelajar,Yogyakarta,2010,hlm 143

25

1).Pembentukan Badan Pengelola Perjalanan Haji Filipina

Badan ini dibentuk dengan Dekrit Presiden nomor 1302 yang ditandatangani

pada 25 februari 1987. Badan ini memiliki kekuasaan untuk memprakarsai,

mengelola semua program-program yang relevan bagi pelaksanaan haji tahunan.

Sejak beroperasi secara resmi pada 1979, jumlah jema’ah haji yang

diberangkatkan badan ini meningkat dari 1.022 menjadi 1.801 dalam setahun.

Dalam tahun 1980, badn ini menerima sisa uang sewa muthawwif

(penunjuk jalan) yang tidak terpakai sejumlaah P 2.828.447,66,

melembagakan sebuah sistem perjalanan haji, memperkuat terciptanya

hubungan persahabatan dengan negara-negara Islam (khususnya Arab Saudi),

menyumbang kesejahteraan umat Islam Filipina, dan menjamin kelancaran

pengelolaan perjalanan haji. Dalam waktu dekat, badan ini berencana akan

memperkuat sumber daya manusianya; memeperluas jaringan sampai kota

Gagayan de Oro Palawan, dan Provinsi Davao; memperbaharui beberapa pasal

dalam dekrit yang sudah ketinggalan zaman; dan mendirikan suatu perusahaan

yang dimiliki dan dikelola badan ini. Pada 1982, jema’ah haji Filipina telah

mencapai 2.000 orang.

2).Kebijakan Pendidikan

(1). Mendirikan Institut Studi-studi Islam Universitas Manila

Institut yang dididrikan pada 22 Desember 1973 sebagai satu bagian dari

Philipine Centre for Advance Studies, dengan Dekrit Presiden nomor 342,

memiliki beberapa tujuan, yaitu: (1) menyediakan kesempatan bagi para

26

mahasiswa untuk berpartisipasi lebih banyak dalam kehidupan nasional dan

pembangunan melalui bidang akademik; (2) menciptakan saling pengertian

yang lebih mendalam dan salin menghormati antar warga muslim dan warga

lainnya;(3) memberi lebih banyak informasi mengenai sejarah Filipina, tempat

serta peranan warisan kebudayaan Islam dalam membentuk Negara Filipina

dan negara-negara lainnya di Asia Tenggara.

Institut ini mendorong dan mendukung berbagai penelitian yang dilakukan

oleh mahasiswa muslim. Institut ini juga menjadi pusat pertemuan bagi para

ilmuwan yang tertarik pada sejarah dan kebudayaan Islam. Saat ini Institut ini

memiliki salah satu perpustakaan Islam terbesar di Filipina.

Pada November 1974,intitut ini memulai program gelar Sarjana dalam

studi-studi Islam. Disini diajarkan bahasa arab,Sejarah

Islam,Filsafat,Kesenian,Perundang-undangan,Lembaga sosial dan

politik,disamping sejarah Filipina,hukum adat,sastra,dan tradisi kesenian

berbaga kelompok etnolinguistik muslim.

Pada Tahun 1975,diberikan beasiswa bagi mahasiswa muslim

berprestasi,dan mulai Tahun 1980 Institut ini menerima mahasiswa siswazah

(MA) dalam bidang Studi Islam.17

17

.Saifullah Sejarah dan kebudayaan islam di Asia Tenggara h.145

27

(2). Mendirikan King Faisal Centre for Islamic and Arabic Studies,

Mindanao State University

Institut ini didirikan pada 1973 sebagai institusi Islam pertama yang

dikelola oleh Pemerintah. Pada awalnya, lembaga ini bernama Institut of

Asian and Islamic Studies, tetapi kemudian diganti dengan King Faisal

Institute of Asian and Islamic Studies, setelah mendapat akreditasi dan

bantuan dari Pemerintah Arab Saudi.

Pada 3 Juni 1976, institut ini ditingkatkan untuk menjadi sebuah “pusat

studi” dengan empat fungsi, yaitu: (a) pengajaran, penelitian, dan penyuluhan

dengan tujuan-tujuan khusus, yakni melakukan penelitian mengenai warisan

budaya Islam di Filipina guna memperdalam pemahaman tentang kebudayaan

dn tradisi muslim; (b) mengembangkan berbagai program yang dirancang

untuk memperbaiki kondisi sosio-ekonomi warga muslim dn komunitas-

komunitas kultural lainnya di Filipina; (c) mengembangkan pendidikan untuk

warga muslim agar mereka menjadi warga negara yang aktif dan dapat

memahami kesatuan nasional dalam keragaman; (d) mendorong tumbuhnya

keasadaran di Asia dan Timur Tengah bagi identitas dan kerjasama regional.

Lembaga in mempunyai empat buah unit, yaitu Unit pengajaran, Unit

penelitian dan evaluasi, Unit pelayanan dan penyuluhan masyarakat,

Perpustakaan dan arsip.

Bahkan, dalam perkembangannya, lembaga in juga menawarkan berbagai

kuliah atau program gelar, seperti Bachelor of Arts (BA) dalam bidang studi-

studi Islam atau Bahasa Arab, hubungan internasional, dan studi-studi muslim

28

Filipina, Mater of Arts (MA) dalam hukum perdata muslim Filipina dan

program sertifikat satu tahun dalam pengajaran Bahasa Arab untuk guru-guru

madrasah serta program enam bulan intensif ubtuk guru-guru sekolah umum.

Sejak awal lembaga ini telah menarik miinat mahasiswa muslim dan juga

kristen, khususnya yang berminat mempelajari sejarah, kebudayaan dan

masyarakat islam. Saat ini dua orang muslim diutus lembagga ini untuk

melakukan pengajaran dan penelitian ke luar negri.

Lebih dari itu,lembaga ini juga menjalin kerjasama dengan berbagai

lembaga lain, misalnya terlibat dalam memberikan penataran guru-guru untuk

mengajarkan bahasa Araab di daerah-daerah muslim, terlibat dalam Kongres

Madrasah. Banyak staff lembaga ini juga terlibat dalam lembaga Peradilan

Syariah dan berbagai kegiatann yang mendorong pendalaman dan penyebaran

informasi mengenai Islam di Filipina selatan.18

C.Sikap Muslim Filipina terhadap Kebijkan Pemerintah Filipina Pada

Tahun 1972-1992

Bibit konflik mulai muncul saat Spanyol menguasai Filipina pada abad ke-

16 dan menerapkan kebijakan transmigrasi dan Kristenisasi. “Sebuah upaya kuat

memaksakan Katolik di seluruh kepulauan untuk mencegah penyebaran Islam di

Asia Tenggara,” tulis Peter Chalk, “Militant Islamic Extremism in the Southern

Phillipines”, dimuat dalamIslam in Asia: Changing Political Realities.

Etnis-etnis yang berhimpun menjadi bangsa Moro dan sudah lama

mendiami Mindanao dan pulau-pulau lain di selatan Filipina, mulai terdesak oleh

18

Saifullah Sejarah dan kebudayaan islam di Asia Tenggara h .146-147

29

transmigran dari pulau-pulau di utara seperti Luzon dan Visays. Mereka

kehilangan tanah, mata pencaharian, dan bahkan terusir dari tanah kelahiran.

Mereka pun melakukan perlawanan dan berhasil meredam Kristenisasi selama

tiga abad berikutnya. Spanyol hanya bisa menguasai utara dan timur Mindanao.

Setelah mengalahkan Spanyol dalam perang pada 1898, Amerika Serikat

menguasai Filipina dan melanjutkan program transmigrasi agar penduduk

Mindanao mendukung integrasi Filipina. Gelombang transmigran makin deras

setelah Filipina merdeka pada 1946.

Pada 1969, Nur Misuari dan kawan-kawan membentuk kelompok

separatis MNLF, yang kemudian menjadi induk perlawanan bangsa Moro

menuntut kemerdekaan. Pertempuran demi pertempuran pecah di berbagai

wilayah Mindanao. Pemerintahan Ferdinand Marcos menjawabnya dengan

operasi militer.

Perjanjian damai Tripoli Agreement pada 1976 mengakhiri konflik.

Perjanjian ini memaktubkan otonomi terhadap 13 provinsi dan 9 kota di

Mindanao. Namun, di tubuh MNLF sendiri terjadi perpecahan. Hashim Salamat

mendirikan MILF pada 1978 dan Khadaffy Janjalani mendeklarasikan Abu

Sayyaf pada 199119.

Sebuah Peristiwa yang menjelaskan bahwasannya seperti apa kondisi dan

keadaan yang terjadi di Filipina pada tahun 1972-1992 banyak sekali agresi-agresi

yang dilakukan pihak MNLF ini adalah bukti bahwa penolakan atau sikap tidak

19

Lihat Historia Online mengulas tentang Konflik Filipina yang tak kunjung Usai

http://historia.id/mondial/mimpi-damai-di-filipina-selatan Diakses 11 Desember 2014 Pukul 14.00

30

setuju kaum minoritas terhadap upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh

pemerintah pusat. Meskipun ini bertujuan untuk memajukan Mindanao itu

sendiri,Sumber ini juga menyebutkan bahwa adanya perlawanan dari pihak

pemerintahan ialah disebabkan oleh adanya gejolak intern yang ada di tubuh

Organisasi ini menyebabkan adanya 2 kubu yang melahirkan dua kepala beserta

dua ideology juga. Dengan deimikian semakin jelas dan rumit upaya dari

pemerintahan untuk mencapai kata sepakat dan damai tanpa ada konflik

berkepanjangan. Ini yang menyebabkan usaha damai antara dua kubu memasuki

babak baru, yang mengakibatkan timbul permasalahan baru. Ini merupakan bibit-

bibit embrio munculnya organisasi-organisasi islam di Filipina yang

berkesinambungan. Dalam artiannya adalah beberapa organisasi besar yang ada

memiliki kubu perpecahan.

1.Organisasi-Organisasi Islam di Filipina dan Aliansi Politik

Kemerdekaan yang didapatkan Filipina pada 4 Julai 1946 dari Amerika

Serikat ternyata tidak memiliki arti khusus bagi Bangsa Moro. Hal ini disebabkan

kerana, penjajah pertama (Amerika Serikat) dari Filipina ternyata memunculkan

penjajah lainnya (pemerintah Filipina). Namun patut dicatat, pada masa ini

perjuangan Bangsa Moro memasuki babak baru dengan dibentuknya perlawanan

yang lebih terorganisasi dan maju, seperti MIM (Mindanao Independece

Movement), MNLF, MILF, MNLF-Reformis, BMIF.20

Namun pada masa yang

sama juga, merupakan masa terpecahnya kekuatan Bangsa Moro yang

melemahkan perjuangan mereka secara keseluruhan. Tekanan semakin terasa

20

Jason F Isaacson Islam in Asia: Changing Political Realities 1999. h. 191-193.

31

hebat dan berat ketika Ferdinand Marcos berkuasa (1965-1986). Dibandingkan

dengan masa pemerintahan semua presiden Filipina dari Jose Rizal sampai Fidel

Ramos maka masa pemerintahan Ferdinand Marcos merupakan masa

pemerintahan paling represif bagi Bangsa Moro21

. Pembentukan Muslim

Independent Movement (MIM) pada 1968 dan Moro Liberation Front (MLF) pada

1971 tidak boleh dilepaskan dari sikap politik Marcos. Perkembangan berikutnya,

MLF sebagai induk perjuangan Bangsa Moro akhirnya terpecah. Bangsa Moro

perpecah kepada dua kelompok. Pertama, Moro National Liberation Front

(MNLF) pimpinan Nur Misuari yang berideologikan nasionalis-sekuler.22

Kedua,

Moro Islamic Liberation Front (MILF) pimpinan Hashim Salamat, seorang ulama

pejuang, yang murni berideologikan Islam dan bercita-cita mendirikan negara

Islam di Filipina Selatan.23

Namun dalam perjalanannya, ternyata MNLF

pimpinan Nur Misuari mengalami perpecahan kembali menjadi kelompok MNLF-

Reformis pimpinan Dimas Pundato (1981) dan kelompok Abu Sayyaf pimpinan

Abdurrazak Janjalani (1993).24

Tentu saja perpecahan ini memperlemah

perjuangan Bangsa Moro secara keseluruhan dan memperkuat posisi pemerintah

Filipina dalam menghadapi Bangsa Moro. Kesannya, ketidaksefahaman ini

mewujudkan perpecahan di kalangan bangsa Moro. Pada 1996, hasil rundingan

21

Pada awal kemerdekaan, pemerintah Filipina disibukkan dengan pemberontakan kaum

komunis Hukbalahab dan Hukbong Bayan Laban Sa Hapon. Sehingga tekanan terhadap

perlawanan Bangsa Moro dikurangi. Gerombolan komunis Hukbalahab ini awalnya merupakan

gerakan rakyat anti penjajahan Jepang. Setelah menyerah, mereka mengarahkan perlawanannya

ke pemerintah Filipina. Pemberontakan ini boleh diatasi di masa Ramon Magsaysay, menteri

pertahanan pada masa pemerintahan Eipidio Qurino (1948-1953). 22

Jason F Isaacson Islam in Asia: Changing Political Realities 1999. Hlm. 191. 23

Cesar Majul.Dinamika Islam di Filipina 1990 Hlm. 307 24

Kelahiran Kumpulan Abu Sayyaf pada 1989 bermula daripada sekumpulan kecil

Militan Islam berpecah daripada MILF dan menbentuk satu kumpulan baru yang dikenali sebagai

Mujahideen Commando Freedom Fighters (MCFF). Hlm. 201

32

damai dipersetujui antara Filipina dan MNLF yang mana wujud Kawasan

Autonomi Muslim Mindanao atau ARRM dipimpin Nur Misuari yang dilantik

menjadi Gabenor.25

penubuhan MNLF berjaya menyatukan bangsa Moro melalui

pimpinan Nur Misuari. Namun, penyatuan ini hanya seketika ekoran perselisihan

fahaman dan haluan para pemimpin kanan.

Kemudian Lumads.Lumads merupakan etnis asli Mindanao yang tidak

melakukan konversi adat dan keberagamaan meskipun telah bersentuhan tradisi

baru, baik tradisi Katolik-Spanyol ataupun tradisi Islam. Masyarakat Lumads

masih memegang teguh tradisi lama dalam keberagamaan di mana masih

mengembangkan tradisi paganism. Meskipun secara politik dan ekonomi,

masyarakat Lumads mengalami marginalisasi sebagaimana dialami oleh

masyarakat Muslim Mindanao, namun ada kecenderungan masyarakat Lumads

tidak melakukan perlawanan ataupun pemberontakan seperti yang dilakukan

masyarakat Muslim di Mindanao. Namun pasca Final Peace Agreement 1996,26

masyarakat Lumads sebagai bagian tak terpisahkan dalam komunitas penduduk

25Namun, pentadbiran Nur Misuari tidak kekal lama. Misuari akhirnya ditahan atas

tuduh melancarkan pemberontakan serangan ke atas Manila ketika dia tidak dibenarkan bertanding

dalam pilihanraya Gabenor Wilayah pada November 2001. Kesempatan ini diambil Barisan

Pembebasan Islam Moro (MILF) untuk mengetuai pasukan rundingan damai dengan Filipina di

mana Malaysia memainkan peranan sebagai pihak ketiga. Walaupun Barisan Pembebasan

Kebangsaan Moro MNLF dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF berpecah, namun matlamat

mereka sama, bezanya adalah strategi. Walaupun bangsa Moro dijajah dan berperang

mempertahankan tanah air, mereka tetap tidak mengalah kerana perjuangan ini adalah perjuangan

nenek moyang mereka. Islam in Asia: Changing Political Realities. Hlm. 194. 26

Lihat pembahasan oleh Tempo Online dalam Peace Agreement yang merupakan

klimaks dari beberapa perseturuan lama yang melibatkan umat muslim dengan pemerintah pusat

Filipina, Mediasi antara dua kubu ini melibatkan Indonesia yang notabene Negara netral statement

ini diutarakan oleh pelaku sejarahnya sendiri yakni Hassan Wirayuda yang merupakan bagian dari

kepanitiaan rangkaian damai munculnya perjanjian tersebut.



33

Mindanao mulai menuntut diberikan ruang yang besar dalam konteks ekonomi

dan politik.

NPA(National People Army) merupakan sekelompok masyarakat di

bagian tenggara Mindanao yang melakukan aksi perlawanan terhadap kebijakan

Manila yang cenderung memarginalkan Mindanao. Namun ada kecenderungan

pula bahwa munculnya NPA sebenarnya sebagai respon terhadap gejolak politik

yang ada di Manila. Pilihan Mindanao sebagai basis utama gerakan NPA tidak

bisa dilepaskan untuk membangun independensi terhadap berbagai penetrasi yang

dilakukan oleh rezim Manila sekaligus melakukan perang gerilya untuk

mendestruksi legitimasi pemerintah Filipina.

NPA merupakan organisasi perlawanan Mindanao yang didirikan oleh

Jose Sison tahun 1968, seorang aktivis mahasiswa kiri dari Universitas Filipina

dan satu generasi dengan Nur Misuari, menggunakan idiologi komunis dalam

proses perjuangannya. Keanggotaan NPA ada kecenderungan berasal dari

kelompok politik yang terpinggirkan dalam politik di Manila, termasuk di

antaranya adalah kalangan militer yang mengalami disersi. Pasca Final Peace

Agreement 1996, NPA mulai mengidentifikasi diri sebagai representasi dari

masyarakat miskin Mindanao, terutama kaum Lumads yang tidak mendapatkan

posisi signifikan dalam ARMM(Autonomus Region In Muslim Mindanao).

Oleh karena itu strategi umum pemerintahan terhadap kaum muslim

adalah mengintegrasikan kaum muslim,kedalam proses demokrasi

nasional.Semua program pembangunan pemerintah yang ditujukan kepada kaum

34

muslim pada dasarnya dikaitkan dengan falsafah integrasi dan asimilasi kaum

muslim pada budaya nasional yang dalam hal ini adalah umat nasrani27

.

2.Berdiri dan Berkembangnya MNLF (Moro National Liberation Front)

Di zaman modern ini kita pernah mendengar bahkan melihat apa yang disebut

radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme.28

Ketiga istilah tersebut konon

merupakan efek dari benturan dunia barat dengan dunia timur, apalagi setelah

keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1990 an.

Di Asia Tenggara juga memiliki beberapa basis gerakan radikal. Seperti:

MNLF (Moro National Liberal Federation), MLIF (moro liberation Islamic

federation) Abbu Sayyaf, Jamaah Islamiyah atau yang dikenalnya dengan JI dan

lain-lainnya. Semua gerakkan tersebut dimotori oleh orang-orang atau kelompok

Islam yang mempunyai pemikiran politik dan ideologi berbeda dengan negara

kesatuanya.

Salah satu contoh gerakan radikal yang sangat ditakuti oleh dunia barat

berasal dari Filipina Selatan, yakni MNLF, MILF dan Abbu Sayyaf. Kemuculan

gerakan Islam radikal ini mempunyai sejarah tersendiri tentunya. Menurut

27

. Helmiati hal Sejarah Islam Asia Tenggara.266 28

Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau

pembaharuan sosial politik dengan cara kekerasan atau drastis. Fundamentalisme merupakan

sebuah paham yang bersifat ekstrim (keras). Sementara itu Terorisme adalah suatu paham yang

melakukan cara dengan berbagai macam tindakan terror sebagai akibat ketidakadilan dalam

berbagai macam aspek kehidupan lalu ditambahkan pula dengan proses doktrin mati syahid.

Tim penyusun kamus pusat bahasa, kamus besar bahasa Indonesia, ed. 3, cetakan keempat.

Jakarta: balai pustaka, 2007. Hlm. 919.

Koran kompas sabtu, 7 mei 2011, radikalisme, hlm. 10 C.

35

theodorson29

Gerakan radikal ini adalah gerakan sosial, sebab gerakan sosial

untuk kebanyakan orang yang terlibat bersifat informal atau tidak langsung.

Dimana gerakan sosial tersebut muncul akibat ketidakpuasan terhadap segelintir

perubahan sosial, sebab perubahan sosial tersebut tidak membawa pengaruh yang

baik bagi sekelompok atau kelompok-kelompok radikal itu muncul. Dari ketiga

gerakan tersebut, sangat menarik perhatian dari kawasan regional, nasional dan

internasional.

Maka dari itu sangatlah menarik untuk dikaji serta dibahas guna menambah

wawasan intelektual serta informasi pengetahuan. Lalu timbul pertanyaan

mengapa timbul kelompok gerakan-gerakan islam yang dikatakan sebagai suatu

pergerakan yang radikal di Filipina selatan khususnya.

Menurut sumber buku Caesar A Majul yang berjudul dinamika islam di

Filipina, menjelaskan bahwa MNLF (Moro National Liberation Front) berdiri

Pada tahun 1963 lahirlah yang dipimpin oleh Nur Misuari. Nur Misuari

merupakan salah satu mantan aktifis Universitas di Filipina.Pergerakan ini hadir

di Filipina selatan akibat dampak kebijakan pemerintah yang kurang

memperhatikan segala aspek kehidupan terutama kepada masyarakat muslim di

Filipina selatan khususnya mindanao, jolo, basilan, dan tempat lainnya yang

penduduknya mayoritas muslim. Pemerintahan disini terjadi pada masa atau era

marcos.

29

M. zaki mubarok, ganealogi islam radikal di Indonesia, gerakan pemikiran dan prospek

demokrasi. Jakarta: lp3s. hlm. 51.

36

Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah membatasi dan menindas kebebasan

politik rakyat tentunya umat muslim. Merampas hak-hak ekonomi rakyat dengan

merampas sumber-sumber pencaharian mereka yang tradisional, terutama tanah

leluhur mereka. Kemudian tidak cukup hanya disitu, bahkan pihak pemerintah

pada zaman marcos ini juga menghina hak-hak sosial keagamaan dan kebudayaan

rakyat dipaksakan dengan suatu tatanan sosial totaliter, yang memberlakukan

dalam rangka pembangunan apa yang pemerintah klaim pada saat itu sebagai

“Masyarakat Baru”.

Kemudian sisi lainnya munculnya MNLF adalah rezim marcos membenarkan

dan menindas para rakyat muslim yang berada di wilayah Filipina selatan, serta

penghapusan kebudayaan nene moyang yang telah lama berkembang dan

menggantikannya dengan kebudayaan barat atau peradaban barat dari spanyol

maupun dari amerika. Serta mengintegrasikan secara total dan penuh apa yang

pemerintah namakan sebagai minoritas-minoritas kebudayaan.30

Jadi latar belakang berdirinya oraganisasi MNLF ini dari versi Caesar A

majul, dalam bukunya dinamika islam di filipina adalah akibat damapk kebijakan-

kebijakan rezim marcos yang membuat para rakyat di Filipina selatan khusus di

kepulauan berpenduduk mayoritas muslim seperti Jolo, Basilan, Sulu, Mindanao

dan bagian lainnya terkait menyekat atau membuat stagnan terhadap kebebasan

kehidupan berpolitik, berbudaya dengan menggantikan atau memasukan unsur

kebarat-baratan dan membuat umat muslim di daerah tersebut menjadi melarat

bahkan tertinggal pada bidang ekonomi akibat kebijakan yang hanya

30

Cesar A majul , dinamika islam Filipina, Jakarta: LP3S, 1989. Hlm. 154.

