BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Gambaran Umum Daerah Penelitian a. Letak Geografis dan Kondisi Iklim Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menempati sepanjang pesisir barat sumatera bagian tengah. Provinsi ini terletak pada garis 0 0 54’ Lintang Utara sampai dengan 3 0 30’ Lintang Selatan, serta 98 0 36’ – 101 0 53’ Bujur Timur dengan luas wilayah 42.297,30 Km 2 atau 4.229.730 Ha. Luas tersebut setara dengan 2,17 persen dari luas Republik Indonesia. Dari luas tersebut, lebih dari 45,17 persen merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung . Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan dengan Samudera Hindia sepanjang 2.420.357 km dengan luas perairan laut 186.580 km².
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian
a. Letak Geografis dan Kondisi Iklim Provinsi Sumatera Barat
Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menempati sepanjang pesisir barat sumatera
bagian tengah. Provinsi ini terletak pada garis 00 54’ Lintang Utara sampai dengan 30 30’ Lintang Selatan, serta 980 36’ –
1010 53’ Bujur Timur dengan luas wilayah 42.297,30 Km2 atau 4.229.730 Ha. Luas tersebut setara dengan 2,17 persen dari
luas Republik Indonesia. Dari luas tersebut, lebih dari 45,17 persen merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan
lindung. Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan dengan Samudera Hindia sepanjang 2.420.357 km dengan luas
perairan laut 186.580 km².
Secara administrasi, Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia arah Barat, Provinsi
Riau arah Timur, provinsi Jambi arah Selatan, dan provinsi Sumatera Utara arah Utara. Secara wilayah, Provinsi Sumatera
Barat terdiri dari 19 kabupaten/kota dengan rincian 12 kabupaten dan 7 kota, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai,
Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman,
Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman,
Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kota
Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota
Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Dari ke-19 kabupaten/kota tersebut, terdapat
beberapa kabupaten yang melakukan pemekaran wilayah. Diantaranya Kabupaten
Kepulauan Mentawai (1999) dan Kota Pariaman (2002) yang sama-sama melakukan
pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian di tahun 2003, pemekaran
dilakukan oleh 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Pasaman Barat dari Kabupaten
Pasaman, Kabupaten Solok Selatan dari Kabupaten Solok, dan Kabupaten
Dharmasraya dari Kabupaten Sijunjung.
Rincian luas wilayah dan ibukota dari masing-masing kabupaten/kota di
Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 4 berikut.
Tabel 4Ibu Kota dan Luas kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
No Kabupaten/Kota Ibu Kota Luas/Ha1 Kabupaten Kep. Mentawai Tuapeja 601.1352 Kabupaten Pesisir Selatan Painan 579.4953 Kabupaten Solok Arosuka 373.8004 Kabupaten Sijunjung Muara 313.0805 Kabupaten Tanah Datar Batu Sangkar 133.6006 Kabupaten Padang Pariaman Pariaman 132.8797 Kabupaten Agam Lubuk Basung 223.2308 Kabupaten 50 kota Payakumbuh 335.4309 Kabupaten Pasaman Lubuksikaping 444.76310 Kabupaten Solok Selatan Teminabuan 334.62011 Kabupaten Dharmasraya Sungai Dareh 296.11312 Kabupaten Pasaman Barat Simpang Empat 338.77713 Kota Padang Padang 69.49614 Kota Solok Solok 5.76415 Kota Sawahlunto Sawahlunto 27.345
16 Kota Padang Panjang Padang Panjang 2.30017 Kota Bukittinggi Bukittinggi 2.52418 Kota Payakumbuh Payakumbuh 8.03419 Kota Pariaman Pariaman 7.336Provinsi Sumatera Barat Padang 4.229.730Sumber: Provinsi Sumatera Barat dalam Angka, BPS Provinsi Sumatera Barat.
Jika dibandingkan luas dari 19 kabupaten/kota seperti yang terlihat pada tabel 4, Kabupaten Kepulauan Mentawai
memiliki wilayah terluas, yaitu 601.135 Ha atau sekitar 14,21 persen dari luas provinsi Sumatera Barat. Sedangkan kota
Padang Panjang memiliki luas terkecil yaitu 2.300 Ha, yang hanya menduduki 0.05 persen dari keseluruhan luas Provinsi
sumatera Barat.
Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Sumatera Barat tepat dilalui oleh garis khatulistiwa di Kecamatan Bonjol
Kabupaten Pasaman. Karena itu, Sumatera Barat secara umum mempunyai iklim tropis dengan suhu udara yang cukup
tinggi, yaitu antara 22,6° C sampai 31,5° C dan rata-rata kelembaban yang tinggi yaitu 86,67 persen dengan tekanan udara
rata-rata berkisar 994,69 mb. Pengaruh letak ini pula, mengakibatkan ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera
Barat sangat bervariasi. Sebagian besar daerahnya berada pada daratan tinggi, kecuali Kabupaten Pesisir Selatan,
Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang.
b. Penduduk
Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tercatat sebanyak
4,85 juta jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 114,59 jiwa per km². Jumlah penduduk terbanyak terdapat di
Kota Padang, yaitu sebanyak 833.562 jiwa yang menduduki 17,20 persen dari total penduduk di Provinsi Sumatera Barat,
dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.199 jiwa per km2. Kepadatan
penduduk tertinggi terdapat di Kota Bukittinggi yaitu 4.410 jiwa per km2. Sedangkan
kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan wilayah yang paling jarang penduduknya
dengan kepadatan yang hanya 13 jiwa per km2. Rincian jumlah penduduk, luas
daerah dan kepadatan penduduk masing-masing kabupaten/kota yang terdapat di
Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 5 berikut.
Tabel 5Jumlah Penduduk, Luas Daerah, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010
No Kabupaten/KotaJumlah
Penduduk (orang)
Luas Daerah (Km2)
Kepadatan Penduduk (per Km2)
1 Kabupaten Kep. Mentawai 76.173 6.011,35 12,672 Kabupaten Pesisir Selatan 429.246 5.794,95 74,073 Kabupaten Solok 348.566 3.738,00 93,254 Kabupaten Sijunjung 201.823 3.130,80 64,465 Kabupaten Tanah Datar 338.494 1.336,00 253,366 Kabupaten Padang Pariaman 391.056 1.328,79 294,297 Kabupaten Agam 454.853 2.232,30 203,768 Kabupaten 50 kota 348.555 3.354,30 103,919 Kabupaten Pasaman 253.299 4.447,63 56,9510 Kabupaten Solok Selatan 144.281 3.346,20 43,1211 Kabupaten Dharmasraya 191.422 2.961,13 64,6412 Kabupaten Pasaman Barat 365.129 3.387,77 107,7813 Kota Padang 833.562 694,96 1.199,4414 Kota Solok 59.396 57,64 1.030,4615 Kota Sawahlunto 56.866 273,45 207,9616 Kota Padang Panjang 47.008 23,00 2.043,8317 Kota Bukittinggi 111.312 25,24 4.410,1418 Kota Payakumbuh 116.825 80,43 1.452,5119 Kota Pariaman 79.043 73,36 1.077,47
Sumatera Barat 4.846.909 42.297,30 114,59Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, BPS Provinsi Sumatera Barat (data
diolah tahun 2013).
Dari 4,85 juta jiwa penduduk yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari beberapa suku bangsa, yang
sebagian besarnya beretnis Minangkabau yaitu 88,35 persen. Sedangkan, 11,65 persen lainnya beretnis Batak (4,42 %),
Jawa (4,15 %), Mentawai (1,28 %), lain-lain (1,8 %). Penduduk di Provinsi Sumatera Barat sebagian besar menganut
agama Islam, yaitu sebesar 97,4 persen. Sedangkan yang lainnya menganut agama selain Islam, yaitu agama Kristen (2,2
%), agama Buddha (0,26 %), dan agama Hindu (0,01 %).
c. Pendidikan
Provinsi Sumatera Barat pernah menjadi pusat pendidikan di pulau Sumatera, terutama dalam pendidikan Islam,
dengan surau sebagai basis utama tempat pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan mulai banyak bermunculan di
Provinsi Sumatera Barat sekitar tahun 1950-an, yaitu setelah adanya pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga
sekarang, telah banyak terdapat sarana dan prasarana pendidikan yang bertujuan untuk memajukan pendidikan di Provinsi
Sumatera Barat, bahkan hampir di setiap kabupaten/kota telah memiliki perguruan tinggi, dan sebagian besar berada di
kota Padang. Selain perguruan tinggi, sarana dan prasarana pendidikan juga dapat dilihat dari banyaknya penyediaan
gedung sekolah yang didirikan. Pada tahun 2010, di Provinsi Sumatera Barat sudah tercatat sebanyak 4.180 gedung
Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi
ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antarvariabel
bebas. Ada atau tidaknya masalah multikolinearitas dilihat dengan menggunakan
Variance Inflation Factor (VIF) atau tolerance (1/VIF). Regresi yang bebas
multikolinearitas memiliki VIF di sekitar satu atau tolerance mendekati satu. Jika
untuk suatu variabel bebas nilai VIF besar dari 10 dikatakan terjadinya kolinearitas
yang kuat antar variabel bebas tersebut.
Pada penelitian ini, diperoleh bahwa nilai VIF dari tiga variabel bebas yang
digunakan dalam model regresi lebih kecil dari 10, dan satu variabel bebas, yaitu
penduduk usia sekolah memiliki nilai VIF lebih besar dari 10. Sehingga dapat
disimpulkan bahwasannya terdapat masalah multikolinearitas dalam model. Nilai VIF
dari masing-masing regresi yang digunakan dalam model penelitian ini dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 14Hasil Uji Multikolinearitas dengan Menggunakan Nilai VIF
Variabel Terikat R2 TOL = 1 – R2 VIF = 1 / TOLAPK (regresi utama) 0,702986 - -Edubud 0,674898 0,325102 3,076Incomecap 0,179289 0,820711 1,218PUS 0,913923 0,086077 11,618Guru 0,877262 0,122738 8,147Data diolah tahun 2013.Hasil estimasi secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 5.Ket: APK (Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan SMP di Provinsi Sumatera
Barat, Edubud (anggaran pemerintah sektor pendidikan), Incomecap (pendapatan perkapita), PUS (penduduk usia sekolah), guru (jumlah guru).
Menurut Winarno (2009: 5.7) terdapat beberapa alternatif dalam menghadapi
masalah multikolinieritas. Salah satunya adalah membiarkan model mengandung
multikolinieritas, karena estimatornya masih dapat bersifat BLUE. Dalam penelitian
ini masalah multikolinieritas diabaikan terlebih dahulu, setelah dilakukan regresi
linear berganda dalam penelitian ini, akan dilanjutkan dengan pemilihan model
terbaik dengan metode stepwise regression. Metode stepwise regression juga
merupakan suatu metode untuk mengurangi kemungkinan adanya multikolinieritas
dari persamaan atau model yang dihasilkan
b. Analisis regresi linear berganda
Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk melihat pengaruh variabel
bebas, yaitu anggaran pemerintah sektor pendidikan (edubud), pendapatan perkapita
(incomecap), jumlah penduduk usia sekolah (PUS), dan jumlah guru (guru), terhadap
variabel terikat, yaitu APK jenjang pendidikan SMP di Provinsi Sumatera Barat.
Hasil pengujian regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut.
SD/MI, dan angka partisipasi kasar SMP/MTs dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang
salah satunya adalah rasio murid-guru. Dari rasio murid-guru dapat diketahui
bagaimana perbandingan antara jumlah murid dan guru yang tersedia di suatu daerah.
Sehingga, dari perbandingan tersebut secara tidak langsung dapat memperlihatkan
arti pentingnya jumlah guru di suatu daerah.
Variabel jumlah guru digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Henry
Sahat (2011) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi angka
partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Dari penelitiannya ditemukan bahwa jumlah guru berpengaruh positif tetapi tidak
signifikan terhadap APK pada jenjang pendidikan SMA di Kabupaten Deli Serdang.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Henry Sahat berbeda dengan hasil pada
penelitian ini.
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, di peroleh
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara jumlah guru (guru)
terhadap APK jenjang pendidikan SMP (APK). Hal ini berarti semakin banyak
jumlah guru yang tersedia untuk mengajar pada suatu daerah mengakibatkan
peningkatan terhadap tingkat pencapaian APK pada jenjang pendidikan SMP di
Provinsi Sumatera Barat, dengan asumsi cateris paribus. Perbedaan hasil penelitian
sebelumnya dengan hasil yang diperoleh pada penelitian ini, diduga disebabkan oleh
kondisi pemerataan guru pada masing-masing daerah penelitian.
Adanya pengaruh positif yang disebabkan oleh jumlah guru terhadap APK
jenjang pendidikan SMP di Provinsi Sumatera Barat, mengimplikasikan kebijakan
yang ditetapkan pemerintah untuk memperhatikan jumlah guru yang tersedia untuk
mengajar di sekolah. Pemerataan jumlah guru bagi setiap daerah-daerah juga harus
dilakukan, sehingga tidak hanya untuk daerah perkotaan, daerah terpencilpun juga
harus memiliki jumlah guru yang mencukupi untuk mengajar. Tidak hanya kuantitas
dan pemerataan, upaya peningkatan kualitas guru juga harus dilakukan, sehingga
guru yang tersedia untuk mengajar adalah guru yang berkompeten. Dengan demikian,
diharapkan bisa meningkatkan kemauan penduduk untuk meningkatkan partisipasi
terhadap pendidikan.
3. Pengaruh Anggaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Jumlah Guru Secara Bersama-sama terhadap APK Jenjang Pendidikan SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan teori-teori yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya,
terlihat bahwa faktor anggaran pemerintah sektor pendidikan dan jumlah guru
berpengaruh positif terhadap pencapaian tingkat partisipasi pendidikan di suatu
daerah. Hal ini, juga ditemukan dalam penelitian ini. Melalui uji F, diperoleh bahwa
anggaran pemerintah sektor pendidikan dan jumlah guru secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap APK jenjang pendidikan SMP di Provinsi Sumatera
Barat. Hal ini menunjukan bahwa kedua variabel tersebut berperan penting dalam
pencapaian APK jenjang pendidikan SMP di Provinsi Sumatera Barat.
Dari nilai koefisien determinasi, di ketahui bahwa anggaran pemerintah sektor
pendidikan dan jumlah guru secara bersama-sama mampu mempengaruhi APK
jenjang pendidikan SMP kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sebesar 13,53
persen. Sedangkan, sisanya disumbangkan oleh variabel lain di luar model yang
digunakan dalam penelitian. Variabel-variabel yang juga dapat mempengaruhi APK
jenjang pendidikan SMP yang tidak digunakan dalam model ini, diduga diantaranya
seperti jumlah sekolah, populasi penduduk, dan kondisi sosial budaya.