perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh RAHMAT EFFENDI NIM. 1107202 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011
73
Embed
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PENGAWASAN OLEH ... · hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila ... kesejahteraan umum dengan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR
TERHADAP EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Oleh
RAHMAT EFFENDI
NIM. 1107202
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
PERNYATAAN
Nama : RAHMAT EFFENDI
NIM : E1107202
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR
TERHADAP EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan
hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan
gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 20 Juni 2011
Yang membuat pernyataan
Rahmat Effendi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
ABSTRAK Rahmat Effendi. E1107202, 2011. PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Fakultas Hukum UNS.
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menggambarkan secara deskriptif berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten dan mengetahui berbagai hambatan-hambatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2010 serta untuk mengetahui dan mendalami upaya penanggulangannya dalam menghadapi hambatan-hambatan selama pelaksanaan pengawasan tersebut. Adapun jenis penelitian yang dipilih penulis adalah penelitian bersifat deskriptif analitis. Sedang dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan . setelah data terkumpul akan dianalisis dengan analisis model interaktif, yaitu : reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar bagian pemeriksa pendapatan daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 2010 semua program kerja dari bagian pemeriksa pendapatan khususnya mengenai retribusi sebanyak 4 (empat) obyek pemeriksaan telah dlaksanakan pemeriksaan sesuai jadual dan terhadap hasil pemeriksaan tersebut telah ditemukan adanya 3 (tiga) temuan negatif yang perlu ditindak lanjuti. Penyimpangan dari ketiga obyek tersebut meliputi penyimpangan dalam pembukuan penerimaan uang retribusi pasar, ketidaksesuaian laporan dari pimpinan obyek pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan lapangan dan keterlambatan penyetoran uang retribusi. Selain itu juga ditemukan 4 (empat) obyek pemeriksaan yang perlu mendapatkan saran dan pengarahan. Hambatan-hambatan yang dihadapi Inspektorat kabupaten dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pendapatan daerah yang khususnya mengenai retribusi pasar pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : (1) Obyek yang diperiksa kadang tidak ada ditempat. Hambatan ini diatasi dengan mengadakan pemeriksaan ulang pada hari berikutnya, (2) Catatan administrasi yang diperlukan oleh tim pemeriksa sering tidak lengkap. Hambatan ini diatasi dengan memerintahkan kepada pimpinan obyek yang diperiksa untuk segera memperbaiki catatan administrasinya, (3) Terbatasnya sarana transportasi (kendaraan). Upaya untuk mengatasi hambatan ini yaitu dengan menggunakan kendaraan pribadi yang dimiliki oleh masing-masing petugas pemeriksa. Kata Kunci : Pengawasan Inspektorat Kabupaten
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRAC
Rahmat Effendi. E1107202, 2011. THE INSPECTORATE SUPERVISION OF KARANGANYAR REGENCY ON THE EFFICIENCY OF LOCAL FINANCIAL MANAGEMENT. Law Faculty of UNS.
This research aims to reveal and to describe descriptively a variety of things relating to the implementation of supervision by the Regency Inspectorate and to find out the obstacles of supervision on the local financial management in 2010 as well as to find out and to obtain deep understanding about the attempt of coping with them in facing the obstacles during the supervision implementation.
This study belongs to a descriptive analytical research. Meanwhile, in collecting the data, the writer employed observation, interview and library study techniques. The data collected was then analyzed using an interactive model analysis encompassing: data reduction, data display, and conclusion drawing.
From the result of research, it can be concluded that the supervision implementation by the Local Income Examiner division of Karanganyar Regency’s Inspectorate in Karanganyar Regency of 2010 all platforms of income examiner division particularly concerning the retribution of 4 (four) examination objects, the examination has been carried out as scheduled and from the result of examination 3 (three) negative findings were obtained to be followed up. The deviation of those three objects included the one in market retribution money reception bookkeeping, discrepancy of the examination object leader’s report with the result of examination in the field and the delayed retribution money deposition. In addition, there are also 4 (four) objects of examination needing recommendation and direction.
The obstacles the regency inspectorate faces in the supervision implementation on the local income particularly concerning the market retribution of 2010 are as follows: (1) Sometimes, the examined object is not in the place. This obstacle is coped with by reexamining it in the following day, (2) The administration record needed by the examination team is frequently not completed. This obstacle is coped with by ordering the examined object leader to improve his/her administration record immediately, (3) The limited transportation means (vehicle). The attempt of coping with this obstacle is by using the private vehicles owned by individual examiner officers.