37

menguntungkan pemerintah saja tanpa melihat semua rakyat atau disebut ketidak

balance dari tujuan perpolitikan yakni mencapai kesejahteraan hidup yang

nantinya dirasakan sama rata tanpa mementingkan golongan, Baik golongan

agama, politik, suku dan sebagainya.

Menurut John L Esposito dalam bukunya yang berjudul ensiklopedi Oxford

dunia islam modern, memberikan tambahan informasi kepada kita bahwa

kemunculan pergerakan MNLF ini dilatarbelakangi oleh tiga faktor, diantaranya

adalah:31

Yang pertama Untuk melindungi kepentingan dan identitas budaya moro

(muslim Filipina). Selanjutnya dua factor lain yang melatarbelakangi kemunculan

pergerakan MNLF adalah adanya tanggapan terhadap manifestasi historis dan

minoritas muslim di Filipina, serta percepatan program integrasi dan

pembangunan nasional selama tahun 1950-an sampai 1960-an.

Percepatan program ini dari susut pandang gerakan MNLF adalah bahwa cara

yang dilakukan oleh pihak pemerintah sangatlah tidak masuk akal dan

mengandung unsur untuk mempengaruhi orang-orang muslim yang berada di

Filipina selatan terutama pulau-pulau yang berpenghuni muslim. Tidak masuk

akalnya atau ada sebuah hal yang terselubungnya adalah kebijakan pemerintahan

marcos dengan mengadakan perpindahan penduduk dari masyarakat Filipina

utara. Filipina utara memang sangatlah terkenal atau identik mayoritas Kristen

katholiknya. Lalu hal tersebut tentunya menimbulkan rasa kekhawatiran orang-

orang non muslim tersebut akan mempengaruhi akidah serta pola tingkah laku

kebarat-baratan sehingga identitas tradisi, kebudayaan serta peradaban islam di

31

Jhon L Esposito, ensiklopedi oxford dunia islam modern, bandung: mizan, 2001, hlm.

81.

38

Filipina selatan akan tersisih atau hilang. Maka dari itulah latar belakang MNLF

sangat menghargai tradisi dan kebudayaan islamnya.

Kemudian dari ensiklopedi tematis dunia Islam asia tenggara, latar belakang

kemunculan MNLF adalah32

, Hilangnya struktur aspek islam di kepulauan

Mindanao, basilan, sulu. Seperti halnya sistem kepepimpinan yang dahulu diatur

oleh seorang datuk diganti atau dihilangkan sejak zaman masa sultan jamalul

kiram III maret 1915, pada saat itu beliau mengundurkan diri mejadi datuk.

Contoh keduanya adalah dihilingkannya sistem hukum syariah atau hukum islam

yang dahulu sudah berkembang sebelum kedatangan kolonial pada abad ke- 15

M.Pencaplokan tanah milik warga muslim yang dilakukan oleh pihak pemerintah

Ferdinand Marcos pada tahun 1965. Hal tersebut tentunya menghilangkan rasa

kemerdekaan yang dirampas begitu saja. Apalagi kita sudah mengetahui bahwa

mata pencaharian penduduk pribumi muslim di Filipina selatan adalah sebagai

petani dan nelayan.

Menurut abhoud lingga salah satu tokoh MNLF yang berpengaruh

mengatakan, „sulitnya atau minimnya jalan perdamaian antara penduduk

lokal muslim dan pihak pemerintah marcos‟. Mungkin saja

latarbelakangnya berdirinya MNLF disini untuk menjembatani aspirasi

politik dan hak-hak masyarakat muslim di Filipina selatan. Sebab tanpa

gerakan ini amat sulit untuk pencapaian pemufakatan perdamaian.

Terdiskriminasinya hak berpolitik muslim dan keikutsertaanya dalam

berpartisipasi ke negara. Alasan lainnya adalah kasus politik tanah yang sangat

merugikan kepentingan umat islam dan pergolakan proses asimilasi di Filipina

32

Taufik Abdullah (ed.), ensiklopedi tematis dunia islam asia tenggara, jilid, Jakarta: PT

ichtiar baru van hoeve. Hlm. 480.

39

juga makin meningkatnya kesadaran bangsa moro sebagai umat, sebuah konsep

tentang komunitas religious.

Jadi faktor-faktor latar belakang berdirinya gerakan MNLF dari beberapa

sumber yang telah di rangkum menjadi satu padu adalah pertama faktor agama,

dalam faktor petama ini adalah merupakan salah satu aspek terpenting sebab

langsung ke aqidah umat muslim. Sebab pada rezim marcos sudah melakukan

kebijakan yang menginginkan islam di Filipina tidak boleh berkembang baik

tradisi, kebudayaan dan peradaban islamnya. Contoh lainya adalah

dihilangkannya hukum syariah. Faktor kedua adalah dari segi aspek politik,

terdiskriminasinya masyarakat muslim atau golongan elite muslim dalam

percaturan politik regional. Apalagi pihak pemerintah tidak perhatian jarang

perhatian dengan masalah yang dihadapi oleh para umat muslim di filipina

selatan. Faktor kesukuan atau ashabiyah dan keagamaan, hal ini sama dengan

yang diungkapkan pada bukunya dale F. Eickelmen dan james piscatori, ekspresi

politik muslim, bahwa MNLF menekankan kewajiban untuk berpartisipasi baik

dalam jihad islam maupun bangsa (identitas yang mengacu pada nenek moyang

asal-usul seseorang).33

Faktor ini jugalah menurut cendikiawan muslim yang

bernama ibnu kaldun dalam bukunya muqqadimah, bahwa faktor kesukuan

amatlah penting dalam menunjukan identitas kebersamaan jati diri serta kuat

ikatanya untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama yakni disini MNLF ingin

mendirikan negara islam.

33

Dale F. Eickelman dkk, ekspresi politik muslim, 1998 cetakan pertama, bandung: mizan,

H. 125

40

MNLF merupakan gerakan perlawanan yang dipimpin oleh Prof. Nur

Misuari, seorang akademisi dari Universitas Filipina dalam upaya memisahkan

diri dari Filipina semenjak dekade 1970-an sebagai respon terhadap upaya

pemarginalan terhadap bangsa Moro baik oleh etnik Ilaga ataupun pemerintah

Fiipina. Ia merkontruksi sejarah perjuangan bangsa Moro yang prihatin terhadap

nasib kamunya. Nur Misuari meliahat bangsa Moro tertindas selama 300 tahun,

sama seperti halnya dengan penjajahan terhadap Indonesia. Dari perjuangan

melawan spanyol dilanjutka debgan melawan Amerika Serikat dan sampai pada

masa kemerdekaan dibawah pemerintahan Filipina yang didominasi oleh

masyarakat Kristen Katolik. Dalam tulisannya, Nur Misuari menyatakan;

“Meskipun kami telah melancarkan protes, pemimpin-pemimpin Kristen

Filipina terus melangsungkan perlakuan yang tidak baik terhadap rakyat, tanah

air, dan Islam, serta meneanamkan cengkramannya kepada kita. Karena itu, tidak

ada pilihan lain kecuali berjuang dengan menggunakan metode klasik yang

dipakai oelh para pejuang anti colonial diseluruh dunia.”

Dalam perkembangannya, MNLF kemudian menjadi organisasi yang

secara resmi menjadi perwakilan masyarakat Mindanao dalam proses negosiasi

dengan pemerintah Filipina di dalam beberapa Accord ataupun Agreement di

1976 dan 1996. Dalam dinamika hubungan dengan pemerintah, MNLF cenderung

melakukan politik yang dinamis dibandingkan dengan organisasi perlawanan yang

lain. MNLF sebelumnya menyerukan upaya pemisahan diri masyarakat Mindanao

dari pemerintah Fiipinan, namun kemudian menurunkan tuntutan pembentukan

Negara Mindanao Merdeka menjadi pemerintahan otonom Muslim Mindanao

(Autonomous Region for Mindanano Muslim/ARMM) di dekade 1990an. Namun

berseiring dengan semakin terjepitnya legitimasi MNLF dalam ARMM pada

41

tahun 2001, Nur Misuari kembali menyerukan perlawanan terhadap pemerintah

Filipina yang kemudian berakibat penangkapan terhadapnya. Bahkan dalam situs

resmi MNLF, aspirasi untuk mendirikan Negara Mindanao merdeka kembali

diartikulasikan setelah sebelumnya sempat dipetieskan oleh para elitnya pasca

Final Peace Agreement 1996.34

Dalam konteks idiologisasi organisasi, MNLF mengidentifikasi diri

dengan idiologisasi nasionalis-sekuler dibandingkan dengan idiologisasi Islam.

Pilihan politik MNLF tidak bisa dilepaskan dari latar belakang Nur Misuari

sebagai aktivis gerakan sosialisme Islam selama masih mahasiswa. Bahkan

Salamat Hashim menuduh bahwa Misuari telah berusaha merubah arah gerakan

MNLF menjadi gerakan yang beridiologi komunis.35

Karena alasan inilah kemudian Salamat Hashim memilih memisahkan diri

dari MNLF. Elit politik dan anggota MNLF cenderung berasal dari etnis Tausug,

termasuk di dalamnya adalah Nur Misuari yang merupakan salah satu anak

bangsawan dari Kasultanan Sulu. Faktor inilah yang menyebabkan terjadinya

konflik antara MNLF dengan organisasi perlawanan Mindanao lainnya, seperti

MILF yang lebih didominasi oleh etnis Maguindanao.

Jaringan internasional MNLF cenderung dibangun oleh Misuari melalui

keterdekatan pribadi dengan Muamar Khadafi. Dari Khadafi inilah, Misuari

akhirnya memiliki akses kepada Organisasi Konferensi Islam untuk melakukan

internasionalisasi konflik di Mindanao. Dengan kemampuan akademik yang

tinggi, Misuari mampu untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat

34

Lihat dalam http://mnlf.net/index.html mengupas tentang kronologi peristiwa

perdamaian 35

Cesar Adib Majul Dinamika Islam Filipina 1990,LP3ES press.H. 230

http://mnlf.net/index.html

42

Mindanao secara baik dalam forum-forum internasional dan domestik, sehingga

pada akhirnya MNLF menjadi wakil resmi masyarakat Mindanao. Perjuangan

bangsa Moro untuk memperoleh otonom menuju pada kemerdekaan sepenuhnya

juga mengalami pasang surut, sebagai akibatnya terjadi perpecahaan di kubu para

pejuang akibat permasalahan yang berasal dari dalam ataupun dari luar MNLF.

MILF36

merupakan organisasi perlawanan Moro yang didirikan oleh

Salamat Hashim, seorang akademisi lulusan Al-Azhar Mesir yang sebelumnya

menjadi wakil Nur Misuari dalam MNLF. Akibat beragam kekecewaan terhadap

kepemimpinan Nur Misuari dalam memperjuangkan berdirinya Negara Mindanao

merdeka, terutama pasca Tripoli Agreement 1976, maka Salamat Hashim

memproklamasikan berdirinya MILF, sebuah organisasi perlawanan Moro yang

tetap mengusung aspirasi berdiri Negara Mindanao merdeka setelah MNLF

menerima opsi pembentukan pemerintah otonomi. Alasan lain yang menyebabkan

Salamat Hashim memisahkan diri dari MNLF adalah perbedaan idiologisasi

perjuangan. Hashim cenderung menggunakan Islam sebagai common platform

idiologi perlawanan Moro, sedangkan Nur Misuari tetap konsisten untuk

menggunakan idiologi nasionalisme. Bahkan dalam beberapa pertemuan

ICFM( Islamic Conference of Foreign Ministers), Salamat Hashim berusaha

mendelegitimasi kepemimpinan Nur Misuari dengan mengggunakan issue-issue

sensitif seperti tuduhan bahwa Nur Misuaru sedang menjalankan agenda

tersembunyi dengan idiologi dasar komunis.

36

Untuk alamat web MILF ada dalam http://luwaran.com diakses 13 Juli 2O14 Pukul

13.00 WIB

http://luwaran.com/

43

Dalam dinamika konflik dengan pemerintah Filipina, MILF cenderung

melakukan politik konfrontatif dibandingkan dengan akomodatif. Pilihan politik

ini menyebabkan pemerintah Filipina cenderung menempatkan MILF sebagai

faksi perlawanan yang tidak mendapatkan kesempatan sebagai perwakilan bangsa

Moro dalam upaya penyelesaian konflik Mindanao. Faksi MILF senantiasa

mengembangkan klaim memiliki jumlah anggota combatant dan simpatisan yang

lebih banyak dibandingkan dengan MNLF, sehingga MILF juga mengklaim lebih

pantas mewakili masyarakat Muslim Mindanao. MILF juga membangun diri

sebagai representasi dari Mindanao, karena didasarkan pandangan bahwa basis

utama MILF berasal dari suku terbesar di Mindanao.37

Basis dukungan internasional MILF cenderung berbeda dengan MNLF.

MILF banyak mendapatkan dukungan dari networking Salamat Hashim di Timur

Tengah. Basis ini dibangun Hashim tatkala menjadi salah seorang mahasiswa

yang berpengaruh di Mesir. Koneksi MILF juga sering dikaitkan dengan jaringan

al-Qaeda, terutama jaringan ini banyak terbangun tatkala MILF menyediakan

camp-camp dan pelatihan bagi kelompok mujahidin Afhanistan yang berasal dari

Asia Tenggara sebelum dikirim ke Afghanistan.38

Jaringan Hashim juga

mendapatkan dukungan cukup signifikan dari Malaysia, sebagaimana diketahui

37

Lihat dalam thesis Asep Chaerudin, Countering Transnational Terrorism in Southeast

Asia With Respect to Terrorism in Indonesia and the Philippines, Naval Postgraduate School,

Monterey California, December 2003 38

Lihat tulisan Rommel C. Banloi “ Radical Muslim Terrorism” in the Philippines dalam

Andrew Tan (ed), Handbook on Terrorism and Insurgency in Southeast Asia, London, Edward

Elgar Publishing, Limited, 2006

44

Malaysia menjadi aktor mediator yang sangat berperan dalam menfasilitasi

negosiasi dengan pemerintah semenjak 2001.39

Dalam dinamika konflik Mindanao telah terjadi pergantian 5 regim besar,

yang ada kecenderungan regim satu dengan regim lainnya mengembangkan

kebijakan yang relatif berbeda. Namun yang tak bisa dihindari bahwa regim di

Filipina senantiasa diidentikkan dengan konsep “Filipino” yang senantiasa dekat

dengan makna Katolik. Sehingga tak bisa dihindari bahwa setiap regim di Filipina

difahami oleh masyarakat Mindanao sebagai cerminan Katolik. Regim Marcos

yang berkuasa semenjak 1970 cenderung menerapkan kebijakan represif kepada

setiap bentuk perlawanan masyarakat Mindanao kepada pemerintah, baik yang

dilakukan oleh kelompok Mindanao muslim ataupun kelompok komunis.

Kebijakan represif ini tercerminkan dalam kebijakan Martial Law, sebuah

kebijakan yang memberikan ruang yang besar bagi tentara Filipina dan

penduduk Katolik melakukan tindakan kekerasan kepada komunitas muslim.

Meskipun demikian, pada akhirnya regim Marcos pada tahun 1976 juga mulai

menunjukkan sikap akomodatifnya terhadap gerakan perlawanan Moro. Sikap

akomodatif regim Marcos tidak bisa dilepaskan dari tekanan masyarakat

internasional dan dunia Islam terhadap kebijakan represifnya. Regim Aquino yang

menggantikan regim Marcos di 1992 cenderung mengembangkan kebijakan

akomodatif terhadap kelompok perlawanan Mindanao daripada kebijakan represif.

Pilihan kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari spectrum politik di Filipina dan

39

Solimon M. Santos, Jr, “Evolution of The Armed Conflict on The Moro Front, “ A

Background paper submitted to the Human- Development Network Foundation, Inc for the

Philippine Human Development Report 2005. h. 17-19

45

dukungan internasional untuk menyelesaikan konflik Mindanao di meja

perundingan. Langkah-langkah yang dilakukan Aquino adalah dengan melakukan

pertemuan informal dan formal dengan elit-elit MNLF dan beberapa Negara

Timur tengah sebagai fasilitator negosiasi.

Sedangkan rezim Fidel Ramos sebagai penerus rezim Aquino cenderung

untuk meneruskan gaya kepemimpinan Aquino untuk bersikap akomodatif

terhadap kelompok perlawanan di Mindanao. Sebagai mantan wakil presiden pada

regim Aquino, Ramos telah merintis jalan perdamaian dengan kelompok

perlawanan. Sikap pro peace rezim Ramos, membuat MNLF yang sebelumnya

memilih sikap konfrontatif pasca Tripoli Agreement 1976, mulai menunjukkan

sikap akomodatif dan menerima tawaran negosiasi dalam konteks Final Peace

Agreement 1996. Berbeda dengan regim Aquino dan Ramos yang cenderung

mengembangkan kebijakan akomodatif atau all-out peaces terhadap kelompok

perlawanan Moro, regim Estrada cenderung memilih kebijakan represif (all-out

wars). Kebijakan Estrada keras Estrada melakukan penyerangan langsung dan

menghancurkan camp-camp serta markas MILF, Abu Sayyaf dan MNLF yang

dianggap sebagai kelompok teroris yang harus ditumpas. Sikap represif Estrada

cenderung juga dilanjutkan oleh Arroyo dalam menyelesaikan konflik Mindanao,

untuk mendukung kebijakan tersebut regim Arroyo melakukan mengembangkan

kembali kebijakan kerjasama militer dengan Amerika Serikat terutama kerjasama

perang terhadap jaringan terorisme internasional.

46

BAB III

HUBUNGAN POLITIK LUAR NEGRI FILIPINA

A. Hubungan Politik Filipina dengan Negara-negara Tetangga di Asia

Tenggara

Meningkatnya kebijakan luar negeri Filipina kepada ASEAN (Association

South East Asian Nantion) pada akhir 1970-an juga merupakan respon terhadap

keinginan untuk orientasi Asia lebih kuat. Memang, jika jumlah wartawan pada

pertemuan puncak ASEAN menunjukkan pentingnya lima organisasi, maka pada

tahun 1976 di Bali. Filipina adalah pelopor ASEAN, juga menyertakan Thailand

dan Malaysia selain Filipina. Ditambah Singapura dan Indonesia pada tahun 1976,

Tidak hanya menyegarkan organisasi tetapi ditambah dengan keuntungan

domestik untuk partisipasi Filipina. Indonesia, sebuah negara mayoritas Muslim

dan merupakan anggota Konferensi Islam, juga eksportir minyak nomer wahid.1

Untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah Moro dan memperluas

pasokan minyak, yang keduanya dicapai oleh Marcos, dibuat lebih mudah dengan

dukungan untuk kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Lalu Singapura, markas

besar jaringan intelijen antikomunis yang paling canggih di Asia Tenggara, juga

didekati oleh rezim menghadapi oposisi politik dan militer komunis. Presiden

Marcos sendiri menjelaskan dalam ASEAN pada tahun 1980 sebagai organisasi

1David Wurfel.Filipino Politics “Perkembangan dan Keruntuhan” . Cornell University

Press H.182.

47

yang "ada pertukaran yang menunjukkan kepentingan bersama dan saling dalam

keamanan"2

Melalui ASEAN, juga, Filipina bisa membangun kembali hubungan yang

retak dengan Malaysia. Klaim kedaulatan dan kepemilikan Macapagal untuk

wilayah Sabah, hanya BeforeIts dimasukkan dalam baru Federasi Malaysia pada

tahun 1963, Meluncurkan salah satu episode yang paling luar biasa dalam sejarah

hubungan luar negri Filipina.3 Tidak hanya itu berkembang isu penghinaan bagi

kepemimpinan politik Filipina antara Malaysia yang tahu sepenuhnya tetapi, lebih

serius, itu memicu penetralan ampuh oleh Penguasa Sabah, Tun Mustapha, yang

dirinya Tausug (kelompok etnis yang berdomisili semula di Kepulauan Sulu yang

mana dipimpin oleh Nur Misuari, pemimpin MNLF). Dia ditoleransi, bahkan

dibantu, penyediaan perlengkapan militer ke tempat berlindung di pesawat

pejuang Moro. Setelah tahun 1976, ketika Mustapha digantikan sebagai menteri

pertama, pemerintah Sabah mencoba untuk memotong bantuan tersebut, meskipun

ia tidak secara resmi menjatuhkannya. Hubungan baik dengan Malaysia memberi

harapan memotong jalur suplai asing dari Front Pembebasan Nasional Moro.

Pembukaan ke dunia Komunis dan partisipasi yang tumbuh di ASEAN yang

sebagian dirancang untuk memenuhi nasionalists Filipina, baik di dalam dan di

luar lingkaran yang berkuasa.

2 Pidato di Akademi Militer Filipina, dikutip di Manila Journal, 18 Februari 1980

3See Lela Garner Noble, Filipina menuju Sabah: Sebuah Klaim untuk Kemerdekaan

(Tucson: University Of Arizona Press, 1977) MO Ariff, Klaim Filipina 'ke Sabah: Sejarah Its,

Hukum dan Politik Implikasi (Singapore: Oxford University Press, 1970); dan Klaim Filipina

Untuk Borneo Utara (Manila: Biro Percetakan, 1964)

48

Dimensi ketiga dari kebijakan luar negeri Marcos, meskipun kurang

berhasil, juga memiliki niat ini-usaha untuk memainkan peran kepemimpinan di

negara berkembang. Pertama Pasangan pergi ke Konferensi PBB tentang

Perdagangan pertemuan Pembangunan (UNCTAD) di Nairobi pada bulan

Desember 1976, dengan kesombongan-begitu besar banyak sehingga, pada

kenyataannya, status pengamat pada Konferensi nonblok di Colombo (Srilanka) di

tahun yang sama gagal seluruhnya. Ketika pada tahun 1979 Filipina menjadi

penyelenggara UNCTAD di Manila, Marcos membantu menyusun pernyataan

yang dikeluarkan oleh Kelompok 77 negara-negara berkembang. Pers Filipina

resmi memberi acara penagihan menonjol.

Memperluas hubungan dengan dunia Muslim dimensi keempat kebijakan

Marcos, yang dirancang untuk membantu dukungan inderdict bagi pasukan

pemberontak Moro. Imelda Marcos mengunjungi Mesir Anwar sadat dan Raja

Arab Saudi Khalid sebelum pertemuan 1975 Konferensi Islam, di mana Filipina

menawarkan otonomi Muslim di Mindanao dan Sulu. Presiden menerima Raja

Hussein dari Yordania di Manila Maret 1976 dan agrred untuk bertukar duta besar

dengan Amman karena ia sudah punya dengan Algiers.4Pada tahun 1976 Filipina

menandatangani perjanjian pertahanan perbatasan dengan Indonesia dan pada

tahun 1978 menegosiasikan kesepakatan tripartit, termasuk Malaysia, " untuk

melawan pemberontakan dan masalah keamanan lainnya di wilayah ini."5

kebijakan Filipina terhadap Israel didinginkan.

4 Filipina Times, 16 Maret 1976. Lihat juga TJS George Pemberontakan di Mindanao

(Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1980)., Pp 252ff 5 Manila Journal, November 5, 1978

49

Nur Misuari pemimpin Moro, yang bermarkas di Tripoli, yang juga

merupakan sumber dari bantuan yang paling militer untuk pemberontak, dan

negosiator pemerintah Filipina percaya ia berada di bawah pengaruh Libya

Muamar Khaddafi. Dalam sikap Filipina perhotelan Marcos meminta Khaddafi

untuk mengunjungi Filipina, tetapi pemimpin Libya membalas dengan undangan

sendiri, di pada awal Desember 1976 wanita pertama diutus sebagai utusan

presiden. Setelah Lima Hari pertemuan dengan Kolonel Khaddafi dan Menteri

Luar Negeri Ali Treki, dia mengaku dalam sebuah wawancara bahwa "Libya telah

menjadi salah satu dari empat sekutu teguh."6 negosiasi serius antara Misuari dan

tim pemerintah Filipina mulai diplomasi beberapa hari kemudian.7 Imelda dari

pesona tidak memecahkan masalah-in Mindanao Bahkan, Tripoli Agreeent tidak

dilaksanakan-tetapi telah berkurang kekerasan di sana dan menumpuk beberapa

kredit internasional. memang, Imelda Marcos mungkin telah membujuk Khaddafi

untuk memotong bantuan militer ke Moro Tentara Bangsa.

B.Kerja Sama Politik:Filipina dengan Indonesia

1.Hubungan Politik Indonesia dengan Filipina

Hubungan antara Indonesia dan Filipina pada awalnya dapat dilihat dari

adanya organisasi Maphilindo. Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya

bahwa organisasi tersebut berumur pendek, dikarenakan terdapat masalah antar

tiga negara yang terlibat, yakni perselisihan antara Manila dan Kuala Lumpur atas

6Ibid, 2 Januari 1977. Lihat juga Peter Gowing, Muslim Filipina:. Hertage dan Horizon

(Kota Quezon: New Day, 1979), p. 220 7 Lihat Michael Leifer di Manila Journal, Januari 9,1977.

50

Sabah, serta terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Setelah

Soeharto berkuasa, hubungan Indonesia dengan Filipina kembali normal.8 Namun

Manila dan Kuala Lumpur masih tetap dalam perselisihan atas Sabah.

Permasalahan Kuala Lumpur dan Manila diperburuk dengan adanya dukungan

Malaysia atas pemberontakan Islam (Moro) di bagian selatan Filipina.

Pemberontakan Islam (Moro) tersebut menjadi permasalahan yang sangat penting

bagi Filipina.

Sehingga untuk mengatasinya Marcos, presiden Filipina pada saat itu

meminta bantuan kepada Soeharto9. Di sini kemudian terlihat bagaimana

hubungan antara Indonesia-Filiphina mulai terjalin. Soeharto kemudian

mengajukan empat usulan untuk memecahkan masalah Moro, yakni: pertama, ada

jaminan kemerdekaan beragama dan masyarakat Islam di bagian selatan Filipina

diberikan perlindungan; kedua, tradisi dan budaya Islam dihargai; ketiga, tanah-

tanah milik nenek moyang Moro dikembalikan; dan keempat, masyarakat Islam

diberi kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan nasional10

.

Tapi kemudian Marcos menolak satu usulan Soeharto yang menyatakan

bahwa tanah-tanah milik nenek moyang Moro harus dikembalikan. Penolakan

tersebut dilandasi bahwa tanah Moro tidak mungkin dikembalikan ke masyarakat

Islam dikarenakan kebanyakan dari tanah tersebut berada di tangan masyarakat

Kristen yang membentuk mayoritas masyarkatan di selatan. Ini lah yang

kemudian menjadi masalah Marcos, dan membuat Presiden Soeharto sedikit

8Leo Suryadinata, 1998. “Politik Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru (1):

Munculnya Militer”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [terj.], Jakarta,

LP3ES, h. 103. 9Yoga Sugama, 1990: 209 dalam Suryadinata, 1998 h. 103.

10 Leo Suryadinata “Politik Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru” 1998 h. 104.

51

kecewa. Indonesia selanjutnya semakin kecewa dan tidak lagi mau membantu

Filipina mengenai isu Moro dikarenakan Marcos yang pada akhirnya tidak

mengikuti usulan Soeharto. Marcos mengesampingkan Indonesia dan berupaya

untuk mendekati negara-negara Timur Tengah dan Organisasi Konferensi Islam

untuk menyelesaikan permasalahan Moro11

Selain isu Moro, Indonesia juga membantu menyelesaikan isu Sabah yang

menyangkut Filipina dengan Malaysia. Usaha dalam menyelesaikan isu Sabah

oleh Indonesia dibuktikan dengan upaya Soeharto untuk meyakinkan Marcos agar

melepaskan tuntutan Manila atas Sabah dalam rangka untuk mendorong

solidaritas ASEAN12

. Filipina di bawah kepemimpinan Marcos kemudian

menganggap Indonesia terlalu mencampuri urusan dalam negeri Filipina. Di sini

lah kemudian menyebabkan friksi dalam hubungan Indonesia-Filipina, serta juga

terlihat hubungan antara Soeharto dan Marcos yang tidak akrab. Namun tidak

berarti tidak ada hubungan baik antara Indonesia-Filipina. Hubungan militer

Indonesia dengan rezim Marcos dekat secara khusus. Bantuan militer diberikan

kepada Pemerintah Marcos. Sebagai contoh, tanggal 9 Januari 1986, Jenderal

Benny Moerdani mengirim pesawat CN-212 Casa buatan Indonesia kepada

Jenderal Filipina Fabian Ver13

.

Setelah insiden pembunuhan Ninoy Aquino di Filipina, Marcos

menghadapi krisis legitimasi, dan kemudian mencari bantuan ASEAN untuk

11

Suryadinata, Leo “Politik Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru (1): Munculnya

Militer” h. 104-105. 12

Suryadinata, Leo “Politik Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru (1): Munculnya

Militer”h. 105. 13

Suryadinata, Leo“Politik Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru (1): Munculnya

Militer” h. 107.

52

melegitimasi kedudukannya dengan mengusulkan adanya pertemuan ASEAN di

Manila. Namun usulan tersebut dengan tegas ditolak oleh Soeharto, dan pada

akhirnya tidak terselenggara. Marcos pun akhirnya digulingkan dan digantikan

oleh Corazon Aquino. Sikap Indonesia pun kemudian berubah terhadap Filipina.

Soeharto percaya bahwa stabilitas Filipina penting bagi wilayah ASEAN. Atas

alasan tersebut, Soeharto mendukung usulan bahwa pertemuan ASEAN akan

dilaksanakan di Manila pada bulan Desember 198714

. Hubungan Jakarta-Manila

selama pemerintahan Aquino membaik, dibuktikan dengan adanya kunjungan

Aquino ke Indonesia. Dalam kunjungan tersebut banyak isu yang dibahas dengan

Soeharto, termasuk masalah komunisme, isu Moro, dan pembangunan ekonomi.

Hubungan baik antara Indonesia-Filipina juga terus berjalan dengan baik hingga

pada pemerintahan setelah Aquino, yakni Fidel Ramos. Ditunjukkan dengan

Indonesia tetap melanjutkan bantuan yang sebelumnya telah ada15

.

Isu Timor-Timur juga kemudian menjadi salah satu penanda hubungan

yang terjalin antara Indonesia dan Filipina. Filipina sebenarnya tidak begitu

mendukung atas adanya intervensi Indonesia ke Timor-Timur. Kemudian pada

tahun 1994 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Filipina menjadwalkan adanya

konferensi internasional mengenai Timor-Timur. Hal tersebut otomastis membuat

Indonesia bertindak untuk mencegah terselenggaranya konferensi tersebut.

Namun pada kenyataannya konferensi tetap berjalan dengan memberi pengertian

terhadap Indonesia, serta adanya larangan masuk terhadap delegasi non-Filipina

14

Suryadinata, Leo hlm 107 15

Suryadinata, Leo hlm 108

53

pada konferensi tersebut16

. Solusi tersebut kemudian setidaknya dapat melegakan

Indonesia.

2.Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Filipina (ASEAN)

Berakhirnya pemerintahan Soekarno yang diwarnai hal-hal kontroversial

seperti Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) pada akhirnya tetap membawa

Soeharto ke kursi pemimpin tertinggi pemerintahan dan negara Indonesia.

Pergantian kepemimpinan ini turut pula memberikan dinamika baru pada struktur

dan sistem politik maupun proses pengambilan keputusan pada masa itu.

Perbedaan keyakinan, interpretasi dan gaya kepemimpinan seorang pemimpin

akan berpengaruh pada arah dan tujuan politik suatu negara, baik itu dalam negeri

maupun luar negeri. Soeharto tidak dapat dipungkiri telah menjadi tokoh dan

aktor politik yang sepak terjangnya dalam pemerintahan telah memberikan sejarah

bagi tumbuh dan kembangnya Indonesia.

Sebagai tokoh atau aktor utama pada era Orde Baru yang menghadirkan

perubahan dan perbedaan pada jalannya pemerintahan, latar belakang Soeharto

merupakan hal yang perlu diketahui. Soeharto yang merupakan anak dari pegawai

rendahan di Jawa tengah dan beristrikan seorang wanita yang merupakan anak

dari seorang pejabat Mangkunegaraan membuat Soeharto hidup dengan jenis

budaya abanganatau priyayi.17

Dapat dipahami bahwa pola pikir Soeharto dalam

mengambil keputusan lebih dominan bersumber dari adat-istiadat klasik Jawa dan

bahkan kebatinan Jawa dibandingkan dengan sumber-sumber Islam.

16

Leo Suryadinata“Politik Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru (1): Munculnya

Militer” h. 109. 17

Leo Suryadinata, 1998. “Politik Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru (1):


LP3ES, hlm 46

54

Kepercayaannya adalah suatu persenyawaan antara ide-ide pra-Islam dan Islam,

namun unsur pra-Islam lebih dominan. Latar belakang Jawanisme yang kuat ini

berpengaruh pada sikapnya pada politik luar negeri Indonesia. Banyak hal yang

menunjukkan bahwa kebudayaan Jawa tercermin dalam gaya kepemimpinan

Soeharto. Selain keputusan dan kebijakan yang tidak terlalu didasari oleh

pertimbangan-pertimbangan Islami, Jawanisme Soeharto membawanya pada suatu

nasionalisme Jawa atau nasionalisme pribumi dimana Jawa dan Indonesia

merupakan pusat dunia dan dapat berperan dominan dalam dunia internasional.

Atas dasar Jawanisme itu pula akhirnya pemerintahan Soeharto tidak terlalu

membuka celah yang lebar bagi rakyat yang berada di bawahnya untuk

menyuarakan pendapat18

.

Pada awal kepemimpinannya, Soeharto bersikap pasif terhadap masalah

politik luar negeri Indonesia. Soeharto mempunyai dewan penasihatnya sendiri

untuk membantunya dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa

ia tidak terlibat secara penuh pada perumusan kebijakan terutama berkaitan

dengan politik luar negeri Indonesia. Menurut Roeder19

, alasan keterlibatan

Soeharto yang tidak penuh dalam perumusan politik luar negeri adalah karena

Soeharto tidak memiliki banyak pengalaman terkait dengan masalah-masalah

internasional sehingga Soeharto tidak terlalu tertarik pada politik luar negeri. Pada

awal Orde Baru ini terdapat sedikitnya dua pembantu perumus politik luar negeri

Indonesia yakni militer (Departemen Pertahanan dan Keamanan, Lembaga

Pertahanan Nasional dan Badan Koordinasi Intelijen Negara) dan Departemen

18

Koentjaraningrat dalam Suryadinata, 1998: 48 19

Koentjaraningrat dalam Suryadinata, 1998.hlm,48

55

Luar Negeri. Dalam pemerintahan Soeharto ini terdapat pembagian kerja yakni

Deplu menangani politik luar negeri pada bidang politik, militer berurusan dengan

politik luar negeri kaitannya dengan masalah keamanan dan Bappenas

berhubungan dengan masalah ekonomi20

. Walaupun pada kenyataannya, militer,

apalagi setelah kudeta 1965, lebih sering mengintervensi urusan politik luar negeri

ini di berbagai bidang.

Perbedaan arah politik luar negeri Indonesia dari orde Lama ke Orde Baru

dapat dilihat dari orientasi kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak

lagi berdikari atau berorientasi ke dalam dan menutup diri dari bantuan asing,

namun juga berorientasi ke luar yakni berusaha membangun hubungan

persahabatan dengan pihak asing terutama negara-negara Barat. Orientasi ke

dalam berupa pembangunan didukung oleh adanya hubungan dengan pihak asing

bertujuan untuk melancarkan pembangunan itu sendiri. Kebijakan yang digunakan

pun kebijakan pintu terbuka, dengan meningkatkan investasi asing dan mencari

bantuan dana untuk merehabilitasi ekonomi Indonesia21

. Soeharto mengupayakan

agar Indonesia mampu berperan dominan dalam permasalahan baik regional

maupun internasional. Konfrontasi yang ada pun dikesampingkan terlebih dahulu

dan mengedepankan perdamaian, karena menurutnya stabilitas regional

diperlukan untuk menjamin keberhasilan rencana pembangunan22

. Fokus dan

perhatian Indonesia pada faktor stabilitas keamanan ini menunjukkan bahwa

Soeharto mulai tertarik dengan politik luar negeri. Hal ini diimplementasikan

dalam Deklarasi Bangkok dimana Indonesia meminta pangkalan militer asing di

20

Koentjaraningrat dalam Suryadinata, 1998 h.55. 21

Koentjaraningrat dalam Suryadinata, 1998.h.44. 22

Koentjaraningrat dalam Suryadinata, 1998 hlm.45

56

kawasan Asia Tenggara harus bersifat sementara dan juga masalah intervensi

Indonesia di Timor Timur. Pemerintahan Orde Baru ini juga menunjukkan

penyimpangan dari arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Pada era

ini terlihat bahwa Indonesia memiliki kecenderungan untuk mendekati negara-

negara Barat dan menjauhi negara-negara komunis23

. Sikap ini dapat dilihat dari

hubungan beku antara Indonesia dengan RRC.

Presiden Soeharto mulai menampakkan ketertarikannya pada urusan

politik luar negeri pada tahun 1980-an, khususnya setelah pemilu tahun 1982.

Soeharto menjadi lebih aktif dalam perumusan politik luar negeri Indonesia

dengan menjalankan politik luar negeri tingkat tinggi bagi Indonesia24

. Soeharto

menjadi semakin percaya diri dengan kemenangan mutlak yang diraihnya dan

partainya dalam pemilu 1982. Politik luar negeri Indonesia pun semakin

berorientasi keluar. Indonesia semakin berkeinginan untuk memainkan peran

dominan dalam masalah regional maupun ekstra-regional25

. Hal ini dapat dilihat

dengan upayanya memunculkan citra Non-Blok dan menjadi pemimpin Gerakan

Non-Blok.

Meningkatnya peran aktif Soeharto dalam politik dalam maupun luar

negeri apat dilihat dari masalah Timor Timur. Pada tahun 1980-an, Timor Timur

telah berada di bawah kendali Indonesia dan Soeharto merasa bahwa saat itu

adalah saat yang tepat bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam masalah-

23

Koentjaraningrat dalam Suryadinata, 1998 hlm.46 24

Koentjaraningrat dalam Suryadinata, 1998 hlm.63 25



LP3ES, h. 48

57

masalah internasional.26

Soeharto mulai mengemukakan inisiatif-inisiatifnya

berkaitan dengan masalah internasional dan politik luar negeri Indonesia

diantaranya tanggapannya terhadap peristiwa Dili dimana ia berada dalam kendali

penuh, proses normalisasi hubungan dengan RRC walaupun ditentang oleh pihak

militer dan masalah pengambilalihan Timor Timur. Indonesia mulai aktif

menunjukkan peran kepemimpinannya kepada kawasan regional maupun dunia

internasional. Indonesia mulai antusias mendukung APEC, terlibat sebagai Ketua

Gerakan Non Blok, menjadi penengah antara Singapura dan Malaysia dan

berupaya membantu memecahkan masalah Kamboja dimana hal ini dinilai oleh

banyak pengamat sebagai cara Indonesia menunjukkan kepemimpinan regional.27

Seperti yang disebutkan sebelumnya, kasus Timor Timur juga menjadi isu

paling penting dalam politik luar negeri Soeharto yang pada saat itu menaruh

perhatian pada isu keamanan. Salah satu alasan yang dianggap mempengaruhi

kebijakan utnuk mengintegrasikan Timor Timur dengan Indonesia adalah adanya

keyakinan bahwa masyarakat Timor Timur adalah saudara bangsa Indonesia.

Walaupun terdapat kritik atas tindakan Indonesia yang dianggap berambisi

kewilayahan, namun hal ini dianggap sebagai hal yang sangat nasionalistik. Isu

Timor Timur ini penting karena isu ini memunculkan dinamika baru politik dan

hubungan luar negeri Indonesia diantaranya merasakan rasanya dikecam dunia

internasional atas tindakan intervensinya di Timor Timur hingga berujung pada

ditariknya bantuan dari negara-negara Barat. Selain itu, faktor penting berkaitan

26

Leo Suryadinata “Politik Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru (1): Munculnya

Militer”, 1998, .h.64 27


Militer”, 1998, h.65-66.

58

dengan isu Timor Timur, khususnya dalam Tragedi Dili, adalah peran aktif yang

dimainkan Presiden Soeharto dimana ia dapat melakukan inisiatif untuk

menentramkan kritik internasional dan memperlihatkan kepiawaian luar biasa

dalam menangani masalah politik dalam negeri maupun luar negeri28

. Soeharto

memang menjadi figur utama dalam proses perumusan kebijakan politik luar

negeri Indonesia sehingga setiap kebijakan yang penting membutuhkan

persetujuannya 29

.

Dalam masa kepemimpinan Soeharto, sangat terlihat dengan jelas bahwa

pengaruh militer sangat besar dalam pengambilan keputusannya. Hal tersebut

tercermin melalui ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang

anggotanya memegang posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Dimana

anggota-anggota ABRI tersebut berasal dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut

(AL) dan Angkatan Udara (AU)30

. Bahkan, pada saat itu Jenderal A.H. Nasution

mengungkapkan bahwa militer tidak akan mengambil alih pemerinthan, namun

juga tidak akan nonaktif secara politik. Ungkapan A.H. Nasution tersebut

tercermin melalui jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan dikuasai oleh

militer, seperti yang telah dijelaskan di atas.

Pada masa Soeharto, pengaruh militer dalam keputusan politik luar negeri

dibagi menjadi dua periode. Pertama adalah Departemen Pertahanan dan

Keamanan, LEMHAMNAS(Lembaga Ketahanan Nasional), dan BAKIN(Badan

28


Militer”, 1998.h.82. 29


Militer”, 1998 h.58. 30

Lihat unggahan di Repository USU Namira, Kiki. 2009. Perbandingan Kekuatan Politik

Militer Era Orde Baru dan Reformasi, Medan : Universitas Sumatera Utara Tersedia

di http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/14868 (diunduh pada 22 Oktober 2013)

59

Kordinasi Intelijen Negara) yang merupakan beberapa kelompok perumus

kebijakan luar negeri Indonesia. Pengaruh Departemen Pertahanan dan

Keamanan, LEMHAMNAS, dan BAKIN tersebut terjadi pada awal Orde Baru.

Kedua, yakni Departemen Luar Negeri (Deplu) dan Bappenas31

. Namun

sayangnya, Adam Malik, yang merupakan tokoh penting dalam Departemen Luar

Negeri secara perlahan disingkirkan oleh kelompok militer. Sehingga peran

Departemen Luar Negeri semakin berkurang dalam perumusan politik luar negeri

Indonesia pada zaman Soeharto. BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional) pun mengalami hal yang sama dengan Departemen Luar Negeri. Dalam

perumusan kebijakan, ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) selalu

melangkahi BAPPENAS. Tidak hanya melangkahi BAPPENAS, ABRI juga

sering mengintervensi BAPPENAS. Intervensi ABRI pada BAPPENAS tersebut

tercermin ketika BAPPENAS mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal

Asing pada tahun 1967 yang dibuat sebagai upaya penarikan dana asing ke dalam

negeri. Namun, Undang-Undang Penanaman Modal Asing tersebut ditolak oleh

beberapa kelompok ABRI seperti Ali Murtopo dan Ibnu Sutowo.

Latar belakang dari adanya intervensi ABRI pada posisi – posisi penting

negara adalah kurangnya pengalaman Soeharto akan isu – isu internasional32

.

Namun, sebagai Presiden Indonesia, Soeharto harus terlibat dalam perumusan

politik luar negeri Indonesia. Sehingga terdapat dua kelompok yang merumuskan

31

Suryadinata, Leo, 1998. “Politik Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru (1):


LP3ES, h. 48 32



LP3ES, hlm 68

60

politik luar negeri Indonesia di awal orde baru yakni Departemen Pertahanan dan

Keamanan, LEMHAMNAS, dan BAKIN serta Departemen Luar Negeri (Deplu)

dan BAPPENAS. Dimana Departemen Pertahanan dan Keamanan,

LEMHAMNAS, dan BAKIN mengurusi masalah keamanan serta Departemen

Luar Negeri (Deplu) dan BAPPENAS yang menangani masalah politik. Namun,

pemisahan urusan tersebut dirasa tidak dapat dilaksanakan. Sehingga sering

ditemui jalan buntu dalam menangani permasalahan tersebut. Oleh sebab itu,

militer sering melakukan intervensi dan menjadi sangat dominan dalam seluruh

aspek pemerintahan. Namun, intervensi ABRI tehadap perumusan kebijakan luar

negeri Soeharto tidak selalu mulus. Contohnya pada kasus perbaikan hubungan

diplomatik antara Jakarta dan Beijing33

. Pada Februari 1989 Soeharto membuat

pernyataan mengejutkan yang menyebutkan bahwa Indonesia akan memulai

proses normalisasi hubungan dengan RRC. Militer terkesan tidak antusias

terhadap normalisasi dini tersebut.34

Orde Lama meninggalkan permasalahan ekonomi yang serius terhadap

pemerintahan Orde Baru. Orde Lama mewariskan kebrobrokan ekonomi yang

serius bagi pemerintah Orde Baru yang ditandai oleh pinjaman negara sebesar

785,6 juta dolar Amerika Serikat , pendapatan negara yang hanya sekitar 485 juta

dolar Amerika Serikat, dan inflasi yang mencapai 65%35

. Keboborokan ekonomi

yang luar biasa ini kemudian mengharuskan Soeharto sebagai pemimpin Orde

33

Leo Suryadinata, 1998. “Politik Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru (2): Peran

Tegas Presiden”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [terj.], Jakarta, LP3ES,

hlm.66 34

Leo Suryadinata, 1998 h. 66 35

Tri Nuke Pudjiastuti,. 2008. ”Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Baru”, dalam

Ganewati Wuryandari (ed.), 2008. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik

Domestik. Jakarta: P2P LIPI dan Pustaka Pelajar

61

Baru untuk melakukan tindakan perbaikan. Sektor ekonomi merupakan pondasi

suatu negara dalam menjalankan pemerintahannya, tanpa adanya kondisi ekonomi

yang stabil maka pemerintahan juga akan tersendat. Hal ini disadari betul oleh

Soeharto. Sebelumnya dalam Orde Lama Soekarno bersikap sangat agresif dan

kurang memberi perhatian pada kondisi domestik. Sementara itu, Soeharto lebih

lunak karena pemerintahannya lebih tertarik dalam membangun ekonomi

Indonesia.36

Rehabiltasi ekonomi kemudian menjadi tujuan utama Soeharto pada

waktu itu.

Pembangunan suatu negara melibatkan berbagai sektor dan setiap sektor

saling berkaitan satu sama lain. Pembanguan sektor ekonomi tidak akan berjalan

dengan baik tanpa adanya dukungan dari sektor keamanan dan sektor politik.

Langkah utama Soeharto dalam melakukan rehabilitasi ekonomi adalah dengan

menjalin hubungan baik dengan negara lain, baik dalam lingkup regional maupun

internasional. Interaksi Indonesia dengan negara lain semakin intens dan

hubungan yang sudah terjalin dibina dengan baik. Hubungan baik yang dijalin

dengan negara lain berimplikasi besar pada batuan yang diterima Indonesia.

Terdapat beberapa tindakan nyata yang dilakukan Soeharto untuk menjalin

hubungan baik dengan negara lain.

Pertama, kembalinya Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-

Bangsa pada 28 September 1966 setelah sebelumnya pada 31 Desember 1964

36

Leo Suryadinata, 1998. “Politik Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru (2): Peran

Tegas Presiden”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [terj.], Jakarta, LP3ES,

hlm.67

62

Soekarno menyatakan RI keluar dari PBB37

. Keikutsetaaan Indonesia dalam PBB

sangat penting karena PBB merupakan wadah poternsial untuk menjalin kerja

sama dengan banyak negara dan sebagai media bagi Indonesia untuk

memperkenalkan diri dalam dunia internasional.

Kedua, langkah Indonesia menuju pentas politik internasional diawali

dengan pembentukan asosiasi negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN yang

mulai dirintis pada awal 1967.

Berikut ini adalah salah satu kutipan dari pernyataan Soeharto mengenai

ASEAN,

“Salah satu bentuk yang paling bermakna dari tugas-tugas yang kita

emban dalam kesejahteraan dunia adalah lahirnya ASEAN yang kita bangun

bersama-sama dengan negara anggota lainnya, itu mencerminkan tekad bangsa

yang menjadi anggotanya untuk menciptakan kemajuan bersama bagi warga di

kawasan itu”.

Dari pernyataan ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa Presiden Soeharto

pada saat itu sudah memiliki visi dan misi untuk memajukan wilayah ASEAN

menjadi wilayah yang semestinya bias bersaing sebagaimana kala Negara-negara

maju Asia lainnya. Anggapan ini jelas bahwa potensi yang ada pada Negara-

negara ASEAN saat ini sangat memiliki prospek yang sangat cerah dan bagus.

Dengan dukungan dari anggota-anggota pendahulunya, Terlintas kemajuan

bersama dalam bunyi pernyataan diatas adalah tujuan daripada wadah ini

terbentuk. Asalkan semua itu dibarengi dengan tekad yang bulat dan kuat dari

Negara tersebut.

37

Lihat dalam berita sore Online dalam ulasan kebijakan luar negeri era Soeharto Anon,

2008.” Soeharto dan Kebijkaan Luar Negeri RI”

[Online].dalamhttp://beritasore.com/2008/01/12/soeharto-dan-kebijakan-luar-negeri-ri/ [diakses

pada 22 Oktober 2013]

63

Hubungan baik antar anggota ASEAN mampu menciptakan kondisi

stabilitas regional yang pada akhirnya berimplikasi terhadap stabilitas keamanan

Indonesia dan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, Indonesia mulai memperbaiki hubungan dengan negara-negara

barat. Berbeda dengan Soekarno yang lebih condong ke negara komunis, Soeharto

justru lebih dekat dengan Barat karena hanya pihak Barat yang bisa memenuhi

ekonomi Indonesia pada saat itu38

.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa latar belakang Jawa

yang kental berpengaruh besar terhadap gaya kepemimpinan Soeharto. Ekonomi

dan militer menjadi sorotan utama pada masa Orde Batu. Ciri khas dari

kepemimpinan Soeharto adalah ekonomi sebagai panglima karena yang menjadi

fokus utama adalah bagaimana memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri.

Indonesia menjadi begitu terbuka terhadap bantuan-bantuan asing.

C.Peran Indonesia dalam Politik Perdamainan antara MNLF dan

Pemerintah Filipina

Proses upaya perdamaian di Filipina Selatan telah berjalan lama dan tidak

mengalami kemajuan seiring juga dengan berkembangnya konflik separatis di

wilayah tersebut. Dalam konflik yang terjadi sejak tahun 1970-an ini telah

membuat ribuan nyawa melayang39

. Untuk pertama kalinya tujuan dari

Pemberontakan Moro ini adalah mencari pengakuan internasional khususnya

38

Pudjiastuti, Tri Nuke. 2008. ”Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Baru”, dalam

Ganewati Wuryandari (ed.), 2008. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik

Domestik. Jakarta: P2P LIPI dan Pustaka Pelajar. hlm. 112 39

Korban yang meninggal sejak tahun 2010 berkisar 180.000 jiwa, korban pengungsi

sekitar 30.000 jiwa, diakses dari http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-

eastasia/philippines/Bahasa/80___southern_philippines_backgrounder_bahasa.pdf

64

pengakuan dan bantuan dari negara Islam lainnya dan juga tujuan paling utama

dari pemberontakan ini adalah memisahkan diri dari Pemerintahan Filipina.

Namun, Internasional telah mengkaji ulang dan difasilitasi oleh OIC

(Organization Internatioanl Conference) atau OKI (Organisasi Konferensi Islam)

bahwa pemberontakan ini bisa diredam dengan adanya kebijakan otonomi khusus

yang diberikan untuk wilayah Filipina Selatan khususnya untuk Bangsa Moro

yang dipimpin oleh Libya pada tahun 1974-1975 dengan perjanjian perdamaian

bernama Tripoli Agreement.

Namun upaya yang dipimpin oleh Libya yang masih dalam kerangka OKI

ini mengalami kesulitan dalam proses perdamaiannya, yang tadinya pergerakan

BangsaMoro hanya memiliki satu ideologi, diakibatkan kepentingan yang berbeda

pecah menjadi dua kubu terbesar yaitu MNLF dan MILF pada tahun 1976. MNLF

yang memiliki ideologi nasionalis dan MILF memiliki ideologi islam. Kerangka

perdamaian yang telah disetujui dalam Perjanjian Tripoli tidak dapat digunakan

kembali disebabkan oleh pecahnya kembali konflik yang semakin darurat, dengan

pengeriman tentara tentara perang oleh MILF dan MNLF ke negara konflik

seperti Palestina, bentrokan antara Pemerintah Filipina dan masyarakat sipil, serta

perbedaan kepentingan antara MNLF dan MILF.

Keterlibatan Indonesia dimulai akhir 1980an, pada Konferensi Tingkat

Menteri (KTM) OKI ke 20 di Istanbul, Turki Indonesia dan Bangladesh masuk

kedalam Komite Enam. Pertemuan di Bogor, melalui Jakarta Informal Meeting I

65

dan II Indonesia sebagai interlocutor40

berhasil mendekatkan faksi faksi yang

bertikai sehingga tercapailah penyelesaian Kamboja. Keberhasilan ini nampaknya

mendorong negara negara OKI (OIC) untuk meminta Indonesia kembali berperan

dan mengupayakan perdamaian di Filipina Selatan. Sejalan dengan Pembukaan

UUD 1945, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia yang tergolong

dengan Muslim yang moderat dan berada di Asia Tenggara telah memposisikan

diri secara aktif dalam perdamaian perdamaian dunia. Lalu Pada KTM OKI ke 21,

Malaysia dan Brunei masuk ke dalam Komite Enam dan berubah nama menjadi

Komite Delapan, saaat itu hingga kini tahun 2013 Indonesia masih menjabat

sebagai ketua OKI.

Alasan mengapa Indonesia tetap berperan aktif dalam wilayah konflik

Moro dan Mindanao adalah Mindanao merupakan wilayah yang dekat dengan

Indonesia yang berbatasan juga dengan Sulawesi, jadi apabila wilayah yang

bersebrangan dengan Indonesia sedang mengalami dan menghadapi konflik dalam

ekskalasi tinggi maka keamanan di wilayah Indonesia dan juga ASEAN akan

terganggu dengan ketegangan yang sedang berlangsung.

Selain sebagai Ketua OIC PCSP, Indonesia dianggap netral dan tidak

memiliki kepentingan khusus yang mendasari perannya sebagai mediator dan

fasilitator dalam kasus ini. Sejak tahun 1991 Indonesia telah berperan aktif dalam

proses perdamaian di Filipina Selatan dalam kerangka OIC dan tahun 1993

sampai saat ini memimpin komite dengan kerangka OIC PCSP, Indonesia

40

Salah satu peran mediasi/penghubung resmi yang dilakukan Indonesia dalam Konflik

Kamboja paska invasi Vietnam ke Kamboja pada tahun 1985

66

menempatkan stabilitas keamanan di Filipina Selatan sebagai hal yang sangat

penting demi menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara.

Pada pertengahan 1990-an pemerintah RI pernah berkontribusi penting

mengatasi masalah konflik bangsa Moro di Filipina Selatan. Kala itu, tahun 1995

pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menawarkan jasa baik

menengahi konflik itu. Tawaran direspons positif oleh Misuari dan pemerintah

Filipina di bawah Presiden Fidel Ramos. Perundingan penjajakan menghasilkan

kesepakatan yang memungkinkan MNLF bisa berdamai dengan pemerintah

Filipina.

Maka, perundingan MNLF dengan penguasa di Manila berlanjut dengan

ditengahi Indonesia. Klimaksnya, pada 16 September 1996 dengan Final Peace

Agreement (FPA) sebagai bentuk perjanjian kedua menggantikan Tripoli

Agreement, dan ditanda tangani oleh kedua pihak yang bertikai. Dokumen

perdamaian tersebut ditandatangani Misuari dan Ramos di Istana Merdeka Jakarta

disaksikan Presiden Soeharto. Salah satu poin terpenting dari perjanjian itu adalah

MNLF bersedia menghentikan perlawanan militer nya. Salah satu keputusan

penting lainnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Filipina adalah

memberikan otonomi khusus kepada masyarakat Moro yang mayoritas beragama

Islam dan mendiami Kepulauan Mindanao beserta gugusannya di Filipina selatan.

Pengimplementasikan dari kesepakatan dama tersebut dijabarkan dalam aturan-

aturan yang dibuat dan ditetapkan dan dimulai diberlakukan tahun 2000. Alasan

lain mengapa Indonesia menjadi mitra penting dalam perundingan perdamaian ini

adalah Penduduk Indonesia banyak yang melakukan kunjungan untuk berdagang,

67

berkunjung keluarga dan kepentingan lainnya, di beberapa dekade sebelum

konflik ini tercetus, begitupun dengan Penduduk Filipina terhadap wilayah

Indonesia. Pada tahun 2012, jumlah Penduduk Indonesia yang berada di Filipina

berkisar 10.00041

sebagian besar tidak terdokumentasi oleh badan migrasi.

Kepercayaan Filipina memilih Indonesia tetap sebagai ketua Organization

Islam Conference Peace Committee of Southern Philippine (OIC-PCSP) adalah

Indonesia sebagai masyarakat dengan mayoritas muslim, akan tetapi tidak pernah

memberikan simpati berlebih terhadap upaya upaya Moro untuk merdeka.

Indonesia tetap dengan prinsip dan secara konsisten memberi penghormatan

kepada keutuhan wilayah dan kedaulatan nasional. Kedua, Indonesia juga

merupakan negara dengan konflik separatisme di wilayah wilayahnya. Indonesia

telah banyak belajar dari konflik separatis Timor Timor dan Separatisme Aceh,

dan yang terakhir Indonesia dianggap netral dan fair karena kepeduliannya

terhadap stabilitas ASEAN dan negara anggota yang kembali pulih sebagai

kawasan aman dan damai sehingga ASEAN dan anggotanya dapat

memaksimalkan waktu, sumber daya, energi untuk pembangunan politik ekonomi

dan sosial budaya.42

Indonesia menjadi mediator perjanjian damai MNLF-Filipina sejak 1993,

yang kemudian berujung pada disepakatinya perjanjian damai pada 2 September

1996 di Manila, Filipina. Menurut Hassan Wirajuda, mantan Ketua Komite

41

Diakses dari

http://www.academia.edu/840282/Hubungan_Bilateral_Indonesia_dan_Filipina pada 7 November

2013 42

Diakses dari http://id.berita.yahoo.com/indonesia-dipercaya-sebagai-mediator-karena-

netral163047199.html pada 7 November 2013.

68

Gabungan Perundingan Damai Filipina-MNLF dan Menteri Luar Negeri RI 2001-

2009, kunci kesuksesan mediasi Indonesia saat itu karena kita netral.

Wirajuda menjelaskan soal awal keterlibatan Indonesia dalam

penyelesaian damai Filipina-MNLF, proses menuju perdamaian, dan tantangan

yang dihadapi setelah perjanjian damai disepekati, awalnya Indonesia terlibat

dalam proses perdamaian MNLF-Pemerintah Filipina Ialah

“Masalah Filipina selatan sudah berlangsung selama berabad-abad, sejak masa

pendudukan Spanyol hingga Filipina merdeka. Krisis minyak tahun 1972

membuat Filipina berhubungan dengan negara Timur Tengah, khususnya Libya.

Filipina pun menerima mediasi Libya, atas nama Organisasi Konferensi Islam

(OKI), untuk mencari solusi konflik di Filipina selatan. Proses itu menghasilkan

Kesepakatan Tripoli, 23 Desember 1976. Isinya, diterimanya sistem otonomi,

tidak lagi ada tuntutan merdeka. Tapi, sejak saat itu sampai 1993, upaya

menerjemahkan kesepakatan tidak pernah ditindaklanjuti”.

Dalam kutipan ini jelas bahwa anggapan Hassan Wirajuda yang

mengutarakan konflik ini sudah terjadi sudah terjadi dalam kurun waktu yang

cukup lama, terhitung sejak jaman colonial Spanyol,Namun mereka mencoba

untuk mengajak Negara lain yang berwilayah kawasan Negara timur tengah yakni

Libya dan Libya menawarkan mediasi dan Filipina pun menerima dengan tangan

terbuka, Dan menghasilkan perjanjian atau Kesepakatan Tripoli namun ini hanya

sebatas formalitas saja tidak ada tindak lanjut dari hasil ini. Sehingga

pengaplikasian dalam isi perjanjianpun cukup terbilang sia-sia.

Selama periode 1976-1993, Situasi yang terjadi di lapangan adalah

“Bentrokan terus terjadi karena tidak ada gencatan senjata. Ketika

pemerintah Filipina minta (Indonesia untuk menjadi mediator), kami tidak serta-

merta menerima. Kami tidak mau hanya diminta satu pihak. Dalam pertemuan di

Cipanas, Jawa Barat, 14-16 April 1993, semua pihak memberi mandat kepada

Indonesia.”

69

Lalu menyinggung kutipan diatas bahwasannya Indonesia diminta sebagai

mediator untuk juri damai antara kedua belak pihak tetapi Indonesia bersikap

Objektif karena tidak mau dianggap memilih salah satu blok atau dalam kata lain

memihak kepada satu kubu Akhirnya Pada April 1993 semua pihak bertemu dan

memberi mandap kepada Indonesia,Filipina meminta Indonesia untuk menjadi

mediator karena

“Filipina tahu, dalam OKI, sebagai sesama negara ASEAN, kami netral

dan fair. Dalam perundingan, ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama, pertemuan

resmi yang diketuai Menteri Luar Negeri Ali Alatas, berlangsung empat kali.

Tingkatan kedua, komite gabungan. Tingkatan ketiga, komite teknis. Ada 10 kali

pertemuan yang saya ketuai di Komite Gabungan. Di tingkat teknis, selama 1993-

1996, terdapat 77 kali pertemuan.”

Kemudian dalam konferensi OKI yang mana Indonesia terlibat

didalamnya ada regulasi yang mengatas namakan sesame Negara ASEAN

membuat suatu putusan yang mengatakan bahwa Indonesia itu netral dan fair,

maka dibuatlah 3 tingkatan perundingan yang tiap tingkatan ini menghasilkan

beberapa petemuan ditiapnya dan jika diakumulasikan total dari rentan waktu

1993-96 sudah terdapat total 77 pertemuan. Usaha ini patut diacungi jempol

karena usaha dan proses menuju kedamaian hanya tinggal menunggu waktu dekat

saja. Angka 77 bukanlah angka yang kecil untuk menghitung suatu pertemuan

yang pada akhirnya nanti akan membuahkan sebuah hasil baik untuk kedua buah

kubu. negosiasi berjalan menarik ketika

“Pada pertemuan Komite Gabungan Pertama, Desember 1993, di Kota

Jolo, Pulau Sulu. Kampong halaman Nur Misuari. Filipina mengerahkan 6.000

marinir. Di bandara, turun dari pesawat, kami dipersilakan naik truk bak

terbuka. Di samping saya, Jenderal Pieter Damanik. Di belakang saya laskar

Moro dan marinir Filipina. Pak Pieter bilang kepada beliau begini, "Kalau ada

apa-apa, kamu tahu ke mana harus meloncat." Karena dia militer, dia khawatir

sesuatu terjadi tiba-tiba. Karena daerah ini medan perang. Saat konferensi pers

70

di Jolo, tampak dalam foto, di belakang beliau moncong-moncong senapan M-

16.43

”

Bisa dibayangkan kisah yang diutarakan oleh Wirajuda yang harus

berjuang demi misi damai di medan perang.Senapan yang selalu siap menembak

bidikannya, Meskipun ini semua dilindungi oleh aparat-aparat terkait namun

suasana mencekam terus saja mengancam bagaimana tidak jikalau di perjalan

rombongan konvoi ini diserang maka semakin rumitlah masalah misi perdamaian

antara kedua kubu ini.

Hasil pertemuan pertama Menegaskan kembali untuk gencatan senjata,

dan pengiriman pasukan perdamaian dari Indonesia. Indonesia mengirim 16

orang, meliputi wilayah selatan yang luas, tapi efektif.Efektif Karena kepercayaan

kedua belah pihak kepada kita.

“-Pertama, kita adalah negara mayoritas muslim, tapi tidak pernah memberi

simpati, apalagi dukungan, kepada upaya-upaya Moro atau MNLF untuk

merdeka. Indonesia adalah negara yang sangat konsisten memelihara posisi

prinsip penghormatan terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan nasional.

-Kedua, Indonesia juga negara yang memiliki persoalan separatisme.

-Ketiga, Indonesia juga punya kepentingan yang lebih besar. Sebagai sesama

ASEAN, Indonesia ingin Filipina dan negara ASEAN lainnya mampu

menyelesaikan konflik bersenjata di negara masing-masing supaya ASEAN pulih

sebagai kawasan yang aman dan damai sehingga kita bisa mengalokasikan

waktu, energi, dan sumber daya untuk pembangunan ekonomi.”

Mengacu kepada tiga putusan yang dikeluarkan terlihat sikap serta

pandangan Indonesia yang menyambut upaya-upaya yang dilakukan oleh Filipina,

Dalam pernyataan butir ketiga menegaskan Indonesia bahwa sesame Negara

43

Lihat dalam ulasan tempo dalam wawancara bersama Hasan Wirajudha



71

ASEAN ingin konflik-konflik seperti ini mampu diselesaikan dengan cara

diplomasi yang baik sehingga kedepannya masyarakat ASEAN bisa membangun

ekonomi yang sehat dengan dibarengi sumber daya yang berkualitas.

Selama negosiasi 1993-1996, masalah yang sulit mencapai kata sepakati

adalah

“Pembagian sumber daya. Ini dikarenakan, kelompok pembebasan itu

mengklaim kaya sumber daya, padahal tidak riset yang mengatakan demikian.

Mereka mengklaim di sini adalah lumbung emas, di sana ada biji besi. Namun,

Kita juga tidak tahu. Yang kedua, soal integrasi laskar MNLF ke dalam polisi dan

tentara Filipina. Awalnya Filipina Bersikeras tidak mau menerima. Tetapi Hasan

Wirajuda membujuk mereka, demi kompromi, mengapa tidak ada pengecualian?

Soal integrasi laskar ini, beliau belajar dari kasus pemberontakan Daud Bereuh

di Aceh.44Integrasi laskar itu disebut sebagai tahap pertama. Itu berlangsung

dengan baik. Yang kedua, masa transisi supaya dalam proses plebisit daerah-

daerah di kawasan itu setuju untuk bergabung dalam Autonomous Region in

Muslim Mindanao (ARMM). Presiden Filipina ketika itu, Fidel Ramos, melalui

partainya mendorong pendukungnya di daerah Filipina Selatan itu untuk setuju.

Lalu terbentuklah ARMM, dengan Nur Missuari sebagai gubernurnya.Tahap

berikutnya setelah integrasi adalah pembangunan ekonomi. Tahapan ini lebih

pada upaya mensejahterakan rakyat. Di sinilah mulai ada sengketa. Satu problem

dari tim-nya Misuari. Klaim Misuari, dana yang disediakan pemerintah Filipina

tidak cukup untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi sebagai gubernur, Misuari bisa

tinggal empat bulan di Manila di hotel bintang lima dengan 40-50 pengikutnya.

