perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH. Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh Arifiati Dian Mayangsari NIM E. 0005330 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010
85
Embed
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.aceprints.uns.ac.id/4804/1/187891511201103101.pdf · 2013. 7. 15. · (1) bahwa peran Pemerintah Daerah Wonogiri terhadap Perusahaan Daerah Bank
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA
KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH.
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
Arifiati Dian Mayangsari
NIM E. 0005330
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2010
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA
KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH.
Oleh
Arifiati Dian Mayangsari
NIM E. 0005330
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, Oktober 2010
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II
Prof. DR. Jamal Wiwoho, S.H.,MHum Pujiyono, S.H., M.H
NIP 1961110081987021001 NIP 197910142003121001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR
16 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA KABUPATEN WONOGIRI
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH.
Oleh
Arifiati Dian Mayangsari
NIM E. 0005330
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 27 Oktober 2010
DEWAN PENGUJI
1. Anjar Sri CN., S.H., M.Hum :...........................................................
3. Prof. DR. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum :...........................................................
Anggota
Mengetahui
Dekan,
Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum
NIP.196109301986011001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
PERNYATAAN
Nama : Arifiati Dian Mayangsari
NIM : E0005330
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul “ KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH.’’ adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, Oktober 2010
yang membuat pernyataan
Arifiati Dian Mayangsari
NIM. E0005330
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
ABSTRAK
Arifiati Dian Mayangsari, E 0005330. 2010. KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH. Penulisan Hukum (skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan dari penulisan hukum ini ialah untuk mengetahui Peran utama Pemerintah Daerah Wonogiri terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana dan fungsi utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana bagi Pemerintah Daerah Wonogiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulis melakukan penelitian pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri. Jenis data yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari teknik pengumpulan data primer dimana dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi serta teknik data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif. Secara ringkas permasalahan yang diteliti, menghasilkan beberapa kesimpulan, (1) bahwa peran Pemerintah Daerah Wonogiri terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana adalah Bupati mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Bupati melakukan pembinaan umum, serta sebagai pemberi dana permodalan bagi Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana itu sendiri. (2) PD. BPR Giri Sukadana mempunyai fungsi bagi Pemerintah Daerah Wonogiri, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, melakukan kerjasama, serta sebagai pemasukan pendapatan asli daerah. Dengan dikeluarkannya produk pelayanan berupa simpanan dan kredit sangat membantu perkembangan pendapatan laba PD BPR Giri Sukadana. Kata kunci : Perusahaan Daerah, peran utama Pemerintah, fungsi utama Perusahaan Daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRACT
Arifiati Dian Mayangsari, E 0005330. 2010. KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH (The Juridicial Study of the Implementation of the Regional Governmental Regulation Point 6, 2008 About the Change of the Regional Governmental Regulation Point 16, 1996 About the Local Governmental Company of Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana in Wonogiri Regency in the Perspective of the Ordinance Point 5, 1962 About the Local Governmental Company). Faculty of Law. Sebelas Maret University. Surakarta. The purpose of this legal writing is to find out the Role of the Local Government of Wonogiri Regency to the Local Governmental Company Of Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana, and also to find out the function of the Local Governmental Company of Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana for the Local Government of Wonogiri Regency. This research is a descriptive empirical legal research. The writer carries out such a research to the Local Governmental Company of Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana, Wonogiri Regency. The data employed here are primary and secondary data. The primary data are gathered by interviews and observation, while the secondary data are collected through literature study. The analysis is carried out qualitatively in interactive model. The results of this legal research can be concluded as follows: (1) the Role of the Local Government of Wonogiri Regency is that The Regent appoints and dismisses the Management Board and Controller Board, the Regent also gives general establishment, and becomes the contributor of the financial aid for Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana itself; (2) the function of the Local Governmental Company of Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana for the Wonogiri Local Government is to gather such finance from the local residents, give credits, have such a cooperation, and as the genuine local income contributor. By releasing services such as saving and credits can really help the development of income profit of PD. BPR Giri Sukadana. Key words: Local Governmental Company, the Main Role of the Local
Government, the Main Function of Local Governmental Company.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
MOTTO
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu' ”
(Q. S. Al Baqarah : 45)
“Jangan pernah mengecilkan arti seseorang, suatu saat ia bisa jadi penentu
kesuksesanmu ataupun kehancuranmu”
“Bahagia tidak terletak pada apa yang kita inginkan, melainkan karena kita tidak
menginginkan apa yang tidak dapat kita miliki.”
“If you have nothing nice to say,
say nothing at all”
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
PERSEMBAHAN
Kupersembahkan karya kecil ini
teruntuk :
1. Ayah dan ibu, terima kasih atas
kasih sayang, cinta, dan
pengorbanan dalam hidupku.
2. Chayi’ku sayang, semoga kita
berdua menjadi kebanggaan kedua
orangtua kita.
3. Sahabat dan temanku....
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
KATA PENGANTAR
Bismillaahirrohmaanirrohiim,
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan
karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu
menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan sebaik-baiknya yang berjudul
“KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR
16 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA KABUPATEN WONOGIRI
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1962
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH.’’.
Penulisan hukum ini penulis susun guna memenuhi dan melengkapi
syarat-syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam
penyusunan penulisan hukum ini masih terdapat kekurangan maupun
ketidaksempurnaan di dalamnya, karena keterbatasan pengetahuan penulis sendiri.
Atas kekurangan tersebut, penulis mengharapkan kritik maupun saran yang
bersifat membangun guna ke depan menjadi lebih baik lagi.
Penyusunan penulisan hukum ini juga tidak terlepas dari bantuan dan
bimbingan dari segala pihak hingga terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Pada
kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
yang kepada :
1. Bapak Moh. Jamin, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret dan selaku Pembimbing akademik Penulis, terima kasih atas
kesempatan bagi penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
2. Ibu Ambar Budi S. S.H., M. Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Prof. DR. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing I penulis
dan Bapak Pujiyono,S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak
memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
atas segala dedikasinya terhadap seluruh mahasiswa termasuk penulis selama
menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Ibu karyawan serta staff Tata Usaha, bagian Akademik, bagian
Kemahasiswaan, bagian Transit, Bagian Keamanan, dan bagian Perpustakaan
Fakultas Hukum Univertsitas Sebelas Maret.
6. Bapak Drs. Ige Budiyanto, M.S.i selaku Pimpinan Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri.
7. Ibu Wiwit, yang selama penelitian membantu penulis dalam perolehan data-
data penelitian beserta karyawan-karyawan Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Giri Sukadana.
8. Bapak Ibu, yang selalu menjaga, menyayangi dan mencintai penulis dengan
caranya sendiri, terimakasih tak terhingga penulis ucapkan.
9. Kakakku, chayi, terimakasih untuk pengertian dan perhatiannya selama ini.
10. Kakak, Gideon Adi Nugroho, S.S, thank you 4 all....
11. Kakak, Sangga Ota Kharisma, S.STP, terimakasih....
12. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum UNS angkatan 2006 dan sebagian
A. Simpulan………….. ................................................................ 67
B. Saran……………..................................................................... 69
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 70
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
DAFTAR BAGAN
Bagan 1 : Model Analisa Data Interaktif 11
Bagan 2 : Teori Implementasi Bekerjanya Hukum Robert Seidman 31
Bagan 3 : Kerangka Pemikiran 34
Bagan 4 : Stuktur organisasi PD BPR Giri Sukadana 42
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I Surat Ijin Penelitian
Lampiran II Surat Keterangan Penelitian
Lampiran III Rincian Penyertaan Modal
Lampiran IV Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 210 Tahun 2008
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Wonogiri Pada PD. BPR Giri Sukadana
Kabupaten Wonogiri.
Lampiran V Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 222 Tahun 2010
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Wonogiri Pada PD BPR Giri Sukadana
Kabupaten Wonogiri.
Lampiran VI Peraturan Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 5 Tahun
1992 Tentang Pendirian PD BPR Giri Sukadana Kabupaten
Daerah Tingkat II Wonogiri
Lampiran VII Keputusan Direksi PD BPR Giri Sukadana Nomor
07/SKD/I/1998 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II
Wonogiri
Lampiran VIII Keputusan Direksi PD BPR Giri Sukadana Nomor
017/SKD/XII/2008 Tentang Penetapan dan Rencana Kerja
PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri Tahun 2009
Lampiran IX Keputusan Direksi PD BPR Giri Sukadana Nomor
010/SKD/XII/2009 Tentang Penetapan dan Rencana Kerja
PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri Tahun 2010
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada Pasal 1 ayat (3)
mengamanatkan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga dalam
penyelenggaraan kenegaraan harus berdasar sistem hukum. Dalam upaya mengisi
kemerdekaan yang diamanatkan dalam UUD 1945 untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah meningkatkan perekonomian
dalam upaya meningkatkan taraf hidup untuk mensejahterakan masyarakat
Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang dituntut untuk terus
melaksanakan pembangunan sebagai sarana mewujudkan cita-cita bangsa
sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup rakyat. Tentu saja dalam
pelaksanaan pembangunan tersebut harus merata di seluruh pelosok tanah air
dengan mekanisme yang terencana, terprogram, terarah serta berkesinambungan.
Pembangunan nasional Indonesia merupakan usaha meningkatkan kualitas
manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan,
berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan yang dihadapi, dalam
upaya merealisasikan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, yaitu : Melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum;
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Berdasarkan sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia dalam
upaya pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan di Indonesia dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi
maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan negara yaitu mensejahterakan
masyarakat. Indikator suatu masyarakat sejahtera adalah terpenuhinya bidang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Peranan Pemerintah sangat dominan sebagai
penentu dan pengambil kebijaksanaan pembangunan tingkat nasional, sementara
Pemerintah Daerah merupakan bentuk panjang tangan dari Pemerintah Pusat
dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah dan pembangunan yang ada di daerah
masing-masing.
Pembentukan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang. Keberadaan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang intinya memberikan otonomi
daerah. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah
adalah Gubernur bagi propinsi, Bupati pada kabupaten, atau Walikota bagi kota,
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1
(3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008).
Pemberian otonomi bagi daerah memungkinkan bagi daerah untuk dapat
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka meningkatkan
pelayanan terhadap masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian.
diharapkan daerah yang bersangkutan dapat lebih memahami dalam upaya
memenuhi aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran karena
secara langsung berhubungan atau kontak dengan masyarakat.
Salah satu bagian terpenting untuk mengetahui secara nyata kemampuan
Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah
kemampuan dalam hal keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor esensial
sebagai barometer tingkat kemampuan Daerah melaksanakan konsep otonomi,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
dengan kata lain daerah membutuhkan dana demi penyelenggaraan urusan rumah
tangganya (Josef Riwu Kaho, 1997:124).
Suatu daerah untuk dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya
sendiri dengan baik, maka perlu adanya dana yang memadahi sebagai upaya untuk
melaksanakan pembangunan dalam upaya mensejahterakan masyarakat.
Mengingat ketersediaan dana sangat penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan, maka daerah harus mampu berupaya untuk memunculkan usaha
yang dapat menjadi pemasukan daerah. Daerah tidak hanya mengandalkan
bantuan dana dari Pemerintah melainkan wajib dituntut kemandiriannya untuk
memperoleh dana yang merupakan hasil usaha pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.
Adapun yang menjadi sumber penerimaan asli daerah menurut Kansil dan
Christine adalah (C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2002: 107):
a. Hasil Pajak Daerah,
b. Hasil Retribusi Daerah,
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, lain- lain pendapatan asli daerah
yang sah antara lain hasil penjualan aset daerah dan jasa giro.
Berdasarkan hal tersebut di atas untuk meningkatkan pendapatan asli
daerah, maka daerah dimungkinkan untuk mendirikan perusahaan daerah yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(UU Nomor 5 Tahun 1962). Menurut Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1962 bahwa
dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah
semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya
untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang
dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten
Wonogiri mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Perda Nomor 6
Tahun 2008).
B. Perumusan Masalah
Adapun masalah yang akan diteliti dan dibahas pada penyusunan skripsi
ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah peran Pemerintah Daerah Wonogiri terhadap Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Giri Sukadana?
2. Apakah fungsi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana
bagi Pemerintah Daerah Wonogiri?
C. Tujuan Penelitian
Dalam melaksanakan suatu penelitian tentu ada tujuan atau maksud yang
ingin dicapai. Adapun tujuan yang dikehendaki penulis pada kegiatan ini adalah :
1. Tujuan Obyektif.
a. mengetahui peran pemerintah daerah Wonogiri terhadap Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana dalam kaitannya dengan
pelaksanaan pembangunan Daerah mengingat keberadaannya sebagai salah
satu dari sejumlah penerimaan asli daerah, tepatnya di Daerah Kabupaten
Wonogiri.
b. mengetahui fungsi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri
Sukadana bagi Pemerintahan Daerah Wonogiri dalam menunjang
pembangunan di Daerah Kabupaten Wonogiri.
2. Tujuan Subyektif.
a. memperkaya pengetahuan dan membuka wawasan akan hal ikhwal
pembiayaan pembangunan dengan alokasi dana dari hasil Perusahaan
Daerah, khususnya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri
Sukadana di Kabupaten Wonogiri.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
b. memperoleh data yang akan penulis pergunakan dalam menyusun skripsi
sebagai prasyarat untuk dapat mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang
ilmu hukum di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang penulis harapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis.
a. sebagai salah satu referensi atau acuan bagi penelitian berikutnya di masa
yang akan datang.
b. sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada
umunya, khususnya ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis.
a. sebagai wahana informasi bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para
pembaca pada khususnya.
b. sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum
perdata, khususnya perihal seluk beluk perusahaan daerah di Kabupaten
Wonogiri.
E. Metode Penelitian
Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian
hukum empiris, dimana pada penelitian hukum empiris ini yang diteliti
pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan pada data primer
di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007 : 52).
Data sekunder yaitu berupa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
kemudian dilanjutkan dengan data primer yaitu melakukan wawancara
langsung dengan Direksi PD. BPR Giri Sukadana, Staff Bagian Umum
PD. BPR Giri Sukadana, dan salah satu nasabah PD. BPR Giri Sukadana.
2. Lokasi Penelitian
Penulis mengambil penelitian di Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Giri Sukadan Kabupaten Wonogiri karena pemilihan
lokasi berdasarkan pertimbangan tersedianya data yang penulis perlukan
untuk penelitian.
3. Sifat Penelitian
Laporan penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu pemecahan
masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan
obyek peneliti sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau
sebagaimana adanya. (Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1994 : 73).
Kemudian dari faktor-faktor yang ada penulis menganalisis berdasarkan
peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan obyek yang diteliti
sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan umum. Disamping
itu, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang merupakan jawaban
dari permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
Dalam penelitian ini mengulas lebih jauh mengenai peran
Pemerintah Daerah Wonogiri terhadap Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Giri Sukadana serta fungsi Perusahaan Daerah Giri
Sukadana bagi pemerintah Daerah Wonogiri.
4. Jenis Data
Data adalah hasil dari penelitian, baik berupa fakta-fakta atau
angka-angka yang dapat dijadikan bahan suatu sumber informasi,
sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk
suatu keperluan. Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini
adalah:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
a. Data Primer
Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh
secara langsung dari sumber pertama, atau melalui penelitian
lapangan, yaitu berupa hasil wawancara dengan Direktur utama
PD. BPR Giri Sukadana, Staff Bagian Umum PD. BPR Giri
Sukadana, dan beberapa nasabah PD. BPR Giri Sukadana.
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan
asli, yang memuat informasi atau data tersebut. Data sekunder ini
mencakup dokumen- dokumen resmi (Surat Keputusan Bupati
Wonogiri dan Direksi PD BPR Giri Sukadana) buku-buku literatur
lainnya, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan internet
(terlampir).
5. Sumber Data
Sumber data juga digunakan dalam penelitian ini yakni sumber
data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder adalah
sejumlah data keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara langsung
maupun tidak langsung melalui studi pustaka yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti. Sumber data sekunder di bidang hukum dapat
diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dibedakan menjadi :
a. Bahan hukum primer
Merupakan bahan hukum yang utama dalam penelitian ini,
meliputi :
1) Undang-Undang Dasar 1945;
2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 Tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana
Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan.
4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan
Daerah.
b. Bahan Sekunder.
Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan
hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisa
bahan hukum primer. Bahan hukum Sekunder meliputi :
1) buku-buku ilmiah di bidang hukum;
2) makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para srajana.
c. Bahan Hukum Tersier.
Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang
bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam
penelitian ini meliputi :
1) surat kabar
2) internet
6. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis
menggunakan tehnik pengumpulan data yang berupa :
a. Wawancara
Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara
bertanya langsung kepada sumber data primer mengenai masalah
yang diteliti. Wawancara dilakukan pada subjek yang dipilih sebagai
responden, dilakukan secara mendalam dan terarah dengan
menggunakan daftar pertanyaan agar diperoleh data yang sesuai
dengan masalah yang diteliti.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
b. Observasi
Merupakan upaya memperoleh data dengan melihat atau mengamati
obyek yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap gejala yang
ada.
c. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data dengan jalan
menggali data dari dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur,
peraturan perundangan dan lainnya.
7. Tehnik Analisis Data.
Tekhnik analisis data yang dipergunakan penulis adalah dengan
analisis isi (content analysis). Adapun model analisa yang digunakan
adalah analisa kualitatif model interaktif (interactive model of analysis)
yaitu dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya, maupun
dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus.
Dalam bentuk ini, peneliti tetap bergerak di antara tiga komponen analisis
dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data
berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak
diantara tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang
masih tersisa bagi penelitian berakhir. (H.B. Sutopo, 2002:94-95). Adapun
ketiga komponen tersebut adalah :
a. Reduksi Data.
Reduksi data adalah bagian analisis, berbentuk mempertegas,
memperpendek, membuat fokus, membuang hal- hal yang tidak penting
dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat
dilakukan. Menurut HB. Soetopo (1992:12), reduksi data merupakan
proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari field
not. Proses ini berlangsung sejak awal penelitian dan pada saat
pengumpulan data. Reduksi data ini dilakukan dengan membuat singkatan,
coding, memusatkan tema, menulis memo dan menentukan batas- batas
permasalahan. Proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
abstraksi data dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tulis di
lapangan. Reduksi data langsung terus- menerus sepanjang pelaksanaan
riset sampai laporan akhir lengkap tersusun.
b. Penyajian Data.
Suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang
memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Selain itu, penyajian
data sebagai kumpulan informasi tersususn yang memberikan
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Penyajian- penyajian yang lebih merupakan suatu cara yang utama bagi
analisis kualitatif yang valid (Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman
dalam Tjejep Rohendi Rohidi, 1992:17).
Sajian data sebaik- baiknya berbentuk tabel, gambar, matriks, jaringan
kerja, dan kaitan kegiatan, sehingga memudahkan peneliti untuk
mengambil kesimpulan. Peneliti diharapkan dari awal dapat memahami
arti berbagai hal yang ditemui sejak awal penelitian, Dengan demikian
dapat menarik kesimpulan yang terus dikaji dan diperiksa seiring dengan
perkembangan penelitian yang dilakukan. Proses analisis dengan 3 (tiga)
komponen diatas dilakukan secara bersamaan merupakan model analisis
mengalir (flow model of analysis). Metode analisis inilah yang digunakan
dalam penelitian ini. Reduksi data dilakukan sejak proses sebelum
pengumpulan data yang belum dilakukan, diteruskan pada waktu
pengumpulan data dan bersamaan dengan dua komponen yang lain. Tiga
komponen tersebut masih mengalir dan tetap saling menjalin pada waktu
kegiatan pengumpulan data sudah berakhir sampai dengan proses
penulisan penelitian selesai.
c. Penarikan Kesimpulan.
Kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang
utuh. Kesimpulan- kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung
(Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam Tjejep Rohendi,
1992:19). Dengan penggunaan data kualitatif ini maka akan didapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
gambaran yang lengkap dan menyeluruh terhadap keadaan yang nyata
sesuai dengan penelitian yang diteliti.
Teknik analisis yang meliputi data, penyajian data serta penarikan
kesimpulan seperti yang telah diuraikan diatas, dalam penelitian ini oleh
peneliti telah diusahakan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan data dan
informasi yang diperoleh dari hasil penelitian.
Bagan . 1
Model analisa data interaktif
F. Sistematika Penulisan Hukum
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan
mengenai sistematika penulisan hukum serta untuk mempermudah
pemahaman berkaitan seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis
menyajikan sistematika penulisan hukum ini yang terdiri dari empat Bab.
Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :
Pengumpulan Data
Reduksi Data Sajian Data
Penarikan Kesimpulan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini terdiri dari subbab-subbab yaitu latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.
Bab pertama ini merupakan awal yang menjadi dasar, bahan
pertimbangan, serta patokan dari karya ini.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Meliputi Kerangka Teori yang berisi Tinjauan Umum tentang
Pemerintahan Daerah, Tinjauan Umum tentang Perusahaan
Daerah, Tinjauan Umum tentang Badan Perkreditan Rakyat; serta
Kerangka Pemikiran yang berupa bagan untuk mempermudah
membaca alur dari penelitian hukum.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini merupakan bab inti dan paling penting. Dalam bab ini
akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang
berisikan tentang peran Pemerintah Daerah Wonogiri terhadap
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana.
serta fungsi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri
Sukadana bagi Pemerintah Daerah Wonogiri.
BAB IV : PENUTUP
Bab Penutup adalah bab terakhir. Bab ini menerangkan dari
keseluruhan uraian yang telah dipaparkan ke dalam bentuk
kesimpulan dan juga memuat saran-saran apa yang sesuai dengan
yang diteliti.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Tentang Implementasi.
a. Pengertian implementasi
Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pengertian dari
implemetasi ialah pelaksanaan; penerapan. Sehubungan dengan judul yang
penulis ambil, maksud dari implementasi dalam judul penulisan hukum
(skripsi) ini adalah pelaksanaan. Jadi, bagaimana pelaksanaan Peraturan
Daerah tentang PD BPR Kabupaten Wonogiri ini dalam perspektif UU
Perusahaan Daerah.
Kamus Webster dalam Wahab, dalam Joko Widodo (2008:86),
mengungkapkan bahwa :
“Implementasi diartikan sebagai “to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu”
Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam
Solichin Abdul Wahab 2001: 65, yaitu :
“Those action by public or private individuals (or group) that are directed the achivement of objectives set forth in prior policy decisions”. (tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan)
Lebih lanjut Daniel. A Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) dalam
Solichin Abdul Wahab 2001 : 65 menjelaskan makna implementasi
sebagai berikut :
“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian – kejadian dan kegiatan – kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman – pedoman kebijakanaan negara, yang mencakup baik usaha – usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian – kejadian.”
b. Teori Implementasi
Teori Implementasi, menurut Robert Seidman, bekerjanya hukum,
yaitu setiap peraturan memberitahukan bahwa bagaimana seorang
pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak; bagaimana
seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan merupakan
fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya,
aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan komplek
sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya; bagaimana lembaga-
lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan
hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan
kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan komplek begitu juga
kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenali diri mereka serta
umpan balik yang datang dari pemegang peranan; dan bagaimana para
pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-
peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya,
keseluruhan komplek kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya
yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang
_rfai=&fp=bfb8fcd9b9a5acfd 31 Oktober 2010, Pukul 16.30 WIB)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
BAGAN 2.
TEORI IMPLEMENTASI BEKERJANYA HUKUM ROBERT SEIDMAN
Secara umum sudut pandang yang digunakan dalam memahami
pengertian implementasi dan tahapan dari implementasi dijelaskan oleh
Wahab (2004:84), sebagai berikut :
1) Dalam implementasi sebagian batas program pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan yang berusaha keras mempengaruhi perilaku-perilaku birokraasi atau pejabat-pejabat lapangan dalam rangka pemberian pelayanan atau jasa kepada masyarakat atau mengatur perilaku dari suatu atau lebih kelompok sasaran.
2) Implementasi dilihat sebagai suatu kegiatan di lapangan berfokus kepada tindakan/perilaku para pejabat dan instansi –instansi di
Bidang kerjanya kekuatan sosial
Birokrasi dan penegak hukum
Lembaga pembuat peraturan
Bidang bekerjanya kekuatan sosial
Aktifitas penerapan sanksi
Pemegang peranan
Bidang bekerjanya kekuatan sosial
Umpan balik
norma norma
Umpan balik Umpan
balik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
lapangan, dalam upaya untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi pada wilayah kerjanya yang disebabkan oleh usaha-usaha pejabat di luar instansi demi mencapai berhasilnya suatu kebijakan baru.
3) Implementasi dapat pula dilihat sebagai usaha yang dilakukan pada kelompok sasaran dalam hal ini adalah masyarakat dimana pandangan mereka mungkin saja serupa dengan pandangan dan persepsi pejabat pusat. Persepsi kelompok sasaran tersebut sangat penting artinya bagi pejabat-pejabat pusat oleh karena dapat mengantisipasi umpan balik perilaku yang mendasari penyusunan setiap program atau kebijakan.
Pada dasarnya implementasi terdiri dari lima tahapan, yaitu :
1) Output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana.
2) Kepatuhan–kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan tersebut.
3) Dampak nyata keputusan tersebut.
4) Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut.
5) Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang, baik berupa
perbaikan mendasar atau upaya untuk melaksanakan perbaikan dalam
hal isinya.
2. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah.
a. Pengertian Pemerintah Daerah
Definisi Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip motonomi seluas-luasnya dalam
system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah daerah adalah Gubernur,
Bupati, atau Walikota, dan peangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menurut Pasal 1 ayat
(5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan mayarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
b. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa asas-asas penyelenggaraan Pemerintah
Daerah ada 3 (tiga) yaitu :
1) Asas Desentralisasai
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah).
2) Asas Dekonsentrasi
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (Pasal 1 ayat (8) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
3) Asas Pembantuan
Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada
daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota
dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu (Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
c. Keuangan Daerah
Pengertian keuangan daerah sebagai bagian penting dalam
Pemerintah Daerah, dapat diambil dari Pasal 155 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :
1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja
daerah.
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan
dan belanja negara.
3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari
administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Selain itu, menurut Pasal 157 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
1) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
a) hasil pajak daerah;
b) hasil retribusi daerah;
c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
d) lain-lain PAD yang sah; (jasa giro, sumbangan pihak ketiga, askes,
bunga pinjaman/dana bergulir)
2) Dana Perimbangan (pusat, provinsi); dan
3) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah (hibah, bantuan provinsi, bagi
hasil dengan provinsi pajak bahan bakar, bantuan keuangan dari
provinsi).
3. Tinjauan Tentang Perusahaan Daerah.
a. Pengertian Perusahaan
Perusahaan menurut Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1982): Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan
setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan,
bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan
tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Menurut Pasal 1 angka (1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997) bahwa Perusahaan adalah setiap
bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus
dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan
oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum
atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah
Negara Republik Indonesia.
Menurut Molengraaff, Perusahaan adalah ”keseluruhan perbuatan
yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh
penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang
atau mengadakan perjanjian perdagangan (Abdulkadir, 2002:7).”
Menurut Polak, ”Memandang perusahaan dari sudut komersial,
artinya baru dapat dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan
laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan
(Abdulkadir, 2002:8).”
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur-unsur perusahaan
adalah (Abdulkadir, 2002:10-12):
1) badan usaha;
2) kegiatan dalam bidang perekonomian;
3) Terus-menerus;
4) Bersifat tetap;
5) Terang-terangan;
6) Keuntungan dan atau laba; dan
7) Pembukuan;
b. Perusahaan Daerah
Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah dapat memiliki
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Pasal 177 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang