ALSA LEGAL REVIEW COMPETITION TEMA : “ DILEMA ANGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH : ANTARA PEMBANGUNAN DAN TUDUHAN KORUPSI ” ISAKH BENYAMIN MANUBULU NIM : 1516051189 KATA PENGANTAR Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas bimbingan dan rahmatNya, saya diberikan kemudahan serta dimampukan untuk menyelesaikan Legal Review dalam memulai sampai merampung penulisan makalah bertema “Dilema Anggaran Pemerintah Daerah : Antara Pembangunan dan Tuduhan Korupsi” dengan tepat waktu. Saya ingin berterimakasih pula kepada pihak – pihak yang ikut berperan aktif sebagai informan dan narasumber yang bersedia menyumbangkan pendapatnya dalam penyusunan Legal Review ini. Legal Review ini dibuat dalam bentuk sebuah karya ilmiah sebagai partisipan dalam Legal Review Competition. Makalah ini membahas tentang hubungan transdental dari Anggaran Pemerintah daerah yang berimplikasi pada hipotesa masyarakat yakni APD untuk pembangunan atau korupsi. Saya sangat berharap penulisan Legal Review ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya. Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa penyusunan Legal Review ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Saya mohon maaf jika terdapat penulisan yang salah atau pemaknaan yang salah dalam Legal Review ini. Dikarenakan hal tersebut, maka saya membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca agar saya dapat menyempurnakan, meningkatkan serta dapat membangun penyusunan Legal Review ini dengan lebih sempurna di kemudian hari.
19
Embed
"Dilema Anggaran Pemerintah Daerah: Antara Pembangunan dan Tuduhan Korupsi"- Universitas Udayana
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ALSA LEGAL REVIEW
COMPETITION
TEMA : “DILEMA ANGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH : ANTARA
PEMBANGUNAN DAN TUDUHAN KORUPSI”
ISAKH BENYAMIN MANUBULU
NIM : 1516051189
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas
bimbingan dan rahmatNya, saya diberikan kemudahan serta dimampukan untuk
menyelesaikan Legal Review dalam memulai sampai merampung penulisan makalah
bertema “Dilema Anggaran Pemerintah Daerah : Antara Pembangunan dan Tuduhan
Korupsi” dengan tepat waktu. Saya ingin berterimakasih pula kepada pihak – pihak yang
ikut berperan aktif sebagai informan dan narasumber yang bersedia menyumbangkan
pendapatnya dalam penyusunan Legal Review ini.
Legal Review ini dibuat dalam bentuk sebuah karya ilmiah sebagai partisipan dalam Legal
Review Competition. Makalah ini membahas tentang hubungan transdental dari Anggaran
Pemerintah daerah yang berimplikasi pada hipotesa masyarakat yakni APD untuk
pembangunan atau korupsi. Saya sangat berharap penulisan Legal Review ini dapat
bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.
Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa penyusunan Legal Review ini masih sangat
jauh dari kesempurnaan. Saya mohon maaf jika terdapat penulisan yang salah atau
pemaknaan yang salah dalam Legal Review ini. Dikarenakan hal tersebut, maka saya
membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca agar saya dapat
menyempurnakan, meningkatkan serta dapat membangun penyusunan Legal Review ini
dengan lebih sempurna di kemudian hari.
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Anggaran Pemerintahan Daerah adalah total keuangan Pemerintah Daerah (Perda)
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Perda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pemerintah Daerah disusun
sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan kemampuan keuangan. Selain itu,
Anggaran Pemerintah Daerah (APD) merupakan total dari pengeluaran Perda dalam
meningkatkan infrastruktur dan pembangunan di daerahnya.
Perkembangan zaman saat ini menjadi salah satu faktor utama dari peningkatan
Anggaran Pemerintah Daerah dikarenakan tuntutan dari globalisasi yang begitu besar
yang seyogianya harus dijalankan untuk menghindari ketertinggalan. Dikarenakan
Anggaran Pemerintah Daerah yang begitu besar, maka timbulah dugaan – dugaan atau
prasangka serta tuduhan yang sedikit menyimpang mengenai anggaran pemerintah
daerah.
Tuduhan tersebut mengarah pada kasus korupsi dalam pemerintahan dan menjadikan
perwakilan dari rakyat sebagai tersangka dari kasus korupsi itu sendiri. Korupsi
menurut Kritgaard adalah merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas
– tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status
atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok
sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.
1 Data Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Bali Triwulan I 2015
mentargetkan bahwa Anggaran Pemerintah Bali di tahun 2015 adalah sebesar
diperkirakan sebesar Rp. 4,99 Triliun yang dialokasikan dalam 2 bagian yaitu belanja
tidak langsung yang sifatnya rutin dengan porsi 69,41% dan belanja langsung dengan
porsi 30,59%. Alokasi Anggaran Pengeluaran ini lebih besar dibandingkan dengan
Tahun 2014, hal tersebut tercermin dari rasio belanja modal terhadap total belanja
yang sebesar 10,72% atau lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang
hanya sebesar 9,73%.
1 Ringkasan rancangan anggaran Pembelanjaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Per Tahun 2015
Laporan Ringkasan APBD Provinsi Bali per tahun 2015 adalah sebesar Rp.
5.021.195.581.782,07 (± 5 Triliun) dengan rincian belanja langsusng sebesar Rp.
2 1.556.321.609.082,54 (± 1,5 Triliun) dan belanja tidak langsung sebesar Rp.
3.464.873.972.699,53 (± 3,4 Triliun). Pengeluaran Perda Prov. Bali ini sering
dipersoalkan oleh publik dan menjadi sebuah dinamika mengenai APD bagi publik
dan Perda itu sendiri. 3
Pada kenyataannya, tujuan pemerintah dalam menetapkan anggaran belanja negara
yang tinggi adalah untuk membangun daerahnya sehingga daerah tersebut tidak
dikatakan sebagai daerah yang tertinggal di bidang IPTEK dsb. Pembangunan dari
sebuah daerah tentunya sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah
berusaha untuk mewujudkan ketentraman dan kenyamanan dari masyarakat yang
berdomisili di daerahnya. Pembangunan dari suatu daerah bisa berjalan dengan
optimal jika ada rasa saling percaya dalam sebuah masyarakat dan sikap jujur dari
wakil rakyat dalam hal ini pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.
Namun di sisi lain, anggaran yang diterima pemerintah daerah terkadang disalah
gunakan dan hal ini berimplikasi pada kasus korupsi. Seperti pengertiannya, kasus
korupsi merupakan suatu aktifitas dimana seorang pejabat menyalahgunakan
jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi serta mengambil sesuatu yang
bukan menjadi haknya secara diam – diam. Kasus korupsi di era ini merupakan suatu
kasus yang baru dimata dunia nasional bahkan dunia internasional. Korupsi telah
menjadi budaya bagi masyarakat dunia.
Korupsi dilaksanakan secara individu maupun secara kolektif (bersama). Salah satu
koruptor terbesar yang pernah tercatat adalah 4H. M. Soeharto dengan urutan pertama
dari daftar 10 orang terkorup di dunia. Gelar sebagai orang terkorup nomor satu di
dunia ini diberikan kepada Soeharto karena telah melakukan penyelewengan terhadap
anggaran negara pada masa kepemimpinannya sebesar 15 – 35 Milyar.
2 Social Pshycology, persepsi orang membentuk kesan terhadap orang lain Halaman (40-78) Living Stone 2001 3 FA KERKABI TW I 2015, 27 – 05 – 2015. (ringkasan dan indeks anggaran PEMDA Bali serta Inflasi dan
Anggaran pemerintah daerah Bali di tahun 2015 naik sekitar 10,72 % dari tahun 2015. Total
Anggaran Belanja PEMDA Bali di tahun 2015 sekitar Rp. ± 5 Triliyun. Wajar tidak dana ini
dipertanyakan? Tuduhan korupsi, apakah itu wajar? Menurut saudara/i, bagaimana optimalisasi
pembangunan di daerah Bali?