Keywords: Regency Inspectorate Supervision.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
MOTTO
Sesungguhnya ALLAH SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum
apabila mereka sendiri tidak merubahnya
(QS. AR-Ro’ad :11)
Berfikirlah dengan cukup dan segera laksanakan
(penulis)
Satukanlah kata dengan perbuatan
(Soekarno)
Dalam pahit manis perjalanan kehidupan setiap insan tersibak petuah
Yang Maha Agung
(Penulis)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
PERSEMBAHAN
Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:
° Tuhan yang telah memberikan berkatNya yang melimpah sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
° Papa dan Mama tercinta yang senantiasa mendukung
kuliah,memberikan doa dan nasihat, semangat, cinta dan kasih
sayang tiada surutnya, serta kerja keras yang tak ternilai harganya
demi mewujudkan cita-citaku menjadi seorang Sarjana Hukum.
° Kakak-kakakku yang baik hati, yang selalu ada untuk membantu
proses belajarku selama menempuh dunia pendidikan.
° Seseorang yang telah mengisi hidup penulis dan telah
menghembuskan makna kehidupan.
° Sahabat-sahabatku yang baik hati.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan segala
rahmad dan hidayah-Nya. Yang selalu memberikan jalan dan kemudahan kepada
penulis sehingga Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul, “PENGAWASAN
OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP
EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH” dapat terselesaikan
tepat waktu.
Banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi penulis dalam
menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan
dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan semua
pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak
langsung, secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu penulis ingin
menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada :
Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-
syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Banyak hambatan dan permasalahan yang
dihadapi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini baik secara langsung
maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam
menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan semua pihak
yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung,
secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan
ucapan terima kasih kepada:
1. Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya;
2. Nabi Muhammad SAW, semoga penulis dapat istiqomah dijalan-Nya
hingga akhir jaman;
3. Keluargaku tercinta, Papa, Mama, dan Kakak-kakakku, untuk setiap doa,
pengorbanan, dan kasih sayang yang selalu diberikan.
4. Erna Novia Susetya yang selalu ada memberikan semangat, nasehat serta
dukunganya dan kasih sayang yang selalu ada untukku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
5. Ibu Prof.Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan ijin dan
kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan Penulisan Hukum
ini;
6. Bapak Dr. Hari Purwadi.,S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan I yang
telah membantu dalam pemberian ijin dilakukannya penulisan ini;
7. Bapak Rustamadji S.H, M.H selaku pembimbing akademik penulis yang
membantu penulis dengan memberikan nasehat-nasehat dan selalu
memberikan arahan dalam kegiatan kuliah.
8. Bapak Waluyo, S.H., M.Si., selaku pembimbing skripsi dalam penulisan
hukum ini yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah membimbing,
mengarahkan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan
hukum ini;
9. Bapak Lego Karjoko, S.H., M.Hum., yang telah membantu penulis dalam
menyusun judul penulisan hukum ini;
10. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah
membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama masa
kuliah.
11. Seluruh Pimpinan dan Staf Administrasi Fakultas Hukun Universitas
Sebelas Maret, atas semua kemudahan, fasilitas serta kesempatan-
kesempatan yang telah diberikan;
12. Bapak Agus Cipto Waluyo, S.H., M.T selaku kepala Inspektorat
Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk
melakukan penelitian.
13. Bapak Junaidi Purwanto, S.H., MM selaku sekretaris Inspektorat
Kabupaten Karanganyar , yang dengan senang hati telah membimbing
dan membantu penulis selama penelitian di Inspektorat.
14. Bapak Zainal Arifin dan mas andy yang telah meluangkan waktunya
untuk membantu penulis mendapatkan data.
15. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UNS, mari wujudkan
profesional dan bermoral.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
16. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas
semua bantuan baik materiil maupun imateriil.
Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini sangat jauh dari sempurna,
Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan hukum
ini dan kedepannya sangat diperlukan dari para pembaca akan penulis terima
dengan senang hati. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat
bagi semua pihak.
Surakarta, 20 Juni 2011
Rahmat Effendi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL...................................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN........................................................................................ iii
HALAMAN PERNYATAAN ....................................................................................... iv
ABSTRAK .................................................................................................................... v
ABSTRACT ................................................................................................................... vi
HALAMAN MOTTO .................................................................................................... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................................... viii
KATA PENGANTAR ................................................................................................... ix
DAFTAR ISI .................................................................................................................. xiii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ....................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................................. 5
C. Tujuan Penelitian ................................................................................... 6
D. Manfaat Penelitian ................................................................................. 6
E. Metode Penelitian .................................................................................. 7
F. Sistematika Penulisan Hukum ............................................................... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori ...................................................................................... 11
1. Tinjauan Tentang Pengawasan......................................................... 11
a) Pengertian pengawasan .............................................................. 12
b) Jenis pengawasan ....................................................................... 13
c) Norma pengawasan........................................................... ......... 14
d) Tujuan dan ruang lingkup pengawasan............................. ......... 16
2. Tinjauan umum Pengertian Efisiensi.................................... ............. 19
3. Tinjauan tentang Keuangan Daerah.................................... ............... 20
a) Pengertian Keuangan Daerah.............. ..................................... 21
b) Asas umum pengelolaan Keuangan Daerah...................... ....... 22
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
B. Kerangka Pemikiran ............................................................................... 23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi lokasi penelitian ..................................................................... 24
B. Prosedur pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten
Karanganyar terhadap Pendapatan Daerah ........................................... 34
C. Hambatan-hambatan yang ditemui Inspektorat Kabupaten
Karanganyar dalam menjalankan pengawasan......... ............................. 52
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan ................................................................................................. 54
B. Saran-Saran ............................................................................................ 55
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Alat-alat dan rumah tangga Inspektorat Kabupaten Karanganyar
Tabel 2. Alat angkutan Inspektorat Kabupaten Karanganyar
Tabel 3. Anggaran pelaksanaan pengawasan internal secara Reguler
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara dipegang oleh beberapa orang yang
memegang kekuasaan tersebut. Dengan demikian baik buruknya penyelenggaraan
kekuasaan negara pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh orang-orang tersebut.
Sondang P. Siagian mengemukakan adanya tiga bentuk negara yang
memberikan peranan dan fungsi yang berbeda bagi pemerintah, yaitu: bentuk
“Political State” atau semua kekuasaan dipegang oleh raja sebagai pemerintah,
bentuk “Legal State” atau pemerintah hanya sebagai pelaksana peraturan dan
bentuk “welfare State” atau tugas pemerintah diperluas untuk menjamin
kesejahteraan umum dengan discretonary power dan freies ermessen.
Di dalam Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa
negara indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak
berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Berarti bahwa negara termasuk
didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam
melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum yang berlaku.
Sesuai dengan semangat dan ketegasan pembukaan Undang-Undang Dasar
1945, yang dimaksud negara hukum bukanlah negara yang berdasarkan hukum
dalam arti formal, yang hanya berperan sebagai “Penjaga Malam”, melainkan
negara berdasarkan hukum dalam arti material, yang hendak menciptakan
kesejahteraan bagi rakyatnya sesuai yang dimaksud dalam alinea ke-empat
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Negara Indonesia adalah negara yang menganut tipe “Welfare State” atau
negara kesejahteraan yang mana tugas pemerintah bukan lagi sebagai “Penjaga
Malam” dan tidak boleh pasif tetapi harus berperan aktif dalam kegiatan
masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi semua rakyatnya tetap terjamin. Dengan
demikian pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warga negaranya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
bukan hanya bidang politik, tatapi juga dalam bidang sosial ekonomi, sehingga
kesewenang-wenangan dari golongan tertentu harus dicegah oleh pemerintah.
Oleh sebab itu tugas pemerintah diperluas dengan maksud untuk menjamin
kepentingan umum, sehingga lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek
kehidupan masyarakat.
Untuk menjalankan tugasnya menyelenggarakan kesejahteraan umum itu
pemerintah diberi juga “freies ermessen”, yaitu kesewenangan yang sah untuk
turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas
menyelenggarakan kepentingan umum.
Adanya tugas yang begitu luas dan sifat freies ermessen yang dimiliki
pemerintah tipe welfare state disatu pihak memang sangat diperlukan, namun
dilain pihak juga menimbulkan kekhawatiran adanya hak-hak rakyat yang
tertindas dan menimbulkan kerugian, sehingga perlu diupayakan adanya suatu
sistem pengawasan yang memadai.
