Di~:a~uaSkanoleh: Setda ukhnggau · hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan pada Kantor Lelang

Di~:a~uaSkanoleh:

KOS:~~~kU~ SetdaDicetak Oleh • ukhnggauPERCT MAW·• ~R (0733-323202)

=:&LayOut(0733) ';1~n8lO8cak Studio Del••• ·1367490940 10

",.i'

~\

" ""'IJ!':i

LEMBARAN DAERAH 'KOTA LUBUKLINGGAU

Nomor 03 Tahun 2003Seri B

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, NOMOR 31 TAHUN, 2003

TENTANG

PAJAKPARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

a. bahwa berdasarkan Undang-undangnomor 7 tahun' 2001 tentang Pem-bentukan .Kota Lubuklinggau, makaPemerintahKotaLubuklinggauberwenangdan berkewajiban mengurus rumahtangganya sendiri untuk meningkatkandayagunadan hasilgunapenyelenggaraanpemerintahan dalam rangka pelayanan

'terhadap masyarakat didalamKotaLubuklinggau;

Daerah yang luas, nyata danbertanggungjawab diperlukanpembiayaan pemerintahan danpembangunan daerah yang berasal dariPendapatanAsli Daerah, khususnya yangbersumber dari Pajak Daerah antara lainadalah Pajak Parkir di dalam wilayah KotaLubuklinggau;

nesia tahun 1997 nomor 42, TambahanLembaran Negara nomor 368 )sebagaimana telah diubah denganUndang-undang nomor 12 tahun 2000tentang Perubahan atas Undang-undangnomor 19 tahun 1997 tentang PenagihanPajak dengan Surat Paksa ( LembaranNegara Republik Indonesia tahun 1997nomor 129, Tambahan Lembaran Negaranomor 3987 );c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, makadipandang perlu untuk menetapkanPeraturan Daerah mengenai Pajak Parkir.

4. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah ( LembaranNegara Republik Indonesia tahun 1999nomor 60, Tambahan Lembaran Negaranomor 3839 );1. Undang-undang nomor 17 tahun 1997

tentang Badan Penyelesaian SengketaPajak ( Lembaran Negara Republik Indo-nesia tahun 1997 nomor 40, TambahanLembaran Negara nomor 3684 );

5. Undang-undang nomor 25 tahun 1999ten tang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik .Indonesiatahun 1999 nomor 72, TambahanLembaran Negara Nomor 3848);

2. Undang-undang nomor 18 tahun 1997tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah ( Lembaran Negara Republik In-donesia tahun 1997 nornor 41, TambahanLembaran Negara nomor 3685 )sebagaimana telah diubah denganUndang-undang nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia )tahun 2000 nomor 246, TambahanLembaran Negara nomor 4048 );

6.· Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomer 87, TambahanLembaran Negara Nomor 4114);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun2000 tentang Kewenangan Pemerintahdan Kewenangan Perherintah Propinsisebagai Daerah Otonom(Lembaran .Negara Republik Indonesia tahun 2000

3. Undang~undang nomor 19 tahun 1997tentang Penagihan Pajak dengan SuratPaksa ( Lembaran Negara Republik Indo-

nomor 54, Tambahan Lembaran Negaranomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun2001 tentang Pajak Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2001 nomor118, TambahanLembaran Negara nomor 4138);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri danOtonomi Daerah nomor 21 tahun 2001ten tang Tekhnik Penyusunan dan MuatanProduk - produk Hukum Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri danOtonomi Daerah nomor 22 tahun 2001tentang Bentuk Produk-produk HukumDaerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor7 tahun 2003 tentang PedomanOperasional Penyidik Pegawai Negeri SipilDaerah dalam Penegakan PeraturanDaerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTALUBUKLINGGAU

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUTENTANG PAJAK PARKIR..

BABIKETENTUAN UMUM

Walikota adalah Walikota Lubuklinggau yang selanjutnyadisebut Walikota;

Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah KotaLubuklinggau;

~'~'.'~".':':' -~.

Kas D'aerah aeJalah"~emerintah Kota Lubuklinggau;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputiPerseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengannama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan,Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atauOrganisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, BentukUsaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;

7.. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan ataspenyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan olehorang atau badan, baik yang disediakan sebagai suatuusaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraanbermotor dan garasi bermotor yang dipungut bayaran.. . . - .

