.••'. SALINAN NOMOR9,2016 PERATURANWALIKOTAMALANG NOMOR 9 TAHUN2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAANPESERTA DIDIKBARUPADASATUANPENDIDIKAN DI KOTAMALANGTAHUNPELAJARAN2016/2017 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTAMALANG, Menimbang Mengingat a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang efektif, dan efisien, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional; b. bahwa salah satu upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga. negara usia sekolah/ madrasah dalam memperoleh layanan pendidikan melalui penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Malang Tahun Pelajaran 2016/2017; 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik
15
Embed
diknas.malangkota.go.iddiknas.malangkota.go.id/wp-content/uploads/2016/06/Perwal-PPDB.pdf · NOMOR9,2016 ... lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
.••'.
SALINANNOMOR9,2016
PERATURANWALIKOTAMALANG
NOMOR 9 TAHUN2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAANPESERTA DIDIKBARUPADASATUANPENDIDIKAN
DI KOTAMALANGTAHUNPELAJARAN2016/2017
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTAMALANG,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
yang efektif, dan efisien, diharapkan dapat
meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya
manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkansecara nasional;
b. bahwa salah satu upaya untuk memberikan
kesempatan seluas-luasnya kepada warga. negara
usia sekolah/ madrasah dalam memperoleh layanan
pendidikan melalui penyelenggaraan penerimaan
peserta didik baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Satuan Pendidikan di Kota Malang Tahun Pelajaran
2016/2017;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalamlingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakartasebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105);
2
_',
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5670);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19
Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan
Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian hasil
Belajar oleh Pendidik Pendidikan Dasar dan
Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembelajaran Jenjang Dikdasmen;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Inklusif Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014
Nomor 10);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAANPENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADASATUANPENDIDIKANDI KOTAMALANGTAHUN
PELAJARAN2016/2017.
BAB I
KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
3
.,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.
5. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik
pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya
setingkat lebih rendah.
6. Satuan pendidikan adalah satuan PAUD yang meliputi Taman
Kanak-Kanak (TK/RA/BA), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB)
dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang meliputi Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa
(SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs), Sekolah Menengan Pertama Luar Biasa (SMPLB),
Sekolah Menengah Atas (SMA),Sekolah Menangah Atas Luar Biasa
(SMALB),dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta lembaga
pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Program
Paket B/Whusta, Program paket C/Ulya dan Program Paket C
Kejuruan.
7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan
dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan.
8. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, SMA, dan
SMK mencakup program Paket A/Ula, program Paket B/Wustha,
program Paket C/ Ulya dan program Paket C Kejuruan.
9. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Sekolah/Madrasah penyelenggara inklusi adalah Satuan Pendidikan
jenjang SD/SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta Reguler yang
dipersiapkan untuk melayani pendidikan khusus bagi peserta didik
berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dan non
inetelektual.
11. Pendidikan Inklusi adalah Penyelenggaraan pendidikan yang
memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki
kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa
untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu
4
,';
lingkungan pendidikan bersama-sama dengan peserta didik pada
umumnya.
12. Ula adalah program pendidikan dasar enam tahun pada Pondok
Pesantren Salafiyah setingkat program Paket A dengan kekhasan
pendalaman pendidikan Agama Islam.
13. Wustha adalah program pendidikan dasar tiga tahun pada Pondok
Pesantren Salafiyah setingkat program Paket B dengan kekhasan
pendalaman pendidikan Agama Islam.
14. Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA, SMALB, SMK yang
selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian
pencapaian standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMPLB, SMA,
SMALB,SMK secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu.
15. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut UN
Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian
pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara
nasional pada Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya.
16. Nilai Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan (SD/MI/
Paket A) adalah angka yang diperolah dari ujian
Sekolah / Madrasah / Pendidikan Kesetaraan yang dicantumkan dalam
Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan
(SHU S/M/PK).
17. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan
selanjutnya disingkat SHU S/M/PK.
18. Nilai Ujian Nasional adalah angka yang diperoleh dari hasil UjIan
nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional