(PHB/HUKBIS/FEUI/ZS)
(PHB/HUKBIS/FEUI/ZS)
BAB IPENGANTAR ILMU HUKUM (PIH)1. Pengertian Ilmu Hukum
Pengetahuan tentang hukum dan yang terkait
2. Pengertian Masyarakat Kelompok manusia yang mematuhi aturan
hidup yang sama
3. Pengertian Budaya (Kultur) keseluruhan system nilai yang
terstandarisasi dalam masyarakat
4. Aturan Hidup (Norma/kaidah) aturan dalam kehidupan
masyarakat
5. Norma Etika dan Norma Hukum
6. Norma Etika
Norma Agama
Norma Kesusilaan
Norma kesopanan
7. Isi (Muatan) Norma
Perintah
Larangan
8. Pengertian sanksi (Ancaman Hukuman)
9. Efektifitas Norma Hukum
Aturan hidup yang sanksinya dapat dipakskan (mempunyai kekuatan
hukum)
10. Pembentukan Hukum
Komponen Hukum (Lawrence Friedman)
Struktur (Input)
Kultur (Proses)
Substansi (Output)
11. Berlakunya Hukum
Tergantung kesadaran hokum masyarakat yang bersangkutan.
Sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang
bersangkutan.
12. Tujuan Hukum Memelihara ketertiban masyarakat.
Menjaga kelangsungan hidup masayarakat.
Melindungi kepentingan masyarakat.
13. Beberapa Prinsip Hukum Umum Hak Asasi Manusia (HAM) berlaku
universal.
Semua orang sama dihadapan hokum
Tiada suatu hukuman dapat mengakibatkan kematian perdata
Keadilan bagi setiap orang
Orang tidak dapat dihukum kalau terbukti tidak bersalah
Siapa yang menimbulkan kerugian harus membayar ganti rugi
14. Sumber-sumber Hukum
Undang-undang
Hukum (kebiasaan)
Traktat (perjanjian)
Jurisprudensi
Doktrin (ajaran ahli hokum terkemuka)
15. Penfasiran Hukum
Penafsiran resmi
Penfsiran Gramatikal
Penafsiran contrario
Dll
16. Pengertian Peristiwa Hukum
a. Perbuatan Subyek Hukum
Perbuatan hukum
1. Bersegi Satu
2. Bersegi Dua
Bukan perbuatan hukum
1. Perbuatan sukarela
2. Perbuatan melawan hokum
b. Bukan Perbuatan Subyek Hukum
Kelahiran
Kematian
Kadaluwarsa (lewat waktu)
17. Pengertian Hubungan Hukum dan Akibat Hukum
18. Contoh-contoh Hubungan Hukum
Hubungan perkawinan
Hubungan orangtua dengan anak (kekuasaan orangtua)
Hubungan perwalian
Hubungan pengempunan
Hubungan kebendaan
Hubungan perikatan (perjanjian)
19. Masalah Hukum
Keadilan versus kepastian hokum
Konsep keadilan (Aristoteles)
a. Keadilan Distributif
b. Keadilan Komulatif
20. Pembidangan Hukum (menurut ilmu hukum)
Bentuknya
Tempat berlakunya
Waktu berlakunya
Isinya
Wujudnya
Cara menggunakan / mempertahankannya
21. Pengertian Perseroan / Perkumpulan
Perseroan/perusahaan pengumpulan modal / penyertaan yang
bertujuan mencari laba.
Perkumpulan berkumpulnya orang-orang atau kelompok orang untuk
saling tolong menolong atau bekerjasama mencapai tujuan tertentu
karena adanya kepentingan bersama.
22. Sistematika Hukum Perdata (menurut ilmu hukum)
a. Hukum Orang
Manusia dan badan hukum sebagai subyek hokum.
Kedudukan hokum subyek hukum (legal standing).
Domisili hukum.
Kecakapan hukum.
b. Hukum Keluarga
Perkawinan dan harta perkawinan
Kekuasaan orang tua
Perwalian
Pengampunan
3. Hukum Harta Kekayaan (dapat dinilai dengan uang)
Hak mutlak/hak kebendaan (berlaku terhadap setiap orang)
Hak perorangan (berlaku terhadap pihak/orang tertentu)
4. Hukum Waris
23. Pengertian Hukum Bisnis
Aturan hukum yang terkait dengan bisnis dan bidang-bidang
lainnya.
BAB IIPENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA(PHI)1. Pengertian Hukum
Positif = Tatat Hukum = Sistem Hukum = IUS Constitutum = Hukum yang
berlaku sekarang
2. Sistem Hukum (Legal System)
a. Civil Law (Souvereignity of Law)
Sistem Eropa Kontinental, Indonesia
b. Common of Law (Rule of Law)
Sistem Anglo Sakson (USA, Inggris, Kanada, Australia)
3. Sistem Hukum di Indonesia
a. Hukum Perdata/Hukum Privat/ Hukum Sipil
b. Hukum Publik
4. Hukum Publik
Hukum Pidana
Hukum Pajak
Hukum Administrasi Negara
Hukum Tatat Negara
Hukum Internasional
Hukum Acara Pidana
Dll
5. Hukum Perdata
a. Hukum Perdata Umum (BW =Kuhper)
b. Hukum Perdata Khusus
Hukum adapt
Hukum agraria
Hukum Perdata Islam
Hukum acara perdata
Hukum perjanjian
Hukum dagang
Hukum perusahaan
Hukum bisnis
Hukum ekonomi
6. Hukum Ekonomi
Hukum dagang
Hukum perusahaan
Hukum bisnis
Hukum surat berharga
Hukum Asuransi
Hukum pengangkutan
Hukum tenaga kerja / perburuhan
Hukum penanaman modal / Investasi
Hukum pasar modal
Hukum perkreditan
Hukum Perbankan
Hukum perindustrian
Hukum perlindungan konsumen
Hukum pajak
Hukum BUMN
Hukum anti monopoli
Hukum perkoperasian / UKM
Dll
7. Sifat Hukum Bisnis / Hukum Ekonomi
Interdisipliner
Multidisipliner
Transnasional
8. Hukum Perdata Umum
Tercantum dalam Kuhper / KUHS (ex BW Belanda / code civil).
Ex Corpus Iuris Civilis (Romawi) + code Napoleon + Hukum Kanonik
+ Hukum kebiasaan.
Berlaku di Indonesia sejak 1 Mei 1848 (azas konkordansi).
9. Sistimatika Hukum Perdata (Umum) dalam Kuhper, terbagi atas 4
buku:
a. Buku I (perihal orang)
Berisi hukum perorangan dan hokum kekeluargaan.
b. Buku II (perihal benda)
Berisi hukum benda
Untuk hak-hak kebendaan terkait tanah yang berlaku adalah UUPA
(UU No. 5 / 1960).
c. Buku III (perihal perikatan)
Berisi hukum harta kekayaan..
d. Buku IV (perihal pembuktian dan kadaluwarsa)
Berisi alat-alat pembuktian dan akibat hokum dari
kadaluwarsa.
Isi buku IV ini seharusnya masuk bidang hokum acara perdata
bukan hukum perdata umum.
10. Hubungan hukum perdata umum (Kuhper) dengan hukum perdata
khusus (KUHD, dll).
Lex specialis derogate lex generalis
11. Isi KUHD : 2 KITAB
a. Kitab I (Umum)
Pembukuan
Jenis perseroan / perusahaan
Surat berharga
Asuransi
Dll
b. Kitab II (Hukum Laut)
Perkapalan
Pengangkutan laut
Awak kapal
Kerugian di laut
Dll
BAB IIISUBYEK HUKUM DAN OBYEK HUKUM(Perihal Orang dan Benda)1.
Pengertian Subyek Hukum (Pelaku Hukum = Orang) pendukung hak dan
kewajiban
2. Subyek Hukum (Legal Person)
Manusia (Man= Natural person)
Badan Hukum (Legal Entity)3. Kedudukan Hukum Subyek Hukum (Legal
Standing)
Kecakapan dalam Hukum
Domisili Hukum
Status Hukum
4. Kecakapan Dalam Hukum (Manusia)
Dewasa (21 tahun)
Telah kawin
Sehat
Mempunyai kehendak bebas
5. Kecakapan dalam Hukum (Badan Hukum)
Didirikan secara sah, didaftar, diumumkan
Kekayaannya terpisah dari pemilik
Mempunyai pengurus
Pengurus bertindak mewakili badan hokum tersebut
6. Domisili Hukum (Kedudukan Resmi Subyek Hukum)
Alamat subyek hukum
Alamat Wajib Pajak
7. Teori Pembenaran Badan Hukum
Teori fiksi (Von Savigny)
Teori harta kekayaan bertujuan (A. Brinz).
Teori harta kekayaan bersama (Marcel Planiol).
Teori Organ (Otto Van Gierke).
8. Hukum Kekeluargaan
Hubungan orangtua dengan anak (kekuasaan orangtua)Hukum
perkawinan (UU No. 1/ 1974)
Perwalian anak
Pengampunan (dibawah penguasaan).
9. Pengertian Obyek Hukum (Benda)
Dapat dimiliki atau berguna bagi subyek hukum.
10. Penggolongan / Klasifikasi benda-benda
Untuk identifikasi
Pengaturan pencatatan / pendaftaran.
Memudahkan pengalihan.
Memudahkan penjaminan.
11. Macam-macam Benda
Benda bergerak (berwujud dan tidak berwujud)
Benda tidak bergerak (berwujud dan tidak berwujud)
12. Hak-hak kebendaan
Hak milik.
Hak-hak atas tanah / hak milik, hak guna bangunan, hak guna
usaha, hak pakai, Dll.
13. Cara memperoleh hak atas benda (pasal 584 Kuhper)
Pengambilan / pemilikan
Pengalihan / penyerahan/pemindahan/pendaftaran.
Warisan / wasiat.
Lewat waktu / kadaluwarsa
Perlekatan.
14. Cara pengalihan hak atas benda
Benda bergerak
Berwujud secara fisik, nyata, penyerahan kunci gudang (pasal 612
Kuhper).
Tidak berwujud akte otentik, tertulis.
a. Benda Tidak bergerak
Berwujud akte balik nama, didaftar, diumumkan (pasal 620 Kuhper
+ aturan pertanahan)
Tidak berwujud akte otentik, tertulis
15. Bezit berlaku sebagai title yang sempurna (pasal 1997 ayat
(1) Kuhper)16. Pewarisan
a. Berdasarkan undang-undang.
b. Berdasarkan wasiat (testament).
17. Pewaris, ahli waris, warisan
18. Legitieme Portie
19. Legitimaris.
BAB IVHUKUM PERJANJIAN1. Pengertian Perikatan hubungan hukum
antara 2 pihak untuk melakukan suatu prestasi
2. Dasar (terjadinya) Perikatan
a. Karena undang-undang
a. Kewajiban alimentasi (pasal 298 Kuhper)
b. Bayar ganti rugi (pasal 1365 Kuhper)
b. Karena berjanji (membuat perjanjian)
3. Pengertian Perjanjian peristiwa hukum dimana 2 orang saling
berjanji melaksanakan suatu hal
4. Persyaratan perjanjian (pasal 1320 Kuhper)a. Syarat
subyektif
Cakap dalam hukum
Sepakat (isi) halal
b. Syarat obyektif
Ada obyek perjanjian
Sebab (isi) halal
5. Pelanggaran Persyaratan Perjanjian
a. Melanggar syarat subyektif : perjanjian dapat dibatalkan
(voidable)
b. Melanggar syarat obyektif : perjanjian batal demi hussssskum
(null dan void)
6. Prestasi (pelaksanaan perjanjian/pemenuhan perikatan)
Memberikan sesuatu
Berbuat sesuatu
Tidak berbuat sesuatu
7. Tidak Terlaksananya Perjanjian
a. Karena keadaan memaksa (force majeur)
b. Karena wanprestasi
8. Wanprestasi = ingkar janji = cidera janji = tidak memenuhi
perikatan :
a. Tidak melaksanakan isi perjanjian
b. Melaksanakan tidak sebagaimana mestinya
c. Terlambat melaksanakan perjanjian
d. Melakukan yang tidak boleh dilakukan (menyimpang)
9. Solusi Wanprestasi
a. Komunikasi / peringatan
b. Somasi (teguran resmi)
c. Gugatan ke pengadilan mohon ganti rugi (biaya, rugi,
bunga)
10. Asas-asas Hukum Perjanjian
a. Konsensualitas / Konsensualisme (pasal 1320 Kuhper)
b. Kebebasan berkontrak / system terbuka dalam perjanjian (pasal
1338 (1) Kuhper) : tidak boleh melanggar ketertiban umum,
kesusilaan, ketentuan undang-undang
c. Dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 (3) Kuhper)
d. Keterikatan / komitmen (pasal 1339 Kuhper)
e. Syarat batal berlaku surut (pasal 1261 Kuhper)
f. Bersifar pribadi / berlaku diantara pihak-pihak yang
membuatnya (pasal 1315 jo pasal 1340 Kuhper)
11. Macam-macam perikatan (dalam teori)
Perikatan sipil (jual beli, sewa menyewa, dll)
Perikatan wajar (hutang judi, perjanjian dalam kepailitan,
Dll)
Perikatan pokok (hutang piutang, jual beli, Dll)
Perikatan tambahan (gadai, fidusia, hak tanggungan)
Perikatan murni / seketika (beli makanan / minuman instant di
restoran)
Perikatan sederhana (perjanjian mengecat sebagian rumah saja,
Dll)
12. Jenis-jenis Perjanjian (dalam praktek) :
Jual beli
Jual beli dengan hak membeli kembali
Jual beli perdagangan (jual beli produk antar perusahaan)
Beli sewa
Sewa menyewa
Sewa guna usaha (leasing)
Pinjam meminjam
Pinjam uang (kredit)
Kredit barang
Tukar menukar
Tukar guling (ruilslag)
Pinjam pakai
Penitipan
Kontrak rumah / bangunan
Kontrak bangun (BOT)
Kontrak kerja
Perjanjian perburuhan (KKB)
Pemberian beban
Pemberian kuasa
Pemberian hadiah
Penarikan perkara / perdamaian di pengadilan (dading)
Pertanggungan (asuransi)
Penanggungan hutang
Gadai, fidusia, hak tanggungan / hipotek
Perkawinan
Anak piutang (factoring)
Lisensi / waralaba
Perusahaan patungan (JVA)
Kontrak manajemen
Bantuan teknis / pelayanan
Kontrak karya
Perjanjian bagi hasil
13. Berakhirnya Perikatan/ Perjanjian
Pembayaran
Pembebasan hutang
Pembaharuan hutang (novasi)
Percampuran hutang
Perjumpaan hutang (kompensasi)
Pembatalan perjanjian
Musnahnya obyek perjanjian
Lewat waktu (kadaluwarsa)
14. Subrogasi
Penggantian kedudukan kreditur yang membayar hutang debitur
Perjanjiannya tetap
Karena perjanjian atas undang-undang
Debitur bias pinjam uang dulu untuk bayar hutangnya
15. Cessie
Jual beli piutng
Pengalihan hak tagih
Dengan akte pengalihan (tertulis)
16. Contoh Perjanjian Jual Beli Antar Perusahaan (Sales
Contract)
a. Pendahuluan
Wktu (hari/tanggal/bulan/tahun) dan tempat perjanjian
Identitas para pihak
Domisili para pihak
Maksud mengadakan perjanjian
Obyek perjanjian
Pernyataan kesepakatan membuat perjanjian
b. Isi perjanjian (dalam bentuk pasal-pasal) Hak dan kewajiban
pembeli
Hak dan kewajiban penjual
Persyaratan tertentu
Keterangan/data tentang obyek perjanjian
Uraian barang
Jumlah barang
Harga barang (+syarat pembayaran)
Tempat penyerahan barang
Syarat penyerahan barang + biaya-biaya
Ketentuan jika terjadi wanprestasi
Pengabaian (tidak akan menggugat) jika terjadi wanprestasi dan
keadaan memaksa (waiver), pasal 1244 + 1245 KUHPER (kalau
perlu)
Jangka waktu perjanjian
Sanksi (kalau perlu)
Lokasi perjanjian/domisili pengadilan (kalau suatu waktu terjadi
perkara)c. Penutup
Lokasi/kota/tanggal/bulan/tahun perjanjian dibuat
Tanda tangan dan nama para pihak (dibuat
sejajar/berdampingan)
Ditempel materai diantar tanda tangan para pihak (tandatangan
para pihak harus menyentuh bagian dalam materai)
Tanda tangan dan nama saksi (kalau ada) yang ditempatkan dibawah
materai
d. Perjanjian yang telah dibuat olah para pihak dapat diperkuat
kekuatan pembuktiannya dengan
pengesahan/legalisasi/pendaftaran/pencatatan oleh notaries dengan
cap/stempel dan tanda tangan notaries
e. Para pihak juga dapat mengadakan perjanjian yang dibuatkan
langsung dalam bentuk akta notaries dihadapan notaries (para pihak
tidak membuat sendiri perjanjian mereka)
BAB V
HUKUM PERSEROAN (HUKUM PERUSAHAAN)
1. Pengertian hukum perusahaan hukum yang terkait dengan
perusahaan
2. Pengertian Bentuk Usaha dan Badan Usaha
Bentuk usaha = usaha = kegiatan usaha = bidang usaha = bisnis
Pengertian ekonomi
Badan usaha = perseroan = perusahaan = penyertaan pengertian
hukum
3. Pengertian perdagangan dan pedagang terkait jual-beli, dan
lain-lain untuk mendapatkan keuntungan
4. Pengertian pekerjaan dan pekerja
Pekerja
a. Status (PNS, ABRI, POLRI)
b. Hubungan kerja (buruh, karyawan, swasta)
c. Profesi/professional
Pekerjaan lebih luas daripada perusahaan
Perusahaan lebih luas daripada perdagangan
5. Pengertian perusahaan
Menurut UU No. 3/1982 (WDP)
Unsur-unsur perusahaan
a. Badan usaha
b. Mencari laba
c. Terang-terangan
d. Terus-menerus
e. Ada pembukuan
6. Pengertian pengusaha Pengusaha menjalankan perusahaan atau
menyuruh orang lain mengelola perusahaan
Pengusaha bukan pimpinan perusahaan
Pengusaha = pelaku bisnis = pebisnis
7. Menjalankan perusahaan
Mengelola sendiri
Mengelola dengan bantuan pekerja
Dikelola orang lain (dengan kuasa)
8. Bentuk-bentuk perusahaan
a. Perusahaan perseorangan/perusahaan pribadi (sole
proprietorship)
b. Perusahaan tidak berbadan hukum (perusahaan persekutuan) =
partnership
Persekutuan/perserikatan perdata = kongsi, sindikat, asosiasi, ,
usaha bersama
Firma
CV (Commanditaire Vennotschap) = Persekutuan komanditer
c. Perusahaan berbadan hukum
Perseroan terbatas
BUMN (Persero/PT Negara dan Perum)
Bank
Koperasi
9. Perusahaan Perseorangan (Perusahaan Pribadi)
Pengertian
Tujuan
Tanggung jawab
Risiko usaha
Jangka waktu
Pendirian dan pembubaran
Contoh-contoh
10. Perusahaan Persekutuan (Kongsi, Fa, CV)
Pengertian
Pengaturan
Tujuan
Penyertaan(undertaking = inbreng)
Isi perjanjian
Pendirian dan perusahaan
Hubungan internal/eksternal
Tanggung jawab sekutu/peserta = anggota
Berakhirnya/pembubaran
Pemberesan/likuidasi
Contoh-contoh
11. Kekhususan perusahaan persekutuan
Kongsi
a. Lex Generalis (pasal 1618 KUHPER)
b. Kalau tidak diperjanjikan khusus, jika rugi tanggung sendiri,
jika untung untuk bersama (pasal 1644 KUHPER)
c. Keuntungan untuk manfaat bersama, tergantung
penyertaan/perjanjian ; tetapi kerugian boleh dibebankan pada salah
seorang sekutu saja (pasal 1635 KUHPER)
Firma
a. Firma (Fa) = nama bersama
b. Pendirian dan pembubaran harus secara formal (dengan akta
notaries, didaftar dan diumumkan) pasal 22/31 KUHD
c. Semua sekutu (anggota) menjadi pengurus (pasal 17 KUHD)
d. Solidaritas antar sekutu (tanggung jawab rentang)
CV
a. Ada 2 macam sekutu/sekutu aktif = komplementer/komplementaris
dan sekutu pasif = komnditer/komanditaris) pasal 19 KUHD
b. Semua sekutu aktif jadi pengurus
c. Sekutu pasif (komanditer) tidak boleh jadi pengurus pasal 20
KUHD
d. Sekutu pasif yang ikut-ikutan jadi pengurus atau namanya
dipakai dalam perusahaan, statusnya berubah jadi pengurus pasal 21
KUHD
e. Dalam praktek, CV dapat menjadi CV atas saham (Limited
Partnership Association) apabila permodalannya semakin besar,
komanditer jadi pemegang saham, sebagai peralihan menjadi bentuk
PT.
Bab VI
PERKUMPULAN KOPERASI(Koperasi)
1. Pengenalan/historis koperasi
Cooperative-cooperation
Vooperatieve vereenoging
Pertama kali didirikan di fochdale (Inggris) tahun 1844,
koperasi konsumsi buruh-buruh pabrik tenun
Di Jerman berkembang koperasi kredit/simpan pinjam
Di Skandanavia koperasi produksi
Perkembangan koperasi tidak sama di berbagai Negara, berbeda
pengertian + pengaturannya
Di negeri Belanda sampai akhir abad ke 19 belum ada ketegasan
tentang status + lapangan usaha koperasi
Di Indonesia pada jaman Hindia-Belanda berlaku dualism
pengaturan koperasi
s.1915/431
s.1927/91
s.1933/108
s. 1949/179
(Or. Belanda+)
(Bumi Putera)
2. Pengertian
Pasal 1 UU no. 25/1992 (UU Tentang perkoperasian) Pasal 67
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau
badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan
azas kekluargaan.
Gerakan koperasi:
Keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang
bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.
Landasan koperasi: Pancasila dan UUD 45
Azas koperasi
: Kekeluargaan
Tujuan
: Memajukan kesejahteraan anggota
Ikut membantu perekonomian nasional
3. Prinsip koperasi:
Keanggotaan bersifat sukarela + terbuka
Pengelolaan secara demokratis
Pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara proporsional
Pemberian balas jasa terbatas
Pendidikan dan kerjasama antar koperasi
4. Lapangan usaha/jenis kegiatan
Memenuhi kebutuhan masyarakat
Menjalankan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat
Kegiatan usaha simpan pinjam
5. Bentuk koperasi:
a. Koperasi primer
b. Koperasi sekunder
Koperasi primer:
Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang
Dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang
Koperasi sekunder:
Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi
Dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi
6. Keanggotaan koperasi:
WNI + koperasi
Kesamaan kepentingan ekonomi
Tidak dapat dipindah tangankan
Sebagai pemilik + pengguna jasa koperasi
Kewajiban anggota:
Memenuhi AD/ART & keputusan rapat anggota
Partisipasi dalam kegiatan usaha
Mengembangkan dan memelihara kebersamaan/kekeluargaan
Hak anggota koperasi:
Menghadiri/menyatakan pendapat/memberikan suara dalam rapat
anggota
Memilih/dipilih menjadi pengurus/pengawas
Meminta diadakan rapat anggota
Memberikan saran/pendapat kepada pengurus
Memanfaatkan koperasi
Mendapatkan keterangan/informasi tentang perkembangan
koperasi
7. Permodalan:
Modal sendiri:
Simpanan Pokok
Simpanan wajib
Koperasi/anggota lain
Dana cadangan
Perangkat organisasi:
Rapat anggota
Pengurus
Pengawas
Rapat anggota pemegang kekuasaan tertinggi
Rapat anggota menetapkan:
Anggaran dasar
Kebijaksanaan umum organisasi, manajemen, usaha
Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
Rencana kerja, rapb, pengesahan laporan keuangan
Pengesahan tanggung jawab pengurus
Pembagian shu
Penggabungan, peleburan, pembubaran.
Rapat anggota luar biasa
Diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas
keputusan pengurus
Mempunyai wewenang sama dengan wewenang rapat anggota
Pengurus:
Dipilih dari dan oleh anggota
Sebagai pemegang kuasa rapat anggota
Masa jabatan Max. 5 tahun
Syarta-syaratnya diatur dalam anggaran dasar
Kewenangan pengurus:
Mewakili koperasi
Memutuskan penerimaan/pemberhentian anggota
Melakukan tindakan untuk kepentingan/kemanfaatan koperasi
Tugas-tugas pengurus:
Mengelola koperasi + usaha
Mempersiapkan + mengajukan rencana kerja + rapb
Menyuelenggarakan rapat anggota
Mengajukan laporan keuangan + pertanggung jawaban pelaksanaan
tugas
Menyelenggarakan pembukuan keuangan + inventaris secara
tertib
Memelihara daftar buku anggota dan pengurus
Pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan
kuasa untuk mengelola usaha
Penunjukkan pengelola harus mendapat persetujuan rapat
anggota
Hubungan antar pengelola usaha dengan pengurus koperasi
merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan
Tanggung jawab pengurus:
Bersama-sama + sendiri-sendiri menanggung kerugian koperasi
(kesengajaan + kelalaian)
Kesengajaan + tuntutan pidana
Laporan tahunan disusun oleh pengurus paling lambat 1(satu)
bulan sebelum RAT (Rapat Anggota Tahunan)
Laporan tahunan berisi:
Keadaan dan usaha koperasi + hasil usaha yang dapat dicapai
Pengawas:
Dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota
Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota
Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak
ketiga
Koperasi dapat meminta jasa audit kepada kuntan public
8. Sisa hasil usaha (SHU)
Pendapatan koperasi diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi
biaya.
SHU = Pendapatan (biaya, penyusutan, pajak, dll)
9. Pembubaran koperasi:
Keputusan rapat anggota
Keputusan pemerintah
Keputusan pembubaran oleh rapat anggota diberitahukan secara
tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada:
Semua kreditor
Pemerintah
Kuasa rapat anggota:
Penyelesaian pembubaran oleh Pemberes (Likuidatur)
Tanggung jawab anggota dalam pembubaran koperasi
Sebatas simpanan pokok
Sebatas simpanan wajib
Sebata penyertaan
Pembubaran oleh pemerintah:
Tidak memenuhi syarat
Bertentangan dengan ketertiban umum/kesusilaan
Kelangsungan hidup tidak dapat lagi diharapkan pailit.
10. Lembaga gerakan koperasi:
Organisasi tunggal antar koperasi Aspirasi Disahkan oleh
pemerintah
BAB VII
HUKUM UKM
(UU No. 20/2008)
1. Latar Belakang
Sesuai TAP MPR No. XVI/MPR/RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam
rangka Demokrasi Ekonomi, UKM perlu diperdayakan sebagai bagian
internal ekonomi kerakyatan yang mempunyai kedudukan, peran dan
potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional
yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan
2. Pengertian
a. Usaha mikro yaitu usaha produktif/pribadi/perusahaan pribadi
(perorangan) dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil
penjualan tahunan (omset) paling banyak Rp. 300 juta
b. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri yang dikelola perorangan/badan usaha yang bukan anak
perusahaan/ bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau
menjadi bagian langsung/ tidak langsung dari Usaha Menengah atau
Usaha Besar dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta smpai Rp.
500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai Rp.
2,5 milyar
c. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri yang dikelola perorangan/ badan usaha yang bukan anak
perusahaan/ bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau
menjadi bagian langsung/ tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha
Besar dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai Rp. 10
miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki
hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 milyar sampai Rp. 50
milyar
3. Prinsip UKM
a. Kekeluargaan
b. Demokrasi ekonomi
c. Kebersamaan
d. Efisiensi berkeadilan
e. Berkelanjutan
f. Berwawasan lingkungan
g. Kemandirian
h. Keseimbangan kemajuan
i. Kesatuan ekonomi nasional
4. Prinsip pemberdayaan UKM
a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan
b. Perwujudan kebijakan public yang transparan, akuntabel, dan
berkeadilan
c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi
pasar sesuai kompetensinya
d. Peningkatan daya saing
e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
secara terpadu
5. Tujuan pemberdayaan UKM
a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang,
berkembang dan berkeadilan
b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UKM menjadi usaha
yang tangguh dan mandiri
c. Meningkatkan peran UKM dalam pembangunan daerah, penciptaan
lapangan kerja, pemertaan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan
pengentasan rakyat dari kemiskinan
6. Penumbuhan iklim usaha oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan:
a. Pendanaan
b. Sarana dan prasarana
c. Informasi usaha
d. Kemitraan
e. Perizinan usaha
f. Kesempatan berusaha
g. Promosi dagang
h. Dukungan kelembagaan
7. Pengembangan Usaha yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
a. Produksi dan pengolahan
b. Pemasaran
c. Sumber daya manusia
d. Desain dan teknologi
8. Pembiayaan dan penjaminan usaha Mikro dan Usaha kecil:
a. Sumber pembiayaan:
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
BUMN dari bagian laba tahunan (sebagai pinjaman, jaminan, hibah,
dll)
Usaha besar nasional asing (sebagai pinjaman, jaminan, hibah,
dll)
Pemerintah dan Dunia Usaha (hibah, bantuan luar negeri, dll yang
tidak mengikat)
Pemerintah (insentif kemudahan perizinan, keringanan tariff
sarana dan prasarana, dll)
b. Peningkatan sumber pembiayaan
Peningkatan kredit dari perbankan dan lembaga keuangan bukan
bank
Pengembangan lembaga model ventura
Pelembagaan transaksi anak piutang
Peningkatan kerjasama dengan koperasi simpan pinjam dan koperasi
jasa keuangan (konvensional dan syariah)
Dll
c. Peningkatan akses pendanaan
Memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank
Memperluas jangkauan lembaga penjaminan kredit
Memberikan kemudahan dan fasilitas persyaratan pembiayaan
Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan
Meningkatkan pengetahuan prosedur pengajuan kredit/pinjaman
Meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial
usaha
9. Pembiayaan dan penjaminan UsahaMenengah
Memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja
dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses
terhadap pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya
Mengembangkan lembaga penjamin kredit dan meningkatkan fungsi
lembaga penjamin ekspor
10. Kemitraan
Perlu dukungan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
Mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan
pengolahan, pemasaran, permodalan, SDM dan teknologi
Memberikan insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan
dengan UKM, melalui
a. Inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor
b. Penyerapan tenaga kerja
c. Penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
d. Pendidikan dan pelatihan
11. Pola pelaksanaan kemitraan
a. Inti-plasma
b. Subkontrak
c. Waralaba
d. Perdagangan umum
e. Distribusi keagenan
f. Bagi hasil
g. Kerjasama operasional
h. Usah apatungan (joint-venture)
i. Penyumberluaran(outsourcing)
j. Kesempatan pemilikan saham Usaha Besar
12. Sanksi administratif (terhadap larangan dalam hubungan
kemitraan)
a. Izin usaha dicabut
b. Denda Rp. 10 milyar (untuk usaha besar) dan Rp. 5 milyar
(untuk usaha menengah)
13. Sanksi pidana yaitu bagi setiap orang untuk menguntungkan
diri sendiri atau oranglain menyalahgunakan UKM(mengaku/mendapatkan
kemudahan) dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling
banyak Rp. 10 milyarBAB VIIIYAYASAN
(UU No.16/2001 m.b. 6/8/2002 Jo UU No. 28/2004)
1. Latar Belakang
Selama ini belum ada aturan resmi (peraturan
perundang-undangan)
Dibentuk berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat/yurispudensi
Mahkamah Agung
Sekarang ini berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud
dan tujuan
Untuk menjamin kepastian dan ketertiban
2. Pengertian Yayasan
Yayasan merupakan badan hokum dengan kekayaan yang dipisahkan
yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang social,
keagamaan dan kemanusiaan dan tidak mempunyai anggota
Maksud dan tujuan yayasan yang tercantum dalam akta
pendirian/anggaran dasar tidak dapat diubah
3. Pendiri Yayasan
Didirikan oleh satu orang atau lebih (manusia/badan hukum)
Dilakukan dengan akta notaries
Dengan pemisahan harta kekayaan dari pendiri/pemilik
Dapat didirikan berdasarkan surat wasiat
Dapat didirikan oleh orang asing/bersama dengan orang-orang
asing
Melakukan kegiatan di bidang social, keagamaan, dan
kemanusiaan
Dapat melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan
usaha/melakukan penyertaan dalam badan usaha maksimal 25% x
kekayaan yayasan
Memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan
Menteri Kehakiman dan HAM/pejabat yang ditunjuk
Wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI
Selama pengumuman belum dilakukan, Pengurus yayasan
bertanggungjawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian
yayasan
4. Kegiatan usaha dari badan usaha milik yayasan
Bidang hak asasi manusia
Kesenian
Olahraga
Perlindungan konsumen
Pendididkan
Lingkungan hidup
Kesehatan
Ilmu pengetahuan
5. Kekayaan yayasan
a. Uang dan barang
b. Kekayaan lain:
Sumbangan/bantuan tidak mengikat
Wakaf
Hibah
Hibah wasiat
Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar
yayasan/peraturan perundangan (misalnya: dividen, bunga tabungan
bank, sewa gedung, perolehan dari hasil usaha yayasan)
6. Organ yayasan
Yayasan tidak mempunyai anggota
Kepengurusan yayasan dilakukan oleh Pembina, Pengurus,
Pengawas
a. Pembina yayasan
Pendiri yayasan/bekas pemilik yayasan tidak selalu otomatis
menjadi Pembina yayasan
Tidak boleh merangkap sebagai Pengurus/Pengawas
Mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1x setahun
Melakukan evaluasi terhadap kekayaan, hak dan kewajiban
yayasan
Kewenangan Pembina Yayasan:
Pengangkatan/pemberentian Pengurus/Pengawas
Penetapan kebijakan umum
Pengesahan program kerja/anggaran tahunan
Penggabungan/pembubaran yayasan
Perubahan anggaran dasar
b. Pengurus yayasan
Tidak boleh merangkap sebagai Pembina/Pengawas
Untuk jangka waktu 5 tahun, dapat diperpanjang 1x masa
jabatan
Susunan kepengurusan (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
Mengurus kepentingan dan tujuan yayasan + mewakili yayasan
Dapat mengangkat/memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan
Tanggung jawab secara pribadi jika bertindak tidak sesuai
ketentuan anggaran dasar yang merugikan yayasan + pihak ketiga
Tanggung jawab renteng jika berbuat kesalahan/lalai yang
menyebabkan yayasan pailit (bangkrut)
Pengurus dilarang/tidak berwenang:
Mengikat yayasan sebagai penjamin hutang
Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali ijin Pembina
Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain
Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terkait dengan
yayasan, Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan yayasan, kecuali
jika membawa manfaat bagi yayasan
c. Pengawas yayasan
Tidak boleh merangkap sebagai Pembina/Pengurus
Untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1x
masa jabatan
Bertugas mengawasi dan memberikan nasehat kepada Pengurus
7. Laporan Tahunan
Peling lambat 5 bulan sejak tanggal tahun buku, Pengurus wajib
membuat laporan tahunan, berisi:
Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu
dan hasil yang telah dicapai
Laporan keuangan (posisi keuangan pada akhir periode, laporan
kegiatan, laporan arus kas, catatan laporan keuangan)
Transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban
bagi yayasan wajib dicantumkan dalam laporan tahunan
Ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas
Jika laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan,
Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab
terhadap pihak yang dirugikan
Ikhtisar laporan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman
kantor yayasan
Wajib diaudit oleh akuntan public dan ikhtisar laporan
tahunannya diumumkan dalam surat kabar harian, jika:
a. Memperoleh bantuan Negara, luar negeri, pihak lain sebesar
Rp. 500 juta/lebih
b. Mempunyai kekayaan diluar harta wakaf sebesar Rp. 20
milyar/lebih
Hasil audit disampaikan kepada Pembina dan tembusannya kepada
Menkeh dan HAM serta instansi terkait
8. Bubar/berakhirnya (yayasan) sebagai badan hukum
Jangka waktu pendirian berakhir
Tujuan telah tercapai/tidak tercapai
Berdasarkan putusan pengadilan, karena
a. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
b. Tidak mampu membayar hutang setelah dinyatakan pailit
c. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya
setelah pernyataan pailit dicabut
Likuidator/curator wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan
prosesnya dalam surat kabar harian paling lambat 5 hari sejak
penunjukan sebagai likuidator/curator
Likuidator/curator wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat
kabar harian paling lambat 30 hari sejak tanggal berakhirnya proses
likuidasi
Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan yang
mempunyai maksud dantujuan sama atau kepada Negara
9. Pemeriksaan terhadap yayasan
Organ yayasan diduga melakukan perbuatan melawan hokum atau
bertentangan dengan anggaran dasar
Organ yang diduga lalai melaksanakan tugas
Organ yang diduga melakukan perbuatan yang merugikan yayasan
atau pihak ketiga dan Negara
Berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan yang
berkepentingan/kejaksaan
Sebagai pemeriksa diangkat ahli(paling banyak 3 orang) yang
bbukan Pembina, Pengurus, Pengawas, pelaksanaaan kegiatan, karyawan
yayasan10. Penggabungan yayasan
Berdasarkan usulan Pengurus kepada Pembina
Alasan penggabungan
a. Yayasan yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan kegiatan
usaha
b. Untuk kegiatan usaha yayasan yang sejenis
c. Yayasan tidak pernah bertentangan dengan anggaran dasarnya,
ketertiban umum, kesusilaan
Dengan keputusan rapat Pembina (,)
Ada usul rencana penggabungan
Diumumkan dalam suratkabar harian dalam waktu 30 hari sejak
tanggal penggabungan
Rancangan akta penggabungan dan perubahan anggaran dasar
disampaikan kepada Menkeh dan HAM untuk mendapatkan persetujuan
11. Yayasan asing
Yayasan asing yang tidak ber-badan hukum Indonesia dapat
melakukan kegiatan jika tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan
Negara RI
12. Ketentuan pidana Untuk pengalihan kekayaan yayasan kepada
Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, pihak lain dipidana maksimum
5 tahun + wajib mengembalikannya
13. Ketentuan peralihan/penutup
Untuk penyesuaian dalam waktu 5 tahun + wajib lapor dalam waktu
1 tahun
Yayayasan yang telah ada yang sebagian kekayaannya berasal dari
bantuan/sumbangan dari luar wjib mewngumumkan ikhtisar laporan
keuangannya selama 10 tahun terkhir.
BAB IXBUMN (Badan Usaha Milik Negara)
UU No. 19/2003 (m.b. 19/6/2003)
1. Pengertian
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Negara ,elalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan
2. Tujuan/Misi
Sebagai agen pembangunan
Pendorong terciptanya koperasi
3. Maksud dan Tujuan
Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional
pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya (sebagai agen
pembangunan)
Mengejar keuntungan
Menyelenggarakan kemanfaatan umum dengan penyediaan barang dan
jasa yang bermutu dan memadai bagi masyarakat
Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat
dilaksanakan oleh swasta dan koperasi
Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat
4. Peranan
Sebagai pelaku kegiatan ekonomi/bisnis
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Menghasilkan barang dan jasa
Perintis usaha yang dikurang minati swasta
Harus professional
5. Peran strategis
Sebagai pelaksana pelayanan public
Penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar
Turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi
Sumber penerimaan Negara yang signifikan (berbagai jenis pajak,
dividen, hasil privatisasi)
6. Kegiatan usaha
Memupuk keuntungan
Melaksanakan kemanfaatan layanan umum
Harus sesuai dengan maksud dan tujuannya
Tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan
kesusilaan
7. Jenis BUMN
Persero (Perusahaan Persero) adalah BUMN berbentuk perseroan
terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya
atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara RI yang
tujuan utamanya mengejar keuntungan
Perum (Perusahaan Umum) adalah BUMN yang seluruh modalnya
dimiliki oleh penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi dan
sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan
8. Modal BUMN
Berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan
Sumber dana penyertaan Negara
APBN
Kapitalisasi cadangan
Sumber lainnya (keuntungan revaluasi asset, dll)
9. Organ BUMN
a. Persero RUPS, Direksi, (Dewan) Komisaris
b. Perum Menteri (BUMN), Direksi, Dewan pengawas
10. Organ Pembantu
a. SPI (Satuan Pengawasan Interen) adalah aparat pengawas
interen perusahaan
b. Komite audit adalah aparat pembantu (Dewan) komisaris/Dewan
Pengurus BUMN yang mengawasi/menilai hasil audit internal dan
eksternal serta system pengendalian manajemen
c. Komite Remunerasi adalah aparat pembantu pemilik perusahaan
dam bidang pengaturan/pengawasan imbalan dan balas jasa Direksi dan
para manajer berdasarkan kinerja
d. Komite Nominasi adalah aparat pembantu perusahaan yang
bertugas mengawasi dan menilai efektivitas (Dewan) Komisaris/ Dewan
Pengurus BUMN dan memberikan rekomendasi pengangkatan/pemberhentian
mereka
11. Optimalisasi peran BUMN
Menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme
Pengurusan dan pengawasan BUMN harus berdasarkan prinsip-prinsip
tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)
Peningkatan efisiensi dan produktivitas (melalui restrukrisasi
dan privatisasi)
*Restrukturisasi = penataan + penyehatan
*Privatisasi = pembenahan + penjualan
*Restrukturisasi berkaitan dengan kepentingan umum
*Privatisasi Tidak berkaitan dengan kepentingan umum tetapi
kompetitif
12. Restrukturisasi BUMN
a. Maksud dan tujuan
Untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien,
transparan dan professional berdasarkan asas biaya dan manfaat
Tujuannya
Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan
Memberikan manfaat berupa dividend an pajak kepadaNegara
Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif
kepada konsumen
Memudahkan pelaksanaan privatisasi
b. Ruang lingkup restrukturisasi
Restrukturisasi sektoral yang pelaksanaanya disesuaikan dengan
kebijakan sector dan/atau ketentuan perundang-undangan
Restrukturisasi perusahaan/koperasi yang meliputi:
1. Peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di
sector-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun
monopoli alamiah
2. Penataan hubungan fungsional anatar Pemerintah selaku
regulator dan BUMN selaku badan usaha (operator), terermasuk
didalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang
baik dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan public
3. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisai,
manajemen, operasional, system dan prosedur
13. Privatisasi BUMN
a. Maksud dan Tujuan
Memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero
Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan
Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang
baik/kuat
Menciptakan struktur industry yang sehat dan kompetitif
Menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi
global
Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar
Tujuannya:
a. Untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan
b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham
Persero
b. Prinsip-prinsip privatisasi
Transparansi
Kemandirian
Akuntabilitas
Pertanggungjawaban
Kewajaran
c. Kriteria/privatisasi
Industri/sector usahanya kompetitif
Industri/sector usaha yang unsure teknologinya cepat berubah
d. Yang tidak dapat diprivatisasi
Persero yangbidang usahanya berdasarkan peraturan perundangan
hanya boleh dikelola oleh BUMN
Persero yang bergerak di sector usaha yang berkaitan dengan
pertahanan dan keamanan Negara
Persero yang bergerak di sector tertentu yang oleh Pemerintah
diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang
berkaitan dengan kepentingan masyarakat
Persero yang bergerak dibidang usaha sumber daya alam yang
secara tegas berdasarkan peraturan perundangan dilarang
diprivatisasi
e. Cara pelaksanaan privatisasi
Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal
Penjualan saham langsung kepada investor
Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawannya yang
bersangkuta
f. Komite privatisasi
Sebagai wadah koordinasi untuk membahas dan memutuskan kebijakan
tentang privatisai
Komite privatisasi dipimpin oleh Menko Perekonomian dengan
anggota Meneg BUMN, Menteri Keuangan dan Menteri Teknis tempat
Persero melakukan kegiatan usaha
Tugas Komite privatisasi
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan
pelaksanaan privatisasi
2. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar
proses privatisasi
3. Membahas dan memberikan jalan keluar atas permalahan
strategis yang timbul dalm proses privatisasi termasuk yang
berhubungan dengan kebijakan sektoral pemerintah
g. Tatacara privatisasi
Harus didahului dengan tindakan seleksi atas
perusahaan-perusahaan dan mendasarkannya pada criteria yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
Perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi criteria yang telah
ditentukan setelah mendapat rekomendasi Menteri Keuangan
selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta
dikonsultasikan dengan DPR
13. Pembinaan BUMN
Peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan
Perbaikan struktur keuangan dan manajemen
Penciptaan struktur industry yang sehat dan kompetitif
Pemberdayaan BUMN yag mampu bersaing dan berorientasi global
Penyebaran kepemilikan oleh public
Pengembangan pasar modal domestik
BAB X
PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM (Korporasi)
Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007)
1. Pengertian PT
Badan usaha berbadan hukum berdasarkan perjanjian yang modalnya
terbagi atas saham-saham dan bertujuan mencari laba
2. Pendirian PT
Persyaratan pendirian
Identitas perusahaan
Biaya pendirian
Status berbadan hukum (setelah disahkan Menhukam)
Pendaftaran dalam Daftar Perseroan dan pengumuman dalam Tambahan
Berita Negara
Perbuatan hukum pra-pendirian
3. Permodalan
Penyertaan modal
Struktur modal (modal dasar dan ditempatkan/disetor)
Perlindungan modal/kekayaan perusahaan
Jenis-jenis saham (saham atas nama dan saham biasa)
Penerbitan saham
Pengalihan saham
Penjaminan saham
4. Organ PT
Direksi, komisaris, RUPS
Tugas pokok direksi
Kewenangan Direksi
Tanggung jawab kolegial Direksi
Perubahan tanggung jawab Direksi
TUugas pokok Komisaris/Dewan Komisaris
Perubahan tanggung jawab Komisaris
Komisaris syariah dengan rekomendasi MUI
Tugas dan kewenangan RUPS
Pengelepasan dan pembebasan tanggung jawab Direksi/Komisaris
KUORUM dan pengambilan keputusan
RUPS dapat dilakukan melalui nedia telekonferensi
Wajib dibuat salah RUPS
5. Penggunaan Laba
Wajib dana cadangan
Deviden/deviden interim
Saldo laba positif/negatif
Deviden lewat waktu6. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan
Kegiatan terkait sumber daya alam
Dianggakan sebagaibiaya yang wajar
Pelanggaran dikenakan sanksi
7. Perubahan Status Perusahaan (MKAP/4P)
a. Merjer (penggabungan usaha)
b. Konsolidasi/Fusi (peleburan usaha)
c. Akuisisi (Pengambilalihan usaha/penguasaan mayoritas
saham)
d. Pemisahan (pemecahan usaha)
8. Persamaan MKAP/4P
Terkait anatar 2 perusahaan atau lebih
Rancangannya harus disetujui RUPS masing-masing PT yang
terlibat
Ringkasan rancangannya dituangkan dalam akte notaries
Tujuannya untuk penyehatan perusahaan, efisiensi usaha,
optimalisasi usaha, restrukturisasi perusahaan
Terjadi pengalihan kekayaan dan kegiatan
Harus memperhatikan/tidak merugikan
a. Perusahaan; pemegang saham minoritas, karyawan perusahaan
b. Kreditor dan mitra usaha perusahaan
c. Masyarakat dan persaingan usaha yang sehat
Kecuali dalam hal akuisasi, perusahaan yang bubar tidak
dilikuidasi tetapi status badan hukumnya berakhir
9. Perbedaan MKAP/4P
Dalam merjer, yang eksis perusahaan yang lebih unggul
Dalam konsolidasi, semua perusahaan lebur, timbul perusahaan
baru
Dalam akuisasi, terjadi pengalihan kepemilikan saham mayoritas
dan peralihan asset
Akuisasi dilakukan oleh subyek hukum (badan hukum atau
perorangan)
Pemisahan usaha dibedakan
a. Pemisahan murni
b. Pemisahan tidakmurni (spin-off)
Dalam pemisahan murni, perusahaan yang melakukan pemisahan bubar
(tanpa likuidasi) dan seluruh aktiva dan pasivanya beralih karena
hukum (sebagai title umum) kepada perusahaan-perusahaan lain yang
menerima pengalihan
Penggabungan harus mendapat persetujuan Menhukam
Peleburan harus mendapat pengesahan Menhukam
Akuisasi dan pemisahan usaha harus dilaporkan kepada
Menhukam
Berlakunya penggabungan
a. Sejak tanggal pendaftaran dalam Daftar Perseroan di kantor
Menhukam, kija terjadi perubahan Anggaran Dasar PT
b. Sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan (dihadapan
notaris) jika Anggaran Dasar tidak diubah
Belakunya peleburan sejak pengesahan Akta pendirian hasil
peleburan oleh Menhukam
Berlakunya pengambilalihan
a. Sejak tanggal pendaftaran dalam Daftar Perseroan di kantor
Menhukam, jika terjadi perubahan Anggaran Dasar
b. Sejaka tanggal penandatanganan Akta pengambilalihan
(dihadapan notaries) jika Anggaran Dasar tidak diubah
Berlakunya pemisahan perusahaaan sejak tanggal keputusan RUPS
perusahaan-perusahaan terkait
10. Pemeriksa PT (melalui pengadilan)
PT diduga melakukan perbuatan hukum yang merugikan pemegang
saham atau pihak ketiga
Direksi/komisaris diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang
merugikan perusahaan/pemegang saham/ pihak ketiga
Permohonan diajukan oleh pemegang saham minoritas, pihak
tertentu, kejaksaan
11. Pembubaran dan Likuidasi
a. PT bubar, karena
Keputusan RUPS
Jangka waktu pendiriannya berakhir
Penetapan pengadilan
Pailit/bangkrut
Ijin usaha dicabut
b. PT dilikuidasi (dibereskan) setelah bubar oleh likuidator
c. Dalam proses likuidasi, PT dalam Likuidasi tidak dapat
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk keperluan likuidasi
12. Berakhirnya status badan hukum PT
Tanggal keputusan RUPS terakhir setelah proses likuidasi
selesai
Nama PT dihapus dari Daftar Perseroan di kantor Menhukam
Diumumkan dalam Berita Negara RI
BAB XI
PERATURAN KEPAILITAN(UU No. 37/2004)
1. Pengertian kepailitan
Penyitaan umum terhadap semua kekayaan debitur pailit untuk
kepentingan kreditur yang pengurusannya dilakukan oleh kubatur
dengan pengawasan hakim pengawas
2. Pengadilan yang berwenang
Pengadilan niaga (di lingkungan peradilan umum)
3. Pihak yang dapat mengajukan permohonan/gugatan pailit
Debitur/kreditur perorangan
Kejaksaan
Bank Indonesia
Bapepam/ Departemen Keuangan
4. Persyaratan permohonan pernyataan pailit
Harus ada 2 kreditur/lebih
Adanya debitur yang tidak mampu membayar hutang yang telah jatuh
tempo dan dapat ditagih
Piutang bersifat Konkuren/ proporsional/ kreditur
konkuren/bersaing
5. Pengecualian kepailitan tidak berlaku bagi piutang yang
diistimewakan (didahulukan)
a. Kreditur separatis pemegang hak jaminan kebendaan (hak
tanggungan, fidusia, gadai)
b. Kreditur preferen
Biaya perkara
Biaya pengubuiran
Biaya perawatan
Upah buruh/PHK
Upah sewa
Harga pembelian/pesanan yang belum lunas
Biaya catering
Biaya asrama/uang sekolah
Ongkos tukang
Biaya angkutan
6. Urutan pembayaran hutang
Kreditur separatis
Kreidtur preferen
Kreditur konkuren
7. Penundaan kewajiban pembayaran
Sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan, debitur dan
penasehat hukumnya dapat mengajukan upaya/usul penundaan pembayaran
kepada pengadilan niaga yang bersangkutan, dapat sekaligus
mengajukan usul perdamaian(kalau-kalau nantinya usul penundaan
pembayaran ditolak dan terjadi proses kepailitan)
Penundaan kewajiban pembayan tidak berlaku terhadap para
kreditur separatis
Dalam proses penundaaan kewajiban pembayaran, ditunjuk hakim
pengawas dan pengurus kekayaan debitur serta panitia kreditor(kalau
perlu)
Pengadilan niaga jika menerima permohonan penundaan kewajiban
pembayaran, kemudian menetapkan penundaan kewajiban pembayan paling
lama 270 hari. Setelah itu debitur harus membereskan
hutang-hutangnya
Jika pengadilan niaga menolak permohonan penundaaan pembayaran
debitur atau setelah berakhirnya penundaan pembayaran, tidak mampu
membayar hutang-hutangnya, pengadilan niaga dapat sekaligus
menetapkan pernyataan pailit si debitur
Sebelum rapat verifikasi pencocokan piutang kreditur, debitur
dapat mengajukan usul perdamaian kepada kreditur (jika dalam usul
penundaan pembayaran, debitur tidak sekaligus mengajukan usul
perdamaian)
8. Proses kepailitan
Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan niaga
melalui panitera pengadilan oleh penasehat hukum terdaftar
Dilakukan penyitaan umum (sita jaminan) atas kekayaan debitur
untuk menjamin piutang kreditur
Setelah pernyataan pailit ditetapkan, ditunjuk hakim pengawas
dan kurator (pengurus dan pelaksana kepailitan)
Setelah itu diadakan rapat verifikasi (pencocokan dan
klarifikasi piutang) yang melibatkan hakim pengawas, curator,
kreditur terkait dan debitur
Jika usul perdamaian debitur diterima (homologasi), kepailitan
berakhir dan sisa tagihan yang belum terbayar tidak dapat ditagih
lagi
Jika usul perdamaian ditolak, pengadilan niaga sekaligus
menetapkan putusan pailit debitur dan kekayaan debitur berada dalam
keadaan insolvensi (debitur tidak mampu membayar hutangnya dan
kekayaannya menjadi harta pailit)
Dalam waktu paling lama 5(lima) hari sejak putusan pailit
ditetapkan, curator harus menggumumkannya dalam Berita Negara RI
dan 2 surat kabar yang ditetapkan hakim pengawas
Jika pihak terkait tidak mengusulkan curator tertentu, Balai
Harta Peninggalan (BHP=aparat Kantor Menhukam) bertindak sebagai
curator dalam proses kepailitan
Untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan
perbuatan debitur sebelum putusan pailit, yang merugikan
kepentingan kreditur(Actio Pauliana)
Apabila piutang kreditur tidak cukup terbayar, untuk sisanya,
status kreditur separatis berubah menjadi kreditur konkuren
Terhadap putusan pailit dapat diajukan langsung kasasi ke
Mahkamah Agung dan permohonan peninjauan kemabali apabila memenuhi
persyaratan
BAB XII
PERKREDITANa. Perjanjian Kredit
b. Jaminan Kredit
a. Perjanjian Kredit
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasrakan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pembayaran bunga
Unsur-unsur kredit
Kepercayaan
Waktu
Risiko
Prestasi
Jenis-jenis kredit
Kredit produktif
Kredit modal kerja
Kredit investasi
Kredit konsumtif
Kredit jangka pendek (s/d 1 tahun)
Kredit jangka menengah (1-3 tahun)
Kredit jangka panjang (>3 tahun)
Tujuan pemberian kredit
Tidak untuk kegiatan/usaha terlarang
Sesuai izin usaha debitur
Tidak menyimapang dari perjanjian (side streaming)
Syarat-syarat umum pemberian kredit (isi perjanjian)
Besarnya kredit
Jenis dan jangka waktu kredit
Tingkat bunga dan biaya lainnya
Cra-cara pembayaran/pengembalian
Barang jaminan (agunan)
Kredit Sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh 2 atau lebih
lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa,
menggunakan dokumentasi yang umum, ditatausahakan oleh suatu agen
bank, disusun oleh pengatur (arranger) yang bertugas dan
bertanggung jawab mulai dari proses solistasi (permintaan pinjaman)
samapai dengan proses penandatanganan perjanjian kredit.
Terjadinya kredit dan sindikasi
Keterbatasan dana bank-bank
Penyebaran risiko
Adanya batas maksimum pemberian kredit
Pihak-pihak dalam perjanjian kredit sindikasi
Debitur (borrower)
Kreditur (lender)
Pencari dana (lead manager)
Agen bank (Administrator)
Beban biaya (fee) yang dibayar debitur
Participation fee
Arranger fee
Management fee
Agency fee
Commitment fee
Modal bank
Modal inti modal disetor, modal sumbangan, cadangan, laba
Modal pelengkap cadangan lain, modal pinjaman, pinjaman
subordinasi
Batas maksimum pemberian kredit
Peminjaman yang tidak terkait dengan bank 20% x modal bank
Kelompok peminjam yang tidak terkait dengan bank 20% x modal
bank
Pihka-pihak yang terkait dengan bank 10% x modal bank
Pihak terkait dengan bank
Pemegang saham 10% x modal disetor
Anggota direksi
Anggota dewan komisaris
Keluarga pihak terkait
Pejabat bank
Perusahaan yang sahamnya dimiliki 25% oleh pihak terkait
Kredit bemasalah
Kolektibilitas macet
Kolektibilitas diragukan
Potensi macet
Kredit macet
Tunggakan angsuran pokok + bunga lebih dari 2 masa angsuran + 21
bulan
Penyelesaian diserahkan kepada pengadilan/BUPLN/BPPN
Kolektibilitas kredit: Keadaan pembayaran pokok/angsuran + bunga
kredit oleh debitur + tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana
tersebut
Kriteria koletibilitas kredit
Kredit lancer
Kredit kurang lancer
Kredit diragukan
Kredit macet
Antisipasi kredit bermasalah
Character (itikad)
Capacity (kemampuan)
Condition (kondisi ekonomi)
Penyelesaian kredit bermasalah
Negoisasi
a. Rescheduling (penjadwalan kembali)
b. Restructuring (penataan kembali)
c. Reconditioning (persyaratan kembali)
Litigasi
a. Pengadilan (gugatan/eksekusi/ grosse akta)
b. BUPLN/PUPLN
c. BPPN (PP No. 17 tahun 1997)
b. Jaminan Kredit
Hukum jaminan yaitu hukum yang mengatur tentang jaminan untuk
piutang kreditur terhadap hutang debitur
Jaminan pemberian kredit yaitu keyakinan atas kemampuan dan
kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai perjanjian
Unsur-unsur jaminan pemberian kredit
1. Watak (Character)
2. Kemampuan (capacity)
3. Modal (Capital)
4. Agunan (collateral)
5. Kondisi ekonomi (condition of economy)
Jenis-jenis jaminan
1. Jaminan debitur
Jaminan Umum
Jaminan Khusus
2. Jaminan pihak ketiga (penganggungan hutang)
Jaminan korporasi
Bank garasi
Jaminan pribadi(personal guarantee = borgtocht)
Subrogasi
Jaminan bersama (renteng)
Asuransi benda jaminan
Jaminan umum (pasal 1131 + 1132 KUHS/KUHPER)
Harta kekayaan debitur (benda gerak + benda tidak gerak) menjadi
jaminan (tanggungan) untuk semua perserikatannya terhadap (para)
kreditur secara proposional
Jaminan khusus yaitu benda jaminan tertentu sebagai jaminan
hutang debitur kepada kreditur dengan hak keutamaan/ droit de
preference (sebagai kreditur separatis)
Jaminan khusus
a. Jaminan benda bergerak
Gadai
Fidusia
b. Jaminan benda tidak bergerak
Hipotik
Fidusia atas tanah hak pakai
Hak tanggungan
1. Gadai (Pasal 1150 dst KUHS/KUHPER)
Jaminan hutang dengan jaminan (agunan) benda bergerak
Benda jaminan dikuasai kreditur (penerima gadai)
Pemegang benda bergerak dianggap sebagai pemilik
Gadai berakhir setelah ditebus oleh debitur (pemberi gadai)
Obyek gadai : benda bergerak berwujud + tidak berwujud
Penyerahan benda bergerak berwujud + piutang atas pembawa (aan
toonder = to bearer) dihadapan/ dibawah kekuasaan kreditor
Penyerahan piutang atas tunjuk (aan order = to order) dilakukan
dengan endosemen kepada orang yang ditunjuk sebagai pengganti dari
orang yang disebut namanya pada surat berharga yang
bersangkutan
Penyerahan/pengalihan/penggadaian piutang atas nama harus diberi
tahukan kepada debitur
2. Fidusia
(fiduciaire-eigendomsoverdracht)
Jaminan hutang dalam bentuk penyerahan hak milik atas dasar
kepercayaan secara contitutum possessorlum.
Fiducia = Fides (kepercayaan), itikad baik
Fiducia
(= fides)
Constitutum Possessorium
UU Nomor 42 tahun 1999 (jaminan fidusia)
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda
Jaminan fidusia
Hak jaminan atas benda bergerak berwujud , tidak berwujud dan
benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani
hak tanggungan (UU Nomor 4 tahun 1996) sebagai agunan bagi
pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditur
Jaminan fidusia
Sebaga perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan
kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi
Pembebanan benda jaminan fidusia dibuat dengan akta notaries dan
didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia (Departemen
Kehakiman)
Debitur dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda jaminan
fidusia yang telah terdaftar
UU fidusia tidak berlaku terhadap:
Hak tanggungan (tanah dan bangunan yang wajib didaftar)
Hipotik atas kapal laut terdaftar ( 20 m)
Hipoti atas pesawat terbang
Gadai
Sistem hukum
Hukum perdata
Hukum perjanjian
Hukum jaminan
Fidusia
Jual beli dengan hak membeli kembali
Fidusia
Gadai tanpa penguasaan barang jaminanFidusia
1. Barang bergerak (umum)
Penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan
a. Perjanjian hutang piutang
b. Perjanjian pinjam pakai
c. Perjanjian fidusia2. Jual-belia. Perjanjian jual beli
b. Perjanjian hutang piutang
c. Perjanjian fidusia3. Barang inventaris
a. Perjanjian hutang piutang
b. Perjanjian pinjam pakai
c. Perjanjian fidusia4. Barang daganganPenitipan
(konsinyasi)
a. Perjanjian hutang piutang
b. Perjanjian penitipan
c. Perjanjian fidusia
5. Properti
sa. Perjanjian Hutang piutang
b. Perjanjian fidusia
6. Gadai tanpa penguasaan barang jaminan (gasia)
a. Perjanjian hutang piutang
b. Perjanjian gadai
c. Perjanjian pinjam pakai
d. Perjanjian fidusia
Hipotik (pasal 1162 dst KUHS/KUHPER)
Hak kebendaan atas benda tidak bergerak sebagai jaminan hutang
(bersifat accesoir/ikutan)
Asas-asas dalam pembebanan hipotik
Spesialitas akta perjanjian hipotik harus menyebutkan secara
khusus tentang benda yang dibebani, sifat dan letaknya
Publishes akta perjanjian hipotik harus dibukukan dalam register
umum yang telah disediakan
Hipotik dibuat dengan Akta Notaris PPAT dan didaftarkan ke
kantor Kandaster/BPN setempat
Benda tidak bergerak dapat dihipotikkan lebih dari satu kali
Obyek hipotik
Hak tas tanah milik, guna usaha dan guna bangunan (sebelum
berlakunya UU hak tanggungan (UU nomor 4 tahun 1996))
Kapal laut terdaftar (20 m)
Kapal terbang
Benda tidak bergerak selain tanah yang dapat dipindahtangankan
beserta perlengkapannya
Hipotik bersifat melekat (zaaksgevolg = droit de suit)
Senantiasa mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu
berada
UU nomor 4 tahun 1996 (hak tanggungan atas tanah dan benda-benda
yang berkaitan dengan tanah)
Hak tanggungan (atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan
dengan tanah) adalah hak jaminan yang dibebankan pada ak atas tanah
berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu
kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu
terhadap kreditur-kreditur lain.
Hak tanggungan mempunyai ifat tidak dapat dibagi-bagi kecuali
jika diperjanjikan lain
Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan
Hak milik
Hak guna bangun
Hak guna usaha
Hak pakai (atas tanah negara) terdaftar
Suatu obyek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu
hak tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu hutang
Hak tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun
obyek tersebut berada (droit de suite)
Pemberian hak tanggungan Pemegang hak tanggungan
Pemberian hak tanggungan dialkukan dengan pembuatan akta
pemberian hak tanggungan (APHT) oleh PPAT sesuai ketentuan yang
berlaku dan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan
Bukti adanya hak tanggungan sertifikat hak tanggungan (sebagai
pengganti grosse akte hipotik)
Pemegang hak tanggungan tidak boleh memiliki obyek hak
tanggungan
UU hak tanggungan berlaku juga terhadap pembebanan hak jaminan
atas rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun
Selama belum ada peraturan baru, peraturan mengenai eksekusi
hipotik masih berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan
Jaminan pihak ketiga (penganggungan hutang) perjanjian jaminan
dimana pihak ketiga menyanggupi kepada kreditur bahwa untuk
kepentingan debitur, akan menanggung pelunasan hutang bila debitur
tidak memenuhi kewajibannya (pasal 1820 dst KUHS/KUHPER)
Syarat-syarat penanggung
Cakap untuk mengikatkan diri
Cukup mampu untuk memenuhi perikatannya
Berdiam di wilayah Indonesia
Penanggung berhak menuntut agar harta debitur dilelang terlebih
dahulu jika debitur tidak memenuhi kewajibannya dan apabila hasil
lelang tidak cukup, penganggung akan melunasi kekurangannya
Penanggung yang telah membayar dapat menuntut kembali kepada
debitur dan demi hukum menggantikan segala hak kreditur terhadap
debitur (subrogasi)
Kreditur separatis Kreditur konkruen Kreditur preferen
Kreditur konkuren = kreditur proporsional
Kreditur preferen = kreditur yang diistimewakan/ didahulukan
Kreditur separatis = kreditur pemegang hak gadai. Hipotik,
fidusia, hak tanggungan
BAB XIII
HUKUM PASAR MODAL(UU No. 8/1995)
a. Pelaku Pasar Modal
b. Lembaga Penunjang Pasar Modal
c. Proses Penawaran Emisi
d. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)
a. Pelaku Pasar Modal
1. Emiten pihak/perusahaan yang melakukan penawaran umum
2. Perusahaan efek pihak/perusahaan yang melakukan kegiatan
usaha sebagai:
Penjamin emisi efek (underwriter)
Perantara pedagang efek
Manajer/penasehat investasi
3. Perusahaan publik PT yang saham-sahamnya telah dimiliki oleh
sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor
sekurang-kurangnya Rp. 3 milyar atau ditetapkan dengan peraturan
pemerintah
4. Bursa efek perusahaan pelaksana pasar modal/penyelenggara
perdagangan efek
5. Perusahaan reksadana perusahaan penghimpun dana dari investor
yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek
6. BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal)
Lembaga Pembina/pengawas pasar modal
Memberikan ijin usaha operasional bagi perusahaan-perusahaan
yang berkecimpungan di pasar modal
Memberikan/membatalkan pencatatan di bursa (listing) atau
menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu dengan jangka waktu
tertentu
Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu
tertentu dalam keadaan darurat
Mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan bila terjadi peristiwa
yang diduga sebagai pelanggaran terhadap UU/peraturan tentang pasar
modal
7. Lembaga penunjang pasar modal
Biro Administrasi Efek
Waliamanat
Kustodian/lembaga penyimpanan dan penyelesaian
Lembaga kliring dan penjaminan
8. Profesi penunjang pasar modal
Akuntan public
Konsultan hukum
Perusahaan penilai
Notaris
Profesi lain (percetakan, biro iklan, agen penjualan)
9. Penawaran umum kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh
emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara
yang diatur UU/peraturan tentang pasar modal
10. Yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang
telah meuampaikan pernyataaan pendaftaran kepada BAPEPAM untuk
menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan
pendaftaran tersebut telah efektif
11. Efek (surat berharga) dapat berupa:
Surat pengakuan hutang
Surat berharga komersial
Saham
Obligasi
Tanda bukti hutang
Kontrak investasi Kolektif
Kontrak berjangka atas Efek
Setiap deriatif (turunan) dari efek (waran, opsi, right, dan
lain-lain)b. Lembaga Penunjang Pasar Modal
1. Biro Administrasi Efek Perusahaan/PT yang mencatat
pendaftaran pemilikan efek dalam buku daftar pemegang efek emiten
dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek
2. Waliamanat pihak/perusahaan yang mewakili kepentingan
pemegang efek yang bersifat hutang
3. Kustodian/lembaga penyimpanan dan penyelesaian perusahaan/PT
yang menyediakan jasa custodian sentral dan penyelesaian transaksi
yang teratur, wajar dan efisien(PT KSEI = PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia)
4. Lembaga kliring dan penjaminan Perusahaan/PT yang menyediakan
jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang
teratur, wajar, dan efisien (PT KPEI = PT Kliring dan Penjaminan
Efek Indonesia)
c. Profesi Penunjang Pasar Modal
1. Akuntan Publik memberikan pendapat/penilaian (financial
audit) yang independen atas laporan keuangan dari perusahaan
emiten
2. Konsultan hukum memberikan pendapat/penilaian (legal opinion
dan legal audit) atas kondisi perusahaan emiten
3. Perusahaan penilai memberikan pendapat/penialaian (appraisal)
atas nilai asset/ kekayaan perusahaan emiten (termasuk asset yang
dapat dijadikan jaminan)/pemeringkatan efek yang akan
diterbitkan
4. Notaris memberikan/menyiapkan akte-akte notaries yang
diperlukan dalam proses go public perusahaan emiten termasuk
menyiapkan/membuat bermacam-macam perjanjian yang diperlukan
5. Percetakan, biro, iklan, agen penjualan menyiapkan dan
menyalurkan bahan-bahan yang diperlukan serta efek yang ditawarkan
kepada masyarakat pemodal (investor)
6. Prospektus brosur/informasi tertulis dari/tentang perusahaan
emiten sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar investor
membeli efek
7. Pernyataan pendaftaran dokumen yang wajib disampakan kepada
BAPEPAM oleh perusahaan emiten dalam rangka penawaran umum atau
menjadi perusahaan public
8. BAPEPAM tidak memberikan penilaian atas keunggulan dan
kelemahan suatu efek
9. Persyaratan umum perusahaan yang go public:
Laporan keuangan 2 tahun terakhir dengan predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP=unqualified opinion)
Duat tahun terakhir memperoleh laba
Perusahaan telah berdiri minimal 2 tahun
Pengurus (Direksi dan Komisaris) memiliki reputasi baik
Pernyataan pendaftaran telah efektif
d. Proses Penawaran/Emisi
Penunjukan penjaminan emisi (underwriter)
Penunjukan lembaga dan profesi penunjang pasar modal
Pertemuan penjamin emisi dengan lembaga dan profesi penunjang
pasar modal
Persiapan/penyerahan konsep dokumen
Konsep prospectus
Konsep proyeksi ruangan
Konsep surat pengantar pernyataan pendaftaran
Konsep perjanjian-perjanjian (dengsn perjsnjisn emisi, agen
penjualan, waliamanat, agen pembayaran, notaries, konsultan hukum,
dan lain-lain)
Konsep prospectus ringkas (tombstone)
Konsep surat obligasi/saham
Salinan perubahan anggaran dasar
Konsep legal audit dan legal opinion
Rapat koordinasi
Pemeringkatan efek
Pengajuan pernyataan pendaftaran
Penentuan tingkat bunga obligasi/nilai saham
Pertemuan dengan penjaminan emisi lainnya
Permohonan pencatatan di Bursa efek
Public Expose (presentasi kepada calon investor)
Penelaahan dengan pihak BAPEPAM:
Prospektus
Aspek hukum
Aspek keuangan/akuntansi
Penandatanganan perjanjian-perjanjian
Percetakan prospectus
Public hearing (dengar pendapat) terbatas (dengan BAPEPAM dan
lembaga/profesi penunjang pasar modal)
Iklan ringkasan propektus
Penyebaran prospektus
Masa penawaran
Aplikasi agen penjual/penjamin emisi
Tanggal akhir penjatahan
Pembayaran kepada agen pejual
Pembayaran kepada penjamin emisi
Pembayaran kepada emiten
Penyerahan efek kepada penjamin emisi
Laporan kegiatan pasar perdana
Pembuatan kontrak dengan Bursa Efek
Pembayaran listing-fee kepada Bursa Efek
Tanggal pencatatan di Bursa Efek
Jika dalam pernyataan pendaftaran dinyatakan bahwa efek akan
dicatatkan pada bursa efek dan ternyata persyaratan pecatatan tidak
dipenuhi, penawaran atas efek batal demi hukum dan pembayaran
pesanan efek dimaksud wajib dikembalkan kepada pemesanan
e. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)
1. (perbuatan terlarang)
Melakukan pembelian/penjualan efek dari emiten/perusahaan public
tempatnya bekerja
Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian/penjualan efek
tersebut
Memberikan informasi (fakta material) kepada pihak manapun yang
patut diduganya dapat nenggunakan informasi dimaksud untuk
melakukan pembelian/penjualan efek dimaksud
2. Pengertian orang dalam(insider)
Secara nyata bekerja dalam perusahaan (komisaris, direksi,
pemegang saham 10% dan pegawai perusahaan)
Orang yang mempunyai hubungan dengan perusahaan tetapi tidak
selalu bekerja pada perusahaan (konsultan, perusahaan penilai,
akuntan penaseshat hukum dan lain-lain)
BAB XIV
PERDAGANGAN BERJANGKA (PBK)
COMMODITY FUTURES TRADES (CFT)
(UU No. 32/1997)
1. Pengertian
PBK adalah jual beli komoditi atau asset tertentu di bursa
berjangka dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka
dan opsi atas kontrak berjangka
Kontrak Berjangka
Kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan
jumlah, mutu, jenis tempat dan waktu penyerahan pada waktu tertentu
di kemudian hari
Opsi atas kontrak berjangka
Suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli
atau menjual kontrak berjangka atas komoditi tertentu pada tingkat
harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan
terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi
Badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan
sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak
berjangka dan opsi atas kontrak berjangka
PT. BBJ (PT. Bursa Berjangka Jakarta)
Komoditi adalah barang dagangan yang menjadi obyek kontrak
berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka
BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)
2. Tujuan PBK
Untuk mendapkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar komoditi
di bursa berjangka sebelum kontrak jual beli jatuh tempo (barang
diserahkan) secara obbset
3. Produk PBK
Kontrak/janji berjangka dan opsi atas kontrak/janji
berjangka
4. Karakteristik PBK
Sebagai kegiatan yangberisiko (spekulasi) kompleks dan sangat
bergejolak
Dapat memberikan keuntungan berlebih, karena ada unsure
pengalihan resiko melalui kegiatan lindung nilai (hedging)
Bermanfaat bagi produsen, eksportir, pedagang, sebagai alat
melindungi investasinya dari resiko fluktuasi harga
Menjanjikan kestabilan pendapatan bagi produsen, karena harga
komoditinya dapat diprediksi
Sebagai tempat pembentukan harga yang transparan yang dapat
menjadi refrensi harga
Sebagai alternatif investasi
5. Prinsip PBK
Setiap institusi yang memobilisasi dana masyarakat harus runduk
pada dan diatur oleh undang-undang dan diawasi oleh lembaga
pengawas
Dalam berinvestasi berlaku hukum besi no pai, no gain (cari
untung, mangandung risiko) ibarat 2 sisi sebuah koin
6. Margin
Jaminan berupa uang atausurat berharga atas pelaksanaan
transaksi kontrak berjangka yang harus ditempatkan oleh nasabah
pada pialang berjangka, pialang berjangka pada anggota kliring
berjangka dan anggota kliring berjangka pada lembaga kliring
berjangka
7. Dana Kompensasi
Setoran dana wajib dari pialang berjangka kepada bursa berjangka
yang tidak dapat ditarik kembali untuk membayar ganti rugi kepada
nasabah yang bukan anggota bursa berjangka karena wanprestasi atau
kesalahan pialang berjangka
8. Lembaga/perusahaan/pihak terkait perdagangan berjangka
BAPPEBTI
PT.BBJ
PT. Kliring Berjangka Indonesia (PT. KBI)
Pialang berjangka (anggota bursa berjangka)
Wakil pialang berjangka (perorangan)
Penasehat berjangka
Wakil penasehat berjangka
Perdagangan berjangka
Ijin/sertifikat pendaftaran dari BAPPEBTI
Anggota bursa berjangka yang hanya berhak transaksi kontrak
berjangka untuk diri sendiri atau kelompoknya
PT Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra
Dana Berjangka
Menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk
diinvestasikan dalam kontrak berjangka
Menjual sertifikat penyertaan
9. Perbedaan antara bursa efek (pasar modal) dengan bursa
berjangka (pasar berjangka)
Pasar modal
Memperdagangkan surat-surat berharga secara fisik, jual beli
secara fisik, serah terima secara fisik dan kewajiban membayar 100%
dari nilai transaksi
Pasar berjangka
Memperdagangkan kontrak/janji atau kesepakatan untuk menyerahkan
atau menerima suatu barang tertentu di kemudian hari
BAB XVI
DISTRIBUSI BARANG DAN PERIZINAN USAHA
a. Distribusi Barang
Distribusi barang terkait dengan perdagangan (jual beli
barang)
Jual beli barang secara umum diatur dalam pasal 1457 KUHPer
(BW), dimana si penjual terikat untuk menyerahkan barang dan si
pembeli terikat untuk membayar harga barang yangdidistribusikan
Distribusi barang dalam dunia perdagangan merupakan jual beli
khusus dengan berbagai istilah seperti jual beli perdagangan, jual
beli perusahaan, jual beli (produk) perusahaan, jual beli antar
perusahaan
1. Pengertian
Jual beli khusus (jual beli perdagangan) adalah jual beli barang
antar perusahaan atau antar para pengusaha atau antara pengusaha
dengan bukan pengusahaa dengan unsur-unsur dan persyaratan tertentu
yang berkembanga dalam praktek/ kebiasaan (tidak diatur dalam
peraturan perundangan)
Unsur-unsur/cirri-ciri jual beli khusus
Subyek penjual dan pembeli
Obyek benda = barang dagangan
Harga = nilai benda
Perbuatan menjual dengan penyerahan barang dan membeli dengan
pembayaran harga
Tujuan keuntungan/laba
2. Sifat khusus jual beli perdagangan
Umumnya diadakan antar para pengusaha
Yang diperjualbelikan obyek/barang/benda dalam jumlah yang
besar
Lokasi/domisisli penjual dan pembeli berlainan
Pembayaran umunya dalam jumlah besar
Perlu bantuan perbankan
3. Pembayaran harga penyerahan barang
Para pihak adalah pembeli dan penjual
a. Kewajiban pembeli membayar harga barang
Dalam suatu Negara membayar harga, karena pembayaran dalam
jumlah besar, tidak dilakuakan secara kartal tetapi secara giral,
sehingga perlu bantuan perbankan, timbul perikatan antara pembeli
dan perbankan
Dengan lain Negara pembayaran dilakukan dengan valuta asing
melalui bank dengan menggunakan L/C (Letter of credit). Transaksi
perdagangan pada umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian
(kontrak), dalam perjanjian tersebut sekaligus ditentukan mata uang
apa yang digunakan sebagai alat pembayaran
b. Kewajiban penjual menyerahkan barang
Dalam suatu Negara (yang berlainan tempat) dilakukan dengan
pengangkutan barang dan jarang menggunakan asuransi
Dengan lain Negara menggunakan pengangkutan laut/udara untuk itu
perlu asuransi (perlindungan resiko) timbul perikatan dengan pihak
asuransi
4. Pengangkutan Barang
Fungsi pengangkutan untuk memindahkan atau mengangkut barang
atau orang ke daerah lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari
jasa yang diberikan dan juga dari nilai barang yang diangkut
Pengangkutan merupakan perjanjian antar
Si pengangkut di satu pihak yang bersedia mengangkut barang si
pengirim dengan harapan adanya imbalan jasa
Si pengirim di lain pihak yang menggunakan jasa angkutan dan
pengangkut bersedia menjamin untuk memindahkan barang-barang dari
tempat semula dengan selamat ke tempat tujuan
Sifat perjanjian pengangkatan
a. Bertimbal balik (pasal 1601 KUHPer)
Perjanjian melakukan pekerjaan atau pembborongan dengan menerima
upah/pembayaran
b. Pelayanan berkala
Tidak terus menerus diadakan pengangkutan
c. Bersifat borongan (pasal 1602, 1617 KUHPer) atau campuran/
ada pemberian kuasa (pasal 1792 KUHPer0 dimana pengangkut dapat
bertindak atas nama pemberi kuasa (penjual/pihak lain)
Bersifat konsensuil (pasal 1338 KUHPer), tidak perlu
tertulis
Pengusaha transport/angkutan melakukan pengangkkutan baik untuk
trayek sendiri maupun untuk trayek orang lain
5. Pengiriman barang
Perusahaan dapat memperjualbelikan produk (barang/jasa)
Pengiriman barang terkait dengan pengangkutan barang disertai
syarat-syarat penyerahan barang, asuransi dan syarat-syarat
pembayaran
6. Syarat-syarat penyerahan barang (menyangkut pengangkutan
laut/darat/udara)
a. LOCO
Pembeli menerima penyerahan barang di gudang penjual
Resiko dan hak milik beralih kepada pembeli pada saat barang
diangkut ke luar gudang tersebut
b. FAS (Free Along-Side-ship)
Penyerahan barang dilakukan di dermaga disamping kapal yang
disediakan pembeli
Resiko dan hak milik beralih kepada pembeli pada saat barang
ditempatkan di dermaga di samping kapal (pelabuhan embarkasi)
c. FOB (Free on Board)
Penyerahan barang dilaksanakan diatas kapal yang diseidakan oleh
pembeli
Resiko dan hak milik beralih kepada pembeli sejak saat barang
berada diatas kapal (pelabuhan embarkasi)
d. CIF (Cost, Insurance, and Freight)
e. Tanggungjawab penjual mencakup semua ongkos, biaya angkut dan
premi asuransi barang sampai di pelabuhan pembongkaran
(debarkasi)
f. CF (Cost and Freight) mirip CIF
Premi asuransi menjadi tanggungjawab pembeli
g. FRANCO
Penjual harus menyerahkan barang di gudang pembeli
Resiko dan hak milik bertalih kepada pembeli pada saat barang
berada di gudang pembeli
Pembeli bebas dari segala macam biaya dan resiko
7. Syarat/cara pembayaran
Secara tunai/kredit/bertahap (tergantung isi perjanjian)
Dilakukan di tempat pembeli atau penjual atau tempat lain yang
disepakati bersama
Jika menyangkut jual beli internasional melalui darat/udara,
cara pembayaran yang dikenal pada umumnya melalui
penerbitan/pembukaan L/C (Letter of Credit)
8. Letter of Credit (L/C)
L/C adalah suatu perjanjian tertulis yang oleh bank (the issuing
bank/opening bank) diberikan kepada penjual (beneficiary) atas
permintaan dan instruksi-instruksi dari pembeli s (the
applicant/importir) untuk melakukan pembayaran sejumlah uang secara
tunai atau pada suatu waktu mendatang yang ditetapkan atau dalam
suatu waktu yang diwajibkan berdasarkna dokumen-dokumen yang telah
ditentukan
L/C merupakan perjanjian bersyarat, dimana pembeli wajib menaruh
uang muka pada saat permohonan pembukaan L/C diajukan atau wajib
segera menyetor pembayaran pada saat dokumen-dokumen diserahkan,
sedangkan penjual wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam L/C
Dalam prakteknya, L/C adalah setiap perjanjian dengan nama
apapun atau bagaimanapun perumusannya, dimana suatu pihak bank (the
issuing bank = the opening bank) yangbertindak atas permintaan dan
instruksi-instruksi dari seorangnasabah (the applicant for the
credit)
a. Harus melakukan suatu pembayaran kepada pihak ketiga
(beneficiary) atau ordernya atau harus membayar atau mengaksep
wesel-wesel (bill of exchange) yang ditarik oleh beneficiary
tersebut, atau:
b. Memberi kuasa kepada bank lain (advising bank = the paying
bank) untuk melakukan pembayaran dimaksud atau membayar, mengaksep,
menegoisasi, (mengambil alih) wesel-wesel atas penyerahan
dokumen-dokumen yang ditentukan dan sesuai dengan syarat dan
kondisi dari kredit yang bersangkutan
Dokumen-dokumen yang terkait L/C
a. Konosemen (B/L = Bill of Leading) yaitu surat bukti
pengangkutan barang yang berisi daftar barang yang dikirimkan oleh
penjual kepada pembeli
b. Faktur (invoice) yaitu surat bukti yang berisi cataatn
tentang barang-barang yangdikirim dengan harganya dari penjual
c. Surat Keterangan Asal (Certicate of Origin) surat bukti
keaslian barang yang merupakan jaminan atas kualitas barang yang
dijual
d. Polis asuransi (insurance policy) yaitu surat bukti bahawa
barang yang dikirimkan
e. Dokumen lain
Kesimpulan L/C
a. Merupakan suatu perjanjian dengan bank untuk menyelesaikan
transaksi perdagangan internasional
b. Menjamin pembayaran yang disediakan apabila syarat-syarat dan
kondisi-kondisi dalam L/C dipenuhi
c. Setiap pembayarn yang dilakukan didasarkan semata-mata pada
dokumen bukan pada barang/jasa-jasa yang bersangkutan
d. Memberikan suatu bentuk pengamanan untuk semua pihak yang
terkait dan transaksi perdagangan yang dilakukan
e. Merupakan surat kredit berdokumen
f. Tercantum dalam kontrak jual beli (sales contract)
Skema L/C
Keterangan:
1. Perjanjian jual beli (sales contract)
2. Pembukuan L/C
3. Konfirmasi L/C
4. Pemberitahuan L/C dan syarat-syarat
5. Pengiriman barang
6. Penyerahan dokumen kepada bank (penjual)
7. Pengiriman dokumen
8. Penyerahan dokumen dari bank (pembeli)
9. Penerimaan barang (konfirmasi)
10. Pengirman uang
11. Pembayaran (berdasarkan dokumen)
Dokumen-dokumen
Dokumen perdagangan (jual-beli)
Dokumen instruksi pembeli
Dokumen asuransi
Dokumen pengangkutan
9. Kontrak penjualan (Sales contract)
Hal-hal yang perlu diperhatikan
a. Uraian barang (description of goods)
Dibuat sejelas-jelasnya oleh pembeli dan penjual
Mempunyai kualitas baku (standar) internasional
b. Jumlah barang (quantity og goods)
Penetapan kuantitas harus jelas untuk menghindarkan salah
tafsiran
Timbangan harus akurat dan jelas
c. Harga (price of goods)
Dalam penetapan harga jual-beli, mata uangnya harus jelas
Syarat-syarat terkait biaya/ongkos harus jelas
d. Tempat penyerahan barang (place of delivery)
Tempat penyerahan barang secara spesifik harus jelas (untuk
mengetahui batas tanggung jawab para pihak)
Terkait dengan syarat-syarat penyerahan barang
e. Syarat penyerahan barang dan biaya (condition of delivery and
payment)
Terkait penentuan tempat barang diserahkan
Syarat-syarat penyerahan harus tegas (LOCO, FAS, FOB, CIF, CF
atau FRANCO)
Penentuan biaya yang menjadi tanggung jawab penjual
Asuransi (pertanggungan)
Perjanjian antara 2 pihak atau lebih dengan mana pihak
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan penerimaan
premi asuransi; untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang
mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa
yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan.
Fungsi asuransi:
Untuk menggurangi kerugian/kemungkinan kerugian yang akan
diderita oleh penjual/pihak yang mempertanggungkan
Dengan meluasnya usaha pengangkutan, tidak hanya di negeri
sendiri saja tetapi juga ke Negara lain, diperlukan
penganggung/perusahaan asuransi bila terjadi kerugian pada pemilik
barang guna menghindari bengkrutnya perusahaan bila terjadi jual
beli dalam jumlah besar
Perusahaan asuransi (insurance company) ikut menunjang
perkembangan ekonomi suatu Negara, karena para investor/pemilik
barang merasa terlindungi bila terjadi sesuatu hal karena ada
perusahaan/pihak lain yang menanggung.
UU No. 2/1992: Usaha Perasuransian