8.· Kendaraan bermotoradalah kendaraan yang digerakanoleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu

termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelanyang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;

besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harusdibayar;

9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentudibidang pajak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahanyang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapanpajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yangditetapkan;

10. Wajib Pajak adalah orang atau Badan yang menurutPeraturan Perundang-undangan pajak diwajibkan untukmelakukan pembayaran pajak;

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapatdisingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yangmenentukan jumlah kelebihan pembayaran pajakkarena jumlah kredit pajak lebih besar daripadapajak yang terhutang atau tidak seharusnyaterhutang;

11. Masa pajak adalah suatu jangka waktu tertentu yangmerupakan batas waktu bagi wajib pajak;

12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang disingkat SPPD,adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untukmelaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak,objek pajak dan / atau bukan objek;:pajak, dan / atauharta dan kewajiban, menurutketentuan PeraturanPerundang - undangan Perpajakarr;:paerah;

·fHir~.:

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat SKPDNadalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlahpokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajakatau pajak tida.k terhutang dan tidak ada kredit pajak;

19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalahsurat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksiadministrasi berupa bunga dan / atau denda;

13. Surat Setoran Pajak Daerah yang di,~~putSSPDadalah suratyang oleh Wajib Pajak digunaK~6",untuk melakukanpembayaran atau penyetoran paj4ktyang terhutang kekas daerah atau ketempat pembayarah lain yang ditunjukoleh Walikota;

20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan ataskeberatan terhadap SKPD atau dokumen lain yangdipersamakan SKPDBT dan SKPDLB yang diajukan olehwajib pajak;14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPDadalah

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlahpokok pajak; 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan dan mengelola data atau keteranganlainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhankewajiban Pajak Daerah berdasarkan PeraturanPerundangan-undangan Pajak Daerah.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkatdengan SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yangmenentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kreditpajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,

1.I·! BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

. BAB IIIDASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK, DAN TATA CARA

. PENGHITUNGAN PAJAK

(1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiappenggunaan tempat parkir.

(2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkirdiluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan denganpokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha,termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraanbermotor yang memungut bayaran.

(3) Subjek Pajak Parkir adalah orang atau Badan yangmelakukan pembayaran atas tempat parkir.

Besarnya pokok Pajak Parkir yang ~erhutang dihitu;g d~~g~:~;:~

mengalikan tarif sebagaimana.dlma~~d d~~;da~:~ Pasal4.dasar pengenaan pajak sebagalmana lma

a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah;

BABIVWILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN

SAAT PAJAK TERHUTANG

b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Kedutaan, Konsulat,Perwakilan NegaraAsing dan Perwakilan LembagaInternasional dengan asas timbal balik;

Pasal7

d' t di wilayah Daerah tempatPajak Parkir yang terhutang lpunguParkir diselenggarakan.c. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur

dengan Peraturan Daerah. Pasal8

. '. l' ya1 (satu ) bulanMasaPajak adalah jangka waktu yang aman .' . .

takwim

Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa . k '.penyelenggaraan dan / atau pem~~~~an ~:~~~; :aar~~. saat

(2) Apabila SKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakatau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh ) hari sejak SKPDditerima, dikenakan sanksiadministrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen )sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

BAB VSURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 10

(1) Setiap wajibpajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPDsebagaim d'den' ana lmaksud pada ayat (1) harus diisi

gan Jelas, benar dan lengkap serta ditanda t .oleh wajib pajak atau kuasanya. angam

(3) ~:TPD seba~aimana dimaksud ayat (1) harus disampaikanp.ada Wallkota selambat lambatnya 15 ( lima belas

han setelah berakhir masa pajak. )

(4) Blenht~A~'~si, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkano e nallkota.

(1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPDsebagaimanadimaksud dalam pasal 11 ayat (1 )digunakan untukmenghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajaksendiri yang terhutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun setelah saatterhutangnya pajak, Wam~pta dapat menerbitkan :

a. SKPDKB;b. SKPDKBT;c. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf aditerbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasH pemeriksaan atauketerangan lain pajak yang terhutang tidak ataukurang dibayar, dikeliakan sanksi administrasi berupabunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dihitungdari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untukjangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat )bulan dihitung sejak terhutangnya pajak;

BAB VITATA CARA PENETAPANPAJAK DAN PENGENAAN

SANKSI ADMINISTRASI

(1) .Berdasarkan SP.TPDsebagaimana dimaksud dalam pasal10 ayat (1), Wahkota menetapkan pajak terhut d .menerbitkan SKPD. ang engan

b. Apabila SPTPDtidakdisampaikan dalam jangka waktuyang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis,dikenakansanksi administrasl berupa bunga sebesar2 %. ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang

kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktupaling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitungsejak saat terhutangnya pajak;

BAB VIITATA CARA PEMBAYARAN

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhipajak yang terhutang dihitung secara jabatan, da~dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikkansebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajakyang kurang atau terlambat dibayar untuk jangkawaktu paling lama 24 (dua puluh empat ) bulandihitung sejak saat terhutangnya pajak.

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempatlain yang ditunjuk oleh Watikota sesuai waktu yangditentukan datam SPTPD, SKPD, SKPDKB,SKPDKBT,danSTPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukanditempat lain yangditunjuk, hasH penerimaan pajak harus disetor ke KasDaerah selambat-lambatnya 1 x 24jam atau dalam waktuyang ditentukan oleh Walikota.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

(4) SKPDKBTsebagairhana dimaksud pada ayat (2) huruf bditerbitkan apabila ditemukan data baru atau data yangsemula belum lengkap yang menyebabkan penambahanjumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksiadministrasi berupa kenaikan sebesar 100 % ( seratuspersen ) dari jumtah kekurangan pajak tersebut.SKPDN sebagaimana dimaksUd pada ayat (2) huruf cditerbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang samabesarnya dengan jumtah kredit pajak atau pajak tidal<terhutang dan tidak ada kredit pajak. (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajibpajak untuk inengangsur pajak terhutang dalam kurunwaktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yangtelahditentukan .

Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalamSKPDKBdan SKPDBTsebagaimana dimaksud pada ayat (2)hurufa dan b tidakatau tidak sepenuhnya dibayar dalamjangka waktu yang telah ditentukan, ditagih denganmenerbitkanSTPDditambah dengan sanksi administrasiberupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Penambahan jUlTllah pajak yang terhutang sebagaimanadimaksud a~at(4) tidakdikenakan pada wajib pajakapabilamelaporkansendiri sebelum dilakukan tindakanpemeriksaan;;. .••.

(3) Angsuran pembayarali pajak yang sebagaimana dimaksudpada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakanbunga sebesar 2 % (dua persen )sebutan dari jumlah pajak yang belumataukurang bayar.

(4) Walikotadapat memberikal1 persetujuan kepada wajibpajak untuk rnenunda perlibayaran pajak sampai bataswaktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar

2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belumatau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menundapembayaran serta tata cara pembayaran angsuran danpenundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(4) ditetapkan oleh walikota.

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidakdilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukandalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainyang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagihdengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat21 (dua puluhsatu) hart sejak tanggal Surat Teguran atauSurat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam

pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatatdalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran danbuku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Walikota.

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangkawaktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa,pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melakukan Penyitaan.

Pasal 19

BAB VIIITATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum jugamelunasi hutang pajaknya setelah lewat waktu 10 ( sepuluh )hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakanPenyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggalpelelangan pada Kantor Lelang Negara.

(1) Su:at. Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yangs~Jemssebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajakdlkeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saatjatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal SuratTe~~ran ~tau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis,waJlb pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

(3) Su:at. Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yangseJems sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkanoleh pejabat.

Setelah Kantor Lelang menetapkan hari,. tanggal, jam danpelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segerasecara tertulis kepada wajib pajak.

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untukpelaksanaan penagihan Pajak Daerahditetapkan oleh Walikota.

BABIXPENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK pajak yang terhutangdalam hal sanksi tersebut

dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukankarena kesalahannya.

(1) Walikota Lubuklinggau berdasarkan permohonan wajibpajak dapat memberikan pengurangan, keringanan danpembebasan Pajak.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, penguranganketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksiadministrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikansecara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota, ataupejabat selambat-lambatnya 30. (tiga puluh) hari sejaktanggal diterima SKPD, SKPDKB atau STPD denganmemberikan alasan yang jelas.

(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehWalikota.

BABXTATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGANKETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRASI.

(3) Walikota atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejaksurat permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (2)diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan s:bagai~anadimaksud padaayat (3) Walikota atau PeJabat tldakmemberikan Keputusan, permohonan pembetulan,pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusanatau pengurangan sanksi administrasi dianggapdikabulkan.

(1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan wajibpajak dapat :

a. membetulkan SKPD atau SKPDKBatau STPD yangdalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalampenerapan Peraturan Perundang-undanganperpajakan Daerah;

BAB XIKEBERATAN DAN BANDING

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajakyang tidak benar; (1) Wajib Pajakdapat mengajukan keberatan hanya kepada

Walikotaatau pejabat at as suatu :

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksiadministrasi berupa bunga, denda dan kenaikan

a.. SKPD;b. SKPDKB;·

e. SKPDKBT;d. SKPDLB;e. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud padaayat(1) harus disampaikan seeara tertulis dalam Bahasa Indo-nesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLB,dan SKPDNditerima oleh WajibPajak, atau oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud padaayat (1) keeuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukanbahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karenakeadaan diluar kekuasaannya.

(3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonankeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima,sudah memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 ( dua belas ) bulansebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atauPejabat tidak memberikan keputusan permohonankeberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada BadanPenyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga)bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak menundakewajiban membayar pajak.

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalampasal24 atau banding·sebagaimana dimaksud dalam pasal 25dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaranpajakdikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar2 % (dua persen) sebelum untuk paling lama 24 (dua puluhempat) bulan.

BAB XIIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembaliankelebihan pembayaran pajak kepada Walikota seearatertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat Wajib Pajak;b. Masa pajak;e. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;d. Alasan yang jelas.

(2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonanpengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilampaui olehWalikota atau Pejabat dengan ti~ak

..memberikankeputusan, permohonan pengemballankelebihari .pembayaranpajak dianggap dikabulkandanSKPDLBhal"usditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu)bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya,kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksudpadaayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebihdahulu hutang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukandalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejakditerbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan SuratPerintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajakdilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejakditerbitkannya SKPDLB, Walikota atau pejabatmemberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)sebulan at as keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan denganhutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan carapemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlakusebagai bukti.

BAB XIIIKADALUWARSA

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsasetelah melampaui jangka waktu 5 ( lima) tahun terhitungsejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila WajibPajakmelakukan tindak pidana dibidangPerpajakan Daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tertangguh apabila :

b. Ada pembukuan hutang pajak dari Wajib Pajak baiklangsung maupun tidak langsung.

BAB XIVKETENTUAN PIDANA

(1) Wajib pajak karena kealpaannya dan I atau dengansengaja tidak menyampaikan SPTPDatau mengisi dengantidak benar atau tidak lengkap atau melampirkanketerangan yang tidak benar sehingga merugikankeuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurunganpaling lama 1 (satu) tahun dan I atau denda paling banyak2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikanSPTPDatau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkapatau melampirkan keterangan yang tidak benar sehinggamerugikan keuangan daerah dapat dipidana denganpidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau dendapaling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalampasal 30 tidakdituntut setelah melampauijangka waktu 10 (sepuluh) tahunsejak saat:t~r;Q'.ttangnyapajak atau berakhirnya MasaPajak ~tauberakhir:ny,aro:BagianTahunPajak atauberakhirnya Tahun Pajak.

21

BAB xvPENYIDIKAN

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunganPemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaiPenyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidanadibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalamUndang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan menelitiketerangan atau laporan berkenaan dengan tindakpidana di bidang perpajakan daerah agar keteranganatau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau Badan tentangkebena.ran perbuatan yang dilakukan sehubungandengan tindak pidana Perpajakan Daerah;

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orangpribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidanadibidang Perpajakan Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dandokumen-dokumen lain yang berkenaan dengantindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahanbukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap .bahan bukti tersebut;

.. f ... Meminta. bantuan teriaga ahli dalam rangka. pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang

Perpajakan Daerah;

Menyuruh berhenti, melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada s.aatpemeriksaan sedang berlangsung dan memenksaidentitas orang dan / atau dokumen yang dibawasebagaimana dimaksud pada huruf e;

Memotret seseorang yang berkaitan dengantindakpidana Perpajakan Daerah;

Memanggil orang untuk did engar keter.angannya dandiperiksa sebagai tersangka atau saksl;

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaranpenyidikan tindak pidana dibidan~ perpajakandaerah menurut hukum yang dapat dlpertanggung-

jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud p~d~ ayat (1)memberitahukan dimulainya penYldlkan danmenyampaikan hasH penyidikannya kepada Penunt~tUmum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RepubllkIndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIKETENTUAN PENUTUP

.Hal- hat yang b~lumciiatur dalamPeraturan Daerahini aka~. diafur:"lebib lanjut oleh Walikota sepanjang mengenal.pelaks:aba~nnya.·· . . .. . ·?:i~tE'·~~:i..,·;,~;~/,- .. ~

\ )

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.pada tanggal 30 Desember 2003

Diundangkan di LubuklinggauPada tanggal 31 Desember 2003

H. UBAIDILLAH IDRUS, SHPEMBINATK. INIP.440012311

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUTAHUN 2003 NOMOR03 SERI B