Dalam setiap organisasi terutama organisasi pemerintah, fungsi
pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan merupakan usaha untuk
menjamin keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh daerah-
daerah dengan pemerintah pusat serta untuk menjamin kelancaran
penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.
Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 yang telah di amandemen mengenai pembagian wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia antara lain disebutkan bahwa: “Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Dari isi
pasal tersebut jelas pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik
desentralisasi dan dekosentrasi di bidang ketatanegaraan. Sebagai realisasinya
maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk daerah otonom dan
wilayah administratif.
Agar daerah-daerah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 18 UUD 1945
dapat mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
sebaik-baiknya, maka harus ada sistem pengawasan yang memadai, efektif dan
efisien.
Bagi negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi sebagaimana di
dalam pemerintahan Indonesia, pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap
daerah-daerahnya atau pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang
sederajat atau berada dalam satu organisasi pemerintah merupakan salah satu
upaya untuk menjaga keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia
di samping untuk mencegah agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam
penyelenggaraan serta untuk mencegah adanya penyelewengan oleh pejabat yang
tidak bertanggung jawab. Hendaknya disadari pula bahwa akhirnya pemerintah
yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktifitas penyelenggaraan
pemerintahan.
Dalam kaitanya dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah,
keuangan daerah adalah salah satu aspek yang sangat penting. Pengaturan dan
pengurusan keuangan daerah dilakukan setiap tahun oleh pemerintah daerah
dengan ditetapkanya peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (APBD) yang biasa disebut dengan “Anggaran Daerah”.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan daerah
diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, tentang
Pemerintahan Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957,
selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, melalui Pasal Peralihan pada
masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut, ketentuan mengenai
keuangan daerah tetap diberlakukan sepanjang sesuai dengan alam kemerdekaan.
Masa orde baru Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1973 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah,
kemudian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1974 tentang
Bentuk Contoh-contoh Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
Masa reformasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara beserta beberapa peraturan pelaksanaanya yaitu, Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada, Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
Oleh karena pada dasarnya Peraturan perundang-undangan tersebut
memberi kewenangan kepada daerah untuk melakukan tindakan dibidang
keuangan, maka sudah barang tentu maka pemerintah juga melakukan
pengawasan terhadap berbagai aktifitas daerah yang berhubungan dengan
anggaran daerah. Salah satu pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh
Inspektorat Kabupaten.
Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
termuat materi pemeriksaan atau pengawasan di bidang keuangan, pembangunan,
pembangunan desa dan BUMD. Materi pengawasan di bidang keuangan daerah
antara lain tentang penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, perhitungan anggaran,
termasuk juga pemeriksaan pendapatan daerah yang berhubungan dengan dasar
hukum pungutan, kelancaran dan kebenaran pemasukan pendapatan daerah,
proses penyetoran dari cabang dinas atau pendapatan, yang terdapat di daerah
bawahan, proses pengadaan, pelaksanaan putusan dan administrasi.
Dalam buku “Pedoman Pengawasan Umum di Lingkungan Departemen
Dalam Negeri” disebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten mampunyai tugas
membantu Bupati dalam melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaran
pemerintahan wilayahnya, pemerintahan daerah, pemerintahan desa atau
kalurahan, dan pelaksanaan tugas Kementrian Dalam Negeri di kabupaten baik
yang bersifat rutin maupun pembangunan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
Disini penulis ingin mengetahui dan mendalami pelaksanaan pengawasan
oleh Inspektorat kabupaten di Kabupaten Karanganyar terhadap permasalahan-
permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan daerah (Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah) dan apakah pelaksanaan pengawasan itu sudah
efektif dan efisien (berdaya guna dan berhasil guna) sesuai dengan tujuan yang
diharapkan. Dengan latar belakang masalah yang terurai diatas , penulis dalam
menyusun skripsi ini memilih permasalahan dengan judul : “PENGAWASAN
INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP EFISIENSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH”
B. PERUMUSAN MASALAH
Setiap penulisan ilmiah yang akan dilakukan selalu berangkat dari masalah
(Sugiyono, 2004 : 25). Rumusan masalah dimaksudkan untuk penegasan masalah-
masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pengerjaan serta
pencapaian sasaran. Cara ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan
memudahkan pemahaman terhadap permasalahan serta mencapai tujuan yang
dikehendaki. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:
1. Apakah pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar sudah
efektif dan efisien untuk mengurangi penyimpangan dalam
pengelolaan keuangan daerah tahun 2010 ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui Inspektorat Kabupaten
Karanganyar Dalam Pelaksanaan fungsi Pengawasan Terhadap
Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2010?