Christin Sanger
SI.Teknik Informatika UNPAD
1. “ tentang peningkatan anggaran : harap diperhitungkan
juga besar nilai inflasi yang terjadi, sehingga biasanya
kalau dikatakan anggaran naik sekitar 10,72%, inflasi 5-
7% misalnya, maka peningkatan anggaran berarti hanya
sekitar 5% kan?
2. Tentang tuduhan korupsi : apakah ada tim audit realisasi
anggaran? Kalau ada yang dipertanyakan adalah apakah
kredibilitas auditor bisa dipertanggungjawabkan? Kalau
tidak ada auditor, bagaimana dengan mekanisme realisasi
annggaran pemdanya. Sepertinya agak risih kalau untuk
langsung menuduh korupsi tanpa pemahaman terlebih
dahulu
3. Untuk 9pembangunan : saya kurang tau, hanya menurut
penglihatan saya daerah yang sulit untuk berubah salah
satunya adalah kintamani, kurang pasti ini masuk kab.
Bangli kalau ngga salah”
Alexander Djari
Universitas Kingdom Ministry
1. Saya percaya pemerintah Bali telah melakukan sebaik
mungkin dan semaksimal mungkin dalam tugasnya.
Pengeluaran yang besar, mungkin dikarenakan faktor
gloBalisasi di bidang perindustrian dan ekonomi juga.
Kita sebaiknya berhenti untuk menuduh tetapi
menganalisa terlebih dahulu, tidak sepantasnya kita
menuduh bahwa pemerintah sebagai agen korupsi.
Setidaknya kita tahu rincian pengeluarannya sebelum
berbicara.
2. Pembangunan sudah optimal menurut saya. Saya benar-
benar menikmati kehidupan di Bali
Deni Saingu Da Tamerang
Mahasiswa Kedokteran UNUD
1. Anggaran yang besar yaaa itu patut dipertanyakan
2. Kalau dilihat secara umum sih banyak yah, Korupsi!
Karena banyak sekali pembangunan yang tidak maksimal
dan efektif!. Saya rasa pemerintah Bali kurang efektif
dalam menjalankan tugasnya . kita banyak melihat
infrastruktur dimana- man yang membutuhkan perubahan,
tetapi selama ini gak pernah berubah. Tetep- tetep aja.
Lagipula banyak kasus korupsi saat ini jadi menurut saya
wajar kalau tuduhan korupsi itu dilemparkan kepada
pemerintah.
3. Pembangunan di daerah Bali menurut saya sudah baik,
sangat baik, tapi perlu intuk ditingkatkan lagi, dan
tentunya ada tempat yang masih butuh perbaikan.
Niur Sitorus
Wirausaha
1. Tuduhan korupsi ya wajar karena kita mengalami sendiri,
sering disiarkan di TV Bali dan anggaran yang besar itu
ngga prnah ada laporan yang jelas.
2. Pembangunan dan semua kebijakan Bali saya setujui dan
pendapat saya itu sudah berjalan dengan baik namun ada
agen- agen yang terkadang membuat gagal akan rencana
pemerintah Bali. Pemerintah sendiri berusaha untuk
menekan korupsi tapi korupsi malah makin menjadi- jadi.
Contoh kecilnya waktu saya kecelakaan dan saya ngurus
BAP ke Kepolisian, Dia nganterin saya lalu terang-
terangan minta duit, emang saya ngga ngasih tapi itu tetap
aja masuk kategori korupsi. Organ- organ pemerintahan
aja ngga mau naatin kebijakan pemerintah salah satunya
adalah menekan korupsi tapi malah nuntut kita naatin
mereka, anek kan
3. Pembangunan di daerah Bali sudah optimal. Tempat-
tempat bersejarah dan semuanya telah dirawat dengan
baik, pemerintah Bali sangat menjaga kenyamanan dari
penduduknya
A.A. Gede Agung Indra
Mhs. FH UNUD
1. Tuduhan korupsi menurutku ngga pantas, soalnya
anggaran yang besar itu udah ada realisasinya buat kita
semua
2. Pembangunan di daerah Bali yang membutuhkan
anggaran yang besar itu wajar karena Bali itu merupakan
tujuan wisata nasional dan internasional, kedua karena
Bali sering mendapat kunjungan tamu negara, ketiga
karena Bali sering menjadi tempat pertemuan bertaraf
nasional dan internasional. Dikarenakan alasan – alasan
itu, maka wajar aja kalau Bali memerlukan biaya yang
besar untuk perawatan – perawatan obyek- obyek
peninggalan sejarah dan purbakala yang merupakan obyek
pariwisata.
