PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN DEMAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DEMAK, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Demak dilaksanakan dengan metode dalam jaringan (online) untuk memberi kesempatan yang sama bagi calon peserta didik dalam mengakses Pendidikan di Kabupaten Demak; b. bahwa pelaksanaan PPDB dalam jaringan pada SMP di Kabupaten Demak wajib menjamin keterbukan akses bagi calon peserta didik dan menjaga obyektifitas, akuntabilitas serta transparansi; c. bahwa untuk menjamin keterbukaan akses, menjaga obyektifitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan PPDB, perlu diatur Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Jaringan Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Demak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Jaringan Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Demak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM JARINGAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN DEMAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,
dan Sekolah Menengah Kejuruan, Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB), Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten
Demak dilaksanakan dengan metode dalam jaringan (online)
untuk memberi kesempatan yang sama bagi calon peserta
didik dalam mengakses Pendidikan di Kabupaten Demak;
b. bahwa pelaksanaan PPDB dalam jaringan pada SMP di
Kabupaten Demak wajib menjamin keterbukan akses bagi
calon peserta didik dan menjaga obyektifitas, akuntabilitas
serta transparansi;
c. bahwa untuk menjamin keterbukaan akses, menjaga
obyektifitas, akuntabilitas dan transparansi dalam
pelaksanaan PPDB, perlu diatur Penerimaan Peserta Didik
Baru Dalam Jaringan Pada Sekolah Menengah Pertama di
Kabupaten Demak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
Dalam Jaringan Pada Sekolah Menengah Pertama Di
Kabupaten Demak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM JARINGAN
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh
Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63
Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1263);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik baru Pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah
Kejuruan (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU DALAM JARINGAN PADA SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPATEN DEMAK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Demak.
6. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di
Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Demak.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB
adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang
memenuhi syarat tertentu untuk mengikuti suatu jenjang
pendidikan atau jenjang Pendidikan yang lebih tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan
diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana
bantuan operasional sekolah.
8. Dalam Jaringan (Daring) adalah kondisi perangkat keras