C. TUJUAN PENELITIAN
Suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu dan
diharapkan dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat
dan mampu menyelesaikan masalah. Berpijak dari hal tersebut maka penelitian
mempunyai tujuan objektif dan tujuan subjektif sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
1. Tujuan Objektif
a. Untuk mengetahui Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat
Kabupaten Karanganyar terhadap efisiensi belanja dan efektifitas
pendapatan dalam pengelolaan keuangan daerah.
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Inspektorat Kabupaten Dalam
Pelaksanaan fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan
Daerah.
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai
pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Karanganyar.
b. Untuk memperoleh data data yang cukup relevan yang digunakan
penulis dalam penulisan hukum sebagai syarat mencapai gelar sarjana
di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
D. MANFAAT PENELITIAN
Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut
memberi manfaat bagi para pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang
bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan
Hukum Administrasi Negara pada khususnya.
b. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh
masyarakat pada umumnya dan dapat dipelajari lebih lanjut oleh
kalangan hukum khususnya.
2. Manfaat Praktis
a. Dapat memberikan gambaran jawaban dan solusi atas permasalahan
yang diteliti.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
b. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis,
sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan
ilmu yang diperoleh.
c. Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak pihak
yang terkait dengan masalah penelitian ini dan berguna bagi pihak yang
berminat pada masalah yang sama
E. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi (Peter Mahmud Marzuki , 2010 : 35 ). Penelitian hukum dilakukan untuk
menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau doktrinal.
Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendifinisikan
penelitian hukum doktrinal sebagai berikut, “doctrinal research : research
wich provides a systematic exposition of rules governing a particular legal
category, analyses the relationship between rules, explain areas of
difficulty and perhaps, predict future development ( terjemahan bebas :
penelitian doktrinal : penelitian yang memberikan penjelasan sistematis
aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu , menganalisis
hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin
memprediksi pembangunan masa depan)” (Peter Mahmud Marzuki,2010
:32 )
2. Sifat penelitian
Dilihat dari sifat penelitian,penelitian ini bersifat preskriptif dan
terapan. “ilmu hukum memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat
preskriptif dan terapan” (Peter Mahmud Marzuki , 2010 : 22 ). Penelitian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip
hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda
dengan penelitian yang dilakukan didalam keilmuan yang bersifat
deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta yang
disebabkan faktor tertentu. Penelitian hukum dilakukan untuk
menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi
dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ( Peter Mahmud
Marzuki , 2010 : 35 )
3. Lokasi penelitian
Dalam penelitian ini, oleh penulis mengambil lokasi penelitian di
Inspektorat Kabupaten Karanganyar, Perpustakaan Fakultas Hukum UNS ,
dan UPT Perpustakaan UNS.
4. Jenis dan sumber data
a. Jenis data
Adapun jenis data yang peneliti kumpulkan meliputi :
1) Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari
lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini
diperoleh dari hasil wawancara dengan Pejabat Inspektorat
Kabupaten Karanganyar.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang dapat mendukung
keterangan data primer. Data ini diperoleh secara tidak langsung
melalui dokumen, laporan-laporan, buku-buku dan literatur
lainnnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
b. Sumber data
Berdasarkan jenis-jenis data diatas dalam penelitian ini dapat dibagi
menjadi dua sumber data , yaitu :
1) Sumber data primer
Sumber data primer adalah sumber data yang terkait langsung
permasalahan yang diteliti, dalam hal ini melalui Pejabat-Pejabat
dan Personil di Inspektorat Kabupaten Karanganyar .
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
2) Sumber data sekunder
Sumber data yang meliputi semua sumber data yang
mendukung bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum atau
bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis ,
adapun yang penulis gunakan adalah :
a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
Tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
c) Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2010 dari
Inspektorat Kabupaten Karanganyar.
5. Teknik analisis data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah
dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola pikir
deduktif (deduksi). Pola pikir deduktif (deduksi) yaitu berpangkal dari
prinsip-prinsip dasar kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang
hendak diteliti. Sedangkan metode silogisme yang menggunakan
pendekatan deduktif menurut yang diajarkan aristoteles yaitu berpangkal
dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari
kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.