3. Pembangunan di daerah Bali belum optimal karena masih
banyak saranan dan prasarana yang belum
terwujud/terealisasi, kedua masih banyak penduduk
miskin yang tersebar merata di setiap kabupaten dan kota
di provinsi Bali, ketiga persaingan menghadapi MEA
memerlukan tenaga- tenaga yang terdidik dan terlatih
sehingga penduduk masyarakat Bali tidak menjadi budak
di negerinya sendiri
Alberto Rischi Putra Bana
Mhs. FH UNUD
1. Saya menanggapi biaya yang besar dari pemerintah Bali
melalui pembangunan yang saya lihat. Sebagai pendatang
saya merasa tidak ada kekurangan dalam pembangunan ini
artinya biaya yang besar tersebut benar- benar
dipergunakan sebaik mungkin dan menutup peluang akan
tuduhan korupsi.
2. Dilihat dan dibandingkan dengan tempat saya, Bali jauh
lebih maju dan mungkin karena saya berasal dari kota
yang kecil makanya saya berpendapat tidak ada
kekurangan dalam pembangunan di pemerintah Bali. Saya
mendukung semua pembangunan di daerah Bali tapi ada
satu kekurangan yaitu kebijakan PEMDA Bali dalam
mengatasi masalah kemacetan, soalnya Bali sangat macet
NADYA KARUNIA
Mhs. FH UNUD
1. Anggaran Pemda yang besar itu wajar karena
pembangunan infrastruktur tidak sedikit serta kenaikan
harga akibat perkembangan zaman yang menguatkan
alasan ini
2. Tuduhan korupsi tidak sewajarnya diberikan kepada
pemerintah Bali. Kita butuh bukti jika berbicara, karena
kalau tidak ada bukti ujung – ujungnya bisa menjadi
tuduhan berbalas atau dasar pencemaran nama baik
3. Pembangunannya sejauh ini menurut saya sudah cukup
baik namun perlu ditingkatkan lagi
PITER EDWARD LAURE
Mhs. FH WARMADEWA
1. Yang menjadi pertanyaan dikemanakan uang sebanyak itu,
Bali terdiri dari banyak kabupaten namun pembangunan
yang belum merata. Menurut saya, isu korupsi ini wajar
aja.sebenarnya kita tidak seharusnya menuduh namun
mencurigai terlebih dahulu
2. Saya kurang setuju jika pemerintah dituduh korupsi,
patutnya kita mencurigai terlebih dahulu dan tidak boleh
dituduh soalnya kedua hal ini memiliki konteks yang beda
3. Pembangunan di daerah Bali dalam hal infrastruktur
belum optimal. Menurut saya tempatnya di karangasem.
Saya pernah mengikuti kegiatan bakti sosial di
karangasem dan pembangunannya benar- benar belum
memuaskan.
Nadya Devi Maharani
Mhs. FH UNUD
1. Menurut saya penilaian korupsi di pemerintahan Bali ini
tidak wajar, saya kurang setuju dengan tuduhan korupsi
kepada pemerintah tersebut. Tapi kalau ditanya
kemungkinan korupsi di pemerintah Bali, pasti ada. Itu
bisa kita lihat dri tingkat kenaikan anggaran
pendapatannya selain itu dilihat dari jumlah kekayaan
gubernur Bali yang tiba – tiba saja banyak melouncing
satu usaha dan usahany tersebut bukanlah usaha biasa
yang memerlukan biaya yang sedikit., tapi usahanya
melebihi anggaran yang kita miliki. Kalau menurutku
bukan satu tuduhan melainkan satu praduga sementara ada
sesuatu yang tidak beres, ada kejanggalan karena untuk
meniti usaha seperti itu untuk gaji seorang gubernur
tentunya tidaklah cukup
2. Menurut saya kenaikan anggaran cukup besar tetapi
pembangunan belum merata. Kalau pembangunan sudah
merata, mengapa masih ada anak jalanan? Mengapa masih
ada warga yang tinggal di wilayah kumuh?
KELOMPOK MASYARAKAT 1. Peningkatan anggaran PEMDA Bali menurut kami itu
wajar
2. Tuduhan korupsi menurut saya ngga pantas buat
pemerintahan Bali, pembangunan di daerah Bali sudah
baik, wujud nyatanya dapat kita lihat dengan peningkatan
infrastruktur di Bali
3. Pembangunannya kurang bagus, menurut saya
pembangunannya ngga seimbang, di Bali bagian selatan
terus dibangun dan dibagian utara kurang diperhatikan
Dari hasil wawancara dengan masyakat diatas, dapat kita simpulkan keterpihakan
masyarakat yakni kepada pemerintah. Masyarakat yang berdomisili di Bali baik masyarakat
asli atau masyarakat pendatang pada kenyataannya sangat mendukung program pemerintah.
Faktanya 6 dari 10 komentator yang salah satunya adalah kelompok masyarakat menjadi
pendukung bagi program pemerintah (pro pemerintah). Mereka berpendapat bahwa anggaran
pemerintah daerah yang besar merupakan hal yang wajar dikarenakan adanya pembangunan
serta observasi tempat – tempat bersejarah. Selain itu masyarakat juga memperhitungkan
tingkat inflasi yang terjadi. Berbeda halnya dengan pendapat beberapa orang yang
mengatakan bahwa pemerintah melakukan korupsi.
Jika diselidiki lebih dalam lagi, maka kita akan menemukan kasus – kasus korupsi yang
sampai saat ini belum diselesaikan. Hal ini yang menjadi titik tolak bagi sebagian masyarakat
untuk menilai efektivitasnya proses pemerintahan di daerah Bali. Sejauh ini, sebagian
masyarakat mengatakan bahwa tidaklah pantas bagi kita masyarakat atau penduduk Bali
untuk memberikan tuduhan korupsi kepada pemerintah Bali, sewajarnya kita memberikan
suatu praduga dengan mempertanyakan anggaran tersebut.
Stabilitas dan optimalisasi pembangunan di daerah Bali, apakah sudah sesuai dengan
anggaran pemerintah yang besar? Jawabannya adalah ya. Pembangunan di Bali yang besar
tentunya membutuhkan biaya yang sedikit namun masyarakat kurang setuju jika stabilitas
dan optimalisasi sudah berjalan dengan baik. Menurut masyarakat, stabilitas dan optimalisasi
pembangunan sudah berjalan namun belum efisien dan merata. Masih ada daerah yang
pembangunannya sangat minim dikarenakan pemerintah membangun namun secara terpusat,
hal ini berimplikasi pada ketertinggalan beberapa daerah dalam bidang sarana dan prasarana
serta infrastruktur dalam pemerintahan. *Jawaban dari pertanyaan ini adalah merupakan
rangkuman dari pendapat masyarakat.
C. PERTANGGUNGJAWABAN ATAS DILEMA ANGGARAN PUBLIK
10Anggaran yang besar tentunya membutuhkan tanggung jawab yang besar pula. Di era
globalisasi saat ini, pemerintah profinsi Bali terus berupaya untuk membangun dan
mengejar ketertinggalan. Salah satu faktor yang menjadi alasan mengapa pemerintah
mengkhususkan anggaran yang besar ini untuk biaya pembangunan daerah karena ingin
mempertahankan eksistensi kepariwisataan Bali di mata Nasional maupun Internasional.
Kita tahu bahwa Bali adalah daerah yang dianugrahkan beribu kekayaan alam, keindahan
dan keelokan serta panorama yang tidak biasa. Sampai tahun 2015, pulau Bali telah
sukses untuk menjadi pelopor pariwisata di tingkat nasional sampai internasional dengan
memamerkan berbagai busana serta kesenian tari, melukis, pahatan yang bersifat natural.
Untuk terus meningkatkan eksistensinya maka ada harga yang harus dibayar. Pemerintah
Bali terus membangun dan membangun , hal tersebut membutuhkan biaya yang cukup
besar. Karena biaya yang besar tersebut maka masyarakat mulai mempertanyakan dan
memberikan tuduhan korupsi kepada pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat menuntut
pertanggung jawaban dari pemerintah Bali atas peningkatan aggaran yang terjadi.
Salah satu kegiatan yang tidak boleh dilupakan dalam proses pengelolaan keuangan
daerah adalah pertanggungjawaban (pengelolaan keuangan daerah meliputi :
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
10 Informasi Pengambilan Keputusan, Sondang P. Siagian, PhD
Hukum pemerintahan Daerah, Prof.Juanda
pengawasan keuangan daerah). Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam peraturan
mentri dalam negeri nomor 13 tahun 2013 tentang kekuasann pengelolaan keuangan
daerah, asas umum dan struktur APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan
APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, Pelaksanaan APBD, perubahan APBD,
pengelolaan kas, Penatausahaan keuangan daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD, pembinaan dan pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.
Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efektif dan efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan untuk masyarakat.
Sejalan dengan 11UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang perda dan UU Nomor 17 Tahun
2003 tentang keuangan negara pasal 17 – 18 yang menjelaskan bahwa penyusunan APBD
harus didasarrkan pada penetapan skala prioritas dan plafon anggaran serta PP No. 58
tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa penyusunan harus
didasarkan pada kenyamanan 12 publik dan pengelolaan keuangan dengan laporan
berjangka yang transparan, selain itu juga dituntut pertanggungjawaban atas pengelolaan
dana pemerintahan.
Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa dalam isu dilema anggaran publik
yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah pemerintah. Dalam menjalankan fungsinya
sebagai perwakilan masyarakat, pemerintah memiliki tugas yakni untuk mempertahankan
serta menjaga kepercayaan dari masyarakat. Dikaitkan dengan isu ini , maka kesimpulan
yang ditarik adalah pemerintah harus lebih bersifat transparan serta semakin memberikan
informasi yang lebih jelas dari sebelumnya guna menjaga asumsi masyarakat.
Namun masyarakat juga dapat dikatakan salah apabila transparansi yang dilakukan
pemerintah tidak ditanggapi secara benar. sebagai contoh pemerintah memposting data
keuangan per akhir desember 2015 dan harapannya adalah menutup asumsi masyarakat
mengenai korupsi dalam pemerintahan, tetapi bagaimana jika masyarakat sendiri yang
tidak merisihkan usaha pemerintah tersebut?, jika kenyataannya seperti itu maka dalam
kasus ini, masyarakatlah yang akan disalahkan.13
11 UU Pemerintahan dan Kependudukan 12 Informasi Pengambilan Keputusan, Sondang P. Siagian , PhD 13 Hukum Administrasi Daerah, Prof Drs. C. S. T. Kansil, SH, Christine S. T. Kansil S.H, MH, Drs. J. Hanny
Posumah, M.Si, Said Anake Rukinah, SH, MH. Hal 132. Isi dan Sinopsis UU No. 32 Tahun 2004
BAB III
KESIMPULAN
Pada dasarnya suatu pemerintahan yang baik dapat dijalankan secara optimal jika terjalin
suatu hubungan transparansi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki
kewajiban dilihat dari segi hubungan dengan masyarakat dalam 14Peraturan Mentri PUT
No 3/PRT/1968 Pasal 11 ayat enam (6) tentang Biro VI (social Politik, Perundang-
undangan dan Hubungan Masyarakat) yang antara lain diberi tugas : menyelenggarakan
hubungan masyarkat (Public relations), melalui segala mass- Media Auditip –
Visuil/press/penerangan/penerbitan dan soal- soal dokumentasi dan urusan studio
Hubungan masyarakat. Peraturan ini semakin menguatkan alasan bahwa pemerintah harus
lebih lagi bersikap terbuka kepada masyarakat untuk mengantisipasi timbulnya isu – isu
publik yang dapat merusak kredibilitas pemerintah. Dalam menjalankan proses
pemerintahan, pemerintah dan masyarakat harus saling menjaga dan tidak saling
menuduh.
Dilema anggaran publik dikarenakan kesenjangan informasi di masyarakat merupakan hal
yang tidak jarang lagi dalam sebuah pemerintahan. Anggaran pemerintah yang besar
bertujuan untuk proses pembangunan. Masyarakat sendiri telah melihat wujud nyatanya
namun kurang berpartisipasi dalam proses pencarian informasi yang lebih dalam.
Pembangunan di daerah Bali telah berjalan namun belum optimal dan efisien serta
merata, oleh karena itu peran serta pemerintah dalam meningkatkan serta pemerataan
pembangunan perlu ditingkatkan lagi.
Untuk mencapai sebuah pemerataan serta kestabilan dalam proses pembangunan, sangat
diperlukan keyakinan dan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Kreadibilitas
pemerintah berada di tangan rakyat dan optimalisasi perkembangan suatu daerah berada
pada tangan pemerintah. Dua golongan ini harus saling mendukung agar semakin
menyempurnakan untuk membangun pulau Bali yang lebih baik dari sekarang.
14 The Liang Gie , Public Works engineering and Government Administration A Collection of Ideas, Page 73
Peraturan Mentri PU No. 3/PROTAP/1967
SARAN
15Transparansi sangat dibutuhkan dalam proses pemerintahan, saya tidak menyimpulkan
bahwa pemerintah Bali tidak bersifat transparansi terhadap rakyat, proses transparansi
oleh pemerintah telah berjalan dengan baik namun perlu untuk ditingkatkan lagi dan
disempurnakan lagi di hari – hari selanjutnya. Pemerintah harus memperhatikan opini
serta keluhan masyarakat mengenai korupsi . kasus korupsi perlu mendapat tindakan lebih
tegas.
Tidak lepas dari itu, masyarakatpun dituntut untuk lebih aktif dalam proses menjalankan
kebijakan publik. masyarakat harusnya memiliki keyakinan lebih kepada pemerintah
yang direalisasikan dengan menghilangkan tuduhan serta asumsi yang buruk dan
menjatuhkan kreadibilitas pemerintah. Di kemudian hari, masyarakat dan pemerintah
harus saling mendukung agar dapat tercipta suatu keseimbangan dalam proses
pemerintahan.
15 Legal Problem Solving, Reasoning , Research and Writing Fifth Edition by Maureen F. Fitzgerald.
Transparancy of publick Administration and balance of minority and majority, believe and trust, Vancoure 2010
Daftar Pustaka
Soekanto Soejono, 2012. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia.
Juanda, 2008. Hukum Pemerintahan Daerah. Bengkulu: PT. Alumni.
TaylorSheley E - Lettia Anne Peplau - David O. Sears, 2009 (cetakan ke 12). Social
Pshycology. California – Los Angeles: Person Education- Prentice Hall – Kencana.
Gie The Liang, 1977. Pekerjaan Umum Keinsinyuran dan Administrasi Pemerintahan Suatu
Kumpulan Gagasan. Yogyakarta: Karya Kencana.
Siagian P. Sondang, 1973. Sistem Informasi Untuk pengambilan Keputusan. Jakarta: PT.
Gunung Agung.
Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta.
UU Pemerintahan dan Kependudukan, Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Daerah dan Permendagri No. 51 Tahun 2010 tentang Pedoman pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015.
Kansil – Christine - Hanny Posumah - Said Aneke Rukiah, 2009. Hukum Administrasi
Daerah. Jakarta: Jala Permata Aksara.
Syafie Inu Kencana, 2013. Ilmu Pemerintahan. Semarang: Bumi Aksara.
Fitzgerald - Mauren F, 2010. Legal Problem Solving Reasoning, Research and Writing.