Menurut beliau, di banyak kasus, banyak pemimpin faksi pembebasan gagal

bertransformasi menjadi administrator yang baik, karena memang tidak punya

pengalaman dalam pemerintahan. Jadi kalau beliau mencoba berpikir netral,

Pemerintah Filipina tentu juga tidak mau melepaskan uang begitu saja (kepada

orang yang kurang berpengalaman menangani masalah pemerintahan).

Terlihat sekali sikap Oportunis Pemerintah Pusat Filipina yang ingin sekali

memonopoli apa-apa yang menjadi otonomi dalam daerah ini, Namun lagi-lagi

peran Wirajuda yang mengatas namakan Indonesia kembali kepada tujuan awal

yang bertujuan ingin memediasi konflik ini maka dengan cara mengintegrasi para

lascar MNLF di konversi kedalam bagian Polisi maupun Tentara Filipina.Namun

44Lihat ulasan dan wawancara lengkap Hasan Wirajudha terkait kronologis keterlibatan

Indonesia dalam misi damai di Filipina http://www.antaranews.com/berita/103761/hassan-

wirajuda-peroleh-bintang-jasa-dari-filipina diakses 10 juli 2015 pukul 10.00 WIB

http://www.antaranews.com/berita/103761/hassan-wirajuda-peroleh-bintang-jasa-dari-filipina


72

prokontra perdamaian ini tidak lantas berjalan sebagaimana mestinya terkuak

konflik yang kurang setuju dengan beberapa delegasi yang ditunjuk beliau

berkilah karena dia tidak ada sepak terjang menangangi konflik pemerintahan oleh

sebab itu kubu mereka ragu akan kinerja dan reputasi diplomatnya. Sikap ini bisa

dibilang keputusan yang adil mengingat kasus ini bukan kasus sembarangan tetapi

perlu di garis bawahi bahwa upaya serta tindakan yang diilakukan mediator

seharusnya menghormati segala keputusan mediator.

Perjanjian Jakarta

Secara resmi disebut "Perjanjian Akhir Pelaksanaan Perjanjian Tripoli

1976 antara pemerintah Republik Filipina dan moro pembebasan nasional depan

dengan partisipasi dari Organisasi komite menteri konferensi Islam enam dan

sekretaris jenderal organisasi konferensi Islam, "atau lebih sederhana" Perjanjian

Jakarta, "secara resmi ditandatangani oleh Presiden Ramos dan MNLF pemimpin

Misuari di istana kepresidenan Malacanang di manila pada tanggal 2 September

1996.45

Antara lain, meskipun 1989 plebisit telah mengakibatkan int

pengelompokan hanya empat provinsi muslim ke dalam ARMM, perjanjian baru

diakui 14 provinsi (13 ditambah provinsi yang baru dibuat dari Saranggani) dan

sembilan kota sebagai bagian dari daerah otonom. Meskipun plebisit lain harus

diadakan untuk mengkonfirmasi hal ini bagian dari perjanjian tersebut, bahasa

berbasis seperti bukan bagian dari perjanjian tersebut, dan ramos tidak berusaha

45

McAmis,Malay Muslims,99

73

untuk memegang salah satu selama pemerintahannya. ketentuan lain dari

perjanjian itu untuk Fighters MNLF untuk diintegrasikan ke dalam kepolisian

Filipina dan angkatan bersenjata, dengan tanggung jawab utama untuk

menegakkan hukum dan ketertiban di ARMM46

. Dalam seminggu

penandatanganan perjanjian tersebut, pada September 9,1996, pemilu baru

menghasilkan Nur Misuari, dengan dukungan penuh dari pemerintahan ramos,

terpilih sebagai gubernur baru dari ARMM serta ketua dewan Filipina angin

selatan yang baru terbentuk untuk perdamaian dan pembangunan (SPCPD) Itu

juga diciptakan oleh Perjanjian Jakarta. Namun ketentuan lain dari perjanjian itu

pembentukan kantor urusan muslim, sebuah badan pemerintah Filipina tengah

bertugas menilai dan menanggapi kebutuhan masyarakat muslim Filipina.

Menurut laporan media, Presiden Benigno Aquino pernah menyebut hasil

perjanjian damai tahun 1996 itu sebagai "Eksperimen yang gagal" Wirajuda

Berkilah tidak tahu tentang benar atau tidak ucapan Aquino itu. Tetapi seiring

bergantinya pemerintahan, komitmen terhadap kesepakatan juga bisa berkurang.-

Dalam konteks hubungan internasional, mengatasi krisis di Zamboanga. Itu

masalah internal, soal ketertiban umum, dan penegakan hukum. Ini harus

dibiarkan sebagai masalah internal dari Filipina, entah dengan dialog, negosiasi,

atau gencatan senjata.

Nur Missuari terpilih dua kali sebagai gubernur ARMM (Autonomus

Region in Muslim Mindanao). Namun setelah itu dia dilaporkan bersengketa

46

Sebagai hasil dari Perjanjian Jakarta 5.070 Fighters MNLF meletakkan senjata mereka,

dan 2.200 diintegrasikan ke dalam Angkatan Darat Filipina atau Polisi. Lain, Namun, rally ke

MILF atau ASG atau Simply tetap outlaws.Abuza, militan Islam di Asia Tenggara h, 42

74

dengan Komite Eksekutif ARMM yang beranggotakan 10 orang. Setelah tak lagi

menjadi gubernur, Missuari kembali ke Pulau Sulu. Saat Filipina masih terikat

perjanjian dengan MNLF(Moro National Liberation Front), Aquino memulai

pembicaraan damai dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF), organisasi

yang menyempal dari MNLF, dan menandatangani kesepakatan awal pada akhir

2012. Kesepakatan baru ini nantinya akan menggantikan ARMM.

Menurut ketentuan Perjanjian Jakarta, dan mengikuti pemilihannya

sebagai Gubernur ARMM, Nur Misuari berperan sebagai broker perdamaian

utama di Filipina selatan atas nama pemerintah, dengan tanggung jawab utama

untuk menangani dan menetralisir oposisi terus MILF dan ASG. Dengan dana

yang tersedia untuk dia sebagai Ketua SPCPD dan tetap mempertahankan otoritas

moral yang signifikan atas pejuang MNLF yang terintegrasi ke dalam Tentara dan

polisi, Misuari akhirnya sedang dipegang dengan kekuatan yang signifikan untuk

menyelesaikan masalah lama bernanah dari Filipina selatan. Satu-satunya harga

adalah penerimaan otonomi dan bukan kemerdekaan bagi rakyat Bangsamoro,

yang Misuari sekarang tampaknya berkomitmen untuk melakukan.

Untuk Presiden Ramos, yang terpenting dari kebijakannya adalah SPCPD,

palung yang ia mengusulkan untuk menyalurkan dana pemerintah sangat

dibutuhkan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi terutama dari sumber

daya yang kaya, tapi yang dilanda perang, pulau Mindanao.47

Selain itu, palung

Jakarta perjanjian, ia telah mendapatkan janji OKI dukungan untuk pembangunan

47

Untuk daftar proyek ekonomi yang diusulkan untuk ARMM setelah Perjanjian Jakarta,

lihat situs web ARMM. URL: http://park.org/Philippines/government/armm.htm. Diakses

Septemberr 5, 2005.

75

ekonomi ARMM, Malaysia dan Indonesia menjadi sangat antusias untuk

memainkan peran positif dalam mempromosikan investasinya dan daerah.

Selama tahun-tahun Ramos, setidaknya sampai krisis keuangan Asia yang

melanda semua tenggara Asia pada bulan Juli 1997, ekonomi Filipina yang telah

mendekam selama yeaars Marcos terakhir dan tetap sandera ketidakstabilan

politik yang menandai tahun pemerintahan Aquino akhirnya mulai untuk

mengalami "keajaiban Asia" pertumbuhan ekonomi yang cepat yang ditandai

seluruh wilayah Asia tenggara selama tahun 1980 dan 1990-an sampai 1997

keruntuhan. Pada bagian, hal ini disebabkan karena tangan yang kuat Presiden

sendiri dalam melaksanakan reformasi yang dirancang untuk membuka

perekonomian nasional sekaligus menutup, untuk mendorong investasi swasta,

dan untuk mengurangi korupsi.48

Selain itu, pertumbuhan ekonomi ini sedang

dirasakan di selatan. Meskipun pendapatan per kapita di Filipina selatan

diperkirakan hanya dua pertiga dari yang di seluruh negeri, itu tumbuh pada

tingkat yang lebih cepat daripada di tempat lain di negara ini selama masa-masa

Ramos.49

48

"Presiden Fidel Ramos." 49

Lihat "The Region otonom di Mindanao." URL:

http://www.mindanao.org/mindano/overview/muslim1.htm. Diakses September 5, 2005

69

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesungguhnya Islam dan bangsa Filipina merupakan dua kubu yang

memiliki sudut pandang yang berbeda, Mengapa demikian karena Islam di

Kawasan Selatan Filipina merupakan kawasan kesultanan Islam terdahulu, Kesan

yang digambarkan bahwa Islam di Filipina itu kejam sungguh sebuah kamuflase

yang dibuat oleh kaum barat atau Amerika Serikat. Penandasan ini terbukti bahwa

pada zaman peralihan penjajahan Spanyol ke Amerika Serikat mereka Bangsa

Amerika Serikat yang merubah Pola pikir mereka tentang umat Islam di Filipina

dianggap sebagai suatu kaum yang kejam sering menindas tanpa pandang

buluh.Pernyataan ini dibuat sendiri oleh Orang Amerika terhadap kesan yang

buruk untuk umat Islam di Filipina Bagian Selatan, yang mana kita tahu dahulu

adalah Kesultanan Islam bernama kesultanan Sulu.

Amerika Serikat membuat “Kegaduhan” guna memayoritaskan seluruh

kawasan di Filipina selatan menjadi habis dengan cara mengadu domba antara

kedua belah pihak dengan gencatan senjata dan membuat organisasi-organisasi

radikal baru lahir dengan ideology tidak sesuai. Tanda-tanda itu sudah mulai

terlihat ketika munculnya beberepa gerakan-gerakan separatis yang mengatas

namakan Islam dan mulai membuat isu-isu semakin panas terhadap respon

Pemerintah Filipina,beberapa gerakan yang muncul adalah MIM (Muslim

Independent Movement),Anshar el Islam, MNLF (Moro National Liberation

70

Front), MILF (Moro Islamic Liberation Front) ,MNLF Reformis (Moro National

Liberation Front), BMIF (Bangsa Moro Islamic Freedom Fighter) atau sering

disebut dengan Petarung Kemerdekaan Islam Bangsa Moro.

Kelima Organisasi tersebut adalah cikal bakal dari perdamaian yang akan

direngkuh antara umat minoritas muslim dengan umat Mayoritas Kristen dalam

konteks ini adalah pemerintah Filipina,Segala proses panjang yang melibatkan

Indonesia sebagai mediator antara kedua belah kubu ini.Terpilihnya Indonesia

bukan tanpa sebab oleh kedua belah pihak, Keterlibatan dalam OKI membuat

Indonesia ikut andil dalam perjanjian damai ini. Filipina tahu, dalam OKI, sebagai

sesama negara ASEAN,Indonesia dianggap netral dan fair. Dalam perundingan,

ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama, pertemuan resmi yang diketuai Menteri

Luar Negeri Ali Alatas, berlangsung empat kali. Tingkatan kedua, komite

gabungan. Tingkatan ketiga, komite teknis. Ada 10 kali pertemuan yang diketuai

Hassan Wirajudha di Komite Gabungan. Di tingkat teknis, selama 1993-1996,

terdapat 77 kali pertemuan.Bukti banyaknya Frekuensi pertemuan kedua buah

kubu merupakan suatu pencapaipan yang patut di apresiasi guna menyokong

sebuah perdamaian.Perjalanan yang dilakukan bukan perkara mudah Indonesia

yang notabene sebagai mediator juga harus dibuat agak sedikit Strength dengan

usaha-usaha seperti pengawalan terhadap pejabat Negara yang begitu ketat

sehingga membuat tensi atau suasana semakin tegang. Pernyataan ini

diungkapkan oleh Hassan Wirajudha sebagai pelaku Sejarah Perdamaian ini:

1.Indonesia adalah negara mayoritas muslim, tapi tidak pernah memberi simpati,

apalagi dukungan, kepada upaya-upaya Moro atau MNLF untuk merdeka.

71

Indonesia adalah negara yang sangat konsisten memelihara posisi prinsip

penghormatan terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan nasional.

2.Indonesia juga negara yang memiliki persoalan separatisme.

3.Indonesia juga punya kepentingan yang lebih besar. Sebagai sesama ASEAN,

Indonesia ingin Filipina dan negara ASEAN lainnya mampu menyelesaikan

konflik bersenjata di negara masing-masing supaya ASEAN pulih sebagai

kawasan yang aman dan damai sehingga kita bisa mengalokasikan waktu, energi,

dan sumber daya untuk pembangunan ekonomi.

Penulis Juga melihat adanya beberapa kebijakan Pendidikan serta Agama

yang dibahas pada Bab Dua merupakan sebuah penjelasan eksplisit karena

beberapa poin mendetail yang seharusnya sebagai kaum Minoritas patut untuk

diterapkan dan cukup Bijaksana, Dimulai dari pembahasan yang tentang

Universitas sampai masalah Haji sesungguhnya gerakan-gerakan radikal tidak

perlu bermunculan dengan sangat berani atau Frontal. Oleh sebab itu baiknya

kedua kubu ini tidak perlu larut terus menerus dalam peperangan atau dua sisi

yang saling berseberangan karena nanti pada akhirnya akan menyulitkan Otonomi

serta diplomasi Politik antar dua wilayah ini.

Upaya-upaya serta pendekatan secara politik yang sudah dilakukan

pemerintah Filipina cukup adil mengingat ini merupakan bagian dari penyatuan

bangsa secara nasional. Namun apa yang terjadi justru sebaliknya negosiasi yang

berlangsung secara alot dan terbilang monoton memaksa mengundang Indonesia

sebagai mediator untuk menyelesaikan hal yang kompleks Ini.

72

B.Saran

Pertama; Dari uraian tersebut kita bisa melihat bagaimana perjuangan

revolusioner Bangsa Indonesia yang turut andil dalam perdamaian konflik klasik

antara Muslim militant Filipina dengan Pemerintah Pusat Filipina, Sebagaimana

telah dijelaskan dalam tiga butir poin diatas bahwa memiliki problematika yang

sama yakni memiliki masalah separatisme

Kedua; Kita sebagai umat Islam harus percaya bahwa, Islam telah

memberikan solusi bagi masalah kita yang tentunya sudah dibuktikan oleh para

pendahulu kita. Jangan justru kita malah meninggalkan model perjuangan Islam

dan melakukan tindakan yang tidak mencerminkan tabiat-tabiat sebagai umat

Islam, Unsur-unsur kekerasan sangat tidak diajarkan kepada umat beragama

dalam agamapun dianjurkan untuk bermusyawarah atau mencari mufakat demi

mencari solusi yang solutif. Apalagi sampai skripsi ini rampung terdengar kabar

masih ada tindakan terorisme atau pembajakan yang dilakukan oleh oknum Abu

Sayyaf terhadap beberapa warga Negara Indonesia yang di Ciduk di peraian

Tiongkok Selatan.

Ketiga; Hal ini ditunjukan kepada para pemimpin, pemuka agama, tokoh

masyarakat, dan orang-orang berpengaruh lainnya, turut andil dalam perdamaian

ini. Terlihat dari penandatangan nota kesepakatan damai yang dilakukan di Istana

Negara Jakarta merupakan bukti Pada 2 September 1996 merupakan bukti kuat

totalitas sebagai mediator.

73

DAFTAR PUSTAKA

I.Sumber Primer

A.Buku-Buku:

Hamka. Sejarah Umat Islam IV, cetakan ketiga. Jakarta: Bulan-Bintang, 1981.

Suminto, H. Aqib. Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche

Zaken. Jakarta: LP3ES, 1985.

__________, Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

__________, Penjelasan Sejarah (Historical Explanation), Yogyakarta: Tiara

Wacana, 2008

Abdullah, Taufik & Siddique, Sharon. Tradisi Dan kebangkitan Islam di Asia

Tenggara. Diterjemahkan; Rochman Achwan. Jakarta: LP3ES 1989.

Ali Kettani. Minoritas muslim di dunia. Jakarta; Grafindo 2005

Azyumardi Azra. Perspektif Islam di Asia Tenggara . Jakarta ; Yayasan Obor

Indonesia 1989

Cesar A Majul. Dinamika Islam Filipina. Jakarta ;LP3ES 1989

David Wurfel . Filipino Politics .New York ;Cornell University Press. 1991

Drs. Asep Ahmad Hidayat dkk. Studi Islam di Asia Tenggara. Bandung ;Pustaka

Setia 2014

Dudung Abdurahman. Metodologi Penelitian Sejarah. Yogyakarta; Ar Ruzz

Media 2003

Helmiati. Sejarah Islam Asia Tenggara. Pekanbaru; Zanafa Publishing 2008

Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam (Judul Asli : A History of Islamic

Societies, Vol.1; Cambridge: Cambridge University Press, 1988).

Diterjemahkan; Gufron A. Mas’adi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

1999.

Jose S. Arcilla SJ. Pengantar Sejarah Filipina . Yogyakarta ;Universitas Sanata

Dharma Press 2001

Kuntowijoyo. Metodologi Sejarah .Yogyakarta ;Tiara Wacana 2003

Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta; Bentang, 1995.

74

Louis Gottschalk. Mengerti Sejarah. terj: Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI

Press.1983),

Namira, Kiki. 2009. Perbandingan Kekuatan Politik Militer Era Orde Baru dan

Reformasi, Medan : Universitas Sumatera Utara

Niels Mudler. Wacana Publik Asia Tenggara. Yogyakarta; Kanisius 2005

Pudjiastuti, Tri Nuke. 2008. ”Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Baru”,

dalam Ganewati Wuryandari (ed.), 2008. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah

Pusaran Politik Domestik. Jakarta: P2P LIPI dan Pustaka Pelajar

Saiful Muzani. Pembangunan dan kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Jakarta

;LP3ES 1993

Saifullah. Sejarah dan kebudayaan islam di Asia Tenggara. Pustaka Pelajar;

Yogyakarta 2008

Sebagai-Mediator-karena-Netral diakses Selasa 4 November 2014 Pukul 14.00


Munculnya Militer”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto,

[terj.], Jakarta, LP3ES


Peran Tegas Presiden”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto,

[terj.], Jakarta, LP3ES, hlm. 63-82.

Tim Penyusun CeQDA. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis, dan

Disertasi. Jakarta; CeQDA, April 2007

B.WEBSITE/INTERNET

Anon, 2008.”Soeharto dan Kebijkaan Luar Negeri RI”

[Online].dalamhttp://beritasore.com/2008/01/12/soeharto-dan-kebijakan-

luar-negeri-ri/

http://historia.id/mondial/mimpi-damai-di-filipina-selatan

http://kemlu.go.id/

http://mnlfnet.com/OIC/27_ICFM_SGReport.htm

http://peacebuilding.asia/milf%E3%81%A8mnl

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/14868

75

http://uca.edu/politicalscience/dadm-project/asiapacific-

region/philippinesmoro-national-liberation-front-1968-present/

http://www.antaranews.com/berita/103761/hassan-wirajuda-peroleh-

bintang-jasa-dari-filipina

http://www.royalsulu.com/index.php?option=com_content&view=article&

id=29&Itemid=29

http://www.tempo.co/read/news/2013/09/24/118516294/Indonesia-

Dipercaya-

www.gov.ph

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-

eastasia/philippines/Bahasa/80___southern_philippines_backgrounder_ba

hasa.pdf

http://id.berita.yahoo.com/indonesia-dipercaya-sebagai-mediator-karena-

netral163047199.html

C.SURAT KABAR KONTEMPORER (HARIAN) :

Kompas - Selasa, 3 September 1996, h. 1 “Nur Misuari akan menandatangi

Kesepakatan Damai di Istana Negara.

D.JURNAL

Manila Journal, November 5, 1978



76

1996 Peace Agreement with the Moro National Liberation Front

Dengan Nama Allah, Yang Mahakuasa, lagi Maha Penyayang

Kesepakatan akhir tentang pelaksanaan Perjanjian TripoIi 1976 antara Pemerintah

Republik Filipina (GRP) dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dengan

tambahan partisipasi dari Kementerian komite enam organisasi konfrensi islam dan

Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam.

Padahal, Presiden Republik Filipina, Yang Mulia Fidel V. Ramos, telah mencari

penyelesaian damai dari konflik bersenjata di bawah prinsip perdamaian dengan

kehormatan dan melayani ujung tonggak kepentingan persatuan nasional, solidaritas dan

kemajuan bagi semua orang Filipina ;

Padahal, MNLF, yang dipimpin oleh Profesor Nur Misuari, terinspirasi oleh perjuangan

mereka untuk perdamaian dan kemakmuran di masa lalu dan menegaskan hak rakyat

Moro untuk bebas menentukan status politik mereka dan bebas menentukan agama,

mengatur ekonomi dan pengembangan sosial budaya

Padahal, Organisasi Konferensi Islam (OKI), atas permintaan dari GRP telah

memprakarsai Pembicaraan Perdamaian Formal Pertama antara GRP dan MNLF selama

Konferensi kementerian tingkat Ketiga di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, yang

menghasilkan penandatanganan perjanjian Tripoli pada tanggal 23 Desember 1976,

dokumen yang berfungsi sebagai dasar untuk solusi yang adil, abadi, terhormat dan

komprehensif untuk masalah di Filipina Selatan dalam kerangka konstitusi Filipina;

Padahal, dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan karena inisiatif yang berani dan

inovatif dari Pemerintah Filipina, di bawah HE Presiden Fidel V. Ramos, dedikasi dan

ketekunan wakilnya yang terpilih, dipimpin oleh Penasihat Presiden untuk Proses

Perdamaian yaitu Manuel T. Yan, ditambah dengan respon yang sangat positif dan terpuji

dari Ketua pendiri pimpinan MNLF, HE Profesor Nur Misuari, proses perdamaian telah

dilakukan dan berhasil di wujudkan selama empat (4) tahun terakhir, dengan partisipasi

yang paling konstruktif dan bermanfaat dari 6 Menteri Komite OKI , dipimpin oleh

masing-masing Ketuanya, HE Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Indonesia, dan empat (4)

mampu asistennya sebagai fasilitator perundingan, yaitu: HE Duta Besar S. Wiryono,

H.E. Dr Hassan Wirajuda, H.E. Duta Pieter Damanik, dan H.E. Duta Abu Hartono, dan

Sekretaris Jenderal OKI, HE Hamid Algabid, dan wakilnya, H.E. Duta Besar Muhammad

Mohsin, dan ucapan khusus untuk Duta Besar Libya, HE Rajab Azzarouq

77

Padahal, kedua pihak mengakui peran penting dari Organisasi Konferensi Islam

(OKI) dalam mempromosikan dan menegakkan hak, dan kesejahteraan umat Islam di

seluruh dunia; Padahal, pihak tersebut juga mengakui peran Menteri Komite OKI yang

terdiri dari enam negara yaitu Indonesia sebagai Ketua, Libya, Arab Saudi, Bangladesh,

Senegal dan Somalia dalam mencari perdamaian yang adil, komprehensif dan tahan lama

di Filipina Selatan;

Sesuai dengan Pernyataan Kesepahaman yang ditandatangani di Tripoli, Libya

pada tanggal 3 Oktober 1992 dan Pernyataan berikutnya tentang Kesepahaman yang

ditandatangani di Cipanas, Jawa Barat pada tanggal 14 April 1993, para pihak setuju,

melalui jasa baik dari Jamahiriyah Arab Libya Besar, terinspirasi dan dipandu oleh

pemimpin yang hebat, HE Kolonel Muammar Gaddafi, Pemerintah Republik Indonesia di

bawah kepemimpinan yang bijaksana HE Bapak Presiden Soeharto, dan H.E. Sekretaris

Jenderal OKI, Dr. Hamid Algabid, untuk mengadakan pembicaraan perdamaian resmi

untuk membahas modalitas untuk implementasi penuh Perjanjian Tripoli 1976 dalam

surat dan semangat; untuk memasukkan bagian-bagian dari Perjanjian tersisa untuk

diskusi lebih lanjut dan menerapkan transisi struktur dan mekanisme;

Sementara itu, pihaknya menegaskan komitmen serius dalam Pernyataan tersebut

Kesepahaman serta Memorandum of Agreement yang ditandatangani pada Putaran

pertama Perundingan Perdamaian Formal yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia

pada 25 Oktober - 7 November, 1993; Perjanjian Interim ditandatangani pada Putaran ke-

2 Pembicaraan Perdamaian Formal yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 1-5,

1994; Perjanjian Interim ditandatangani pada Putaran ketiga Perundingan Perdamaian

Formal yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27 November-1 Desember 1995;

Perjanjian Interim masuk babak 4 Pembicaraan Perdamaian Formal yang diselenggarakan

di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1996; dan dalam sembilan (9) pertemuan gabungan

Komite diadakan di berbagai tempat dan tanggal di Filipina dan Indonesia;

Padahal, semua kesepakatan tersebut dihasilkan dari titik konsensus yang dicapai oleh

Komite gabungan dan Komite Dukungan (Komite Pendukung No 1 - Pertahanan dan

Keamanan Nasional; Dukungan Komite No 2 - Komite pendiidikan ; Pendukung No 3 -

Sistem Ekonomi dan Keuangan, Pertambangan dan Mineral; Dukungan Komite No 4 -

Sistem Administrasi, Hak Perwakilan dan Partisipasi dalam Pemerintahan Nasional, dan

di semua bagian Negara; Komite Pendukung No 5 - Syariah dan Kehakiman, Kelompok

Kerja Ad Hoc dan pada Transisi Struktur Pelaksana dan Mekanisme dalam pertemuan

yang diadakan di berbagai tempat di Filipina dan Indonesia;

Padahal, para pihak telah dirasionalisasi dan dikonsolidasikan terhadap semua

perjanjian dan titik konsensus yang dicapai, dengan bantuan dari Komite gabungan dan

78

berbagai dukungan dukungan didirikan untuk tujuan tersebut, perjanjian perdamaian

tahap akhir;

Padahal, pihaknya menegaskan kedaulatan, integritas teritorial dan Undang-Undang

Dasar Republik Filipina;

Sedangkan, perjanjian damai akhir ini merupakan implementasi penuh Perjanjian Tripoli.

Maka sekarang, Para Pihak dengan ini setuju pada hal-hal berikut:

I. Pelaksanaan Struktur dan Mekanisme Persetujuan ini

1. Tahap I meliputi tiga (3) tahun awal setelah penandatanganan kesepakatan damai

dengan penerbitan Perintah Executive untuk membangun Zona Khusus Perdamaian dan

Pembangunan (SZOPAD), Southern Filipina Dewan Perdamaian dan Pembangunan

(SPCPD) , dan Majelis Permusyawaratan. Selama fase ini, proses bergabung dalam

elemen MNLF dengan Angkatan Bersenjata Filipina akan dimulai.

Bergabung dalam elemen MNLF dengan PNP sebagai bagian dari program perekrutan

polisi reguler juga akan berlangsung pada di fase ini.

2. Tahap II akan melibatkan perubahan atau pencabutan UU Organik (RA 6734) dari

Wilayah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM) melalui kegiatan Kongres, setelah hukum

amendatory disampaikan kepada orang-orang dari daerah yang bersangkutan dalam

plebisit untuk menentukan pembentukan pemerintahan otonom baru dan daerah tertentu

dari otonomi tersebut.

a. Sementara program perdamaian dan pembangunan sedang dilaksanakan di SZOPAD,

tagihan untuk mengamandemen atau mencabut RA 6734 akan dimulai dalam Tahap I

(1996-1997). RUU harus mencakup ketentuan-ketentuan terkait Perjanjian Perdamaian

final dan perluasan wilayah ARMM saat otonomi. Hukum harus telah disahkan oleh

Kongres dan disetujui oleh Presiden, maka harus diserahkan kepada orang-orang untuk

persetujuan plebisit di daerah bencana, dalam waktu dua (2) tahun sejak berdirinya

SPCPD (1998).

b. Daerah otonomi baru kemudian ditentukan oleh provinsi dan kota-kota yang akan

memilih untuk bergabung dengan otonomi yang telah disahkan (1998). Ini mungkin

disediakan oleh Kongres pada hukum yang kelompok kota yang didominasi Muslim yang

bersebrangan pendapat dalam mendukung otonomi yang akan digabung dan merupakan

menjadi provinsi baru yang akan menjadi bagian dari Daerah Otonom yang baru.

II. Periode Transisi (Tahap I)

Tahap I akan dilaksanakan sebagai berikut:

79

3. Keharusan untuk membentuk Zona Khusus Perdamaian dan Pembangunan di Filipina

Selatan (SZOPAD) meliputi provinsi Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur,

Zamboanga del Norte, Cotabato Utara, Maguindanao, Sultan Kudarat, Lanao del Norte,

Lanao del Sur, Davao del Sur, South Cotabato, Sarangani dan Palawan dan kota-kota

Cotabato, Dapitan, Dipolog, General Santos, Iligan, Marawi, Pagadian, Zamboanga dan

Puerto Princesa. Dalam tiga (3) tahun ke depan, daerah ini akan menjadi fokus intensif

perdamaian dan upaya pengembangan. Investasi publik dan swasta harus disalurkan ke

daerah-daerah untuk memacu kegiatan ekonomi dan mengangkat kondisi masyarakat di

dalamnya.

4. Harus dibentuk suatu Dewan Perdamaian dan Pembangunan Filipina Selatan(SPCPD),

terdiri dari satu (1) Ketua, Wakil Ketua dan satu tiga (3) Deputi (1), masing-masing

mewakili umat Islam, Kristen, dan Komunitas budaya. Mereka diangkat oleh Presiden.

5. SPCPD dibantu oleh Darul Iftah (Dewan penasehat) yang harus dibuat oleh Ketua

SPCPD.

6. Unit pemerintah daerah di daerah termasuk ARMM, akan terus ada dan melaksanakan

fungsi mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. lembaga yang tepat dari pemerintah yang terlibat dalam kegiatan perdamaian dan

pembangunan di daerah, namun tidak terbatas pada Filipina Selatan Development

Authority (SPDA), harus ditempatkan di bawah kontrol dan / atau pengawasan Dewan

sebagai pelaksana lembaga untuk memastikan bahwa perdamaian dan pembangunan

proyek-proyek dan program dicapai secara efektif.

Berdasarkan hal di atas, lembaga atau badan berikut akan ditempatkan di bawah kontrol

dan / atau pengawasan SPCPD, yakni:

a. Otoritas pembangunan Filipina Selatan (SPDA) dapat melekat pada SPCPD dan

ditempatkan di bawah pengawasan langsung yang terakhir sejauh kantor SPDA dan

proyek di SZOPAD yang bersangkutan. SPCPD dapat melaksanakan tingkat kontrol

lebih lanjut atas SPDA dengan memungkinkan Dewan untuk menyerahkan

recommendasi kepada Presiden untuk diangkat sebagai pejabat SPDA;

b. Kantor Lapangan Regional dan Kantor Urusan Muslim (OMA) yang berada dan

beroperasi di dalam Zona Khusus Perdamaian dan Pembangunan (SZOPAD), harus

ditempatkan di bawah pengawasan langsung dari SPCPD, asalkan koordinasi, hubungan

dan komplementasi antara OMA pusat dan SPCPD harus ditetapkan oleh penerbitan

Presiden;

80

c. Kantor Lapangan Regional dan Komunitas Budaya Selatan (OSCC) yang berada dan

beroperasi di dalam Zona Khusus Perdamaian dan Pembangunan (SZOPAD), harus

ditempatkan di bawah pengawasan langsung dari SPCPD, asalkan koordinasi, hubungan

dan komplementasi antara OSCC pusat dan SPCPD harus ditetapkan oleh penerbitan

Presiden;

d. Task Force Basilan, yang akan ditata ulang ke dalam Satuan Tugas Pembangunan

Basilan, untuk melakukan kegiatan pembangunan di Basilan harus ditempatkan di bawah

kontrol dan pengawasan SPCPD;

e. Task Force MalMar, harus ditata kembali ke Mindanao Tengah

Pembangunan Task Force, untuk melakukan kegiatan pembangunan di Mindanao Tengah

harus ditempatkan di bawah kontrol dan pengawasan SPCPD;

f. Pembangunan Sulu Task Force - gugus tugas antar yang diselenggarakan untuk

melaksanakan proyek-proyek pembangunan di Sulu harus ditempatkan di bawah kontrol

dan pengawasan SPCPD; dan

g. Group Pengembangan Khusus Perencanaan - ini adalah sebuah badan ad hoc yang

terdiri dari perwira staf dan ahli perencanaan dari Departemen Perdagangan dan Industri

(DTI), Nasional Ekonomi dan otoritas pengembang (NEDA), Departemen Pekerjaan

Umum dan Jalan Raya (DPWH) dan instansi terkait lainnya yang bisa diatur untuk

mendukung langsung kebutuhan perencanaan staf, harus ditempatkan di bawah SPCPD.

Hal Tersebut dalam kajian lembaga atau badan yang tidak akan menghalangi Presiden

dari menjalankan kekuasaan atau kewenangan untuk mendelegasikan, sesuai dengan

hukum yang ada, kekuatan tertentu atau fungsi untuk SPCPD, atau untuk menempatkan

lembaga dan badan lain di bawah kontrol atau pengawasan terakhir.

8. SPCPD, dalam konsultasi dengan Majelis Permusyawaratan, memanfaatkan dana dari

Pemerintah Nasional, harus memantau, mempromosikan dan mengkoordinasikan upaya-

upaya pembangunan di daerah, termasuk daya tarik investasi asing, khususnya dari

negara-negara anggota OKI dan Asosiasi Selatan Negara-negara Asia Tenggara

(ASEAN).

9. Kekuasaan dan fungsi SPCPD serta Majelis Permusyawaratan yang derivatif dan

perluasan kekuasaan Presiden. Kekuasaan dimaksud di sini adalah hanya kekuatan

Presiden yang bisa didelegasikan berdasarkan Konstitusi dan undang-undang yang ada.

10. Harus dibentuk Majelis Permusyawaratan dengan 81 anggota yang terdiri dari:

81

a. Ketua SPCPD akan menjadi kepala dan ketua Majelis;

b. Gubernur dan Wakil Gubernur ARMM, 14 Gubernur provinsi dan 9 Kota Walikota

di SZOPAD;

c. 44 anggota dari MNLF; dan

d. 11 anggota dari berbagai sektor yang direkomendasikan oleh organisasi non-

pemerintah (LSM) dan organisasi masyarakat (PO).

11. Majelis Permusyawaratan harus melaksanakan fungsi dan kekuasaan sebagai

berikut:

a. Untuk melayani sebagai forum konsultasi dan pembahasan masalah dan

kekhawatiran

b. Untuk melakukan dengar pendapat publik yang mungkin diperlukan dan

untuk memberikan saran sesuai dengan SPCPD; dan

c. Untuk merumuskan dan merekomendasikan kebijakan kepada Presiden melalui

Ketua SPCPD dan membuat aturan dan peraturan sejauh yang diperlukan untuk

administrasi yang efektif dan efisien bagi urusan daerah.

12. OKI akan diminta untuk terus memberikan bantuan dan kinerja baik dalam

memantau implementasi penuh perjanjian ini selama masa transisi sampai pemerintah

otonom biasa mapan dan untuk tujuan ini, membantu menghasilkan dukungan

internasional yang luas untuk Zona Perdamaian dan Pembangunan.

13. Komite Pemantau Bersama yang terdiri dari anggota yang berasal dari GRP dan

MNLF, dengan bantuan OKI, akan terus bertemu untuk meninjau dan

mengidentifikasi kesepakatan yang dapat segera dilaksanakan, dan memantau

pelaksanaan Perjanjian ini selama Fase I.

14. Ketentuan-ketentuan dalam 1994 dan 1995 Perjanjian Interim dan perjanjian

selanjutnya ditandatangani oleh GRP dan MNLF yang tidak membutuhkan tindakan

legislatif dilaksanakan selama Fase I.

15. Dana untuk operasional Dewan dan Majelis harus awalnya bersumber dari dana

Kantor Presiden. Pendanaan untuk program dan proyek-proyek pembangunan akan

berasal dari alokasi Kongres yang mungkin diambil dari aturan aproriaso umum.

Sebuah anggaran tambahan untuk tahun 1996 akan direkomendasikan kepada

Kongres untuk tujuan tersebut.

16. Jangka waktu SPCPD dan Majelis Permusyawaratan harus untuk jangka

waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang oleh Presiden atas rekomendasi

82

Dewan itu sendiri.

17. Masa jabatan dari SPCPD dan Majelis bertepatan dengan jangka waktu tiga

tahun jabatan pejabat Wilayah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM) terpilih

pada tahun 1996.

18. wewenang dan fungsi Dewan sebagai berikut:

a. Untuk mengambil alih dalam mempromosikan, pemantauan dan koordinasi

peningkatan perdamaian dan ketertiban di daerah;

b.Untuk fokus pada upaya perdamaian dan pembangunan yang lebih

khususnya di bidang yang rentan dan menimbulkan pelaksanaan perdamaian dan

pembangunan proyek;

c. Untuk memberikan dukungan kepada unit pemerintah daerah yang

diperlukan;

d. Untuk melaksanakan kekuasaan lain seperti dan fungsi yang diperlukan untuk

pelaksanaan yang efektif dari mandatnya sebagaimana didelegasikan oleh

Presiden;

e. Untuk membantu dalam persiapan penyelenggaraan pemilu, referendum atau jajak

pendapat dan inisiatif masyarakat di daerah yang mungkin sepatutnya diwakili oleh

Komisi Pemilihan Umum (COMELEC);

f. Untuk mengusulkan penciptaan kantor atau instansi seperti akan diperlukan untuk

administrasi yang efektif dan efisien dari urusan daerah. Harus ada persetujuan dari

Kantor Presiden untuk tujuan anggaran.

19. Bergabungnya elemen MNLF dengan Kepolisian Nasional Filipina (PNP) dan

Penyediaan Perlindungan Keamanan untuk Pejabat tertentu dari Dewan

Perdamaian dan Pembangunan Filipina Selatan

a. Selama fase transisi (Tahap I), akan ada program atau proses untuk

memungkinkan bergabung elemen MNLF ke PNP dan menjadi bagian dari PNP

sesuai dengan pedoman dan prosedur di bawah undang-undang yang ada. Pemerintah

Filipina akan mengalokasikan seribu lima ratus (1.500) lowongan PNP untuk tujuan

ini harus diisi oleh elemen MNLF selama masa transisi, dan 250lainnya untuk

layanan khusus atau tambahan.

b. Pengolahan elemen MNLF akan dimulai pada pembentukan Dewan Perdamaian

dan Pembangunan Filipina Selatan(SPCPD). Program pelatihan polisi yang akan

dilakukan oleh elemen MNLF bergabung harus seperti yang ditentukan oleh undang-

undang dan peraturan yang berlaku, dan harus dilakukan oleh PNP.

c. Para pejabat Dewan yang bersangkutan (misalnya Ketua dan Deputi nya) harus

diberikan keamanan dan bantuan perlindungan oleh pemerintah pusat, karena situasi

keamanan dan kenyamanan sebagai bagian dari tindakan membangun kepercayaan.

83

Setiap bagian keamanan AFP / PNP harus segera ditugaskan kepada Dewan. Bagian

khusus AFP / PNP bagian keamanan harus terdiri dari mantan tetap MNLF yang akan

telah diberikan AFP atau janji PNP dan telah diintegrasikan ke dalam AFP atau PNP.

Detil keamanan ini harus dari ukuran yang tepat sesuai dengan

kebutuhan situasi, tanpa mengurangi pembesaran dengan teratur AFP atau PNP unit

saat diperlukan dan berkoordinasi dengan komandan AFP dan PNP yang

bersangkutan. Detil keamanan ini yang tidak akan digunakan untuk penegakan

hukum, tetapi semata-mata untuk keamanan dan perlindungan pejabat SPCPD

bersangkutan, harus berperilaku sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada

untuk mencegah peringatan yang tidak semestinya kepada penduduk selama gerakan

pejabat bersangkutan.

d. Untuk memiliki koordinasi yang baik antara AFP dan PNP di satu sisi dan SPCPD

di sisi lain, sistem penghubung akan dibentuk terdiri dari pejabat senior AFP, PNP

dan SPCPD.

20. Bergabungnya pasukan MNLF dengan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP):

a. Lima ribu tujuh ratus lima puluh (5.750) anggota MNLF akan diintegrasikan ke

dalam Angkatan Bersenjata Filipina (AFP), 250 di antaranya akan diserap ke dalam

layanan tambahan. Pemerintah akan mengerahkan upaya maksimal untuk membentuk

kondisi yang diperlukan yang akan memastikan integrasi akhir jumlah maksimum

pasukan MNLF yang tersisa ke dalam Angkatan khusus Keamanan daerah (SRSF)

dan lembaga lain dan instansi pemerintah. Harus ada program sosial ekonomi, budaya

dan pendidikan khusus untuk memenuhi pasukan MNLF tidak diserap ke dalam AFP,

PNP dan SRSF untuk mempersiapkan mereka dan keluarga mereka untuk usaha

produktif, menyediakan pendidikan, keterampilan teknis dan pelatihan mata

pencaharian dan mempekerjakan mereka dalam proyek-proyek pembangunan

prioritas.

b. Pada awalnya, pasukan MNLF akan bergabung sebagai unit yang berbeda dari unit

AFP. Mereka akan awalnya disusun dalam unit terpisah dalam masa transisi, hingga

waktu yang dikembangkan sebagai anggota unit-unit yang terpisah dan terpercaya

secara bertahap akan diintegrasikan ke dalam unit AFP biasa digunakan di daerah

otonomi. Sesuai dengan undang-undang, kebijakan, aturan dan peraturan yang ada,

pihak yang berwenang harus mengesampingkan persyaratan dan kualifikasi untuk

masuk pasukan MNLF ke AFP.

84

d. Salah satu dari antara MNLF akan menganggap fungsi dan tanggung jawab dari

Wakil Komandan Komando Selatan, AFP, untuk unit terpisah yang akan

diselenggarakan dari pasukan MNLF bergabung dengan AFP. Wakil Komandan

akan membantu Panglima Komando Selatan, AFP pada perintah, administrasi dan

kontrol unit terpisah seperti selama masa transisi tersebut. Wakil Komandan akan

diberikan janji yang sepadan dengan posisinya dan harus ditangani seperti itu.

d. Pemerintah mengakui keterampilan, kemampuan dan prestasi MNLF serta

kapasitas untuk mengembangkan anggotanya untuk eselon tertinggi kepemimpinan

militer dan sipil. Pangkat dan nilai pasukan MNLF bergabung AFP harus patuh pada

keputusan Presiden dalam kapasitasnya sebagai Komandan-in-Chief dari AFP

sepanjang prinsip-prinsip universalitas, non-diskriminasi, kesetaraan dan

mengutamakan pengobatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu .

e. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah afirmatif untuk terus meningkatkan

kemampuan kekuatan-kekuatan MNLF bergabung dengan AFP untuk meningkatkan

peluang mereka untuk kemajuan profesional dalam dinas militer. Ini harus dilakukan

sebagai inisiatif untuk memberikan pelatihan profesional dan pendidikan militer di

negara-negara asing untuk mantan anggota MNLF diserap ke dalam AFP senada

dengan program pendidikan dan pelatihan dengan AFP.

f. Semua hal-hal lain mengenai bergabungnya pasukan MNLF ke AFP tidak secara

tersurat oleh Perjanjian ini akan ditentukan oleh Presiden dalam kapasitasnya sebagai

Komandan-in-Chief dari AFP.

III. Pemerintah Otonomi Baru Daerah (Tahap II)

Ketentuan-ketentuan berikut dilaksanakan setelah amandemen hukum atau

pembatalan UU Organik ARMM harus sudah ditetapkan oleh Kongres dan disetujui

oleh orang-orang di daerah yang bersangkutan dalam plebisit setelah itu. Dengan

demikian, ketentuan ini harus direkomendasikan oleh GRP kepada Kongres untuk

dimasukkan dalam amendatory atau hukum pembatalan.

A. Lembaga eksekutif, majelis Legislatif, Sistem Administrasi dan Perwakilan di

Pemerintah Nasional

Dewan Eksekutif

21. Kekuasaan eksekutif akan diberikan kepada Kepala Pemerintah Otonomi biasa

yang terpilih pada umumnya melalui pemungutan suara langsung dari rakyat Daerah

Otonom. Ada juga yang akan menjadi Wakil Kepala Pemerintahan Otonomi Daerah

85

juga terpilih dengan cara yang sama. Kepala Pemerintah Otonomi Daerah dapat

menunjuk tiga (3) Deputi. Kepala, Wakil Kepala-dan tiga (3) Deputi terdiri Dewan

Eksekutif daerah Otonomi.

22. Presiden harus melakukan pengawasan umum atas Pemerintah Otonomi Daerah

dan seluruh unit pemerintah daerah di wilayah Otonomi melalui Kepala Pemerintahan

Otonomi Daerah untuk memastikan bahwa undang-undang yang dieksekusi secara

tepat.

Kepala Pemerintah Otonomi melakukan pengawasan umum atas semua unit

pemerintah daerah di wilayah otonomi untuk memastikan bahwa hukum nasional dan

regional dapat dicapai dengan tepat, dan memastikan bahwa mereka bertindak dalam

kekuasaan mereka ditugaskan sesuai fungsi.

Dewan Perwakilan Rakyat

23. Kekuasaan legislatif harus dipegang oleh DPRD.

24. DPRD terdiri atas anggota yang dipilih melalui pemilu, dengan tiga (3) anggota

terpilih dari masing-masing kabupaten Kongres.

25. Harus ada perwakilan sektoral di DPR yang jumlahnya tidak melebihi lima belas

persen (15%) dari jumlah anggota terpilih DPR yang berasal dari tenaga kerja, kaum

disabilitas, industri, komunitas budaya adat, pemuda, perempuan, organisasi non-

pemerintah, pertanian, dan sektor lain seperti dapat diberikan oleh Undang-Undang

Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Pemerintah Otonomi dari antara calon dari

kelompok sektoral yang berbeda yang telah disediakan, bagaimanapun, bahwa

perwakilan pemuda tidak boleh kurang dari 18 tahun dan tidak lebih dari 21 tahun

pada saat pengangkatannya.

26. Inisiatif Rakyat, dengan cara plebisit atau referendum, yang diakui.

27. DPRD akan menjalankan kekuasaan legislatif untuk aplikasi di bidang otonomi

kecuali pada hal-hal berikut, yakni:

a. Hubungan Luar Negeri;

b. Pertahanan dan Keamanan Nasional;

c. Layanan Pos;

d. Mata uang, dan Fiskal dan Kebijakan moneter;

e. Administrasi Peradilan kecuali pada hal-hal yang berkaitan dengan syariah;

f. Karantina;

g. Bea dan tarif;

86

h. Kewarganegaraan;

i. Naturalisasi, Imigrasi dan Deportasi;

j. General Audit, Layanan Sipil dan Pemilu;

k. Perdagangan Luar Negeri;

l. Maritim, Transportas darat dan laut, Komunikasi yang mempengaruhi daerah di

luar daerah otonom; dan

m. Paten, Merek Dagang, nama dagang dan Hak Cipta.

28. DPRD dapat membuat, membagi, menggabungkan, menghapus atau secara

substansial mengubah batas-batas unit pemerintah daerah di wilayah otonomi sesuai

dengan kriteria yang ditetapkan oleh subjek hukum dengan persetujuan mayoritas

suara dalam plebisit yang menyerukan tujuan dalam unit politik yang terkena

dampaknya. Hal ini juga dapat mengubah nama unit pemerintah daerah tersebut,

tempat dan lembaga-lembaga publik.

29. Setiap anggota DPR yang menerima janji dan memenuhi syarat untuk posisi

apapun di Pemerintah, termasuk perusahaan / atau memiliki jabatan di pemerintah

dan atau lembaga dan lembaga turunannya, secara otomatis akan kehilangan kursinya

di DPR.

30. Tidak ada anggota DPR dapat secara pribadi muncul sebagai penasihat sebelum

pengadilan atau badan-badan administratif kuasi-yudisial dan lainnya.Tidak boleh

langsung maupun tidak langsung, tertarik secara finansial dalam setiap kontrak

dengan, atau dalam franchise atau hak istimewa yang diberikan olehmPemerintah

atau subdivisi, badan atau perangkat daripadanya, termasuk / atau dikendalikan

perusahaan atau anak perusahaan milik-pemerintah dan , selama masa jabatannya.

Dia tidak akan campur tangan dalam hal apapun sebelum kantor pemerintah untuk

keuntungan berupa uang atau di mana ia dapat dipanggil untuk bertindak karena

kantornya.

31. Dalam hal kekosongan di DPR terjadi setidaknya satu tahun sebelum berakhirnya

masa jabatan, pemilihan khusus akan dipanggil untuk mengisi kekosongan dengan

cara yang ditentukan oleh hukum; dengan ketentuan bahwa anggota terpilih akan

melayani untuk jangka belum berakhir.

32. Majelis Legislatif memilih pembicara dari antara anggotanya dan pejabat lain

seperti aturan yang telah diberikan DPR.

87

33. kekuatan, fungsi, tanggung jawab dan struktur yang berbeda Departemen,

lembaga, biro, kantor dan perangkatnya dari pemerintah daerah termasuk perusahaan

miliknya dan-dikendalikan pemerintah daerah di bidang otonomi harus ditentukan

dan ditetapkan oleh Regional DPR.

34. Tidak ada orang akan dipilih anggota DPR kecuali dia / dia:

a. Seorang warga alami lahir dari Filipina;

b. Setidaknya 21 tahun pada hari pemilihan;

c. Mampu membaca dan menulis;

d. Sebuah pemilih terdaftar dari distrik di mana ia / dia akan dipilih pada hari ia / data

dirinya/ sertifikat pencalonannya; dan

e. Sebuah daripadanya penduduk untuk jangka waktu tidak kurang dari lima tahun

segera sebelum hari pemilihan.

35. Setiap anggota Majelis Legislatif harus mengambil sumpah setia kepada Republik

Filipina sebelum mengambil jabatannya / kursinya.

36. Majelis Legislatif mengadopsi aturan prosedurnya sendiri dengan suara mayoritas

dari semua anggotanya termasuk pemilihan anggota komite tetap dan suspensi atau

pengusiran anggotanya.

37. Mayoritas semua anggota Majelis mempunyai urusan lain untuk melakukan

bisnis, tetapi sebagian kecil mungkin menunda sebagian waktunya dan dapat

memaksa kehadiran anggota tidak hadir dalam cara tersebut, dan di bawah Majelis

dapat memberikan hukuman.

38. Legislatif Majelis atau komite yang dapat melakukan penyelidikan atau konsultasi

publik dalam bantuan undang-undang sesuai dengan aturan. Hak orang-orang yang

muncul dalam atau dipengaruhi oleh pertanyaan tersebut harus dihormati.

39. Majelis Legislatif membuat jurnal dari proses dan catatan dari rapat anggota

partai dan pertemuan. Catatan dan buku rekening Majelis harus di jaga dan terbuka

untuk pengawasan publik. Komisi Audit akan menerbitkan laporan tahunan daftar

terperinci dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh Anggota Majelis dalam waktu

enam puluh (60) hari dari akhir setiap sesi reguler.

40. Ketua Majelis Legislatif harus dalam waktu sepuluh hari kerja dari

persetujuan, menyerahkan kepada Presiden dan kedua dewan Kongres salinan naskah

resmi dari semua hukum dan resolusi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan.

88

41. Tidak ada anggota yang dipertanyakan atau dapat dimintai tanggung jawab di

tempat lain untuk pembicaraan atau perdebatan di Majelis atau komite daripadanya.

42. Kepala Eksekutif Pemerintah Otonomi akan menyetujui anggaran Daerah

Otonom. Jika, fiskal setiap akhir tahun, Majelis Legislatif

telah gagal untuk lulus alokasi tagihan daerah untuk tahun fiskal berikutnya, kegiatan

Alokasi daerah untuk fiskal tahun sebelumnya dianggap otomatis kembali berlaku

dan akan tetap berlaku sampai tagihan alokasi regional disahkan oleh DPR.

43. Tidak ada ketentuan atau berlakunya harus memihak dalam RUU alokasi daerah

kecuali berkaitan secara khusus untuk beberapa perampasan tertentu di dalamnya.

berlakunya ketentuan tersebut harus dibatasi dalam operasi untuk pengambilan yang

berkaitan.

44. Prosedur dalam menyetujui alokasi untuk Dewan Perwakilan harus ketat

mengikuti prosedur untuk menyetujui alokasi untuk departemen dan instansi

Pemerintah Daerah lainnya.

45. Sebuah alokasi khusus harus menetapkan tujuan RUU yang dimaksudkan, dan

harus didukung oleh dana yang tersedia sebagai disertifikasi oleh Bendahara

Regional, atau dikeluarkan sesuai didalam proposal pendapatan.

46. Dana Discretionary (kebijaksanaan untuk memilih dengan bebas) disesuaikan

untuk kantor tertentu akan terganggu untuk kepentingan publik harus didukung oleh

voucher dan mengikuti pada pedoman yang tepat sebagaimana ditentukan oleh

hukum regional.

47. Semua uang yang terkumpul dari pajak daerah yang dipungut untuk tujuan khusus

harus diperlakukan sebagai dana khusus dan dibayarkan untuk tujuan khusus seperti

hanya. Jika tujuan yang dana khusus diciptakan telah terpenuhi atau ditinggalkan dan

berkeseimbangan, jika ada, akan bertambah dengan dana umum dari pemerintah

daerah.

48. Dana perwalian hanya akan dibayarkan dari kas daerah pada pencapaian tujuan

tertentu yang mengatakan dana diciptakan atau diterima.

49. Majelis Legislatif akan bertemu di sidang terbuka, kecuali tertera pada aturan.

Sesi reguler akan dimulai pada Senin 4 April dan akan terus berada di sesi nomor

seperti hari yang akan ditentukan oleh Majelis sampai tiga puluh (30) hari sebelum

pembukaan sesi reguler berikutnya.

89

50. Majelis Legislatif akan bertemu dalam sesi khusus atas permintaan sepertiga (1/3)

dari semua anggotanya atau dengan panggilan Chief Executive. Sesi khusus tersebut

harus diselenggarakan dengan agenda tertentu.

51. Tidak ada tagihan yang akan menjadi agenda hukum kecuali telah melalui tiga (3)

pembacaan pada hari yang terpisah dan dicetak salinannya dalam bentuk yang

akhirnya telah didistribusikan kepada Anggota

3 hari sebelum bagian perusahaan, kecuali ketika Chief Executive menyatakan untuk

kebutuhan ditetapkan langsung untuk memenuhi bencana umum atau darurat.

52. Setiap RUU disahkan oleh Dewan Perwakilan, sebelum menjadi undang-undang,

akan disampaikan kepada Chief Executive. Jika ia menyetujuinya, ia akan

menandatanganinya, jika tidak, ia akan memveto itu dan mengembalikannya dengan

keberatan kepada Dewan Perwakilan, yang akan masuk pandangan besar pada

umumnya dalam jurnal dan mempertimbangkannya untuk dilanjutkan. Setelah

peninjauan kembali tersebut, dua pertiga (2/3) dari semua Anggota DPR setuju untuk

meloloskan RUU, itu akan menjadi hukum. Dalam semua kasus tersebut, veto harus

ditentukan oleh jajak pendapat, dan nama-nama anggota suara yang setuju atau

menentang akan masuk dalam jurnal.

Kepala Eksekutif harus berkomunikasi tentang hak nya dari setiap tinjauan ke DPR

dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah diterimanya ; jika tidak, itu akan menjadi

alasan hukum seolah-olah ia telah menandatanganinya.

53. Majelis Legislatif dapat meminta kehadiran Chief Executive, wakil Chief

Executive, anggota kabinet atau wakil mereka, sebagai penyedia aturan, untuk

ditanyai tentang hal-hal yang termasuk dalam lingkup kekuasaan mereka ditugaskan

sebagaimana fungsinya.

54. Tunduk pada aturan Majelis Legislatif, kekuasaan legislatif untuk menanyakan

tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi oleh

lembaga pemerintah Daerah Otonom dalam bentuk pertanyaan tertulis.

55. Kepala Eksekutif harus menyampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 2 (dua)

bulan sebelum awal setiap sesi reguler, sebagai dasar alokasi tagihan daerah,

anggaran belanja dan sumber pembiayaan, termasuk penerimaan dari yang ada dan

Tindakan pendapatan yang diusulkan.

90

56. Tahun fiskal Daerah Otonomi meliputi periode 1 Januari sampai 31 Desember di

tahun yang sama.

57. Majelis Legislatif tidak mungkin meningkatkan alokasi yang direkomendasikan

oleh Chief Executive untuk pengoperasian Pemerintah Otonomi sebagaimana

ditentukan dalam anggaran. Bentuk, isi dan cara penyusunan anggaran akan

ditentukan oleh hukum daerah; disediakan, dan sambil menunggu berlakunya hukum

daerah tersebut, proses penganggaran diatur oleh undang-undang nasional yang ada

dan aturan daerah serta peraturan yang ditetapkan oleh Departemen Anggaran dan

Manajemen.

58. Kepala Eksekutif harus memiliki kekuatan untuk memveto setiap bagian tertentu

atau point dalam RUU apropriasi atau pendapatan, tetapi veto tidak akan

mempengaruhi beberapa point atau hal yang tidak berkaitan. Veto dapat

dipertimbangkan oleh Majelis dengan suara dua pertiga (2/3) dari semua anggotanya.

59. rekening keuangan pengeluaran dan pendapatan dari Daerah Otonomi harus

diaudit oleh Komisi Audit.

60. Tidak ada uang harus dikeluarkan dari Kas Umum Daerah kecuali menurut

apropriasi yang dibuat oleh hukum regional.

61. Tidak ada hukum regional yang lulus otorisasi alokasi transfer; Namun, Chief

Executive, Ketua Majelis, dan Ketua Kehakiman Syariah Pengadilan tertinggi diberi

wewenang oleh hukum untuk menambah poin dalam UU Pembentukan Umum

Daerah untuk kantor masing-masing dari penghematan barang-barang lainnya dari

masing-masing alokasi.

Sistem Administrasi

62. Pemerintah Otonomi Daerah harus memiliki kekuatan untuk memberlakukan

sendiri Kode regional Administrasi dan kode Wilayah Daerah Pemerintah yang

konsisten dengan hukum nasional dan konstitusi asalkan tidak dengan cara apapun

mengurangi kewenangan dan fungsi yang sudah dinikmati oleh Unit Pemerintah

Daerah.

Hak Perwakilan dan Partisipasi dalam Pemerintahan Nasional dan di semua Organ

Negara

Prinsip Umum:

63. Perwakilan di Pemerintah Nasional oleh penduduk Daerah Otonomi dapat

dilakukan melalui penunjukan atau pemilihan dan harus tunduk pada standar dan

pedoman yang ditetapkan untuk posisi itu. Ketika representasi dilakukan dengan

penunjukan, penduduk Daerah Otonomi akan ditunjuk oleh Presiden Filipina untuk

91

posisi tertentu yang menentukan kebijakan, sangat teknis, tertata rapi dan aman serta

pengawasan atas rekomendasi oleh Kepala Pemerintah Otonomi.

64. Hak representasi tidak akan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga pelamar dari

Daerah Otonomi, terutama umat Islam, dan Komunitas Budaya, untuk posisi yang

lebih rendah pada organ di atas pemerintah tidak bisa diangkat lagi dengannya.

Cara Perwakilan dan Partisipasi

Eksekutif

65. Ini akan menjadi kebijakan Pemerintah Nasional yang akan ada setidaknya satu

(1) anggota Kabinet (dengan pangkat Sekretaris Departemen) yang merupakan

penduduk dari Daerah Otonomi untuk direkomendasikan oleh Kepala Pemerintah

Otonomi .

66. Ini akan juga menjadi kebijakan yang akan ada setidaknya satu poin secara resmi

di masing-masing departemen dan badan-badan konstitusional pemerintah nasional

yang akan diangkat di eksekutif, terutama rahasia, sangat teknis kebijakan-

menentukan posisi, dari kalangan penduduk Daerah Otonomi atas rekomendasi oleh

Kepala Pemerintah Otonomi. Kepala Pemerintah Otonomi akan berpartisipasi sebagai

anggota ex-officio Dewan Keamanan Nasional pada semua hal-hal mengenai

Otonomi Daerah dan hal-hal lain seperti dapat ditentukan oleh Presiden.

67. Korporasi Pengendali Milik Pemerintah (GOCCs) atau lembaga dan turunannya

di daerah otonomi: di mana Pemerintah - Dimiliki dan Korporasi Pengendali

(GOCCs) beroperasi secara penuh dengan anak perusahaan di daerah otonomi, seperti

kebijakan yang diberikan Pemerintah Otonomi Daerah beberapa representasi dalam

Direksi atau di badan pembuat kebijakan yang mengatakan GOCCs atau anak

perusahaan yang konsisten dengan masing-masing tujuan bidangnya.

Legislatif

68. Ini akan menjadi kebijakan Pemerintah Nasional bahwa Pemerintah Otonomi

Daerah memiliki satu perwakilan di Kongres sebagai Wakil Sektoral. Ini adalah

perwakilan / anggota kongres yang dipilih dari kabupaten kongres yang terletak di

daerah otonom.

Yudisial

69. Ini akan menjadi kebijakan Pemerintah Nasional bahwa setidaknya satu peradilan

di Mahkamah Agung dan setidaknya dua (2) di Pengadilan Banding akan datang dari

Daerah Otonomi. Untuk tujuan ini, Kepala Pemerintah Otonomi dapat mengajukan

nama-nama rekomendasi kepada Dewan Yudisial untuk dipertimbangkan. Hal ini

92

tanpa mengurangi status pengangkatan penduduk yang memenuhi syarat dari Daerah

Otonomi untuk posisi lain di pengadilan sesuai dengan syarat dan kualifikasi mereka.

70. GRP akan berusaha untuk mengadakan pengangkatan sebagai anggota dari

Yudisial dan Bar Council, orang yang memenuhi syarat untuk direkomendasikan oleh

Kepala Pemerintah Otonomi Daerah.

71. GRP akan meminta Mahkamah Agung untuk membuat Kantor Wakil

Administrator Pengadilan Wilayah Otonomi, dan untuk menunjuk hal tersebut orang

yang memenuhi syarat yang direkomendasikan oleh Kepala Pemerintahan Otonomi

Daerah.

Eligibilities Layanan Sipil

72. Layanan persyaratan sipil untuk janji untuk posisi pemerintah berlaku di

Pemerintah Otonomi. Diperlukan, Komisi Pelayanan Sipil akan menggelar ujian

pegawai negeri khusus di wilayah tersebut untuk lebih meningkatkan jumlah eligibles

dalamnya. Untuk jangka waktu tidak lebih dari lima (5) tahun dari pembentukan

Pemerintah Otonomi Daerah, GRP akan berusaha untuk

menyediakan layanan sipil dengan kelayakan yang tepat untuk pelamar di Daerah

Otonomi, yang disediakan, dan kualifikasi pendidikan minimal untuk posisi yang

terpenuhi.

B. Pembentukan Pasukan Keamanan Regional Khusus untuk Daerah Otonomi (Tahap

II Pelaksanaan Perjanjian Tripoli)

Prinsip Umum

73. Ketika Pemerintah Daerah otonomi reguler yang baru telah dibentuk, harus dibuat

suatu Komando Daerah PNP untuk Daerah Otonomi baru, yang akan menjadi

Pasukan Keamanan Regional Khusus (SRSF) sebagaimana dimaksud dalam ayat 8,

Pasal III Perjanjian Tripoli.

74. Dewan Perwakilan Daerah dapat membuat undang-undang yang mengatur

Regional Command PNP untuk Daerah Otonomi / SRSF konsisten dengan ketentuan

konstitusi yang akan menjadi satu kekuatan polisi di negara dalam ruang lingkup

yang bersifat nasional dan berkarakter sipil.

75. PNP Komando Daerah untuk Daerah Otonomi / SRSF harus terdiri dari unit PNP

yang ada di daerah otonomi, elemen MNLF dan penduduk lain dari daerah yang

kemudian dapat di direkrut ke dalam pasukan.

76. Kekuasaan dan fungsi Komando Daerah PNP untuk Daerah Otonomi / SRSF,

yang harus dilaksanakan dalam wilayah yang dicakup oleh Pemerintah Otonomi

Daerah (RAG), akan menjadi sebagai berikut:

93

a. Menegakkan semua hukum dan peraturan terhadap perlindungan kehidupan beserta

perangkatnya;

b. Menjaga perdamaian dan ketertiban dan mengambil semua langkah yang

diperlukan untuk menjamin keselamatan masyarakat;

c. Penyelidikan untuk mencegah kejahatan, efek penangkapan pelaku kriminal,

membawa pelaku ke pengadilan dan membantu dalam penuntutan mereka;

d. Peningkatan kekuatan gabungan untuk melakukan penangkapan, pencarian dan

penyitaan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang bersangkutan;

e. Menahan dan menangkap seseorang untuk jangka waktu yang sesuai dengan

ketentuan hukum, menginformasikan tersangka yang ditahan menurut Konstitusi dan

mengawasi hak asasi manusia yang melekat pada warga; dan

f. Melakukan tugas lain tersebut dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang

mungkin disediakan oleh hukum.

77. PNP Komando Daerah untuk Daerah Otonomi / SRSF dikaitkan untuk

pemeliharaan dan pelestarian perdamaian, hukum dan ketertiban, dan perlindungan

kehidupan, kebebasan dan properti di kawasan ini dalam harmoni dengan Konstitusi.

Organisasi Regional Command PNP untuk Daerah Otonomi / SRSF

78. Ini akan menjadi kegiatan warga sipil dalam lingkup alam atau karakter.

79. Akan menjadi daerah dalam cakupan lingkup operasi.

80. Akan dipimpin oleh seorang Direktur Regional yang dibantu oleh 2 (dua) Deputi,

satu (1) untuk Administrasi dan satu (1) Operasi.

81. Ini harus memiliki daerah, provinsi, dan kota atau kantor kotamadya.

82. Di tingkat provinsi, akan ada kantor provinsi, dipimpin oleh seorang Direktur

Provinsi.

83. Pada kota atau tingkat kota, harus ada kantor / stasiun yang akan dipimpin oleh

seorang Kepala Polisi.

Kekuasaan Kepala Pemerintah Otonomi Daerah selama Regional Command PNP

untuk Daerah Otonomi / SRSF

84. Bertindak sebagai Wakil Komisi Kepolisian Nasional (NAPOLCOM) di wilayah

tersebut dan akan menjadi ex-officio Ketua Komisi Kepolisian Daerah

(REPOLCOM).

85. Latihan pengendalian operasional dan pengawasan umum dan kekuatan disiplin.

86. Mempekerjakan / mengerahkan unsur-unsur dari Komando Daerah melalui

Direktur Regional.

87. Tetapkan / petugas Tugaskan dan personil lainnya melalui Direktur Regional.

88. Kenalkan ke Presiden pengangkatan Direktur Regional dan nya dua (2) Deputi.

89. Mengawasi penyusunan dan pelaksanaan rencana keselamatan publik daerah yang

terintegrasi.

94

90. Pemberlakuan hukum, karena pemberitahuan dan ringkasan sidang keluhan

warga, sanksi administrasi personil dari Komando Daerah kecuali Presiden ditunjuk.

Penciptaan Komisi Kepolisian Daerah

91. Harus ada pembentukan Komisi Kepolisian Daerah (REPOLCOM) oleh Dewan

Perwakilan Daerah sesuai dengan Konstitusi.

92. REPOLCOM akan berada di bawah pengawasan NAPOLCOM.

93. Ketua REPOLCOM akan menjadi Komisaris ex-officio dari NAPOLCOM.

C. Pendidikan

Terpadu Sistem Pendidikan

94. Pemerintah Otonomi Daerah memiliki perangkat pendidikan yang terdiri dari

sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan universitas yang ada di daerah otonomi dan

sekolah lainnya seperti dan lembaga di daerah otonomi akan diperluas di masa depan,

dengan kemungkinan masuknya universitas dan perguruan tinggi negara (SUCs )

akan diputuskan nanti. Hubungan badan pendidikan Pemerintah Otonomi Daerah

dengan sistem pendidikan nasional harus yang dari sistem dan sub-sistem dengan

penekanan pada otonomi sub-sistem. Dalam hal ini SUCs harus dimasukkan sebagai

bagian dari perangkat pendidikan dari Pemerintah Otonomi Daerah, pemerintah

otonom mengakui otonomi fiskal dan kebebasan akademik SUCs sebagaimana

diamanatkan oleh masing-masing pengguna.

95. sistem pendidikan Pemerintah Otonomi Daerah wajib, antara lain, mengabadikan

cita-cita dan aspirasi Islam Filipina, nilai-nilai Islam dan orientasi rakyat

Bangsamoro. Ini akan mengembangkan total aspek spiritual, intelektual, sosial,

budaya, ilmiah dan fisik dari orang Bangsamoro untuk membuat mereka yang takut

akan Allah, produktif, warga patriotik, warisan budaya sadar nilai-nilai Filipina dan

Islam dan Islam di bawah naungan masyarakat yang adil.

Struktur Sistem Pendidikan

96. Tingkat SD akan mengikuti struktur dasar nasional dan terutama harus peduli

dengan menyediakan pendidikan dasar tingkat menengah dan sesuai dengan empat

(4) tahun sekolah tinggi, dan tingkat tersebut akan menjadi satu tahun sampai tiga (3)

tahun untuk program non gelar dan empat (4) sampai delapan (8) tahun untuk

program gelar, seperti yang mungkin terjadi sesuai dengan hukum yang ada.

Kurikulum

97. Sistem pendidikan Pemerintah Otonomi Daerah akan mengadopsi program inti

dasar bagi semua anak Filipina serta diperlukan waktu minimum pembelajaran dan

orientasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, termasuk bidang studi dan penjatahan

waktu mereka sehari-hari. Bahan pengajaran dan isi kurikulum harus

95

mempromosikan solidaritas, persatuan dalam keberagaman Filipina dan nilai-nilai

Islam.

98. Penambahan pembelajaran lebih diperlukan dan bahan pembelajaran akan

menjadi hak prerogatif dan tanggung jawab dari Pemerintah Otonomi.

99. Persyaratan minimum dan standar yang ditentukan oleh Departemen Kebudayaan

Pendidikan dan Olahraga (DECS), Komisi Pendidikan Tinggi (CHED) dan Otoritas

Pendidikan Teknik Pengembangan Keterampilan (TESDA) akan diikuti oleh Daerah

Otonomi.

100. Buku pelajaran yang sama dari Pemerintah Nasional akan digunakan oleh

sekolah-sekolah di Daerah Otonomi. Perumusan, pembuatan dan revisi buku teks

adalah tanggung jawab Pemerintah Otonomi Daerah dan Pemerintah Nasional dan

dalam norma-norma yang disepakati, kebebasan akademik dan batas hukum yang

relevan, perumusan dan revisi akan menekankan nilai-nilai atau orientasi Islam, di

samping nilai-nilai yang meliputi Filipina dan nilai-nilai Kristen serta nilai-nilai

masyarakat adat, ilmu modern dan teknologi serta menyampaikan pendidikan terbaru.

Setelah mengadopsi inti kurikulum dari pemerintah nasional dalam pertimbangan

untuk mencapai kualitas tertinggi pendidikan, mahasiswa dan lulusan dari sistem

pendidikan dari Daerah Otonomi harus terakreditasi penuh ketika mereka transfer ke

daerah non otonom.

101. Integrasi Nilai Islam dalam kurikulum harus dilakukan secara bertahap setelah

penelitian dan studi yang dilakukan.

102. Ajaran Nilai Islam, serta nilai-nilai Filipina, akan dimasukkan dalam Good

Manners dan Perilaku yang benar di tingkatan kelas yang sesuai termasuk tingkat

tersier tunduk norma yang disepakati, kebebasan akademik, dan keterbatasan hukum.

103. Budaya Muslim, adat istiadat, kebiasaan dan tradisi yang terutama didasarkan

pada Islam, serta budaya, adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi Kristen dan masyarakat

adat, harus dipertahankan melalui sekolah-sekolah umum dan khusus reguler di

Daerah Otonomi, mengingat bahwa sekolah mengabadikan ajaran khusus dari nilai-

nilai masyarakat.

Administrasi Sistem Pendidikan

104. pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan sistem pendidikan seluruh di

wilayah otonomi akan menjadi perhatian utama dari Pemerintah Otonomi Daerah,

yang harus konsisten dengan pernyataan kebijakan badan pendidikan nasional. Badan

pendidikan nasional harus memantau ketat sistem pendidikan daerah dengan

96

kebijakan pendidikan nasional, standarisasi dan peraturan bekerjasama dengan

otoritas pendidikan daerah otonom. Kepala sistem pendidikan dari Pemerintah

Otonomi Daerah memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan

keputusan dan kebijakan dari badan pendidikan nasional.

105. Pemerintah Otonomi Daerah diwakili di Dewan SUCs di wilayah sebagai co-

chairman atau setidaknya, co-wakil ketua, yang mungkin disediakan oleh hukum yg

berlaku. Penunjukan untuk Dewan SUC harus dilakukan oleh Presiden Filipina.

106. Pemerintah Otonomi Daerah akan bertanggung jawab untuk administrasi, fungsi

spesifik manajemen dan kekuasaan, pengawasan pendidikan dan administrasi

sekolah, dan peraturan sekolah swasta.

107. Struktur organisasi dari sistem pendidikan di daerah otonom akan mengikuti

struktur dasar dari sistem pendidikan nasional. Majelis Legislatif Daerah dapat

menambahkan struktur khusus jika diperlukan. Ini harus mengikuti organisasi mana

saja dari tahun kurikuler seperti yang ditemukan pada rapat persiapan nasional.

108. program yang didanai organisasi lokal akan menjadi tanggung jawab Pemerintah

Otonomi Daerah.

109. Pemilihan, rekrutmen, pengangkatan dan promosi guru dan karyawan menjadi

tanggung jawab Pemerintah Otonomi Daerah sesuai dengan standar kualifikasi umum

yang ditentukan oleh Komisi Pelayanan Sipil (CSC) asalkan Pemerintah Otonomi

Daerah dapat melakukan standar regional didefinisikan yang tidak di bawah standar

nasional.

110. Pemilihan, rekrutmen, pengangkatan dan promosi SD, sekunder dan karyawan

pendidikan setara menjadi tanggung jawab Pemerintah Otonomi Daerah sesuai

dengan standar umum Komisi Sipil Service (CSC) dan badan-badan lain yang diakui.

111. otoritas disiplin Primer lebih pejabat dan karyawan dari Pemerintah Otonomi

Daerah akan menjadi bidang perhatian dari Pemerintah Otonomi Daerah sesuai

dengan (CSC) aturan dan peraturan Komisi Pelayanan Sipil. Sanksi administratif

yang dianggap layak dan wajar yang ditentukan oleh Komisi Pelayanan Sipil akan

menjadi bidang perhatian dari Pemerintah Otonomi Daerah.

Instruksi agama

112. Tata aturam Agama di sekolah umum harus opsional, dengan persetujuan tertulis

dari orang tua / wali, diajarkan oleh otoritas agama untuk mana siswa berada, dan

97

tidak harus terlibat biaya tambahan kepada pemerintah sesuai dengan kebijakan

nasional.

Instruksi Menengah

113. bahasa Filipina dan Inggris akan menjadi media instruksi di bidang Otonomi;

asalkan bahasa Arab akan menjadi media bantu pengajaran.

114. Bahasa Regional dapat digunakan sebagai bahasa resmi tambahan di wilayah

tersebut serta media bantu pengajaran dan komunikasi.

115. Bahasa Arab diakui sebagai bahasa pengantar di Madaris (sekolah) dan lembaga-

lembaga Islam lainnya.

116. Bahasa Arab harus diajarkan sebagai subjek dalam semua tingkatan kelas yang

tepat seperti saat ini diperlukan dalam undang-undang yang ada bagi umat Islam, dan

opsional, untuk non-Muslim.

Madrasah Pendidikan

117. Madaris yang ada, termasuk Madaris Ulya akan berada di bawah sistem

pendidikan Pemerintah Otonomi Daerah sebagaimana saat diselenggarakan di daerah

otonomi.

118. Guru Madaris akan menerima kompensasi dari dana Pemerintah Otonomi

Daerah asalkan mereka bekerja di sekolah-sekolah umum.

Pendidikan Non-formal dan Pendidikan Khusus

119. Sistem pendidikan Pemerintah Otonomi Daerah harus mengembangkan potensi

penuh sumber daya manusia, merespon positif terhadap perubahan kebutuhan dan

kebutuhan kondisi lingkungan, serta melembagakan pendidikan non-formal.

120. Sistem pendidikan harus merespon positif dan efektif dengan perubahan

kebutuhan dan kondisi zaman serta kebutuhan daerah dan nasional lingkungan

melalui penggunaan yang tepat dari teknologi terbaru pendidikan, pengembangan,

perencanaan, monitoring, evaluasi yang tepat dan Intervensi pendidikan tepat waktu

serta hubungan dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional.

121. Regional sistem pendidikan Pemerintah Otonomi akan melembagakan

pendidikan non-formal dalam lingkup tertentu dan metodologi, untuk memasukkan

huruf, angka dan pelatihan keterampilan intensif dari pemuda dan dewasa, untuk

memungkinkan mereka berpartisipasi secara aktif dan produktif dalam arus utama

kehidupan regional dan nasional.

Hibah Beasiswa dan Bantuan

98

122. Perguruan tinggi di daerah otonomi dapat mencari dan menerima donasi luar

negeri untuk tujuan pendidikan.

123. Pemerintah Otonomi Daerah sistem pendidikan akan menangani, dengan

pengaturan administrasi dengan DECS nasional, CHED, dan program beasiswa

TESDA, baik lokal maupun asing, termasuk yang disediakan oleh daerah otonom

sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

124. Siswa yg kurang mampu tapi layakmendapatkan pendidikan akan diberikan

bantuan keuangan oleh Pemerintah Otonomi Daerah dari dana yang diberikan oleh

pemerintah pusat untuk tujuan dan dari sumber-sumber dana lain.

Dana untuk Pendidikan

125. Dana untuk pendidikan yang merupakan bagian dari Pemerintah Otonomi

Daerah sebagaimana tercantum dalam kegiatan aproriasi umum harus diberikan

langsung kepada Pemerintah Otonomi.

D. Ekonomi dan Keuangan Sistem, Pertambangan dan Mineral

126. Pemerintah Otonomi Daerah di daerah otonomi harus menetapkan sendiri

Ekonomi regional dan Badan Perencanaan Pembangunan diketuai oleh Kepala

Pemerintahan di daerah otonomi. Dewan akan mempersiapkan rencana pembangunan

ekonomi dan program dari Pemerintah Otonomi.

127. Peran penting dari bank dan lembaga keuangan lainnya untuk pengembangan di

wilayah otonomi harus diakui.

128. Pemerintah Otonomi Daerah di daerah otonomi memiliki kekuatan untuk

mempromosikan pariwisata sebagai instrumen positif bagi perkembangan asalkan

warisan budaya yang beragam, nilai-nilai moral dan spiritual dari orang-orang di

daerah otonomi harus diperkuat dan dihormati.

129. Pemerintah Otonomi Daerah di daerah otonomi harus memiliki kekuatan untuk

memberikan insentif termasuk tunjangan liburan dalam kekuasaan dan sumber daya

di daerah otonomi.

130. Pemerintah Otonomi Daerah di daerah otonomi pendukung kesempatan yang

sama untuk semua penduduk daerah otonomi terlepas dari etnis asal, budaya, jenis

kelamin, keyakinan dan agama.

131. Dalam memberlakukan langkah-langkah pajak, Majelis Legislatif Daerah

memperhatikan asas keseragaman dan kesetaraan dalam perpajakan dan tidak

mengenakan pajak penyitaan atau biaya apapun.

99

132. Pemerintah Otonomi Daerah di daerah otonomi harus memiliki kekuatan untuk

menetapkan Kode Pajak Daerah dan Kode Pajak berlaku untuk semua unit

pemerintah daerah di wilayah otonomi.

133. Semua perusahaan, kemitraan atau badan usaha langsung terlibat dalam bisnis di

daerah otonomi harus membayar pajak sesuai biaya, dan biaya di provinsi atau kota di

wilayah otonomi di mana pembentukan melakukan bisnis.

134. Semua perusahaan, kemitraan atau badan usaha yang kepalanya kantor yang

terletak di luar daerah otonomi, tetapi melakukan bisnis dalam teritori yurisdiksi, baik

dengan menggunakan, memanfaatkan, dan memanfaatkan tanah, air dan semua

sumber daya alam di dalamnya, harus membayar pajak pendapatan mereka sesuai

dengan pendapatan mereka dari bisnis mereka yang

beroperasi di daerah otonomi melalui provinsi. Kota di mana kantor cabang mereka

berada. Dalam hal pendirian usaha tidak memiliki cabang di daerah otonomi,

pendirian usaha tersebut harus membayar melalui kota atau kota mana operasinya

berada.

135. Pemerintah Daerah di daerah otonomi sebagai suatu badan hukum,

memungkinkan kontrak pinjaman dalam negeri.

136. Pemerintah Otonomi Daerah mengakui peran penting yang dimainkan oleh bank

dan lembaga keuangan lainnya dalam pengembangan ekonomi daerah otonomi.

Untuk itu, Pemerintah Otonomi harus:

a. Mendorong pembentukan bank dan cabang bank di daerah otonomi;

b. Mendorong masuknya dan pembentukan unit perbankan bank asing di lepas pantai

daerah otonomi.

137. Pemerintah Otonomi Daerah dapat menerima hibah keuangan dan ekonomi

asing untuk pengembangan dan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut.

138. Pemerintah Otonomi Daerah dapat menerbitkan sendiri tagihan harta benda,

obligasi, surat promes, dan surat-surat utang lainnya dalam konsultasi dan koordinasi

dengan Bangko Sentral Pilipinas.

139. Pemerintah Otonomi Daerah dapat kontrak pinjaman luar negeri dalam lingkup

hukum nasional dan kebijakan moneter dan fiskal yang bersangkutan.

140. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi di kawasan ini, pembangunan dan

kesejahteraan, pemerintah otonom berhak untuk merumuskan kebijakan ekonomi dan

keuangan dan melaksanakan program-program ekonomi dan keuangan, dengan

hukum nasional tentang rekening dan kebijakan.

141. Pemerintah Otonomi Daerah di daerah otonomi harus mendorong,

mempromosikan dan mendukung pembentukan zona ekonomi, pusat industri, dan

100

pelabuhan di daerah dan pertumbuhan pusat-pusat strategis untuk menarik investasi

lokal dan perusahaan bisnis asing.

142. Pemerintah Otonomi Daerah di daerah otonomi harus melakukan mendorong,

mempromosikan dan mendukung pembentukan zona ekonomi dan pusat-pusat

industri. Dan, dalam rangka untuk menarik investasi lokal dan asing dalam wilayah

zona dan di luar tetapi dalam wilayah otonomi, pemerintah di daerah otonomi dapat

memberikan insentif kepada investor yang mungkin didefinisikan dalam Undang-

Undang Otonomi Investasi yang akan dirumuskan oleh Majelis Legislatif Daerah

dalam satu tahun dari organisasinya.

143. Penduduk di daerah otonomi harus memiliki hak istimewa atas eksplorasi,

pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam di daerah otonomi

menghormati hak yang ada pada eksploitasi, eksplorasi, pengembangan dan

pemanfaatan sumber daya alam.

144. Pemerintah Otonomi Daerah di daerah otonomi akan menikmati otonomi fiskal

di penganggaran sumber pendapatan dan subsidi blok diberikan kepadanya oleh

Pemerintah Nasional dan donor asing sendiri. Penganggaran meliputi perencanaan,

pemrograman dan menyalurkan dana.

145. Pemerintah Nasional akan yang sesuai untuk daerah otonomi jumlah yang cukup

dan untuk jangka waktu (baik yang akan ditentukan kemudian) untuk proyek-proyek

infrastruktur yang didasarkan pada rencana pembangunan disetujui oleh Pemerintah

Otonomi Daerah dengan mempertimbangkan kebijakan nasional rekening.

147. Dalam regulasi eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, perlindungan sumber

daya alam termasuk pertambangan dan mineral, kecuali mineral strategis yang akan

ditentukan kemudian, pemerintah di daerah otonomi akan memberlakukan aturan dan

peraturan dan akan mengenakan biaya peraturan , dengan kebijakan nasional

rekening.

148. Sebuah Satuan Perbankan Syariah harus ditetapkan dalam Bangko Sentral ng

Pilipinas yang akan dikelola oleh ahli perbankan syariah yang berkualitas dicalonkan

oleh Gubernur Pemerintah Otonomi Daerah. Gubernur Pemerintah Otonomi Daerah

mencalonkan setidaknya tiga (3) orang yang mempunyai keahlian dari daerah

otonomi, dimana nominasi otoritas penunjukan harus menunjuk Kepala Unit.

Prosedur yang sama harus diamati sehubungan dengan sisa posisi di Unit.

149. Bank Sentral Pilipinas harus memiliki Kantor Wilayah dengan layanan

perbankan penuh di ibukota pemerintah Daerah Otonom untuk menanggapi

kebutuhan pertumbuhan masyarakat perbankan di daerah otonomi yang harus

ditetapkan dalam satu (1) tahun dari pembentukan Pemerintah Otonomi. Gubernur

Pemerintah Otonomi harus menyerahkan daftar recommendees berkualitas kepada

otoritas penunjukan dari mana staf kantor regional dapat dipilih; asalkan mereka staf

yang sekarang menduduki dan sudah ditunjuk untuk posisi di kantor regional

dianggap sebagai rekomendasi oleh Gubernur Pemerintah Otonomi Daerah.

101

150. Pemerintah Otonomi Daerah harus menetapkan tubuh di daerah otonomi dengan

kekuatan yang sama dengan Filipina Zona Ekonomi Authority (PEZA) konsisten

dengan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus tahun 1995.

151. Semua penerimaan tahunan yg berjalan dari pajak pendapatan internal dalam

wilayah otonomi harus untuk jangka waktu lima (5) tahun, akan dialokasikan untuk

Pemerintah Otonomi Daerah (RAG) di Alokasi tahunan umum; asalkan:

a. Biro Internal Revenue (BIR) akan terus mengumpulkan pajak tersebut dan BIR

Koleksi Kabupaten / Kantor yang bersangkutan harus mempertahankan penerimaan

tersebut dan

mengirimkan yang sama untuk RAG melalui bank penyimpanan disetujui dalam

waktu tiga puluh (30) hari dari akhir setiap kuartal tahunan yg terlaksana;

b. Dari kata pemungutan pajak pendapatan internal, lima puluh persen (50%) dari

pajak yang dikumpulkan berdasarkan 100 Bagian(pajak Nilai tambah dari penjualan

barang), 102 (Nilai

pajak pertambahan penjualan jasa), 112 (Pajak orang dibebaskan dari pajak

pertambahan nilai), 113 (Hotel, motel dan lain-lain), dan 114 (penyedia) dari Internal

Revenue Code Nasional (NIRC), sebagaimana telah diubah, lebih dari peningkatan

penerimaan untuk tahun berikutnya akan dibagi oleh RAG dan unit pemerintah

daerah (LGU) dalam wilayah otonomi sebagai berikut:

(1) Dua puluh persen (20%) akan bertambah ke kota atau kota di mana pajak tersebut

dikumpulkan; dan

(2) Delapan puluh persen (80%) akan bertambah untuk RAG tersebut.

Dalam semua kasus, RAG harus mengirimkan ke LGU saham masing-masing dalam

waktu enam puluh (60) hari dari akhir setiap kuartal tahun berjalan.

Asalkan, bagaimanapun, bahwa provinsi, kota, kota dan barangay dalam wilayah

otonomi akan terus menerima saham masing-masing dalam Pendapatan Penjatahan

internal (IRA), sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dari Kode Pemerintah Daerah

tahun 1991.

Akhirnya, bahwa lima tahun (5) periode disini tersebut di atas dapat diperpanjang atas

kesepakatan bersama dari Pemerintah Nasional dan Daerah Otonom.

E. Syari'ah dan Hukum

152. Daerah Majelis Legislatif daerah otonomi harus menetapkan syari'ah Pengadilan

sesuai dengan hukum yang ada.

F. Klausa Totalitas

153. Perjanjian Perdamaian ini merupakan implementasi penuh Kesepakatan Tripoli

tahun 1976, mewujudkan dan merupakan totalitas semua perjanjian, perjanjian dan

pemahaman antara GRP dan MNLF menghormati semua materi yang terkandung di

sini. Perjanjian ini menggantikan dan memodifikasi semua perjanjian, kesepakatan,

102

perjanjian, dokumen dan komunikasi yg tidak disebut atau terwujud dalam Perjanjian

ini atau syarat dan kondisi yang dinyatakan tidak konsisten dengan ini. Konflik dalam

interpretasi Perjanjian ini akan diselesaikan dalam pembahasan Konstitusi Filipina

dan hukum yang ada.

G. Pasal Efektivitas

154. Perjanjian ini mulai berlaku segera setelah penandatanganan perjanjian para

pihak yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain di sini.

Done in the City of Manila on the 2nd day of September 1996. For the GRP:

H.E. Ambassador Manuel T. Yan Chairman of the GRP Panel

For the MNLF:

H.E. Professor Nur Misuari Chairman of the MNLF Panel

With the participation of the OIC Ministerial Committee of the Six and the Secretary-

General of the OIC

H.E. Mr.Ali AlatasMinister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia/Chairman

of the OIC Ministerial Committee of the Six

H.E. Dr. Hamid Al-Gabid Secretary-General of the OIC

DINAMIKA POLITIK ISLAM ASIA TENGGARA: PERAN …

Documents