(Peter Mahmud Marzuki, 2010 :45 – 46).
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM
Guna memberikan gambaran menyeluruh mengenal sistematika penulisan
hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum , maka penulis dapat
menguraikan sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
BAB I PENDAHULUAN
Didalam bab ini penulis memaparkan tentang:
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Metode Penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
1. Kerangka teori
a. Tinjauan Umum Pengertian Pengawasan
b. Tinjauan Umum Tentang Efisiensi
c. Tinjauan Umum Tentang Inspektorat Kabupaten
d. Tinjauan Tentang Keuangan Daerah
2. Kerangka pemikiran
Berisi alur pemikiran yang hendak ditempuh penulis.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini oleh penulis akan dijelaskan mengenai hasil
penelitian yang diperoleh penulis dilapangan beserta
pembahasannya tentang Efisiensi Pengawasan Oleh Inspektorat
Kabupaten Karanganyar Terhadap Pengelolaan keuangan Daerah
BAB IV PENUTUP
Pada bab ini merupakan penutup dari keseluruhan
penulisan skripsi. dalam penutup ini penulis berusaha mengambil
kesimpulan dari hasil pembahasan dan kemudian memberikan
saran-saran.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. KERANGKA TEORI
1. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN
a. Pengertian Pengawasan
Mengenai batasan pengertian pengawasan sudah banyak ahli yang
memberikan pendapatnya berdasarkan argumen masing-masing.
Menurut Winardi pengawasan adalah semua aktivitas yang
dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil
aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan (Winardi, 2000 : 585).
Kemudian Victor M Situmorang mengatakan pengawasan adalah
setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana
pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran
yang hendak dicapai (Victor M. Situmorang, 1994 : 21). Sedangkan
menurut Djamaludin Tanjung Pengawasan adalah salah satu fungsi
manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai
denhan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan (Djamaludin
Tanjung, 1999 : 82).
Dari ketiga pengertian pengawasan yang diberikan para ahli
tersebut dapat disimpulkan bahwa:
1) Pengawasan itu meliputi segala aktifitas dan tindakan untuk
mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat dan
sedang dilaksanakan serta diselenggarakan.
2) Pengawasan adalah suatu tindak lanjut.
3) Tindak lanjut itu bertujuan untuk kesesuaian pelaksanaan
dengan rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
4) Jika pelaksanaan tindak sesuai dengan rencana maka perlu
diadakan tindakan perbaikan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
Demikian beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para ahli
khususnya ahli-ahli dibidang managemen serta suatu kesimpulan dari
berbagai pendapat tersebut.
b. Jenis-Jenis Pengawasan
Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh
orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi
yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan
dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat
(built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh
Inspektorat Jenderal pada setiap kementerian dan Inspektorat
wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan
menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam
Negeri.
Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan
oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang
diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga negara yang terlepas
dari pengaruh kekuasaan manapun (Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 23E). Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan
hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah,
sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud
harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses
harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk
tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.
2) Pengawasan Preventif dan Represif
Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai,
“pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum
kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah
dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan
pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan
merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga
dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan
sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih
bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung,
sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan
terdeteksi lebih awal.
Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang
dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.”
Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun
anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian
disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan
pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya
penyimpangan.
3) Pengawasan Aktif dan Pasif
Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk
“pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang
bersangkutan”. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif)
yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian
terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan
bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran”. Di sisi lain, pengawasan
berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak
(rechmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah
telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu
terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan
kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran
(doelmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah
telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”(
http://staff.ui.ac.id/teguh.kurniawan)
4) Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) dan
pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan
pengeluaran (doelmatigheid).
Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara,
pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi,
penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju
pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya
pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung
jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan
sebagaimana direncanakan.
Demikianlah beberapa jenis pengawasan yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan dan pembagian menurut
ilmu pengetahuan.
c. Norma Pengawasan
Norma pengawasan adalah patokan, kaidah atau hukum yang
ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang harus diikuti dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan agar dicapai mutu pengawasan yang
dikehendaki.
Jika pengertian norma pengawasan secara garis besar telah dapat
dirumuskan seperti tersebut di atas, maka untuk lebih, memahami
wujud-wujud atau isi norma pengawasan tersebut, di bawah ini penulis
mengutip ketentuan tentang norma umum pengawasan yang berlaku di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. sebagai berikut :
1) Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak
mengutamakan mencari siapa yang salah tetapi jika ditemukan
kesalahan, penyimpangan dan hambatan supaya dilaporkan sebab-
sebab dan bagaimana terjadinya, serta menemukan cara bagaimana
memperbaikinya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
2) Pengawasan merupakan proses tindak lanjut, yaitu dilaksanakan
terus-menerus sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang
berkesinambungan.
3) Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan
koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan
penyelewengan yang ditemukan untuk mencegah berlanjutnya
kesalahan atau penyimpangan.
4) Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat
menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi atau
meniadakan penyimpangan disamping menjadi pendorong dan
perangsang untuk menertibkan dan menyempurnakan kondisi
obyek pengawasan.
Norma Umum pengawasan yang isinya dirumuskan dalam
empat poin tersebut merupakan bagian dari norma pengawasan umum,
yang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dibagi dalam
tiga bagian yakni :
a) Norma umum pengawasan;
b) Norma umum pemeriksaan; dan
c) Norma laporan.
Demikianlah uraian singkat tentang maksud dari norma umum
pengawasan yang tentunya juga diterapkan oleh instansi-instansi atau
aparat pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
termasuk pula Inspektorat Kabupaten.
d. Tujuan Ruang Lingkup Pengawasan
1) Tujuan pengawasan
Menurut Soeharto A.H. pengawasan bertujuan untuk menilai
apakah suatu kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien dan
ekonomis, dan apakah pelaksanaannya sudah didasarkan pada ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
Sedangkan menurut pendapat Sukarna dalam bukunya berjudul
“Pengantar Ilmu Administrasi” tujuan suatu pengawasan adalah :
a) Untuk mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau
tidak.
b) Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh
pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang lagi
kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-
kesalahan baru.
c) Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah
ditetapkan dalam perencanaan terarah pada sasaranya dan
sesuai dengan yang telah direncanakan.
d) Untuk mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program
seperti yang telah ditentukan dalam perencanaan atau tidak.
e) Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang
telah ditetepkan dalam perencanaan, yaitu standar.
Dalam buku berjudul “introduction to the Study of Public
Administration” Leonard D White” berpendapat bahwa tujuan
pengawasan adalah :
a) Untuk menjamin bahwa kekuasan itu digunakan untuk tujuan
yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan
dari rakyatnya;
b) untuk melindung hak asasi manusia yang telah dijamin oleh
undang-undang daripada tindakan penyalahgunaan
kekuasaan.
2) Ruang lingkup pengawasan
Apabila kita menginginkan suatu pengawasan yang lengkap
maka pengawasan tersebut harus mengarah pada pengawasan terhadap :
a) Ketaatan pada peraturan;
b) Keuangan;
c) Efisiensi dan kehematan;dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
d) Efektifitas hasil program.
Tujuan pengawasan terhadap keuangan dan ketaatan pada
peraturan adalah untuk menilai apakah suatu instansi telah
melaksanakan kegiatan, mengendalikan dan mempertanggung jawabkan
kegiatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apakah catatan
akuntansi, laporan keuangan dan sistem akutansi dapat dipertanggung
jawabkan secara tepat sehingga bermanfaat bagi penyusunan anggaran,
pengawasan anggaran, pemberian informasi keuangan kepada yang
berwenang dan perhitungan serta pembukuan anggaran.
Pengawasan efisiensi dan penghematan adalah untuk menilai
pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan keuangan dan material secara
efisien, ekonomis dan efektif, artinya harus diteliti dan dibuktikan
bahwa:
a) Barang dan jasa yang diperoleh/diadakan memang benar-benar
diperlukan;
b) Harga barang dan jasa memang pantas dan wajar;
c) Penyimpanan dan penjagaan tepat;
d) Penggunaan barang dan jasa sudah tepat;
e) Imbalan terhadap barang dan jasa yang dijual sudah pantas dan
cukup.
Pemeriksaan hasil program dilaksanakan untuk menilai dari
program dengan titik berat pada menelusuri dan meneliti mengenai:
a) Apakah kelembagaan manajemen ada pengaruhnya pada
pencapaian hasil.
b) Apakah ada alternatif lain yang lebih baik ditinjau dari aspek
efisien, ekonomis dan efektif serta pembiayaan yang lebih
rendah.
Apakah ada manfaat atau kerugian yang semula tidak diperhitungkan.
Uraian kegiatan dasar tahap-tahap pemeriksaan sebagai berikut :
a) Tahap persiapan pelaksanaan;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemeriksa dalam
persiapan pemeriksaan mencakup hal-hal sebagai berikut :
(1) Menentukan sasaran pemeriksaan;
(2) Menunjuk petugas yang akan melaksanakan pemeriksaan;
(3) Mempersiapkan berkas pemeriksaan;
(4) Mempelajari berkas pemeriksaan;
(5) Menyiapkan formulir-formulir yang akan digunakan dalam
pemeriksaan;
(6) Menyusun jadwal pemeriksaan.
Semua persiapan tersebut dapat dilakukan dikantor sendiri
berdasarkan data/informasi yang ada mengenai obyek yang diperiksa.
b) Tahap pelaksanaan pemeriksaan;
Kegiatan yang harus dilakukan dalam tahap pelaksanaan
pemeriksaan meliputi :
(1) Mempelajari dan menilai sistem pengendalian manajemen atau
sistem pengendalian intern;
(2) Menentukan luasnya pegujian-pengujian yang akan
dilaksanakan;
(3) Menetapkan prosedur-prosedur pemeriksaan yang tepat dan
melakukan pengujian-pengujian yang diperlukan;
(4) Menyusun kertas kerja pemeriksaan (KKP);
(5) Menuntaskan masalah-masalah yang dijumpai dalam
pemeriksaan
c) Tahap pelaporan hasil pemeriksaan;
Dari kegiatan pemeriksaan yang telah dilaksanakan harus
dibuat laporan hasil pemeriksaan secara tertulis. Penyusunan
laporan hasil pemeriksaan memerlukan langkah-langkah sebagai
berikut :
(1) Mereview kertas kerja pemeriksaan;
(2) Menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan berdasarkan
materi dalam kertas kerja pemeriksaan yang telah direview;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
(3) Membahas konsep laporan hasil pemeriksaan dengan
penanggungjawab obyek yang diperiksa.
Laporan hasil pemeriksan ini antara lain bertujuan agar
temuan, kesimpulan, rekomendasi dan komentar hasil pemeriksaan
dikomunikasikan secara resmi kepada pejabat yang berwenang
untuk malakukan tindak lanjut atas rekomendasi atau untuk yang
perlu mengetahui informasi tersebut
d) Tahap tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Agar rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil
pemeriksaan mencapai tujuan, maka pemeriksa harus mengikuti
tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Karena
itu perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :
(1) Memonitor pelaksanaan tindak lanjut;
(2) Menegaskan kembali rekomendasi dalam hal tindak lanjut yang
diusulkan belum/tidak dilaksanakan.
3) Tinjauan umum Pegertian Efisiensi
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi
merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan
digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai
tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat
tertentu.
Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :
a) Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan-
keluaran (input-output).
b) Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu
kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal
mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan
secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah
mencapai sasaran dengan biaya yang terendah atau dengan
biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
c) Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai
dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar
instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan
keanekaragaman suatu daerah.
Faktor penentu efisiensi adalah :
a) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
b) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari
jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
c) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan
kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat
bekerja serta dana keuangan.
d) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik
pimpinan maupun masyarakat.
e) Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk
mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu
usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai
sasaran yang dimaksud.
4) Tinjauan Tentang Keuangan Daerah
a) Pengertian keuangan daerah
Menurut Pasal 1 butir 5 PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah:
“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.”
Selanjutnya Menurut Mamesa dalam Halim & Theresia
keuangan daerah dapat diartikan sebagai:
“Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum memiliki/dikuasai oleh negara atau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mamesa dalam Halim & Theresia, 2007: 24)”.
Jadi berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang juga segala satuan baik uang maupun barang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan semua hak ialah hak
untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak
daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain,
dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti
dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang
ditetapkan. Hak tersebut dapat menaikkan kekayaan daerah (Abdul
Halim, 2007: 25).
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Kepala
Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah
kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
(1) hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi daerah
serta melakukan pinjaman;
(2) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan
Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
(3) penerimaan daerah;
(4) pengeluaran daerah;
(5) Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
Yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan Daerah; dan
(6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah
dan/atau kepentingan umum.
Seperti diketahui dalam pasal 157 UU No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber
pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
b) Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan